LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/42_sekretariat dprd/Laporan Kinerja.pdf · ... yang baik. Upaya ini juga ... Daerah Kabupaten

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP) TAHUN 2017

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

Laporan Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala PD.

Wonosari, Februari 2018 SEKRETARIS DPRD,

Drs. AGUS HARTADI, M.Si NIP. 19630819 198403 1 003

Laporan Kinerja


iii

INGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2017 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 132.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU Sekretariat DPRD tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu) IKU dapat tercapai dengan kategori berhasil. Keberhasilan capaian IKU OPD merupakan hasil dari upaya-upaya OPD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program PD pada tahun 2017.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi PD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu: 1. Pemenuhan kebutuhan SDM yang mencukupi baik secara jumlah maupun

kemampuan yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan; 2. Peningkatan kemampuan SDM secara berkesinambungan untuk mencapai manajemen

kinerja dan bebas KKN sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah;

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.

Laporan Kinerja


iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………..………

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..…….………..

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

1

2

5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …............................................… 7

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ............................

B. Rencana Kinerja 2017 ...................…………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2017 ......................………………………

7

11

12

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 14

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..

B. Capaian Indikator Kunerja Utama Tahun 2017 ………….

C. Evaluasai dan Analisa Capaian Kinerja …………………..

D. Realisasi Anggaran ......................................………………..

14

15

16

22

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 24

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2017

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2017

1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2017, maka LKj IP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati Gunungkidul.

BAB

I

PENDAHULUAN


Tahun 2017

2

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

dibentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja perangkat Daerah

1. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

adalah unsur staf pelaksana yang membantu dan memfasilitasi tugas-tugas

DPRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD

merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Sekretariat DPRD:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,

2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan

3. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Sekretariat DPRD:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang kesekretariatan DPRD;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD;

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

kesekretariatan DPRD;


Tahun 2017

3

4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

5. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

6. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

7. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Sekretaris DPRD;

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari

Subbagian-subbagian;

c. Unsur Pelaksana : Bagian – bagian yang terdiri dari

beberapa Sub. Bagian;

d. Kelompok Jabatan Fungsional : -

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut diatas memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum;

2. Sub. Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

1. Sub. Bagian Perencanaan;

2. Sub. Bagian Keuangan.

d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan terdiri dari :

1. Sub. Bagian Risalah;

2. Sub. Bagian Perundang-undangan.

e. Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari :

1. Sub. Bagian Persidangan;

2. Sub. Bagian Humas dan Protokol.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung

sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 43 (empat


Tahun 2017

4

puluh tiga) orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 13 (tiga

belas) jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon III.a = 4 jabatan, eselon

IV.a = 8 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 30

orang.

Gambar 1.1

1% 2%

16%

81%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017

Eselon II Eselon III Eselon IV Non Eselon

Sumber : Subbagian Umum OPD.

Sedangkan komposisi pegawai OPD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017 1 I/a – I/d 1 2 II/a – II/d 22 3 III/a – III/d 15 4 IV/a – IV/e 5 Jumlah 43


Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


Tahun 2017

5

Gambar 1.2


C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyetoran SPJ yang terlambat;

2. Tidak lengkapnya SPJ yang disetor ke Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. SDM Aparatur yang masih kurang dan tidak sesuai dengan Tupoksi;

4. Penempatan Aparatur yang kurang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga

aparatur kurang memahami peraturan tentang kegiatan yang dilaksanakan;

5. Karena keterbatasan waktu penyetoran SPJ ke bagaian Keuangan, sehingga tidak

ada waktu untuk melakukan verifikasi;

6. Tidak adanya pemerataan pekerjaan, sehingga ada aparatur yang mempunyai

pekerjaan yang banyak dan ada banyak aparatur yang idle;

7. Adanya pekerjaan yang hanya dikuasai oleh satu orang, sehingga jika orang

tersebut berhalangan maka tidak ada yang dapat menggantikannya;

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2017


Tahun 2017

6

Adanya aparatur yang apabila diberi tambahan pengetahuan / ketrampilan,

sehingga bisa menjadi cadangan dan dapat membantu aparatur yang mempunyai

beban kerja yang banyak, atau belum ada cadangannya sering menolak karena akan

menambah pekerjaan aparatur yang bersangkutan.

Perlunya bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas bagi aparatur dalam

rangka peningkatan kinerja kepegawaian.


Tahun 2017

7

D.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi

tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh

masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 26/KPTS/2011 tentang Penetapan Rencana

Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015 tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24/KPTS/2014

Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah

yang menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat

yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

a. Mewujudkan pelayanan rumah tangga serta pelayanan penyusunan program dan keuangan sebagai penunjang operasional DPRD

b. Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah c. Mewujudkan mutu produk hukum dan kebijakan daerah

d. Mewujudkan kajian pengembangan layanan informasi DPRD dan mengembangkan fungsi kepustakaan sebagai pusat studi bidang politik

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


Tahun 2017

8

kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Kualitas layanan bidang

administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Prosentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan

2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu :

1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. Laporan tahunan

4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program dalam :

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2. Renstra PD terhadap RPJMD

Perangakat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 258/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

X nilai penimbang


Tahun 2017

9

Berdasarkan IKU Sekretariat DPRD tersebut kemudian ditindaklanjuti

dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 059/198 tentang Indikator Kinerja

Program Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program


1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat


Total dari nilai persepsi per unsur x nilai

Total yang terisi penimbang

Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Total dari nilai persepsi per unsur x nilai

Total yang terisi penimbang

Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071


Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu : 1. Laporan bulanan 2. Laporan semesteran 3. laporan tahunan

∑ Laporan keuangan yang disusun tepat waktu

x 100% ∑ Laporan keuangan yang disusun

4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian Program dalam :

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD

x 100% ∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD

x 100% ∑ Program dalam RPJMD

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

x 100% ∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana x 100%

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan


Tahun 2017

10


Persentase Aparatur Sipil Negara

∑ ASN PD yang taat aturan x 100%

∑ ASN PD

1. Program-program

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai

tolok ukur keberhasilannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

menetapkan program-program pada Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur;

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah;

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dari program yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul diuraikan

dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan antara lain melalui

kegiatan:

a. Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran;

b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dijabarkan antara lain

melalui kegiatan :

a. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran;

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur dijabarkan

antara lain melalui kegiatan :

a. Pengadaan pakaian dinas khusus;

b. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah;

c. Pengembangan Kapasitas Aparatur.


Tahun 2017

11

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

dijabarkan antara lain melalui kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dijabarkan antara lain melalui

kegiatan :

a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah;

b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah;

c. Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dijabarkan antara lain

melalui kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dijabarkan antara lain melalui kegiatan :

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan

tokoh masyarakat dan tokoh agama;

c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;

d. Reses Penjaringan Aspirasi masyarakat;

e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

f. Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD.

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative

objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian

kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Perangkat

Daerah menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk


Tahun 2017

12

Rencana Kerja PD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program,

dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama tahun 2017. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017

dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran

tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari

Renstra PD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran

strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Kualitas layanan bidang



persen 91%

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja

antara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja

tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya

yang dimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian

kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama

Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai


Tahun 2017

13

selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan

maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok

ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi

misinya.

Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 33/DPA/2017 dan diubah seiring

dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 77/DPPA/2017 Perubahan Perjanjian

Kinerja PD Tahun 2017 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Kualitas layanan bidang


Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

persen 91%

No. Nama Program Anggaran Ket.

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rp 32.453.810.000,-

No Nama Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Kapasitas Rp. 32.453.810.000

Lembaga DPRD


Tahun 2017

14

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Realisasi Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana


Tahun 2017

15

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat Dewan

Rencana - (Realisasi - Rencana) Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi Capaian indikator = X 100% Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran


Tahun 2017

16

Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2017. Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2021

(%) Target Realisa

si

Capaian Kinerja

(%) 1 Kualitas layanan

bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

74,10 91,00 82,40 95,68 95,00 95,00

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1 “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat”

Target peningkatan kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan merupakan bagian dari fokus pelayanan untuk peningkatan human capital, mengingat peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fasilitator dan pelayan administrasi dan keuangan DPRD.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016


Renstra 2021)

Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

74,10 91,00 82,40 95,68 Sangat berhasil

95

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 93,88


Tahun 2017

17

Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 95,68 yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administasi dan keuangan tersebut menunjukkan telah ada peningkatan sebesar 4,68% yaitu dari target 91,00% realisasinya 82,40%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administasi dan keuangan tahun 2016 sebesar 74,10%.

Kondisi pencapaian kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan yang

positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, Kegiatan

utamnya upaya peningkatan pelayanan terhadap anggota DPRD, hal ini dengan adanya

kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, kegiatan rapat-rapat paripurna,

kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah, Tokoh

Masyarakat dan Tokoh Agama, rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, Reses penjaringan

aspirasi Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan

tersebut diatas dilakukan dalam upaya pencapaian kebijakan daerah serta mewujudkan

kajian pengembangan layanan informasi DPRD.

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD



Renstra 2021)


Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Prosentase Anggota DPRD (Responden) yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

74,10 91,00 82,40 95,68 Sangat berhasil

95


Dari hasil evaluasi tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar

rata-rata 95,68% yang masuk dalam katagori sangat berhasil.

Dalam melaksankan program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 32,453,810,000,00

teralisasi sebesar Rp. 26,743,463,150,00 (82,40%), sehingga ada efisiensi anggaran

sebesar Rp. 5.710,346,850,00 (17,60%) yang dirinci sebagai berikut ;


Tahun 2017

18

No Nama Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

Selisih (Rp) Efisiensi (%)

1 Progran Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

32,453,810,000,00 26,743,463,150,00 82,40 5,710,346,850,00 17,60

Jumlah 32,453,810,000,00 26,743,463,150,00 82,40 5,710,346,850,00 17,60

Permasalahan :

1. Kurangnya koordinasi antara Anggota dan Sekretariat DPRD;

2. Keterbatasan waktu persiapan Kegiatan Anggota DPRD.

Solusi:

1. Peningkatan intens koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD .

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM terutama dalam mengatasi keterbatasan waktu persiapan kegiatan Anggota DPRD.

Selain mencapai Indikator Kinerja Utama yang didukung oleh program

prioritas, Sekretaria DPRD juga melaksanakan program-program penunjang atau

pendukung untuk mencapai sasaran strategis yaitu :

Sasaran 2 “Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik. Indek Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017

mengalami penurunan sebesar 93,5 dibanding tahun 2016. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2017 ditargetkan sebesar 79,25,00% realisasi keuangannya 0,00%, namun

realisasi kinerjanya (dokumen IKM) sebesar 66,67 masuk katagori cukup berhasil.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tahun 2017

19

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkata Kualitas Pelayanan Publik



Renstra 2021)


Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

23,50 79,25 0,00 66,67 Cukup berhasil

35,00 35,00


Sasaran 3 “Akuntabilitas Pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mecapai target sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan

tahun 2017 terdapat penurunan yaitu 3,45. Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00%

teralisasi 95,85% sehingga realisasi kinerjanya 100,00% masuk kategori sangat berhasil.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkata Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

No. Indikator Kinerja Program



Renstra 2021)


Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

99,30 100,00 95,85 100 Sangat berhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100

Sasaran 4 “Kesesuaian program dalam dokumen perencanaann daerah”


Tahun 2017

20

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah dilaksanakan program peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian

Prgram dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun

2017 terdapat penurunan sebesar 30,99% dari 2016. Persentase kesesuaian Program

dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 di

targetkan sebesar 93,00% terealisasi 61,61, sehingga realisasi kinerjanya mencapai

92,93% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ;

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkata Kualitas Perencanaan

Perangkat Daerah

No. Indikator Kinerja Program



Renstra 2021)


Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat daerah yang tersusun tepat waktu

92,60 93,00 61,61 92,93 Sangat berhasil

95,00 95,00


Selain ketiga program diatas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar

Rp.54.426.729.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp. 4.623.301.897,00 (85,20%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp.803.427.103,00 (14,80%) yang dirinci sebagai berikut :


Tahun 2017

21

No Nama Program Anggaran Realisasi capaian Selisih Efisiensi

1 2 3 4 5 6 7 1 Pelayanan

Administrasi Perkantoran

3.230.050.000,00

2.816.188.335,00

87,19

413.861.665,00

12,81

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.710.300.000,00

1.374.555.762,00

80,37

335.744.238,00

19,63

3 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

342.125.000,00

313.560.500,00

91,65

28.564.500,00

8,35

4 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

89.600.000,00

89.600.000,00

100,00

0,00

0,00

5 Peningkatan Kualitas Perencanaan

47.717.000,00

29.397.300,00

61,61

18319700,00

38,39

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6.937.000,00

0,00

0,00

6937000,00

100,00

Jumlah 5.426.729.000,00

4.623.301.897,00

85,20

803.427.103,00

14,80

Permasalahan:

1. Kurangnya koordinasi antara Anggota dan Sekretariat DPRD;

2. Keterbatasan waktu persiapan Kegiatan Anggota DPRD.

3. Adanya kegiatan yang dilaksanakan, namun realisasi keuangan 0,00 hal ini disebabkan keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pertanggungjawaban

Solusi:

1. Peningkatan intens koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD .

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM terutama dalam mengatasi keterbatasan waktu persiapan kegiatan Anggota DPRD.

3. Diperlukan pencermatan pada masing-masing kegiatan.


Tahun 2017

22

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,58%

dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama sebesar 82,40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung

sebesar 85,20%. Sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

85,11% Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan disasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat (95,85%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public

meningkat (0,00) namun pada kegiatan ini untuk kinerja fisik ada, hanya serapan

keuangan karena keterbatasan waktu sehingga menjadikan serapan keuangan

0,00%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran Target Realisa

si %

Realisasi

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp) %

Realisasi

1 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat

91,00 82,40 95,68 32,453,810,000 26,743,463,150 82,40

2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayana Perangkat Daerah meningkat

79,25 0,00 66,67 6,937,000 0,00 0,00


100,00 95,85 100,00 89,600,000 85,881,500 95,85

4 Kesesuaian program dalam dokumen

100,00 61,61 92,93 5,330,662,000 4,533,701,897 85,05


Tahun 2017

23

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran Target Realisa

si %

Realisasi

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp) %

Realisasi

perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah 32,453,810,000 26,743,463,150 82,40 Belanja Langsung Pendukung

5,427,199,000 4,619,583,397 85,11

Total Belanja Langsung 37,881,009,000 31,363,046,547 82,79 Sumber data Laporan Keuangan Subbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017


Tahun 2017

24

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap Perangkat Daerah (PD) melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendi ri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2017 adalah berhasil, karena dari 1 (satu) sasaran utama dan 3 (3) sasaran pendukung yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi focus bagi perbaikan kinerja kedepan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bias dijawab dengan baik pula.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan

PENUTUP BAB

IV


Tahun 2017

25

dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/42_sekretariat dprd/Laporan Kinerja.pdf · ... yang baik. Upaya ini juga ... Daerah Kabupaten

Documents