LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN ... · 2017-04-20 · Laporan Kinerja Bappeda ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian perencanaan kinerja,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Bappeda

Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas

atas realisasi dan rencana pencapaian kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

Tahun 2013-2018 maupun dalam Perjanjian Kinerja (Jankin)

Bappeda Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015.

Laporan Kinerja Bappeda ini merupakan tahapan akhir dari

rangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa

pencapaian kinerja Bappeda. Di dalamnya menjelaskan capaian

kinerja sasaran strategis, baik yang telah mencapai target ataupun

yang belum memenuhi target hingga akhir tahun anggaran 2015

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk

umpan balik bagi perbaikan kinerja Bappeda pada masa yang

akan datang, sekaligus mewujudkan salah satu prinsip

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance),

yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Cibinong, Februari 2016 A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

Ir. WAWAN IRAWAN, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19600916 199212 1 002

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................ I-1

A. Latar Belakang ................................................ I-1

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ................ I-2

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan

Organisasi ....................................................... I-3

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang

Dihadapi ........................................................... I-8

E. Dasar Hukum .................................................. I-11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................. II-1

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ............... II-1

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 .. II-2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................... III-1

A. Capaian Kinerja Bappeda ................................. III-1

B. Realisasi Anggaran .......................................... III-22

BAB IV PENUTUP ......................................................... IV-1

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2015

2. Rencana Kinerja Tahunan BappedaTahun 2015

3. Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2015

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pada tahun anggaran 2015, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun 2015. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran

strategis Bappeda Kabupaten Bogor melalui indikator kinerja

(parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk

mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan

Bappeda Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung

keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah

Kabupaten Bogor. Indikator kinerja sasaran menggunakan

indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output

dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan

meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan

penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran

(output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Bogor

tahun 2015. Gambaran pengukuran kinerja Bappeda

I-2

Kabupaten Bogor tahun 2015 dalam pencapaian pengukuran

kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015, disajikan

dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Bogor

secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

LAKIP BAPPEDA

TAHUN 2014

PENGUKURAN

KINERJA

INDIKATOR KINERJA :

INPUT, OUTPUT,

OUTCOME

INDIKATOR KINERJA

SASARAN BAPPEDA TAHUN

2014

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

I-3

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan kienrja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

tercapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas Pokok

Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah. Uraian ini tercantum dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun

2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor

12).

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,

Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai

berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I-4

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Bogor,

terdiri atas:

1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan

pelaporan Badan.

b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data

Badan.

c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

Badan.

d. Pengelolaan administrasi keuangan Badan, dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan

pelaporan kinerja Badan. Sekretariat dipimpin oleh

seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

(3) Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan dan

pendanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemerintahan

dan pendanaan pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian

kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan

I-5

b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian

kebijakan perencanaan bidang pendanaan

pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pendanaan

Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

dan dibantu oleh :

(1) Sub Bidang Pemerintahan; dan

(2) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan

3) Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang

ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud,

bidang ekonomi mempunyai fungsi:


kebijakan perencanaan bidang pertanian dan

pariwisata; dan


kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia

usaha


dimaksud, , bidang ekonomi dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang dan dibantu oleh :

(1) Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata; dan

(2) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha.

4) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai

tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

perencanaan bidang pendidikan, kesehatan dan

sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

I-6

dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial

mempunyai fungsi :


kebijakan perencanaan bidang pendidikan dan

kesehatan; dan


kebijakan perencanaan bidang sosial.


dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu

oleh :

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan

(2) Sub Bidang Sosial.

5) Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan

bidang sarana, prasarana, tata ruang dan lingkungan

hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, bidang sarana dan prasarana, tata ruang

dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :


kebijakan perencanaan bidang sarana dan

prasarana; dan


kebijakan perencanaan penataan ruang dan

lingkungan hidup.


dimaksud, bidang sarana dan prasarana, tata ruang

dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang dan dibantu oleh :

I-7

(1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan

(2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

6) Bidang Penelitian dan Evaluasi, mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

penelitian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penelitian dan

evaluasi pelaksanaan kebiajakan perencanaan

bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat,

pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah;

b. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama penelitian

dan pengembangan dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) maupun dengan

institusi/lembaga penelitian dan pengembangan;

c. Pelaksanaan pembangunan pembentukan pusat

data perencanaan pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan

pembangunan daerah; dan

e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan hasil-hasil

kinerja pembangunan daerah maupun laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah.


dimaksud, Bidang Penelitian dan Evaluasi dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

(1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik; dan

(2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Secara lengkap susunan organisasi Bappeda

Kabupaten Bogor digambarkan dalam Gambar 1.2.

I-8

Gambar 1.2. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang Dihadapi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda

Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan

yang dihadapi, antara lain:

1. Jumlah SDM yang terbatas, khususnya tenaga fungsional

perencana dan peneliti yang bersertifikasi;

2. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang

tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi

pendidikan dan keahlian.

3. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang

perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran

I-9

dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang

mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga

data dan sumber data masih beragam;

5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang

disusun Bappeda baik oleh kalangan internal Bappeda

maupun oleh SKPD teknis terkait;

6. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat

menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi

sehingga informasi mengenai produk perencanaan dan

kajian apa saja yang sudah dihasilkan tidak mudah

didapatkan, akibatnya kemungkinan duplikasi

penyusunan dokumen perencanan dan kajian menjadi

lebih besar;

7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses

perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda

dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum

konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran;

8. Lemahnya kapasitas dan kompetensi lembaga

perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW,

desa/kelurahan dan kecamatan) yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan bottom up;

9. Belum efektifnya sistem perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah yang berbasis komputer;

10. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan

penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai

input bagi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut dengan

menggunakan teknik analisis terhadap lingkungan internal

I-10

dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta

memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Bappeda

Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan

maka disusunlah isu-isu strategis yang menjadi acuan atau

dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang

diprioritaskan, sebagai berikut:

1. Kurangnya kapasitas SDM perencana/penyusun

perencanaan pembangunan;

2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan daerah

dalam mencapai tujuan pembangunan;

3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan sektoral di

Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Sosial, Bidang Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup, serta Bidang Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan;

4. Masih terbatasnya fungsi pengelola data dan informasi

sebagai bank data serta hasil evaluasi pembangunan

belum digunakan sebagai feed back dalam perencanaan;

5. Belum adanya aturan daerah yang mengatur tentang

perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran

dari Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses

perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda

dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum

konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran;

7. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan di tingkat

bawah (khususnya desa/kelurahan dan kecamatan) yang

I-11

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan

bottom up.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu

adanya suatu intervensi dalam menanggulangi dan mengatasi

isu-isu strategis tersebut. Untuk itu perlu disusun suatu

produk perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai

pedoman untuk menentukan kebijakan, program dan

kegiatan yang terkait. Adapun produk perencanaan

pembangunan tersebut adalah rencana pembangunan

tahunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah

daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah

serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Kabupaten Bogor Tahun 2015 mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

Korupsi dan Nepotisme;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

I-12

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008

tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 37);


tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran

Daerah Nomor 12 Tahun 2008);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 36);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

II-1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bogor

tahun 2013-2018 pada hakekatnya merupakan pernyataan

komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis

untuk meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan

terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan

pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi

dan produktivitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih

jauh Renstra tersebut berfungsi dalam memberikan arah dan

sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur

kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Selanjutnya, Kepala Bappeda menetapkan Renstra

2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan,

program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Bappeda dalam pencapaian visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2013-2018.

1. Pernyataan Visi

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bogor

yaitu “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di

Indonesia”, maka Visi Bappeda Kabupaten Bogor adalah

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang

II-2

Berkualitas untuk Mewujudkan Kabupaten Bogor

menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”

2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka

Bappeda Kabupaten Bogor menetapkan misi sebagai

berikut :

Misi Pertama: Meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia perencana

Misi Kedua: Meningkatkan hasil guna produk

perencanaan dan evaluasi pembangunan

Misi Ketiga: Mengembangkan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Sebagai penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018, maka Bappeda Kabupaten Bogor

menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014. RKT Bappeda

Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja.

Secara lengkap RKT Bappeda Kabupaten Bogor tahun

2015 disajikan dalam Lampiran 2.

II-3

III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2015 ini

merupakan rangkaian dari mekanisme perencanaan,pelaksanaan

dan pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Bogor yangdiawali dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2015,Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja (Jankin).

Seluruh tahapan tersebut harus dipertanggungjawabkan tingkat

pencapaiantarget-target kinerjanya pada setiap akhir tahun

anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja harus terukur,

objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan

indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui

tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah

diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

(Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah

indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2015.

Ketentuan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai

berikut:

Rumusyang digunakan untuk menghitung prosentase

(%) capaian target indikator kinerja adalah :

III-2

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka

digunakan rumus: % Capaian = RealisasiTarget x %

2) Semakintinggi realisasi menunjukkan semakin rendah

pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan

rumus: % Capaian = Target − Realisasi − TargetTarget x %

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja

dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran

sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 >100 Sangat Baik

2 85 s/d 100 Baik Sekali

3 70 s/d <85 Baik

4 55 s/d <70 Cukup

5 < 55 Kurang

Sumber :Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 >100 Kurang

2 85 s/d 100 Cukup

3 70 s/d <85 Baik

4 55 s/d <70 Baik Sekali

5 < 55 Sangat Baik

Sumber :Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

III-3

Pada tahun 2015, Bappeda Kabupaten Bogor

menetapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja

yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif

maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

Sasaran Kesatu : Terwujudnya mekanismeperencanaan

pembangunan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran

strategis Terwujudnya mekanisme perencanaan

pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pencapaian kinerja

sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen.Selengkapnya

hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kesatu

pada tahun 2015yang dibandingkan dengan pencapaian pada

tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTerwujudnya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlakupada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014

No Indikator Kinerja Sat

Tahun 2015 Tahun 2014

Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi

Capaian

(%)

1

Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu

Kali - - - 1 1 100

2

Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu

Kali 1 1 100 1 1 100

Rata-Rata Capaian 100 100

III-4

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian

kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran

Strategis Terwujudnya mekanisme perencanaan

pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sebagai berikut:

1. Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan

tepat waktu pada tahun 2015 semuladitargetkansebanyak

1 kali, tapi disesuaikan dalam Perubahan Anggaran 2015

menjadi tidak ada. Hal ini karena berdasarkan hasil

konsultasi baik dengan Kementerian Dalam Negeri dan

Bappeda Proinsi Jawa Barat serta setelah melakukan

kajian yang mendalam, Revisi RPJMD Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018ditunda pelaksanaannya dan akan

dilaksanakan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun

2014 target capaian indikator ini adalah satu kali dan

terealisasi sebanyak 1 kali atau 100 persen.Ada pun target

kondisi kinerja akhir periode RPJMD pada tahun

2018adalah 2 kali sehingga sampai tahun 2015 capaian

kinerja indikator ini sudah 50 persen.

2. Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan

tepat waktu pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 kali

dan terealisasi sebanyak 1 kali atau mencapai 100 persen.

Sedangkan pada tahun 2014target capaian indikator ini

adalah sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau

mencapai 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir

periode RPJMD pada tahun 2018adalah 5 kali sehingga

sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah

mencapai 40 persen.

III-5

Sasaran Kesatu tersebut di atas pada tahun

diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

anggaran sebesar Rp..245.898.000 terealisasi sebesar

Rp.atau mencapaiRp.1.203.459.000atau 96,59persen.

Sasaran Kedua : Tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas

dan tepat waktu.


strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas dan tepat waktu, menunjukan

bahwa pada tahun 2015 pencapaian kinerja sasaran tersebut

adalah sebesar 100 persen.Selengkapnya hasil pengukuran

capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua pada tahun 2015

dan 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktupada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014





Capaian

(%)

1

Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA

Dok 1 1 100 1 1 100

2

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dok 1 1 100 1 1 100

3

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan

Dok 1 1 100 1 1 100

III-6





Capaian

(%)

Peraturan Daerah

4

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dok 1 1 100 1 1 100

5

Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Dok 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100

6

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas

Dok 2 2 100 2 2 100

7

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

Dok 2 2 100 2 2 100

8

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas

Dok 2 2 100 2 2 100

9

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Dok 2 2 100 2 2 100

10

Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

1 1 100 1 1 100

11 Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara

0 0 0 0 0 0

12 Tercapainya SMM ISO 9001:2008

Ruang

lingkup

2 2 100 1 1 100

Rata-Rata Capaian 100 100

III-7



Strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas dan tepat waktu, sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan

PERDA, pada tahun 2015ditargetkansebanyak 1 dokumen

dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.

Sedangkan pada tahun 2014 target capaian indikator ini

adalah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1

dokumen atau 100 persen.Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMD pada tahun 2018adalah 1 dokumen. Hal ini

karena dokumen RTRW merupakan salah satu dokumen

perencanaan jangka panjang (20 tahun). Dengan

demikian, sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator

ini sudah mencapai 100 persen.

2. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pada tahun

2015ditargetkansebanyak 1 dokumen dan terealisasi

sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada

tahun 2014 target capaian indikator ini adalah sebanyak

1 dokumendan terealisasi sebanyak 1 dokumenatau 100

persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD pada

tahun 2018 adalah 1 dokumen. Hal ini karena dokumen

RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan

jangka panjang (20 tahun). Dengan demikian, sampai

tahun 2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai

100 persen.

3. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

III-8

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pada tahun




1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100



RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan

jangka menengah (5 tahun). Dengan demikian, sampai


100 persen.

4. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah, pada tahun




1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100



RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan

jangka pendek (1 tahun). Dengan demikian, sampai


40 persen.

5. Penjabaran Program Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), pada tahun

2015ditargetkansebanyak 100 persendan terealisasi

sebanyak 100 persen atau persentasenya mencapai 100

persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian

III-9

indikator ini adalah 100 persenatau persentasenya

mencapai 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMDpada tahun 2018 adalah100 persen. Dengan

demikian, sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator

ini sudah mencapai 100 persen.

6. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang

Ekonomi yang berkualitas, pada tahun



tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 2

dokumendan terealisasi 2 dokumenatau 100 persen. Ada

pun target kondisi kinerja akhir RPJMDpada tahun 2018

adalah10 dokumen sehingga sampai tahun 2015 capaian

kinerja indikator ini sudah mencapai 40 persen.

7. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang

Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang

berkualitas, pada tahun 2015 ditargetkansebanyak 2

dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100


indikator ini adalah 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen

atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir

RPJMD pada tahun 2018 adalah10 dokumen sehingga


mencapai 40 persen.


Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas, pada

tahun 2015 ditargetkansebanyak 2 dokumen dan

terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen.


adalah 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100

III-10


tahun 2018 adalah10 dokumen sehingga sampai tahun

2015 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 40

persen.


Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

yang berkualitas, pada tahun 2015 ditargetkansebanyak 2



indikator ini adalah 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen


RPJMD pada tahun 2018 adalah10 dokumen sehingga


mencapai 40 persen.

10. Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas

dan tepat waktu, pada tahun 2015ditargetkansebanyak 1



indikator ini adalah 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1

dokumen atau 100. Ada pun target kondisi kinerja akhir

RPJMD pada tahun 2018 adalah 5 dokumen sehingga


mencapai 40 persen.

11. Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara merupakan

indikator kinerja yang pencapaiannya ditargetkan pada

tahun 2018, yaitu sebanyak 1 kali. Dengan demikian,

pada tahun 2015dan tahun 2014 belum ada realisasi

pencapaian untuk indikator ini. Ada pun target kondisi

kinerja akhir RPJMD pada tahun 2018 adalah 1 kali

III-11

sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ini

masih 0 persen.

12. Tercapainya SMM ISO 9001:2008, pada tahun

2015ditargetkansebanyak 2ruang lingkupdan terealisasi

sebanyak 1 sertifikat atau 100 persen. Sedangkan pada

tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 1 ruang

lingkup dan terealisasi sebanyak 1 ruang lingkup atau

100 persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD

pada tahun 2018 adalah 5 ruang lingkup sehingga sampai


40 persen.

Sasaran Kedua tersebut diwujudkan dalam 5 (lima)

program utama, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan

anggaran sebesar Rp.3.725.468.000 terealisasi sebesar

Rp.3.220.895.700 atau mencapai86,46 persen.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan

anggaran sebesar Rp.1.142.235.000 terealisasi sebesar

Rp.1.090.953.900 atau mencapai95,51 persen.

3. Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyatdan Sosial,

dengan anggaran sebesar Rp.2.394.933.000terealisasi

sebesar Rp.2.101.943.750 atau mencapai87,77 persen.

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam, dengan anggaran sebesar Rp.3.444.905.000

terealisasi sebesar Rp.2.953.091.008 atau mencapai85,72

persen.

5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan, dengan anggaran sebesar

III-12

Rp.1.862.251.000 terealisasi sebesar 1.709.106.775 atau

mencapai 91,78 persen.

Sasaran ketiga : Tersedianya data dan informasi sebagai

basis perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan

Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran

strategis Tersedianya data dan informasi sebagai basis

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan,

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pencapaian kinerja

sasaran tersebut adalah sebesar 99,96 persen.Selengkapnya

hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga

pada tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014

No Indikator Kinerja Satuan




Capaian

(%)

1 Indeks Pembangunan Manusia (Komposit).

indeks

73,74

– 74,04

- - 73,63 – 73,72

74,25 100,72

2 Buku "Kabupaten Dalam Angka"

dok 1 1 100,00 1 1 100

3

Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten".

dok 1 1 100,00 1 1 100

4 Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku

Rp. (juta)

110.000 –

140.000

138.536 100,00 110.767

– 125.614

123.554 100

5 Nilai PDRB berdasarkan harga konstan

Rp. (juta)

40.096

– 44.614

43.499 100,00 39.118 –

42.183 41.066 100

6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

%

5,20

-

6,50

5,93 114,04

6,03

-

6,39

6,01 100

7 Inflasi %

3,5

-

5,5

1,75 201,00

3,5

-

5,5

5,01 100

8 Laju Inflasi Provinsi % 3,5 1,75 201,00 3,5 5,01 100

III-13





Capaian

(%)

-

5,5

-

5,5

9 PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku

Rp (Juta)

22,41

– 27,22

25,37 100

21,45

– 25,38

23,17 100

10 PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan

Rp (Juta)

7,60

– 8,15

7,97 100

7,58

– 7,90

7.70 100

11 Kemampuan Daya Beli Masyarakat

(Rp/kap/bln)

686.560 - - 636.620 638.85 0 100,35

12 Pertumbuhan PDRB %

5,20

-

6,50

5,93 114,04

6,03

-

6,39

6,01 100

13 Indeks Gini indeks 0,34 0,35 97,14 0,36 0,35 102,86

14 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

%

91,67

-

91,98

90,93 99,19

91,26

-

91,67

90,89 99,59

15 Kemiskinan %

8,33

– 8,02

9,07 91,84

8,74

– 8,33

9,11 91,44

Rata-Rata Capaian 99,96 99,81



Strategis Tersedianya data dan informasi sebagai basis

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan,

sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit), pada tahun

2015 ditargetkan 73,74 – 74,04. Namun data realisasi

IPM tahun 2015 tidak tersedia. Hal ini karena BPS

sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan

data IPM tidak menghitung angka IPM tahun 2015

sehubungan dengan adanya metode penghitungan IPM

yang baru yang belum disosialisasikan ke BPS tingkat

kabupaten. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian

indikator ini adalah 73,63 – 73,72 dan terealisasi

sebanyak 74,25 atau 100,72 persen. Ada pun target

III-14

kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 74,77 – 75,80,


sudah mencapai 99,30 persen.

2. Buku "Kabupaten Dalam Angka", pada tahun 2015

ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak

1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun

2014 target capaian indikator ini adalah 1 dokumen dan

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Ada

pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 5

dokumen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja

indikator ini sudah mencapai 40 persen.

3. Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

Kabupaten", pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1



indikator ini adalah 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1

dokumen atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMD adalah 5 dokumen sehingga sampai tahun


persen.

4. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2015

ditargetkan sebanyak Rp. (juta) 110.000 – 140.000 dan

terealisasi sebanyak Rp. (juta) 138.536 atau 100 persen.


adalah 110.767 – 125.614 dan terealisasi sebesar

123.554 atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMD adalah Rp. (juta) 110.000 – 170.000.


sudah mencapai 100 persen.

III-15

5. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan, pada tahun 2015

ditargetkan sebanyak Rp. (juta) 40.096 – 44.614 dan

terealisasi sebanyak Rp. (juta) 43.499 atau 100 persen.


adalah Rp. (juta) 39.118 – 42.183 dan terealisasi sebesar

Rp. (juta) 41.066 atau 100 persen. Ada pun target kondisi

kinerja akhir RPJMD adalah 42.388 – 55.979 sehingga



6. Laju Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2015

ditargetkan sebanyak 5,20 - 6,50 persen dan terealisasi

sebesar 5,93 persen atau 114,04 persen. Sedangkan pada

tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 5,20 - 6,50

dan terealisasi sebesar 6,01 atau 100 persen. Ada pun

target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 5,20 - 6,50


sudah mencapai 100 persen.

7. Inflasi, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 3,5 - 5,5

persen dan terealisasi sebesar 1,75 atau 201 persen.


adalah 3,5 - 5,5 persen dan terealisasi sebesar 5,01 atau


adalah 3,5 - 5,5 persen sehingga sampai tahun 2015

capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 201 persen.

8. Laju Inflasi Provinsi, sama dengan inflasi yang pada tahun

2015 ditargetkan sebesar 3,5 - 5,5 persen dan terealisasi

sebesar 1,75 atau 201 persen. Sedangkan pada tahun

2014 target capaian indikator ini adalah 3,5 - 5,5 persen

dan terealisasi sebesar 5,01 atau 100 persen. Ada pun

target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 3,5 - 5,5

III-16

persen sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja

indikator ini sudah mencapai 201 persen.

9. PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku, pada tahun

2015 ditargetkan sebesar Rp. (juta) 22,41 - 27,22 dan

terealisasi sebanyak 25,37 atau 100 persen. Sedangkan

pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah Rp.

(juta) 21,45 – 25,38 dan terealisasi sebesar Rp. (juta)

23,17 atau 100 persen. Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMD adalah Rp. (juta) 24,00 – 32,25 sehingga



10. PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan, pada tahun

2015 ditargetkan sebesar Rp. (juta) 7,60 – 8,15 dan

terealisasi sebesar Rp. (juta) 7,97 atau 100 persen.


adalah 7,58 – 7,90 dan terealisasi sebesar Rp. (juta) 7,70


RPJMD adalah sebesar Rp. (juta) 7,85 – 8,90 sehingga



11. Kemampuan Daya Beli Masyarakat, pada tahun 2015

ditargetkan sebesar (Rp/kap/bln) 686.560. Namun data

realisasi Kemampuan Daya Beli Masyarakat tahun 2015

tidak tersedia. Hal ini karena BPS sebagai lembaga yang

mempunyai otoritas mengeluarkan data Kemampuan

Daya Beli Masyarakat yang merupakan salah satu data

pembentuk IPM tidak menghitung angka IPM tahun 2015

sehubungan dengan adanya metode penghitungan IPM

yang baru yang belum disosialisasikan ke BPS tingkat

kabupaten. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian

III-17

indikator ini adalah 636.620 dan terealisasi sebesar

638.850 atau 100,35 persen. Ada pun target kondisi

kinerja akhir RPJMD adalah 726.210 sehingga sampai


87,66 persen.

12. Pertumbuhan PDRB, pada tahun 2015 ditargetkan

sebanyak 5,20 - 6,50 persen dan terealisasi sebesar 5,93

persen atau 114,04 persen. Sedangkan pada tahun 2014

target capaian indikator ini adalah 5,20 - 6,50 dan

terealisasi sebesar 6,01 atau 100 persen. Ada pun target

kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 5,20 - 6,50 sehingga


mencapai 100 persen.

13. Indeks Gini, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 0,34

dan terealisasi sebesar 0,35 atau 97,14 persen.


adalah 0,36 dan terealisasi sebesar 0,35 atau 102,86

persen. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD

adalah 0,28 sehingga sampai tahun 2015 capaian kinerja

indikator ini sudah mencapai 80,00 persen.

14. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, pada

tahun 2015 ditargetkan sebanyak 91,67 - 91,98 persen

dan terealisasi sebanyak 90,93 persen atau 99,19 persen.


adalah 91,26 - 91,67 persen dan terealisasi sebanyak

90,89 persen atau 99,59 persen. Ada pun target kondisi

kinerja akhir RPJMD adalah 93,00 - 95,00 persen


sudah mencapai 97,77 persen.

III-18

15. Kemiskinan, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 8,33 –

8,02 persen dan terealisasi sebesar 9,07 persen atau

91,84 persen. Sedangkan pada tahun 2014 target capaian

indikator ini adalah 8,74 – 8,33 persen dan terealisasi

sebanyak 9,11 persen atau 91,44 persen. Ada pun target

kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 7,00 – 5,00 sehingga



Sasaran Ketiga tersebut diwujudkan dalam 2 (dua)


1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan

anggaran sebesar Rp. 764.216.000 terealisasi sebesar Rp

761.835.900 atau mencapai 99,69 persen.

2. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan anggaran

sebesar Rp 2.880.445.000 terealisasi sebesar

Rp.2.616.038.890 atau mencapai 90,82 persen.

Sasaran keempat : Terbangunnya sistem pengelolaan

data dan informasi yang kredibel


strategis Terbangunnya sistem pengelolaan data dan

informasi yang kredibel, menunjukkan bahwa pada tahun

2015 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100

persen.Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja

Sasaran Strategis Keempat pada tahun 2015 dan 2014 dapat

dilihat dalam Tabel 3.6.

III-19

Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran StrategisTerbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibelpada tahun 2015 yang dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014





Capaian

(%)

1

Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis computer

% 100 100 100 80 100 125

2

Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor

kec 40 40 100 40 40 100

Rata-Rata Capaian 100 112,50



Strategis Terbangunnya sistem pengelolaan data dan

informasi yang kredibel, sebagai berikut:

1. Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis

computer, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100

persen dan terealisasi sebesar 100 persen atau 100 persen


indikator ini adalah 80 persen dan terealisasi sebesar 100

persen atau 125 persen. Ada pun target kondisi kinerja

akhir RPJMD adalah 100 persen sehingga sampai tahun


persen persen.

2. Cakupan layanan informasi program dan kegiatan

pembangunan Kabupaten Bogor, pada tahun 2015

ditargetkan sebanyak 40 kecamatan dan terealisasi

sebanyak 40 kecamatan atau 100 persen. Sedangkan

pada tahun 2014 target capaian indikator ini adalah 40

kecamatan dan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau

III-20


adalah 40 kecamatan sehingga sampai tahun 2014

capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 100 persen.

Sasaran Keempat tersebut diwujudkan dalam 2 (dua)


1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan anggaran

sebesar Rp 2.880.445.000 terealisasi sebesar

Rp.2.616.038.890 atau mencapai 90,82 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran

sebesar Rp.679.717.000 terealisasi sebesar

Rp.506.863.350 atau mencapai 74,57 persen.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi

program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor selama tahun 2015,

sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran

kas, sehingga berpengaruh terhadap kinerja output, hal ini

karena Adanya ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

2. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

pada tahun anggaran 2015 sehingga berpengaruh

terhadap rendahnya pencapaian kinerja, seperti Kegiatan

Penyusunan IPM Kecamatan, yang tidak dapat

dilaksanakan karena adanya perubahan perhitungan/

rumus baru yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat;

III-21

3. Ada kegiatan yang harus melalui lelang, tetapi dalam

proses lelang mengalami hambatan (gagal lelang) satu (1)

kali sehingga berpengaruh terhadap perencanaan yang

telah disusun, ini terjadi pada kegiatan Penyusunan

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui

Kemitraan yang Berkelanjutan.

4. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya

perencana yang memiliki kompetensi dalam penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan;

5. Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan

dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi

pembangunan;

6. Daftar usulan program dan kegiatan yang diajukan untuk

dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor masih berupa long list

(daftar panjang) karena tidak sepenuhnya mengacu pada

prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang sudah

ditetapkan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap

penyerapan anggaran, melalui rapat/briefing setiap bulan

dengan bendahara bidang, untuk melihat kegiatan yang

tadinya terlambat, untuk lebih intensif dan fokus terhadap

kegiatan tersebut dengan memperhatikan penjadwalan

yang ketat;

2. Mendrop/membatalkan kegiatan sebagian atau seluruhnya

yang ada indikasi tidak terserap;

III-22

3. Adapun untuk kegiatan yang melalui proses lelang ulang,

maka kegiatannya harus lebih intensif dengan

memperhatikan waktu pengerjaannya.

4. Mengajukan permohonan penambahan SDM dan

meningkatkan kompetensi SDM yang ada melalui

penyelenggaraan bintek dan diklat;

5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk

membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber

atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bogor maupun lembaga-lembaga vertikal yang

ada, antara lain Badan Pusat Statistik;

6. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan

(stakeholders) pembangunan di tingkat desa/kecamatan

dan penyusunan skala prioritas usulan program dan

kegiatan serta sumber-sumber pendanaan pembangunan

yang dapat digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan prioritas di tingkat desa dan kecamatan.

B. Realisasi Anggaran

Belanja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2015 ditargetkan

sebesar Rp. 40.158.095.000,- terealisasi sebesar Rp.

35.752.981.428,- atau terserap 89,03%. Secara garis besar

anggaran dan realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bogor tahun

2015 adalah sebagai berikut:

III-23

Tabel 3.7. Anggaran aan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2015

No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

A. Pendapatan - - -

B. Belanja 40.158.095.000 35.752.981.428 89,03

1. Belanja Tidak Langsung

8.046.417.000 7.145.568.322 88,80

2. Belanja Langsung (Belanja Rogram/ Kegiatan)

32.111.678.000 28.607.413.106 89,09

C. Surplus / (Defisit) (40.158.095.000) (35.752.981.428) (89,03)

IV-1

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor

Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

berbagai capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi

Bappeda dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Bappeda Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Namun demikian, sangat disadari bahwa laporan ini belum

secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan

akuntabilitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan

masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan akan

sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dokumen ini di

masa mendatang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten

Bogor Tahun 2015 ini dapat memberikan konstribusi yang berarti

dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Bogor tahun 2015 secara tepat waktu.

Cibinong, Februari 2016 KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641110 198909 2 002

IV-2

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si.Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURHAYANTIJabatan : Plt. BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

CIBINONG, Nopember 2015Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Plt. BUPATI BOGOR, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641110 198909 2 002

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN

A UTAMA

1 Terwujudnya mekanisme - Terlaksananya 1 kali 1. Program Perencanaan 1.245.898.000

perencanaan pembangunan musrenbang RKPD Pembangunan Daerah

partisipatif dan sesuai yang partisipatif dan 1. Penyelenggaraan 593.202.000 Subid - 7.1

dengan jadwal pelaksanaan tepat waktu Musrenbang RKPD Kabupaten Pendanaan

berdasarkan peraturan Pembangunan

perundang-undangan yang 2. Koordinasi Penyelenggaraan

berlaku Forum SKPD/Gabungan 222.812.000 Subid - 7.1

SKPD Pendanaan

Pembangunan

3. Koordinasi Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD di 429.884.000 Subid - 7.1

Kecamatan Pendanaan

Pembangunan

2 Tersusunnya dokumen - Tersedianya dokumen 1 dokumen Program Perencanaan 3.031.153.000

perencanaan pembangunan RTRW yang telah Pembangunan Daerah

daerah yang berkualitas dan ditetapkan dengan 1. Penyusunan Rancangan 689.080.000 Subid - 7.1

tepat waktu PERDA RKPD Pendanaan

Pembangunan

- Tersedianya dokumen 1 dokumen

perencanaan RPJPD 2. Pengembangan dan 148.433.000 Subid - 7.1

yang telah ditetapkan Pengelolaan Sistem RKPD Pendanaan

dengan PERDA online Kabupaten Bogor Pembangunan

- Tersedianya dokumen 1 dokumen

perencanaan RPJMD 3. Penyusunan Prioritas dan 334.581.000 Subid - 7.1

yang telah ditetapkan Plafon Anggaran Sementara Pendanaan

dengan PERDA Pembangunan

- Tersedianya dokumen 1 dokumen 4. Penyusunan Kebijakan 315.261.000 Subid - 7.1

perencanaan : RKPD Umum APBD Pendanaan

yang telah ditetapkan Pembangunan

dengan PERKADA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

KETERANGAN

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

5. Koordinasi Penyusunan Pra 164.562.000 Subid - 7.1

- Penjabaran program 100 % Rencana Kerja Anggaran Pendanaan

RPJMD ke dalam RKPD (RKA) SKPD Pembangunan

- Pelayanan Bappeda 2 ruang lingkup 6. Koordinasi Penyusunan 287.009.000 Subid - 7.1

Berstandar ISO 9001:2008 Penetapan Kinerja Pemerintahan

7. Koordinasi Penyusunan Renja 127.091.000 Subid - 7.1

SKPD Pendanaan

Pembangunan

8. Penyusunan SMM ISO 158.347.000 Subid - 7.1

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Daerah

9. Sinergitas Perencanaan 100.000.000 Subid - 7.1

Pembangunan Daerah Pendanaan

Pembangunan

10. Optimalisasi Pengelolaan Sistem 91.328.000 Subid - 7.1

Perencanaan Pembangunan Pendanaan

Tahunan Pembangunan

11. Bimbingan Teknis Penyusunan 376.337.000 Subid - 7.1

Perubahan Renstra SKPD Pendanaan

Pembangunan

12. Penyusunan Data dan Informasi 239.124.000 Subid - 7.1

Perubahan RPJMD Kabupaten Pendanaan

Bogor Tahun 2013-2018 Pembangunan

- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 2. Program Perencanaan 1.142.235.000

perencanaan Pembangunan Ekonomi

pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 531.585.000 Subid Pertanian - 7.1

Ekonomi yang Pembangunan Bidang dan Pariwisata

berkualitas Ekonomi

2. Koordinasi Perencanaan 350.000.000 Subid Pertanian - 7.1

Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata

Komoditas Tingkat Zona

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

3. Penyusunan Dokumen 260.650.000 Subid Industri - 7.1

Pengembangan Komoditas dan Dunia Usaha

UMK Unggulan Kecamatan


perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 213.468.000 Subid Sosial - 7.1

Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Bidang

dan Sosial yang Kesejahteraan Rakyat dan

berkualitas Sosial

2. Penyusunan Rencana 120.730.000 Subid - 7.1

Pencapaian Target MDG'S Pendidikan dan

Kesehatan

3. Dukungan Manajemen bagi Tim 786.327.000 Subid Sosial - 7.1

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

4. Penyusunan Rencana Aksi 455.602.000 Subid Sosial - 7.1

Daerah (RAD) Penanganan

PMKS

5. Penyusunan Strategi 189.926.000 Subid - 7.1

Pencapaian RRLS melalui Pendidikan dan

Pendidikan Non Formal Kesehatan

6. Penyusunan Strategi 485.120.000 Subid Sosial - 7.1

Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan melalui Kemitraan

yang Berkelanjutan

7. Analisis Pencapaian Indikator 143.760.000 Subid - 7.1

Kabupaten Termaju Bidang Pendidikan dan

Kesrasos Kesehatan

- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 4. Program Perencanaan Prasarana 3.444.905.000

perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 635.897.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1

Sarana Prasarana Tata Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Ruang dan Lingkungan Sarpraswil, TRLH

Hidup yang berkualitas

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

2. Penyelenggaraan Badan 346.387.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1

Koordinasi Penataan Ruang Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Bogor

3. Pembangunan Sistem 435.010.000 Subid Sarana - 7.1

Informasi Sarana Prasarana dan Prasarana

Wilayah Kabupaten Bogor

4. Updating Informasi Perubahan 153.243.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1

Penggunaan Lahan di Lingkungan Hidup

Kabupaten Bogor

5. Updating Dokumen RPIJM 411.846.000 Subid Sarana - 7.1

Bidang Cipta Karya Kabupaten dan Prasarana

Bogor

6. Penyusunan Aplikasi Sistem 292.613.000 Subid Sarana - 7.1

Evaluasi Program Jaringan dan Prasarana

Jalan

7. Inventarisasi Data Pengguna 532.369.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1

Lahan di Kabupaten Bogor Lingkungan Hidup

8. Penyempurnaan Materi RTRW 245.960.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1

Kabupaten Bogor Lingkungan Hidup

9. Strategi Pengembangan Situ 391.580.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1

Front City Kabupaten Bogor Lingkungan Hidup

Program Perencanaan 179.193.000

Pembangunan Daerah

1. Pengembangan Kelembagaan 94.813.000 Subid Sarana - 7.1

Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan Prasarana

2 Pendamping WISMP 84.380.000 Subid Sarana - 7.1

Kabupaten Bogor dan Prasarana

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN


perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan

Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan 1. Koordinasi Perencanaan 421.520.000 Subid - 7.1

yang berkualitas Pembangunan Bidang Pemerintahan

Pemerintahan dan Pendanaan

Pembangunan

2. Koordinasi Perencanaan 98.047.000 Subid - 7.1

Pendanaan Pembangunan Pendanaan

Pembangunan

3. Workshop Perencanaan 485.352.000 Subid - 7.1

Pembangunan Desa Pemerintahan

4. Koordinasi Perencanaan 327.773.000 Subid - 7.1

Pembangunan Berbasis TJSL Pemerintahan

5. Workshop Perencanaan 119.572.000 Subid - 7.1

Pembangunan Bidang Pemerintahan

Pemerintahan

6. Sinergitas Perencanaan 409.987.000 Subid - 7.1

Pembangunan Desa Pemerintahan

- Tersusunnya dokumen 1 dokumen 6. Program Pengembangan 562.297.000

evaluasi perencanaan Data/Informasi

pembangunan daerah 1. Monitoring, Evaluasi dan 562.297.000 Subid - 7.1

Kab.Bogor yang Pelaporan Pelaksanaan Monitoring dan

berkualitas dan tepat Rencana Pembangunan Evaluasi

waktu Daerah


Pembangunan Daerah

1. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun 264.181.000 Subid - 7.1

Anggaran Monitoring dan

Evaluasi

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

2 Koordinasi Pemantauan dan 185.296.000 Subid - 7.1

Evaluasi Dana Alokasi Khusus Monitoring dan

Evaluasi

3 Pelaporan Pelaksanaan 65.645.000 Subid - 7.1

Sinkronisasi Program Pusat Monitoring dan

Evaluasi

3 Tersedianya data dan informasi - Indeks Pembangunan Program Pengembangan 1.843.321.000

sebagai basis perencanaan, Manusia (komposit) Data/Informasi

pengendalian dan evaluasi 1. Penyusunan dan 450.000.000 Subid Industri - 7.1

pembangunan - Buku "Kabupaten Dalam 1 dokumen Pengumpulan Data Informasi dan Dunia Usaha

Angka" (dokumen) Bidang Ekonomi

- Buku "PDRB 1 dokumen 2. Penyusunan dan 318.161.000 Subid - 7.1

Kabupaten" (dokumen) Pengumpulan Data Informasi Pendidikan dan

Bidang Kesejahteraan Rakyat Kesehatan

- Nilai PDRB Atas Dasar 110.000 – 140.000 Milyar dan Sosial

Harga Berlaku (Rp.

Milyar) 3. Penyusunan dan 306.370.000 Subid Sarana - 7.1

Pengumpulan Data Informasi dan Prasarana

- Nilai PDRB Atas Dasar 40.096 44.614 Milyar Bidang Sarana Prasarana dan

Harga Konstan (Rp. TRLH

Milyar.)

4. Penyusunan dan 196.198.000 Subid - 7.1

- PDRB Perkapita Atas 22,41 – 27,22 Juta Pengumpulan Data Informasi Pemerintahan

Dasar Harga Berlaku Bidang Pemerintahan

(Rp. Juta)

5. Penyusunan IPM Kecamatan 9.820.000 Subid Penelitian - 7.1

- PDRB Perkapita Atas 7,60 – 8,15 Juta Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Statistik

Dasar Harga Konstan

(Rp. Juta) 6. Manajemen Sistem Analisis 168.750.000 Subid - 7.1

Data Perencanaan, Monitoring dan

- Laju Petumbuhan 5,20 - 6.50 % Pengendalian dan Evaluasi Evaluasi

Ekonomi (%) Rencana Pembangunan

Daerah

- Laju Inflasi Provinsi (%) 3,5 - 5,5 %

7. Koordinasi Penguatan Jaringan 97.892.000 Subid Penelitan - 7.1

- Inflasi (%) 3,5 - 5,5 % Penelitian dan Statistik

73,74 – 74,04

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

- Kemampuan Daya Beli 686,56 8. Identifikasi Hasil-hasil Inovasi 296.130.000 Subid - 7.1

Masyarakat (konsumsi riil Kabupaten Bogor Monitoring dan

per kapita) (Rp/kap/bln) Evaluasi

- Pertumbuhan PDRB (%) 5,20-6,50

- Indeks Gini (indeks) 0,34

- Persentase penduduk di 91,67 - 91,98 %

atas garis kemiskinan (%)

- Kemiskinan (%) 8,33 – 8,02 %


Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan Indikator 764.216.000 Subid Industri - 7.1

Ekonomi Daerah dan Dunia Usaha

4 Terbangunnya sistem - Terbangunnya sistem 100 % Program Pengembangan 474.827.000

pengelolaan data dan informasi pengelolaan data pokok Data/Informasi

yang kredibel berbasis komputer (%) 1. Pengelolaan Data Pokok 244.570.000 Subid Penelitian - 7.1

Perencanaan Pembangunan dan Statistik

Daerah

2. Pengembangan Sistem 149.273.000 Subid Penelitian - 7.1

Database sebagai Bank Data dan Statistik

Perencanaan Pembangunan

Daerah

3. Dukungan Manajemen Bagi 80.984.000 Subid Penelitian - 7.1

Tim Pengelola Sistem dan Statistik

Informasi Pembangunan

Daerah

- Cakupan layanan 40 kecamatan 7. Program Peningkatan Kapasitas 679.717.000

informasi program dan Kelembagaan Perencanaan

kegiatan pembangunan Pembangunan Daerah

Kab. Bogor (kecamatan) 1. Pembuatan Bahan Sosialisasi 336.990.000 Subag Program - 7.1

Program dan Kegiatan dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

2. Dukungan Manajemen bagi 342.727.000 Subag Program - 7.1

Komite Perencana dan Pelaporan

Pembangunan Kabupaten

Bogor

B PENUNJANG

1. Meningkatnya kelancaran 1. Terwujudnya kelancaran 1 tahun 1. Program Pelayanan 2.460.774.000

pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan administrasi 100 % Administrasi Perkantoran

fungsi masing-masing perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 469.320.000 Subag Umum dan - -

Sumber Daya Air dan Listrik Kepegawaian

2 Penyediaan Jasa 18.840.000 Subag Umum dan - -

Pemeliharaan dan Perizinan Kepegawaian

Kendaraan Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan 255.092.000 Subag Umum dan - -

Kantor Kepegawaian

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 152.439.000 Subag Umum dan - -

Kepegawaian

5 Penyediaan Barang Cetakan 110.030.000 Subag Umum dan - -

dan Penggandaan Kepegawaian

6 Penyediaan Komponen 45.317.000 Subag Umum dan - -

Instalasi Listrik/Penerangan Kepegawaian

Bangunan Kantor

7 Penyediaan Bahan Bacaan 27.000.000 Subag Umum dan - -

dan Peraturan Perundang- Kepegawaian

Undangan

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.242.000 Subag Umum dan - -

Kepegawaian

9. Penyediaan Makanan dan 72.025.000 Subag Umum dan - -

Minuman Kepegawaian

10. Rapat-rapat Koordinasi dan 369.600.000 Subag - -

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Keuangan

Daerah

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

11. Penyediaan Jasa Tenaga 11.350.000 Subag Umum dan - -

Pendukung Administrasi/ Kepegawaian

Teknis Perkantoran

12. Pelayanan Dokumentasi dan 233.130.000 Subag Umum dan - -

Arsip SKPD Kepegawaian

13. Penyediaan Pelayanan 227.565.000 Subag Umum dan - -

Administrasi Kepegawaian Kepegawaian


Administrasi Barang Kepegawaian


Keamanan Kantor Kepegawaian

2. Terwujudnya kecepatan, 1 tahun 2. Program Peningkatan Sarana 9.713.370.000

kenyamanan dan 100 % dan Prasarana Aparatur

keamanan kerja aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor 1.682.120.000 Subag Umum dan - -

Kepegawaian

2. Pengadaan Instalasi Jaringan 192.000.000 Subag Umum dan - -

Listrik dan Telekomunikasi Kepegawaian

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala 585.300.000 Subag Umum dan - -

Gedung Kantor Kepegawaian


Kendaraan Dinas/Operasional Kepegawaian


Peralatan Gedung Kantor Kepegawaian


Jaringan Komputerisasi Kepegawaian

7. Pembangunan Gedung 6.500.000.000 Subag Umum dan - -

Kantor Bappeda Kepegawaian

8. Pengadaan Drone 182.000.000 Subag Umum dan - -

Kepegawaian

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

3. Terwujudnya 100 % 3. Program Peningkatan Kapasitas 230.200.000

peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

dan kinerja sumberdaya

aparatur 1. Sosialisasi Peraturan 60.000.000 Subag Umum dan - -

Perundang-undangan Kepegawaian

2. Pembinaan Mental dan Rohani 170.200.000 Subag Umum dan - -

bagi Aparatur Kepegawaian

3. Peningkatan Kualitas SDM - Subag Program - -

Perencana dan Pelaporan

2. Terwujudnya 1. Tersusunnya 1 tahun 4. Program Peningkatan 1.567.266.000

pertanggungjawaban kinerja dan perencanaan dan 100 % Pengembangan Sistem

keuangan SKPD laporan yang akuntabel Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian 199.025.000 Subag Program - -

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Pelaporan

Kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan 123.592.000 Subag - -

Keuangan Semesteran Keuangan

3. Penyusunan Pelaporan 86.771.000 Subag - -

Keuangan Akhir Tahun Keuangan

4. Penyusunan Perencanaan 192.215.000 Subag Program - -

Anggaran dan Pelaporan

5. Penatausahaan Keuangan 423.915.000 Subag - -

SKPD Keuangan

6. Penyusunan Renstra dan 52.860.000 Subag Program - -

Renja SKPD dan Pelaporan

7. Monitoring, Evaluasi dan 305.738.000 Subag Program - -

Pelaporan SKPD dan Pelaporan

UNIT PENANGGUNG

JAWAB

PENCIRI

TERMAJU

PRIORITAS DAN

FOKUS

PEMBANGUNAN


KETERANGAN

8. Publikasi Kinerja SKPD 110.000.000 Subag Program - -

dan Pelaporan

9. Penyusunan SOP Pelayanan 73.150.000 Subag Program - -

Bappeda dan Pelaporan

JUMLAH ANGGARAN :

PROGRAM :

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp.

2 Program Pengembangan Data/Informasi : Rp.

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan : Rp.

Perencanaan Pembangunan Daerah

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : Rp.

5 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial : Rp.

6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber : Rp.

Daya Alam

7 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan : Rp.

dan Pendanaan Pembangunan

8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp.

10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp.

11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp.

Capaian Kinerja dan Keuangan

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641110 198909 2 002

2.460.774.000

32.111.678.000

11

4.971.366.000

2.880.445.000

679.717.000

1.906.451.000

2.394.933.000

3.444.905.000

1.862.251.000

NURHAYANTI

9.713.370.000

230.200.000

1.567.266.000

MENYETUJUI

Plt. BUPATI BOGOR

KABUPATEN : BOGOR

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO

A UTAMA

1 Terwujudnya - Terlaksananya 1 kali

mekanisme musrenbang RKPD

perencanaan yang partisipatif dan

pembangunan tepat waktu

partisipatif dan sesuai

dengan jadwal

pelaksanaan

berdasarkan peraturan

perundang- undangan

2 yang berlaku - Tersedianya 1 dokumen

perencanaan dokumen RTRW yang

pembangunan daerah telah ditetapkan

yang berkualitas dan dengan PERDA

tepat waktu

- Tersedianya 1 dokumen

dokumen

perencanaan RPJPD

yang telah ditetapkan

dengan PERDA


dokumen

perencanaan RPJMD


dengan PERDA


dokumen

perencanaan : RKPD


dengan PERKADA

- Penjabaran program 100 %

RPJMD ke dalam

RKPD

- Pelayanan Bappeda 2 ruang

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Berstandar ISO lingkup

9001:2008

- Tersusunnya 2 dokumen

dokumen

perencanaan

pembangunan Bidang

Ekonomi yang

berkualitas


dokumen

perencanaan

pembangunan Bidang

Kesejahteraan

Rakyat dan Sosial

yang berkualitas


dokumen

perencanaan

pembangunan Bidang

Sarana Prasarana

Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

yang berkualitas


dokumen

perencanaan

pembangunan Bidang

Pemerintahan dan

Pendanaan

Pembangunan yang

berkualitas


dokumen evaluasi

perencanaan

pembangunan daerah

Kab.Bogor yang

berkualitas dan tepat

waktu

3 Tersedianya data dan - Indeks Pembangunan

informasi sebagai basis Manusia (komposit)

perencanaan,

73,74 – 74,04


pengendalian dan - Buku "Kabupaten 1 dokumen

evaluasi pembangunan Dalam Angka"

(dokumen)

- Buku "PDRB 1 dokumen

Kabupaten"

(dokumen)

- Nilai PDRB Atas 110,000 – 140,000

Dasar Harga Berlaku Milyar

(Rp. Milyar)

- Nilai PDRB Atas 40,096 - 44,140

Dasar Harga Konstan Milyar

(Rp. Milyar.)

- PDRB Perkapita Atas 22,41 – 27,22 Juta

Dasar Harga Berlaku

(Rp. Juta)

- PDRB Perkapita Atas 7,60 – 8,15 Juta

Dasar Harga Konstan

(Rp. Juta)

- Laju Petumbuhan 5,20 - 6,50%

Ekonomi (%)

- Laju Inflasi Provinsi 3,5 - 5,50%

(%)

- Inflasi (%) 3,5 - 5,50%

- Kemampuan Daya 686,56

Beli Masyarakat

(konsumsi riil per

kapita) (Rp/kap/bln)

- Pertumbuhan PDRB 5,20 - 6,50%

(%)

- Indeks Gini (indeks) 0,34

- Persentase penduduk 91,67 - 91,98%

di atas garis

kemiskinan (%)

- Kemiskinan (%) 8,33 – 8,02%

4 Terbangunnya sistem - Terbangunnya sistem 100 %


pengelolaan data dan pengelolaan data

informasi yang kredibel pokok berbasis

komputer (%)

- Cakupan layanan 40 kecamatan

informasi program

dan kegiatan

pembangunan Kab.

Bogor (kecamatan)

B PENUNJANG

1. Meningkatnya 1. Terwujudnya 1 tahun

kelancaran pelaksanaan kelancaran 100 %

tugas pokok dan fungsi pelayanan

masing-masing administrasi

perkantoran

2. Terwujudnya 1 tahun

kecepatan, 100 %

kenyamanan dan

keamanan kerja

aparatur

3. Terwujudnya 100 %

peningkatan

kapasitas dan kinerja

sumberdaya aparatur

2. Terwujudnya 1. Tersusunnya 1 tahun

pertanggungjawaban perencanaan dan 100 %

kinerja dan keuangan laporan yang

SKPD akuntabel

KABUPATEN : BOGOR

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO %

A UTAMA

1 Terwujudnya - Terlaksananya 1 kali 1 kali 100,00

mekanisme musrenbang RKPD

perencanaan yang partisipatif dan

pembangunan tepat waktu

partisipatif dan sesuai

dengan jadwal

pelaksanaan

berdasarkan peraturan

perundang- undangan

2 yang berlaku - Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen 100,00

perencanaan dokumen RTRW yang

pembangunan daerah telah ditetapkan

yang berkualitas dan dengan PERDA

tepat waktu

- Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen 100,00

dokumen

perencanaan RPJPD


dengan PERDA


dokumen

perencanaan RPJMD


dengan PERDA


dokumen

perencanaan : RKPD


dengan PERKADA

- Penjabaran program 100 % 100 % 100,00

RPJMD ke dalam

RKPD

- Pelayanan Bappeda 2 ruang 2 ruang 100,00

Berstandar ISO lingkup lingkup

9001:2008

- Tersusunnya 2 dokumen 2 dokumen 100,00

dokumen

perencanaan

pembangunan Bidang

Ekonomi yang

berkualitas


dokumen

perencanaan

PENGUKURAN KINERJA 2015

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REALISASITARGETINDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS

NO %REALISASITARGETINDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS

pembangunan Bidang

Kesejahteraan

Rakyat dan Sosial

yang berkualitas


dokumen

perencanaan

pembangunan Bidang

Sarana Prasarana

Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

yang berkualitas


dokumen

perencanaan

pembangunan Bidang

Pemerintahan dan

Pendanaan

Pembangunan yang

berkualitas


dokumen evaluasi

perencanaan

pembangunan daerah

Kab.Bogor yang

berkualitas dan tepat

waktu

3 Tersedianya data dan - Indeks Pembangunan

informasi sebagai basis Manusia (komposit)

perencanaan,

pengendalian dan - Buku "Kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 100,00

evaluasi pembangunan Dalam Angka"

(dokumen)

- Buku "PDRB 1 dokumen 1 dokumen 100,00

Kabupaten"

(dokumen)

- Nilai PDRB Atas 110.000 – 140.000 138.536 Juta 100,00

Dasar Harga Berlaku Juta

(Rp. Juta)

- Nilai PDRB Atas 40,096 - 44,140 43.499 Juta 100,00

Dasar Harga Konstan Juta

(Rp. Juta)

- PDRB Perkapita Atas 22,41 – 27,22 Juta 25,37 Juta 100,00

Dasar Harga Berlaku

(Rp. Juta)

- PDRB Perkapita Atas 7,60 – 8,15 Juta 7,97 Juta 100,00

Dasar Harga Konstan

(Rp. Juta)

- Laju Petumbuhan 5,20 - 6,50% 5,93 % 100,00

Ekonomi (%)

-73,74 – 74,04

NO %REALISASITARGETINDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS

- Laju Inflasi Provinsi 3,5 - 5,50% 1,74 % 200,00

(%)

- Inflasi (%) 3,5 - 5,50% 1,74 % 200,00

- Kemampuan Daya 686,56 -

Beli Masyarakat

(konsumsi riil per

kapita) (Rp/kap/bln)

- Pertumbuhan PDRB 5,20 - 6,50% 5,93 % 100,00

(%)

- Indeks Gini (indeks) 0,34 indeks 0,35 indeks 97,14

- Persentase penduduk 91,67 - 91,98% 90,93 % 99,19

di atas garis

kemiskinan (%)

- Kemiskinan (%) 8,33 – 8,02% 9,07 % 91,84

4 Terbangunnya sistem - Terbangunnya sistem 100 % 100 % 100,00

pengelolaan data dan pengelolaan data

informasi yang kredibel pokok berbasis

komputer (%)

- Cakupan layanan 40 kecamatan 40 kecamatan 100,00

informasi program

dan kegiatan

pembangunan Kab.

Bogor (kecamatan)

B PENUNJANG

1. Meningkatnya 1. Terwujudnya 1 tahun 1 tahun

kelancaran pelaksanaan kelancaran 100 % 100 %

tugas pokok dan fungsi pelayanan

masing-masing administrasi

perkantoran

2. Terwujudnya 1 tahun 1 tahun

kecepatan, 100 % 100 %

kenyamanan dan

keamanan kerja

aparatur

3. Terwujudnya 100 % 100 %

peningkatan

kapasitas dan kinerja

sumberdaya aparatur

2. Terwujudnya 1. Tersusunnya 1 tahun 1 tahun

pertanggungjawaban perencanaan dan 100 % 100 %

kinerja dan keuangan laporan yang

SKPD akuntabel

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN ... · 2017-04-20 · Laporan Kinerja Bappeda ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian perencanaan kinerja,

Documents