INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2021 LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2021 NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif TUGAS : membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif FUNGSI : a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2016-2021
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2021
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
: Fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif
TUGAS : membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
FUNGSI : a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas
implementasi perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja pembangunan
Nilai evaluasi LPPD dan EKPPD
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan,
pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek konsistensi indikator kinerja dan
capaian targetnya, untuk mendukung pencapaian unsir visi
kota maju dan mencapai masyarakat sejahtera
Formulasi Pengukuran :
LPPD dan EKPPD bernilai sangat tinggi
Skor 3 < ST ≤ 4 mendapat skor prestasi Sangat Tinggi (ST)
Skor 2 < T ≤ 3 mendapat skor prestasi Tinggi (T)
Skor 1 < S ≤ 2 mendapat skor
prestasi Sedang (S)
Skor 0 < R ≤ mendapat skor
prestasi Rendah (R)
TipePenghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Terwujudnya
harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk
hukum daerah yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintah daerah
Persentase (%)
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan kebutuhan
hukum masyarakat, pembangunan daerah, dan program
legislasi daerah.
Alasan Pemilihan Indikator :
Mengukur kinerja komitmen pemerintah menghasilkan payung
hukum untuk isu prioritas sesuai tantangan khusus yang dihadapi daerah
3
Formulasi Pengukuran :
Produk hukum yang
dihasilkan x 100%
Produk hukum yang
ditetapkan sesuai prolegda
TipePenghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Meningkatnya penggunaan sistem
dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum
yang menggunakan teknologi informatika.
Persentase produk hukum dan
informasi kebijakan daerah yang dipublikasikan
melalui website kota dan JDIH
Alasan Pemilihan Indikator :
Mengukur kinerja komitmen
pemerintah mendesiminasikan hukum yang mengatur dan
melindungi masyarakat sesuai dengan tantangan khusus yang dihadapi daerah
Formulasi Pengukuran :
TipePenghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta
terselesaikannya kasus hukum
pemerintah daerah
Persentase (%) Permasalahan hukum dan HAM
pemerintah daerah yang terselesaikan
melalui mekanisme pendampingan / konsultasi hukum
dan beracara di tingkat pengadilan
Alasan Pemilihan Indikator :
Mengukur kinerja komitmen
pemerintah dalam menangani penyelesaian kasus-kasus hukum pemerintah kota
Formulasi Pengukuran :
TipePenghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4
Tersedianya sarana prasarana sosial
budaya
Cakupan Tempat Ibadah Yang Dibina
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja sebagai penanggungjawab kebijakan
teknis bidang pengembangan kesejahteraan masyarakjat untuk
mendukung ketenteraman dan kondusivitas kota menuju kota sejahtera
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Peningkatan efisien dan efektivitas
pengembangan usaha daerah melalui
penyesuaian program yang
relevan
Persentase Rata-rata capaian laba
BUMD/Perusda
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi perkembangan keuntungan dan perkembangan
aset bagi Perusda/ BUMD
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah
Meningkatnya efektifitas pengendalian
kinerja pelaksanaan kegiatan
pembangunan
Persentase Realisasi kinerja kegiatan APBD Tahun
berkenaan
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengukur rata-rata capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD seluruh perangkat daerah
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan :
Non kumulatif
5
Sumber Data :
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Meningkatnya layanan pengadaan
barang/ jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement)
Persentase pengadaan barang/
jasa yang terselesaikan melalui
ULP
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian dan kinerja pemenuhan pelayanan pengadaan
barang/ jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)
Formulasi Pengukuran :
Jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang terselesaikan X 100% Jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang diterima
Definisi operasional :
Jumlah paket pengadaan
barang/ jasa yang terselesaikan adalah jumlah
seluruh paket pengadaan barang/ jasa yang selesai hingga didapatkan pemenang
lelang, sehingga lelang gagal/ tidak didapatkan pemenang
dikategorikan sebagai pengadaan barang/ jasa yang tidak terselesaikan
Jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang diterima adalah jumlah seluruh paket
pengadaan barang/ jasa yang diterima pada Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk paket pengadaan yang harus dilelangkan ulang,
apabila telah didapatkan pemenang lelang dihitung sebagai 1 paket pengadaan
Tipe Penghitungan :
Non kumulatif
Sumber Data :
Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
1. Meningkatnya kualitas implementasi
perencanaan,
Hasil evaluasi LKjIP Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan,
6
pengendalian dan evaluasi
kinerja pembangunan
pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek
konsistensi indikator kinerja dan capain targetnya, untuk
mendukung pencapaian unsir visi kota maju dan mencapai masyarakat sejahtera
Formulasi Pengukuran :
Nilai Evaluasi LKjIP Kota Surakarta Tahun N-2
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah
Rata rata nilai
survey kepuasan masyarakat
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar
kinerja aparatur dlam memberikan pelayanan dinilai memuaskan pengguna sehingga
mendukung pencapaian unsir visi kota yang maju dan berdaya saing
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah
Meningkatnya
kualitas layanan informasi komunikasi dan
publikasi agenda kebijakan
pemerintah daerah serta protokoler
Tingkat persepsi
masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku
pemerintah kota
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja tugas fungsi
sebagai penghasil kebijakan teknis daerah pendukung transparansi
informasi dan komunikasi publik
Formulasi Pengukuran :
Nilai hasil analisis tanggapan masyarakat atas kebijakan atau perilaku pemerintah kota melalui
berbagai media per triwulan
7
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
1. Meningkatnya pelayanan
penatausahaan unsur pimpinan
Persentase pemenuhan
pelayanan penatausahaan unsur pimpinan
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi capaian dan kinerja pemenuhan pelayanan
penatausahaan unsur pimpinan
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Non kumulatif
Sumber Data :
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan
kerjasama dalam negeri dan luar
negeri
Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama,
PKS/Agreement) yang diimplementasi
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi tingkat implementasi kerjasama yang
telah terbentuk dalam program aksi yang telah dilaksanakan oleh SKPD teknis
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
8
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
: Fungsi Lainnya kewenangan dukungan fungsi
DPRD
TUGAS : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
FUNGSI : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3) Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (Solo Smart City)
1. Persentase informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas sosial lembaga wakil rakyat, mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju untuk kesejahteraan rakyat
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan : Kumulatif
Sumber Data : Sekretariat DPRD
Terwujudnya
penetapan Perda
sesuai dengan
kebutuhan
2. Persentase
RAPERDA yang
ditetapkan
menjadi PERDA
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi tingkat
akuntabilitas sosial lembaga wakil
rakyat, mendukung pencapaian
unsur visi kota yang maju untuk
kesejahteraan rakyat
9
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan :
Kumulatif
Sumber Data : Sekretariat DPRD
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
kepada Anggota
DPRD
Indeks Kepuasan
Anggota DPRD
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi kualitas pelayanan
Sekretariat DPRD kepada Anggota
DPRD
Formulasi Pengukuran :
IKM Pelayanan Sekretariat DPRD
Tipe Penghitungan :
Hasil Survey
Sumber Data :
Sekretariat DPRD
Terwujudnya
aparatur yang
memiliki kompetensi
dan kapasitas
berdasarkan Standar
Kompetensi
Persentase
aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi terpenuhinya
tingkat kompetensi SDM
Sekretariat DPRD
Formulasi Pengukuran :
Jumlah ASN yang mengikuti bintek
------------------------------------------ x 100%
Jumlah ASN Sekretariat DPRD
Tipe Penghitungan :
Kumulatif
Sumber Data : Sekretariat DPRD
10
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Inspektorat
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
: Fungsi Penunjang Pengawasan
TUGAS : Membantu Walikota membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Walikota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota;
dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
1. Maturitas SPIP (Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah)
Pemerintah Kota Surakarta
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pengendalian internal kinerja dan
akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan mendukung pencapaian unsir visi
kota yang maju, berdayasaing, dalam rangka mencapai
masyarakat yang sejahtera
Formulasi Pengukuran :
Hasil penilaian atas penyelenggaraan SPIP Kota
Surakarta setiap tahun
TipePenghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Inspektorat
11
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
2. Persentase
jumlah temuan/rekomendasi pengawasan
APIP yang selesai ditindaklanjuti
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat persentase
jumlah temuan/rekomendasi Hasil pengawasan APIP yaitu Irjen Kementerian, BPKP, Inpspektorat
Provinsi dan Inspektorat Daerah yang dapat selesai ditindaklanjuti
oleh obyek pemeriksaan
Formulasi Pengukuran :
TipePenghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Inspektorat
3. Persentase jumlah temuan/rekomen
dasi pemeriksan BPK RI yang selesai
ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Kota
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengetahui tingkat persentase jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang
dapat selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota
Formulasi Pengukuran :
TipePenghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Inspektorat
12
4. Opini BPK terhadap laporan
keuangan daerah
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas tata kelola
administrasi sumber daya keuangan publik, mendukung
pencapaian unsur visi kota yang maju dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera
Formulasi Pengukuran :
Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah
Tipe Penghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Inspektorat
5. Persentase OPD
yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi
Alasan Pemilihan Indikator :
OPD yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dari Kementerian PAN dan RB dengan penilaian berdasarkan peraturan Menteri PAN dan RB
No.52 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Menuju
WBK dan WBBM di Intansi Pemerintah
Formulasi Pengukuran :
Jumlah OPD yang mendapat predikat WBK
jumlah seluruh OPD
Tipe Penghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Inspektorat
6. Persentasi OPD yang mendapat level maturitas
SPIP Level 3
Alasan Pemilihan Indikator :
OPD yang mendapat predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB dengan penilaian berdasarkan
peraturan Menteri PAN dan RB No.52 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Menuju
WBK dan WBBM di Intansi Pemerintah.
X 100%
13
Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang mendapat Level 3 maturitas SPIP
jumlah seluruh OPD
Tipe Penghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Inspektorat
7. Persentasi OPD yang memiliki temuan materiil
3
Alasan Pemilihan Indikator :
Temuan materiil adalah temuan
yang bersifat baik finansial maupun administratif yang dapat
mempengaruhi sistem pengendalian intern (SPI)
Formulasi Pengukuran : Jumlah Jumlah OPD yang memiliki temuan materiil
jumlah seluruh OPD yang menjadi obyek pemeriksaan
Tipe Penghitungan:
Non Kumulatif
Sumber Data :
Inspektorat
X 100%
X 100%
14
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
: Urusan Pendidikan
TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. Perumus kebijakan teknis bidang kependidikan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependidikan;
e. Pembinaan dan fasilitasi bidang
kependidikan lingkup Pemerintah Kota Surakarta;
f. Pelaksanaan tugas di bidang kependidikan;
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang;
h. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
i. Pembinaan jabatan fungsional;
j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Jumlah satuan
Pendidikan Dasar (DIKDAS) berkualitas
dengan kuantitas mencukupi yang
disediakan untuk masyarakat Kota Surakarta
1. APK :
a. SD/MI/Paket A
b. SMP/MTs/Pak
et B
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian
sasaran pembangunan pendidikan di kota Surakarta sesuai dengan target peningkatan
akses pendidikan sesuai dengan jenjangnya
Formulasi Pengukuran :
APK SD/MI/Paket A
Formulasi Pengukuran :
APK SMP/MTs/Paket B
15
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Tipe Penghitungan:
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan dan BPS
2. Angka Partisipasi Murni (APM),
jenjang pendidikan :
a. SD/MI/Pkt A
b. SMP/MTs/Pkt B
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan
pendidikan di kota Surakarta sesuai dengan target peningkatan
akses layanan sesuai jenjang pendidikan.
Formulasi Pengukuran :
APM SD/MI/Paket A
Formulasi Pengukuran :
APM SMP/MTs/Paket B
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan
3. Angka Kelulusan (AL) :
a. SD/MI
b. SMP/MTs
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi penjaminan mutu layanan Pendidikan Dasar
Formulasi Pengukuran :
Angka kelulusan SD/MI
16
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Angka kelulusan SLTP/MTs
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan
4. Jumlah prestasi pendidikan
(siswa, guru, sekolah) tingkat
regional/nasional/ internasional jenjang DIKNAS
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program pelayanan pendidikan berhasil
meningkatkan prestasi daya saing pendidikan kota Surakarta pada
khususnya, untuk menguatkan daya saing daerah.
Formulasi Pengukuran :
Jumlah siswa, guru, sekolah yang
berprestasi tingkat regional/ nasional/ internasional jenjang DIKNAS
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan
2. Jumlah satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas
dengan kuantitas mencukupi yang
disediakan untuk masyarakat Kota Surakarta
1. APK PAUD Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian
sasaran pembangunan pendidikan di kota Surakarta sesuai dengan target peningkatan
akses pendikikan sesuai dengan jenjangnya.
Formulasi Pengukuran :
APK PAUD
APK PAUD adalah Jumlah Siswa
Jenjang PAUD dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 tahun dikalikan
100%
17
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan dan BPS
2. Jumlah Persentase capaian prestasi
pendidikan (siswa, guru, sekolah)
tingkat regional (provinsi) /nasional/
internasional jenjang PAUD
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program pelayanan pendidikan berhasil
meningkatkan prestasi daya saing pendidikan kota Surakarta pada
khususnya, untuk menguatkan daya saing daerah.
Formulasi Pengukuran :
Jumlah siswa, guru, sekolah yang
berprestasi tingkat regional/ nasional/ internasional jenjang PAUD
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan
3. Jumlah satuan
pendidikan masyarakat (DIKMAS)
berkualitas dengan kuantitas mencukupi yang
disediakan untuk masyarakat Kota
Surakarta
1. Cakupan layanan
pendidikan non formal (%)
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program
pelayanan pendidikan non formal berhasil mendukung penyiapan kualitas tenaga kerja terampil
yang kompetitif mendukung daya saing kota
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan
2. Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru,
sekolah) tingkat
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi apakah program pelayanan pendidikan berhasil
18
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
regional/nasional
/ internasional jenjang DIKMAS
meningkatkan prestasi daya saing
pendidikan kota Surakarta pada khususnya, untuk menguatkan daya saing daerah
Formulasi Pengukuran :
Jumlah siswa, guru, sekolah yang berprestasi tingkat regional/
nasional/ internasional jenjang DIKMASdi
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pendidikan
19
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
: Urusan Kesehatan
TUGAS : Menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan;
d. Penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi;
e. Penyelenggaraan kesehatan
lingkungan;
f. Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular;
g. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
h. Penyelenggaraan surveilans dan kejadian luar biasa (KLB);
i. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dasar;
j. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan rujukan;
k. Penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan kesehatan;
l. perencanaan, pendayagunaan, dan
pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
m. pengawasan dan pengendalian
kefarmasian, makanan, minuman, obat tradisional serta perbekalan kesehatan;
n. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kesehatan;
o. penyelenggaraan sosialisasi;
p. pembinaan jabatan fungsional; dan
q. pengelolaan UPT.
20
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan
Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya keselamatan ibu dan anak, remaja,
lanjut usia
1. Angka
Kematian Ibu
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang
dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan
status kesehatan ibu (maternal) terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
2. Angka
kematian bayi
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan
program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada
peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
21
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
3. Angka
Kematian Balita
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan
program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada
peningkatan kesehatan balita yang merupakan usia rentan terhadap
permasalahan kesehatan
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
DinasKesehatan
2. Meningkatnya
status gizi masyarakat
1. Prevalensi
kekurangan
gizi
(underweight)
pada balita
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator prevalensi kekurangan gizi pada balita digunakan untuk
evaluasi kecukupan gizi makro (kalori dan protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan
mineral) sebagai nutrisi pendukung pertumbuhan, dalam rangka
menyiapkan sumber daya manusia unggul bagi kota yang berdaya saing tinggi
Formulasi Pengukuran:
Tipe Perhitungan :
Kumulatif.
22
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
2. Prevalensi
stunting
(pendek dan
sangat pendek)
pada anak
baduta
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator prevalensi stunting pada
baduta digunakan untuk evaluasi kecukupan gizi makro (kalori dan
protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) dalam 1000 hari pertama
kehidupan (HPK) dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia
unggul bagi kota yang berdaya saing tinggi
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya pengendalian
penyakit menular dan tidak menular serta
meningkatnya penyehatan
lingkungan
1. Angka
kesakitan DBD
Alasan Pemilihan Indikator :
Untuk mendapatkan gambaran
situasi penyakit DBD yang ditangani oleh fasilitas pelayanan
kesehatan
Formulasi Pengukuran :
TipePerhitungan :
Kumulatif
23
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
2. Prevalensi
HIV-AIDS
pada populasi
dewasa
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini digunakan untuk
memberikan gambaran kerentanan kondisi masyarakat atas ancaman
penyakit HIV-AIDS dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mendukung unsur
visi menjadi kota yang maju dan berdaya saing dan masyarakat
sejahtera
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
3. Angka
penemuan
pasien (Case
Notification
Rate) / CNR
Alasan Pemilihan Indikator :
Untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit TB yang ditangani
oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Formulasi Pengukuran :
TipePerhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
24
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
4. Proporsi Kasus
Penyakit Tidak
Menular
Alasan Pemilihan Indikator :
Untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit tidak menular yang
ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Formulasi Pengukuran :
TipePerhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
4. Meningkatnya perlindungan
finansial
1. Persentase
penduduk yang
mempunyai
jaminan
kesehatan
Alasan Pemilihan Indikator :
Untuk mendapatkan gambaran
penduduk yang terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional untuk
meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan
Formulasi Pengukuran :
TipePerhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
1. Presentase
rumah tangga
berperilaku
pola hidup
bersih dan
sehat (PHBS)
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi apakah pelaksanaan program promosi kesehatan yang dilaksanakan, memberikan
pengaruh pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat, sehingga mengurangi kerentanan angka kesakitan dan pada gilirannya meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat
25
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Kesehatan
26
NAMA PERANGKAT DAERAH
: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUGAS : Menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Pelaksanaan tugas di bidang bina marga;
f. Pelaksanaan tugas di bidang drainase;
g. Pelaksanaan tugas di bidang cipta karya;
h. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan pemanfaatan ruang;
i. Pelaksanaan tugas di bidang pengendalian
pemanfaatan ruang
j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum;
k. Penyelenggaraan sosialisasi;
l. Pembinaan jabatan fungsional; dan
m. Pengelolaan UPT
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas
1. Persentase panjang
jaringan jalan
dalam kondisi baik
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi
kesejahteraan kota
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan: Kumulatif
27
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Persentase Panjang
jembatan dalam
Kondisi baik
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas jembatan untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Persentase panjang
drainase/ saluran
pembuangan air
dalam kondisi baik
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas drainase/saluran pembuangan air untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan: Kumulatif
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Meningkatnya
luasan daerah
bebas banjir dan
1. Persentase wilayah
bebas banjir dan
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan
28
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
genangan genangan
umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan luasan wilayah bebas banjir untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan:
Kumulatif
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas Ruang
Publik
Persentase
penambahan luasan
ruang publik yang
ditata
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
memberikan pedoman
pengendalian pemanfaatan
ruang kota sesuai regulasi
mendukung pencapaian unsur
visi maju dan sejahtera
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Tersedianya
sarana prasarana
umum di
kawasan industri
ekonomi kreatif
Persentase kluster
ekonomi dengan
prasarana umum
kondisi baik
1. Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi program
pembangunan infrastruktur
kota menghasilkan prasarana
kegiatan ekonomi yang
representatif.
Makna Representatif: Infrastruktur
tertata dan terpelihara yaitu
Kapasitas drainase sesuai
kebutuhan, jalan terbangun rata,
29
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
Penerangan jalan umum yang
memenuhi standar, pedestrian
terbangun dan berfungsi sesuai
peruntukannya.
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan:
Kumulatif
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
: Urusan bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program,
pengendalian, evaluasi dan pelaporam;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi bidang perumahan,
kawasan permukiman dan pertanahan;
e. Pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
f. Pelaksanaan tugas di bidang kawasan
permukiman;
g. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
i. Penyelenggaraan sosialisasi;
j. Pembinaan jabatan fungsional; dan
k. Pengelola UPTD.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya ketersediaan
perumahan yang layak huni dan berkurangnya
pemukiman kumuh
1. Persentase Penurunan
RTLH
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi program pembangunan urusan
perumahan dan kawasan pemukiman berhasil mengurangi proporsi rumah tak layak huni
dalam rangka mendukung pencapaian unsur visi
kesejahteraan kota
Formulasi Pengukuran :
31
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Tipe Penghitungan:
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Persentase Lingkungan
yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU (%)
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pemenuhan cakupan layanan sarana
prasarana utilitas umum meningkatkan kualitas
lingkungan sehat yang sehat mendukung pencapaian unsur visi kota sejahtera
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Persentase Rumah Tangga
pengguna air bersih
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan
perumahan dan kawasan pemukiman berhasil memenuhi
cakupan layanan ketersediaan air bersih sebagai implementasi program nasional universal access
(100-0-100), dalam rangka mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota
Formulasi Pengukuran :
32
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Tipe Penghitungan:
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Persentase Rumah tangga
bersanitasi
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan lintas sektor
urusan perumahan dan kawasan pemukiman berhasil
meningkatkan cakupan rumah tangga bersanitasi sebagai implementasi program nasional
universal access (100-0-100), dalam rangka mendukung pencapaian unsur visi
kesejahteraan kota
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan:
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
33
NAMA PERANGKAT DAERAH
: Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
: Urusan Sosial
TUGAS : Menyelenggarakan kesejahteraan Sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan pemberdayaan potensi
sumber kesejahteraan sosial;
d. Penyelenggaraan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial
e. Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial
f. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan non disabilitas;
g. Penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial anak integratif;
h. Penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluarga;
i. Penyelenggaraan pendataan fakir miskin;
j. Penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
k. Penyelenggaraan sosialisasi;
l. Pembinaan jabatan fungsional;
m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya jaminan perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS penyandang
disabilitas
Prosentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketrampilan berusaha dan aksesbilitas yang tertangani dan mampu hidup mandiri
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui presentase jumlah penyandang disabilitas yang tertangani, mampu hidup mandiri, berpenghasilan ±setara dengan UMK, keluarga menjadi sejahtera, menjadi lebih percaya diri dalam kehidupan sosial masyarakat, dan keberfungsian sosial dalam kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik
Formulasi pengukuran :
34
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
2. Pembinaan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)
Prosentase WRSE yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha dan mampu hidup mandiri
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui presentase jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mampu melakukan usaha secara mandiri, dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, status sosial keluarga menjadi lebih baik, dan kesehatan keluarga lebih terpelihara
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
3. Pembinaan anak terlantar
Prosentase anak terlantar yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dan ketrampilan dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui presentase jumlah anak terlantar yang mampu melakukan usaha secara mandiri dan mampu dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan harmonisasi dalam lingkungan keluarga
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
4. PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif)
Prosentase jumlah PMKS Anak Dalam Situasi Rentan (ADSR) di Kota Surakarta dan terpenuhi kebutuhannya
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui presentase jumlah penurunan Anak Dalam Situasi Rentan (ADSR) yang terlayani dari keluarga rentan dan untuk mengetahui seberapa besar tercapainya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas diri berupa Kartu
35
Identitas Anak (KIA) dan Akte Kelahiran, serta ketahanan dalam rangka meningkatkan keluarga rentan dalam melindungi anak
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
5. Penyelenggaraan pendataan fakir miskin
Prosentase tersedianya data fakir miskin yang valid dan up to date
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
6. Meningkatkan ketrampilan bagi keluarga miskin
1. Prosentase jumlah keluarga miskin penerima PKH yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah penerima PKH yang dalam hal ini telah terpenuhi dari beberapa hal berikut : keinginan anak yang bersekolah menjadi lebih terprioritas, ibu hamil dan anak balita rutin berkeinginan untuk memeriksakan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu, pengelolaan keuangan keluarga lebih tertib
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
2. Jumlah pengelola kube jasa yang mendapatkan pelatihan dan peningkatan ketrampilan
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah pengelola KUBE jasa yang naik taraf
36
hidupnya setelah diberikan pelatihan
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
3. Prosentase jumlah pendamping PKH yang mengalami peningkatan pengetahuan
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah pendamping PKH yang mengalami peningkatan pengetahuan dan kemampuan sehingga kegiatan
pendampingan FDS lebih optimal dan berjalan lancar sehingga usaha KUBE jasa lebih berkembang
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
7. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial)
Jumlah kelembagaan PSKS yang mendapat pelatihan dan pembinaan
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah kelembagaan PSKS yang berada di bawah pembinaan Dinas Sosial dan mendapatkan pemberdayaan dalam hal pemberian pelatihan ketrampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan kelembagaan sehingga kegiatan Dinas Sosial yang terkait dengan kelembagaan PSKS tersebut menjadi lebih lancar
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
8. Penanganan sumber dana Bantuan Sosial / Hibah
1. Prosentase jumlah penerima bantuan sosial dan Hibah bagi lembaga/ masyarakat
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah penerima manfaat baik yang bersifat masyarakat maupun lembaga yang mendapatkan Bantuan
37
Sosial / Hibah di Kota Surakarta yang menjadi lebih sejahtera dan lebih lancar dalam melakukan kegiatannya
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
2. Jumlah penyelenggara undian yang memahami dan mematuhi ketentuan
dan peraturan yang berlaku
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah
penyelenggara undian di Kota Surakarta yang telah memahami dan menjalankan pelaksanaan kegiatan undian sosial sesuai regulasi yang berlaku
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
9. Terlaksananya kegiatan pelayanan bagi Anak dan Lansia penerima manfaat di panti sosial
Prosentase Anak dan Lansia penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan di panti sosial
Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah anak dan lanjut usia penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan di panti sosial sehingga menjadi lebih sejahtera, sehat dan bahagia
Formulasi pengukuran :
Tipe penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Dinas Sosial
38
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
: Urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian
TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan pengembangan komoditi
industri;
d. Penyelenggaraan peningkatan, produktivitas, sertifikasi dan inovasi industri;
e. Penyelenggaraan Penempatan, Pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
f. Penyelenggaraan Hubungan Industrial,
kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial;
g. Penyelenggaraan sosialisasi;
h. Pembinaan jabatan fungsional;
i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Menurunnya angka Pengangguran
Prosentase Usia Produktif yang bekerja
Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui angka pengangguran dari penduduk usia produktif yang bekerja.
Formulasi Pengukuran :
∑ Penduduk Usia Produktif yang bekerja
----------------------------------------- X 100% ∑ Penduduk Usia Produktif
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, BPS, Dispendukcapil
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja Peyanan Dasar bidang ketenagakerjaan dalam kontribusinya menurunkan angka pengangguran untuk mendukung Kesejahteraan Masyarakat
39
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Formulasi Pengukuran :
∑ Pencari Kerja yang ditempatkan th. n
-------------------------------------- x 100%
∑Jumlah Pencari Kerja yangt terdaftar th. n
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
3. Meningkatnya kesejahtaeraan Transmigran
Persentase Transmigran yang berhasil
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja Pemerintah menangani kelompok miskin atau warga Kota Surakarta yang perlu transmigrasi sebagai bukti upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
Formulasi Pengukuran :
∑ Transmigran yang berhasil
------------------------------------------- X 100%
∑ Transmigrans yang ditempatkan
Tipe Penghitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4. Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis dan Berkeadilan
Persentase perselisihan hubungan kerja yang diselesaikan
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur Kinerja Disnakerperin dalam menangani kasus yang terdaftar di Dinas sehingga akan terselesaikan dan terwujudkan hubungan Industrial yang harmonis antara Pekerja dan Pengusaha.
Formulasi Pengukuran :
∑ kasus yang diselesaikan dengan PB ( th n )
------------------------------------------- X 100%
∑ Kasus yang terdaftar ( th. n )
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
40
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Sumber Data
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5. Meningkatkan Keselamatan Kerja
Prosentase Kecelakaan Kerja
Alasan Pemilihan Indikator
Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah Kecelakaan Kerja di Perusahaan apakah menurun atau meningkat.
Formulasi Pengukuran :
∑ Kasus Kecelakaan Kerja th. n
------------------------------------------- X 100%
∑ Perusahaan th. n
Tipe Perhitungan
Non kumulatif
Sumber Data
Satker Pengawas Ketenagakerjaan di Kota Surakarta
6. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui peran sektor industri terhadap PDRB
Formulasi Pengukuran :
∑ PDRB Sektor Industri
---------------------------------------- ∑ PDRB Kota
Tipe penghitungan
Non Kumulatif
Sumber Data
Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
6. Meningkatkan Keselamatan Kerja
Prosentase Kecelakaan Kerja
Alasan Pemilihan Indikator
Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah Kecelakaan Kerja di Perusahaan apakah menurun atau meningkat.
Formulasi Pengukuran :
∑ Kasus Kecelakaan Kerja th. n
------------------------------------------- X 100%
∑ Perusahaan th. n
41
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Tipe Penghitungan
Non Kumulatif
7. Meningkatkan jumlah Klaster Industri yang Berkembang
Persentase Klaster yang Berkembang
Alasan Pemilihan Indikator Dengan berkembangnya klaster industri maka perkembangan industri semakin meningkat
Formulasi Pengukuran :
∑ Klaster Industri yang berkembang
------------------------------------------- x 100%
∑Jumlah Klaster Industri yang ada
Tipe Penghitungan :
Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
42
NAMA PERANGKAT
DAERAH
: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan
Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
: Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, Pemberdayaan Masyarakat
TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas
b. Penyusunan rencana program,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan
c. Pembinaan dan pengembangan
pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan
d. Pembinaan dan peningkatan perlindungan
anak dan kualitas hidup anak
e. Penyelenggaraan sosialisasi
f. Pembinaan jabatan fungsional
g. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan sarana
prasarana
h. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) PTPAS
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk
mengukur Kualitas hidup perempuan melalui Indeks Pembangunan Gender (Angka
Harapan Hidup Perempuan, Angka lama sekolah perempuan
dan pendapatan perkapita perempuan )
Formulasi Pengukuran :
IPG
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data : BPS
2. Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG)
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur Kualitashidup
perempuan melalui Indeks Pemberdayaan Gender
43
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
(Keterwakilan perempuan di
legislatif, Posisi Perempuan di Manajerial, Profesional, Admnistrasi,Tata Laksana,
Sumbangan Pendapatan Perempuan)
Formulasi Pengukuran :
IDG
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
BPS
3. Partisipasi angkatan kerja
perempuan
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengukur kesetaraan dan keadilan akses memperoleh
kesempatan partisipasi kerja di sektor publik
Formulasi Pengukuran :
Tipe Perhitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
BPS
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan
anak
Status capaian
kab/kota layak
anak
Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk
mengukur capaian kab/kota layak anak Status capaian kab/kota layak
anak adalah Kategori hasil capaian
Formulasi Pengukuran :
1. Pratama 2. Madya
3. Nindya 4. Utama 5. KLA
Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
Sumber Data:
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
44
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
3. Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan kewilayahan
1. PKK aktif
Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana
pelaksanaan program-program pemberdayaan Ketahanan Keluarga, untuk mendukung
pencapaian visi kota maju dan mandiri
Formulasi Pengukuran :
Jumlah PKK aktif
X 100%
Jumlah PKK
Tipe Penghitungan :
Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak
Dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Posyandu Aktif Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana
pelaksanaan program-program Posyandu, untuk mendukung
pencapaian visi kota maju dan mandiri
Formulasi Pengukuran :
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Sumber Data :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah posyandu aktif100%
Total posyandu
45
NAMA PERANGKAT DAERAH
: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
: Urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan Perikanan
TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan dan kelautan
perikanan
FUNGSI : a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan;
c. Perumusan kebijakan di bidang prasarana
dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
d. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. Penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
f. Penataan prasarana pertanian;
g. Penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
h. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
i. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
j. Pengendalian hama penyakit tanaman dan
penyakit hewan;
k. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian;
l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
m. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
n. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertaian
Ketahanan Pangan dan Perikanan;
o. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan
pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;
p. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, didtribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;
q. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang