LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L …pa-banjarnegara.go.id/file/laporan/5_laporan_2014_lakip.pdf · PA. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

Halaman 0

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2014

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Jl. Letnan Jendral Suprapto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

(0286) 592810 (0286) 591593

www.pa-banjarnegara.go.id, [email protected]

PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

Halaman 1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan

hidayahNya, Pengadilan Agama Banjarnegara telah dapat menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014, yang menguraikan

capaian Kinerja selama 1 (satu) tahun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)

Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA Tahun 2014 dilaksanakan sesuai lnpres No. 7

Tahun 1999 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No. 503/SEK/KU.01/12/2013

tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan

Kinerja Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama

Banjarnegara Klas lA tahun 2014 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan

kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

Banjarnegara Klas lA.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, merupakan hasil optimal dari

perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuan

yang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitas

dan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalah

dalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yang

diberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka

mewujudkan reformasi peradilan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Yang

Agung" dan Khususnya visi Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu : “Terwujudnya

Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang,

tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT.”

Banjarnegara, 31 Desember 2014 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 195803071988031003


Halaman 2

EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama Klas lA Banjarnegara sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan Agama yang bersih, merdeka, bebas

dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-

Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama Tugas pokok dan fungsinya adalah :

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Ekonomi Syariah, hibah

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi

syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang teknis yudisial dan

administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta melaksanakan

penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;

c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya pelayanan riset/penelitian dari

perguruan tinggi/akademi.


Halaman 3

B. VISI

Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat

menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT

C. MISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara sederhana, cepat

dan biaya ringan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan visi dan misi

tersebut diatas berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:

1. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

DIPA tahun anggaran 2014 nomor SP DIPA-005.01.2.401106/2014 tanggal 5 Desember

2013 yang terakhir direvisi dengan DIPA tahun anggaran 2014 revisi ke 03 nomor SP

DIPA-005.01.2.401106/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan anggaran sebesar

Rp.6.509.238.000 (enam milyar lima ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan

ribu rupiah).

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

DIPA tahun anggaran 2014 nomor SP DIPA-005.04.2.401107/2014 tanggal 5 Desember

2013 dengan anggaran sebesar Rp 124.470.000 (seratus dua puluh empat juta empat

ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

Pengadilan Agama memiliki 3 (tiga) progam utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


Agung

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama

Banjarnegara tahun 2014 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 dari dana


Halaman 4

APBN sebesar Rp. 6.633.708.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh

ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri dari dana untuk :


Agung sebesar Rp. 6.509.238.000 (enam milyar lima ratus sembilan juta dua ratus

tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan Pembinaan

Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar

Rp.0,- (nol rupiah).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp 124.470.000

(seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang

digunakan untuk kegiatan :

a. Penanganan perkara prodeo, sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah)

b. Penyelesaian administrasi perkara (biaya minutasi), sebesar Rp.3.820.000,- (tiga

juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

c. Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu

rupiah)

d. Penyelesaian perkara (Anonimisasi), sebesar Rp. 3.870.000 (tiga juta delapan

ratus tujuh puluh ribu rupiah)

e. Penyelenggaraan sidang keliling, sebesar Rp52.920.000 (lima puluh dua juta

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

f. Penyelanggaraan POSBAKUM sebesar Rp.57.600.000,00 (lima puluh juta enam

ratus ribu rupiah)

Dalam LAKIP ini tertuang lndikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Klas I A

Banjarnegara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Banjarnegara No. W11-A5/ 1920.b /OT.00/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta

pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara adalah Penyelesaian


Halaman 5

Perkara yang diajukan kepadanya yang sekaligus merupakan sasaran strategis

berpedoman kepada lndek Kinerja Utama serta target yang diinginkan dari realisasi.

Tak bisa dipungkiri pencapaian output dan out come Kinerja sangat dipengaruhi

oleh unsur SDM dan Sarana serta Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan

penyelesaian perkara atau yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Klas I A

Banjarnegara.

Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara dengan keterbatasan SDM, Sarana dan

Prasarana serta Anggaran tetap berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam

lKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan dan akan selalu melakukan Evaluasi terhadap

pembuatan LAKIP.

Dan sekaligus berupaya mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan

SAKIP, sehingga LAKIP yang proporsional dan professional serta semakin transparan

dalam mempertanggung jawabkan Kinerja Pengadilan Agama Klas I A Banjarngara

sebagai gerbang pertama pencari keadilan oleh rnasyarakat.

Dengan berbagai kebijakan yang berpedoman pada UU, SEMA dan PERMA serta

peraturan lainnya, Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara berupaya agar Penyelesaian

perkara yang diajukan kepadanya dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan biaya

murah dan juga bentuk produknya bisa diakses oleh masayarakat melalui web

Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara yang selalu disempurnakan.


Halaman 6

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................ 1

Executive Summary ...................................................................................................... 2

Daftar Isi ....................................................................................................................... 6

BAB I Pendahuluan .................................................................................................... 7

A Latar Belakang ................................................................................................ 7

B Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 8

C Tugas dan Fungsi ........................................................................................... 9

D Struktur Organisasi ....................................................................................... 10

E Sistematika Penyajian .................................................................................. 11

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ............................................................... 12

A Rencana Strategis ........................................................................................ 12

B Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara ............................ 16

C Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2014 ..................... 20

D Penetapan Kinerja tahun 2014 .................................................................... 21

Bab III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................................ 23

A Pengukuran Kinerja ..................................................................................... 23

B Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 24

C Akuntabilitas Keuangan ................................................................................ 39

Bab IV Penutup ........................................................................................................... 40

A Kesimpulan .................................................................................................. 40

B Saran ........................................................................................................... 41

Lampiran

1 Struktur Organisasi

2 Indikator Kinerja Utama

3 Rencana Kinerja tahun 2015

4 Matrik Kinerja Rencana Strategis 2010 – 2014

5 Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2010– 2014

6 SK TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014


Halaman 7

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu Lembaga Pelaksana Kekuasaan

Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam atau orang yang

menundukkan diri kepada lembaga tersebut, mengenai perkara perdata tertentu

yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lembaga Peradilan

Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, Pengadilan

Tinggi Agama untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan

Negara Tertinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta ditindak lanjuti dengan

Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi,

administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI Pembinaan Badan Peradilan

Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan

keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama

ke Mahkamah Agung RI, sebagai instansi pemerintah berkewajiban

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan capaian

kinerja Pengadilan Agama dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan

proses pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

BAB I PENDAHULUAN


Halaman 8

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA ini adalah

dalam rangka :

1. Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No. 503/SEK/KU.01/12

/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2013.

2. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang

No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara

meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan

Asas Akuntabilitas

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja

Utama.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2009 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama.

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun

2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah.

6. Diktum Ketiga lnstruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Dokumen Penetapan Kinerja Surat keputusan Kepala LAN No. 239/lX/6/8/2003

Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas lnstansi

Pemerintah


Halaman 9

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Ekonomi Syariah, hibah

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi

syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang teknis yudisial dan

administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta melaksanakan

penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;

c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya pelayanan riset/penelitian dari

perguruan tinggi/akademi.

Halaman 10

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan

Agama Banjarnegara Klas lA :

Halaman 11

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A ini

pada prinsipnya ditulis dalam rangka menyajikan dan menginformasikan

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A dalam tahun 2014

dengan sajian sebagai berikut :

Kata Pengantar yang menguraikan sekapur sirih dari Ketua Pengadilan Agama

Banjarnegara Klas I A, lalu dilanjutkan dengan Ringkasan Eksekutif yang berisi

ringkasan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A yang secara

keseluruhan digambarkan pada :

Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan

Agama Banjarnegara Klas I A dan LAKIP yang berisikan antara lain a. Latar Belakang,

b. Maksud dan Tujuan c. Tugas Pokok Dan Fungsi, d. Struktur Organisasi serta

d.Sistematika Penyajian.

Bab ll Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berisikan antara lain :

A. Rencana Strategis,

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara

B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2014

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Bab lll AKUNTABILITAS KINERJA menguraikan capaian kinerja yang berhasil

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A yang terdiri antara lain:

a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis

akuntabilitas Kinerja (menguraikan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi

dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). serta

c.Akuntabilitas Keuangan

Bab lV PENUTUP, Menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh sajian Laporan

tentang Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A (LAKIP, serta harapan

adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A

dimasa mendatang yang berisikan antara lain a. Kesimpulan dan b. Saran. terakhir

Bab V LAMPIRAN yang berisikan antara lain : 1. Struktur Organisasi, 2. lndikator

Kinerja 3. Rencana Kinerja Tahun 2014, 4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2O14

dan Surat Keputusan tentang TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah.


Halaman 12

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2010-2014

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan

peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan

pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan

Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian

visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah ”Terwujudnya Pengadilan

Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang

prima kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara

menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


Halaman 13

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara

adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi

butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Agama Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :


Halaman 14

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penanganan Perkara Prodeo

2. Penyelesaian Administrasi Perkara (Minutasi)

3. Penyampaian berkas perkara kasasi, PK, dan kesyari’ahan yang lengkap

dan tepat waktu.

4. Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan (Anonimisasi)

5. Penyelenggaraan Sidang Keliling

6. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3. Rapat koordinasi dan Pembinaan

4. Pembinaan / Konsultasi

5. Pertemuan / Delegasi

6. Rakerda

7. Perjalanan Dinas dalam Kota


Halaman 15

8. Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam

9. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

10. Pengadaan Pakaian Dinas

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Halaman 16

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Pengadilan Agama Banjarnegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-

A5/1920.b/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang reviu penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara dapat dilihat sebagai

berikut :

NO

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil

Jml perkara mediasi yg berhasil x 100%

Jumlah perkara yang dimediasi

Mediator Panitera/ Sekretaris

Register Mediasi / Laporan Bulanan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan

Jml sisa perkara yang diselesaikan

x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan

Jml perkara yang diselesaikan x 100%

Jml perkara yang akan diselesaikan

(saldo awal dan perkara yang masuk)



d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan

dalam waktu mak 6 bln x 100%

Jml perkara yang diputus




Halaman 17

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan

x 100% Jumlah perkara yg diputus




Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum

X 100% Jumlah putusan yang tidak mengajukan

upaya hukum

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke

Majelis X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke

Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima


c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100%

Jumlah permohonan penyitaan

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita


d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris



Halaman 18


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

X 100% Jumlah perkara prodeo



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling

Jumlah perkara yg diselesaikan di sidang keliling

X 100% Jumlah perkara yg harus diselesaikan di sidang keliling



c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum

X 100% Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum



d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Jumlah amar putusan perkara yang di website

X 100% Jumlah putusan

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Kepanitera/ Kesekre tariatan



Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X 100%

Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris



Halaman 19


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%

Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%

Jumlah temuan eksternal



Halaman 20

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2014

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET


a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 100% c. Persentase perkara yang diselesaikan: 80% d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan 97%


3%



99%



100%


100%

c. persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:290


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 80%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling

89%


100%


100%



100%



100%


100%


Halaman 21

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banjarnegara menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET





3%



99%



100%


100%

c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%





89%


100%


100%


Halaman 22



100%



100%


100%


Halaman 23

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2014 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

dari masing-masing sasaran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja

sasaran, namun demikian juga terdapat indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan

pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan

dalam Penetapan Kinerja, terdapat 1 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan.

Pengadilan Agama Banjarnegara telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat

perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAR GET

REALI SASI CAPAIAN

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % 0,88% 44,05% b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan: 100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan:

80% 81,14% 101,43%


97% 96,79% 99,79%


3% 3,21% 107%

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim


99%

99,76% 100,77%

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100% 100% 100%


100% 100% 100%


100% - -

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1:290 1:238 86,13%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Halaman 24

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


80% 62,34% 77,93%


89% 98,81% 111,02%


100% 100% 100%


100% 100% 100%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


100% 100% 100%

Meningkatnya kualitas pengawasan


100% 100% 100%


100% 100% 100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang

diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan

sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAR GET

REALI SASI

CAPAIAN

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % 0,88% 44,05% b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan: 100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan:

80% 81,14% 101,43%


97% 96,79% 99,79%

SASARAN PERTAMA MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA


Halaman 25


3% 3,21% 107%


Halaman 26

1. PERSENTASE MEDIASI YANG BERHASIL

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

1. Persentase mediasi yang berhasil 2% 0,88% 44,05

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan proses mediasi

sebanyak 227 perkara dan mediasi yang berhasil sebanyak 2 perkara atau 0,88%. Berikut

ini tabel data perkara yang dimediasi dan mediasi yang berhasil tahun 2014, 2013 dan

2012:

Tabel jumlah perkara yang dimediasi dan mediasi yang berhasil

tahun 2014, 2013 dan 2012

2014 2013 2012

Perkara yang

dimediasi

Mediasi yang

berhasil %

Perkara yang

dimediasi

Mediasi yang

berhasil %

Perkara yang

dimediasi

Mediasi yang

berhasil

Prosentase Mediasi

yang berhasil

227 2 0,88% 224 4 1,79% 246 5 2,03%

Persentase Mediasi yang berhasil pada tahun 2014 terdapat penurunan sebesar

0,91% dibandingkan tahun 2013.

Kedepannya diharapkan peran mediator yang ditunjuk untuk itu akan bekerja

lebih optimal, karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara mediasi akan

semakin meningkat kinerja Pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan

kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.


Halaman 27

2. PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Pada tahun 2014 realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar

100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 100%. Seperti

digambarkan seperti tabel berikut :

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 % 100 % 100%

Pada tahun 2013 masih ada sisa perkara sebanyak 758 perkara dan perkara

tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2014, dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel sisa perkara yang diselesaikan tahun 2014

No. Perkara

Sisa Perkara

(%) Yang harus

diselesaikan

Yang

diselesaikan

1 Gugatan 742 742 100%

2 Permohonan 16 16 100%

Jumlah 758 758 100%

Pada tahun 2014 persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100%

sedangkan pada tahun 2013 sebesar 100%, sehingga ditahun 2014 sama dengan tahun

sebelumnya.

Berikut ini tabel persentase perkara yang diselesaikan selama tahun 2014, 2013

dan tahun 2012 :


Halaman 28

Tabel persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2014, 2013 dan tahun 2012

No Perkara

2014 2013 2012

Sisa Perkara Sisa Perkara Sisa Perkara

yang

harus

disele

saikan

yang

disele

saikan

%

yang

harus

disele

saikan

yang

disele

saikan

%

yang

harus

disele

saikan

yang

disele

saikan

%

1. Gugatan 742 742 100% 792 792 100% 770 769 99,87%

2. Permohonan 16 16 100% 15 15 100% 9 9 100%

JUMLAH 758 758 100% 807 807 100% 779 778 99,87%

Sehingga Pengadilan Agama Banjarnegara dinilai baik dari indikator persentase sisa

perkara yang diselesaikan.

3. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN

Pada tahun 2014 realisasi persentase perkara yang diselesaikan sebesar

81,14% dari target sebesar 80%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 101,43%

Seperti digambarkan seperti tabel berikut :

Tabel persentase perkara yang diselesaikan tahun 2014

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

3. Persentase perkara yang diselesaikan

80% 81,14% 101,43%

Pada tahun 2014 perkara yang diselesaikan sebanyak 2.926 perkara dari 3606

perkara yang harus diselesaikan, yang terdiri dari perkara sisa tahun lalu sebanyak 758

perkara dan perkara yang diterima ditahun 2014 sebanyak 2848 perkara, seperti pada

tabel dibawah ini :

Tabel perkara yang diselesaikan tahun 2014

No. Indikator Kinerja

Perkara

% sisa tahun

lalu

di terima

Yang harus diselesaikan

Yang Selesaikan

1 Persentase perkara yang diselesaikan

758 2.848 3.606 2.926 81,14%


Halaman 29

Pada tahun 2014 realisasi persentase perkara yang diselesaikan sebesar 81,14%

sedangkan pada tahun 2013 sebesar 79,33%, sehingga terdapat kenaikan 1,81%, yang

secara detail dijelaskan pada tabel di bawah ini :

No Perkara

2014 2013 2012

Perkara yang harus disele saikan

Perkara yang

diseles aikan

%


Perkara yang disele saikan

%


Perkara yang disele saikan

%

1. Gugatan 3.362 2.692 80,07% 3437 2695 78,41% 3466 2674 77,15%

2. Permohonan 244 234 95,90% 230 214 93,04% 196 181 92,35%

JUMLAH 3606 2926 81,14% 3667 2909 79,33% 3662 2855 77,96%

Secara keseluruhan penyelesaian perkara yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Banjarnegara sudah baik.

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

20142013

2012

81,14%79,33%

77,96%

Pers

enta

se R

ealis

asi p

enye

lesa

ian

perk

ara

2014 2013 2012

Persentase 81,14% 79,33% 77,96%

grafik penyelesaian perkara tahun 2014, 2013 dan 2012


Halaman 30

4. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 6 BULAN

Pada tahun 2014 realisasi persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan sebesar 96,82% dari target sebesar 97%, sehingga capaian

yang dilakukan sebesar 99,81%, seperti tabel berikut :


4. Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

97% 96,79% 99,79%

Pada tahun 2014 persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan adalah 96,79%, sedangkan pada tahun 2013 adalah 97,15%, sehingga

ada penurunan sebesar 0,36%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2014 2013 2012

Perkara yang diputus

perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu

maksimal 6 bln

% Perkara yang

diputus


dalam jangka waktu

maksimal 6 bln

% Perkara

yang diputus


dalam jangka waktu

maksimal 6 bln

%

2926 2832 96,79% 2909 2826 97,15% 2855 2760 96,67%

5. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN LEBIH DARI 6 BULAN

Pada tahun 2014 realisasi persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 6

bulan sebesar 2,85% dari target sebesar 5%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar

57%, seperti tabel berikut :


5. Perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan

3% 3,21% 107%

Pada tahun 2014 persentase Perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan adalah

3,21%, sedangkan pada tahun 2013 adalah 2,85%, sehingga ada kenaikan sebesar

0,36%, dengan rincian sebagai berikut :


Halaman 31

Tabel perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan

2014 2013 2012

Perkara yang diputus

perkara yang diselesaikan lebih dari 6

bln

% Perkara yang diputus

perkara yang diselesaikan lebih dari 6

bln

% Perkara yang diputus

perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bln

%

2926 94 3,21 2909 83 2,85% 2855 95 2,59%

Kenaikan realisasi perkara yang diputus lebih dari 6 bulan menunjukkan

perlunya peningkatan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga

diharapkan tumpukan perkara menjadi lebih sedikit.

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali) ditargetkan 99% dan terealisasi 99,76%, sedangkan capaian

sebesar 100,77%


1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)

99% 99,76% 100,77%

Pada tahun 2014 jumlah putusan sebanyak 2926 putusan, yang tidak

mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak

2919 dan yang mengajukan upaya hukum sebanyak 7 perkara, terdiri dari 6 perkara

banding dan 1 perkara kasasi, seperti tabel berikut :

SASARAN KEDUA PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM


Halaman 32

Tabel perkara yang tidak mengajukaan upaya hukum tahun 2014

Jumlah Putusan

Upaya Hukum Yang tidak mengajukan upaya hukum

% Banding Kasasi

Peninjauan Kembali

Jumlah

2926 6 1 0 7 2919 99,76%

Pada tahun 2014 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

baik Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 99,76% sedangkan pada tahun

2013 sebanyak 99,72%, sehingga terdapat kenaikan sebesar 0,04% yang secara detail

dijelaskan pada tabel di bawah ini :

No Tahun Jumlah Putusan

Upaya Hukum Yang tidak mengajukan

upaya hukum %

Banding Kasasi Peninjauan

Kembali Jumlah

1 2014 2926 6 1 0 7 2919 99,76% 2 2013 2909 7 0 1 8 2901 99,72% 3 2012 2854 5 3 0 8 2846 99,72%

Secara umum Pengadilan Agama Banjarnegara dinilai dari indikator persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan Peninjauan

Kembali sudah bisa mempertahankan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAR GET

REALISASI CAPAI

AN

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100% 100% 100%


100% 100% 100%


100% - -


1:290 1:238 86,13%

SASARAN KETIGA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA


Halaman 33

1. PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI DAN PK YANG

DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP


1. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

Pada tahun 2014 semua berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap, yang terdiri atas 1 perkara Kasasi

Pada tahun 2014 persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap sebanyak 100% sedangkan tahun 2013 sebanyak 100%,

sehingga persentase tetap. Berikut ini tabel perbandingan berkas perkara yang

diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2014, 2013 dan 2012:

tabel perbandingan berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap tahun 2014, 2013 dan 2012

2014 2013 2012

Jumlah berkas yang

diajukan Kasasi dan

PK

Jml berkas perkara

yang diajukan

Kasasi dan PK yang lengkap

%

Jumlah berkas yang

diajukan Kasasi dan

PK

Jml berkas perkara

yang diajukan


%

Jumlah berkas yang

diajukan Kasasi dan

PK

Jml berkas perkara

yang diajukan


%

1 1 100% 1 1 100% 3 3 100%

2. PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE

MAJELIS


2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%

Pada tahun 2014 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke

Majelis adalah 100%, yang terdiri dari jumlah berkas yang diregister sebanyak 2860

perkara.


Halaman 34

Pada tahun 2014 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke

Majelis adalah 100% sedangkan tahun 2013 adalah 100%, sehingga persentase tetap.

Berikut ini tabel perbandingan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

tahun 2014, 2013 dan 2012:

tabel perbandingan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun

2014, 2013 dan 2012

2014 2013 2012

Jml berkas perkara yang

diregister

Jml berkas perkara yang didistribusikan

ke Majelis

% Jml berkas

perkara yang diregister


ke Majelis

%

Jml berkas perkara

yang diregister


ke Majelis

%

2620 2620 100% 2860 2860 100% 2883 2883 100%

3. PERSENTASE PENYITAAN TEPAT WAKTU DAN TEMPAT


3. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100% - -

Pada tahun 2014 tidak ada penyitaan yang dilakukan

4. RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA


4. Rasio majelis hakim terhadap perkara 1:286 1:238 86,13%

Pada tahun 2014 jumlah majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara adalah

11 majelis, sementara jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara

adalah 2620 perkara, sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah 1:238, yang

artinya rata-rata 1 majelis hakim menangani 238 perkara.


Halaman 35

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Realisasi %

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

80% 62,34% 77,93%

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan di Sidang Keliling

89% 98,81% 111,02%

c. Persentase masyarakat pencari

keadilan yang mendapat

layanan bantuan hukum

(POSBAKUM)

100% 100% 100%

d. Persentase amar putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara on line

dalam waktu maksimal 1 hari

kerja sejak diputus

100% 100% 100%

1. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN


1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

80 % 62,34% 77,93

Pada tahun 2014 perkara yang prodeo yang terdaftar sebanyak 77 perkara,

sedangkan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 48 perkara, sehingga realisasi

persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 62,34%. Persentase perkara

prodeo yang diselesaikan adalah 77,93%.

Pada tahun 2014 persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 62,34%,

sedangkan pada tahun 2013 adalah 42,86% sehingga persentase naik sebesar 19,48%.

SASARAN KEEMPAT PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP

PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)


Halaman 36

Berikut ini tabel perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2014, tahun

2013 dan tahun 2012 :

tabel perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan

tahun 2014, tahun 2013 dan tahun 2012

2014 2013 2012

Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara

prodeo yang diselesaikan

% Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara

prodeo yang diselesaikan

% Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara prodeo yang

diselesaikan

%

77 48 62,34% 159 81 50,94% 105 44 41,90%

2. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DENGAN SIDANG KELILING


2. Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling

89% 98,81% 111,02%

Pada tahun 2014 perkara yang harus diselesaikan dengan sidang keliling adalah

506 perkara, sedangkan perkara sidang keliling yang diselesaikan sebanyak 500

perkara, sehingga Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling adalah

98,81%.

Pada tahun 2014 realisasi perkara yang yang diselesaikan dengan sidang keliling

adalah 98,81%% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 88,18%, sehingga ada kenaikan

realisasi sebesar 10,63%.

2014 2013 2012 Jumlah

perkara yg harus

diselesaikan sidang keliling

Jumlah perkara yg

diselesaikan dilokasi sidang keliling

% Jumlah perkara yg

harus diselesaikan

sidang keliling

Jumlah perkara yg


% Jumlah perkara yg

harus diselesaikan

sidang keliling

Jumlah perkara yg


%

506 500 98,81% 440 388 88,18% - - -


Halaman 37

3. PERSENTASE MASYARAKAT PENCARI KEADILAN YANG MENDAPAT LAYANAN

BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)


3. Persentase Masyarakat Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100 % 100% 100%

Pada tahun 2014 masyarakat yang harus dilayani dengan POSBAKUM adalah

295 orang dan yang dilayani dengan POSBAKUM 295 orang, sehingga prosentase yang

dimasyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah 100%.

4. PERSENTASE AMAR PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG

DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU MAKSIMAL 1 HARI SEJAK DIPUTUS


4. Persentase Amar Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Sejak Diputus

100 % 100% 100%

Pada tahun 2014 semua amar putusan langsung bisa diakses secara online

dalam waktu 1 hari.

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sedangkan

capaian sebesar 100%

SASARAN KELIMA MENINGKATNYA KEPATUHAN

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN


Halaman 38


1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Pada tahun 2014 jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 1 putusan, dan putusan

tersebut sudah ditindak lanjuti.

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (satu) indikator kinerja yaitu :


1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditidakajuti

100% - -

2 Persentase hasil temuan eksternal yang ditindak lanjuti

100% - -

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada pengaduan yang

masuk..

SASARAN KEENAM MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN


Halaman 39

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya adalah

sebagai berikut:

PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN

%

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

6.509.238.000 6.478.790.857 99,53

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

- - -

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama

124.470.000 119.500.000 96,01

JUMLAH 6.633.708.000 6.598.290.857 99,47

Capaian kinerja anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2014 adalah

sebesar 99,47%. Nilai tersebut merupakan pencapaian yang baik, hanya kurang 0,53% dari

100% terhadap anggaran yang dianggarkan.


Halaman 40

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara sudah berjalan

dengan baik.

2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama sudah mencapai target 81,14%

perkara dari jumlah perkara harus diselesaikan pada tahun berjalan sehingga target

sisa perkara pada akhir tahun maksimal 20% sudah terpenuhi.

3. Pelaksaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik, meskipun demikian guna

mengeliminir terjadinya kesalahan harus terus menerus dilakukan pengawasan

secara berkala.

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Banjarnegara tetap

berjalan dan dilaksanakan dengan baik yang mencakup seluruh aspek di bidang

pengawasan.

5. Pada Pengadilan Agama Banjarnegara masih terdapat jabatan struktural yang kosong

yaitu Kepala Sub Bagian Umum, sehingga beberapa pegawai melaksanakan tugas

rangkap.

6. Perlunya anggaran belanja modal yang digunakan untuk penggantian dan

penambahan meubelair guna menyesuaikan dengan gedung baru yang selesai tahun

2013 dan ruang tunggu sidang.


Halaman 41

B. SARAN- SARAN

1. Agar ada penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Banjarnegara mengingat

beban kerja yang selalu bertambah seimbang dengan volume pegawai yang ada

2. Perlunya anggaran belanja modal yang digunakan untuk penggantian dan

penambahan meubelair guna menyesuaikan dengan gedung baru yang selesai tahun

2013 dan ruang tunggu sidang.

3. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan

sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran.

4. Pembinaan dan Pengawasan terus menerus dilaksanakan secara berkala kepada

seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional,

berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq

mulia.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini kami buat

sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun 2014.

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua ini, baik dari unsur Pejabat

Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan

kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara kepada publik.

Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil

namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan

Agama Banjarnegara, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat

dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih

akuntabel.

Banjarnegara, 31 Desember 2014

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 195803071988031003


Halaman 42

LAMPIRAN

Halaman 43


Halaman 44

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


a. Persentase Mediasi Yang Berhasil Jml perkara mediasi yg berhasil x 100% Jumlah perkara yang dimediasi

Mediator Panitera/ Sekretaris

Register Mediasi / Laporan Bulanan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan

Jml sisa perkara yang diselesaikan x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan



c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan

Jml perkara yang diselesaikan x 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)




Jml perkara yang diselesaikan dalam waktu mak 6 bln x 100% Jml perkara yang diputus




Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100%

Jumlah perkara yg diputus




Halaman 45


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan:

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B



Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100%

Jml berkas perkara yang diterima



Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita



Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris




Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling

Jumlah perkara yg diselesaikan di sidang keliling X 100%

Jumlah perkara yg harus diselesaikan di sidang keliling




Halaman 46


Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum X 100% Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum




Jumlah amar putusan perkara yang di website X 100%

Jumlah putusan Catatan:

Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Kepanitera/ Kesekre tariatan




Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X 100%

Jml permohonan eksekusi perkara perdata





Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%

Jumlah pengaduan yang diterima Catatan:

Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis




Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100%

Jumlah temuan eksternal



Halaman 47

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET





3%



99%



100%


100%

c. persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%





85%


100%


100%



100%



100%


100%

Banjarnegara, 31 Desember 2014 Ketua Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 195803071988031003030719880

Halaman 48

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014


a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 4 % 4 % 4 % 4 % 2 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan: 78% 78% 78% 78% 80%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 95% 95% 95% 95% 97%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 5% 5% 5% 5% 3% 2. Peningkatan

aksepbilitas putusan Hakim


98% 98% 98% 98% 99%


a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100% 100% 100%

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100% 100% 100% 100% 100%

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:286 1:286 1:286 1:286 1:290

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 50% 50% 50% 50% 80%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling 83% 83% 83% 83% 89%


Halaman 49

peradilan (acces to justice)


0% 0% 0% 0% 100%


100% 100% 100% 100% 100%



100% 100% 100% 100% 100%


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100% 100% 100% 100% 100%


Halaman 50

MATRIK PENDANAAN No. Program Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014

Vol Anggr Vol Anggr Vol Anggr Vol Anggr Vol Anggr 1. Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Operasional Perkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor

12 bln 2.156.059 12 bln

2.997.484.000 12 bln

2.874.793.000 12 bln

7.386.706.000 12 bln

6.509.238.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Dukungan Keterbukaan Informasi

01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

1 thn 1.502.500 800 M2

2 bh

6

unt

2.500.000.000

28.500.000

30.000.000

3 unit

4

unit

20 M2

18.500.000

112.500.000

225.250.000

750 M2

2

unit

1.400.000.000

13.000.000

- 0

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

01. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara

1.776 pkr

36.990 40 pkr

10.000.000 30 pkr

11.250.000

03. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan

02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

774 pkr

3.870.000 774 pkr

3.870.000


Halaman 51

fungsi pengawasan

03. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

60 pkr

18.000.000 576 JL

57.600.000 40 pkr

62.920.000 576 JL

57.600.000

04. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat pencari keadilan

- 0 32 keg

52.920.000 36 KL

92.920.000

Halaman 52

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L …pa-banjarnegara.go.id/file/laporan/5_laporan_2014_lakip.pdf · PA. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

Documents