1 LAPORAN AKHIR DESENTRALISASI/ PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI URGENSI SERTIFIKASI ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH Tahun Ke 2 dari rencana 2 Tahun Ketua: Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H (0016096208) Anggota: C. Sukmadilaga, S.E.,MBA.,Ph.D (0001018003) Tri Handayani, S.H.,M.H (0002128103) Sesuai dengan Keputusan a.n Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad Tentang Penetapan Pelaksanaan Penugasan Skema Unggulan Perguruan Tinggi Nomor: 19/UN6.R/PL/2014 tanggal 17 Januari 2014 UNIVERSITAS PADJADJARAN OKTOBER 2014
14
Embed
LAPORAN AKHIR DESENTRALISASI/ PENELITIAN UNGGULAN ...pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/asuransi-Syariah... · DESENTRALISASI/ PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI URGENSI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAPORAN AKHIR DESENTRALISASI/ PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
URGENSI SERTIFIKASI ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
Tahun Ke 2 dari rencana 2 Tahun
Ketua:
Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H (0016096208) Anggota:
C. Sukmadilaga, S.E.,MBA.,Ph.D (0001018003)
Tri Handayani, S.H.,M.H (0002128103)
Sesuai dengan Keputusan a.n Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad Tentang Penetapan Pelaksanaan Penugasan Skema
Unggulan Perguruan Tinggi Nomor: 19/UN6.R/PL/2014 tanggal 17 Januari 2014
UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER 2014
2
3
Ringkasan
Asuransi Syariah (Takaful ) merupakan salah satu institusi keuangan yang
bertumpu pada prinsip tolong menolong (mutual cooperation) sebagai cara membagi risiko (risk sharing) diantara para partisipan. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus patuh pada prinsip syariah (sharia compliance), yang melarang aktivitas bisnis berbasis bunga (riba), ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maysir). Oleh karena itu, baik regulator maupun pelaku industri perlu memastikan bahwa mekanisme dan produk yang ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah. salah satu cara untuk memastikan bahwa kelembagaan Takaful telah mematuhi prinsip syariah adalah melalui cara sertifikasi. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian tahun ke-2 ini adalah urgensi standarisasi polis yang meliputi substansi, regulasi dan penegakan hukum sebagai salah satu unsur sertifkasi kelembagaan asuransi syariah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan data sekunder yang didukung dengan studi lapangan dianalisa secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : substansi yang harus dimasukkan ke dalam polis terdiri dari ketentuan pokok sebagai implementasi prinsip syariah antara lain dana tabarru’, akad tijarah yakni wakalah bil ujrah dan mudharabah ,kontribusi dan surplus underwriting, dan ketentuan tambahan yang memastikan prinsip transparansi yakni pemotongan biaya, beban biaya, penyelesaian sengketa dan terminologi. Selanjutnya OJK dan AASI merupakan institusi yang berperan dalam melakukan regulasi, pembinaan dan pengawasan untuk menjamin standar polis sebagai syarat bagi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penegakan hukum dalam praktik asuransi syariah bersifat komprehensif, dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan restorative justice approach. Kata Kunci: Asuransi Syariah (Takaful), Standarisasi Polis, dan Perlindungan Nasabah.
4
ABSTRACT
Islamic Insurance (Takaful) is one of the financial institutions, which is based on the principle of mutual cooperation as a way of risk sharing among the participants. Contradiction with conventional insurance, Islamic insurance must comply with Sharia principles, which prohibits business activities based on interest (riba), uncertainty (gharar) and gambling (maysir). Therefore, both regulators and industry players need to ensure that the mechanisms and products offered have fulfilled sharia’ principles. One way to ensure that the institution complies with Islamic principles of Takaful is using certification. The main issues for the second year of this research is the urgency of standardization agreement that covers the substance, regulatory and law enforcement as one of the elements of the institutional certification Islamic Insurance. This study used a normative juridical approach that supported by the comparative law method. Our methodology using descriptive analytical research and secondary data which have analyze by qualitative juridical. This research had findings as follows: the substance that should be incorporated into policy consists of the principal provisions of the implementation of sharia principles tabarru’ fund, the contract tijarah such as wakalah bil ujrah and mudharaba, contribution and underwriting surplus, and additional point of agreement that ensure the principles of transparency such as cost reduction, expenses, dispute resolution and terminology. Furthermore, the FSA and AASI are institutions that play a role in regulating, guidance and supervision to ensure the standard of agreement as a requirement for compliance with Islamic Principles. Law enforcement in the practice of Islamic Insurance is comprehensive, conducted in phases by using the restorative justice approach. Keywords: Islamic Insurance (Takaful), Standards of Agreements and Customer Protection.
5
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenan Nya , tim peneliti dapat menyelesaikan penelitian degan judul “ Urgensi Sertifikasi Kelembagaan Asuransi Syariah ( Takaful) dalam Rangka Perlindungan Hukum Nasabah”.
Penelitian ini tidak dapat kami selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, yang tidak dapat kami sebutkan saru persatu. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran atas kesempatan yang diberikan kepada Tim Peneliti untuk melakukan penelitian ini, Para Evaluator Penelitian yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan penelitian.Tak lupa, terimakasih kami sampaikan kepada Direktur Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, Bapak Moch. Muchlasin dan tim, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, menerima Tim Peneliti dalam mengumpulkan bahan , baik melalui wawancara maupun bahan-bahan yang diperlukan. Terimakasih kami sampaikan pula kepada Sekretaris Eksekuif- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Bapak Ayim Ayatulloh, atas waktu yang disediakan bagi Tim , dan masukan –masukan yang berharga untuk melengkapi penelitian ini.
Akhir kata, kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memerlukan kajian-kajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang optimal, namun besar harapan kami hasil penelitian ini bermanfaat bagi regulator dalam membuat kebijakan, bagi pelaku industri, dan bagi dunia pendidikan , khusunya bidang ekonomi syariah.
Bandung, 29 Oktober 2014
Salaam, Tim Peneliti, Dr . Lastuti Abubakar,S.H.,M.H. Citra Sukmadilaga, S.E.,MBA., Ph.D Tri Handayanai, S.H.,M.H.
6
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan i
Ringkasan ii
Prakata iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar v
Daftar Lampiran vi
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Permasalahan Hukum
1
5
BAB II Tinjauan Pustaka
2.1 Polis Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara
Perusahaan Asuransi Syariah dan Peserta (Praktik dan
Regulasi di Indonesia)
2.1.1 Kedudukan Polis Dalam Aktivitas Asuransi Syariah
2.1.2 Standarisasi Polis Sebagai Upaya untuk Memastikan
Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (Sharia Compliance)
2.1.3 Pengaturan Standarisasi Polis Asuransi Syariah
2.1.4 Peran Regulator dan AASI dalam Program Standarisasi Polis
Asuransi Syariah
2.2 Polis Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara
Perusahaan Asuransi Syariah dan Peserta (Praktik dan
Regulasi Di Malaysia)
2.2.1 Kedudukan Polis dalam Aktivitas Takaful
2.2.2 Standarisasi Polis Sebagai Upaya untuk Memastikan
Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (Sharia Compliance)
2.2.3 Sertifikasi dalam Aktivitas Takaful di Malaysia
2.2.4 Pengaturan Sertifikasi Terhadap Sumber Daya Manusia
(SDM) sebagai Penunjang Aktivitas Takaful
2.2.5 Peran Bank Negara Malaysia Sebagai Regulator dan
6
9
14
17
22
24
36
38
42
7
Malaysian Takaful Association dalam Sertifikasi Takaful
BAB III Tujuan dan Manfaat Penelitian
3.1 Tujuan Penelitian
3.2 Luaran Dan Manfaat Penelitian
47
48
BAB IV Metode Penelitian
4.1 Spesifikasi Penelitian
4.2 Metode Pendekatan
4.3 Tahap Penelitian Penelitian Dan Teknik Pengumpulan
Data
50
BAB V Hasil dan Pembahasan
5.1 Substansi Yang Harus dimuat dalam Standar
kontrak/Akad Asuransi Untuk Menjamin Kepatuhan
Terhadap Prinsip Syariah
5.1.1 Pemisahan Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Polis
5.1.2 Pencantuman Kegunaan Dana Tabarru’ Bagi Peserta
5.2 Jenis Regulasi Yang Tepat untuk Memuat Kewajiban
Sertifikasi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah Baik Di
Level Management Maupun Agen Penjual
5.2.1 Peraturan OJK Tentang Kewajiban Sertifikasi Kelembagaan
5.2.2 Sertifikasi Agen Penjual Oleh AASI dan Lembaga
5.2.3 Akibat Hukum Tidak Memenuhi Sertifikasi
5.3 Model/ konsep Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran
Prinsip Syariah Oleh Perusahaan Asuransi Syariah
5.3.1 Pusat Pengaduan Nasabah Sebagai Langkah Hukum