Lakip Yanfar 2013 (1)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDRAL

BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN


DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah Pembangunan Kesehatan adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, salah satunya

melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang

berkualitas termasuk layanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pilar dari 3 (tiga) pilar

pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan

pelayanan kefarmasian, sehingga pelayanan kefarmasian yang efektif dan

efisien sangat diperlukan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan

kesehatan. Pelayanan kefarmasian mencakup empat elemen yaitu promosi

kesehatan dan pencegahan penyakit untuk mencapai tujuan di bidang

kesehatan, suplai dan penggunaan obat, advokasi dan/atau suplai obat

untuk pengobatan sendiri (self care), serta peningkatan penggunaan obat

yang rasional.

Peran bidang kefarmasian dalam reformasi kesehatan masyarakat

sangat penting dalam penentuan strategi tindakan pencarian pelayanan

kesehatan yang memadai, termasuk penggunaan obat yang rasional dan

efisiensi pembiayaan obat serta akses dan informasi obat. Sasaran

kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan adalah Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional

melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya

pelayanan kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang Baik (good

governance) dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap informasi

hasil atau manfaat dari barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah

dari penggunaan data publik maka berkembang Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah agar terwujud sistem manajemen kinerja yang

menghasilkan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) secara

transparan dan akuntabel.

Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumberdaya, pelaksanaan kebikjakan, dan program dengan menyusun

laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana

kerja dan pengukuran kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajibaban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam memcapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sitem

pertanggungjawaban secara priodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui PerMenPAN dan RB

nomor 29 tahun 2010, yang telah dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai berikut:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Bina

Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang pelayanan kefarmasian.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi

komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;

2. Pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi komunitas,

farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat

rasional;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi

komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;

5. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan

di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan

penggunaan obat rasional; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Susunan Organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian terdiri dari :

1. Subdirektorat Standardisasi

2. Subdirektorat Farmasi Komunitas

3. Subdirektorat Farmasi Klinik

4. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional

5. Subbagian Tata Usaha

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SISTEMATIKA

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian tahun 2013 ini menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat Bina

Pelayanan Kefarmasian selama tahun 2013. Pencapaian kinerja tersebut

dibandingkan dengan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolak

ukur keberhasilan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan,

tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian serta sistematika penyusunan laporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan

Rencana Strategis untuk periode 2010-2014 dan penetapan kinerja tahun

2013.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja,

pencapaian kinerja tahun 2013, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi

anggaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan atas laporan akuntabilitas

kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian tahun 2013.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA




2013

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan Kinerja disusun sebagai

pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis,

terarah dan terpadu.

1. VISI

Visi Kementerian Kesehatan yaitu MASYARAKAT SEHAT YANG

MANDIRI DAN BERKEADILAN

2. MISI

Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan

ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

3. TUJUAN

Tujuan Kementerian Kesehatan: terselenggaranya pembangunan

kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

4. SASARAN

Sasaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya penggunaan

obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk

tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal.

Indikator pencapaian luaran tersebut pada tahun 2013 adalah:

a. Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 40 %.

b. Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar sebesar 35%.

c. Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan

Kesehatan Dasar Pemerintah sebesar 55 %.

B. PERJANJIAN KINERJA

Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan target kinerja untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja

ini akan menjadi komitmen bagi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

untuk mencapainya dalam tahun 2013.

Target Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Tahun 2013

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya penggunaan

obat rasional melalui

pelayanan kefarmasian

yang berkualitas untuk

tercapainya pelayanan

kesehatan yang optimal.

Persentase Instalasi

Farmasi Rumah Sakit

Pemerintah yang

melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar

40%

Persentase Puskesmas

Perawatan yang


kefarmasian

35%

Persentase Penggunaan

Obat Rasional di Sarana

Pelayanan Kesehatan

Dasar Pemerintah

55%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA




2013

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut

masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan

yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat

pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-

pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kegiatan

peningkatan pelayanan kefarmasian dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Dalam rangka mencapai sasaran,

perlu ditinjau indikator kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian yang

telah ditetapkan dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang

berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal.

Berikut ini akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut:

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2013

REALISASI

2013

PRESENTASE

Meningkatnya

penggunaan

obat rasional

melalui

pelayanan

kefarmasian

yang

berkualitas

untuk

tercapainya

pelayanan

kesehatan

yang optimal.

1 Persentase

Instalasi Farmasi

Rumah Sakit

Pemerintah yang

melaksanakan

pelayanan

kefarmasian sesuai

standar

40 %

40.90 %

102 %

2

Persentase

Puskesmas

Perawatan yang

melaksanakan

pelayanan

kefarmasian

35 %

35.15 %

100,43 %

3 Persentase

Penggunaan Obat

Rasional di Sarana

Pelayanan

Kesehatan Dasar

Pemerintah

55 %

61,9 %

112,54%

Perbandingan Capaian indiKator kinerja tahun 2012 dan capaian indicator kinerja

tahun 2013 sebagai berikut :

Sasaran

Indikator

Kinerja

Target

2012

Realisasi

2012

%

tase

Target

2013

Realisasi

2013

% tase

Meningkat

nya

pengguna

an obat

rasional

melalui

pelayanan

kefarmasi

an yang

berkualita

s untuk

tercapainy

a

pelayanan

kesehatan

yang

optimal.

1 Persen

tase

Instala

si

Farma

si

Rumah

Sakit

Pemeri

ntah

yang

melaks

anaka

n

pelaya

nan

kefarm

asian

sesuai

standa

r

35 %

35.33%

100,9

40 %

40.90 %

102 %

2

Persen

tase

Puske

smas

Peraw

atan

yang

melaks

anaka

n

25 %

25.01%

100.4

%

35 %

35.15 %

100.43

%

pelaya

nan

kefarm

asian

3 Persen

tase

Pengg

unaan

Obat

Rasion

al di

Sarana

Pelaya

nan

Keseh

atan

Dasar

Pemeri

ntah

50 %

62.63 %

125.2

6 %

55 %

61,9 %

112,54

%

B. SUMBER DAYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia yang bertugas di Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian sampai saat ini berjumlah 40 orang PNS dan 8 orang

tenaga Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Menurut

Jabatan:

- Jabatan Struktural = 14 orang

- Jabatan Fungsional = - orang

- Adminkes = 12 orang

- Bendaharawan = 1 orang

- Perencana = 1 orang

- Sekretaris = 1 orang

- Pengolah Data = 2 orang

- Penata Lap. Keuangan = 1 orang

- Tenaga Pramubakti = 8 orang


Golongan:

- Golongan II = 3 orang

- Golongan III = 18 orang

- Golongan IV = 11 orang


Pendidikan:

- S2 = 10 orang

- Apoteker = 21 orang

- Sarjana Hukum = 1 orang

- S1 Farmasi = 1 orang

- D3 Farmasi = 3 orang

- SMA = 2 orang

Tenaga Non PNS :

- Apoterker = 4 orang

- Sarjana Komputer = 1 orang

- D3 Keuangan = 1 orang

- SMA = 2 orang

Gambar : Jumlah Pegawai Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Menurut

Jabatan

42%

58%

Struktural

Staf


Golongan

9%

63%

28%

Gol II

Gol III

Gol IV


Pendidikan

24%

60%

2%2%7% 5%

S2

Apoteker

S1 Hukum

S1 Farmasi

D3 Farmasi

SMA

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Anggaran DIPA Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian tahun 2013

adalah Rp. 19.746.733.000 dengan realisasi sebesar Rp.

19.223.027.684 ( 97.35 % ).

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013 Direktorat

Bina Pelayanan Kefarmasian sebagai berikut :

Anggaran

2012

Realisasi

(Rp)

%

tase

Anggaran

2013

Realisasi

(Rp)

%

tase

18.201.651.000

15.715.775.360

89.34

19.746.733.000

19.223.027.684

97.35

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menunjang program peningkatan pelayanan kefarmasian

maka Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian melakukan berbagai

kegiatan.

Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian:

Indikator: Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang

melaksanakan pelayaan kefarmasian sesuai standar

Indikator Target Realisasi Presentase

Persentase Instalasi Farmasi Rumah

Sakit Pemerintah yang melaksanakan

pelayaan kefarmasian sesuai standar

40.00 %

40.90 %

102 %

Kondisi yang dicapai:

Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian di Rumah

Sakit sesuai standar untuk cawu I (satu) sebanyak 296 RS dengan indikator

capaian 35.79 %, cawu II (dua) sebanyak 313 RS dengan capaian indikator

37.80 %, cawu III (tiga) sebanyak 317 RS dengan capaian indikator 38.33

%, dan cawu IV (empat) sebanyak 338 RS dengan capaian indicator 40.90

% (perhitungan berdsaarkan jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah seluruh

Indonesia sebanyak 827 RS (SIRS, Oktober 2013)

Permasalahan:

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar di rumah sakit

dipengaruhi oleh:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM;

Sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit jumlah

apoteker rasio tempat tidur pada rawat inap adalah 1: 30 dan rawat jalan

1 : 50. Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagian besar rumah sakit

belum memenuhi standar jumlah tenaga apoteker. Situasi ini

mengakibatkan tugas apoteker lebih banyak fokus pada pengelolaan

sediaan farmasi di rumah sakit, belum maksimal melakukan pelayanan

farmasi klinik (Pharmaceutical Care).

2. Kompetensi tenaga farmasi

Ketika apoteker dituntut melakukan pelayanan farmasi klinik hal ini

mengandung konsekuensi peningkatan kapasitas pengetahuan, skill dan

pengalaman. Karena pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan

kolaboratif dengan tenaga kesehatan lainnya. Dari hasil evaluasi

pembekalan/pelatihan yang diselenggaranakan oleh subdit farmasi klinik

sebagian besar apoteker rumah sakit yang dilatih belum terbiasa dan

terencana melakukan pelayanan kolaboratif dengan tenaga kesehatan

lainya, sehingga banyak hambatan diantaranya; komunikasi dengan

tenaga kesehatan lainnya.

3. Dukungan Manajemen Rumah Sakit

Kebermanfaatan pelayanan farmasi klinik belum cukup baik dipahami

oleh manajemen rumah sakit sehingga beberapa program terkait

farmasi klinik yang akan dilaksanakan oleh instalasi farmasi rumah sakit

(IFRS) mendapatkan hambatan regulasi. Beberapa kegiatan farmasi

klinik seperti: Pengkajian Resep, Pelayanan Informasi Obat, Konseling,

Visite, Evaluasi Penggunaan Obat, Handling Sitostatika dll perlu

mendapatkan dukungan legal dari manajemen rumah sakit supaya

dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Dukungan

manajemen diperlukan agar tercipta suasana kerja yang kondusif

karena setiap bagian memahami ruang lingkup serta fungsi apoteker

diantaranya memantau terapi pasien

Usul Pemecahan Permasalahan:

Berikut adalah usul pemecahan permasalahan diatas, yaitu:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM;

Untuk permasalahan kualitas secara berkala menyelenggarakan

pelatihan berkesinambungan baik yang bersifat meningkatkan

pengetahuan maupun peningkatan skill teknis pelayanan, juga

menciptakan rumah sakit khsusnya instalasi farmasi sebagai pusat

pembelajaran penyakit tertentu dan diharapkan rumah sakit ini dapat

menjadi pusat rujukan pembelajaran bagi rumah sakit di sekitarnya.

Untuk permasalahan kuantitas upaya yang dapat dilakukan adalah

dengan memberikan advokasi kepada pihak yang berkepentingan

seperti: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Manajemen rumah

sakit mengenai standar jumlah apoteker yang harus ada di fasyankes

khusus nya rumah sakit yaitu: pada rawat inap adalah 1: 30 dan rawat

jalan 1 : 50.

2. Kompetensi tenaga farmasi

Apoteker yang merasa kurang percaya diri melaksanakan pelayanan

kefarmasian dapat dimotivasi bahwa apoteker adalah pihak yang

memiliki pengetahuan yang mumpuni dan kewenangan yang dilimpahi

oleh Undang-Undang Kesehatan No . 36 Tahun 2009 Pasal 108 untuk

melaksanakan pelayanan kefarmasian.

Selain itu, dengan memberi kesempatan kepada apoteker melihat role

model yaitu apoteker yang mampu melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar, maka apoteker lainyya dapat terinspirasi

dan memiliki motivasi diri yang kuat bahwa ia juga mampu

melaksanakan pelayanan kefarmasian.

3. Dukungan Manajemen Rumah Sakit

Melalui pelaksanaan advokasi kepada rumah sakit, khususnya pihak

manajemen rumah sakit terkait tugas dan fungsi seorang apoteker

sesuai peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pihak

manajemen mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian secara

langsung maupun tidak langsung. Diharapkan, pihak manajemen dapat

mengambil keputusan yang mendukung pelaksanaan pelayanan

kefarmasian, khususnya jika didapatkan terdapat tenaga kesehatan

yang tidak mendukung pelayanan kefarmasian.

Advokasi terhadap manajemen rumah sakit meliputi : tugas dan peran

apoteker sesuai Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar

pelayanan kefarmasian, pengalaman Direktur rumah sakit yang

instalasi farmasi rumah sakitnya telah melaksanakan pelayanan

kefarmasian, serta kebijakan pelayanan kefarmasian terkait pelayanan

farmasi klinik.

Untuk mencapai indikator persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Pemerintah yang melaksanakan pelayaan kefarmasian sesuai standar

diperlukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

RINCIAN KEGIATAN I

1. Judul Kegiatan

Peningkatan Kemampuan SDM IFRS Dalam Pelayanan

Kefarmasian Sesuai Standar

2. Sasaran Kegiatan

Apoteker di Instalasi Farmasi Rumah Sakit

3. Kondisi yang dicapai:

a. Apoteker dapat memiliki kesadaran akan konsep pelayanan

kefarmasian dan melaksanakan pelayanan farmasi klinik sesuai

dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit

b. Memahami pergeseran paradigma pelayanan farmasi dari

orientasi pada obat (Drug Oriented) ke orientasi pada pasien

(Patient Oriented)

c. Materi dalam Pembekalan Farmasi Klinik di Rumah Sakit meliputi

; Penulusuran riwayat pengobatan, pengkajian dan pelayanan

resep, konseling, Pelayanan Informasi Obat, Pemantauan terapi

obat dan Visite

d. Tersedianya Apoteker yang kompeten dalam melaksanakan

pelayanan farmasi klinik di rumah sakit

4. Pelaksananaan sebagai berikut:

Pembekalan ini dilaksanakan di 3 (tiga) regional dengan rincian

sebagai berikut;

REGIONAL BARAT

(REGIONAL I)

REGIONAL TENGAH

(REGIONAL II)

REGIONAL

TIMUR

(REGIONAL III)

Prov. Kepulauan Riau:

RSU Tanjung Pinang,

RSU Kab. Karimun, RS

Otorita Batam, RSUL

Natuna Anambas

Palmatak, RSUL Lingga

Prov. Kalimantan

Barat:

RS Jiwa Singkawang,

RSUD

Kab.Bengkayang,

RSUD Landak, RSUD

Kab.Sekadau, RSUD

Melawi Nanga Pinoh,

RSUD Kota Pontianak

Prov. Sulawesi

Utara: RSU

Datoe

Binangkang,

RSU Dr.Sam

Ratulangi, RSU

Noongan, RSU

Liun Kendage,

RSUD Kab

Talaud,

Prov. Jambi:

RSU May. H.A. Tahalib,

RSUD Sultan Taha

Saifudin, RSUD Kolonel

Prov. Kalimantan:

Tengah: RSU Dr H

Soemarno S, RSU

Kuala Kurun, RSU

Prov. Papua:

RSU Mimika,

RSU Nabire,

RSU Biak

Abundjani, RSUD

Muaro Jambi, RSUD

K.H. Daud Arif

Buntok, RSU Tamiang

Layang, RSUD Kuala

Pembuang, RSUD

Pulang Pisau

Prov. Banten:

RSU Pandeglang, RSU

Dr Adjidarmo, RSUD

Balaraja, RSUD

Tangerang Selatan,

RSUD Milimping

Prov. Kalimantan

Selatan:

RSU H Boejasin

Pelaihari, RSU Brigjen

H Hasan Basry, RSU H

Damanhuri Barabai,

RSU H.Badaruddin

Prov. Jawa

Timur: RSUD

Lawang, RSUD

Prof, Dr,

Soekandar, RS

Kusta

Sumberglagah,

RSU Sumberejo,

RSU Padangan,

RSUD Tongas,

RSUD

Kertosono, RS

Paru Batu

Prov. Jawa Tengah:

RSU Majenang, RSUD

Ajibarang, RSU

Banjarnegara, RSU Dr.

R.Soedjati

Soemodiardjo, RSU

Blora

Prov. Kalimantan

Timur:

RSU Panglima Sebaya

Pasir, RS Harapan

Insani Kubar, RSUD

Sangatta Kutai Timur,

RSUD Kab.Malinau,

RSK Bersalin Sayang

Ibu Balikpapan

Prov. NTT:

RSU Soe, RSU

Larantuka,

RSUD Kalabahi,

RSUD Kota

Kupang

5. Tahapan kegiatan

a. Pre Test

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengetahui atau mengukur

tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta tentang pelayanan

farmasi klinik di rumah sakit

b. Teori

Adapaun teori yang diberikan adalah; (1) Kebijakan Direktorat

Bina Pelayanan Kefarmasian tentang pelayanan kefarmasian di

rumah sakit, (2) Dukungan Dirjen BUK terhadap pelayanan

farmasi klinik di rumah sakit, (3) Penulusuran riwayat

pengobatan, (4) Pengkajian dan pelayanan resep, (5) konseling,

(6) Pelayanan Informasi Obat, (7) Pemantauan terapi obat dan

(8) Visite.

Teori tentang pelayanan farmasi klinik di sampaikan oleh para

Apoteker spesialis farmasi rumah sakit di RSUD Dr. Soetomo

c. Simulasi

Pada sesi ini peserta diberikan studi kasus berupa rekam medik

pasien dan diminta untuk menganalisa masalah terkait obat

(DRP) kemudian menyusun rekomendasi terapinya

d. Praktek Lapangan

Pada saat praktek lapangan pertama kali peserta beraudiensi

dengan IFRS pada Rumah Sakit yang menjadi tempat praktek,

hal ini dimaksudkan agar peserta mengekplorasi banyak hal

tentang; struktur organisasi, manajemen SDM, dll.

Kemudian peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, pada

setiap kelompok diberi studi kasus dan penugasan kemudian

ditentukan jalur kunjungannya. Peserta juga diberi kesempatan

langsung untuk melakukan konseling dan visite pada pasien.

e. Presentasi

Setiap kelompok mempresentasikan hasil praktek lapangannya

yang meliputi; pembahasan studi kasus, rekomendasi

f. Rencana Tindak Lanjut

Setiap peserta pembekalan diminta untuk menyusun Rencana

Tindak Lanjut (RTL), setibanya lagi nanti di rumah sakit masing

masing agar membuat program pelayanan farmasi klinik, tentu

disesuaikan dengan kondisi setempat, misal; ketersediaan SDM,

dukungan manajemen, beban kerja. Penyusunan RTL ini

meliputi; jenis, jumlah dan frekuensi program agar dapat diukur

tingkat keberhasilannya.

g. Post test

Sesi akhir ditutup dengan post test, hal ini dilakukan untuk

mengevaluasi tingkat keberhasilan pembekalan ini.

6. Permasalahan

a. Belum masifnya pergeseran paradigma pelayanan farmasi dari

orientasi pada obat (Drug Oriented) ke orientasi pada pasien

(Patient Oriented) di seluruh elemen rumah sakit

b. Keterbatasan Jumlah Apoteker di rumah sakit

c. Kompetensi Apoteker masih dominan pada wilayah pengelolaan

logistik obat

d. Kebijakan manajamen rumah sakit belum berpihak penuh

terhadap pelayanan farmasi klinik

7. Usulan pemecahan masalah

a. Peningkatan kompetensi apoteker khususnya farmasi klinik

b. Sosialisasi pada manajemen rumah sakit tentang peran apoteker

dalam pelayanan farmasi klinik

RINCIAN KEGIATAN II

1. Judul Kegiatan

Peningkatan Kapasitas SDM Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dalam

rangka menghadapi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012

2. Sasaran Kegiatan:

Apoteker instalasi farmasi rumah sakit


Apoteker mendapatkan pembekalan dengan materi:

a. Perubahan paradigma dalam akreditasi RS versi 2012

b. Metode telusur akreditasi RS versi 2012

c. Workshop Persiapan Akreditasi RS


Peserta 22 orang dari rumah sakit berasal dari wilayah barat, tengah

dan timur Indonesia.

5. Tahapan kegiatan:

Kegiatan ini terdiri atas pemberian materi, diskusi serta workshop.

Dalam workshop, peserta ditunjukkan dan diberi kesempatan melalui

simulasi terkait handling sitotoksik, penanganan High alert

medication serta persiapan dalam menghadapai pelaksanaan survey

akreditasi rumah sakit.

6. Permasalahan:

Peserta masih minimnya kegiatan sosialisasi terkait akreditasi RS

versi 2012, padahal pelaksanaan akreditasi memerlukan kerja sama

seluruh bagian dari rumah sakit. Selain itu, masalah sarana dan

prasarana yang terbatas, sehingga perlu dukungan biaya agar

masing masing rumah sakit mampu memenuhi apa yang

dipersyaratkan dalam standar akreditasi RS


a. Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada

tenaga kesehatan di RS terkait akreditasi RS versi 2012

sehingga terlakasana pelayanan farmasi klinik sesuai standar.

b. Perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sehingga

masing-masing rumah sakit mampu memberikan pelayanan

kefarmasian sesuai standar akreditasi RS versi 2012.

RINCIAN KEGIATAN III

1. Judul Kegiatan:

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelayanan Kefarmasian Secara

Elektronik


Apoteker Instalasi Farmasi Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota


Apoteker mampu menggunakan software pelaporan pelaksanaan

pelayanan kefarmasian.


Pembekalan ini dilaksanakan di 2 propinsi yaitu sumatera barat dan

jawa timur


Kegiatan ini terdiri atas pemberian materi, diskusi serta simulasi.

Dalam simulasi, peserta ditunjukkan dan diberi kesempatan melalui

simulasi terkait penggunaan aplikasi software pelaporan

pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

6. Permasalahan:

a. Sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang terbatas terutama

dalam hal fasilitas internet.

b. Software yang digunakan belum applicable sehingga tenaga

farmasi kesulitan dalam pengaplikasiannya.


a. Perlunya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam

penyediaan sarana dan prasarana fasilitas internet sehingga

memudahkan tenaga farmasi dalam pelaporan pelayanan

kefarmasian menggunakan software

b. Perlu dilakukan pengembangan software e-yanfar sehingga lebih

mudah digunakan.

RINCIAN KEGIATAN IV

1. Judul Kegiatan :

Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Terapi HIV

AIDS


a. Penanggungjawab pelayanan kefarmasian di klinik untuk dasar

dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.

b. Kementerian Kesehatan RI, Dinkes Provinsi/Kab/Kota sebagai

dasar melakukan kebijakan di bidang pelayanan kefarmasian dan

penggunaan obat rasional


Hasil kegiatan berupa tersusunnya draft siap cetak Pedoman

Pelayanan Kefarmasian untuk Terapi HIV AIDS


Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Terapi HIV

AIDS dilaksanakan melalui beberapa pertemuan yaitu :

No Nama, Tempat &

Waktu Peserta Narasumber

1 Rapat Persiapan

Jakarta, 18-19

Maret 2013

7 orang peserta

dari Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian

-

2 Pembahasan

Bangka Belitung,

25-28 Maret 2013

17 orang peserta

terdiri dari

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian,

Rumah Sakit,

Perguruan Tinggi,

Dinas Kesehatan

Propinsi, unit terkait

di Kementerian

Kesehatan

8 orang yang

berasal dari

Perguruan Tinggi

dan Rumah Sakit

3 Finalisasi

Jakarta, 20-23

April 2013

17 orang peserta

terdiri dari

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian,

Rumah Sakit,

Perguruan Tinggi,

unit terkait di

Kementerian

Kesehatan

8 orang yang

berasal dari

Perguruan Tinggi

dan Rumah Sakit,

unit terkait di

Kementerian

Kesehatan


Tahapan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian

untuk Terapi HIV AIDS sebagai berikut :

Rapat Persiapan

Rapat persiapan dilaksanakan dalam rangka pembentukan

kepanitiaan dan tim penyusun Pedoman Pelayanan Kefarmasian

untuk Terapi HIV AIDS

Pembahasan Draft

Pembahasan Draft dilaksanakan untuk membahas outline pedoman,

diskusi umum dan membuat draft awal.

Hasil pertemuan berupa tersusunnya Draft awal Pedoman

Pelayanan Kefarmasian Untuk Terapi HIV AIDS yang akan dibahas

pada Rapat Finalisasi.

Finalisasi

Rapat Finalisasi dilaksanakan untuk mendiskusikan draft hasil

pembahasan awal dan mengatasi permasalahan yang ditemukan.

Hasil pertemuan berupa tersusunnya Draft final Pedoman Pelayanan

Kefarmasian Untuk Terapi HIV AIDS

6. Permasalahan:

a. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan Tim Ahli, kadang jadwal

yang telah direncanakan berubah sehingga mempengaruhi

jadwal kegiatan lain

b. Proses pengumpulan materi dan editing membutuhkan waktu


a. Pembuatan rencana kegiatan termasuk jadwal, penetapan

anggota tim Ahli serta konfirmasi peserta dilakukan sedini

mungkin agar tidak terjadi perubahan secara mendadak

b. Menggunakan sumber daya yang cukup, jadwal kegiatan yang

tidak berdekatan agar cukup waktu untuk pengumpulan materi

dan editing

RINCIAN KEGIATAN V

1. Judul Kegiatan :

Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di RUANG ICU








Hasil kegiatan berupa tersusunnya draft siap cetak Pedoman

Pelayanan Kefarmasian di Ruang ICU


Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Ruang ICU

dilaksanakan melalui beberapa pertemuan yaitu :

No Nama, Tempat &


1 Rapat Persiapan

Jakarta, 10-11

Juni 2013

5 orang peserta


Pelayanan

Kefarmasian

-

2 Pembahasan

Bogor, 12-15 Juni

2013

16 orang peserta

terdiri dari

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian,

Rumah Sakit,

Perguruan Tinggi,

unit terkait di

Kementerian

Kesehatan

8 orang yang

berasal dari

Perguruan

Tinggi dan

Rumah Sakit

3 Finalisasi

Jakarta, 22-24

Agustus 2013

16 orang peserta

terdiri dari

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian,

Rumah Sakit,

Perguruan Tinggi,

unit terkait di

Kementerian

Kesehatan

8 orang yang

berasal dari

Perguruan

Tinggi dan

Rumah Sakit


Tahapan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di

Ruang ICU sebagai berikut :

Rapat Persiapan


kepanitiaan dan tim penyusun Pedoman Pelayanan Kefarmasian di

Ruang ICU

Pembahasan Draft




Pelayanan Kefarmasian Kefarmasian di Ruang ICU yang akan

dibahas pada Rapat Finalisasi.

Finalisasi

Rapat Finalisasi dilaksanakan untuk mendiskusikan draft hasil

pembahasan awal dan mengatasi permasalahan yang ditemukan.

Hasil pertemuan berupa tersusunnya Draft final Pedoman Pelayanan

Kefarmasian Kefarmasian di Ruang ICU

6. Permasalahan:











dan editing

RINCIAN KEGIATAN VI

1. Judul Kegiatan :

Penyusunan Modul Pelayanan Kefarmasian di ICU





dasar melakukan kebijakan di bidang pelayanan kefarmasian

dan penggunaan obat rasional


Hasil kegiatan berupa tersusunnya draft siap cetak Modul Pelayanan

Kefarmasian di ICU


Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Ruang ICU

dilaksanakan melalui beberapa pertemuan yaitu :

No Nama, Tempat &


1 Rapat Persiapan

Jakarta, 01-02

Agustus 2013

5 orang peserta


Pelayanan

Kefarmasian

-

2 Pembahasan

Batam, 28-31

Agusutus 2013

16 orang peserta

terdiri dari

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian,

Rumah Sakit,

Perguruan Tinggi,

unit terkait di

Kementerian

Kesehatan

8 orang yang

berasal dari

Perguruan

Tinggi dan

Rumah Sakit

3 Finalisasi

Jakarta, 22-24

Agustus 2013

16 orang peserta

terdiri dari

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian,

Rumah Sakit,

Perguruan Tinggi,

unit terkait di

Kementerian

Kesehatan

8 orang yang

berasal dari

Perguruan

Tinggi dan

Rumah Sakit


Tahapan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelayanan Kefarmasian

untuk Terapi HIV AIDS sebagai berikut :

Rapat Persiapan


kepanitiaan dan tim penyusun Pedoman Pelayanan Kefarmasian

untuk Terapi HIV AIDS

Pembahasan Draft




Pelayanan Kefarmasian Untuk Terapi HIV AIDS yang akan dibahas

pada Rapat Finalisasi. Rapat Finalisasi dilaksanakan untuk

mendiskusikan draft hasil pembahasan awal dan mengatasi

permasalahan yang ditemukan. Hasil pertemuan berupa tersusunnya

Draft final Pedoman Pelayanan Kefarmasian Untuk Terapi HIV AIDS

6. Permasalahan:











dan editing

RINCIAN KEGIATAN VI

1. Judul Kegiatan :

Kajian Penggunaan Obat di RS dalam Pelaksanaan SJSN


Apoteker instalasi farmasi rumah sakit


Tersedianya gambaran menyeluruh mengenai kerangka konsep

aplikasi INA CBGs dalam sistem jaminan kesehatan nasional


Pelaksanaan kajian penggunaan obat di RS dalam pelaksanaan

SJSN dilaksanakan melalui beberapa pertemuan yaitu rapat

persiapan, expert meeting dan finaliasasi


Tahapan kegiatan kajian penggunaan obat di RS dalam

pelaksanaan SJSN sebagai berikut

a. Rapat persiapan


kepanitiaan dan tim penyusun kajian penggunaan obat di RS

dalam pelaksanaan SJSN

b. Expert meeting

Expert meeting dilaksanakan untuk mengkaji materi usulan yang

masuk dari rumah sakit dan institusi perguruan tinggi. Hasil

pertemuan berupa tersusunnya draft kajian evaluasi penggunaan

obat

c. Finalisasi

Rapat finalisasi dilaksanakan untuk meminta masukan dari

rumah sakit, institusi perguruan tinggi dan organisasi profesi

terhadap draft kajian evaluasi penggunaan obat.

Hasil pertemuan berupa draft kajian penggunaan obat di RS

dalam pelaksanaan SJSN

6. Permasalahan:



jadwal kegiatan lain.

b. Proses pengumpulan dan kompilasi materi membutuhkan waktu.

7. Usulan pemecahan masalah:






dan editing

RINCIAN KEGIATAN VI

1. Judul Kegiatan :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kefarmasian Dalam Menghadapi

Universal Coverage








Peningkatan kompetensi apoteker dalam melaksanakan pelayanan

farmasi klinik di rumah sakit sesuai standar


Pembekalan ini dihadiri oleh peserta dari rumah sakit, organisasi

profesi serta unit terkait di Kementerian Kesehatan.

Tahapan kegiatan:

Kegiatan ini terdiri atas pemberian materi terkait pelayanan

kefarmasian dalam menghadapi Jaminan Kesehatan Nasional dan

dilanjutkan dengan diskusi.

5. Permasalahan:

Peserta masih minimnya kegiatan sosialisasi terkait Jaminan

Kesehatan Nasional


Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada tenaga

kesehatan di RS terkait Jaminan Kesehatan Nasional sehingga

terlaksana pelayanan farmasi klinik sesuai standar.

RINCIAN KEGIATAN V

1. Judul Kegiatan :

Pemantapan Konsep Joint Training Tenaga Kesehatan

(Dokter/Apoteker/Perawat)


Apoteker pada instalasi farmasi rumah sakit, wakil dari akademisi

fakultas farmasi, fakultas kedokteran dan fakultas ilmu keperawatan,

asosiasi profesi (dokter, apoteker dan perawat), serta staf pada

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian


Disepakati konsep joint training yang melibatkan dokter, apoteker

dan perawat baik pada pendidikan maupun pada masa pekerjaan.


Peserta mendengarkan beberapa paparan terkait pelaksanaan joint

training. Peserta dikelompokkan dalam beberapa grup sesuai

dengan wilayah kerjanya, masing-masing terdiri atas wakil dari

fakultas farmasi, kedokteran, ilmu keperawatan, praktisi di rumah

sakit, serta staf direktorat pelayanan kefarmasian.


Kegiatan ini terdiri atas beberapa sessi, yaitu sessi pertama

membahas pelaksanaan joint training di perguruan tinggi. Sessi

selanjutnya membahas peran asosiasi kesehatan dalam

pelaksanaan joint training serta bagaimana pelaksanaan joint training

dalam rangka menghadapi SJSN.

6. Permasalahan:

Masalah dalam memberikan kesepahaman kepada semua tenaga

kesehatan untuk menghargai peran dan fungsi masing-masing dalam

memberikan pelayanan kesehatan.


Perlunya komitmen bersama antara tenaga kesehatan mengenai

berbagai konsep serta pokok pikiran terkait joint training

RINCIAN KEGIATAN VI

1. Judul Kegiatan :

AWGPD (Asean Working Group on Pharmaceutical Develovment)

2. Sasaran Kegiatan: Dengan mengadakan kegiatan ini diharapkan peserta yang terdiri

dari Angota ASEAN Working Group Pharmaceutical Development,

Pejabat yang menangani bidang kefarmasian di Dinkes Provinsi dan

Kab/Kota, Ketua Komite medik Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas

terpilih, dapat memperoleh informasi dan memahami pelayanan

kefarmasian serta dapat mengimplementasikan pelayanan

kefarmasian di masing-masing sarana kesehatan.


a. Tersusunnya rencana koordinasi program antara Pusat, Dinas

Kesehatan Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Rumah Sakit dan

Puskesmas dalam rangka pharmaceutical care

b. Pelaksanaan Promosi Pharmaceutical Care di ASEAN


Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh peserta dari rumah sakit dari 33

propinsi di Indonesia, perguruan tinggi, asosiasi profesi, direktorat

bina pelayanan kefarmasian, unit terkait di Kementerian Kesehatan,

WHO serta Apoteker dari Kementerian Kesehatan yang tergabung di

ASEAN. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok.


Tahapan kegiatan terdiri atas pemberian materi, diskusi serta

rekomendasi dari peserta.

6. Permasalahan:

Penyesuaian jadwal kegiatan dengan narasumber, kadang jadwal

yang telah direncanakan berubah sehingga mempengaruhi jadwal

kegiatan lain.


Pembuatan rencana kegiatan termasuk jadwal, penetapan anggota

narasumber serta konfirmasi peserta dilakukan sedini mungkin agar

tidak terjadi perubahan secara mendada

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012 2013

Target

Realisasi

Indikator: Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan

kefarmasian.


Persentase Puskesmas

Perawatan yang


kefarmasian sesuai standar

35.%

35,15%

100,43%

Ket: Hingga Desember 2013

Kondisi yang Dicapai:

Berdasarkan Data Jumlah Puskesmas Per Desember 2012,

Indonesia memiliki 9.510 Puskesmas, yang terdiri dari 3.152 Puskesmas

Perawatan dan 6358 Puskesmas Non Perawatan. Pada tahun 2013, jumlah

Puskesmas Perawatan yang telah melaksanakan pelayanan kefarmasian

sesuai standar sebanyak 1108 (35,15%) (data provinsi/kab/kota). Masih

rendahnya jumlah puskesmas yang belum melaksanakan standar

pelayanan kefarmasian terjadi karena masih kurangnya jumlah Tenaga

kefarmasian di Puskesmas,

Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, Pasal 108

menyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat

tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. sedangkan menurut PP No. 51/2009 setiap pelayanan

kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker.

Permasalahan:

- Tenaga kefarmasian (apoteker atau tenaga teknis kefarmasian) masih

sangat terbatas sehingga sulit tercapainya pelaksanaan undang-

undang No. 36 tahun 2009 dan PP No. 51 tahun 2009

- Puskesmas yang sudah memiliki apoteker-pun, masih belum semua

melakukan pelayanan kefarmasian. Baru sebatas dalam pengelolaan

obat saja.

- Kendala dalam mendapatkan data based (peta pelayanan) karena

sistem pelaporan belum menyatu di SIMPUS

- Sebagian besar Provinsi tidak memiliki data based yang akurat,

sehingga di sistem pelaporan berjenjang sangat sulit mendapatkan

data di provinsi.

Usul Pemecahan Masalah:

Advokasi kepada pemangku kepentingan yaitu Pemda terkait

kebutuhan apoteker di fasyankes dasar segera terpenuhi agar tercapai

pelayanan kefarmasian yang baik.

Meningkatkan kualitas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang

sudah ada di Puskesmas, melalui pelatihan mengenai cara Pelayanan

Kefarmasian yang Baik..

Provinsi harus lebih aktif dalam memantau pelaporan dari kab/kota

menyegerakan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

Untuk mencapai indikator Presentase Puskesmas Perawatan yang

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar diperlukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Perawatan

Sasaran Kegiatan

Puskesmas Perawatan di 6 (enam) provinsi, yaitu NAD, Sumatera

Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan

Maluku Utara.

Kondisi yang Dicapai

Kegiatan dilaksanakan di 6 (enam) provinsi, dimana peserta yang

diundang adalah Kepala Puskesmas dan Apoteker/Pengelola Obat

Puskesmas Perawatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi (IAI). Narasumber yang

memberikan materi untuk acara ini dari praktisi Rumah Sakit, praktisi

perguruan tinggi, psikolog klinis, apoteker puskesmas, Kepala Puskesmas

dan Dinas Kesehatan Kab/Kota yang telah melaksanakan kegiatan Pilot

Project maupun percepatan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas di

tahun-tahun sebelumnya dan telah melaksanakan pelayanan kefarmasian

sesuai standar berdasarkan laporan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk

memotivasi Apoteker, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk

melaksanakan Pelayanan Kefarmasian yang lebih baik lagi sesuai standar.

Kegiatan yang dilakukan adalah pembelajaran dan pelatihan kepada

apoteker/pengelola obat di puskesmas perawatan tentang pelayanan

kefarmasian juga merupakan advokasi kepada Kepala Puskesmas tentang

pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker di puskesmas dalam

pelayanan kefarmasian, serta menerapkan praktik pelayanan kefarmasian.

Untuk praktik lapangan dipilih puskesmas yang memiliki pasien rawat inap

agar memudahkan untuk praktik visite.

Permasalahan

a. Puskesmas perawatan yang dilatih masih ada yang tidak punya

apoteker atau TTK sehingga pelaksanaan ini tidak bisa terlalu

sempurna

b. Kepala puskesmas masih ragu-ragu apakah dapat mengajukan

tenaga apoteker agar pelayanan kefarmasian dapat terlaksana

dengan baik.

Usulan Pemecahan Masalah

- Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menduplikasi

model pelatihan ini pada puskesmas lain di wilayahnya dan melatih

apoteker untuk tercapainya pelayanan kefarmasian yang sesuai

standar.

- Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus

melakukan advokasi terus menerus kepada BKD dalam hal

penempatan apoteker di puskesmas.

2. Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan

Kefarmasian

Sasaran Kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Ditjen Dikti, Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi dan Kab/Kota, BKN, Kemenpan, Komite Farmasi Nasional,

Badan PPSDM


Kegiatan berupa pertemuan yang membahas tentang peran apoteker dalam

pelayanan dasar dalam hal ini Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

mengadvokasi stakeholder terkait khususnya Badan Kepegawaian Negara

(BKN), Kemenpan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penempatan

tenaga kefarmasian, khususnya apoteker di puskesmas, sehingga

diharapkan seluruh puskesmas dapat menerapkan pelayanan kefarmasian

yang sesuai dengan standar. Pertemuan ini juga berkaitan dengan salah

satu program Badan PPSDM dalam penyusunan standar kebutuhan tenaga

kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan

Selain itu, juga dibahas peran Ditjen Dikti dan KFN untuk mempersiapkan

lulusan apoteker dari perguruan tinggi farmasi dalam menjalankan

perannya di puskesmas.

Permasalahan

- Terhambatnya penempatan apoteker di puskesmas ternyata disebabkan

oleh kurang dimengertinya fungsi penting peran apoteker di puskesmas

oleh stakehoder.

- Belum adanya standar kebutuhan tenaga kefarmasian di fasilitas

pelayanan kesehatan.


- Advokasi kepada BKD provinsi secara berjenjang dilanjutkan ke BKD

Kabupaten/ Kota mengingat peserta yang hadir dalam kegiatan ini

hanya merupakan perwakilan dari beberapa dinkes dan BKD

provinsi/kab/kota. Selain itu perlu dilakukan advokasi kepada

Kementerian PAN dan RB.

- Standar kebutuhan tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan

segera di tetapkan.

3. Pembuatan Audiovisual tentang Pelayanan Kefarmasian di Komunitas

Sasaran Kegiatan

Fasilitas pelayanan kesehatan primer yang telah atau belum

melaksanakan pelayanan kefarmasian dan advokasi pemda atau

stakeholder terkait.


Kegiatan awal yaitu berupa pertemuan pembahasan konsep

audiovisual pelayanan kefarmasian yang akan dibuat. Masukan konsep ini

berasal dari praktisi puskesmas maupun apotek yang berasal dari 3 provinsi

terpilih yaitu DKI Jakarta, Bengkulu dan D. I Yogyakarta. Masing-masing

praktisi telah melakukan pelayanan kefarmasian yang baik sehingga dapat

memotivasi puskesmas dan apotek lainnya untuk melakukan hal yang

sama.

Perolehan Informasi yang tepat dan akurat mengenai obat dari

apoteker merupakan salah satu hak pasien. Dengan adanya informasi ini,

diharapkan pasien dapat memperoleh hasil terapi yang optimal sehingga

kualitas hidup pasien dapat meningkat. Hasil pembuatan audiovisual ini

digandakan dalam bentuk CD untuk dapat mempermudah penyebaran ke

seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat juga sebagai

media informasi dan promosi pelayanan kefarmasian yang dapat ditemui di

komunitas

Permasalahan

- Terbatasnya jumlah praktisi yang dilibatkan dalam pembuatan

audiovisual.


- Menambah jumlah praktisi yang dilibatkan dalam pembuatan audiovisual

4. Updating Software PIO

Sasaran Kegiatan

Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Mahasiswa Apoteker dan

Tenaga Kesehatan lain.


Updating database sofware PIO terdiri dari pembahasan bersama

tim ahli mengenai item obat / kelas terapi yang akan di masukan,

diantaranya Praktisi dari Universitas, Praktisi dari Rumah Sakit, Praktisi dari

Apotek, dan dibantu oleh tim IT sebagai pembuat aplikasi.

Software Pelayanan Informasi Obat (PIO) 2013 merupakan hasil

pemutakhiran dari Software PIO 2009. Software PIO 2013 disajikan dalam

bentuk desktop web-based. Software ini juga dilengkapi dengan tautan

situs-situs yang berkaitan dengan penyedia informasi obat yang dapat

dipercaya.

Software PIO ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk

mempercepat dalam memperoleh informasi obat yang akurat dan

dibutuhkan sehingga dapat melengkapi Daftar Obat Esensial Nasional

(DOEN) dan Formularium Nasional (FORNAS) dalam rangka mendukung

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permasalahan

- Kurangnya keterlibatan pakar dalam Updating Software PIO

- Kurangnya frekuensi pertemuan updating Sotware PIO untuk

mendiskusikan hasil updating


- Menambah keterlibatan pakar dalam Updating Software PIO

- Menambah frekuensi pertemuan pembahasan agar Updating Software

PIO yang dihasilkan lebih optimal.

5. Revisi Pedoman PIO

Sasaran Kegiatan

Apoteker yang melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan

kesehatan


Kegiatan ini berupa pertemuan pembahasan draft yang melibatkan

Praktisi Universitas, Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas, dan Organisasi

Profesi IAI. Hasil revisi pedoman Pelayanan Informasi Obat (PIO)

merupakan pengembangan dari pedoman PIO Rumah Sakit. Pedoman PIO

ini dimaksudkan agar dapat digunakan di semua fasilitas pelayanan

kesehatan.

Permasalahan

a. Kurangnya praktisi/narasumber yang dapat dihadirkan dalam

pembahasan.

b. Waktu pembahasan yang singkat.


a. Perlu melibatkan lebih banyak praktisi/narasumber untuk hadir dalam

pembahasan sehingga dapat lebih menyempurnakan Pedoman PIO

b. Menambah frekuensi pembahasan Pedoman PIO

6. Advokasi Pelayanan kefarmasian di Puskesmas kepada mahasiswa

Program Profesi Apoteker

Sasaran Kegiatan

Mahasiswa program profesi apoteker, dosen, yang berasal dari beberapa

perguruan tinggi farmasi di wilayah DKI Jakarta, Bandung dan Yogyakarta

serta puskesmas setempat.


Kegiatan ini berupa seminar yang bertujuan sebagai suatu media

sosialisasi, sekaligus pembelajaran bagi para calon apoteker tentang

tanggungjawab professional pada pelayanan kefarmasian di komunitas.

Selain itu juga sebagai forum komunikasi antara Mahasiswa, Pemerintah

Pusat dengan Perguruan tinggi terkait. Kegiatan ini juga merupakan

advokasi pada perguruan tinggi untuk mempersiapkan calon apoteker yang

dapat langsung bekerja di fasilitas pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan bahwa pekerjaaan kefarmasian

harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dalam hal ini apoteker yang dapat

dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian maka diperlukan pembekalan

pengetahuan mengenai pelayanan kefarmasian yang baik khususnya

dalam mempersiapkan calon-calon tenga apoteker yang berkualitas.

Menyadari pentingnya sinkronisasi antara teori yang diperoleh di perguruan

tinggi dengan kondisi di lapangan serta pengetahuan mengenai prospek

pelayanan kefarmasian di puskesmas membuat kegiatan ini mendapat

respon yang sangat baik dari mahasiswa mau pun dari perguruan tinggi

terkait.

Permasalahan

- Kurangnya jumlah tenaga apoteker di puskesmas bukan berarti tidak

tersedianya lulusan apoteker namun formasi yang tersedia di unit

puskesmas masih terbatas.


- Perlu adanya advokasi kepada BKD dalam hal pembukaan formasi

tenaga apoteker di puskesmas.

- Dinas Kesehatan/Kab/Kota perlu berkoordinasi dengan perguruan tinggi

farmasi yang ada dalam hal penempatan tenaga apoteker di

wilayahnya.

.

7. Penyusunan Akreditasi dan Sertifikasi Apotek

Sasaran Kegiatan

Komite Farmasi Nasional (KFN), Asosiasi Apotek Indonesia

(ASAPIN), PT. ASKES, Praktisi Apotek, Pengurus Pusat dan Pengurus

Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).


Tersususunnya form penilaian akreditasi dan sertifikasi apotek untuk

meningkatkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar di

apotek serta memantau apoteker dengan sah dapat melaksanakan

pelayanan kefarmasian sesuai undang-undang dan PP No. 51 tahun 2009.

Permasalahan

- Tools akreditasi disusun berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di

apotek tahun 2004


- Standar pelayanan kefarmasian di apotek harus segera terbit

- Perlu dilakukan terhadap uji coba terhadap tools akreditasi berikut

skoring yang telah dibuat di beberapa provinsi

- Perlu dilakukan pilot project terhadap pelaksanaan pelayanan

kefarmasian di apotek

8. Revisi Modul TOT Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Sasaran Kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi, Puskesmas, Praktisi Rumah Sakit, Praktisi

Universitas, PPSDM


Pertemuan penyusunan revisi Modul TOT pelayanan kefarmasian di

puskesmas dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan yaitu pertemuan

penyusunan draft, pembahasan dan finalisasi. Hasil revisi modul TOT

menggunakan judul baru yaitu kurikulum pelatihan pelayanan kefarmasian

untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer dan kurikulum Training of

Trainer (TOT) pelayanan kefarmasian untuk fasilitas pelayanan kesehatan

primer.

Permasalahan

- Adanya perubahan kebijakan dari pusdiklat aparatur mengharuskan

adanya penyesuaian kurikulum dan jumlah jam pelajaran

- Dibutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih lama


- Perlu adanya koordinasi dengan pusdiklat aparatur PPSDM dalam

penyesuaian penyusunan kurikulum dan jumlah jam pelajaran terkait

dengan jumlah biaya penyelenggaraan.

- Penambahan waktu pelaksanaan

Indikator: Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan

Kesehatan Dasar Pemerintah


Persentase Penggunaan Obat

Rasional di Sarana Pelayanan

Kesehatan Dasar Pemerintah

55 %

61.9 %

112,54 %

1. Kondisi yang dicapai :

a. Terlaksananya Penggerakan POR di Propinsi Papua Barat,

Propinsi Bengkulu dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Terlaksananya Workshop Penggunaan Antibiotik Secara

Rasional di Propinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

c. Terlaksananya Evaluasi Penggerakan POR di Propinsi

Kepulauan Riau dan Propinsi Sulawesi Barat.

d. Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional pada swamedikasi

oleh masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat

dengan metode CBIA.

e. Terlaksananya Pemantapan Koordinasi Kebijakan POR.

f. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Teknis POR bagi Tenaga

Kesehatan di Propinsi Bangka Belitung.

g. Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Program POR di 11

Propinsi.

h. Tersebarnya Informasi kepada Masyarakat dalam rangka

Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui media promosi.

2. Permasalahan :

a. Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam

penganggaran program yang terkait dengan peningkatan POR,

sehingga Dinkes Propinsi maupun Kabupaten/Kota belum dapat

menindaklanjuti program peningkatan POR dan pemberdayaan

masyarakat di tingkat daerah secara optimal.

b. Pelayanan kefarmasian khusunya POR masuk dalam salah satu

standar pelayanan minimal sehingga tidak sehingga tidak

menjadi program prioritas di daerah (SDM)

c. Kurangnya koordinasi dengan bagian Promosi Kesehatan baik di

tingkat pusat maupun daerah sehingga pelaksanaan Promosi

Penggunaan Obat Rasional dan pemberdayaan masyarakat

belum optimal.

d. Terbatasnya sebaran media promosi kepada masyarakat

sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi tentang

Penggunaan Obat Rasional masih terbatas.

e. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain

yang terkait dalam pelaksanaan program POR sehingga program

POR belum terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain

khususnya di bidang ketersediaan obat.

f. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga

kesehatan di puskesmas dalam pengumpulan data indikator

peresepan sehingga menghambat terlaksananya pemantauan

dan evaluasi POR.

g. Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi (akademisi) dalam

pelaksanaan program peningkatan POR di daerah, sehingga

program POR kurang terarah dan sistematis.

h. Belum adanya kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang

penggunaan antibiotika, sehingga penggunaan antibiotika secara

tidak rasional oleh tenaga kesehatan masih tinggi, serta

pembelian antibiotik secara bebas oleh masyarakat banyak

terjadi.

i. Belum adanya format pemantauan POR di rumah sakit yang

baku, sehingga penggunaan obat di rumah sakit belum dapat

terukur kerasionalannya di tingkat Nasional.

j. Masih kurangnya pedoman penggunaan obat yang rasional bagi

penulis resep (prescriber), sehingga penggunaan obat yang tidak

rasional oleh tenaga kesehatan masih banyak terjadi.

3. Usul Pemecahan Masalah :

a. Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan

advokasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah agar dapat

mendukung penganggaran program yang terkait dengan

peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat

daerah.

b. Perlu dilakukan koordinasi dengan Promosi Kesehatan baik di

tingkat pusat maupun daerah secara kontinu agar pelaksanaan

Promosi Penggunaan Obat Rasional dan pemberdayaan

masyarakat dapat optimal.

c. Perlu peningkatan sebaran media promosi kepada wilayah yang

lebih luas sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi

tentang Penggunaan Obat Rasional dapat ditingkatkan.

d. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain

yang terkait dengan program POR sehingga program POR dapat

terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.

e. Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga


peresepan sehingga memperlancar terlaksananya pemantauan

dan evaluasi POR.

f. Perlunya ditingkatkan keterlibatan Perguruan tinggi (akademisi)

dalam pelaksanaan program peningkatan POR di daerah,

sehingga program POR di daerah dapat terarah dan sistematis.

g. Perlu dirancang kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang


tidak rasional oleh tenaga kesehatan, serta pembelian antibiotik

secara bebas oleh masyarakat dapat diturunkan.

h. Perlu disusun format pemantauan POR di rumah sakit yang baku,

sehingga penggunaan obat di rumah sakit dapat terukur

kerasionalannya di tingkat nasional.

i. Perlu disusun pedoman penggunaan obat yang rasional bagi

penulis resep (prescriber), sehingga penggunaan obat yang tidak

rasional berkurang.

Untuk mencapai indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di

Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah diperlukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

RINCIAN KEGIATAN I

Penggerakan Penggunaan Obat Rasional

a. Sasaran Kegiatan

1. Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/ Kota

2. Rumah Sakit Propinsi dan Kabupaten/ Kota

3. Tenaga kesehatan dan Kader kesehatan puskesmas di Propinsi

tempat penyelenggaraan pertemuan.

b. Kondisi yang dicapai

Kegiatan ini diselenggarakan secara swakelola dan dilaksanakan

dengan metode Ceramah Tanya Jawab, Curah Pendapat, Praktek

Kerja Lapangan (PKL) di puskesmas, Diskusi dan penyusunan

Rencana Tindak Lanjut (RTL) di 3 (tiga) Propinsi. Narasumber yang

memberikan materi terdiri dari pakar di bidang EBM dan POR,

Praktisi dari Rumah Sakit terpilih, Tim Penggerak POR di propinsi

lain, Direktorat Bina Pelayanan kefarmasian dan Bapelkes setempat.

Penggerakan POR tahun ini dilaksanakan di 3 (tiga) Propinsi yaitu:

1. Penggerakan POR di Propinsi Papua Barat

Penggerakan POR dilaksanakan pada bulan Maret 2013.

Peserta yang dilibatkan dalam Penggerakan POR adalah Kabid,

Kasie dan staf Farmasi dan Promkes Dinas Kesehatan Propinsi

Papua Barat, Rumah Sakit Propinsi Papua Barat dan 9

Kabupaten, Seksi Farmasi dan Promkes Dinas Kesehatan di 2

Kota dan 9 Kabupaten, Tenaga kesehatan dan Kader kesehatan

dari 2 (dua) puskesmas di Kota Manokwari.

2. Penggerakan POR di Propinsi Bengkulu

Penggerakan POR dilaksanakan pada bulan April 2013.

Peserta yang dilibatkan dalam Penggerakan POR adalah Kabid,

Kasie, Staf Farmasi dan Promkes Dinas Kesehatan Propinsi

Bengkulu, Rumah Sakit Propinsi Bengkulu dan 9 Kabupaten,

Seksi Farmasi dan Promkes Dinas Kesehatan di 1 Kota dan 9

Kabupaten, Tenaga kesehatan dan Kader kesehatan dari 2 (dua)

puskesmas di Kota Bengkulu.

3. Penggerakan POR di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Penggerakan POR dilaksanakan pada bulan Juni 2013. Peserta

yang dilibatkan dalam Penggerakan POR adalah Kasie, Staf

Farmasi dan Promkes Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara

Timur, Rumah Sakit Propinsi Nusa Tenggara Timur dan 9

Kabupaten, Seksi Farmasi dan Promkes Dinas Kesehatan di 1

Kota dan 10 Kabupaten, Tenaga kesehatan dan Kader kesehatan

dari 2 (dua) puskesmas di Kota Kupang.

c. Permasalahan

1. Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam


sehingga Dinkes Propinsi maupun Kabupaten/Kota belum dapat

secara optimal menindaklanjuti program pelaksanaan POR dan

pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

2. Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi (akademisi) dalam



3. Belum direvisinya SK Tim Penggerak POR di tingkat Nasional.

4. Belum ada sertifikasi untuk peserta kegiatan penggerakan POR.

d. Usulan Pemecahan Masalah

1. Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan

Kabupaten/Kota untuk melakukan advokasi secara intensif

kepada Pemerintah Daerah agar dapat mendukung

penganggaran program yang terkait dengan peningkatan POR

dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

2. Perlunya ditingkatkan keterlibatan Perguruan Tinggi (akademisi)



3. Perlu direvisinya SK Tim Penggerak POR di tingkat nasional.

4. Perlu dilakukan sertifikasi untuk peserta kegiatan penggerakan

POR.

RINCIAN KEGIATAN II

Workshop Penggunaan Antibiotik secara Rasional di 2 Propinsi yaitu

Propinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

a. Sasaran Kegiatan


2. Rumah Sakit Propinsi dan Kabupaten/Kota

3. Fakultas Farmasi dan Kedokteran di Universitas setempat

4. Pengurus IDI dan IAI di daerah setempat

5. Dokter dan apoteker dari puskesmas terpilih.


Kegiatan Workshop Penggunaan Antibiotik secara Rasional tahun ini

telah dilaksanakan di 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Kalimantan

Selatan dan Sulawesi Selatan, melalui peningkatan kapasitas

sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan. Narasumber

yang terlibat dari Tim PPRA RSUD Dr Soetomo, Pakar Farmakologi

klinis dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian dan EDM konsultan WHO Indonesia.

Workshop Penggunaan Antibiotik secara Rasional di 2 Propinsi yaitu

1. Workshop Penggunaan Antibiotik secara Rasional di Propinsi

Kalimantan Selatan.

Workshop Penggunaan Antibiotik secara Rasional dilaksanakan

pada bulan Mei 2013. Peserta yang dilibatkan dalam Workshop

Penggunaan Antibiotik secara Rasional adalah Kasie dan Staf

Farmasi Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan, Rumah

Sakit Propinsi Kalimantan Selatan dan 6 Kabupaten, Seksi

Farmasi Dinas Kesehatan di 6 Kabupaten, Dokter dan Apoteker

dari Puskesmas terpilih sertaFakultas Farmasi dan Kedokteran di

Universitas Lambung Mangkurat.

2. Workshop penggunaan antibiotik secara rasional di Propinsi

Sulawesi Selatan.

Workshop penggunaan antibiotik secara rasional dilaksanakan

bulan Juni 2013. Peserta yang dilibatkan dalam Workshop

penggunaan Antibiotik secara rasional adalah Kasie dan Staf

Farmasi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, Rumah

Sakit Propinsi Sulawesi Selatan, 1 Kota dan 6 Kabupaten, Seksi

Farmasi Dinas Kesehatan di 1 Kota dan 6 Kabupaten, 1 Dokter

dan Apoteker Puskesmas terpilih dan Fakultas Farmasi dan

Kedokteran di Universitas Hasanuddin dan IAI Propinsi Sulawesi

Selatan.

c. Permasalahan

1. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga



dan evaluasi penggunaan antibiotik.




3. Belum adanya kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang


bijak belum dilakukan oleh tenaga kesehatan secara optimal,

serta pembelian antibiotik secara bebas oleh masyarakat banyak

terjadi.

4. Kurangnya kesadaran dari tenaga kesehatan dalam pemberian

antibiotik yang tepat untuk pasien.

5. Kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk penggunaan

antibiotik dan edukasi yang berkelanjutan dalam penggunaan

antibiotik secara rasional.


1. Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada

tenaga kesehatan di puskesmas dalam pengumpulan data

indikator peresepan sehingga memperlancar terlaksananya

pemantauan dan evaluasi POR.

2. Perlunya ditingkatkan keterlibatan Perguruan tinggi (akademisi)



3. Perlu dirancang kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang


tidak rasional oleh tenaga kesehatan, serta pembelian antibiotik

secara bebas oleh masyarakat dapat diturunkan.

4. Perlu adanya kesadaran dari tenaga kesehatan dalam pemberian

antibiotik yang tepat untuk pasien.

5. Perlu adanya komitmen pemerintah daerah untuk penggunaan

antibiotik dan edukasi yang berkelanjutan dalam penggunaan

antibiotik secara rasional.

RINCIAN KEGIATAN III

Evaluasi Penggerakan Penggunaan Obat Rasional

a. Sasaran Kegiatan


2. Rumah Sakit Propinsi dan Kabupaten/Kota

3. Dokter dan apoteker dari puskesmas yang terpilih.


Evaluasi penggerakan POR dilaksanakan bulan Agustus 2013 di

Propinsi Kepulauan Riau (kota Batam) dan Propinsi Sulawesi Barat

(Mamuju). Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola

melalui pertemuan dengan presentasi dari narasumber dan diskusi.

Narasumber yang memberikan materi terdiri dari EDM konsultan

WHO Indonesia, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, dan Dinas

Kesehatan Propinsi/Kota setempat.

Evaluasi penggerakan POR di 2 Propinsi yaitu

1. Evaluasi penggerakan POR di Propinsi Kepulauan Riau.

Peserta yang dilibatkan dalam Evaluasi Penggerakan POR

secara rasional adalah Kabid, Kasie dan Staf Farmasi Dinas

Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau, di 2 Kota dan 5 Kabupaten,

Rumah Sakit Propinsi Kepulauan Riau, di 2 Kota dan 5

Kabupaten.

2. Evaluasi Penggerakan POR di Propinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan Evaluasi Penggerakan POR di Propinsi Sulawesi Barat,

melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kasie dan Staf

Farmasi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat, dan 5 Rumah

Sakit Propinsi Sulawesi Barat dan 5 Kabupaten.

c. Permasalahan

1. Belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah dalam


sehingga dinkes propinsi maupun Kabupaten/Kota belum dapat

secara optimal menindaklanjuti program pelaksanaan POR dan

pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

2. Belum adanya format pemantauan POR di rumah sakit yang


terukur kerasionalannya di tingkat nasional.

3. Belum terbentuknya jejaring kerja lintas sektor dan unit kerja lain



khususnya di bidang ketersediaan obat.

4. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga



dan evaluasi POR.


1. Perlu dorongan kepada dinas kesehatan untuk melakukan


mendukung penganggaran program yang terkait dengan

peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat

daerah.

2. Perlu disusun format pemantauan POR di rumah sakit yang baku,

sehingga penggunaan obat di rumah sakit dapat terukur

kerasionalannya di tingkat nasional.

3. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain

yang terkait dengan program POR sehingga program POR dapat

terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.

4. Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada

tenaga kesehatan di puskesmas dalam pengumpulan data

indikator peresepan sehingga memperlancar terlaksananya

pemantauan dan evaluasi POR.

RINCIAN KEGIATAN IV

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Penggunaan

Obat Rasional

a. Sasaran Kegiatan


2. Dokter dan apoteker dari puskesmas yang terpilih

3. Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Kader

Masyarakat)


Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Penggunaan

Obat Rasional dilaksanakan di 2 (dua) Propinsi, melalui metode

swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga. Narasumber yang

memberikan materi terdiri dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung,

Pakar Farmakologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Gaja

mada UGM, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan

Penggunaan Obat Rasional di Propinsi Lampung

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013, Peserta yang

dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Kasie Farmasi Dinas

Kesehatan Propinsi Lampung, 2 Kota dan 5 Kabupaten, Dokter

dan apoteker dari puskesmas yang terpilih di Kota Bandar

Lampung, dan Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK)

dan Kader Kesehatan (Posyandu) dari Puskesmas terpilih di

Kota Bandar Lampung.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan

Penggunaan Obat Rasional di Propinsi Bali

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, Peserta

yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Kasie Farmasi Dinas

Kesehatan Propinsi Bali, 1 Kota dan 5 Kabupaten, Dokter dan

apoteker dari puskesmas yang terpilih di Kota Denpasar dan Tim

Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader kesehatan

(Posyandu) dari Puskesmas terpilih dari Kota Denpasar.

c. Permasalahan

1. Kurangnya komitmen dari kepada Dinas kesehatan untuk

melakukan advokasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah

agar mendapat dukungan penganggaran program pemberdayaan

masyarakat di tingkat daerah.

2. Kurangnya koordinasi dengan Promosi Kesehatan baik di tingkat

pusat maupun daerah secara kontinu.

3. Kurangnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan di dinas

provinsi dan kabupaten/kota tentang POR sehingga bisa

melakukan pemberdayaan masyarakat tentang POR kepada

kader di puskesmas dan masyarakat di lingkungan kerjanya

4. Kurangnya promosi penggunaan obat rasional dan obat generik

kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

dengan menggunakan sarana/prasarana yang ada di Kab/Kota

bekerjasama dengan lintas sektor dan lintas program.

5. Belum adanya pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan

obat rasional di Kab/Kota secara berkesinambungan dan terus

menerus sehingga masyarakat dapat melakukan pengobatan

sendiri (swamedikasi), dengan metode yang digunakan Cara

Belajar Insan Aktif (CBIA).

d. Usulan pemecahan masalah

1. Perlu dorongan kepada Dinas kesehatan untuk melakukan


mendukung penganggaran program pemberdayaan masyarakat

di tingkat daerah.

2. Perlu dilakukan koordinasi dengan Promosi Kesehatan baik di

tingkat pusat maupun daerah secara kontinu agar Promosi

Penggunaan Obat Rasional dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di dinas provinsi dan

kabupaten/kota tentang POR sehingga bisa melakukan

pemberdayaan masyarakat tentang POR kepada kader di

puskesmas dan masyarakat di lingkungan kerjanya

4. Melakukan promosi penggunaan obat rasional dan obat generik

kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

dengan menggunakan sarana/prasarana yang ada di Kab/Kota

bekerjasama dengan lintas sektor dan lintas program.

5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan

obat rasional di Kab/Kota secara berkesinambungan dan terus

menerus sehingga masyarakat dapat melakukan pengobatan

sendiri (swamedikasi), dengan metode Cara Belajar Insan Aktif.

RINCIAN KEGIATAN V

Pemantapan Koordinasi Kebijakan POR

a. Sasaran Kegiatan


2. Rumah Sakit Propinsi dan Kabupaten/ Kota


Pemantapan Kebijakan tentang Penggunaan Obat Rasional

dilaksanakan 3 kali rapat di Jakarta. Metode Pelaksanaan kegiatan

ini adalah swakelola. Peserta yang dilibatkan adalah Kepala Instalasi

Farmasi Rumah Sakit terpilih, Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta,

Direktorat Bina Upaua Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Upaya

kesehatan Dasar, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.

Sedangkan Narasumber adalah EDM Konsultan WHO Indonesia,

pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajamada dan Fakultas

Farmasi Universitas Indonesia.

c. Permasalahan

1. Kurang optimalnya program intervensi kepada tenaga

kesehatan secara terkoordinasi dengan unit kerja lain.

2. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain



khususnya di bidang Promosi Kesehatan dan Direktorat jenderal

Bina Upaya kesehatan.


pelaksanaan program peningkatan POR, sehingga program POR

kurang optimal.

4. Belum adanya format pemantauan POR di rumah sakit yang


terukur kerasionalannya di tingkat nasional.

5. Kurangnya koordinasi internal dalam lingkungan Direktorat Bina

Pelayanan Kefarmasian.


1. Perlunya disusun strategi intervensi baru bagi tenaga kesehatan

baik dokter, perawat, apoteker, TTK dan masyarakat, secara

terkoordinasi dengan unit kerja lain baik eksternal maupun

internal.

2. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja

lain

Lakip Yanfar 2013 (1)

Documents