Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian Token : QmhuoJ Nomor Tiket : SK202006120001 Nomor : 3870/Pusdiklat/06/2020 12 Juni 2020 Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Partisipasi kontribusi bahan/konten pengetahuan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah untuk membangun Knowledge Management System (KMS) di Pusdiklat PBJ Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama LKPP 2. Kepala UKPBJ di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah 3. KPA/ PPK di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah 4. Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa 5. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 6. Ahli Pengadaan Barang/Jasa Di Tempat Dalam rangka membangun kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) PBJ Pemerintah secara berkelanjutan dan mendukung pembelajaran mandiri, maka Pusdiklat PBJ membangun KMS sebagai wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan diharapkan dapat menunjang pengetahuan dan ketrampilan bagi SDM PBJ Pemerintah secara berkelanjutan. Pengetahuan yang explicit (sudah ada/ terdokumentasi) dan yang masih berupa tacit (masih melekat pada seseorang) dapat di tuangkan menjadi explicit dan disumbangkan kepada Pusdiklat PBJ. Penjelasan terkait kontribusi konten pengetahuan PBJ Pemerintah sebagai berikut: 1. Kontribusi konten pengetahuan tersebut dapat berupa, contoh: artikel, jurnal, analisa, penjelasan cara mengerjakan, kertas kerja, video, infografis dan lainnya, yang mudah untuk dipelajari secara mandiri, agar ketrampilan dan pengetahuan insan PBJ bisa cepat meningkat, sehingga dapat menangani pekerjaan pengadaan PBJ secara lebih baik lagi. Pada Lampiran-2 terdapat gambaran suatu contoh konten pengetahuan, yaitu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Jalan Propinsi, awalnya masih berupa tacit pada para pelaku pengadaan, kemudian melalui Community of Practice (CoP) disusun konten pengetahuan spesifik tersebut dengan merujuk dari pengetahuan yg explicit (peraturan/ pedoman yang sudah ada). Pengetahuan seperti ini terus berkembang dan dapat menjadi referensi untuk membangun konten pengetahuan lainnya seperti Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Desa/ Jasa Konsultan, sehingga pengetahuan yang spesifik untuk memenuhi cara kerja pengadaan tertentu bisa dibangun, dan jika terjadi berbagi pengetahuan secara lebih cepat, maka kapabiltas SDM PBJ dapat cepat meningkat.
19
Embed
Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Partisipasi kontribusi ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikankeasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halamanhttps://eoffice.lkpp.go.id/keaslianToken : QmhuoJNomor Tiket : SK202006120001
Nomor : 3870/Pusdiklat/06/2020 12 Juni 2020Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Partisipasi kontribusi bahan/konten pengetahuan
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah untukmembangun Knowledge Management System (KMS) diPusdiklat PBJ
Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama LKPP2. Kepala UKPBJ di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah3. KPA/ PPK di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah4. Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa5. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa6. Ahli Pengadaan Barang/JasaDiTempat Dalam rangka membangun kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) PBJ Pemerintahsecara berkelanjutan dan mendukung pembelajaran mandiri, maka Pusdiklat PBJ membangun KMSsebagai wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan diharapkan dapat menunjang pengetahuandan ketrampilan bagi SDM PBJ Pemerintah secara berkelanjutan.
Pengetahuan yang explicit (sudah ada/ terdokumentasi) dan yang masih berupa tacit (masihmelekat pada seseorang) dapat di tuangkan menjadi explicit dan disumbangkan kepada PusdiklatPBJ. Penjelasan terkait kontribusi konten pengetahuan PBJ Pemerintah sebagai berikut:
1. Kontribusi konten pengetahuan tersebut dapat berupa, contoh: artikel, jurnal, analisa, penjelasancara mengerjakan, kertas kerja, video, infografis dan lainnya, yang mudah untuk dipelajari secaramandiri, agar ketrampilan dan pengetahuan insan PBJ bisa cepat meningkat, sehingga dapatmenangani pekerjaan pengadaan PBJ secara lebih baik lagi.
Pada Lampiran-2 terdapat gambaran suatu contoh konten pengetahuan, yaitu Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Jalan Propinsi, awalnya masih berupa tacit pada parapelaku pengadaan, kemudian melalui Community of Practice (CoP) disusun konten pengetahuanspesifik tersebut dengan merujuk dari pengetahuan yg explicit (peraturan/ pedoman yang sudahada). Pengetahuan seperti ini terus berkembang dan dapat menjadi referensi untuk membangunkonten pengetahuan lainnya seperti Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Desa/ JasaKonsultan, sehingga pengetahuan yang spesifik untuk memenuhi cara kerja pengadaan tertentu bisadibangun, dan jika terjadi berbagi pengetahuan secara lebih cepat, maka kapabiltas SDM PBJ dapatcepat meningkat.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikankeasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halamanhttps://eoffice.lkpp.go.id/keaslianToken : QmhuoJNomor Tiket : SK202006120001
2. Kontribusi konten tersebut dapat merujuk kepada kodefikasi pengetahuan (Lampiran-1), dan tidakada batas waktu untuk pengiriman kontribusi konten tersebut. Konten pengetahuan yang telahdikirim tersebut, secara berkala akan diperiksa oleh Tim Panel Pusdiklat, Tim Panel Pusdiklatberwenang untuk mengusulkan konten yang sudah sesuai ataupun memperbaiki konten untukdituangkan dalam website KMS, ataupun tidak menuangkan usulan konten tersebut karena kontenbelum dianggap sesuai, termasuk dikeluarkannya konten yang sudah kadaluwarsa dari tayanganwebsite KMS.
3. Dalam proses membuat konten pengetahuan PBJ tersebut, agar ide pengetahuan bisa diwujudkandalam bentuk konten pengetahuan, maupun agar konten pengetahuannya berkualitas, makakontributor dapat membahas bersama, seperti dalam Community of Practice (CoP) untuk membahastopik konten pengetahuan tertentu, sebelum disampaikan ke Pusdiklat LKPP. Apabila ide kontenpengetahuan PBJ diangkat berdasar fakta yang ada, dan jika dapat merugikan pihak lain, makaobyeknya dapat diganti dengan simbol/idiom tertentu, seperti konten pengetahuan solusi tahapanpenyelesaian perselisihan kontrak terhadap obyek tertentu.
4. Informasi identitas kontributor konten seperti nama lengkap, kontak person/alamat email, profesidan domisili, termasuk jika dibangun melalui CoP, dapat disebutkan dalam konten tersebut, dansebagai bentuk penghargaan identitas pembuat konten akan dicantumkan dalam konten tersebutbagi konten yang ditayangkan di website KMS, dan Pusdiklat PBJ akan mengelola data kontributorkonten tersebut.
5. Bagi kontributor konten yang telah ditayangkan di website KMS, diberikan sertifikat keteranganatas partisipasi dan secara berkala Pusdiklat PBJ akan memberikan beberapa penghargaan bagikonten yang dinilai terbaik dari beberapa kriteria penilaian.
6. Untuk pengiriman konten pengetahuan PBJ melalui email ke : [email protected][email protected], apabila ada keperluan koordinasi serta informasi lebih lanjut dapatmenghubungi narahubung Sdr. Bowo Budi Laksono (0823-1010-9668) atau Sdri. Yosi Febriani(0852-7244-301027).
Disamping adanya kontribusi konten diatas, Pusdiklat PBJ juga aktif mengumpulkan bahan/ kontenpengetahuan PBJ dan secara berkelanjutan terus meningkatkan kemampuan dalam membangun KMSbersama dengan stakeholder terkait, yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajarandan menangkap inovasi pengetahuan PBJ. Demikian kami sampaikan, atas perhatian, partisipasi dankerja samanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronikGatot Pambudhi Poetranto
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikankeasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halamanhttps://eoffice.lkpp.go.id/keaslianToken : QmhuoJNomor Tiket : SK202006120001
1. Kepala LKPP2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LKPP
Kodefikasi : 11521 Identitas Kontributor: CoP Pengelolaan Kontrak - X Anggota : Imam, No. Hp. 0812 xxx-xxx-xx, Email xxx, Fasilitator PBJ Kompetensi, Propinsi A Tejo, No. Hp. 0812 xxx-xxx-xx, Email xxx, Fasilitator PBJ Tk Dasar, Propinsi A Iwan, No. Hp. 0812 xxx-xxx-xx, Email xxx, Jafung PBJ Pemprov A Deni, No. Hp. 0812 xxx-xxx-xx, Email xxx, PPK Pemprov A
Judul Pengetahuan : Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Jalan Propinsi
Pendahuluan
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau di manajemen konstruksi dikenal dengan Pre Contruction
Meeting (PCM) adalah rapat yang dilakukan oleh semua unsur yang terkait di dalam pelaksanaan
pekerjaan dilapangan, yang pada umumnya terdiri dari KPA/PPK sebagai unsur pengendali, Konsultan
Supervisi sebagai pengawas dan Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.
Dasar rujukan
Dasar rujukan adalah Peraturan LKPP No. 09 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia dan Best Practice penerapan PCM di Pekerjaan Konstruksi.
Tujuan
Tujuan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak adalah menyamakan persepsi dan menyusun strategi dan
rencana agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Waktu Pelaksanaan
Dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Dalam pembuatan Rapat tersebut, sering diperlukan Rapat
persiapan terlebih dahulu dan pengumpulan data – data yang dibutuhkan dari hasil survey awal ke lapangan,
data perencanaan dan pendukungnya, serta data – data lainnya dan dilakukan analisa terlebih dahulu, para
pihak menyiapkan bahan sesuai dengan tugasnya masing – masing.
Setelah Rapat, ada Berita Acara Rapat termasuk pendukungnya dan dibutuhkan verifikasi dan validasi dan ditanda tangani oleh para pihak, untuk menjadi acuan/referensi dalam melaksanakan pekerjaan.
Tahapan
1) PPK memerintahkan pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak kepada Kontraktor dan Konsultan Pengawas Pengawas.
2) Kontraktor dan Konsultan Pengawas menerima perintah dari PPK dan mempersiapkan materi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
3) Kontraktor dan Konsultan Pengawas menyerahkan materi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak kepada PPK untuk pembahasan.
4) PPK mempersiapkan undangan pembahasan materi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan menyebarkannya kepada unit kerja terkait.
5) Para pihak melakukan pembahasan materi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
6) Kontraktor melakukan perbaikan materi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai hasil pembahasan dan menyerahkannya kepada Konsultan Pengawas guna pemeriksaan perbaikan sesuai ketentuan keberterimaan dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
3870
12
7) Konsultan Pengawas melakukan permeriksaan dan menyerahkan dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang telah disesuai dan menyerahkannya kepada PPK.
8) PPK menerima dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak kemudian menerbitkan Berita Acara penerimaan dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
Bagan Alir terlampir.
Agenda yang dibahas dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Agenda pembahasan merujuk sesuai dengan Perlem LKPP No. 09 tahun 2018, dengan detail penerapan
sebagai berikut :
a. Rencana Mutu Kontrak dan Program Mutu
Program Mutu, meliputi :
1 ). Infomasi kegiatan;
Menjelaskan penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana,
lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab Penyedia Jasa;
2 ). Sasaran Mutu;
Menjelaskan target pencapaian mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS;
3 ). Struktur Organisasi;
Menjelaskan Bagan struktur organisasi yang menjelaskan keterkaitan pihak-pihak dalam pelaksanaan
kegiatan;
4 ). Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang;
Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing kedudukan yang ada dalam struktur
organisasi penyedia jasa sebagai penanggung jawab pelaksana pekerjaan;
5 ). Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan;
Menjelaskan urutan proses kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir,
kegiatan, termasuk kegiatan verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian (sesuai
keperluannya);
6 ). Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
Menjelaskan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu, termasuk perencanaan bobot
pekerjaan;
7 ). Jadwal Peralatan;
Menjelaskan perencanaan penggunaan peralatan yang diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan;
8 ). Jadwal Material;
Menjelaskanperencanaan penggunaan bahan/meterial yang diperlukan di setiap tahapan kegiatan;
9 ). Jadwal Personil;
Menjelaskan perencanaan personil, tenaga ahli dan staff pendukung dalam setiap kegiatan sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
10 ) Jadwal Arus Kas;
Menjelaskan perencanaan penerimaan pengeluaran kas (keuangan) sesuai dengan nilai kontrak;
11 ). Rencana dan metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian serta kriteria
penerimaannya
12 ). Daftar Kriteria Penerimaan
Menjelaskan ketentuan-ketentuan dari setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan
persyaratan (KAK, spesifikasi teknis, standar atau peraturan perundangan-undangan);
13 ). Daftar Induk Dokumen
Daftar dokumen (internal dan eksternal) yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan berupa
Standar Kerja, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dlm
rangka mencapai kesesuaian mutu yg dipersyaratkan;
14 ). Daftar Induk Rekaman/ Bukti Kerja proses/kegiatan telah dilaksanakan;
b. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan K3;
d. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan;
f. Menyamakan persepsi tentang pasal-pasal atau butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak;
seperti terhadap Pasal yang multitafsir dan yang dinilai penitng contoh ; Pasal Pekerjaan tambah
kurang; Penghentian pekerjaan; Mobilisasi; Keamanan Pekerjaan; Uang Muka
g. Usulan-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal dokumen kontrak, seperti jadwal mobilisasi,
jadwal waktu pelaksanaan, segala sesuatu yang telah disepakati saat penanda tanganan kontrak;
h. Hubungan dengan institusi lain, seperti instansi lainnya, penggunaan dan pemakaian laboratorium yang
terakreditasi;
i. Pembahasan prosedur penyelenggaraan pekerjaan, sebagai berikut (bila ada dan sesuai):
1 ). Tata cara pengajuan Permintaan Pekerjaan (Request of works)
Sebelum melaksanakan pekerjaan kontraktor harus membuat surat pengajuan pekerjaan kepada Direksi
(Konsultan Pengawas). Isi dari surat pengajuan pekerjaan harus informatif artinya berisi informasi yang
jelas tentang pekerjaan yang hendak dikerjakan, yang meliputi informasi nomor mata pembayaran,
lokasi serta perkiraan kuantitas.
Surat pengajuan pekerjaan dilampiri dengan shop drawing, kelengkapan hasil pengujian mutu dari
bahan – bahan yang akan digunakan, dan hasil pengujian mutu pekerjaaan sebelumnya dan
pengukuran elevasi (jika pekerjaan tersebut dilaksanakan secara berurutan).
2 ). Tata cara pengetesan;
3 ). Tata cara pengajuan Pembayaran Sertifikat Bulanan;
Format pembuatan tagihan pembayaran oleh kontraktor terhadap prestasi pekerjaan harus ditetapkan
bersama dengan aturan di dalam dokumen kontrak. Hal yang perlu juga diperhatikan adalah
tentang Perpajakan dan pengembalian uang muka.
Setiap pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor dilampiri dengan data dukung kuantitas
dan kualitas. Data dukung kuantitas dan kualitas merupakan hasil opname bersama oleh kontraktor
dan Konsultan Pengawas pengawas. Data dukung tidak berupa resume saja tetapi juga dilengkapi
dengan gambar dan perhitungannya. Data dukung kualitas meliputi data pengujian laboratorium
terhadap pekerjaan yang memerlukan persyaratan uji laboratorium
4). Cara pengukuran dan pembayaran
Didalam buku Spesifikasi, setiap jenis pekerjaan sebenarnya sudah dijelaskan tentang cara
pengukuran dan pembayarannya. Namun demikian agar lebih jelas perlu dibahas satu per satu setiap
jenis pekerjaan yang ada didalam kontrak, karena bisa terjadi penafsiran berbeda.
5). Pengajuan perubahan pekerjaan (pekerjaan tambah/pekerjaan kurang);
6). Tata cara pelaksanaan Mutual Check;
7). Tata cara penyesuaian harga (bila ada);
8). Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO)
Kontraktor harus mengajukan PHO (Provisional Hand Over) secara tertulis kepada Pemilik Proyek (PPK)
apabila prestasi pekerjaan sudah mencapai 100% (atau sesuai dalam dokumen kontrak). Setelah PHO
dilaksanakan maka status pekerjaan berada dalam masa pemeliharaan. Pada masa ini kontraktor harus
mengerjakan perawatan pekerjaan yang mengalami kerusakan. Apabila masa pemilharaan telah
berakhir, kontraktor mengajukan FHO (Final Hand Over).
9). Review Design
Bilamana diperlukan kegiatan Rekayasa Lapangan (penerapan desain di lapangan)/ field engineering oleh
kontraktor atas pengarahan dari Konsultan Pengawas pengawas untuk meneliti kembali kebutuhan riil
pekerjaan dilapangan. Hasil yang diperoleh dari penerapan desain di Lapangan tersebut dapat merubah
komposisi kuantitas dalam tiap mata pembayaran. Dan dapat pula merubah nilai kontrak menjadi kontrak
menjadi lebih besar/ lebih kecil tergantung jenis kontrak yang digunakan.
10). Addendum
Pembuatan addendum disertai dengan justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai item
– item pekerjaan yang mengalami penambahan dan pengurangan. Dalam periode kontrak, addendum
dapat terjadi sesuai dengan kebutuhan dan sebelum dilakukan PHO, dilakukan pengukuran akhir (mutual
check Akhir/ MC Akhir) untuk memastikan kebutuhan final kuantitas yang benar – benar terlaksana.
11).Kesepakatan tata cara & prosedur teknis untuk item pekerjaan utama (major item)
Untuk item pekerjaan utama (merujuk pada definisi di kontrak) diperlukan pembahasan secara khusus tentang tata cara & prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan. 12).Kemungkinan adanya komposisi/jumlah peralatan atau urutan kegiatan pekerjaan yang telah dituangkan
ke dalam program mobilisasi dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan.
Didalam kontrak, kontraktor telah mengajukan dokumen diantaranya adalah jadwal pelaksanaan
pekerjaan, daftar peralatan, program mobilisasi, namun demikian kadang sifatnya masih sederhana
sehingga perlu ditajam. Pada pelaksanaan PCM ini harus pula dibahas yang lebih detail, yang memuat hal
– hal sebagai berikut :
1.Kontraktor harus membuat kembali program mobilisasi yang memuat jadwal mobilisasi peralatan,
peralatan laboratorium, personil dan pengadaan bahan/material.
2.Kontraktor harus menyusun kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan mengingat target volume
pekerjaan, waktu yang tersedia dan mutu.
Mengingat pentingnya jadwal pekerjaan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan
pekerjaan, maka jadwal tersebut harus disusun dengan berdasar pada metoda kerja yang baik,
kemampuan riil sumber daya manusia, peralatan dan bahan baku yang bisa disediakan oleh kontraktor.
3.Kontraktor harus menyusun jadwal rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan (field engineering)
4.Kontraktor harus menentukan lokasi bahan material (quarry), perkiraan deposit dan rencana quality control
bahan yang akan digunakan
5.Kontraktor harus menyusun organisasi pelaksanaan dan mengisinya dengan personil yang cakap dalam
bidangnya
Stakeholder yang terlibat dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan
Unsur utama ada 3 (tiga) unsur yang terlibat dalam PCM, yaitu :
1.Unsur Pengendali (Struktural dan Proyek)
a.Dari Struktural : Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPT (contoh jika di Pemda)