LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L KjIP)ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1685.pdf · atas LkjIP sebagai wujud kepemerintahan yang baik ... terhadap perekonomian ... LaporanKinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)

TAHUN 2016

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKOTA BLITAR

Jl. Sumatra No. 60 BlitarTAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)

TAHUN 2016

KANTOR PENGELOLA PASARKOTA BLITAR

Jl. Mawar No. 12 BlitarTAHUN 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB IPENDAHULUAN

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

BAB IVPENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

i

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

limpahan rahmat taufik dan hidayahNya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Blitar telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP). Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Tahun 2016 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53

Tahun 2014 tentang Jukni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu

atas LkjIP sebagai wujud kepemerintahan yang baik (good government). Dengan acuan

yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Disperindag Kota Blitar Tahun 2016-2021

sebagai penjabaran dari RPJMD 2016-2021 Kota Blitar.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih belum sempurna,

menyadari keterbatasan yang ada maka kami berharap semua pihak dapat

memberikan saran dan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dimasa-masa

mendatang.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak.

Blitar, 30 Desember 2016Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar

Drs. MUCHSON, M.APPembina Utama Muda

NIP. 19630219 198903 1 007

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................... 1

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................... 2

I. Tugas dan Fungsi ...................................................... 2

II. Struktur Organisasi ................................................... 3

III. Sumberdaya Disperdagin Kota Blitar ......................... 4

C. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................... 5

D. DASAR HUKUM ................................................................ 6

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS ................................................. 7

F. ISU-ISU STRATEGIS ........................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................. 8

A. RENCANA STRATEGIS ....................................................... 8

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ................................... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 12

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ................ 12

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET

DAN REALISASI TAHUN 2016 ............................................ 12

I. Meningkatnya Kontribusi Perindustrian

terhadap perekonomian ............................................. 15

II. Meningkatnya Kontribusi Perdaganga

terhadap Perekonomian ........................................... 17

III. Meningkatnya Investasi Daerah ................................ 19

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUB 2015 – 2016

DENGAN TARGET NASIONAL ......................................... 20

iii

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ......................................... 21

E. PRESTASI / PENGHARGAAN .......................................... 25

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 26

A. KESIMPULAN .................................................................. 26

B. LANGKAH PERBAIKAN ........................................................ 26

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 - 2021

2. Rencana Kinerja Tahun 2016

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

4. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

LKjIP DISPERDAGIN KOTA BLITAR 2016

1

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar, sedangkan tugas dan fungsinya

tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tugas,

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam

melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka

melaksanakan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sekaligus

sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di

lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, serta sebagai salah satu

alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Selain untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk


2

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan

Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Tahun 2016, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar 2016-2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, yang merupakan penjabaran dari

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Blitar.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKjIP pada sebuah instansi

adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana

sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka LKjIP

pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan

maupun hasil-hasilnya. Karena LKjIP tidak lain merupakan bentuk

pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

I. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2013 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Blitar dan Perda Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2014

tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada


3

Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian,

Perdagangan dan Penanaman Modal

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas

6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi

kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan

anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas

7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan

personil, admistrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja

8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor

9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perindustrian,

Perdagangan dan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Daerah

10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Satandar

Operasional Prosedur (SOP)

11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan

untuk memperbaiki kualitas pelayanan

13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal

14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan

bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal secara berkala

melalui sub domain website Pemerintah Daerah

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya


4

II. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA BLITAR

III. SUMBER DAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Blitar tersebut di atas, didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan

staf pelaksana sesuai stuktur yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana

penunjang dan sumber pembiayaannya.

B.III.1. Keadaan Pegawai (Sumber Daya Manusia)

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar pada tahun 2016 sebagaimana terdapat pada tabel terlampir.

KEPALA DINAS

BIDANGPERINDUSTRIAN

DAN ESDM

1. Seksi AnekaIndustri danAgro Industri

2. Seksi LogamMesin, kimiadan ESDM

BIDANGPERDAGANGAN

1. SeksiPeningkatanPerdagangan

2. SeksiPerlindunganKonsumen

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Sub Bag Keuangandan Program

Sub Bag Umum ,Kepegawaian dan

Kearsipan

BIDANG PROMOSIDAN PENANAMAN

MODAL

1. Seksi FasilitasiPenanamanModal & HAKI

2. Seksi Promosi &Pemasaran

SEKRETARIS


5

Tabel I.1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN Jumlah

Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang

Pembina (IV/a) 2 Orang

Penata Tk. I (III/d) 7 Orang

Penata (III/c) 2 Orang

Penata Muda Tk.I (III/b) 4 Orang

Penata Muda (III/a) 2 Orang

Pengatur (II/c) 3 Orang

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 4 Orang

Juru Tk I (I/d) 1 Orang

PTT 1 Orang

Jumlah 27 Orang

Tabel I.2Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON JUMLAH

Eselon II. 1

Eselon III 2

Eselon IV 7

Total 10

Tabel I.3Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH

S.2 1

S.1 15

SLTA 9

SLTP 2

SD -

Total 27


6

Tabel I.4

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH

Laki – Laki 13

Perempuan 14

Total 27

C. MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Tahun 2016 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat

pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja

organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala

sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian

mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya

yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan

gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar selama tahun 2016.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan dalam mencermati berbagai

permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif,

efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2016, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


7

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek- aspek strategis yang menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar :

1. Mendorong pertumbuhan industri untuk penciptaan lapangan kerja

2. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas

3. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman / kondusif

4. Mengembangkan IKM agar perannya setara dengan industri besar

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar antara lain :

1. Keterbatasan dan kekurangan SDM yang kompeten mengelola investasi

menghadapi MEA.

2. Ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang daya tarik investasi dan mendukung

kegiatan operasional investasi masih terbatas.

3. Kualitas iklim usaha promosi dan kerjasama investasi yang belum maksimal

4. Penguasaan teknologi pada IKM belum optimal;

5. Semakin berkembangnya peritel dan waralaba juga berpengaruh bagi sektor usaha

mikro, kecil dan menengah

6. Masih belum optimalnya penataan PKL

7. Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada

yangbelum aman

8. Standarisasi produk barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan

Masyarakat ekonomi Asean (MEA) dan peningkatan daya


8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis ( RENSTRA ) merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2016-2021 merupakan bagian

integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman

aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangungan. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang

mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada

periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021)

adalah :

“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera

Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan

rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas

Perindustrian dan Perdagangan berada pada:

Misi ketiga : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang akan dicapai selama

periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :


9

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator KinerjaNo TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Uraian Indikator

1 2 3 4 5

1 MeningkatnyaKontribusiPerindustrianterhadapPerekonomian

ProsentasePeningkatanKontribusi SektorIndustri terhadapPDRB

MeningkatnyaPerkembangan IndustriKecil Menengah terlatih

Prosentase IKM terlatihterhadap Jumlah IKMterdaftar

2 MeningkatnyaKontribusiPerdaganganterhadapperekonomian

ProsentasePeningkatanKontribusi SektorPerdaganganterhadap PDRB

Meningkatnyakesadaran pelakuUsaha yang wajibtera/tera ulang

Prosentase kesadaran pelakuusaha yang wajib melakukantera/tera ulang

Meningkatnya penataanPedagang Kakilima

Prosentase PedagangKakilima yang memiliki IjinSIPTU

Meningkatnyakelancaran distribusidan jaminan pasokanbarang kebutuhanpokok

Stabilitas harga bahan pokok

3 MeningkatnyaInvestasi Daerah

Nilai Investasi (MiliarRupiah)

Meningkatnya InvestasiPMDN

Prosentase peningkatan realisasi nilai investasi

Meningkatnya produkhasil IKM yangmemiliki ser tifikasi HKI

Prosentase pe ningkatan jumlah produk IKM yang bersertifikasi HKI

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA

adalah sebagai berikut :

URUSAN ADMINISTRASI UMUM

1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas SKPD


10

URUSAN PERINDUSTRIAN DAN ESDM

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

URUSAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh

seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan

langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan

memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan

penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai

program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama

organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan

organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala SKPD dengan Walikota Blitar

sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada tujuan strategis,

indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel

berikut :


11

Tabel II.2. Rencana Kinerja Tahun 2016

TUJUAN/SASARAN/

KINERJA UTAMA

INDIKATORKINERJA UTAMA

RUMUSPERHITUNGAN

TARGET SATUAN PROGRAM

1 2 3 4 5

MeningkatnyaKontribusiPerindustrianterhadapPerekonomian

ProsentasePeningkatanKontribusi SektorIndustri terhadapPDRB

Nilai PDRB sektorperdagangan tahun n -Nilai PDRB sektorperdagangan tahun (n-1) / Nilai PDRB sektorperdagangan tahun (n-1) x 100%

3,6 % Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi

MeningkatnyaKontribusiPerdaganganterhadapperekonomian

ProsentasePeningkatanKontribusi SektorPerdaganganterhadap PDRB

Nilai PDRB sektorindustri tahun n - NilaiPDRB sektor industritahun (n -1) / NilaiPDRB sektor industritahun (n -1) x 100%

5,7 % 1. Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

2. Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri

3. ProgramPemberantasan BarangKena Cukai Ilegal(Perdagangan)

4. Program PembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan

MeningkatnyaInvestasi Daerah

Nilai Investasi(Miliar Rupiah)

Jumlah nilai rupiahmodal yangdiinvestasikan olehpelaku usaha

160 Milyar Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi


12

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk

meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target tujuan dari masing-masing indikator

kinerja tujuan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian

dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja / Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama

2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2016

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan Target Akhir Renstra

4. Akuntabilitas Keuangan

5. Prestasi/ Penghargaan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang

ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase

tingkat capaian=

Realisasi

Rencanax 100%

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase

tingkat capaian=

Rencana – (Realisasi-Rencana)

Rencanax 100%


13

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian

dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NoNilai Capaian Kinerja Pemberian Atribut

% Keterangan Prosentase

1. 85% s.d 100% Delapan puluh lima persen

sampai dengan seratus

persen

Sangat Berhasil

2. 70% s.d < 85% Tujuh puluh persen sampai

dengan kurang dari

delapan puluh lima persen

Berhasil

3. 55% s.d < 70% Lima puluh lima persen

sampai dengan kurang dari

tujuh puluh persen

Cukup Berhasil

4. < 55% Di bawah lima puluh lima

persen

Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi tujuan/ sasaran/ Kinerja Utama/ Program/

Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator.

Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2016

Tujuan/ Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6MeningkatnyaKontribusi Perindustrianterhadap Perekonomian

Prosentase Peningkatan KontribusiSektor Industri terhadap PDRB

% 3,6 11,36* 315,55 %

MeningkatnyaKontribusiPerdagangan terhadapperekonomian

Prosentase Peningkatan KontribusiSektor Perdagangan terhadap PDRB

% 5,7 11,44* 200,70 %

Meningkatnya InvestasiDaerah

Nilai Investasi Milyar 160 166,8 104,3 %

Keterangan : * = angka sementara, angka rilis resmi belum ada

Sumber : Diskominfotik Kota Blitar


14

Tabel III.2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2016

No SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN(%)

1 Meningkatnyaperkembangan IKMTerlatih

Persentase IKM terlatihterhadap jumlah IKM terdaftar

9,63% 9,76% 101,35

2 Meningkatnya kesadaranpelaku usaha yang wajibtera/ tera ulang

Prosentase kesadaran pelakuusaha yang wajib melakukantera/tera ulang

37,72% -2,40% -6,36 %

3 Meningkatnya penataanpedagang kaki lima

Prosentase pedagang kakilima yang memiliki ijin SIPTU

28% 8,7 % 31,0 %

4 Meningkatnya kelancarandistribusi dan jaminanpasokan barangkebutuhan pokok

Stabilitas harga bahan pokok <50 % <50 % 100 %

5 Meningkatnya investasiPMDN

Prosentase peningkatanrealisasi nilai investasi

0,50% 4,83% 966,0

6 Meningkatnya produkhasil IKM yang memilikisertifikasi HKI

Prosentase peningkatanjumlah produk IKM yangbersertifikat HKI

30% 21,4 % 71,4 %

Tabel. III.3. Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output) tahun 2016

Program/Kegiatan Outcome/Output Target Realisasi Capaian

1 2 4 5 6PROGRAM PENGEMBANGANINDUSTRI KECIL DANMENENGAH

Persentase peningkatan kontribusiPDRB dari Sektor Industri

3,6 % 11,36 % 2.772 %

Pembinaan Kemampuan danKetrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan Industri HasilTembakau dan/atau daerahpenghasil bahan baku industrihasil tembakau di bidangperindustrian

Terlaksananya bimtek pengemasanproduk IKM mamin Terlaksananyabimtek strategi pemasaran danmanajemen Terlaksananya bimtekpenguasaan IT bagi IKM Kota BlitarTerlaksananya pelatihan desain batik

15 Kegiatan 15 Kegiatan 100 %

PROGRAM PERLINDUNGANKONSUMEN DANPENGAMANANPERDAGANGAN

Persentase UTTP Bertanda TeraSah

38 % 85 % 225,3 %

Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa

Frekuensi Sosialisasi bahayaminuman beralkohol Jumlahpengawasan dan pengendalianminuman beralkohol

5 kali 5 kali 100 %

koordinasi peningkatanhubungan kerja denganlembaga perlindungankonsumen

terlaksananya penyuluhan Undang-Undang Perlindungan KonsumenTerlaksananya pengawasan barangberedar terlaksananyatera ulangdan UTTP Terlaksananyatera\ulang

4 kali 4 kali 100 %


15

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2016

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Tahun 2016 - 2021, terdapat 3 tujuan strategis/ kinerja utama, adapun analisa dari

ketiga tujuan strategis/ kinerja utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

I. Meningkatnya Kontribusi Perindustrian terhadap Perekonomian

Dalam tujuan strategis/ kinerja utama yang pertama ini, capain

indikator kinerja utama dapat diukur dengan formulasi {((Nilai PDRB Sektor

Industri Pengolahan tahun n – Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun (n-

1))/ nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun (n-1)} x 100 % dari

pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan kontribusi sektor

industri terhadap PDRB sebesar 11,36 %, sehingga persentase capaiannya

sebesar 315,55 % dengan kategori sangat berhasil, yang berasal dari

perhitungan target 3,6 % dengan realisasi sebesar 11,36%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kontribusi

industri pengolahan terhadap PDRB yaitu melalui strategi pengembangan dan

PROGRAM PENINGKATANEFESIENSI PERDAGANGANDALAM NEGERI

Persentase peningkatan jumlahintensitas informasi harga bahanpokok

13,3 % 13,3 % 100 %

Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk

Terlaksananya penyalur/pengecerLPG/Pupuk/BBM Terlaksananyafasilitasi pengembangan pasarTerlaksananya monitoring sembilanbahan pokok

448 kali 448 kali 100 %

PROGRAM PEMBINAANPEDAGANG KAKI LIMA DANASONGAN

Persentase pedagang kaki lima danasongan yang dibina

33 % 35,04 % 106,18 %

Pembinaan organisasipedagang kakilima danasongan

Terlaksananya pembinaan danfasilitasi tim koordinasi pengelolaandan penataan PKL Terlaksananyafasilitasi sarana PKL berupa gerobak,terpal, tenda, etalase

4 kali 4 kali 100 %

PROGRAMPEMBERANTASAN BARANGKENA CUKAI ILEGAL

Persentase pelanggar barang kenacukai ilegal

0 % 0 % 100 %

Pengumpulan Informasi HasilTembakau yang DilekatiPita Cukai Palsu

Terlaksananya Penyuluhan danpengumpulan Informasi penjual rokokyang dilekati pita cukai palsu

30 kali 28 kali 93,3 %

PROGRAM PENINGKATANPROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

Persentase peningkatan kerjasamainvestasi

0,5 % 0,4 % 97 %

Pengembangan PotensiUnggulan Daerah

Jumlah pameran/promosi produk khasKota Blitar

33 kali 33 kali 100%


16

peningkatan kualitas produk sektor industri kecil dan menengah melalui

program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator

persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB pada tahun

2016 adalah Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja

Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil

bahan baku industri hasil tembakau di bidang perindustrian dengan sub

kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan Membatik dilaksanakan 1 kali dengan peserta 20 orang

2. Pelatihan Menjahit dilaksanakan 1 kali dengan peserta 20 orang

3. Pelatihan Menjahit Sprei, Gordyn, dll dilaksanakan 1 kali dengan peserta

20 orang

4. Pelatihan Kerajinan Rajutan dilaksanakan 1 kali dengan peserta 24 orang

5. Pelatihan Desain Batik dan Pewarnaan Alam Tahap dilaksanakan 2 kali

dengan peserta 45 orang

6. Pelatihan Aneka Sari Buah dilaksanakan 2 kali dengan peserta 30 orang

7. Pelatihan Pembuatan Aneka Kue dilaksanakan 1 kali dengan peserta 25

orang

8. Pelatihan Kerajinan Ukiran Kayu dilaksanakan 1 kali dengan peserta 25

orang

9. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Batu Mulia dilaksanakan 1 kali dengan

peserta 20 orang

10. Pelatihan Pembuatan Batako dilaksanakan 1 kali dengan peserta 9 orang

11. Pelatihan Desain Kemasan Produk dan Brand Strategy dilaksanakan 1 kali

dengan peserta 25 orang

12. Rakor Peningkatan Kualitas Produk Industri Kecil dan Menengah

dilaksanakan 1 kali dengan peserta sebanyak 200 orang

13. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Olahan Makanan dari Ikan

Lele dilaksanakan 1 kali dengan peserta 23 orang

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa

permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara

lain :

a. Kurangnya kreativitas dan daya saing IKM dalam pengembangan produk

yang dihasilkan


17

b. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kemasan dalam

meningkatkan nilai jual serta higinetas proses pengolahan produk

khususnya bagi industri makanan dan minuman

c. Masih banyaknya IKM yang melakukan pemasaran secara manual tanpa

memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan

meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

a. Memperbanyak kegiatan yang berfokus kepada desain dan diversifikasi

produk bagi IKM

b. Memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pentingnya kemasan dan

higenitas proses pengolahan produk bagi IKM

c. Memberikan pelatihan tentang manajemen pemasaran yang baik dan

memanfaatkan teknolgi media yang semakin canggih untuk membuka

jaringan pemasaran IKM

II. Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap Perekonomian

Dalam tujuan strategis/ kinerja utama yang kedua ini, capaian

indikator kinerja utama dapat diukur dengan formulasi {((Nilai PDRB Sektor

Perdagangan tahun n – Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun (n-1))/ nilai

PDRB Sektor Perdagangan tahun (n-1)} x 100 %, dari pengukuran capaian

kinerja terlihat, persentase peningkatan kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB sebesar 11,44 %, sehingga persentase capaiannya sebesar

200,70 % dengan kategori sangat berhasil, yang berasal dari perhitungan

target 5,7 % dengan realisasi sebesar 11,44 %.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai

indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB pada

tahun 2016 melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dengan sub

kegiatan :

- Sosialisasi Bahaya Minuman Beralkohol bagi Pelajar dan Masyarakat

5 kali dengan jumlah peserta sebanyak 575 orang

- Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Blitar sebanyak

2 kali


18

b. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga

perlindungan konsumen, dengan sub kegiatan :

- Sosialisasi Perlindungan Konsumen bagi Pelajar dan Masyarakat 4

kali dengan jumlah peserta 400 orang

- Pelaksanaan Ukur Ulang sebanyak 4 kali dan Tera Ulang sebanyak

9 kali dengan jumlah UTTP yang diter/tera ulang sebanyak 5.460

Unit

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini didukung kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang/ Produk dengan sub kegiatan Monitoring sembilan bahan pokok

yang diinformasikan melalui media radio dalam bentuk adlips harga pasar

sebanyak 448 kali

3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program ini didukung kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki

Lima dan Asongan dengan sub kegiatan :

- Motivasi Kerja bagi Pedagang Kaki Lima dilaksanakan 1 kali dengan

jumlah peserta sebanyak 150 orang

- Penyuluhan Bahan Tambahan Pangan bagi Pedagang Kaki Lima

dilaksanakan 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang

- Sosialisasi Peraturan Walikota Blitar No 47 Tahun 2016 Tentang

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi Pedagang Kaki

Lima dilaksanakan 2 kali dengan jumlah peserta 120 orang

4. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Program ini didukung kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau

yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 28 kali di seluruh wilayah Kota

Blitar.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan

yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

a. Masih lemahnya perencanaan kegiatan dan program serta penentuan

indikator kinerja serta target yang ditetapkan


19

b. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat dan waktu

yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar No 47 Tahun 2016

c. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak memperhatikan

higenitas dan bahan tambahan pangan yang berbahaya pada produk yang

dijual

d. Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam pengurusah ijin usaha

e. Belum tersedianya Data dan penyebaran PKL dan Usaha Perdagangan

yang valid di Kota Blitar

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan

meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

a. Meningkatkan perencanaan kinerja khususnya di bidang perdagangan di

tahun berikutnya

b. Meningkatkan pembinaan pedagang kaki lima, dengan cara memberi

sanksi kepada PKL yang melanggar peraturan dan tidak memiliki ijin usaha

c. Meningkatkan pembinaan pengolahan produk khususnya makanan dan

minuman kepada PKL mengenai pentingnya higenitas dan bahan

tambahan pangan yang diperbolehkan atau tidak dengan bekerjasama

dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan

d. Melakukan pendataan dan validasi data PKL dan usaha perdagangan di

Kota Blitar

III. Meningkatnya Investasi Daerah

Dalam tujuan strategis/ kinerja utama yang ketiga ini, capaian

indikator kinerja utama dapat diukur dengan Jumlah Nilai Rupiah Modal yang

diinvestasikan oleh pelaku usaha, dari pengukuran capaian kinerja terlihat,

Nilai Investasi pada Tahun 2016 sebesar 166,8 Milyart, sehingga persentase

capaiannya sebesar 104,3 % dengan kategori sangat berhasil, yang berasal

dari perhitungan target 160 M dengan realisasi sebesar 166,8 M.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator

kinerja utama tersebut, melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi dengan kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, dengan

sub kegiatan sebagai berikut :

1. Bazar Dekranasda sebanyak 24 kali dengan jumlah peserta 80 orang setiap

event

2. Mengikuti Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia


20

3. Mengadakan Bazar MTQ Kota Blitar

4. Mengikuti pameran Indonesia City Expo di Jambi

5. Mengikuti Pameran Produk Unggulan di 3 Kecamatan

6. Mengikuti Pameran Tourism, Trade and Investment Expo di Surabaya

7. Mengikuti Pameran Gebyar Wisata, Perdagangan, Kerajinan dan Investasi

Nusantara 2016 di Bandung

8. Mengikuti Pameran Potensi Nusantara Expo 2016 di Yogyakarta

9. Mengikuti Pameran Bali Second Fashion, Craft and Tourism Expo 2016

10. Workshop Strategi untuk Mendapatkan Posisi dalam Kegiatan Export bagi

Pengusaha dan IKM Kota Blitar

11. Workshop Strategi Marketing Online bagi Pelaku Usaha dan IKM

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan

yang dihadapi, salah satunya adalah dalam keikutsertaan pada event-event

promosi produk dan promosi perdagangan berskala lokal, regional maupun

nasional, lebih berorientasi pada produk yang terjual bukan kepada

keberhasilan menghasilkan kontak dagang dengan daerah lain, upaya kedepan

yang dapat dilakukan adalah dengan memfokuskan tujuan mengikuti event-

event tersebut kepada memperluas jaringan pemasaran agar dikenal dan

menghasil kerjasama berupa kontrak dagang dengan daerah lain.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan Target Akhir RENSTRA

Tabel. III.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2015 Tahun 2016 CAPAIAN TAHUN 2016THD CAPAIAN TAHUN

2015

1 2 3 4 5

MeningkatnyaKontribusiPerindustrian terhadapPerekonomian

Prosentase PeningkatanKontribusi Sektor Industriterhadap PDRB

12,4 % 11,36 %* -8,4 %

MeningkatnyaKontribusiPerdagangan terhadapperekonomian

Prosentase PeningkatanKontribusi SektorPerdagangan terhadapPDRB

11,7 11,44 % * -2,22 %


Nilai Investasi 158,73 M 166,8 M 5.1 %




21

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk IKU pertama dan kedua, jika

dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan, sedangkan untuk IKU ke 3

yaitu meningkatnya Investasi Daerah mengalami kenaikan sebesar 5,1 % dari tahun

sebelumnya.

Tabel. III.5. Perbandingan realisasi kinerja IKU 2016 dengan target akhir renstra

Sasaran Strategis Indikator Kinerja KINERJA TAHUN 2016 TARGETAKHIR

RENSTRA2016-2021

(%)

CAPAIANTAHUN 2016THD TARGET

AKHIRRENSTRA (%)

Target Realisasi

1 2 4 5 6 7

Meningkatnya KontribusiPerindustrian terhadapPerekonomian


3,6 % 11,36 %* 23,64 % 48,05 %

Meningkatnya KontribusiPerdagangan terhadapperekonomian

Prosentase PeningkatanKontribusi SektorPerdagangan terhadapPDRB

5,7 % 11,44 % * 39,46 % 28,99 %


Nilai Investasi 160 M 166,8 M 166,7 M 100,06 %



Dari tabel di atas dapat disimpulkan, pencapaian realisasi indikator kinerja utama

pada tahun 2016, memberi capaian yang signifikan terhadap target akhir Renstra

2016-2021, bahkan untuk pencapaian Nilai Investasi Daerah sudah mencapai angka

100% lebih

D. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2016 melaksanakan 3 (tiga) urusan

pemerintahan dengan total 10 (sepuluh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan

serta mengelola anggaran sebesar 7.481.882.593,- dengan pembagian belanja tidak

langsung dan belanja langsung seperti tabel di bawah ini :


22

Tabel III.5. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung

No. Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian

1. Belanja Tidak Langsung 2.198.518.643 2.014.612.176 91,63

2. Belanja Langsung 5.283.363.950 5.059.568.352 95,76

Jumlah 7.481.882.593 7.074.180.528 94,56

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini

Tabel III.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk Setiap Program dan Kegiatan

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian

I Prog. PelayananAdministrasi Perkantoran

299.520.850 270.761.852 90,40

1 Keg. Penyediaan Jasa SuratMenyurat

1.925.000 1.918.650 99,67

2 Keg. Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

36.802.500 28.649.408 77,85

3 Keg. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/ Operasional

5.750.000 3.225.900 56,1

4 Keg. Penyediaan JasaKebersihan Kantor

1.200.000 1.200.000 100

5 Keg. Penyediaan Alat TulisKantor

34.133.900 32.931.050 96,48

6 Keg. Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

25.030.900 25.029.700 100

7 Keg. PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor

5.561.000 5.260.800 94,60

8 Keg. Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

8.862.500 6.190.000 69,84

9 Keg. Penyediaan PeralatanRumah Tangga

12.188.150 8.995.550 73,81

10 Keg. Penyediaan BahanBacaan dan Perundang-undangan

3.600.000 3.105.000 86,25

11 Keg. Penyediaan Makanandan Minuman

10.792.000 5.423.000 50,25

12 Keg. Rapat-rapatKoordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah

153.674.900 148.832.794 96,85


23

II Prog. Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

224.892.150 202.739.783 90,15

1 Pengadaan PerlengkapanKantor

25.170.000 25.170.000 100

2 Keg. Pengadaan PeralatanGedung Kantor

24.095.000 23.279.088 96,61

3 Keg. Pengadaan Meubelair 36.543.000 36.543.000 1004 Keg. Pemeliharaan

Rutin/Berkala GedungKantor

50.660.000 50.420.000 99,53

5 Keg. PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

57.913.350 39.988.595 69,05

6 Keg. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

6.127.900 5.090.100 83,06

7 Keg. PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

11.672.900 9.539.000 81,72

8 Keg. PemeliharaanRutin/Berkala Meubelair

12.710.000 12.710.000 100

III Prog. PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

87.025.000 83.100.000 95,49

1 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional

57.275.000 57.100.000 99,69

2 Keg. Penyebarluasaninformasi program/kegiatan SKPD

29.750.000 26.000.000 87,39

IV Prog. PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

28.250.000 24.942.000 88,29

1 Keg. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

10.684.000 7.525.000 70,43

2 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

3.292.000 3.257.000 98,94

3 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

14.274.000 14.160.000 99,20

V Prog. PengembanganIndustri Kecil danMenengah

1.929.088.850 1.869.234.538 96,9


24

1 Keg. PembinaanKemampuan danKetrampilan KerjaMasyarakat di LingkunganIndustri Hasil Tembakaudan/atau Daerah PenghasilBahan Baku Industri HasilTembakau di BidangPerindustrian

1.929.088.850 1.869.234.538 96,9

VI Prog. PemberantasanBarang Kena Cukai Ilegal

41.919.800 25.918.600 61,83

1 Keg. Pengumpulaninformasi hasil tembakauyang dilekati pita cukaipalsu

41.919.800 25.918.600 61,83

VII Prog. PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi

2.151.336.650 2.082.354.547 96,79

1 Keg. PengembanganPotensi Unggulan Daerah

2.151.336.650 2.082.354.547 96,79

VIII Prog. PerlindunganKonsumen dan Pengamanan Perdagangan

321.561.700 287.047.609 89,27

1 Keg. Koordinasipeningkatan hubungankerja dengan lembagaperlindungan konsumen

178.958.600 164.279.209 91,80

2 Keg. PeningkatanPengawasan PeredaranBarang dan Jasa

142.603.100 122.768.400 86,09

IX Prog. Peningkatan EfisiensiPerdagangan

82.863.450 77.572.083 93,61

a Keg. Pengembangan Pasardan Distribusi barang/produk

82.863.450 77.572.083 93,61

X Prog. PembinaanPedagang Kaki Lima danAsongan

116.905.500 105.219.213 90

a Keg. Pembinaan OrganisasiPedagang Kakilima danasongan

116.905.500 105.219.213 90

TOTAL 5.283.363.950 5.059.568.352 95,76


25

Tabel III.7. Cost per Outcome/ Alokasi per Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama

Tujuan/ Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Anggaran % Anggaran

1 2 3 4Meningkatnya KontribusiPerindustrian terhadapPerekonomian

Prosentase Peningkatan Kontribusi SektorIndustri terhadap PDRB

1.929.088.850 25,78


Prosentase Peningkatan Kontribusi SektorPerdagangan terhadap PDRB

563.250.450 7,53


Nilai Investasi 2.151.336.650 28,75

JUMLAH 4.643.675.950 62,06

Tabel III.8. Cost per Outcome/ Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/

Sasaran/

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

MeningkatnyaKontribusiPerindustrianterhadapPerekonomian

ProsentasePeningkatanKontribusiSektor IndustriterhadapPDRB

3,6 % 11,36 %* 315,55 % 1.929.088.850 1.869.234.538 96,9 %

MeningkatnyaKontribusiPerdaganganterhadapperekonomian

ProsentasePeningkatanKontribusiSektorPerdaganganterhadapPDRB

5,7 % 11,44 % * 200,70 % 563.250.450 495.757.505 88,08 %


Nilai Investasi 160 M 166,8 M 104,3 % 2.151.336.650 2.082.354.547 96,79 %

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 206,85 % 4.643.675.950 4.447.346.590 93,92 %



Tabel III.9. Cost per Outcome/ Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


26

Tujuan/ Sasaran/ KinerjaUtama

Indikator % CapaianKinerja

%Penyerapan

Anggaran

TingkatEfisiensi

Meningkatnya KontribusiPerindustrian terhadapPerekonomian


315,55 % 96,9 % 218,65 %


Prosentase PeningkatanKontribusi SektorPerdagangan terhadap PDRB

200,70 % 88,08 % 112,62 %

Meningkatnya Investasi Daerah Nilai Investasi 104,3 % 96,79 % 7,51 %

E. Prestasi/ Penghargaan

Prestasi atau penghargaan yang pernah diraih Disperindag Kota Blitar pada tahun

2016, antara lain :

1. Stand terbaik kedua pada pameran Tourism, Trade and Investment Expo di

Surabaya

2. Stand terbaik kedua pada Pameran Potensi Nusantara Expo 2016 di Yogyakarta


27

BAB IVPENUTUP

A. KESIMPULAN

Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 merupakan

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas.

LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan

sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan

media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat

introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor

industri, perdagangan serta promosi dan penanaman modal telah mampu

menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya. Hal ini tampak

pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016, semua indikator sudah dapat

memenuhi target yang ditetapkan. namun tidak dipungkiri masih banyak kendala

yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut

diantaranya :

a. Masih lemahnya perencanaan kinerja Disperindag Kota Blitar

b. Rendahnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi bagi IKM

c. Kurangnya akses pemasaran

d. Kurangnya kualitas SDM dibidang industri dan perdagangan

e. Lemahnya pengetahuan tentang teknologi informasi

f. Iklim usaha yang kurang kondusif (membanjirnya produk produk LN karena MEA)

g. Kurangnya data yang valid khususnya di bidang perdagangan sebagai dasar

pegangan Disperindag melakukan pembinaan usaha perdagangan di Kota Blitar

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi

yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada

antara lain :

a. Memantapkan perencanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Blitar di tahun mendatang serta melaksanakan program dalam rencana strategis

secara murni dan konsekuen

b. Mengembangkan jenis-jenis komoditi unggulan sesuai permintaan pasar


28

c. Mendorong kemauan masyarakat untuk menumbuhkembangkan usaha dibidang

industri kreatif dan perdagangan

d. Memantau/menekan besarnya kebutuhan barang-barang substitusi import

e. Melakukan pendataan dan validasi data yang ada di bidang perdagangan dan

perindustrian

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan

terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Blitar serta dapat mewujudkan visi dan misi daerah menuju

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 30 Desember 2016Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar

Drs. MUCHSON, M.APPembina Utama Muda

NIP. 19630219 198903 1 007

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L KjIP)ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1685.pdf · atas LkjIP sebagai wujud kepemerintahan yang baik ... terhadap perekonomian ... LaporanKinerja

Documents