1 | Laporan Akhir Proyek Perubahan LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN PENGUATAN MANAJEMEN INVESTIGASI BAGI INVESTIGATOR DI KOMISI YUDISIAL RI UNTUK MENGHASILKAN HAKIM YANG BERMARTABAT, BERINTEGRITAS DAN BERETIKA DISUSUN OLEH: KOMBES. POL. EMILIA K. GINTING, SiP NDH: 26 PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLIII TAHUN 2019 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2019
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
PENGUATAN MANAJEMEN INVESTIGASI BAGI INVESTIGATOR
DI KOMISI YUDISIAL RI UNTUK MENGHASILKAN HAKIM YANG
BERMARTABAT, BERINTEGRITAS DAN BERETIKA
DISUSUN OLEH:
KOMBES. POL. EMILIA K. GINTING, SiP
NDH: 26
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLIII TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2019
2 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
proyek perubahan yang berkaitan dengan Penguatan Manajemen Investigasi Bagi
Investigator Di Komisi Yudisial RI Untuk Menghasilkan Hakim Yang Bermartabat,
Berintegritas dan Beretika sebagai tindak lanjut dalam proses Pelatihan
Kepemimpinan Nasional di Lembaga Administrasi Negara tahun 2019 merupakan
inovasi dan terobosan pada Biro Investigasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia.
Gagasan proyek perubahan ini merupakan terobosan kreatif untuk dapat
menghasilan laporan hasil investigasi yang lebih baik terhadap laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maupun penelusuran rekam
jejak hakim terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc melalui
penguatan manajemen investigasi bagi investigator di Komisi Yudisial RI untuk
menghasilkan hakim yang bermartabat, berintegritas dan beretika yang
diimplementasikan pada proses Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional
(PKN) Tingkat I. Proyek perubahan ini dijalankan sebagai langkah positif untuk
mengapresiasi adanya program dari lembaga yaitu menciptakan perdilan bersih dan
bermartabat.
Proyek perubahan ini diharapkan menjadi terobosan dan langkah maju pada
Biro Investigasi khususnya dan Komisi Yudisial pada umumnya. Semoga Tuhan
Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan bimbingan bagi kita semua untuk
memberikan karya yang terbaik bagi bangsa dan Negara.
3 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………......................................................................3
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN) ……………………………………………4
BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN ……….………………………………. 7
1.1. Latar Belakang ...…………………………………………………………….... 7
1.2. Gagasan Perubahan …………………………………………………………15
1.3. Tujuan Proyek Perubahan …………………………………………………..16
1.4. Manfaart Proyek Perubahan ………………………………………………..17
1.5. Ruang Lingkup Proyek Perubahan …………….……………………….….17
1.6. Output Kunci ……………………………………………………………….....18
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN …..……………………..……… 20
2.1. Milestones Proyek Perubahan …………………………………………….. 20
penjajakan, pembuntutan, dan penyusupan serta cover/penyamaran;
4. Investigator dalam turun kelapangan tidak membuat manajamen
investigasi seperti UUK (unsur-unsur utama keterangan), Rengas
2 Laporan Mahkamah Agung Tahun 2016.
13 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
(rencana penugasan), Bargas (penjabaran tugas) yang seharusnya
dilakukan sebelum turun kelapangan;
5. Belum meningkatnya ketrampilan investigator dalam membentuk dan
membina jaringan baik terhadap jajaran pengadilan maupun stake holder
yang terkait dalam bidang investigasi;
6. Belum meningkatnya keterampilan investigasi dalam mencari bukti
pelanggaran hakim sehingga tidak bisa sampai kepada Majelis
Kehormatan Hakim;
7. Belum adanya kebijakan dari Ketua Komisi Yudisial terkait informasi
intelijen mana saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi
intelijen tersebut diberikan;
8. Belum adanya Peraturan Komisi Yudisial yang secara khusus mengatur
tentang pelaksanaan investigasi di lapangan.
Hambatan, kendala, dan permasalahan sebagaimana di uraikan di
atas menimbulkan dampak terhadap Biro Investigasi, Komisi Yudisial bahkan
masyarakat pencari keadilan yaitu:
1. Tidak cukup kuatnya hasil investigasi yang dilakukan terhadap hakim-
hakim yang dilaporkan khususnya terkait dugaan pelanggaran perilaku
murni, sehingga laporan hasil investigasi tidak dapat dijadikan sebagai
rekomendasi/saran untuk ditindaklanjuti dengan penanganan hasil
investigasi ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
2. Tidak cukup kuatnya bukti-bukti yang diperoleh dilapangan dari hasil
investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim-hakim berdasarkan laporan
masyarakat maupun inisiatif berdasarkan informasi yang diperoleh. Hal ini
menyebabkan banyak laporan masyarakat serta informasi yang ditangani
oleh Komisi Yudisial dinyatakan ditutup dikarenakan tidak terbukti adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh hakim;
3. Masyarakat mencari keadilan akan semakin pesimis terhadap kinerja
Komisi Yudisial karena hakim yang dianggap melanggar kode etik dan
pedoman perilaku hakim (KEPPH) masih saja tetap bersidang di
pengadilan dan tidak diberikan sanksi apapun;
4. Kinerja Biro Investigasi khususnya bisa menjadi buruk dan eksistensinya
kurang dirasakan oleh Komisi Yudisial secara umum.
14 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
5. Tidak efektifnya dan efesiensinya proses investigasi dilapangan
dikarenakan belum adanya aturan yang secara jelas mengatur
mekanisme koordinasi dengan unit-unit yang ada di internal Komisi
Yudisial maupun unit-unit yang ada di luar Komisi Yudisial.
Bahkan yang paling mendasar berdampak pada budaya kerja
pelaksanaan kegiatan investigasi yang seolah-olah seperti “pemadam
kebakaran” dimana begitu ada kejadian atau peristiwa baru dilakukan
tindakan. Berdasarkan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai oleh Biro Investigasi yaitu untuk mencapai “tersedianya informasi
yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan pimpinan
Komisi Yudisial dalam pengambilan kebijakan”, maka perlu dilakukan
perubahan dengan menitik beratkan pada area manajemen investigasi yaitu
suatu cara terencana, terkoordinasi dan teruji untuk memaksimalkan suatu
efisiensi dan produktivitas dalam melaporkan serta menginvestigasikan
bermacam-macam kasus. Adapun peta kondisi saat ini, kondisi yang
diharapkan dan inovasi yang akan dilakukan sebagai berikut:
Kondisi saat ini Kondisi yang di
harapkan Inovasi
1) Kurangnya
pengetahuan
terhadap piranti lunak
sebagai panduan dan
pedoman dalam
melakukan
investigasi;
2) Belum meningkatnya
kemampuan
investigator dalam
membentuk dan
membina jaringan
baik terhadap jajaran
pengadilan maupun
stakeholder yang
1) Pengetahuan LIDIK
Investigator
meningkat
2) Ketrampilan/skill
LIDIK meningkat
3) Sikap mental kinerja
dan perilaku personil
Investigator
meningkat;
4) Produk hasil
investigasi meningkat;
5) Jaringan Investigasi
bertambah banyak
1) Melakukan pelatihan
investigasi dengan
menggunakan
sasaran nyata
(pelatihan dengan
BIN);
2) Proses MOU dan PKS
dengan DUKCAPIL;
3) Menjadi KATIM harus
melalui Tes Uji
Kompetensi
Operasional maupun
pengetahuan LIDIK;
15 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
terkait dalam bidang
investigasi;
3) Belum meningkatnya
ketrampilan
investigator dalam
mencari bukti-bukti
pelanggaran hakim
sehingga tidak bisa
sampai kepada
sidang MKH;
4) Belum adanya
kebijakan dari Ketua
KY terkait informasi
intelijen mana saja
yang bisa diberikan
dan kepada siapa
informasi intelijen
tersebut diberikan.
4) LIDIK mengutamakan
Deteksi aksi yaitu
DENI, PENI, CENI.
1.2. GAGASAN PERUBAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas, gagasan perubahan yang diusulkan
reformer adalah “Penguatan Manajemen Investigasi Bagi Investigator Komisi
Yudisial RI Untuk Menghasilkan Hakim Yang Bermartabat dan Beretika”. Hal ini
merupakan strategi penguatan Biro Investigasi dengan menitikberatkan pada
peningkatan kompetensi SDM dengan kerjasama kolaboratif melalui pelatihan
dengan BIN, peningkatan kualitas database investigasi dengan kerjasama
kolaboratif dengan Dirjen Dukcapil, peningkatan kualitas jaringan dengan
kerjasama kolabiratif dengan masyarakat dan stake holder terkait pengadilan serta
penguatan kebijakan terkait dengan investigasi melalui pemetaan dan
pembaharuan peralatan khusus investigasi dan pengembangan metode
penyelidikan yang mengutamakan deteksi dini, penindakan dini dan cegah dini.
16 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
1.3. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN
A. Jangka Pendek
1. Membangun dan menumbuhkan komitmen adanya semua unsur pejabat
dan ASN untuk melakukan perubahan.
2. Meningkatkan nilai-nilai kepatuhan dan kedisplinan investigator agar
kemampuan investigasinya meningkat..
B. Jangka Menengah
1. Menghasilkan produk investigasi dihasilkan secara cepat, akurat dan
tajam seperti KIRKA (Perkiraan Keadaan) yang dapat digunakan pada
saat penelusuran rekam jejak seleksi Calon Hakim Agung.
2. Menggalang kerjasama dan sinergitas dengan masyarakat pencari
keadilan dan lingkungan pengadilan sebanyakbanyaknya melalui
pembentukan jaringan (Tukjar) dan pembinaan jaringan (Binjar) serta
penggalangan.
3. Melakukan updating peralatan alsus (alat khusus) investigasi sehingga
mengikuti perkembangan teknologi dalam mendukung peningkatan
kemampuan investigasi para investigator.
4. Kerjasama/kolaboratip antara Biro Investigasi dengan stakeholder
internal maupun eksternal yang berkompeten dengan tupoksi Biro
Investigasi diantaranya Dukcapil, BIN, Polri, BPN, KPK, Angkatan Darat)
meningkat .
C. Jangka Panjang
1. Membuat dan melahirkan kebijakan yang ditandatangani oleh Ketua
Komisi Yudisial terkait kerjasama/kolaborasi antara Biro Investigasi
dengan stakeholder internal maupun eksternal yang berhubungan
dengan seleksi Hakim agung dan informasi intelijen yang dapat diberikan
kepada para komisioner.
2. Mendorong investigator pada Biro Investigasi agar mampu melaksanakan
investigasi deteksi aksi (deteksi dini peringatan dini serta cegah dini) guna
meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para
hakim,
17 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3. Mendorong investigator pada Biro Investigasi agar dapat mengumpulkan
bukti bukti adanya pelangaran hakim secara cepat, tepat dan akurat
sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat dalam
pemberian rekomendasi sanksi terhadap hakim yang di diproses pada
sidang Majelis Kehormatan Hakim.
1.4. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
A. Internal
1. Komisi Yudisial khususnya Biro Investigasi yang efektif memiliki
kemampuan investigasi secara handal guna mendapatkan bukti-bukti
yang kuat dilapangan dalam rangka memenuhi kebutuhan Calon Hakim
Agung yang bermartabat dan beretika.
2. Kemampuan dan teknik investigator dalam melaksanakan tugas
investigasi dapat lebih meningkat guna menghadapi berbagai
permasalahan pelaksanaan tugas investigasi dilapangan yang menjadi
tupoksi Biro Investigasi.
B. Eksternal
1. Menjadikan keberadaan Komisi Yudisial RI sebagai lembaga negara yang
berkompeten menghasilkan Calon Hakim Agung yang berintegritas,
bermartabat dan beretika.
2. Terjalinnya kerjasama yang baik dan kolaboratif antara Komisi Yudisial
dengan kementerian dan lembaga lain yang merupakan stakeholder
eksternal.
1.5. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN
1. Mapping kondisi kemampuan personil investigator Biro Investigasi Komisi
Yudisial saat ini
2. Memberikan arahan secara jelas tentang pentingnya koordinasi yang kuat
dengan unit-unit yang ada di internal dan eksternal Komisi Yudisial
18 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3. Peningkatan kualitas personil investigator melalui pola pendidikan/pelatihan
peningkatan kemampuan tingkat lanjutan di Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Peningkatan kinerja investigasi dengan pembinaan dan pengembangan
informan/jejaring Komisi Yudisial yang ada di daerah.
5. Pembaharuan SOP tentang peraturan-peraturan yang menyangkut kinerja
investigasi di Komisi Yudisial sesuai dengan bisnis proses yang ada.
6. Peraturan Komisi Yudisial / Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang
Investigasi sesuai dengan bisnis proses yang ada.
7. Kondisi kemampuan personil investigasi Komisi Yudisial sesuai dengan yang
diharapkan pada saat setelah dilakukan proyek perubahan ini.
8. Melakukan sinergi antar Lembaga dan K/L untuk menyusun MOU dan PKS.
Dengan demikian diharapkan akan terwujudnya personil investigasi pada Biro
Investigasi Komisi Yudisial yang profesional dan handal sehinga dapat menghasilan
hasil investigasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam mengambil
kebijakan pimpinan Komisi Yudisial dalam pemberian rekomendasi sanksi dan
penguatan kelembagaan secara khusus.
1.6. OUTPUT KUNCI / KEY PROJECT DELIVERABLES
NO. INDIKATOR OUTPUT
1. Kondisi kemampuan personil investigator Biro Investigasi Komisi Yudisial saat ini
Mapping kondisi kemampuan personil investigator Biro Investigasi Komisi Yudisial saat ini yaitu kemampuan (individu skill) dalam kegiatan investigasi baik dalam kegiatan operasional investigasi dilapangan maupun dalam kegiatan administrasi.
2. Memberikan arahan secara jelas tentang pentingnya koordinasi yang kuat dengan unit-unit yang ada di internal dan eksternal Komisi Yudisial
Memberikan arahan secara jelas tentang pentingnya koordinasi yang dengan unit-unit yang ada di internal dan eksternal Komisi Yudisial. Bagimana membangun hubungan dengan unit-unit yang ada sehinga dapat memudahkan penggalian informasi atas dasar kepercayaan satu sama lain.
19 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3. Peningkatan kualitas personil investigasi melalui pola pendidikan/pelatihan peningkatan kemampuan tingkat lanjutan di Badan Intelijen Negara (BIN).
Pola pembinaan dan peningkatan kualitas personil investigasi melalui pola keikut sertaan pendiikan/pelatihan peningkatan kemampuan investigasi lanjutan yang diselenggaran oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada bulan November 2019 mendatang.
4. Peningkatan kinerja investigasi dengan pembinaan dan pengembangan informan/jejaring Komisi Yudisial yang ada di daerah
Melakukan pembinaan dan pengembangan informan/jejaring Komisi Yudisial yang ada di daerah dalam rangka penguatan kinerja investigasi dilapangan dalam mendapatkan sumber keterangan dan informasi di daerah
5. Pembaharuan SOP tentang peraturan-peraturan yang menyangkut kinerja investigasi di Komisi Yudisial sesuai dengan bisnis proses yang ada.
Melakukan review dan pembaruan terhadap SOP tentang peraturan-peraturan yang menyangkut kinerja investigasi baik di Biro Investigasi sendiri maupun di unit-unit yang terkait dengan tupoksi investigasi sesuai dengan dengan instrumen pengembangan binis proses Komisi Yudsial lima tahun kedepan.
6. Penyusunan peraturan Komisi Yudisial / Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Investigasi sesuai dengan bisnis proses yang ada.
Peraturan Komisi Yudisial/Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial secara khusus yang mengatur tentang tugas dan fungsi investigasi dan unit-unit terkait dari sisi administrasi dan teknisnya, sehingga tugas dan fungsi investigasi dapat diperkuat secara kelembagaan.
7. Kondisi kemampuan personil investigasi Komisi Yudisial sesuai dengan yang diharapkan pada saat setelah dilakukan proyek perubahan ini
Terwujudnya personil investigasi pada Biro Investigasi Komisi Yudisial yang profesional sehingga hasil penelusuran rekam jejaknya dapat menghasilkan Calon Hakim Agung yang berintegritas, profesional dan beretika.
20 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
2.1 MILESTONES PROYEK PERUBAHAN
A. JANGKA PENDEK
No Tahapan Utama Output
Waktu
Minggu Bulan
A. Jangka Pendek
1. Membentuk TIM Pokja proyek
perubahan yang solid
Rencana kerja dan
pembagian tugas di
internal KY
Minggu III Agustus
2. Koordinasi dengan
stakeholders internal dalam
upaya membentuk
persamaan pemahaman
tentang proper yang
dilakukan
Kesepakatan
bersama dan
kerjasama tim pokja
yang ditandatangani
oleh Sekjen dalam
bentuk SK
Minggu IV Agustus
3. Melakukan pendataan thd
investigator dlm langkah
meningkatkan kemampuan
dalam profesionalisme
investigator
Data para
investigator
Minggu I September
4.
Melakukan analisa hasil
menelusuran rekam jejak
seleksi Calon Hakim Agung
dan pendalaman kasus
secara cepat, akurat dan
tajam dlm bentuk produk
investigasi Telaahan
Telaahan Minggu II September
21 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
5. Melakukan kerjasama dan
sinergitas dengan
masyarakat pencari keadilan
dan lingkungan pengadilan
sebanyakbanyaknya melalui
pembentukan jaringan
(Tukjar) dan pembinaan
jaringan (Binjar) serta
penggalangan.
Laporan Penugasan
Tukbinjar
Minggu II Oktober
6. Melakukan koordinasi
dengan Badan Intelegen
Negara dlm rangka
kerjasama pelatihan
investigator KY dgn BIN
Hasil Kordinasi
antara KY- BIN
Minggu IV Oktober
7. Mendata alat Khusus yang
dimiliki Biro Investigasi KY
Alsus yang dimiliki
Biro Investigasi
Minggu I November
8. Melakukan Petatihan
Investigator di BIN
Pelatihan
investigator KY di
BIN
Minggu II -
IV
November
B. JANGKA MENENGAH
No. Tahapan Utama Output
Waktu
Minggu Bulan
B. Jangka Menengah
1. Melakukan updating
peralatan alsus (alat khusus)
untuk meningkatkan
kemampuan investigasi para
investigator.
Alsus terkini Minggu I Desember
2019
22 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2. Menyusun Pedoman bagi
Investigator dalam melakukan
Pendalaman Kasus.
Pedoman
investigator dalam
pelaksanaan
Pendalaman Kasus
Minggu III Desember
2019
3. Kerjasama/kolaboratip antara
Biro Investigasi dengan
stakeholder internal maupun
ekseternal yang berkompeten
dengan tupoksi Biro
Investigasi.
Pembahasan
MOU/PKS Dukcapil
dan kesepakatan
kerjasama
Minggu I –
Minggu IV
Januari
2020
4. Penandatanganan MOU
antara Ketua KY dengan
Mendagridan
PenandatangananPKS
antara Sekjen KY dengan
Dirjen Dukcapil
MoU dan PKS Minggu I –
Minggu II
Juni 2020
5. Menyiapkan bahan tes
kompetensi bagi investigator
untuk menjadi Ketua Tim
Bahan Tes
Kompetensi
Minggu I Februari
2020
C. JANGKA PANJANG
No. Tahapan Utama Output
Waktu (2021)
Minggu Bulan
C. Jangka Panjang ( Januari
2020- Desember 2020)
1. Sosialisasi Pedoman
Investigator Pendalaman Kasus
Sosialisasi
Pedoman
Investigator
Pendalaman
Kasus
Minggu I Januari
2020
23 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2. Merancang & melahirkan
Kebijakan yg ditandatangani
oleh Ketua KY terkait
pelaksanaan investigasi dlm
penelusuran rekam jejak CHA &
pendalaman kasus.
Draft peraturan
investigasi yg
disetujui oleh
Komisioner
Kepala Bidang
Investigasi.
Minggu I - IV Februari
2020
3. Mendorong Investigator pada
Biro Investigasi agar
melaksanakan investigasi
deteksi aksi (deteksi dini
peringatan dini serta cegah
dini) guna meminimalisir
terjadinya pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh para
hakim,
Modus operandi
pelanggaran
KEPPH sesuai
dengan teknik dan
taktik investigasi
Desember
2020 – Mei
2021
4. Mendorong Investigator pd Biro
Investigasi untuk dapat
mengumpulkan bukti bukti
adanya pelangaran hakim scr
cepat, tepat & akurat shg bukti-
bukti tsb dpt dijadikan bukti
yang kuat dlm pemberian
rekomendasi sanksi thdp hakim
yg di proses pd sidang MKH.
Bukti-bukti otentik
pelanggaran
KEPPH
Minggu IV –
Minggu II
Juli 2021
24 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.2 TATA KELOLA PROYEK
No Jabatan Nama Tugas
1 Pengarah Tubagus
Rismunandar Ruhijat
Pengarah Proyek
2. Mentor KMS A. Roni Pembimbing Proyek
3 Project Leader Emilia K.Ginting Pemimpin Proyek
4 Bagian
Ketatausahaan
1) Asri Puspitasari
2) Dewi Masyitha
1) Menyusun konsep Surat
Undangan Rapat;
2) Menyusun konsep Surat
Kordinasi dengan
Lembaga/Kementerian terkait;
3) Menyusun notulensi;
4) Menyusun draf Keputusan
Sekretaris Jenderal terkait Tim
Proyek Perubahan;
5) Mendokumentasikan seluruh
kegiatan pelaksanaan Proyek
Perubahan;
6) Menyusun jadwal kegiatan
pelaksanaan Proyek
Perubahan;
7) Fasilitasi penyelenggaraan
diskusi/rapat/pertemuan antar
stakeholder.
5 Bagian
Perubahan
Mental dan
Perilaku
1) Jukaider Istunta
2) Afifi
3) Daniel Trienta
Tarigan
4) Andika Pratama
5) Fitriya Wulansari
1) Menyusun desain perubahan
mental dan perilaku yang
diselaraskan dengan Pokja
Manajemen Perubahan
Reformasi Birokrasi Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial;
25 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
6) Anggie Destya
Ranie
2) Menyusun konsep kebijakan
sistem yang mengedepankan
aspek akuntabilitas dan
profesionalitas;
3) Fasilitasi pelatihan investigator
KY.
6 Bagian Teknik
dan Taktik
Investigasi
1) Rachmawati
Octiviani
2) Praverli Bandoro E
3) M. Ananda S.A.B.
4) Narwanto
5) Nur Agus Susanto
6) Indra Purnama
7) Herbert Matta
Davin
8) Taufiq Adi
Sunarko
1) Melakukan pemetaan data
kompetensi investigator dalam
melakukan investigasi;
2) Melakukan pembentukan
jaringan dan pembinaan
jaringan serta penggalangan;
3) Melakukan pendataan
peralatan khusus untuk
meningkatkan kemampuan
investigasi oleh investigator.
7 Bagian Analisa
dan Evaluasi
1) Berthine S.
Soediono
2) Hendro Sukmono
3) Sahru Ifanudin
4) Didik Hadi
Prayitno
5) Emry Hasudungan
6) Nurasti Parlina
1) Melakukan
analisa/Kirka/telaahan hasil
penelusuran rekam jejak dan
pendalaman kasus secara
cepat, akurat, dan tajam;
2) Menyusun konsep kebijakan
dalam bentuk draf Peraturan
Komisi Yudisial terkait
manajemen investigasi.
3) Melakukan
analisa/Kirka/telaahan hasil
penelusuran rekam jejak dan
pendalaman kasus secara
cepat, akurat, dan tajam;
26 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
4) Menyusun konsep kebijakan
dalam bentuk draf Peraturan
Komisi Yudisial terkait
manajemen investigasi.
Gambar 1. Organisasi dan Tata Kelola Proyek Perubahan
27 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.3. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS STAKEHOLDERS
INTERNAL EKSTERNAL
• KETUA KY mendukung
sepenuhnya dan memberikan
arahan/masukan terlaksananya
proyek perubahan bagi
investigator di Komisi Yudisial
• Biro BRAP, Pusat Analisis dan
Layanan Informasi, Biro RENKI,
Biro Umum (hubla)
• Koordinasi dan sinergitas
penyusunan kebijakan peraturan
ketua KY terkait investigasi
• Biro umum melalui penghubung
KY di daerah
• POLRI
• Dukcapil Kemendagri (Proses
penandatanganan MOU dan
PKS)
• KPK
• BIN
• BPN (Kepala Pusat Data dan
infromasi pertanahan)
• Informasi/ Jejaring KY/ Informan
KY RI
• Kadilmiltama
ANALISA STAKEHOLDERS
Gambar 2. Peta dan analisis stakeholders pada saat proses perancangan
28 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Gambar 3. Peta dan analisis stakeholders pada saat realisasi
29 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.4. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA / MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA
POTENSI MASALAH STRATEGI MENGATASI
• Pihak yang dilibatkan dalam Tim
adalah pejabat/pelaksana di unit
kerja/Biro lain yang mempunyai
tugas pokok masing-masing.
• Penyelenggara diklat (BIN) yang
mempunyai agenda yang padat
• Padatnya kegiatan pejabat yang
berwenang menandatangani
MoU dan PKS
• Banyaknya kegiatan para
Komisioner/Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Komisi Yudisial
untuk pelaksanaan Pleno
pembahasan Draf Peraturan
Ketua Komisi Yudisial tentang
Investigasi
• Ditetapkan Keputusan
Sekretaris Jenderal tentang Tim
Penguatan Manajemen
Investigasi Di Komisi Yudisial
Untuk Menghasilkan Hakim
Yang Bermartabat, Berintegritas
dan Beretika.
• Koordinasi intensif antara Setjen
KY dengan pihak BIN.
• Koordinasi intensif baik dengan
Kemendagri, Ditjen Dukcapil dan
Bagian terkait di Setjend KY.
• Diskusi intensif dengan Anggota
Komisioner/Ketua Bidang
Investigasi dan Tim.
2.5. KRITERIA KEBERHASILAN
1. Pelaksanaan giat jangka pendek, menengah dan panjang tercapai.
2. Tersusunnya SOP internal BI dan eksternal MOU dengan dukcapil
3. Terjalinnya kolaboratif stakeholders internal dan eksternal
4. Tersusunnya draft kebijakan peraturan ketua KY
5. Kebijakan peraturan ketua KY ditandatangani oleh ketua KY
30 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
2.6. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
1) Dukungan stakeholder internal dan eksternal dalam penguatan manajemen
investigasi bagi investigator ky untuk menghasilkan hakim bermartabat dan
berintegritas
2) Komitmen antara pengadilan militer, KPK, dan Polri untuk mendukung
Bersama turun ke lapangan dalam rangka melakukan lidik
3) Koordinasi antara satuan terkait di bidang Investigasi
31 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
BAB III
CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
3.1 CAPAIAN MILESTONES
No. Tahapan Utama Output Rencana Realisasi Status
A. Jangka Pendek
1. Membentuk TIM Pokja proyek perubahan yang solid
Rencana kerja dan pembagian tugas di internal KY
Minggu III Agustus 2019
19 Agustus 2019
Sesuai dgn target waktu yg ditetapkan
2. Koordinasi dengan stakeholders internal dalam upaya membentuk persamaan pemahaman tentang proper yang dilakukan
Kesepakatan bersama dan kerjasama tim pokja yang ditandatangani oleh Sekjen dalam bentuk SK
Minggu IV Agustus 2019
16 September 2019
Tidak sesuai dengan target waktu yg ditetapkan karena Sekjen menjalankan ibadah haji, tetapi ditetapkan Surat Perintah.
3. Melakukan pendataan thd investigator dlm langkah meningkatkan kemampuan dalam profesionalisme investigator
Data para investigator
Minggu I September 2019
5 September 2019
Sesuai target waktu yg ditetapkan
4. Melakukan analisa hasil menelusuran rekam jejak seleksi Calon Hakim Agung dan pendalaman kasus secara cepat, akurat dan tajam dlm bentuk produk investigasi Telaahan
Telaahan Minggu II September 2019
4 Oktober 2019
Tidak sesuai dengan target waktu yg ditetapkan karena kendala teknis di unit kerja yang lain.
32 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
5. Melakukan kerjasama dan sinergitas dengan masyarakat pencari keadilan dan lingkungan pengadilan sebanyakbanyaknya melalui pembentukan jaringan (Tukjar) dan pembinaan jaringan (Binjar) serta penggalangan.
Laporan Penugasan Tukbinjar
Minggu II Oktober 2019
19 Oktober 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
6. Melakukan koordinasi dengan Badan Intelegen Negara dlm rangka kerjasama pelatihan investigator KY dgn BIN
Hasil Kordinasi antara KY- BIN
Minggu IV Oktober 2019
29 Oktober 2019
Sesuai target waktu ygng ditetapkan
7 Mendata alat Khusus yang dimiliki Biro Investigasi KY
Alsus yang dimiliki Biro Investigasi
Minggu I November 2019
6 November 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
8 Melakukan Petatihan Investigator di BIN
Pelatihan investigator KY di BIN
Minggu II - IV November 2019
20 Nov 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
No. Tahapan Utama Output Rencana Realisasi status
B. Jangka Menengah
1. Melakukan updating peralatan alsus (alat khusus) untuk meningkatkan kemampuan investigasi para investigator.
Alsus terkini Minggu I Desember 2019
15 Nov 2019
Sesuai dgn target waktu yg ditetapkan
2. Menyusun Pedoman bagi Investigator dalam melakukan Pendalaman Kasus.
Pedoman investigator dalam pelaksanaan Pendalaman Kasus
Minggu III Desember 2019
17 Oktober Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
3. Kerjasama/kolaboratip antara Biro Investigasi dengan stakeholder internal maupun ekseternal yang berkompeten dengan tupoksi Biro Investigasi.
Pembahasan MOU/PKS Dukcapil dan kesepakatan kerjasama
Minggu I – Minggu IV Januari 2020
30 September 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
33 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
4. Penandatanganan MOU antara Ketua KY dengan Mendagridan PenandatangananPKS antara Sekjen KY dengan Dirjen Dukcapil
MoU dan PKS
Minggu I – Minggu II Juni 2020
17 Oktober 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
5. Menyiapkan bahan tes kompetensi bagi investigator untuk menjadi Ketua Tim
Bahan Tes Kompetensi
Minggu I Februari 2020
12 November 2019
Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
No. Tahapan Utama Output Rencana Realisasi Status
C. Jangka Panjang ( Januari 2020- Desember 2020)
1. Merancang & melahirkan Kebijakan yg ditandatangani oleh Ketua KY terkait pelaksanaan investigasi dlm penelusuran rekam jejak CHA & pendalaman kasus.
Draft peraturan investigasi yg disetujui oleh Komisioner Kepala Bidang Investigasi.
Desember 2020 – Mei 2021
4 Nov 2019 Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
2. Sosialisasi Pedoman Investigator Pendalaman Kasus
Sosialisasi Pedoman Investigator Pendalaman Kasus
Minggu I Januari 2020
12 Nov 2019 Lebih cepat dari target waktu yg ditetapkan
34 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
3.2 PETA KETERLIBATAN STAKE HOLDERS
3.3. KENDALA YANG DITEMUI DAN UPAYA MENGATASI
Beberapa kendala baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan proyek
perubahan ini telah diidentifikasi sejak awal, secara umum tidak terdapat kendala
yang berarti dan lebih kepada masalah teknis atau non substantif beberapa
diantaranya sebagai berikut :
1. Padatnya kegiatan pejabat yang berwenang menandatangani MoU antara
Ketua Komisi Yudisial dengan Menteri Dalam Negeri, serta pejabat yang
berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris
Jenderal Komisi Yudisial dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan
Catatan Sipil, sehingga sulit menyesuaikan waktu untuk dilakukan
penandatanganan secara ceremony.
2. Banyaknya kegiatan para Komisioner/Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Komisi Yudisial untuk pelaksanaan Pleno pembahasan Draf Peraturan Ketua
Komisi Yudisial tentang Investigasi, sehingga belum di tetapkan.
35 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Langkah-langkah untuk merespon kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
proyek perubahan ini diantaranya adalah :
1. Melakukan komunikasi secara intensif dengan para stakeholders untuk
mendapatkan jadwal kegiatan dari masing-masing stakeholders guna
menyesuaikan waktu pelaksanaan rapat kordinasi pelaksanaan Diklat dan
pembahasan Draf MOU dan Draf PKS serta draf Peraturan Komisi Yudisial,
sehingga rapat kordinasi dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai
tujuan yang diharapkan.
2. Penandatanganan MOU dan Perjanjian Kerjasama tidak dilakukan dengan
cara ceremony, melainkan dilakukan dengan cara desk to desk kepada
pejabat yang berwenang menandatangani baik di KY maupun di
Kemendagri.
3.4. INSTRUMEN MONITORING DALAM PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
1. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pertemuan secara berkala dengan
para anggota Tim pelaksana proyek perubahan, sehingga menghasilkan
produk berupa MoU yang telah ditanda tangani oleh Mendagri dan Ketua
Komisi Yudisial, Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani oleh
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Direktur Jenderal Kependudukan
dan Catatan Sipil, serta Draf Peraturan Komisi Yudisial yang telah disetujui
Komisioner/Kepala Bidang Investigasi.
2. Mekanisme monitoring yang sudah berjalan telah cukup efektif, yang secara
umum pada tahapan utama proses pelaksanaan proyek perubahan dapat
dilaksanakan dengan baik dengan kriteria tercapainya hampir semua
perencanaan kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari terget yang
ditetapkan
36 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
1. Bahwa pelaksanaan proyek perubahan untuk penguatan manajemen investigasi
dalam rangka meningkatkan kualitas hasil investigasi yang sampai ke Majelis
Kehormatan Hakim untuk menghasilkan hakim yang bermartabat dan beretika
mampu dilaksanakan sesuai dengan target dengan capaian sebagai berikut:
a. Capaian jangka pendek secara keseluruhan terealisasi antara lain:
1) Terbentuknya Tim Proyek Perubahan yang solid dengan rencana kerja
dan pembagian tugas di internal Komisi Yudisial;
2) Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder internal Komisi Yudisial
dalam rangka persamaan pemahaman tentang proyek perubahan yang
dilakukan yang dikuatkan dengan Surat Perintah sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial;
3) Tersedianya data para investigator;
4) Tersedianya telaahan investigasi berupa analisa hasil penelusuran rekam
jejak seleksi Calon Hakim Agung dan pendalaman kasus;
5) Terlaksananya pembentukan jaringan (Tukjar) dan pembinaan jaringan
(Binjar) serta penggalangan;
6) Terlaksananya koordinasi dengan Badan Intelijen Negara dlm rangka
kerjasama pelatihan investigator KY dgn BIN dan terlaksananya pelatihan
Investigator Komisi Yudisial di BIN;
7) Tersedianya data alat khusus Investigasi;
b. Capaian jangka menengah secara keseluruhan terealisasi antara lain:
1) Tersedianya data peralatan khusus investigasi yang perlu diperbaharui
beserta spesifikasi berdasarkan teknologi terbaru;
2) Tersedianya Pedoman Investigator dalam melaksanakan Pendalaman
lmikasus
3) Terlaksananya Pembahasan MOU/PKS Dukcapil dan kesepakatan
kerjasama dengan Komisi Yudisial;
4) Penandatanganan MOU antara Ketua KY dengan Mendagri dan
Penandatanganan PKS antara Sekjen KY dengan Dirjen Dukcapil;
5) Tersedianya bahan tes kompetensi bagi investigator untuk menjadi Ketua
Tim
37 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
c. Beberapa capaian jangka panjang terealisasi antara lain:
1) Tersedianya Draft peraturan manajemen investigasi yg disetujui oleh
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi (Komisioner yang
membidangi Investigasi).
2) Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Investigator dalam melakukan
Pendalaman Kasus.
2. Bahwa pelaksanaan proyek perubahan mendapatkan dukungan positif dari stake
holder internal dan eksternal beberapa diantaranya:
a. Stake holder internal
1) Ketua Komisi Yudisal
2) Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi
3) Sekretaris Jenderal
4) Biro Investigasi beserta jajaran
b. Stake holder eksternal
1) Wakapolri
2) Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
3) Kepala Badan Pengawasan MA
4) Dirjen Dukcapil
5) Kepala Pengadilan Militer Utama
6) KPK
7) Kepala Pusat Pendidikan BIN
8) BPN
9) PPATK
4.2 REKOMENDASI/SARAN
Dalam rangka menjamin keberlangsungan proyek perubahan yang telah berjalan baik
ini agar dapat menunjukkan kinerja optimal, serta sasaran jangka panjang yang belum
tercapai maka direkomendasikan hal sebagai berikut:
1) Secara periodic melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para stake holders
internal dan eksternal;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam rangkaian pelaksanaan
kegiatan proyek perubahan sampai target capaian jangka panjang tercapai;
3) Penyusunan instrumen pelaksanaan metode detekasi aksi berupa deteksi dini,
penindakan dini dan cegah dini;
38 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
KEPPH dan instumen monitoring terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan
termasuk terkait dengan penilaian kualitas bukti-bukti tersebut;
5) Untuk lebih mempercepat internalisasi peningkatan kualitas manajemen
investigasi, perlu dipertimbangkan untuk memberikan promosi terhadap
investigator berprestasi.
39 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
40 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
Melaporkan rencana proyek perubahan kepada Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim selaku Mentor pada saat off kampus pertama untuk konsultasi rencana proper
Untuk mendapatkan arahan dan petunjuk dari Mentor tentang strategi rencana proyek perubahan
Judul atau gagasan rencana proyek perubahan yang akan dilakukan pada Biro Investigasi
Dokumentasi
41 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
19 Agustus 2019
Membentuk TIM Pokja proyek perubahan yang solid
Rencana kerja dan pembagian tugas di internal KY
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tentang Tim Penguatan Manajemen Investigasi Di Komisi Yudisial Untuk Menghasilkan Hakim Yang Bermartabat, Berintegritas dan Beretika
Dokumentasi
42 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
1. 16 September 2019
Melakukan Koordinasi dengan stakeholder internal Ibu Sukma Violetta Selaku Ketua Bidang Investigasi dan Pengawasan Hakim
Persetujuan dan dukungan terhadap rencana proyek perubahan
Lembar persetujuan
2. 18 September 2019
Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal Bp. K.M.S. A. Ronni selaku Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim sekaligus Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Persetujuan dan dukungan terhadap rencana proyek perubahan
Lembar persetujuan
3. 19 September 2019
Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal Bp. Arie Sudihar selaku Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sekaligus Kepala Biro Umum
Persetujuan dan dukungan terhadap rencana proyek perubahan
Lembar persetujuan
Dokumentasi
43 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
29 Oktober 2019
Melakukan koordinasi dengan Badan Intelegen Negara dlm rangka kerjasama pelatihan investigator KY dgn BIN
Hasil Kordinasi antara KY- BIN
Surat perjanjian kerjasama pelatihan investigator antara Komisi Yudisial dengan BIN
20 – 29 November 2019
Melakukan Pelatihan Investigator di BIN
Pelatihan Investigator di BIN
Foto Pembukaan pelatihan investigator di BIN oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Dokumentasi
44 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
45 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Kegiatan Jangka Menengah yang dilaksanakan pada Jangka Pendek
Waktu Kegiatan Output Evidences
19 September 2019
Koordinasi dengan stakeholder Eksternal BPN (Kabid. Bimbingan dan Penerapan Kompetensi Simtanas) terkait proyek perubahan
Hasil pembahasan antara Komisi Yudisial dengan BPN terkait mekanisme permintaan data harta kekayaan Calon hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Foto-foto
Dokumentasi
46 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
23 September 2019
Koordinasi dengan stakeholder Eksternal PPATK Bp. Rinardi selaku Sekretaris Utama, terkait proyek perubahan
Hasil pembahasan antara Komisi Yudisial dengan BPN terkait mekanisme permintaan data transaksi keuangan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Foto-foto
Dokumentasi
47 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
30 September 2019
Kerjasama/kolaboratip antara Biro Investigasi dengan stakeholder internal maupun ekseternal yang berkompeten dengan tupoksi Biro Investigasi.
Pembahasan MOU/PKS Dukcapil dan kesepakatan kerjasama
Perjanjian Kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
Dokumentasi
48 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
9 Oktober 2019
Koordinasi dengan Wakapolri Bp. Komjen Ari Dono terkait proyek perubahan
Pembahasan terkait mekanisme kerjasama investigasi bersama antara Komisi Yudisial dengan kepolisian
Foto-foto
Dokumentasi
49 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
25 Oktober 2019
Koordinasi dengan Kadilmiltama Bp. Mayjen TNI Agus Dhani MD., S.H. terkait proyek perubahan
Pembahasan terkait mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim militer
Foto-foto
Dokumentasi
50 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
29 Oktober 2019
Penandatanganan MOU antara Ketua KY dengan Mendagri dan Penandatanganan PKS antara Sekjen KY dengan Dirjen Dukcapil
MOU dan PKS yang sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial dan Menteri Dalam Negeri
MOU dan PKS yang sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial dan Menteri Dalam Negeri
Dokumentasi
51 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Waktu Kegiatan Output Evidences
30 Oktober 2019
Menyusun Pedoman bagi Investigator dalam melakukan Pendalaman Kasus
Pedoman investigator dalam pelaksanaan Pendalaman Kasus
Pedoman investigator dalam pelaksanaan Pendalaman Kasus
Dokumentasi
52 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
53 | L a p o r a n A k h i r P r o y e k P e r u b a h a n
Kegiatan Jangka Panjang yang dilaksanakan pada Jangka Pendek
Waktu Kegiatan Output Evidences
4 Nov 2019
Merancang & melahirkan Kebijakan yg ditandatangani oleh Ketua KY terkait pelaksanaan investigasi dlm penelusuran rekam jejak CHA & pendalaman kasus.
Draft peraturan investigasi yg disetujui oleh Komisioner Kepala Bidang Investigasi.