Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017 1 Salam Kinerja KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima Tahun 2017 ini dengan baik. Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bima disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun. Selanjutnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bima selama Tahun 2017. Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Bima selama Tahun 2017. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bima. Bima, April 2018 Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M.Sc. Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 196104031986031021
30
Embed
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ... · pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
1 Salam Kinerja
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima
Tahun 2017 ini dengan baik.
Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bima disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan
bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun.
Selanjutnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini dimaksudkan
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bima selama Tahun 2017.
Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan
seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Bima selama Tahun 2017.
Semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin ditingkatkan sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bima.
Bima, April 2018
Kepala Bappeda Kabupaten Bima
Drs. H. Muzakkir, M.Sc.
Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 196104031986031021
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
2 Salam Kinerja
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017
pada prinsipnya merupakan pertanggungjawaban atas capaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran selama Tahun 2017. Penyusunan LKJiP Bappeda Kabupaten Bima dilakukan
melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bidang/ bagian di
lingkungan Bappeda Kabupaten Bima dengan membandingkan antara target kinerja
yang disusun dengan hasil yang didapatkan.
Pada tahun 2017, Bappeda Kabupaten Bima memiliki 3 Sasaran Strategis dan
8 Indikator Kinerja yang diuraikan sebagai berikut :
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATO
R KINERJA
RATA-
RATA
CAPAIAN
KATEGORI
1 2 3 4 8
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 4 111,8
Sangat
Berhasil
2. Meningkatnya pengendalian perencanaan
3 96.86 Berhasil
3. Meningkatnya kualitas penelitian
1 133.33 Sangat
Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN 114.00
Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2017, pengukuran
kinerja yang dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran Strategis dengan menggunakan 8
(delapan) indikator kinerja, mendapat nilai rata-rata capaian sebesar 114.00% dengan
predikat Sangat Berhasil.
Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan
permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :
a. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang tersedia dalam proses
perencanaan dan penganggaran pada kegiatan forum koordinasi dan perencanaan
partisipatif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
3 Salam Kinerja
b. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
(e-Planning) belum diterapkan secara optimal
c. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi dalam proses perencanaan
pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran, serta monitoring dan
evaluasi kinerja.
d. masih kurangnya tenaga perencana pada bappeda kabupaten bima dalam
mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan,
diantaranya adalah :
a. Meningkatkan komitmen dan koordinasi secara internal maupun eksternal instansi
pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan
anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja.
b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang menjadi
koordinator perencanaan pembangunan dalam mengarahkan arah kebijakan
pembangunan daerah.
c. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kompetensi aparatur melalui pemetaan
kebutuhan dokumen perencanaan, analisis jabatan, pendidikan dan pelatihan.
d. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan data dan informasi dalam menyediakan
data dan informasi yang aktual, valid dan representatif sebagai bahan dalam kegiatan
perencanaan
e. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajamen Perencanaan (e-planning)
dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
4 Salam Kinerja
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (BAPPEDA) sebagai
Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan
pembangunan daerah telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra). Kebijakan, program dan kegiatan tersebut
dijabarkan setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK)
Tahunan.
Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun
2016, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bima
yang memberikan gambaran atas pencapaian pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Bappeda Kabupaten Bima.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada
Bappeda Kabupaten Bima maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja
instansi pemerintah berdasarkan pada indikator kinerja (parameter) yang telah
ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, hal ini dilakukan untuk mengukur
sejauh mana tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
selama Tahun 2017.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud disusunnya laporan kinerja (LKjIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban
sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
hasil capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
1.3 Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Bima
Bappeda Kabupaten Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bima Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
5 Salam Kinerja
Bappeda memiliki peran yang strategis dalam upaya mendukung koordinasi antar
pelaku pembangunan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah.
1.3.1 Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima adalah lembaga
teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bima Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya, fisik
dan prasarana, pengendalian dan evaluasi serta penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan.
1.3.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik daerah;
3. Pengkoordinasian kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana wilayah,
pembangunan sosial budaya;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah
6. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Bagian
Keuangan Setda Kabupaten Bima;
8. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Bagian
Keuangan Setda Kabupaten Bima;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
6 Salam Kinerja
1.3.3 Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, berikut
merupakan susunan jabatan dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bima adalah
sebagai berikut;
a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 2) Sub.Bidang Investasi dan Dunia Usaha. 3) Sub Bidang Teknologi Industri dan Ketahanan Pangan;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari: 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; 2) Sub Bidang Permukiman, Prasarana dan Sarana Wilayah; 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari: 1) Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan; 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan; 3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan Program; 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan; 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.3.4 Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda
Kabupaten Bima pada Bulan Desember Tahun 2017 jumlah pegawai pada
Bappeda sebanyak 105 orang terdiri dari 73 orang pegawai negeri sipil, 32 orang
pegawai honorer daerah dan pegawai kontrak.
Kondisi sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Bima ditinjau
dari pangkat dan golongan, tingkat pendidikan formal, dan eselonering adalah
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
7 Salam Kinerja
Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bima
Menurut Pangkat dan Golongannya Bulan Desember Tahun 2017
NO URAIAN TAHUN 2017 1 Pembina Utama Muda - IV/c 1 Orang 2 Pembina Tk. I - IV/b 2 Orang 3 Pembina - IV/a 4 Orang 4 Penata Tk. I - III/d 11 Orang 5 Penata - III/c 12 Orang 6 Penata Muda Tk.I - III/b 11 Orang 7 Penata Muda - III/a 17 Orang 8 Pengatur Tk. I– II/d - 9 Pengatur – II/c 9 Orang
10 Pengatur Muda Tk.I – II/b -
11 Pengatur Muda – II/a 6 Orang
Jumlah 73 Orang
Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bima
Menurut Tingkat Pendidikan Formal
NO URAIAN TAHUN 2017
1 Pendidikan Pasca Sarjana (S2) 10 Orang 2 Pendidikan Sarjana (S1) 47 Orang 3 Pendidikan SLTA 16 Orang 4 Pendidikan SLTP - Orang
Jumlah 73 Orang
Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Bima Menurut Eselonering
NO URAIAN TAHUN 2017
1 Eselon II 1 Orang 2 Eselon III 5 Orang 3 Eselon IV 15 Orang 4 Jabatan Fungsional Umum 50 Orang 5 Jabatan Fungsional Tertentu 2 Orang
Jumlah 73 Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
8 Salam Kinerja
1.4 Dasar Hukum Penulisan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini berdasarkan :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
h. Peraturan Bupati Bima Np. 44 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
9 Salam Kinerja
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
10 Salam Kinerja
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
2.1 Visi dan Misi
Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bima dirumuskan dengan memperhatikan visi
Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Berdasarkan pada visi Kabupaten Bima dan sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang tertuang dalam misi yang diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021, maka rumusan
visi Bappeda adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Perencanaan yang Kredibel, Integratif dan Responsif”
Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Bima, maka dirumuskan misi
Bappeda Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif Tepat Waktu,
Berbasis Data Spasial, Informasi dan Potensi Daerah
2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan
Pembangunan
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama pembangunan daerah.
2.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bima berdasarkan pada
Renstra Bappeda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kabupaten Bima
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
I
Misi Pertama : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Partisipatif Tepat Waktu Berbasis Data Spasial, Informasi
Dan Potensi Daerah
1 Terwujudnya Mekanisme
Perencanaan Pembangunan
daerah
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
Prosentase Keselarasan
Dokumen
Prosentase Usulan
Masyarakat dalam RKPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
11 Salam Kinerja
II Misi Kedua : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan
Konsistensi Perencanaan Pembangunan
2 Terwujudnya keselarasan
perencanaan pembangunan
daerah.
Meningkatnya
pengendalian
perencanaan
Persentase target RKPD yang dicapai
Persentase program/ kegiatan yg tidak relevan dengan sasaran kabupaten
Persentase ketaatan terhadap tata ruang
III Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama pembangunan
daerah
3 Terwujudnya kualitas
penelitian yang mendukung
arah dan kebijakan
pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas
penelitian
Persentase hasil penelitian
yang ditindaklanjuti
2.3 Kebijakan dan Program
Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut
di atas, langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan dan menyusun program.
Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dan perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Bappeda.
Kebijakan yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana dan sumberdaya organisasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana fisik Bappeda Kabupaten
Bima.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bima.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan
sinkronisasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kualitas program dan pembangunan tahunan daerah melalui
penyusunan KUA, PPAS, APBD, dan RKPD.
7. Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah dan pemanfaatan runag sehingga tercipta
pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pusat-pusat ekonomi, serta lingkungan
pemukiman yang tertata.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
12 Salam Kinerja
8. Menigkatkan kualitas pelaksanaan, statisitik, penelitian dan pembangunan sehingga
tercipta perencanaan yang berkualitas dan akurat untuk keterpaduan dan
keserasian pelaksanaan pembanguan daerah.
9. Meningkatkan kualntitas, kualitas, dan monitoring, pengendalian evaluasi,dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program-
program yang ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bima untuk masing-masing
kebijakan selama tahun 2017 :
Program Utama (Urusan Wajib Bappeda)
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan,
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
Bappeda sesuai Tupoksi yang telah ditentukan.
2. Program Pengembangan Data/Informasi, Program ini bertujuan untuk mewujudkan
tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.
3. Program Kerjasama Pembangunan, Program ini bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor
pembangunan.
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program ini bertujuan
untuk menata wilayah perbatasan agar dapat bermanfaat maksimal untuk
kepentingan masyarakat Kabupaten Bima.
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program ini
bertujuan untuk perencanaan penanganan permasalahan perkotaan, seperti
persampahan, transportasi, air bersih, sanitasi, industri dan dampak lingkungannya.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program ini bertujuan untuk
mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat.
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program ini bertujuan untuk
mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan
dan ketersediaan pangan daerah.
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program ini bertujuan untuk mewujudkan
tersusunnya perencanaan pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya
rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program ini
bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang
perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
10. Program Perencanaan Tata Ruang, Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas tata ruang yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan
swasta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Kabupaten Bima
Tahun 2017
13 Salam Kinerja
11. Program Kajian, Penelitian dan Pemgembangan Daerah, Program ini bertujuan
bertujuan untuk mewujudkan penelitian dan pengembangan terhadap potensi
sumber daya sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Program Penunjang (Rutin SKPD)
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap