LAPORANHASIL PENELITIAN PENELITIAN DASAR UNGGULAN ...

i

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

PADA WILAYAH PERTAMBANGAN

TIM PENGUSUL :

SYAHBUDIN, S.H., M.Hum (KETUA)/NIDN 0022057102

Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M (ANGGOTA)/NIDN 0016067305

SITTI AISAH ABDULLAH, SH, MH (ANGGOTA) / NIDN 0025038206

LADE SIRJON, S.H, LL.M (ANGGOTA) / NIDN 0017088503

UNIVERSITAS HALUO LEO

AGUSTUS 2018

ii

iii

RINGKASAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi

bentuk-bentuk konflik pertanahan yang terjadi di wilayah pertambangan serta

menemukan/menciptakan strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di wilayah

pertambangan. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah bahwa

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai strategi Pemerintah Provins Sulawesi

Tenggara untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan pada wilayah pertambangan

dan untuk mencegah konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Secara praktis

hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam

penerapan hukum pertanahan/agraria di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi

Tenggara.

Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis. Penelitian yuridis

empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan menganalisis secara

yuridis peraturan perundang-undangan berkaitan dengan strategi dan kebijakan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian konflik pertanahan pada

wilayah pertambangan. Selanjutnya, membuat strategi dan kebijakan pemerintah

yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penyelesaian Konflik, Wilayah Pertambangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................................................ iHALAMAN PENGESAHAN ................................................................................................ iiRINGKASAN ........................................................................................................................iiiDAFTAR ISI .......................................................................................................................... ivBAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1

1.1.Latar Belakang.......................................................................................................... 11.2.Permasalahan ............................................................................................................ 31.3.Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 31.4.Urgensi Penelitian..................................................................................................... 41.5.Rencana Target Capaian Tahunan ............................................................................ 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................. 62.1. Konsep Tentang Konflik/Sengketa .......................................................................... 62.2. Faktor Penyebab Sengketa Pertanahan .................................................................... 72.3. Konsep Penyelesaian Sengketa................................................................................ 92.4. Konsep Tentang Pertambangan ............................................................................. 112.5. Roadmap Penelitian ............................................................................................... 11

BAB 3 METODE PENELITIAN ........................................................................................ 143.1. Tipe Penelitian ....................................................................................................... 143.2. Bahan Hukum Penelitian ....................................................................................... 143.3. Alat Pengumpulan Data ......................................................................................... 143.4. Populasi dan Sampel.............................................................................................. 153.5. Analisis Data.......................................................................................................... 15Bagan Alur Penelitian................................................................................................... 16

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN ................................................................. 174.1. Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan ........................... 18

BAB 5 PENUTUP.................................................................................................................. 245.1. Kesimpulan ............................................................................................................ 245.2. Saran ...................................................................................................................... 24

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 25

iv

LAMPIRAN

v

1.1. Latar Belakang

BAB 1

PENDAHULUAN

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) meletakan dasar-dasar kepastian

hukum terhadap hak-hak atas tanah termasuk benda tetap yang ada diatasnya,

khususnya tentang kepemilikan dan/atau penguasaannya.

Hukum tanah merupakan salah satu hukum yang saat ini dan masa yang akan

datang sangat menyentuh hajat hidup orang banyak. Berbagai kasus pertanahan

khususnya pembebasan tanah untuk wilayah/kawasan pertambangan. Saat ini tanah

merupakan sumber daya alam terpenting, di saat populasi manusia terus meningkat

sementara luasnya tidak bertambah sehingga pemilikan dan penggunaan tanah sering

berujung pada sengketa bahkan konflik pertanahan yang diakibatkan karena tidak

dimilikinya dasar hukum yang kuat sebagai alat bukti hukum terhadap penguasaan

bidang fisik tanah serta adanya benturan kepentingan antara pemerintah, perusahaan

pertambangan dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yng terdapat dalam bumi

Indonesia.Kegiatan pertambangan selain memberikan keuntungan juga

memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.Dampak yang muncul dalam

kegiatan pertambangan adalah dampak social ekonomi menurut Homenauck dapat

dikategorikan kedalam kelompok-kelompok dampak nyata dan dampak khusus.

Dampak nyata adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari aktivitas proyek,

pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi, misalnya migrasi penduduk,

1

kebisingan atau polusi udara, dampak khusus adalah suatu dampak yang timbul

dari persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek.

Kegiatan pertambangan tidak selalu dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor

yang ditunjuk atau pemegang izin pertambangan. Dalam melaksanakankegiatan

tambang, kontraktor yang ditunjuk selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak

hanya terjadi antara masyarakat dengan kontraktor atau pemegang izin pertambangan,

tapi juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kesenjangan

penerimaan penghasilan juga dperoleh pada level pemerintah, antara pemerintah

daerah penghasil tambang dengan penerimaan pemerintah pusat serta kerusakan

lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.(Salim HS, 2005 : 29-

30).

Konflik pertambangan yang dimaksud adalah konflik antara investor

dengan masyarakat lokal yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Masyarakat lokal yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang secara

historis memiliki territorial dan identitas diri dan mengidentifikasikan diri sebagai

kelompok yang berbeda.(Bambang Hudayana, 2005 : 2).

Dengan munculnya pemahaman yang tidak seragam dari benturan

kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada

tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Olehnya itu, untuk

mencegah terjadinya konflik dibidang pertanahan khususnya di wilayah

pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dibutuhkan model atau strategi dan

kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan di wilayah

pertambangan.

Di Sulawesi Tenggara terdapat beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB)

diantaranya yaitu Kabupaten Bombana, Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe

Kepulauan yang merupakan wilayah pertambangan dimana fungsi dan

pemanfaatan tanah sangat penting untuk pembangunan berbagai infrastruktur, sarana

dan prasarana pemerintahan, jalan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik serta

2

33

fasiltas umum lainnya. Karena itu, ketersediaan tanah untuk pembangunan berbagai

infrastruktur, sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan.

Sementara upaya untuk penyediaan tanah selalu dihadapkan dengan berbagai

permasalahan. Kepastian hukum hak atas tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat

dibutuhkan. Olehnya itu, dibutuhkan model, strategi dan kebijakan pemerintah daerah

dalam penyelesaian konflik pertanahan khususnya di wilayah pertambangan.

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan orang perorangan,

kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai

kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara bersama Badan Pertanahan Nasional harus memiliki strategi

penyelesaian konflik pertanahan pada wilayah pertambangan.

1.2. Permasalahan

Penelitian ini mengajukan dua permasalahan pokok, yakni :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk konflik pertanahan pada wilayah pertambangan

di Provinsi Sulawesi Tenggara ?

2. Bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

dalam menyelesaikan konflik pertanahan pada wilayah pertambangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi

bentuk-bentuk konflik pertanahan yang terjadi di wilayah pertambangan serta

menemukan/menciptakan strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di wilayah

pertambangan. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah bahwa hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan pada wilayah pertambangan dan untuk

mencegah konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Secara praktis hasil dari

44

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan

hukum pertanahan/agraria di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi pada beberapa hal dasar yaitu, Pertama

bahwa penelitian Model, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Wilayah Pertambangan untuk

mendukung capaian program penelitian bidang ilmu hukum sesuai dengan isu-isu

strategis dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo Tahun 2016 -2020. Kedua hasil

penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya bagi pemerintah, aparat penegak

hukum, masyarakat dapat menjadi referensi/bahan pertimbangan dalam penyusunan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Konflik

Pertanahan pada Wilayah Pertambangan.

55

No Jenis Luaran Indikator Capaian

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS1) TS+1

1.

Artikel ilmiah

Internasional bereputasi Draf Tidak ada Draf Submitted

Nasional terakreditasi Draf Draf Draf Draf

2. Artikel Ilmiah

dimuat di

Internasional Terindeks Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Nasional Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

3. Invited speaker

dalam temu ilmiah4)

Internasional Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Nasional Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

4. Visiting Lecturer5) Internasional Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

5.Hak Kekayaan

Intelektual (HKI)6)

Paten Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Paten sederhana Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Hak cipta Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Merek dagang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Rahasia dagang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Desain produk industri Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Indikasi geografis Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Perlindungan Varietas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Perlindungan Topografi Sirkuit

Terpadu

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

6. Teknologi tepat guna7) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

7. Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/ Rekayasa

Sosial8)

Tidak ada Model Produk Penerapan

8. Buku ajar9) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

9. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

1.5. Rencana Target Capaian Tahunan

3)

66

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep tentang Konflik/Sengketa

Konflik berasal dari kata latinconfigure yang berarti saling memukul.

Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau

lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak

lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik menurut pengertian hokum adalah perbedaan pendapat,

perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada

saat dan keadaan yang sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham,

sengketa, diartikan dengan pendapat yang berlanan antara diua pihak mengenai

masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama. (Muchsan, 1992 : 42).

Menurut Robbins (2006), konflik muncul karena ada kondisi yang melatar

belakanginya. Kondsi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya

konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, structural, dan variable

peribadi.Sedangkan menurut Kreps, Konflik senantiasa berpusat pada beberapa

penyebab utama, yakni tujuan yang ingn dicapai, alokasi sumber-sumber yang

dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan

oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaiakan ketidakpuasan

kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukan perbedaan pendapat, maka terjadilah

apa yang dinamakan dengan sengketa. Menurut Nurnaningsih (2012 ; 2), dalam

konteks hukum terutama hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah

perselisihan yang terjadi antara para pihak karena ada pelanggaran terhadap

kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun

keseluruhan. Dengan kata lain terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu

pihak.

Dalam sebuah kontrak, tentunya diawali dengan prasyarat sehingga tercapai

suatu kesepakatan terhadap obyek yang halal untuk diperjanjikan. Terhadap apa

77

yang sudah disepakati, manakala dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut terdapat

salah satu pihak yang tidak menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kontrak

maka akan terjadi konflik atas dasar wanprestasi. Tindakan wanprestasi itulah

sebagai titik awal lahirnya sebuah sengketa/konflik.

Menurut Takdir Rahmadi (2011 ; 1), konflik atau sengketa merupakan situasi

dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat

factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka. Kondsi

yang terjadi adalah masing-masing orang mempertahankan persepsinya, dimana

perselisihan dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak

atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2.2. Faktor Penyebab Sengketa Pertanahan

Menurut Takdir Rahmadi (2011 : 8-10), dalam teori konflik, terdapat

beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab timbulnya sengketa, termasuk

dalam lahirnya sengketa pertanahan, antara lain :

a. Teori hubungan masyarakat

Pada teori ini menitikberatkan pada adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi

kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi

terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan

saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta

pengembangan toleransi agar masyarakat bias saling menerima keberagaman

dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip

Pada teori ini menitikberatkan pada konsep bahwa konflik terjadi karena

adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.Para penganjur teori ini

berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus

mampu memisahkan perasaan peribadinya dengan masalah-masalah dan mampu

melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah

tetap.

8

c. Teori identitas

Teori ini menyatakan bahwa konflik terjad karena sekelompok orang merasa

identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori ini mengusulkan penyelesaian

konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan

dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan

mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta

membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian

kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam

berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.

Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna

mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang

mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-

masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat baik social, ekonomi maupun politik.

Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui

beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan

ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang

mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan system untuk

mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan

masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Teori ini menitikberatkan pada konsep bahwa konflik dapat terjadi karena

kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa

dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat

9

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu subtantif, procedural, dan psikologis.Kepentingan

substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan

kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan.Kepentingan

procedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan

kepentingan psikologis berkaitan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti

pengharagaan dan empati.

2.3. Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Jalur litigasi adalah jalur penyelesaian resmi melalui lembaga kehakiman

yaitu pengadilan.Dalam jalur litigasi terdapat pihak yang bertindak sebagai

penggungat atau yang berkeberatan dan pihak tergugat atau pihak teradu. Dalam

proses ini kemudian para pihak menyampaikan dalil-dalil yang mendukung

kebenaran apa yang mereka sampaikan didepan pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah mekanisme

penyelesaian melalui jalur peradilan umum. Prosedur ini sifatnya lebih formal dan

tekhnis yang menghasilkan kesepakatan menang kalah, senderung menimbulkan

masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak

responsive dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.

Kondisi ini cenderung menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain diluar

pengadilan atau biasa disebut dengan alternative dispute resolution atau ADR

(Yahya Harahap, 2008 : 234).

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012 : 35), jalur litigasi merupakan proses

penyelesaian sengketa dipengadilan yang mana semua pihak yang bersengketa saling

berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan.

Hasil akhir dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang

menyatakan win-lose solution.

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan

metode sebagai berikut :

10101

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Ketentuan mengenai pengertian arbitrase diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Penyelesaian

Sengketa. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30

tahun 1999 menyatakan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara

penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi.

Menurut pendapat Ficher dan Ury dalam Nurnaningsih Amriani

(2012 : 23) menyatakan bahwa negosiasi adalah komunikasi dua arah

yang dirancang untuk mecapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak

memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

3. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012 : 28), Mediasi adalah

negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai

prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk

mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam

proses tawar menawar.

Menurut I Made Widnyana (2009 : 2), Mediasi adalah suatu proses

penyelesaian sengketa alternative dimana pihak ketiga yang dimintakan

bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif

dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu

masukan.

4. Penyelesain sengketa melalui konsiliasi.

Konsiliasi adalah tindak lanjut dari mediasi.Mediator berubah

fungsi menjadi konsiliator. Konsiliator menjalankan fungsi yang lebih

aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaan sengketa dan

menawarkannya kepada para pihak. (Nurnanningsih Amriani, 2012 : 34).

10

11111

5. Penyelesaian sengketa melalui Penilaian ahli.

Penyelesaian model ini merupakan cara penyelesaian sengketa oleh

para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian oleh ahli terhadap

perselisihan yang sedang terjadi.(Takdir Rahmadi, 2011 : 19).

6. Penilaian sengketa melalui pencari fakta.

Model ini adalah sebuah cara penyelesaan sengketa oleh para pihak

dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli

dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau

penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan

dapat mengakhiri sengketa. (Takdir Rahmadi, 2011 : 17).

2.4. Konsep Tentang Pertambagan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang (Kementerian ESDM tahun 2014).

2.5. Roadmap Penelitian

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang (Kementerian ESDM tahun 2014).

a. Penelitian Estevina Pangemanan

Penelitian berjudul Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas

Tanah (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik sengketa

kepemilikan hak atas tanah dan bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa hak atas

tanah. Penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua hal yaitu pertama, upaya

penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah atas sengekta kepemilikan hak

atas tanah adalah dilakukan lewat procedural administrasi lembaga pemerintah dalam

11

12121

hal ini untuk Badan Pertanahan Nasional. Kedua, apabila suatu sengketa

kepemilikan tanah tidak dapat diselesaikan dengan bantuan pemerintah, dalam hal ini

Direktorat Agraria lewat jalur mediasi, maka upaya lewat lembaga pengadilan umum

maupun badan arbitrase dapat menjadi jembatan dari pihak yang bersengketa untuk

mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa.

(https:journal.unsar.ac.id/index.php/lexprivatum/article/…/2607, tanggal 3 Juli

2017).

b. Penelitian H. Salim H.S.” dan Idrus Abdullah”

Penelitian berjudul Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus

Sengketa antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi antara

masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa factor penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat etnis

Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah

Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara bervariasi. Factor-faktor tersebut,

meliputi (1) belum terpenuhinya permintaan ganti rugi oleh PT. Newmont Nusa

Tenggara (83%) dan 92) belum jelasnya status hukum wilayah Elang Dodo,

Kecamatan Ropang, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont

Nusa Tenggara adalah karena tidak terpenuhinya permintaan masyarakat

terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang, Kecamatan Rpang,

Kabupaten Sumbawa kepada PT. Newmont Nusa Tenggara (100%). Nilai proposal

yang diajukan oleh masyarakat Desa Ropang sebesar Rp. 10 milyar. Faktor

penyebab timbulnya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia

dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam melaksanakan kontrak karya (57%) dan

adanya pihak ketiga (43%). Persepsi masyarakat tentang cara atau pola untuk

mengakhiri atau menyelesaiakn sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan

PT. Newmont Nusa Tenggara dan antara Pemerintah Indonesia dengan PT.

Newmont Nusa Tenggara, meliputi hukum Negara (4%), hukum adat (86%), dan

12

13131

arbitrase internasional (10%) . pola penyelesaian sengketa yang paling dominan

adalah menggunakan hukum adat. Cara-cara itu, meliputi (1) tumaq barema atau

tumaq basuan, dan (2) saling basabalong atau basasai atau yasasapah.

(https://jurnal.ugm.ac.id > article > viewFile, tanggal 4 Juli 2017).

c. Penelitian Sulastrino

Penelitian berjudul Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berbasis Pranata Adat. Penelitian ini bertujuan sebagai pengetahuan dasar (milestone)

dalam penemuan obat modern. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat

hukum adat melaksanakan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi

kebutuhan hidup para anggota baik, orang tua, anak-anak, maupun pemuda.

Impleimentasi pengelolaan sumber daya alam sering ada perbedaan kepentingan

sehingga muncul konflik. Upaya penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya

alam dikatakan berbasis pranata adat merupakan impleimentasi model

penyelesaian konflik melalui jalur non litigasi. Penyelesaian konflik pengelolaan

sumber daya alam dikatakan berbasis pranata adat apabila konflik diselesaikan

berdasarkan sistem peradilan adat dalam suatu forum/kerapatan adat dengan

menerapkan aturan adapt masyarakat hukum adat setempat. Agar pranata adat dapat

berkontribusi sebagai basis dalam penyelesaian pengelolaan sumber daya alam

maka perlu ada upaya serius dan sungguh-sungguh untuk memberdayakan pranata

adat dari pihak pemerintah, masyarakat hukum adat, dan pihak swasta.

(journal.umy.ac.id > article > download, tanggal 4 Juli 2017).

13

14141

3.1. Tipe Peneltian

BAB III

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis. Penelitian yuridis

empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan menganalisis secara yuridis

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan model, strategi dan kebijakan

pemerintah provinsi dalam penyelesaian konflik pertanahan pada wilayah

pertambangan, Selanjutnya membuat strategi dan kebijakan pemerintah yang dapat

memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

3.2. Bahan Hukum Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data

sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah sumber-sumber tertentu

yang terkait dengan judul penelitian. Untuk data primer dilakukan dengan

pengamatan (observasi partisipatif), survei, wawancara mendalam dan Focus Group

Discussion (FGD) (Mikkelsen, 2001). Dalam penelitian ini metode yang akan

digunakan adalah Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara pengamatan langsung di lapangan terkait dengan objek penelitian.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan adalah penelitian yang data-datanya diperoleh dengan

cara menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta

tulisan- tulisan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

b. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.3. Alat Pengumulan Data

a. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda,

aparat pemerintahan dan penegak hukum.

14

1515

b. Angket diberikan kepada masyarakat.

c. Dokumentasi : Fakta hukum Model, Strategi dan Kebijakan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian konflik pertanahan pada

wilayah pertambangan

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini membedakan antara Responden dan Informan.

Responden adalah warga masyarakat, sedangkan informan adalah pihak tertentu,

meliputi aparat pemerintah, aparat penegak hukum. tokoh masyarakat adat.

Pengambilan sample dilakukan secara Purpossive sampling, yakni sample akan

dikualifikasi secara kategoris dengan prosentase hingga 30 % sample.

3.5. Analisis Data

Data yang berhasil dirampaungkan akan dianalisis baik pada saat

penelitian sedang berlangsung maupun usai penelitian dilapangan. Teknik analsis

data yang bersifat kualitatif interpretatif yang diproses melalui upaya penelaahan

data, reduksi data, kategorisasi data, pemeriksaaan keabsahan hingga penafsiran data

(Milles dan Huberman, 1988).

Bagan alur peneltian

16

171719

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan

Menurut Thomas dalam Huczynski dan Buchanan (2005) dan Spangler (2003)

telah membedakan antara dua dimensi kunci kepribadian: ketegasan dalam mengejar

tujuan sendiri, dan kegotong-royongan dalam mengejar tujuan bersama. Kedua ahli

ini telah mengidentifikasi lima pendekatan penyelesaian konflik atau resolusi konflik

utama berdasarkan kontinum dari asertif (kompetitif) ke kooperatif:

a. Pendekatan pemaksaan/bersaing: tinggi pada ketegasan dan rendah dalam

kerjasama. Orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap cara

kompetitif mengambil sikap tegas, dan mengenali apa yang mereka inginkan.

Mereka biasanya bertujuan dari posisi kekuasaan, yang diambil dari hal-hal

seperti posisi, pangkat, keahlian, atau kemampuan persuasif. Metode ini

dapat membantu ketika ada situasi yang mendesak dan keputusan harus

dibuat cepat; ketika keputusan tidak diterima; atau ketika membela seseorang

yang mencoba menggunakan situasi itu dengan egois. Namun, itu dapat

mengecewakan atau melukai para pihak, tidak yakin dan kesal ketika

digunakan dalam situasi yang kurang mendesak.

b. Pendekatan akomodatif: sesuatu yang bersifat rendah pada ketegasan dan

tinggi dalam kerjasama. Pendekatan ini menunjukkan keinginan untuk

menyatukan kebutuhan orang lain pada pengeluaran kebutuhan orang itu

sendiri. Sang akomodator secara teratur mengakui kapan harus memberikan

kepada orang lain, tetapi dapat diyakinkan untuk menyerahkan situasi bahkan

ketika itu tidak perlu. Pihak tersebut tidak percaya diri tetapi sangat

akomodatif. Akomodasi cocok ketika masalah lebih banyak menjadi masalah

bagi pihak tambahan, ketika harmoni lebih berharga daripada menyenangkan,

atau ketika keinginan berada di suatu tempat untuk menyatukan "belokan

yang baik" ini yang diberikan. Sebaliknya, orang mungkin tidak akan

17

181819

kembali, dan secara keseluruhan langkah ini menuju ke arah yang diragukan

untuk menyajikan hasil yang paling baik.…

c. Pendekatan penghindaran: sifatnya rendah pada ketegasan dan kegotong-

royongan. Perhatian komunitas terhadap pendekatan ini terlihat untuk

menghindari konflik sepenuhnya. Pendekatan ini dicirikan dengan

menyerahkan keputusan yang kontroversial, mengakomodasi resolusi

kegagalan, dan tidak kekurangan untuk menyakiti perasaan siapa pun. Ini

bisa menjadi tepat ketika penaklukan tidak mungkin, ketika argumen itu tidak

penting, atau ketika seseorang berada dalam situasi yang baik untuk

menyelesaikan dilema. Namun demikian, dalam banyak kondisi, ini adalah

pendekatan yang lemah dan tidak produktif untuk diperoleh.

d. Pendekatan kolaboratif: posisinya tinggi pada ketegasan dan kegotong-

royongan. Kelompok-kelompok ini cenderung melakukan upaya bersama

untuk memenuhi persyaratan semua kelompok yang terlibat. Kelompok ini

dapat sangat percaya diri selain lawan yang berbeda, mereka meminjamkan

bantuan secara efisien dan mengakui bahwa setiap kelompok adalah

signifikan. Cara ini sangat membantu ketika kebutuhan membawa

keberagaman sudut pandang untuk mendapatkan solusi yang paling unggul;

ketika hadir sebelum konflik dalam suatu kelompok; atau ketika keadaannya

terlalu penting yang dirancang untuk pertukaran yang lugas.

e. Pendekatan kompromistis: posisinya moderat pada kedua ketegasan dan

kebersamaan. Kelompok yang menyukai penemuan cara tengah yang

mencoba mendapatkan solusi terbaik yang setidaknya membuat sebagian

motivasi puas untuk semua pihak. Setiap pihak dapat diprediksi untuk

mengalah dan mengesankan serta pendekatan kompromi mempunyai berniat

menyerahkan sesuatu. Kompromi berguna ketika muatan konflik tinggi

daripada muatan latar belakang posisi ketika lawan kekuatan yang setara

berada dalam keadaan diam dan ketika ada batas yang mengancam bagi

kedua belah pihak.

18

191919

(Upa

yaU

ntuk

Mem

uask

anK

epen

ting

anP

ihak

)

Jika menyimak pernyataan Thomas dan Kenneth menggambarkan model

Prilaku Organisasi/Institusi dan Tampilan Masyarakat. Model ini mengilustrasikan

dua cara atas prilaku konflik

Pemaksaan/Persaingan Kolaborasi

Kompromi

PengabaianAkomodatif

Uncooperative/Tidak Kooperatif co-operative/Kooperatif

(Attempting to satisfy the other party’s concerns)

Dari uraian tersebut secara garis besar berbagai konflik pertambangan yang

terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Tinanggea, Desa/Kelurahan

Roraya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik sebagai berikut:

1. Berdasarkan sifatnya tediri dari

a. Konflik Destruktif

Konflik Destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan

tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok

terhadap pihak lain. Kejadian di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan

Tinggea merupakan contoh kongkrit dalam kasus konflik Destruktif yang

terjadi dalam kegiatan pertambangan. Selain itu persaingan yang terjadi antar

para penambang baik itu penambang lokal dengan pengusaha. Konflik

destruktif ini juga berlaku dimana para pelaku tambang melaporkan para

pelaku tambang yang lain.

2020

b. Konflik Konstruktif

Konflik Konstrktir merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini

muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam

menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu

konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu

perbaikan.

Dalam konflik yang bersifat konstruktif, masyarakat memprotes keberadaan

aktivitas tambang terutama yang ilegal baik itu dari segi aspek eksplorasinya

maupun aspek interaksi dengan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus

yang terjadi di daerah tersebut, aktivitas pertambangan dianggap sebagai

sebuah ancaman terhadap stabilitas sosial kemasyarakatan dibandingkan nilai

ekonomis yang akan mereka dapat

2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik;

a. Konflik Vertikal

Konflik vertical merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam

satu struktur yang memiliki hierarki.

1) Dalam kasus lahan warga masyarakat Desa Roraya di area pertambangan,

konflik terjadi dalam perumusan, pembuatan, dan pengambilan kebijakan.

Keberadaan regulasi sebagai produk kebijakan pemerintah baik

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten

harus memberikan kepastian dan jaminan hukum, baik itu dari segi

kewenangan daerah, hak masyarakat, dan proses legalitas mutlak

diperlukan.

2) Dalam kasus Konawe Selatan, Kecamatan Tinggea, terjadi tarik ulur

kepentingan antara masyarakat Desa Roraya dengan PT. Baula Petra

Buana terkait ganti rugi tanah. Kondisi ini memicu terjadinya konflik

vertikal antara Warga Roraya dengan PT Baula Petra Buana.

2121

b. Konflik Horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau

kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Hampir semua

daerah mengalami konflik tersebut di Konawe Selatan, Kecamatan

Tinanggea seperti masyarakat dengan masyarakat (Pro dan kontra) sehingga

mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

c. Konflik Diagonal

Konflik diagonal Merupakan konflik yang terjadi karena adanya

ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga

menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Keengganan sebagian perusahaan

tambang melibatkan masyarakat lokal juga mengakibatkan terjadinya

konflik. Selain itu aktivitas tambang yang dilakukan oleh orang dari luar

daerah juga menyebabkan terjadinya konflik diagonal tersebut.

Bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni pendekatan

pemaksaan, pendekatan akomodatif, pendakatan penghindaran, pendekatan

kolaboratif, dan pendekatan kompromi. Berdasarkan observasi dan

wawancara penulis maka, pendekatan yang digunakan dalam pengendalian

konflik oleh Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Tinggea yaitu

pendekatan kompromi. Pendekatan ini menggunakan dengan cara moderat

pada kedua ketegasan dan kebersamaan. Kelompok yang menyukai

penemuan gaya tengah-tengah mencoba mendapatkan solusi yang

setidaknya membuat sebagian motivasi puas untuk semua orang. Setiap

orang dapat diprediksi untuk menyerah mengesankan dan kompromi berniat

menyerahkan sesuatu. Kompromi berguna ketika muatan konflik tinggi

daripada muatan di belakang posisi ketika lawan kekuatan yang setara

berada dalam keadaan diam dan ketika ada batas yang mengancam. Oleh

karena itu, pihak perusahaan PT Baula Petra Buana memfasilitasi media

tersebut dengan warga masyarakat dimana hadirnya para saksi yakni

Kementerian ESDM Provonsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Lingkungan

2222

Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten III Pemerintah Daerag Konawe

Selatan, Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan, Polsek Tinanggea,

dan Koramil Tinanggea.

3. Wawancara dengan pihak tekait teridiri atas:

a. Pihak Warga Yang diwakili Kepala Desa Roraya

Kepala Desa dalam bernama Nasrun mengidentifikasi kepemilikan lahan

masyarakat utamanya yang dilalui jalan tambang sepanjang 14 km. Identifikasi ini

dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah secara tunai. Adapun titik yang terkait

dengan konflik tambang umumnya itu terletak di muara laut yaitu di selat Tiworo

Kabupaten Muna. Hal ini dilakukan dengan cara pendekatan kompromi. Prinsipnya

konflik yang selalu muncul akibat dari konsesi pertambangan tersebut umumnya

dilakukan dengan cara pendekatan kompromi. Kompromi ini sesungguhnya

menghasilkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (win-win solution).

Kompromi itu juga melahirkan musyawarah menuju mufakat yang baik. Dengan

demikian, pendekatan kompromi adalah metode yang terbaik dalam menyelesaikan

konflik lahan tambang yang ada di Kabupaten Konawe.

b. Pihak Perusahaan

Pihak perusahaan diwakili oleh Humas PT. Baula Petra Buana bernama Muh

Sabir, S.T. Beliau menguraikan bahwa pertama kali hadirnya perusahaan tersebut di

tahun 2004, namun eksplorasinya berkjalan pada 2016. Pada 2004 dilakukan dengan

mekanisme musyawarah dengan pemilik lahan bersama dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe dengan pendekatan kompromi. Tahun 2010-2011 penyelesaian

konflik tanah dengan warga yakni dengan pembebasan lahan dan pembayaran sesuai

kesepatan di saksikan oleh Kementerian ESDM Provonsi Sulawesi Tenggara,

Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten III Pemerintah

Daerah Konawe Selatan, Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan, Polsek

Tinanggea, dan Koramil Tinanggea. Pada saat itu juga pihak perusahaan

mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000. (Tiga Milyar Rupiah) dengan luas

lahan tambang kurang lebih 180 Ha. Adapun kompromi lainnya adalah terdapat

2323

232325

kesepakatan dengan cara merekrut pegawai perusahaan warga setempat sebanyak

90% dan tenaga teknis sebanyak 10%. Dari kesemua tenaga kerja adalah pribumi atau

warga negara Indonesia asli.

23

2424

242425

5.1. Kesimpulan

BAB V

PENUTUP

Konflik tidak bisa dihindari tapi diminimalisir dengan melalui pendekatan

kompromi. Kompromi itu moderat pada kedua ketegasan dan kegotong-royongan.

Kelompok yang menyukai penemuan cara tengah yang mencoba mendapatkan solusi

yang setidaknya membuat sebagian motivasi puas untuk semua pihak antara warga

masyarakat Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan . Setiap

orang dapat diprediksi untuk menyerah mengesankan dan kompromi dia berniat

menyerahkan sesuatu. Kompromi berguna ketika muatan konflik tinggi daripada

muatan di belakang posisi ketika lawan kekuatan yang setara berada dalam keadaan

diam dan ketika ada batas yang mengancam bagi kedua belah pihak. Pada akhirnya,

pendekatan kompromi akan menuju musyawarah mencapai mufakat.

5.2. Saran

Seyogyanya Pemerintah Daerah Konawe Selatan mencari alternatif lain

dengan memfasilitasi dengan memperkuat kearifan lokal. Cara ini dapat juga

mengeratkan bagi pihak warga Desa Roraya dengan PT.Baula Petra Buana. Selain

itu, pro-aktif Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi lengkap kepada

masyarakat sehingga dapat pula mengurangi konflik tanah dengan pihak

perusahaan

24

2525

252525

A. Buku

DAFTAR BACAAN

Djajadinigrat. 2001. Untuk Generasi Masa Depan: “Pemikiran, Tantangan

dan Permasalah Lingkungan, ITB. Bandung.

I Made Widnyana. 2009. Alternative Penyelesain Sengketa ADR, PT Fikahati

Aneska, Jakarta.

Muchsan.1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah

dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberti, Yogjakarta.

Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa

Perdata di Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh, PT Indeks

Kelompok Gramedia, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan

Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Hudayana. 2005. Pengantar Antropologi Ekonomi, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

Salim HS. 2005. Hukum Pertambanagn Indonesia, Rajawali Grafindo, Jakarta.

Rachmad Safa’at dan Indah Dwi Qurbani, Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur),

https://media.neliti.com/media/publications/114799-ID-alternatif-penyelesaian-

sengketa-pertamb.pdf.

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok

Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara.