Laporan akuntabilitas kinerja - BPFK Makassarbpfkmakassar.go.id/images/pdf/4_lakip.pdf · jadwal dan Terlaksananya MOU dengan Fasyankes. ... berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

22001177

www.bpfkmakassar.go.id

BBAALLAAII PPEENNGGAAMMAANNAANN FFAASSIILLIITTAASS KKEESSEEHHAATTAANN

MMAAKKAASSSSAARR

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR

Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar 90245 | Telp. 0411-582345 | e-mail: [email protected], [email protected]

LAKIP BPFK Makassar Tahun 2017 | i

KKaattaa PPeennggaannttaarr

aporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun

Anggaran 2017 merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar merupakan

pertanggungjawaban Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar kepada Sekretaris

Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sepanjang tahun 2017 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini menggambarkan hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPFK Makassar

yang mengacu pada Permenkes Nomor 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga diharapkan dapat mengkomunikasikan hal-

hal riil dan obyektif dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Makassar terkait dengan DIPA Tahun 2017, maupun pengelolaan sumber daya yang ada dan

dalam wewenangnya yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk

penyusunan LAKIP dan penyempurnaan serta pembinaan selanjutnya dilingkungan Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

proses penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami harapkan masukan serta umpan balik dari

semua pihak demi peningkatan kinerja BPFK Makassar di masa mendatang.

Makassar, Januari 2018 Kepala BPFK Makassar Ir. Hj. Nuraeni M NIP. 196106122000032001

LL

LAKIP BPFK Makassar Tahun 2017 | ii

DDaaffttaarr IIssii

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... ii

IHKTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................................. iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG …………………………………………………. ................................ 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………..... ............................................. 2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ………………………………………. ............................ 2

D. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA ………………………………………. ............... 3

E. SUMBER DAYA ............................................................................................................... 4

F. HAMBATAN DAN KENDALA .................................................................................... 8

G. SISTIMATIKA PENULISAN………………………………..... ........................................ 8

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KERJA TAHUNAN ..................................................................................... 10

B. PENETAPAN KINERJA .................................................................................................. 13

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................................... 16

B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................. 20

BAB IV : PENUTUP .................................................................................................................................... 25

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 2: Kontrak Kinerja

Lampiran 3: Penetapan Kinerja

LAKIP BPFK Makassar Tahun 2017 | iii

IIkkhhttiissaarr EEkksseekkuuttiiff

aporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun

Anggaran 2017 memuat gambaran secara garis besar tentang tugas pokok dan fungsi

serta pelaksanan kegiatan tahun 2017 dalam mendukung Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan dan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Selain itu

Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada BPFK Makassar atas penggunaan anggaran.

Secara umum untuk tahun 2017 realisasi pencapaian target untuk masing-masing

indikator kinerja rata-rata tercapai dengan baik dimana sejumlah indikator terutama yang

terkait dengan pelayanan pengujian dan kalibrasi yang merupakan tugas pokok BPFK Makassar

pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan antara lain: Peningkatan PNBP, Jumlah

Fasyankes yang dilayani, Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi, dan Pekerja radiasi yang

termonitor radiasinya. Namun demikian masih terdapat indikator yang pencapaiannya belum

sesuai target yaitu Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal dan ketepatan kalibrasi alat ukur

standar. Tidak tercapainya target ini lebih banyak dipengaruhi oleh kendala terbatasnya SDM

serta Alat Uji dan Kalibrasi yang menyebabkan layanan terhadap sejumlah fasyankes mengalami

keterlambatan karena pelayanan untuk beberapa fasyankes tidak dapat dilaksanakan secara

paralel. Selain itu faktor eksternal yang cukup berpengaruh antara lain permintaan pengujian

dan kalibrasi yang terlambat diterima dari fasyankes pada saat menjelang akhir tahun juga

ketika masa akhir kalibrasi ulang hampir selesai

Dari segi keuangan, alokasi anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp. 18.116.382.000,- dengan realisasi pada Tahun 2017 sebesar Rp. 15.938.890.327,-

atau sebesar 87,98%. Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp.

4.302.478.138,- atau sebesar 143% dari target sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Adapun hambatan yang ditemui dalam proses pencapaian kinerja secara umum masih

lebih didominasi oleh adanya keterbatasan SDM dan peralatan yang dibutuhkan untuk

mendukung kelancaran pelayanan dan roda organisasi BPFK Makassar.

LL

LAKIP BPFK Makassar Tahun 2017 | 1

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. LATAR BELAKANG

embangunan kesehatan pada dasarnya menjalankan amanat UUD

1945 yang merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan

kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab dan kehendak

seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era

global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Salah satu faktor

yang mempengaruhi peningkatan kualitas sumberdaya tersebut adalah kesehatan. Dengan

adanya perubahan paradigma dalam pembangunan kesehatan yang dikenal dengan

paradigma sehat serta kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan maka hal

tersebut di atas diharapkan dapat diwujudkan.

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat

Indonesia menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi

permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik

yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun

lingkungan dan prilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Kementerian Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan

kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk

membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya.

Untuk mewujudkan keadaan tersebut investasi sarana, prasarana dan peralatan

kesehatan telah banyak dilakukan, dengan berbagai persyaratan diantaranya persyaratan

mutu, keselamatan dan kemanfaatan.

BPFK Makassar sebagai salah satu UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan yang ada di Indonesia Bagian Timur yang melakukan Kalibrasi, Pengujian Sarana,

Prasarana dan Peralatan Kesehatan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah

maupun swasta. Dalam melaksanakan kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Makassar mengacu kepada tujuan Kementerian Kesehatan yaitu untuk meningkatkan

PP

BAB -I-


kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Guna mendukung terwujudnya tujuan Kementerian Kesehatan, perlu tersedianya

sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang bermutu, aman bagi petugas, masyarakat

dan sarana pelayanan, melalui kalibrasi, pengujian dan proteksi radiasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

aksud penyusunan Lakip BPFK Makassar Tahun 2017 adalah

sebagai penjabaran dari visi dan misi BPFK Makassar yang

terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Lakip BPFK Makassar Tahun 2017 adalah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi BPFK Makassar dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara priodik.

Laporan memuat pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercantum dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar.

Selain tersebut di atas, penyusunan Laporan Akuntabilitas ini juga disusun berdasarkan

Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar tahun 2017 yang telah

ditetapkan, Penetapan kinerja tersebut didalam tahun berjalan mengalami

perubahan dengan adanya revisi DIPA.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

erdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Tugas pokok Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar adalah melaksanakan pengamanan fasilitas

kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi

dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok BPFK menyelenggarakan fungsi:

a. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

b. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan.

c. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi.

d. Pelayanan monitoring dosis radiasi perorangan.

MM

BB


e. Pengukuran luaran radiasi terapi.

f. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan.

g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi,

sarana dan prasarana kesehatan.

h. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan.

i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang penagamanan fasilitas kesehatan

j. Pelaksanaan ketatausahaan

D. ORGANISASI DAN TATALAKSANA

usunan organisasai Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 adalah sebagai berikut:

a. Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

b. Seksi Pelayanan Teknis

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi

perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengujian

dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan

radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi

terapi serta jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

c. Seksi Tata Operasional.

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan,

pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan dan

monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana

kesehatan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

d. Kepala Instalasi

Kepala Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada

penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi.

SS


e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Selain dari Subbag, Seksi, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional tersebut di atas

terdapat juga Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) di Papua

yang melayani wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat

Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Departemen Kesehatan Nomor:

OT.01.01.XII.500.2007 tentang Penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan. UPFPFK Papua mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan

pada peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan

pemerintah dan swasta di kedua wilayah propinsi tersebut. BPFK Makassar ditunjuk selaku

pemangku UPF-PFK Papua, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar sebagai Unit

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang

bertugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan

peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan

pemerintah maupun swasta.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Uraian Jan-17

Tambah Kurang Des-17

A. Menurut Jabatan BPFK Makassar

1. Struktural 4 0 0 4

a. Eselon III 1 0 0 1

b. Eselon IV 3 0 0 3

2. Fungsional 56 0 0 56

a. Fungsional Teknis 28 0 0 28

b. Fungsional Umum 28 0 0 28

3. Honorer 23 0 0 23

a. Honor Non PNS 0 0 0 0

b. Penyuluh Non PNS 8 0 0 8

c. Peramu 3 0 0 3

d. Satpam 6 0 0 6

e. Pengemudi 2 0 0 2

f. Cleaning 4 0 0 4

Jumlah 83 0 0 83

UPF-PFK Jayapura

1. Struktural 0 0 0 0


Uraian Jan-17


a. Eselon III 0 0 0 0

b. Eselon IV 0 0 0 0

2. Fungsional 10 0 0 10

a. Fungsional Teknis 0 0 0 0

b. Fungsional Umum 10 0 0 10

3. Honorer 3 0 0 3

a. Tenaga Bantu 1 0 0 1

b. Satpam 1 0 0 1

c. Cleaning 1 0 0 1

Jumlah 13 0 0 13

TOTAL JUMLAH 96 0 0 96

B. Menurut Golongan BPFK Makassar

Gol IV 1 0 0 1

Gol III 46 0 0 46

Gol II 13 0 0 13

Jumlah 60 0 0 60

UPF-PFK Jayapura

Gol IV 0 0 0 0

Gol III 2 0 0 2

Gol II 8 0 0 8

Jumlah 10 0 0 10


C. Menurut Pendidikan

BPFK Makassar

1. PNS 60 0 0 60

a. S2 5 0 0 5

b. S1 39 0 0 39

c. D.IV 3 0 0 3

d. D.III 12 0 0 12

e. SMA 1 0 0 1

2. Honorer 23 0 0 23

a. S1 5 0 0 5

b. D.III 3 0 0 3

c. SMA 13 0 0 13

d. SMP 2 0 0 2

Jumlah 83 0 0 83

UPF-PFK Jayapura

1. PNS 10 4 0 10

a. S1 2 1 0 2

b. D.III 8 3 0 8

2. Honorer 3 0 1 3

a. S1 0 0 1 0

b. D.III 1 0 0 1

c. SMA 2 0 0 2


Uraian Jan-17


d. SMP 0 0 0 0

Jumlah 13 4 1 13


2. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2017 BPFK Makassar memperoleh

sumber daya anggaran sebesar Rp.18.116.382.000,- yang bersumber dari

Rupiah Murni dan PNBP. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp.

Rp15.541.182.000,- bersumber dari Rupiah Murni dan sisanya sebesar Rp.

Rp2.575.200.000,- bersumber dari PNBP. Adapun target Penerimaan PNBP untuk tahun

2017 adalah sebesar Rp3.000.000.000,-..

No Uraian Anggaran

1 Pendapatan Negara dan Hibah 3.000.000.000

- Penerimaan Negara Bukan Pajak 3.000.000.000

2 Realisasi Belanja Negara 18.116.382.000

- Belanja Rupiah Murni 15.541.182.000

- Belanja PNBP 2.575.200.000

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari segi sumber daya sarana dan prasarana, Posisi Neraca Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar pada periode per 31

Desember 2017 terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Adapun Komposisi

Neraca per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian 1 Januari 2017 31 Desember

2017

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Penerima 88.830.000 13.730.000

Piutang PNBP 523.570.000 296.965.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

-2.617.850 -1.484.825

Persediaan 48.488.200 52.442.819

Jumlah Aset Lancar 658.270.350 361.652.994

ASET TETAP

Tanah 2.592.000.000 2.592.000.000

Peralatan dan Mesin 34.899.181.717 38.847.001.428

Gedung dan Bangunan 8.550.604.200 7.678.778.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan 305.701.250 305.701.250

Aset Tetap Lainnya 10.691.120 6.141.121


Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -21.109.138.749 -23.060.496.674

Jumlah Aset Tetap 25.249.039.538 26.369.125.125

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 95.055.000 190.535.000

Aset Lain-lain 0 300.569.354

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

-41.305.000 -334.979.186

Jumlah Aset Lainnya 53.750.000 156.125.168

JUMLAH ASET 25.961.059.888 26.886.903.287

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Kepada Pihak Ketiga 4.913.100 2.750.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 4.913.100 2.750.000

JUMLAH KEWAJIBAN 4.913.100 2.750.000

EKUITAS

Ekuitas 25.956.146.788 37.117.287.196

JUMLAH EKUITAS 25.956.146.788 37.117.287.196

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 25.961.059.888 37.117.287.196

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 26.886.903.287,- terdiri dari Aset

Lancar sebesar Rp. 361.652.994,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 26.369.125.125,- serta Aset

Lainnya sebesar Rp. 156.125.168,-. Adapun Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017

sebesar Rp. 2.750.000,- yang merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana

per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 37.117.287.196,-

LAPORAN BMN TAHUN 2017

A. BMN INTRAKOMPTABEL Posisi Awal (01 Januari 2017) Rp. 46.358.178.287

Penambahan Rp. 15.637.519.287

Pengurangan Rp. 1.915.507.126

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 60.080.191.152

B. BMN EKSTRAKOMPTABEL Posisi Awal (01 Januari 2017) Rp. 39.304.929

Penambahan Rp. 13.409.238

Pengurangan Rp. 13.409.238

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 39.304.929

C. BMN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA Posisi Awal (01 Januari 2017) Rp. 46.358.178.287

Penambahan Rp. 15.637.519.287

Pengurangan Rp. 1.915.507.126

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 60.080.191.152

D. BMN ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (01 Januari 2017) Rp. 95.055.000



Pengurangan Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 190.535.000

E. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (01 Januari 2017) Rp. -


Pengurangan Rp. 92.637.500

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. -

Untuk Laporan BMN Intrakompatibel dalam tahun 2017 terdapat penambahan sebesar

Rp. 15.637.519.287 yang diantaranya terdapat penambahan nilai yang merupakan hasil

dari Revaluasi Aset 5 Tahunan dimana terdapat penambahan nilai aset untuk tanah

sebesar Rp. 10.156.766.146,-. Di samping itu juga terdapat Koreksi Transaksi Barang

Berlebih sebesar Rp. 99.016.000,-.

F. HAMBATAN DAN KENDALA

1. Luas wilayah BPFK Makassar yang terdiri dari pulau-pulau (Propinsi Sulsel,

Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulut,

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara,

Papua dan Papua Barat) sehingga

kunjungan dan jangkauan pelayanan

sangatlah terkendala oleh

ketersediaan transportasi kepulauan

atau tdk tersedianya jalur transportasi dari Makassar ke lokasi fasyankes.

2. Untuk memenuhi semakin meningkatnya permintaan layanan terhadap

pelanggan dari fasyankes yang berada dalam wilayah cakupan BPFK Makassar maka

diperlukan adanya strategi pelayanan yang lebih baik, untuk itu demi efisiensi dan

efektifitas pelayanan kami mengusulkan agar pengfungsian UPF PFK Papua dapat

segera direalisasikan dan jika memungkinkan juga dapat menambah UPF PFK di

Ambon untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada BPFK Makassar. Dimana jika dilihat

dari Peta Jabatan BPFK Makassar yang ada sekarang saja masih membutuhkan

minimal 10 orang tenaga teknis. Sementara perkembangan permintaan layanan yang

semakin meningkat belum dibarengi dengan penambahan SDM teknis dan

administrasi.

4. Masih terbatasnya kemampuan alat kalibrasi/pengujian yang dimiliki BPFK

Makassar untuk memenuhi kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sampai saat ini

Ket. Gambar: Wilayah Kerja BPFK Makassar


BPFK Makassar masih memiliki kemampuan 91 jenis alat dari 125 alat yang wajib

dikalibrasi sesuai permenkes 363/MENKES/PER/IV/1998.

5. Masih terbatasnya kompetensi SDM di BPFK Makassar sehingga perlu adanya

Peningkatan SDM secara berkesinambungan mengingat perkembangan teknologi

alat kesehatan sangatlah pesat saat ini yang perlu terus diimbangi.

6. Terbatasnya referensi pendukung dalam rangka meingkatkan jenis kemampuan

terutama dalam hal metode dan alat ukur standar yang dibutuhkan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

istematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

ˉ Kata Pengantar

ˉ Ikhtisar Eksekutif

ˉ Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, terutama dalam sapek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan Capaian Kinerja Organisasi dengan menyajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organasasi dengan melihat

perbandingan antara target dan realisasi, kinerja tahun sebelumnya, target jangka

menengah, standar nasional, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan. Juga menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam

kurun waktu tahun 2017.

BAB IV Penutup

Menguraikan Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2. Pernyataan Penetapan Kinerja

3. Form Penetapan Kinerja

SS


PEERREENNCCAANNAAAANN KIINNEERRJJAA

A. RENCANA KERJA TAHUNAN

erencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, dalam Rencana

Strategis Bina Penunjang Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan BUK Kementerian

Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2015 – 2019 untuk mencapai sasaran organisasi.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran

program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagai berikut.

SASARAN, INDIKATOR, OUPUT, dan TARGET BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 – 2019

NO PERSPEKTIF SASARAN

STRATEGIS KPI

SATUAN

BASE LINE

2015 2016 2017 2018 2019

1 Perspektif Financial

Terwujudnya Efisiensi

Peningkatan PNBP Miliar

Rupiah 2,1 2 2,5 3 3,5 4

2 Perspektif Stakeholder

Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Persentase

80 83 85 87 90 92

3 Perspektif Proses Bisnis Internal

Terwujudnya Pelayanan Prima

Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal

Persentase

75 80 85 90 95 100

Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal

Persentase

69 72 75 77 80 85

Komplain yang ditindaklanjuti

Persentase

100 100 100 100 100 100

Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan

Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes

Jenis Pelayan

an 58 60 63 65 67 70

Jumlah Fasyankes yang dilayani

Jml Fasyank

es 240 300 350 400 450 500

Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi

Jml Alat 8550 9000 9250 9500 9750 10000

Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya

Jml Petugas

581 600 650 700 750 800

Terwujudnya Standardisasi Laboratorium

Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025

Jml Ruang

Lingkup 11 14 15 16 18 20

Jenis Akreditasi KAN Jenis

Akreditasi

2 2 2 2 2 2

Temuan yang ditindaklanjuti

Persentase

100 100 100 100 100 100

Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan

Terlaksananya MOU dengan Fasyankes

Jml MOU

3 5 7 10 12 15

PP

BAB -Ii-



STRATEGIS KPI

SATUAN

BASE LINE

2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan

Tingkat Kelaikan Alkes Persent

ase 97 97 97 98 98 98

4

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Terwujudnya Budaya Kerja

Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai

Persentase

83 84 85 86 87 88

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

Kompetensi Staff Persent

ase 50 51 52 53 54 55

Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras

Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal

Persentase

15 20 25 30 35 40

Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar

Persentase

70 75 78 80 83 85

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar

Persentase

58 60 63 65 67 70

Terwujudnya Sistem IT

Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT

Persentase

5 20 40 60 80 100

1. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

i) Tujuan Umum

a. Terlaksananya kebijakan dan manajemen pengelolaan sarana, prasarana dan

peralatan kesehatan guna mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan

secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mendukung peningkatan

mutu pelayanan kesehatan..

b. Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana, prasarana dan

peralatan kesehatan yang sesuai standar.

ii) Tujuan Khusus

a. Terlaksananya kebijakan, standar, pedoman, norma, kriteria di bidang sarana,

prasarana dan peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi.

b. Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang sarana,

prasarana dan peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi.

c. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten di bidang sarana, prasarana dan

peralatan kesehatan.

d. Meningkatnya cakupan pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi

e. Terselenggaranya keamanan dan keselamatan kerja bagi petugas pada sarana

pelayanan.


b. Sasaran

Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana, prasarana dan

peralatan kesehatan yang sesuai standar, aman dan bermutu, melalui Kalibrasi,

Pengujian, Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi.

Tujuan dan sasaran dari Misi BPFK Makassar merupakan salah satu rangkaian

dalam proses tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang aman dan bermutu

sesuai standar, dengan fokus utama berupa tindakan kalibrasi/pengujian dan

pengembangan kompetensi SDM, penyiapan sarana laboratorium yang terakreditasi oleh

KAN serta pengembangan organisasi BPFK Makassar melalui penetapan UPFPFK Papua

menjadi satker untuk wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tentunya akan dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal organisasi. BPFK sebagai UPT Kemenkes selaku Laboratorium

Kalibrasi, Pengujian dan Proteksi Radiasi pada sarana pelayanan dalam keberhasilannya

sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan bidang

kesehatan baik yang ada dilingkungan pemerintah maupun diluar pemerintah.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran :

a. Partisipasi: Partisipasi para pengelola sarana pelayanan kesehatan dalam rangka

Kalibrasi, Pengujian serta Proteksi Radiasi sarana, prasarana dan alat kesehatan

secara berkala sesuai amanat Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit sangat

diperlukan.

b. Sumber Daya Manusia: Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPFK Makassar

haruslah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

pengetahuan serta jumlah SDM yang memadai, sehingga kualitas alat kesehatan

yang bermutu dan aman dapat tersedia.

c. Dana: BPFK Makassar dalam melakukan kegiatan kalibrasi, pengujian dan proteksi

radiasi pada sarana pelayanan yang ada di wilayah Indonesia Bagian Timur (10

Propinsi) memerlukan biaya cukup besar mengingat geografi wilayah kerja BPFK

Makassar terdiri dari Pulau-pulau.

d. Kemampuan Kalibrasi BPFK Makassar: dalam melakukan kalibrasi dan pengujian

sarana, prasarana dan alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan diperlukan

alat kalibrasi yang lengkap untuk memenuhi permintaan kalibrasi dan pengujian

dari sarana pelayanan kesehatan yang semakin banyak jumlah dan jenisnya.

e. Akreditasi Laboratorium: untuk mengantisipasi persaingan global dan

memberikan tingkat kepercayaan dan menjamin mutu pelayanan Kalibrasi dan

Pengujian kepada sarana pelayanan maka BPFK Makassar akan selalu berupaya


meningkatkan laboratorium agar dapat terakareditasi oleh lembaga akreditasi atau

KAN.

B. PENETAPAN KINERJA

a. Perjanjian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya Efisiensi 1 Peningkatan PNBP 3 Miliar

2 Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 87%

3 Terwujudnya Pelayanan Prima

3 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal

90%

4 Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal 77%

5 Komplain yang ditindaklanjuti 100%

4 Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan

6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes

65%

7 Jumlah Fasyankes yang dilayani 400 Faskes

8 Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi

9500 Alat

9 Tingkat Kelaikan Alkes 100%

10 Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya

700 Personil

5 Terwujudnya Standardisasi Laboratorium

11 Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025

16 Jenis

12 Jenis Akreditasi KAN 2 Jenis

13 Temuan yang ditindaklanjuti 10 MOU

6 Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan

14 Terlaksananya MOU dengan Fasyankes 98%

7 Terwujudnya Budaya Kerja

15 Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai

86%

8 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

16 Kompetensi Staff 53%

9 Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras

17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal

30%

18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar 80%

19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar

65%

10 Terwujudnya Sistem IT 20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT 60%

b. Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

a. Pelaksanaan kebijakan dan manajemen pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan

kesehatan radiasi dan non radiasi diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan

penggunaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi pada

sarana pelayanan sesuai standar mutu dan keamanan serta keselamatan kerja bagi

masyarakat dan petugas, oleh karena itu BPFK Makassar akan lebih meningkatkan


kerjasama lintas sektor maupun program melalui kegiatan sosialisasi/

seminar/desiminasi, membangun jejaring dan kemitraan dalam pelayanan pengujian,

kalibrasi dan proteksi radiasi khususnya dengan pihak Pemprov dan Dinkes Propinsi

serta Dinkes Kab/Kota dalam wilayah kerja BPFK Makassar serta seluruh stake

holder yang bertujuan agar pelaksanaan kalibrasi pada sarana pelayanan

(RSUP/RSUD, RB, RSB. LABORATORIUM, KLINIK, BALAI, dan PUSKESMAS/PUSTU)

milik pemerintah dan swasta dapat lebih ditingkatkan, selain itu BPFK Makassar akan

meningkatkan kerja sama dengan Dinkes Propinsi Papua serta Pihak Pemprov Papua

dalam rangka pengembangan UPFPFK Papua agar dapat menjadi satuan kerja Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Papua untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

b. Untuk menjamin ketersediaan layanan Kalibrasi dan Pengujian yang bermutu baik

berupa layanan teknis Kalibrasi dan Pengujian maka BPFK Makassar senantiasa

melakukan peningkatan Laboratorium yang dimiliki melalui standar-standar nasional

maupun internasional dengan memperoleh Akreditasi KAN-ISO 17025, sedangkan

untuk layanan Administrasi BPFK memperoleh Akreditasi dari Badan Akreditasi TUV-

ISO-9001:2008.

c. Melakukan Interkomparasi antar Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian milik

Pemerintah dan Swasta yang telah diakui baik secara nasional dan internasional.

d. Untuk menjaga mutu layanan serta mengantisipasi perkembangan teknologi

khususnya dalam bidang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan BPFK Makassar juga

terus berupa meningkatkan kapasitas personil dengan mengikuti sejumlah pelatihan-

pelatihan teknis yang terkait dan mendukung pelaksanaan tugas masing-masing

personil.

e. Untuk menjamin kepuasan pelanggan terhadap pelayanan BPFK Makassar,

manajemen BPFK Makassar secara berkesinambungan juga terus melakukan evaluasi

berupa survey kepuasan pelanggan serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi

secara internal dalam bentuk audit internal, kaji ulang manajemen, serta kaji ulang

dokumen mutu.

2. Program

Pembinaan Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen

Pelayanan Kesehatan.


2.1. Rencana Kegiatan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN


Layanan Operasional Balai Kesehatan

Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional Balai Kesehatan

Pertemuan dan Pembahasan PNBP

Rapat-Rapat dalam Kota

Konsultasi pada Instansi Teknis Terkait Lainnya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Mengantar SPM, Setoran SSP dan SSBP

Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan


Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan

Penagihan Piutang PNBP

Perjalanan Dinas dalam rangka Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Workshop dan Konsultasi Unit Pengendalian Gratifikasi

Konsultasi dan Koordinasi UPF PFK Papua ke BPFK Makassar

Penagihan Piutang PNBP

Sosialisasi UPG

Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Langganan Daya dan Jasa

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Milik Negara, dan Sistem Akuntansi Instansi

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Internal (Overhead)

Perencanaan dan Anggaran Internal

Penyusunan Kertas Kerja dan Review Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL)

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN




Monitoring, Evaluasi dan Bimtek Pengendalian Mutu Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi

Pertemuan Teknis Petugas Radiologi Rumah Sakit



Monev Internal Temu Pelanggan BPFK Makassar

Layanan Internal Organisasi

Peningkatan Kapabilitas Tenaga BPFK Makassar


Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Biaya Jasa Pengiriman

Rapat/Pertemuan Program/Rencana Kerja/Teknis




Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan

Sosialisasi TUPOKSI BPFK

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan UPF PFK Papua ke Pusat

Operasional Pelaksanaan Kantor UPF PFK Papua

Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi pada Propinsi Papua dan Papua Barat



Monev Internal

Interkomparasi Laboratorium PDP dan KAUR

Uji Profesiensi Laboratorium Penguji

Penyusunan Dokumen Mutu ISO 9001:2015

Kaji Ulang Manajemen

Interkomparasi Laboratorium Suhu, Tekanan, Gaya Massa, Volume, Kelistrikan, Pruk, dan Optik Akuistik

Bench Marking

Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat Kesehatan

Pengadaan Peralatan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Non e-Catalog Pengadaan Peralatan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi e-Catalog






Pertemuan Teknis dan Peningkatan Kapabilitas Petugas IPRS

Koordinasi Lintas Sektor

Pengembangan UPF dan Instalasi/Unit Penguji Alat Kesehatan pada RS


Jejaring dan Kemitraan dalam Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Jejaring dan Kemitraan dalam Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi pada Propinsi Papua dan Papua Barat




Pelayanan Monitoring Dosis Perorangan


Monev Internal Pembinaan pada UPF PFK Papua



Monitoring Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan




Honorarium Pegawai Non PNS



Pengadaan Pakaian Seragam Pegawai

SIMKA dan Kegiatan Kepegawaian Lainnya

Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan UPF PFK Papua

Biaya Konsumsi Rapat


Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan

Pengadaan Pakaian Dinas

Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh




Sertifikasi Tenaga Ahli


Layanan Internal Organisasi

Pelatihan Suhu, Tekanan, Gaya Massa, Volume, Kelistrikan, dan Optik

Pelatihan Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Pelatihan dan Penyegaran PPR Medik

Pelatihan Customer Service Excellence

OJT Pengecekan Antara

Pelatihan Effective Customer Relationship Manajement (CRM) Pelatihan Kaji Ulang Manajemen dan Pengendalian Sistem Laboratorium

Peningkatan SDM UPF PFK Papua

Peningkatan Kapabilitas Petugas IT

Peningkatan SDM Pengelola Keuangan

Pelatihan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X

Peningkatan Kapabilitas SDM Lainnya

Pelatihan Uji Profisiensi Lab. (SNI-ISO/IEC 17043-2010)


Monev Internal Training Awareness and Documentation dan Internal Audit ISO 9001:2015



Peningkatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa


Layanan Operasional Balai Operasional dan Pemeliharaan Peralatan



Kesehatan Pemeliharaan Balai Kesehatan


Pemeliharaan Gedung, Sarana Prasarana, dan Kendaraan Bermotor

Gedung Layanan Pembangunan Gedung dan Bangunan

Pekerjaan Interior Ruangan Aula

Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Sistem Informasi Teknologi

2.2. Indikator Kegiatan

a. Peningkatan PNBP

b. Tingkat Kepuasan Pelanggan

c. Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal

d. Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal

e. Komplain yang ditindaklanjuti

f. Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes

g. Jumlah Fasyankes yang dilayani

h. Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi

i. Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya

j. Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025

k. Jenis Akreditasi KAN

l. Temuan yang ditindaklanjuti

m. Terlaksananya MOU dengan Fasyankes

n. Tingkat Kelaikan Alkes

o. Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai

p. Kompetensi Staff

q. Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal

r. Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar

s. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar

t. Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT


AKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KIINNEERRJJAA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPFK Makassar.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut merupakan

kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan BPFK Makassar telah menggunakan indikator

kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan

indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-

masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja

kegiatan. Secara umum pencapaian kinerja BPFK Makassar dapat dilihat pada tabel

perbandingan target dan realisasi sesuai Penetapan Kinerja BPFK Makassar Tahun 2017 di

bawah ini:

NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI Target 2017

Realisasi 2017


Terwujudnya Efisiensi Peningkatan PNBP 3 M 4,3M



Tingkat Kepuasan Pelanggan 87% 100%




90% 89%

Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal 77% 79,96%

Komplain yang ditindaklanjuti 100% 100%



65% 60,82%

Jumlah Fasyankes yang dilayani 400

Faskes 419

Faskes

Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi 9500 Alat 16541

Alat


700 Personil

1092 Personil



16 Jenis 18 Jenis

Jenis Akreditasi KAN 2 Jenis 2 Jenis

Temuan yang ditindaklanjuti 100% 100%

BAB -Iii-


NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI Target 2017

Realisasi 2017


Terlaksananya MOU dengan Fasyankes 10 MOU 12 MOU


Tingkat Kelaikan Alkes 98% 98,6%

4




86% 87,49%


Kompetensi Staff 53% 138%



30% 20%

Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar 80% 86%


65% 65%


Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT 60% 60%

Dari tabel di atas dapat terlihat pencapaian-pencapaian BPFK Makassar dalam tahun 2017

dimana hampir seluruh target kinerja dapat tercapai bahkan terlampaui melebihi target yang

telah ditetapkan.

Jika dibandingkan realisasi tahun 2016 dengan periode tahun 2017 secara umum juga

mengalami peningkatan, secara keseluruhan terget kinerja dapat dicapai bahkan melampaui

dari terget dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 TAHUN 2016

TARGET REALISA

SI TARGET

REALISASI

1 Terwujudnya Efisiensi 1 Peningkatan PNBP 3 M 4,3M 2,5 M 3,7M

2 Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 87% 100% 85% 98%

3 Terwujudnya Pelayanan Prima

3 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal

90% 89% 85% 100%

4 Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal

77% 79,96% 75% 59,17%

5 Komplain yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

4 Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan

6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes

65% 60,82% 63 % 62%

7 Jumlah Fasyankes yang dilayani

400 Faskes

419 Faskes

350 Faskes

408 Faskes

8 Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi

9500 Alat

16541 Alat

9250 Alat 15792

Alat

9 Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya

700 Personil

1092 Personil

650 Personil

1000 Personil

5 Terwujudnya Standardisasi Laboratorium

10 Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025

16 Jenis 18 Jenis 15 Jenis 15 Jenis

11 Jenis Akreditasi KAN 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis

12 Temuan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100%

6 Terwujudnya Jejaring dan 13 Terlaksananya MOU dengan 10 MOU 12 MOU 7 MOU 6 MOU


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 TAHUN 2016

TARGET REALISA

SI TARGET

REALISASI

Kemitraan Fasyankes

7 Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan

14 Tingkat Kelaikan Alkes 98% 98,6% 97% 98%

8 Terwujudnya Budaya Kerja

15 Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai

86% 87,49% 85% 87,29%

9 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

16 Kompetensi Staff 53% 138% 52% 88,33%

10 Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras

17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal

30% 20% 25% 34,84%

18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar

80% 86% 78% 86%

19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar

65% 65% 63% 63%

11 Terwujudnya Sistem IT 20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT

60% 60% 40% 40%

Dari Aspek Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi/Uji Kesesuaian Alat

Kesehatan juga pencapaiannya melebihi seluruh target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 BPFK

Makassar telah melayani 419 fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Pengujian,

Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi/Uji Kesesuaian Alat Kesehatan. Angka ini melebihi target yaitu

sebanyak 400 fasilitas pelayanan kesehatan, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebanyak 408 fasyankes, jumlah ini mengalami sedikit peningkatan yaitu sebanyak 11

fasyankes. Adapun grafik realisasi cakupan pelayanan fasyankes tahun 2013 – 2017 dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik Cakupan Fasilitas Palayanan Kesehatan tahun 2013 - 2017


Tabel Realisasi Cakupan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 – 2017

NO PROPINSI 2013 2014 2015 2016 2017

1 SULAWESI SELATAN 166 127 190 193 225

2 SULAWESI BARAT 6 24 5 6 10

3 SULAWESI TENGGARA 9 9 8 9 31

4 SULAWESI TENGAH 97 113 101 91 19

5 SULAWESI UTARA 13 12 13 10 19

6 GORONTALO 51 34 26 28 32

7 MALUKU 9 8 4 12 11

8 MALUKU UTARA 6 7 9 17 4

9 PAPUA 20 10 15 16 37

10 PAPUA BARAT 17 7 8 10 9

11 LUAR WILAYAH KERJA 10 5 24 14 22

JUMLAH 404 356 403 408 419

Tabel Cakupan Fasilitas Palayanan Kesehatan tahun 2013 – 2017 berdasarkan wilayah

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

dilayani dalam rangka pengujian dan kalibrasi alat kesehatan mengalami peningkatan dari 408

Faskes pada tahun 2016 menjadi 419 Faskes pada tahun 2017. Adapun realisasi cakupan

fasyankes seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 juga masih tetap didominasi oleh

fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah propinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak

225 Fasyankes atau 54%. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang secara

keseluruhan hanya 49% dari total faskes yang dilayani. Hal ini tentunya tidak lepas dari

kemudahan akses dan jarak jangkauan dari BPFK Makassar serta besarnya populasi fasyankes

yang terdapat di wilayah ini jika dibandingkan dengan wilayah propinsi lainnya.

Sementara untuk Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara merupakan

wilayah dengan cakupan yang cukup minim. Hal ini menegaskan perlunya dukungan dalam

rangka penguatan UPF Papua agar dapat lebih meningkatkan pelayanannya, terutama dalam hal

kelembagaan UPF Papua agar didorong untuk menjadi satker sendiri.

Sementara untuk alat kesehatan yang dikalibrasi/diuji dalam kurun waktu tahun 2017

adalah sebanyak 16.541 alat. Angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 9500

alat atau 174% dari target, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami

peningkatan sebanyak 749 alat dari hanya 15.792 pada tahun 2016 atau meningkat sebanyak

4,74%. Adapun grafik realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan periode tahun 2013 –

2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Grafik Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alt Kesehatan tahun 2013 - 2017

Adapun realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan berdasarkan wilayah propinsi

dalam kurun waktu 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO PROPINSI 2013 2014 2015 2016 2017

1 SULAWESI SELATAN 5219 5690 6882 7443 8476

2 SULAWESI BARAT 401 626 607 890 765

3 SULAWESI TENGGARA 197 332 86 258 500

4 SULAWESI TENGAH 1530 1439 1505 1745 773

5 SULAWESI UTARA 491 984 1076 1355 1860

6 GORONTALO 508 558 642 891 407

7 MALUKU 405 473 374 555 827

8 MALUKU UTARA 175 242 170 631 255

9 PAPUA 475 445 607 696 1538

10 PAPUA BARAT 339 578 508 1117 436

11 LUAR WILAYAH KERJA 32 51 285 211 704

JUMLAH 9772 11418 12742 15792 16541

Tabel Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan tahun 2013 – 2017 berdasarkan wilayah

Dari tabel Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan di atas terlihat tren

peningkatan realiasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dari tahun ke tahun. Berbanding

lurus dengan realisasi cakupan pelayanan kesehatan, untuk realisasi Pengujian dan Kalibrasi

Alat Kesehatan juga jika kita melihat jumlah realisasi berdasarkan wilayah maka Sulawesi

Selatan menjadi kontributor terbesar terhadap realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.


Dari total 16.541 alat kesehatan yang dikalibrasi dalam kurun waktu tahun 2017, sebanyak

8476 atau sekitar 46% adalah alat kesehatan yang berada di wilayah propinsi Sulsel. Sementara

untuk Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara merupakan wilayah dengan

cakupan yang cukup minim. Dan kondisi ini kembali menegaskan perlunya dukungan dalam

rangka penguatan UPF Papua agar dapat lebih meningkatkan pelayanannya, terutama dalam hal

kelembagaan UPF Papua agar didorong untuk menjadi satker sendiri.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari Aspek keuangan, realisasi pengelolaan anggaran tercapai sebesar

87,98% atau sebesar Rp.15.938.890.327,- dari Alokasi Anggaran sebesar

Rp.18.116.382.000,-. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 sebesar

Rp. 18.267.576.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 151.194.000,- atau sebesar 0,83%, hal

ini disebabkan adanya penurunan untuk semua pagu belanja Gaji pegawai, belanja barang, dan

belanja modal. Gambaran realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

No. URAIAN TAHUN 2017

% Realisasi TA

2016 Anggaran Realisasi

1 PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak

3.000.000.000 4.302.478.138 143 3.439.090.913

JUMLAH PENDAPATAN 3.000.000.000 4.302.478.138 143 3.439.090.913

2 BELANJA

Belanja Pegawai 4.667.401.000 4.567.092.593 97,85 3.518.543.612

Belanja Barang 8.544.731.000 6.513.532.169 76,23 5.316.771.019

Belanja Modal 4.904.250.000 4.858.265.565 99,06 6.575.306.000

JUMLAH BELANJA 18.116.382.000 15.938.890.327 87,98 15.938.890.327

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi realisasi jenis belanja terbaik dalam hal

persentase realisasi adalah pada belanja Modal dimana dari alokasi anggaran sebesar Rp.

4.904.250.000,- pada tahun 2017, terealisasi sebesar 99,06% dari anggaran atau sebesar Rp.

4.858.265.565,-. Sementara yang terendah penyerapannya dari segi jenis belanja adalah Belanja

Barang dengan realisasi sebesar 76,78% atau sebesar Rp. 6.513.532.169,- dari Alokasi anggaran

sebesar Rp. 8.544.731.000,-

Sementara itu dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi pencapaian

Pendapatan PNBP Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.302.478.138,- atau sebesar 143% dari

target Penerimaan sebesar Rp.3.000.000.000,-. Perolehan ini meningkat sebesar 24,79% jika

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.439.090.913, hal ini

disebabkan semakin meningkatnya jumlah permintaan dan pelayanan kalibrasi/pengujian


terhadap Sarana Pelayanan KesehatanAdapun grafik realisasi PNBP dari tahun 2013 – 2017

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik realisasi PNBP dari tahun 2013 – 2017 (Dalam Juta Rupiah)

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja, program kebijakan

dan rencana kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar serta faktor-faktor yang

menjadi kendala dalam pencapaian output-output kegiatan dapat dilihat pada laporan e-monev

seperti yang terlampir dalam laporan ini.


PEENNUUTTUUPP

aporan akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar

merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas

pokok dan fungsi, maupun pengelolaan sumber daya yang ada dan dalam wewenangnya.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 18.116.382.000,-.

Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.

Rp.15.938.890.327,- atau sebesar 87,98%.

Sementara dari segi pelayanan untuk tahun 2017 untuk semua indikator dapat terealisasi

melampaui target yang telah ditetapkan, dimana BPFK Makassar telah melayani 419 fasyankes

yang melakukan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dengan realisasi sebanyak 16.541 alat

kesehatan. Dalam kurun waktu 2017 juga BPFK Makassar telah melayani 1092 personil dari IRM

yang melakukan pemantauan dosis perorangan yang berasal dari 190 IRM (Instalasi

Radiognostik Medik). Keseluruhan indikator tersebut juga mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar sebagai unit pelaksana teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dengan berbagai

upaya telah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya,

namun demikian masih adanya kendala dengan adanya kegiatan belum terealisasi 100%.

Kendala dan kekurangan tersebut akan diperbaiki pada tahun berikutnya dengan terus

melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian serta kendala-kendalanya demi peningkatan

kinerja satker di masa mendatang.

LL

BAB -Iv-

Lampiran-lampiran

LLaa mm pp ii rr aa nn -- LLaa mm pp ii rr aa nn

Lampiran-lampiran

Lampiran: Perjanjian Kinerja 2017

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran

Lampiran: Rencana Kerja Tahun 2017

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran

Lampiran: Rencana Strategis


STRATEGIS KPI SATUAN

BASE LINE

2015 2016 2017 2018 2019



Peningkatan PNBP Miliar

Rupiah 2,1M 2M 2,5M 3M 3,5M 4M



Tingkat Kepuasan Pelanggan

Persentase 80 83 85 87 90 92




Persentase 75 80 85 90 95 100

Penerbitan Sertifikat/ LHU sesuai jadwal

Persentase 69 72 75 77 80 85

Komplain yang ditindaklanjuti

Persentase 100 100 100 100 100 100



Jenis Pelayanan

58 60 63 65 67 70

Jumlah Fasyankes yang dilayani

Jml Fasyankes

240 300 350 400 450 500

Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi

Jml Alat 8550 9000 9250 9500 9750 10000


Jml Petugas 581 600 650 700 750 800



Jml Ruang Lingkup

11 14 15 16 18 20

Jenis Akreditasi KAN Jenis

Akreditasi 2 2 2 2 2 2

Temuan yang ditindaklanjuti

Persentase 100 100 100 100 100 100


Terlaksananya MOU dengan Fasyankes

Jml MOU 3 5 7 10 12 15


Tingkat Kelaikan Alkes Persentase 97 97 97 98 98 98

4




Persentase 83 84 85 86 87 88


Kompetensi Staff Persentase 50 51 52 53 54 55



Persentase 15 20 25 30 35 40

Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar

Persentase 70 75 78 80 83 85


Persentase 58 60 63 65 67 70


Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT

Persentase 5 20 40 60 80 100

Lampiran-lampiran

Lampiran: Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran

BBPPFFKKmmaakkaassssaarr

CAPTURED

Kegiatan Kalibrasi Alkes pd salah satu RS

Kegiatan Pengujian Sarana dan Prasarana RS

Kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan di salah satu RS

Uji Kesesuaian Pesawat Sinar- X

Lampiran-lampiran

BBPPFFKKmmaakkaassssaarr

CAPTURED

Kaji Ulang Manajemen 2017

Pertemuan Teknis Petugas Radiologi

Sosialisasi Tupoksi BPFK Makassar

Delta Audit SNI 17025

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Petugas IPSRS

Laporan akuntabilitas kinerja - BPFK Makassarbpfkmakassar.go.id/images/pdf/4_lakip.pdf · jadwal dan Terlaksananya MOU dengan Fasyankes. ... berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Documents