SISTEM A INSTANS TAHU LAPORAN INDIKATO RENCAN PENGUK 2015 AKUNTABILITAS KINE SI PEMERINTAH (SAKI UN 2015 N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMER OR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATE NA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINE KURAN KINERJA. SATKER : PENGADILAN NEGE JL. DR. MOH. S TELP/FAX : 0335-42 Email : pnk W Halaman | v ERJA IP) RINTAH (LAKIP), EGIS (RENSTRA), ERJA (PK), DAN ERI PROBOLINGGO (098303) SALEH NO. 26 PROBOLINGGO 21224 / FAX : 0335-421883 [email protected]Website: pn-probolinggo.go.id Tahun 2015
87
Embed
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( … 201502.pdf · sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (tahun 201 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (
TAHUN 201
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP),
INDIKATOR
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA (PK),
PENGUKURAN KINERJA.
2015
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2015 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP),
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA (PK),
PENGUKURAN KINERJA.
SATKER : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO (098303)JL. DR. MOH. SALEH NO. 26 PROBOLINGGO
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100 100 100
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 100 100
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100 100 100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100 100 100
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
51 perkara/ majelis/tahu
n dan 16 perkara/ora
ng/tahun
59,5 perkara/ majelis/t
ahun dan 20
perkara/orang/ta
hun
85,7 % dan 80 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100 100 100
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 100 100
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100 100 100
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 100 100
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi
bahan perbaikan untuk tahun 2016.
Halaman | v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. C. D.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB I I PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. TUJUAN
C. D. E.
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
B. C.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN-SARAN
C. PENUTUP
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2016-2020 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( LAKIP ).
Halaman | 6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik
yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara
/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan
sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Probolinggo membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. KEDUDUKAN
Peradilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Negeri dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi.
Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Surabaya.
Pengadilan Negeri Probolinggo terletak di Jl. Dr. Moh. Saleh no.26 Kota Probolinggo yang mempunyai
yurisdiksi 5 kecamatan, dengan luas wilayah 5026,307 Ha.
2. TUGAS POKOK
Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah
Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai kawal depan (Voorj
post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang masuk di tingkat pertama.
3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai
fungsi sebagai berikut:
Halaman | 7
a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat
pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali
serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan
Negeri (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah
di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum
Negeri, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan
sebagainya ;
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan,
di Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart
Operasional Prosedur(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban
kerja, tanggal 19 Mei 2014 sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2010 tentang Pelayanan
Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil
keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama
harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun;
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan
Reformasi Birokrasi.
Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur
tentang:
1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media
Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
Halaman | 8
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Perkara Kasasi;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Negeri pada Direktorat Administrasi Peradilan Umum.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain pidana (pidana
khusus, biasa, cepat dan lalu lintas) dan perdata (gugatan maupun permohonan), sebagaimana diatur
dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang
Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil
Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan
Panitera Muda Perdata. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera
Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang
Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang)
Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum.
7. Panitera Pengadilan Negeri merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri.
Halaman | 9
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo dalam tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut
dibandingkan dengan penetapan kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi.
Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah
kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo disusun sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan
Struktur Organsisasi.
Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menjelaskan berbagai Program
Prioritas Peradilan Negeri untuk periode tahun 2016-2020 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri
Probolinggo untuk Tahun 2015.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Negeri
Probolinggo dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk
tahun 2015.
Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Negeri Probolinggo tahun 2015, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja
di masa yang akan datang.
Halaman | 10
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2016 – 2020 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok
ukur kinerja Pengadilan Negeri Probolinggo. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2020, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2016 – 2020.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Probolinggo.
Adapun visi dari Pengadilan ,adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Probolinggo yang Mandiri”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan yang independen.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
a. TUJUAN
Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri
Probolinggo menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Probolinggo yang profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Probolinggo.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada
masyarakat pencari keadilan.
Halaman | 11
b. SASARAN
Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan sasaran
strategis sebagai berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
Pengadilan Negeri Probolinggo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK.
Panitera/Sekretaris Nomor: Negeri Probolinggo tanggal Negeri Probolinggo, dapat dilihat sebagai
berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Halaman | 12
B. RENCANA KINERJA PENGADILAN Negeri Probolinggo TAHUN 2017
Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai berikut:
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana Biasa dan Khusus 100
- Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100
- Perdata Permohonan 100
- Perdata Gugatan 100
b. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana Biasa dan Khusus 96
- Pidana Cepat dan Lalu Lintas 100
- Perdata Permohonan 98,5
- Perdata Gugatan 81
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
- Pidana Biasa dan Khusus 97
- Perdata Gugatan 100
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W14.U13/ /KU.01/SK/1/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2015
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah,Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
3. DIPA Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : DIPA-005.01.2.098303/2015, tanggal 14 Nopember 2014
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Pengadilan Negeri Probolinggo Tahun 2015, dengan susunan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERIPROBOLINGGO
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase Perkara yang tidak dilakukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah perkara yang diputus dikurangi jumlah perkara upaya hukum tahun lalu dibagi jumlah perkara yang diputus dikali seratus persen
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan
Tahunan e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang masuk.
PERNYATAAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : R. JOKO PURNOMO, SH.,MH.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : FAHZAL HENDRI, SH.,MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut
Pihak Pertama pada tahun 201
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
Ketua
FAHZAL HENDRI, SH.,MHNIP. 19621231 199212 1 002
PERNYATAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
R. JOKO PURNOMO, SH.,MH.
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Probolinggo
Pihak Pertama.
FAHZAL HENDRI, SH.,MH.
: Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua
pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
an memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
Probolinggo
Ketua Panitera/Sekretaris
FAHZAL HENDRI, SH.,MH. 19621231 199212 1 002
R. JOKO PURNOMO, SH.,MH.NIP. 19651024 198603 1 003
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROBOLINGGO
TAHUN 2016
mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Probolinggo
Pihak Kedua.
ini berjanji akan mewujudkan indikator kinerja utama sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja
ang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
Probolinggo, 04 Januari 2016
Panitera/Sekretaris
R. JOKO PURNOMO, SH.,MH. 19651024 198603 1 003
PENGADILAN
Website : www.pn
SURAT KEPUTUSAN
REVIU
KETUA PENGADILAN
Menimbang : 1.
2.
Mengingat : 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MAHKAMAH AGUNG RIBADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGOJl. Dr. MOH. SALEH NO. 26 KOTA PROBOLINGGO
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana PembangunaMenengah (RPJM) Tahun 2004 – Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
MAHKAMAH AGUNG RI BADAN PERADILAN UMUM
PROBOLINGGO Jl. Dr. MOH. SALEH NO. 26 KOTA PROBOLINGGO
ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
13.
Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal
Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra)
Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis MAgung Republik Indonesia 20
Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evalukinerja
Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini,
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam lakuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada
Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapatmestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :1. Ketua Pengadilan Tinggi 2. Hakim Pengawas Bidang
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Hasil Rapat Tanggal 14 Desember 2015 Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Probolinggo
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERITENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERIPROBOLINGGO
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis MAgung Republik Indonesia 2010. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evalukinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang
Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam lakuntabilitas kinerja. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Ketua Pengadilan
FAHZAL HENDRI, SH.,MH. NIP. 19621231 199212 1 002
ini disampaikan kepada : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Probolinggo
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana
Probolinggo Tahun 2016 – 2020.
NEGERI PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROBOLINGGO 2015.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung
Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Pengadilan Tinggi NegeriProbolinggo
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan Probolinggo
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 04 Januari 2016
Pengadilan NegeriProbolinggo
FAHZAL HENDRI, SH.,MH. 19621231 199212 1 002
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN PROBOLINGGO
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGOJL. DR. MOH. SALEH. NO. 26 KOTA PROBOLINGGO
Telp./fax. (0335) 421 224 / 421 883
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2016 - 2020
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGOJL. DR. MOH. SALEH. NO. 26 KOTA PROBOLINGGO
Dalam rangka mewujutiican manajemen pemerintahan yang etbktif, trnsparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kauri yang bertarda tangan di bawah ini :
Nama : R JOKO FURNOMO, SH. hdH
Jabatan :PanitmaSekretaris{Pemgaditran}r{egdProbolinggo}
Seiar{umya disebut piftc* pefierne
Nama : SRIWAfi SH. M.Hum
Jabatan : Wakil Kehra (Pengaditran Negeri hobolinggo)
Selaku atasan pihak peftama, selanjutnya disebutpi*a* ledua,
Pihak pertama berjanji akan mewuj,,dkan targst kinerja yang sehanrsnya sesuai lampiranperjadian ini, dalam rangka nnencapi trg€t lincja jandra merengatr s€e€rti yang telatrditetrykan dalam dolnrmen pffiffiaan.
KeMasilan daa kegagalan pencapaian tsrget kiaerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakuhn supeivisi yang diperlukan s€rta akan mela*arkan evaluasi terhadapcapaian kinerja dari perjaqiim ini dm mergambil tindakm ymg diperlukaa dalmr rangfuapmberian dm sanksi
Ihobolinggo, 30 Nopember 2015
NIP. 19670t87 t992 82 2 Mt
PER'ANJIAFI KIFI ERJ_A T'AI{'U-I{ 2OI 5
UNIT KII{ERIA : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
Pres€ntase melaksanakan tugas dantanggung jawab atas penguntsanberkas perkar4 putusaq dokumen,akt4 daftar buktl biaya perkar4surat-surat bukti lainnya -yangdisimpan dikepaniteraan danmenerima serta mengirimkanffin;h^nan h,nnAino lrecoai DK
sampai dengan selesai yangselesaikan.
Presentase meileges sii,tat-$nityang dijadikan bukti dalartpersidangan yang diseiesaii<an.
Presentase menindaklanjuti sertamenan-datangani segala jenis suratyang berkaitan dengan TUPOKSIdil, melakukan pengarrtasan /pemeriksaan terhadap buku bantu,junal dan register yang.1:--1*-:L*glsurs.]@
Presentase mmgkoordinirpeiaisanaan penyetoran biaya hak-hak kepaniteraan pengadilan ke kasnegara yang diselesaikan.
(SPM). BeadaharaPeaerim+ Bendahara Pengeluaransebagimana ketentuan ya*gbolaku yang diretreaikan-
a- Presentase hrtanggung jawabalas peaerinraan dan pengeluaranDIPA .vaag diselesaikan=
b" Mmonitaring dan mengevatuasiseltmrh pelaksanaan kegiatmDTD^ .--* .l:* t^*:L-*ULL n Jarr6 rJrlt,rvJq.ra(rrl.
k€sentas€ m€lakukan p€nilaianierhdap prmiasi keda pampege$nai lain yang dibawah PalliteaSkne*mis yang diselesaikael
97
97
100
1m
100
Probolinggo, 30 Nopmber 201 5
Wakil
NrP. 19670107 I
Panitera Sekretaris
@'kuj/*\#"-%
PER]iIYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERIAFTJIAN KII\TERJA TATftn{ 2015
Dalam rang*ra mewujudkan manajemen pemerintairan yang etbfuti{ tansparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertardarangan di bawah ini :
Nama : ABDIIL MUZAII-NI, SH.
Jabatan :WakilSekrctaris(Pemgadilanl.Ueg,eriPnoboti*ggs)
Selanjntrya disebut pr* * pertmw
Naura : R. JOKO PURNOMO, SH. tvfii
Jabatan :PaniteraSelnetaris@oqnditrmNegeriProbolinggo)
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebutpl*a* lw&u,
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yaag seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalan rmgka rnencryai ttrg€€ kinerja je$ca s€esti yang telah
Pihak kedua aksn nrelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadapcapaian idnerja dari perjqiian ini dm mmggrbit tiudalsm yarg db€riul{e daimr rangkapemberim penghqro der s*nksi
lhobolinggo, 30 Nopember 2015
Pihak Kedua
@'LUfS".*-%
19801 INrP. 19591201 I 00r
PERJANJiAN- KII{ERJA TATIU'N 2015
-UI.iIT KINERTA : PENGADILaN ]{EGERI PROBOLINGGO
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
I
2
3
Aa
5
Meningkatkaf,nya dalam membantu
Pimpinan dalam membuaVnenyusun Pnrgram Kerja
Meningkaeya dalam mengkoor-dinir Fembuaian Program KerjaKeselaetariai:an
Meningkatrya dalam Perencanakandan menelaah usulan RKAKLPengadilan Negeri Probolinggo
Me.nrngkatn;ra dalaln membuat
rencana dan jadwal kegiatan dan
pelaksanaan anggamn tahunr- ^-: ^l ^-utrJarafi
Mengoreksi, meneliti dan Paraf<irata kesekretariatan
Presentase membantu PimPinan
lalam membuat / menYusun
Srogram Kerja yang diselesaikan-
I(ru
Persentase mengkoordinir | 100
Perrbrratan Program Kerja I
Kesekretariatan yang diselesaikan. I
I
Presentase merencanakan dan I
menelaah usulan RKAKL I
Pengaditan Negen Probotrnggo I
yang diselesaikan. I
I
Prcscntasc mcmbuat rcncma dan I
iadwal kegiatan dan Pelaksanaan I
anggaran tahun be{alan Yang Iriiseiesaiion II
- hesentase mengoreksi dan Paraf j
surat keluar kesekretariatan yang I
diselesaikan. I
r. Presentase meneliti dan Paraf i
Laporan Realisasi Anggaranbulanan" tiwulan" semesteran danr-ahuaan yang diselesaiken.
;. Presentce meneliti dan ParafLaporan SAKPA Satuan Kerjabulaiiari y'ang diselesaikail.
l. Preseiitrtse meneliti dan paraf
Laporan SAKPA uivrulan dan
semester yang diselesaikan;. Presentase meneliti dan Paraf
Laporan SIMAK BMN Satuan
Kerja semester yang diselesaikan-L Presentase meneliti dan Paraf
Ia.mlran SIMAK BMN Yarrgdiselesaikan.
g. Presentase meneliti dan ParafLaporm PNBP Satuan ts'crja
bulanan yang diselesaikan-h- Presentase meneliti dan Paraf
Laporan PNBF Satuan Kerjatiwulan dan iahunan Peradilan
Umum yang diselesaikan.
100
7 fill.t ,l
100
100
100
100
100
100
100
100
No. Sasaran Program / Kegietan Indikator Kinoria Target
6
7
Meningkahya _penilaianMenandatangani SKP para Kaur
Dalam rangle mewujudkan manajemen pemerintaban yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
: SUBANDRIO, SH.
: Panitera Muda Pidana (Pe&gaditan Negeri Probotinggo)
Selanjr*nya disebut plft a* pednma
Nama : DORIS IdARKOM, SH.
Jabatan : Wakil Panitera (PengadilanNegeri hobolinggp)
Selaku atasan pihak pertama, selaqiumya disebutpdrc* ke&W
Pihak perfama berjanji akan mewujudkaa target kinerja yaag seharusnya sesuai lampinnpujanjian ini, dalau rmgka mmcryai ttrgst kineja jmdra seeerti yang telahdit*apkan dalam doktmlsr
Keberhasilsn dan kegagalan pencapaian targ€t kinerja tersebut meqiadi tanggung jawab kami.
Pilxak kedua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terlradapcapaian kinerja dari perjaqiian iui dan mengsnbil tfudakm yang dipertukm dalrol rangkapemberim pnghgam det wksi
fhobolinggo, 30 Nopember 2015
SUBAbIDRIO. SH.NIP. 19650423 t99203I 002
a\iaJ\,\?'lFlqr
K"9
W*t@KH
NIP. 19591028 198503 1002
PERIANJIAI{ KINER.IA TAI{U}[ 2Oi5
: PENGADILA}I NEGERI PROBOLINGGO
No, Sasann Program / Kegiafan Indikrtor Kinerja Target
1
I
3
2
4
Meningkffiya Menyusut retnanakerja tahuuan
Mminskatnya pemhratm beriteacar& sidang
Peafutgkatan b€dffis prkara pidana
Peningkxan tnefirasukkan dageerkam ke CTS (SPP)
a. Pecedase menylsun r€noiillakerja dan kehdulran tatrunm yangdiselcsaikdn.
b. Pesentase menyusun LaPoran-laporan lang diselesaikan
c. Persentase melaksanakanmmqiemen Fsllraten danpeneersiF& yarg diselesaikul
d-Perse,ntase melaksanakanpearbinaan Staf yang diselesaikan
i U.*U* hita &ata sidmg dau
I mirutasi prkma baik elekfionik
' mrytm rrr-anml yangdlstfssark
Persntase m€o€rfuna brkasi perkarapi;lana yang &selesaikanI - Pidma Biasa dm Khusus
llalam rangka mewujudkan manajemen pemedntahan yang etbktit, fianspar"n cian akuntabelserta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nana ; M{f,CH. HARI SIS.WAhtTCI, SH.
Jabatan : Panitem Muda Pffidde (Pengadilan Neged Probolinggo)
Selanjutnya tiisebut pf+[ra* peilama
Nama : DORIS MARKONI, SH.
Jabatan :'W/akilPanitsrapmgadiXacNegeriProbolinggo)
S,eiaku atasan pihak pertalrr4 selanjutnya disebutpal als *edrm,
pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini" daiam rangka trgpf iduerja jangka srydi yamg telatrditetapkan dalam doktnneir pwn€arraffi .
Keberissilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjarii tanggung jawab kami.
Pihak kdua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadapcryaim kinerja cisi prjurjim iui dm mengrnbil tindalcm yarg dipriuliac daian rmgkapanrberim pmghryaffi daa sacksi
I'rebolinggo, 30 Nopember 2015
MC[H. HARI SISW-A].ITO. SH..NIP. 19620428 198303 1 006
Daiam rangka mewujudlcan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabeiserta berorierfasi pada hasil, kalni yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ABU HERIYCITO, SH.
Jabatan : Panite,ra Muda Hukrm (Pengadilan Negeri Probotringgo)
Selanjutnya disebut pr& a* Twtann
Nama : DORIS MARKOM, SH.
Jabatan :\tr/akilPaoitera@engadilanNegeriProbolinggo)
Selaku atasan pihak pertam4 selar$ritnya disebutp# a* Iwdua,
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kiaerja yaag seharusnya sesuai larrpiranperjaqiian rni, dalarn raagka mencapai trget hinaja jangka s€esti yang telahditeqkan dalan dotannsr Fccmaan"
Keber{rasilsn dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak ksdua akan noelakukan supervisi yang dipedr*an serta akan melakukan evaluasi terhdapcapaian kineja dati petja{ian ini dan rraganrbil tindake ymg dipwlukm dalsn ras}gkapemberim pe,nghffigaan d@ wksi
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yaag etbktit, transparan de ahmtabet
s€rta beilori€ntasipdahasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : BUDI ISW-ANDIONO, SE.
Jabatan :KepalaUrusmKeuangan(PengadilmNegeihbolingg,o)
Selanjutnya disebr* priicfr prtanu
Nama : ABDUL IvfliZAlIM, SH.
Jabatan : \Makil Sdrreteis (PengadilmNegeri koboliaggo)
Selaku atasan pihak pertamA selanjutnya disebtrpiJrc* lsedu,
Pihek pertama berjanji akan mewqiudkan targ€t kinerja yang sehanrsnya ssuai lampiranperjaqiian ini, dalam rmgka mencryci ttrg€f kimja jadra reorengah see€rti ymg telahdit@kan dalam &krmen p€r€n€m@.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut m€qiadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melaktrkan slpervisi yang diperlukan serta akan melaktrkan evaluasi t€,lhadap
capaim kinerja dari p€rjqiia i*i dan mengmbil tidakm ymg dberluka dalm rmgkapem*rian pmghegae dan saoksi
lhobolinggo, 30 Nopember 2015
AAN PER,|ANJIAIT
0
PihakPertama
2009t2l ffizNrP. 19591201 198011 1001
PER.'ANJIAN KII\TERJA TAHT]N 2015
IJNIT KINERJA : PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
No. Sasamn Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
a. Presentase rekonsiliasi KPPN danWilayah yang diselesaikan
b.Presentase rekonsiliasi IntemalSAKPA dan SIMAK BMN yangdiselesaikan
Presentase proses PengajuanD *.***-: .r--- AiooloooiL*rLvuru!{sr Jqr6 ur&lus.j.l'M-
Presentase mengisi dara aplikasiMonev kinerja anggaran yangdiselesaikan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
to0
tUU
No. Seseran Program I Kegiatsn IndikatorKinerja Target
7
8
Peningkatan melakukan RevisiPOK dan Revisi DIPA
Peningkatan meneliti dan mengolahsurat masuk dan surat keluar
Presentasi melakukan Revisi POKdm Revisi DIPA yang diselesaikan
Presentasi meneliti dan mengolahsurat masuk dan surat keluar yangdiselesaikan
91
83
Probotinggo, 30 Nopenoher 201 5
@LU'/\\F"t-l
Kepala Urusan Kepegawaian
ivp. i9750722 200e12 I 002NIP. 19591201 19801I I 001
PERITIYATAAI\I FERJANJIAIV KII$ERIA
PERTAft'JIAN- KINERJA TAEUI{ 2015
Ilalam rangka mewujudkan manajemeir pemerintahan yang etbkt-i{ tansparan dan akuntanelserta berorientasi pada hasil, ka:ni yang bertandatangan di bawah ini :
N-ama : BAMBANG RISWOYO, SH.
Jabatan : KryalaUrusan Urnum (PmgadilmNegeri Probolinggo)
Selaqiutnya disebut pr:ftc* pertamn
Nama : ABDUL tuftizAi{Nl, SIt
Jabatan :WakitrSekretaris(PengadilanNegsrihobolinggo)
Selaku atasan pihak prtamq sela4iutnya disebutpi&c* Iredua,
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai larrpiranperjanjian ini, dalanr rangka macapi tqget kinerja jangka rnercngah s€eerti ymg telatrdit*rykm dalarn dokrnnen Freficaffilil!.
Kebed$silan dan kegagalan tsrg€t kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua rkan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mela*ukan evaluasi terhadapcapaian kirerja dari perjqiian ini dm mengmrbil timiaiqm yang dipedrftm datwn ra*rgkapembim pgbryaan dar sanksi
Iboboiinggo, 30 Nopember 2015
BAL,{BANG RISWOYO. SH,NrP. 196?30330 199403 1001
^{/ ?\f ':s'/{au/',
5'{ 46l Iyl
-(p\\o\
l'-lzl8ta\uJ/
{*"*.*%
Fihak Fdasra
19591201 198011 I 001
PER.IAN'JIAN- KIN-ERJA T'AI{UN zOi 5
LINIT IilbiEzuA : PENGADILA}{ NEGERI PROBOLINGGO
Perentase membuat Percncanaankerja bagian umum setiaP tahun
yang tfiselesarkan.Peisentase membtrat lrcfen0anaankebutuhan ATK,Inventaris sesuai
dengan dipa tatnrn berjatan Yangdiselesaikan.
. Persentase melakukan pengafuran
dan penyimPanan barang (ATK)'serta barang inventaris kantortainnya yang clise-1esail<ao.
Persentase melalukan Pendis- I
tribusian Barang (ATK) kePada
bagisn bagiail/scksi lainnya y'ang
diselesaikan.Membuat Evaluasi kinerja tenaga
Tlonorer yang fiseiesaikan
Persentase membuat laPoran
Rekonsiliasi Simak-BMN ke
KPKI{-L dan Korwil PT Yangdiselesaikan.Persentase membuat laPoran
CALBMN yang diselesaikan.Perseatese nrelaksanekea LaPomn
WASDAL BMN Yangdiselesaikan.
Persentase melakukan itenga-wasan dan koordinasi dalampenataan dan Pemeliiraraankebersihan kantor dan halaman &keamanan Kantor Yangdiselesaikan.Persentase melaksanakan Pera-
watan dilt Pengelolaanperpustakaan yang diselesaikan.
. Persentase melakukan pengurusan
inr*a-;aa frtg"k l(e**mreDinas yang diselesaikan
Persentase meneliii dan Mengeloia
Pendisfiibusian surat masuk dan
surat keluar kantor Yangdiselesaikan
Meningkatnya Pembuatan Peren-canarm kerja bagian umum
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan
Jumlah Anggaran kegiatan Rp.
Ketua Pengadilan FAHZAL HENDRI, SH.,MH. NIP. 19621231 199212 1 002
PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian a. Persentase perkara yang diselesaikan- Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan
b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Biasa dan Khusus - Pidana Cepat dan Lalu Lintas - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan