LAKIP PA. - pa-polewali.net PA.POLEWALI TA.2013.pdfKata Pengantar KATA PENGANTAR D alam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan ... Peraturan Pemerintah Nomor

TA. 2013

LAKIP PA.POLEWALI 2013

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2013|

i

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan

seiring dengan pejalanan Cetak Biru (blue print) jilid II Mahkamah Agung, Pengadilan

Agama Polewali telah melangkah pada tahun ke 4 (Tahun 2013) dengan mendorong

ditingkatkannya kualitas pelayanan secara umum.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan dilaksanakan, saatnya seluruh aparatur

Pengadilan Agama Polewali diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata

sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan

berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan

adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dan

pola tindak dari aparatur itu sendiri.

Pengadilan Agama Polewali menyadari benar bahwa seorang aparatur akan sulit

berubah apabila tidak mampu melakukan perubahan pola pikir (mindset) dan pola

tindak seiring perubahan iklim kesadaran hukum masyarakat dengan

pertanggungjawaban berfokus pada pelayanan publik. Dalam bahasa yang lain,

transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi

kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah

akuntabilitas kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output

maupun outcomes.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Polewali akan melakukan segala upaya yang

diperlukan sesuai dengan wewenangan dan tugas seorang aparatur peradilan, yang

mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan berprinsip

pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada kepemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Pengadilan Agama Polewali berharap seluruh aparaturnya dapat memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dapat menunjukkan dan

mempertanggungjawabkan anggaran negara melalui kulitas kinerja kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun

suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2013|

ii

Kata Pengantar

APBN. Pengadilan Agama Polewali tentu mengharapkan kinerja badan peradilannya

akan tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan anggaran

semata.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama

Polewali telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua dikaitkan dengan

implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan 2013 (sebagai tahapan Rencana Strategis

2010-2014) yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan

Agama Polewali dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2013, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana

strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali untuk

tahun 2013 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan

Agama Tahun 2013.

Penyampaian informasi kinerja adalah sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-

prinsip transparansi dan akuntabilitas dan merupakan bentuk pertanggungjawaban

kinerja aparatur peradilan kepada para stakeholders.

Akhir kata, kami selaku Pimpinan Pengadilan Agama Polewali berharap agar

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja

serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Polewali.

Polewali, 6 Februari 2014

Ketua,

Drs.H.Hasbi, M.H. NIP. 19601231 198703 1 010

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2013|

iii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

kuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat

yang melekat pada suatu lembaga atau Instansi Pemerintah dalam

mengemban tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tertentu.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Agama Polewali (LAKIP) Tahun 2013 ini disusun sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor:

5 Tahun 2004.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud, menyajikan capaian

kinerja Pengadilan Agama Polewali selama tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan

kinerja lembaga pemerintah.

Disamping penyusunan LAKIP sebagai syarat Instansi Pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan akuntabilitas, namun

LAKIP ini juga merupakan kebutuhan organisasi dalam melakukan analisa dan evaluasi

kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang

penyelesaian perkara, manajemen SDM, implementasi Teknologi dalam bidang

informasi dan transparansi, pelayanan publik, pengawasan dan pembinaan serta

pelaksanaan Justice For All.

Keberhasilan pada program prioritas Pembaruan Peradilan Agama tentunya bukan

hanya keberhasilan dari Sub tertentu atau kelompok kerja semata, tetapi juga

menggambarkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan supporting unit serta

partisipasi masyarakat secara umum.

Mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan

tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Agama Polewali secara ringkas dapat

diuraikan pada tabel berikut:

A


iv

Indikator Kerja Kunci Target Realisasi Capaian

Meningkatnya penyelesaian perkara 90 % 997 100%

Peningkatan aksebilitas putusan hakim 90 % 571 90%

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

100 % 997 100%

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

100 % 171% 100%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

100 % 8 100%

Meningkatnya kualitas pengawasan 100 % 12 100%

Keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Polewali dalam mencapai target yang

ditetapkan menjadi catatan/evaluasi untuk tahun mendatang dalam mewujudkan

seluruh target yang direncanakan.

belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM)

yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang

analisa dan evaluasi kegiatan, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh

Pengadilan Agama Polewali belum sepenuhnya berhasil.

Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh komponen aparatur Pengadilan Agama

Polewali dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga

kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari

keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Capaian Kinerja Pengadilan Agama Polewali

Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 20113| |

v

DAFTAR ISI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2013

U R A I A N Hal

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi 2

C. Sistematika Penyajian 4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 6

A. Rencana Strategis 2010 - 2014 6

1. Visi dan Misi 7

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 8

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 9

B. Rencana Kinerja Tahunan 2013 11

C. Penetapan Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

23

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran 30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 20113| |

v

organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

BAB IV PENUTUP 35

A. Kesimpulan 35

B. Saran-saran 36

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2014 4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

1

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

merupakan langkah lanjutan bagi sebuah Instansi Pemerintah dalam menjalankan

Rencana Strategis (Renstra) lima tahunannya (2010-2014).

Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut, Pengadilan Agama Polewali

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pengadilan Agama Polewali.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang

berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan

disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik,

harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber

daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;

Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;

2. Menunjukkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

3. Berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang

diperoleh;

4. Jujur, oyektif, transparan dan akurat;

5. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

setiap lembaga publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi

publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.


2

Pendahuluan

Tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good

governance) baik dalam wilayah legislatif, eksekutif maupun dalam wilayah yudikatif

semakin besar. Untuk menciptakan good governance perlu adanya transparansi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas yang diartikan

sebagai suatu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Laporan akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan atau

kegagalan, pencapaian sasaran-sasaran strategis Pengadilan Agama Polewali, termasuk

faktor-faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai

dengan 31 Desember 2013.

B. Tugas dan Fungsi

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu

Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004

lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi,

administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara,

Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman

dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan

Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30

Juni 2004.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tersebut, maka Pengadilan

Agama mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

organisasinya di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya.


3

Pendahuluan

1. Kedudukan Pengadilan Agama Polewali

Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004, maka peradilan

agama (termasuk Pengadilan Agama Sungguminasa) bersama peradilan lainnya telah

satu atap di Mahkamah Agung RI, sehingga seluruh pembinaan teknis dan non teknis

dilakukan oleh Mahkamah Agung, termasuk pembinaan yang selama ini dilakukan oleh

Departemen Agama (sekarang, Kementrian Agama) dalam bidang organisasi,

administrasi dan finansial.

2. Tugas dan Fungsi

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragma

islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat;

(g) infaq; (h) sadaqah dan; (i) ekonomi syariah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama

dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya:

1. Pengangkatan anak

2. Zakat, infaq

3. Ekonomi Syariah

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan

bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha

yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi:

a. Bank syariah

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

c. Asuransi Syariah

d. Reasuransi Syariah

e. Reksa Dana Syariah


4

Pendahuluan

f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangkau Menengah Syariah

g. Sekuritas Syariah

h. Pembiayaan Syariah

i. Pegadaian Syariah

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

k. Bisnis Syariah

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk

memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Polewali

Mandar yang mayoritas beragama Islam.

Di samping itu, Pengadilan Agama Polewali dengan kekuatan yang dimiliki

tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-

cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats).

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian

kinerja Pengadilan Agama Polewali selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance

results) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance

agreement) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, dimana tingkat

capaiannya dibandingkan dengan periode selama Tahun 2012.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di

masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi

serta sistematika penyajian;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis 2010 -

2014 yang meliputi : visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis

serta program utama dan kegiatan pokok, dan menjelaskan


5

Pendahuluan

Rencana Kinerja Tahunan 2013 serta penetapan kinerja

(Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara

Target dan Realisasi Kinerja) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

yang menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi

dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Agama Polewali Tahun 2013 dan menguraikan

saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang.

BAB V LAMPIRAN, yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama,

Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Matriks Rencana Strategis

2010 – 2014 serta SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Polewali

Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA.Polewali Tahun 2013|

5

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 – 2014.

Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang

berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah berupaya pada

tahun keempat (dari Rencana Strategis (Renstra 2010-2014) membuktikan dirinya

benar-benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam

memberikan pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa di tengah-tengah

masyarakat atau berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang

memerlukan mediasi pengadilan.

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan

masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan

informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Polewali untuk lebih berperan

aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam

perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi

Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print) pada Rakernas di

Balikpapan, dan tindak lanjut Hasil Rakernas Mahkamah Agung di di Jakarta (Tahun

2011) dan di Manado (Tahun 2012), diperlukan pandangan visioner, didukung

kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut

dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam

pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Rencana Strategis 2010-2014 ini (selengkapnya pada Bundel Renstra 2010-

2014 tersendiri) merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan merupakan

upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Renstra 2010-2014 ini merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui

pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem

dan kebijakan bidang aparatur peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan


6


perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai

efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Polewali dijiwai oleh

semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat

berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan

dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakekatnya merupakan tindakan

atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

1. VISI Lembaga Pengadilan Agama Polewali mengacu pada Visi Mahkamah Agung,

Visi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai berikut:

2.

Perwujudan sebuah lembaga dapat memberikan kepastian bagi semua

stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses

peradilan dengan wujud transparansi informasi dan penerapan Standar

Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG AGUNG”

(Visi Pengadilan Agama Polewali) 2010 - 2014


7


MISI:

3. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Seluruh aparatur Pengadilan Agama Polewali telah mengupayakan agar seluruh langkah

kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun

ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,

perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama

Misi Pengadilan Agama Polewali

2010 – 2014 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparansi 2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.


8


Polewali dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat

tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara

bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3) Publik percaya bahwa Pengadila Agama Polewali memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014, Sasaran Strategis Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

4. PROGRAM UTAMA dan KEGIATAN POKOK

Program utama pembangunan peradilan khususnya Pengadilan Agama Polewali

2010-2014 diupayakan fokus pada reformasi birokrasi yang mengacu pada rancangan

Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Enam sasaran strategis yang telah diuraikan di atas, merupakan arah bagi

Pengadilan Agama Polewali untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

memuat rincian program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :


9


1. Program Penyelesaian Perkara.

Tujuan : Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan

persidangan dan pelayanan

Sasaran 1: Meningkatnya penyelesaian perkara peradilan

Sasaran 2 : Putusan majelis hakim telah dapat disiapkan untuk para pihak

maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan

Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui Mediasi / Penasehatan

/Perdamaian

Sasaran 4 : Meningkatnya tertib administrasi perkara

Kegiatan Pokok : Menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara

Kegiatan 1 : Menyelenggarakan persidangan

Kegiatan 2 : Melaksanakan pencatatan administrasi persidangan

Kegiatan 3 : Melaksanakan pencatatan produk hasil persidangan (Salinan Putusan/

Penetapan, Akta Cerai)

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Transparansi Informasi.

Tujuan : Meningkatkan transparansi dan informasi peradilan

Sasaran 1 : Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat

Sasaran 2 : Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan

Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan Transparansi Informasi peradilan dan

Pengaduan Publik

Kegiatan 1 : Penginputan kondisi perkara yang diterima PA.Polewali

Kegiatan 2 : Uploding data perkara pada Website, Infoperkara.badilag dan

Direktori Putusan Kepaniteraan MA RI

Kegiatan 3 : Menyelenggarakan pelayanan meja informasi (Information Desk) dan

layanan pengaduan masyarakat

Kegiatan 4 : Penginputan data pengelolaan keuangan APBN, PNBP, profil pegawai,

data arsip perakara, asset BMN dan kegiatan pegawai PA.Polewali pada

WebSite


10


3. Optimalisasi Pelaksanaan Justice For All

Tujuan : Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau

pengadilan

Sasaran 1 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu

Sasaran 2 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses

pengadilan.

Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat yang kurang

mampu atas pelayanan peradilan (Justice For All)

Kegiatan 1 : Pelayanan Perkara Prodeo

Kegiatan 2 : Pelaksanaan Sidang Keliling

4. Program Optimalisasi Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan : Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja

Sasaran 1 : Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat

Kegiatan Pokok : Pendistribusian kebutuhan belanja didasarkan pada sasasan

kinerja tahunan

Kegiatan 1 : Membuat dan menyusun perencanaan anggaran

Kegiatan 2 : Inventarisasi kebutuhan berdasarkan sasaran kinerja

Kegiatan 3 : Menyusun kebutuhan berdasarkan prioritas sasaran kinerja

Kegiatan 4 : Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan

mekanisme yang telah ditetapkan

Kegiatan 5 : Mendistribusikan belanja APBN sesuai perencanaan dan program

prioritas utama perencanaan kinerja satker

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013

Rencana Strategi lima tahunan (2010 – 2014) Pengadilan Agama Polewali sebagai

Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan

sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.


11


Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan

Agama Polewali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2013 sebagaimana

dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) 2013 telah diupayakan seiring dan sejalan

pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak

birunya (blue print) dan sesuai dengan Rencana Startegis 2010-2014 PA. Polewali.

Rencana Kinerja Tahunan 2013, sebagai kelanjutan Pengadilan Agama Polewali

dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan

berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai

upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Pengadilan Agama Polewali,

sebagai berikut:


12


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

Prosentase mediasi yang diselesaikan 4%

Prosentase sisa perkara yang disseesaikan 100%

Prosentase perkara yang diselesaikan

95%

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

99%

2

Peningkatan aksebilitas putusan hakim

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding

99%

- Kasasi 90%

- Peninjauan Kembali 100%

3


a. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

100%

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

95%

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan

tempat

100%


13


4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 %

b. Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara siding keliling

99%

c. Prosentase (amar) putusan yang menarik perhatian masyarakat ) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari sejak putus.

50%

5

Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan Prosetase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti

100%

6

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti

100%


14



1 2 3 4

Tercapainya tugas pokok

aparatur peradilan dalam

memberikan pelayanan

kepada masyarakat

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis dalam Pelaksanaan Tugas Tekhnis Peradilan

100%

¨ Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100%

-

® Pembayaran Gaji dan Tunjangan

¨ Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

100%

-

® Perawatan Rumah Dinas 100%

-

® Perawatan gedung kantor 100%

-

® Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) 100%

-

® Perawatan Kendaraan Roda 2 (dua) 100%

-

® Perawatan Sarana Gedung 100%

-

® Langganan Listrik

100%

-

®

Langganan Telepon

100%

-

® Langganan Air 100%

-®

Jasa keamanan / kebersihan 100%

-

® Jasa pos /Giro/ Sertifikat 100%

-

® Operasional Perkantoran dan Pimpinan

100%

-

® Penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan dan dokumentasi

100%

-

® Pembinaan dan konsultasi 100%

-

® Pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu

100%

-®

Rapat 100%

-

® Pengadaan Pakaian dinas

100%


15


-

®

Pengadaan pakaian kerja/sopir/pramubakti/satpam

100%

-®

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan

100%

-®

Poliklinik 100%


1 2 3 4

-®

Terbitnya Surat Keputusan Pegawai

-Kenaikan Pangkat 7 Pegawai

-Kenaikan Gaji Berkala 20 Pegawai

-Impassing 25 Pegawai

-Lembur 4 kegiatan

-®

Jumlah rekapitulasi daftar hadir pegawai

13 Bundel

-®

Pemberian Surat Izin Cuti Pegawai 31 SK

-®

Terselenggaranya arsip Dinamis 1400 Pucuk

-

® Operasional Perkantoran dan Pimpinan

100%

Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana dilingkungan peradilan

tingkat banding dan tingkat pertama

100%

Pengembangan teknologi informasi 100%

Perangkat pengolah data dan

komunikasi

100%


16



1 2 3 4

- Printer 6 unit

- Infocus 1 unit

Peralatan dan fasilitas perkantoran 100%

- Tiang bendera 1 unit

¨ Pelaporan Barang Milik Negara 15 Item

¨ Penerbitan Daftar Barang Ruangan 18 DBR

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan 4 kegt


17


C. PENETAPAN KINERJA 2013

Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, kemudian Menteri Negara PAN segeramenindaklanjuti dengan diterbitkannya

Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan

Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas organisasi;

2. Transparansi, dan kinerja aparatur;

3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

6. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pengadilan Agama Polewali telah membuat penetapan kinerja tahun 2012

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan

kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012.

Penetapan kinerja Pengadilan Agama Polewali tahun 2013 disusun dengan

berdasarkan pada Evaluasi Rencana Kinerja Tahun 2012 / Lakip 2012 yang telah

ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2013 tidak ada

perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2013. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun

2013 selengkapnya sebagai berikut :


18


MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1 Meningkatnya

penyelesaian perkara 1.

Prosentase mediasi yang

diselesaikan 4%

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Agama

13.217.000,-

2 Prosentase sisa perkara

yang diselesaikan 100%

3

Prosentase perkara yang

diselesaikan

95%

4


diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

99%

2

Peningkatan

aksepbilitas putusan

hakim

1


tidak mengajukan upaya

hukum :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan kembali

99%

99%

100%

3

Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

1

Prosentase berkas yang

diajukan kasasi dan PK

yang disampaikan secara

lengkap

100%

2


deregister dan siap

didistribusikan ke majelis

100%


19


NO SASARAN


PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

.

3 Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara 95%

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Agama

4

Prosentase penyampaian

pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak

(prosentase akta cerai yang

diserahkan

penggugat/pemohon)

100%

5

Prosentase penyitaan tepat

waktu dan tempat

100%

4 Peningkatan

aksepbilitas

masyarakat

terhadap peradilan

(acces to justice)

Peningkatan

penyelesaian

perkara

1

Prosentase perkara prodeo

yang diselesaikan 100 %

2


dapat diselesaikan dengan

cara sidang keliling

99%

3

Prosentase amar putusan

perkara (yang menarik

perhatian masyarakat) yang

dapat diakses secara online

dalam waktu maksimal 1

hari kerja sejak putus

50%

5

Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

1

Prosentase permohonan

eksekusi atas putusan

perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti

100%

6

Meningkatnya

kualitas

pengawasan

1

Prosentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100%

2

Prosentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100%


20


NO SASARAN


PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

7 Tercapainya tugas

pokok aparatur

dalam

memberikan

pelayanan kepada

masyarakat

1.

Tersedianya Dukungan

Manajemen dan Tugas Teknis

dalam Pelaksanaan Tugas

Teknis Peradilan 99%

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

3.987.217.000,-

Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 99%

- Pembayaran Gaji

dan Tunjangan

Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

99%

-

Perawatan rumah

dinas 100%

- Perawatan gedung

kantor

100%

-

Perawatan

Kendaraan Roda 4

(empat)

99%

-

Perawatan

Kendaraan Roda 2

(dua)

100%

-

Perawatan Sarana

Gedung 100%

-

Langganan Daya

dan Jasa :

- Langganan Listrik

- Langganan

Telepon

- Langganan Air

100%

-

Jasa Keamanan

dan Kebersihan 100%

- Jasa pos/ giro/

sertifikat 100%


21


NO SASARAN


PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

-

Operasional

perkantoran dan

pimpinan

100%

Penyelenggaraan

perpustakaan

/kearsipan dan

dokumentasi

100%

Pembinaan dan

konsultasi 100%

Pertemuan/

jamuan delegasi/

misi/ tamu

100%

Rapat 100%

-

Pengadaan

pakaian dinas

100%

-

Pengadaan

pakaian

kerja/sopir/pram

ubakti/ satpam

100%

-

Honorarium

penanggung

jawab pengelola

keuangan

100%

-

Poliklinik 100%

-

Terbitnya Surat

Keputusan

Pegawai

-

Kenaikan

Pangkat 7 Pegawai


22


-

Kenaikan Gaji

Berkala

20

Pegawai

- Impassing

30

Pegawai

- Lembur 4 kegiatan

-

Jumlah

rekapitulasi

daftar hadir

pegawai

13 Bundel

-

Pemberian Surat

Izin Cuti

Pegawai 31 SK

- Terselenggaranya

arsip Dinamis

1400

Pucuk

NO SASARAN


PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

6 Tercapainya

Penyelenggaraan

peradilan yang

dapat memberikan

akses kepada

masyarakat

1.

2.

3.

Persentase Penyediaan

Sarana dan Prasarana yang

Mendukung

Penyelenggaraan Peradilan

100%

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

127.000.000,-

Pengembangan teknologi

informasi 100%

Perangkat pengolah data dan komunikasi

100%

- Printer 6 unit

- Infocus 1 unit

Peralatan dan fasilitas

perkantoran 100%

- Tiang

bendera 1 unit


23


Pelaporan Barang Milik

Negara 15 Item

Penerbitan Daftar Barang

Ruangan 18 DBR


23

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Polewali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2013 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat digambarkan dalam

tabel di bawah.

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Meningkatnya penyelesaian

perkara

Prosentase Mediasi yang

diselesaikan

4% 81,4 8%

Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

100% 51 100%


diselesaikan 95% 99.7 95.4%


diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

99% 992 99%


24


PENINGKATAN AKSEBILITAS PUTUSAN HAKIM


1 2 3 4 5

Peningkatan Aksebilitas Putusan

Hakim

Prosentase Perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum :

- Banding

99%

4

99%

- Kasasi 99% 8 99%

- Peninjauan Kembali 100% - 100%

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA


1 2 3 4 5

Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara


diajukan kasasi dan PK

yang disampaikan secara

lengkap

100% 6 90%


diregister dan siap

didistribusikan ke

majelis

100% 1045 100%

Ratio majelis hakim

terhadap perkara

95% 1.045 95.4%


25


Prosentase penyampaian

pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak

(prosentase akta cerai

yang diserahkan

penggugat/pemohon)

100% 379 95%

Prosentase penyitaan

tepat waktu dan tempat

100% 1 100%

PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN

(ACCES TO JUSTICE)


1 2 3 4 5

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan

(acces to justice)

Prosentase perkara prodeo yang

diselesaikan 100% 7 100%

Prosentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang

keliling

99% 171 100%

Prosentase (amar) putusan

perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses

secara online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak putus

50% - 0%

%


26


MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN


1 2 3 4 5

Meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan

Prosentase permohonan

eksekusi atas putusan

perkara berkekuatan

hukum tetap yang

ditindaklanjuti

100% 8 100%

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN


1 2 3 4 5

Meningkatnya kualitas

pengawasan

Prosentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti 100% 2 100%

Prosentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100% 10 100%


27


TERCAPAINYA TUGAS POKOK APARATUR PERADILAN

DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5

Tercapainya tugas

pokok aparatur

peradilan dalam

memberikan

pelayanan kepada

masyarakat

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas

Tekhnis dalam Pelaksanaan Tugas Tekhnis

Peradilan

100% 100% 100%

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 100% 100%

Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran 100% 96% 96%

Perawatan rumah dinas 100% 100% 100%

Perawatan Gedung Kantor 100% 100% 100%

Perawatan Kendaraan Roda 4

(empat) 100% 100% 100%


(dua) 100% 100% 100%


(dua) 100% 100% 100%

Perawatan Sarana Gedung 100% 100% 100%

Langganan Daya dan Jasa 100% 99% 60%

- Listrik 100% 86% 86%

- Telepon

100% 76% 76%

- Air 100% 9% 9%

Jasa Keamanan dan Kebersihan 100% 100% 100%

Jasa Pos/giro/sertifikat 100% 86%% 86%


28


Operasional perkantoran dan

Pimpinan

100%

100%

100%

Penyelenggaraan

perpustakaan/kearsipan dan

dokumentasi

100% 99% 99%

Pembinaan dan konsultasi 100% 100% 100%

Pertemua/jamuan

delegasi/misi/tamu

100%

100%

100%

Rapat 100% 100% 100%

Pengadaan Pakaian dinas PNS 100% 100% 100%

Pengadaan pakaian

kerja/sopir/pramubakti/satpam 100% 100% 100%

Honorarium penanggung jawab

pengelola keuangan 100% 100% 100%

Poliklinik 100% 100% 100%

Terbitnya Surat Keputusan

Pegawai

-Kenaikan Pangkat 7 Pegawai 7 100%

-Kenaikan Gaji Berkala

31

Pegawai 31 100%

-Inpassing

36

Pegawai 36 100%

-Lembur 4 kegiatan 4 keg 100%

Jumlah rekapitulasi daftar

hadir pegawai 13 bundel 13 100%

Pemberian Surat Izin Cuti

Pegawai 31 SK 31SK 100%

Terselenggaranya arsip Dinamis

1400

pucuk 1359 pucuk 96%

Operasional Perkantoran dan 100% 99% 99%


29


Pimpinan

Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana

yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan 100% 100% 100%

Pengembangan teknologi

Informasi 100% 100% 100%

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

100%

100% 100%

- Printer 6 unit 6 unit 100%

- Infocus 1 unit 1 unit 100%

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100% 100% 100%

- Tiang Bendera 1 unit 1 unit 100%

Pelaporan Barang Milik Negara 15 item 15 item 100%

Penerbitan Daftar Barang Ruangan 18 DBR 18 DBR 100%

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan 4 kegiatan 4 100%

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut

indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak

berhasil diwujudkan pada tahun 2013. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang

tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Agama Polewali telah melakukan beberapa

analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian

kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.


30


B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Analisa akuntabilitas kinerja diperoleh dengan cara mengukur pencapaian sasaran-

sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan

kegiatan berdasarkan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dan selanjutnya membandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya (2011-2013) untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan dalam rangka mencapai Rencana Strategis lima tahunan (2010-2014).

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Polewali

pada 5 (lima) tahun mendatang dan progress report pada Tahun 2013 adalah sebagai

berikut:


2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Meningkatnya penyelesaian perkara

Tahun 2013, Sasaran 1 Pengadilan Agama Polewali pada penyelesaian perkara

sebagai TUPOKSI utama peradilan dalam rangka implementasi kekuasaan kehakiman

sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, diperkuat dengan Program Prioritas


31


Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI hasil dari cetak biru Mahkamah Agung

2010-2035 dan Tema Rakernas Manado serta Rencana Strategi PTA Makassar.

Hasil evaluasi dari sasaran ini, dengan 4 (empat) indikator kinerja diperoleh angka

rata-rata sebesar 75,6%, bahkan pada sasaran prosentase mediasi yang diselesaikan telah

mencapai 8.14% sementara hanya ditargetkan 4 %.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah menjadi Program Prioritas

Peradilan, tidak terlepas untuk Peradilan Agama sebagaimana Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuannya selalu menggaungkan

kata-kata “damai” sebagai program utama penyelesaian perkara.

Para pihak diajak untuk mencari solusi persoalan diantara mereka hingga

mencapai kata sepakat (win-win solution).

Disini diupayakan pemahaman penyelesaian sengketa melalui penelaahan secara

mendalam atas isi Perma No 1 Tahun 2008 atau tujuan diharuskannya proses mediasi.

Upaya telah dilakukan oleh Majelis Hakim ataupun mediator untuk agar para pihak yang

bersengketa merasa adanya kepuasan diantara mereka manakala mediasi atau

perdamaian dapat dilakukan, baik melalui mediasi ataupun perdamaian dalam

persidangan, dikarenakan hampir dapat dipastikan ada salah satu pihak (terutama

Tergugat/Termohon) menyatakan rasa tidak puas, manakala putusan dijatuhkan oleh

pengadilan (bersifat ajudikasi), sehingga langkah mediasi harus menjadi prioritas kinerja

peradilan.

Adapun untuk Tahun 2013 mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator cukup

banyak yang berhasil diakhiri dengan kata sepakat untuk mencabut perkara dalam

persidangan dan manakala mengacu pada hasil Rakernas 2012 di Manado dengan

indikator keberhasilan mediasi dapat pula pada keberhasilan kesepakatan pada

penyelesaian kumulasi atau rekonpensi, maka pada sasaran I (pertama) dapat ditemukan

beberapa perkara yang berhasil dimediasikan pada kumulasi perkara dan pada

rekonpensi (gugatan balik).


32



Pengelolaan penyelesaian perkara terkait erat dengan pelayanan publik itu

sendiri, maka kelalaian dalam pengelolaan penyelesaian perkara dapat mengakibatkan

pelaksanaan pelayanan publik dapat terganggu, untuk itu aplikasi pengelolaan

penyelesaian perkara harus didukung dengan sumber daya manusia yang unggul serta

memiliki sarana prasaran yang memadai.

Sasaran ini mutlak ditargetkan setiap tahunnya mencapai 100% terutama

menyangkut pencatatan pada buku-buku register yang telah disediakan sebagai

kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari evaluasi yang dilakukan pada tahun 2010

hingga 2011, pencatatan pada buku register selalu mencapai target yang direncanakan,

hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.

c. Ratio majelis hakim terhadap perkara

Profesionalisme Sumber Daya Manusia sangat menunjang pada pencapaian sasaran

ini, karena tertib dan akurasi serta validitas data yang ada mutlak sebagai sumber

informasi utama, yang tentu ditunjang dengan kerapihan kerja dari pemegang

administrasi perkara tersebut.

Peran Panitera/Sekretaris sangat menentukan dalam mengatur keberlangsungan Sasaran

di Pengadilan Agama Polewali, diantaranya pada:

1. Pemegang buku induk perkara dibagi menjadi dua bagian;

2. Pemegang keuangan perkara terdiri dari 2 kelompok, yaitu pengelola biaya ATK dan

panjar lainnya;

3. Adanya penunjukkan koordinator khusus pengelola keuangan perkara;

4. Pemegang buku induk terpisah dengan pemegang buku jurnal;

Adapun kesulitan yang dihadapi, diantaranya:

1. Pemegang buku induk perkara dirangkap oleh tenaga fungsional Panitera Pengganti;


33


2. Pemegang buku induk keuangan dan buku jurnal yang masih dirangkap oleh tenaga

fungsional Panitera Pengganti;

3. Penulisan register masih dilakukan oleh tenaga honorer karena kurangnya SDM dan

sulitnya menemukan kader penulisan register yang memiliki kemampuan tulisan rapi;

4. Penerbitan akta cerai yang belum sesuai dengan SOP atau belum sesuai dengan

ketentuan Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989, sehingga masih perlunya pembinaan

SDM;

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN

(acces to justice)

Adapun untuk sasaran ini, ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan,

diantaranya:

1. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

2. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling;

3. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus.

Adapun hasil evaluasi dari sasaran ini, Pengadilan Agama Polewali pada tahun

2013 mencapai rata-rata 1005 dari target yang direncanakan.

Pelaksanaan “ acces to justice ” yang digulirkan Ditjen Badilag salah satunya

adalah pemberian pelayanan Cuma-Cuma atau prodeo. Untuk tahun 2013, Pengadilan

Agama Polewali mendapatkan anggaran untuk 7 perkara prodeo sebesar Rp. 2.100.000,-.

Dan untuk realisasinya dapat tercapai sebesar 100% atau 7 perkara.

Kemudian indikator yang lain adalah penyelesaian perkara dengan cara

Pelaksanaan Sidang keliling, dimana sidang keliling merupakan salah satu bentuk upaya

peningkatan pelayanan kepada publik yang dirasakan sulit mengakses peradilan. Dengan


34


cara ini, masyarakat pencari keadilan bisa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan

hukum yang dihadapinya.

Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sasaran ini difokuskan pada peningkatan tindak lanjut dari hasil

pengawasan (temuan), khususnya pengawasan internal pada Pengadilan Agama

Polewali yang dilaksnakan oleh unsur pimpinan dan hakim pengawas bidang yang telah

ditetapkan dengan surat keputusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Untuk sasaran ke enam ini, Pengadilan Agama Polewali menetapkan dua

indikator kinerja, yaitu :

1. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti

2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Meskipun kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai indikator kinerja tetap

dilaksanakan, namun belum sepenuhnya menyentuh esensi pelayanan publik itu sendiri,

sehingga komponen untuk sasaran ini mutlak ditambah untuk diperbaharui seiring dengan

perkembangan kinerja peradilan yang terus menerus diawasi oleh pimpinan maupun

oleh publik dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sendiri.


35


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2013 dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang pelayanan publik

yang menyangkut pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Laporan akuntabilitas ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Pengadilan Agama Polewali dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya,

khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif. Sangat disadari bahwa laporan

ini masih jauh dari kesempurnaan dalam menyajikan prinsip transparansi dan

akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak

yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan

publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Polewali untuk Tahun 2013.

Di masa mendatang Pengadilan Agama Polewali masih perlu melakukan berbagai

langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan

akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi

sebagai implementasi cetak biru Mahkamah Agung RI jilid II. Pengadilan Agama Polewali

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah telah berusaha dengan

berbagai upaya agar terwujud lembaga peradilan yang efektif, efisien, bersih serta

berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat.

Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun

setidaknya upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan

Agama Polewali dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan birokrasi

yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional,

peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan

budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai

dengan harapan masyarakat.


36


Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama Polewali

akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah

terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait

dengan Program Prioritas Peradilan Agama dalam pelaksanaan Justice For All.

Kiranya LAKIP Tahun 2013 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan

sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja dan pula khususnya bagi Pimpinan dan seluruh komponen organisasi Pengadilan

Agama Polewali, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting

dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana

Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis

(Strategic Plan) pada masa-masa mendatang menuju akhir Rencana Strategis pada Tahun

2014

B. Saran

Pemaparan LAKIP 2013 Pengadilan Agama Polewali berupaya untuk menyajikan

semua kinerja yang telah dilakukan sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kinerja,

sehingga Pengadilan Agama Polewali berharap kajian dan analisa yang dilakukan dapat

bermanfaat.

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahunan 2013, saran-

saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- Sangat penting adanya pelatihan/bintek penyusunan LAKIP, serta perlu adanya kerja

sama yang baik antara hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun

LAKIP, sehingga ke depan tersusunlah LAKIP yang benar-benar mencerminkan

capaian kinerja pada suatu satker, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban

pelaporan.

- Seluruh personil sebuah organisasi dioptimalkan untuk mengetahui sasaran yang

telah ditetapkan sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan kinerja dalam

satu tahun anggaran


37


- Penerapan fungsi kontrol lebih dioptmalkan secara periodik, agar keberjalanan

rencana organisasi dapat ditempuh dengan upaya maksimal

- Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator kinerja utama

sebagai bahan untuk beberapa kepentingan organisasi, diantaranya:

a. Perencanaan jangka menengah

b. Perencanaan tahunan

c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja

e. Evaluasi kinerja instansi/organisasi

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-

kegiatan.

- Program Prioritas instansi peradilan, khususnya Peradilan Agama lebih difokuskan

pada beberapa item, diantaranya:

a. Penataan dan penguatan organisasi dalam penyelesaian perkara

b. Penataan tata laksana, dalam bidang pengelolaan website, implementasi SIADPA-

Plus

c. Penataan manajemen SDM aparatur, dalam bidang pelayanan publik dan meja

informasi

d. Penguatan pengawasan intern, diantaranya pengawasan justice for all

e. Penguatan akuntabilitas kinerja, diantaranya penguatan supporting unit instansi

f. Mekanisme monitoring

g. Evaluasi dan pelaporan

h. Manajemen perubahan serta penataan peraturan-peraturan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi peradilan

- Keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran sebagai modal awal untuk melangkah

lebih baik dalam mencapai visi dan misi peradilan yang ditetapkan Mahkamah Agung,

sedangkan kegagalan pencapaian sasaran sebagai bahan perencanaan kinerja

lanjutan bagi instansi untuk melakukan penataan dan pengaturan manajemen

organisasi menuju visi dan misi organisasi.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA POLEWALI

TAHUN 2013

K ETUA

DRS. HASBI, M.H.

WAKIL KETUA

Drs. ABDUL SAMAD.,M.H.

Panitera / Sekretaris

Drs.H.Hamzah Appas, SH.,MH.

HAKIM

Dra.Satriani Drs. Ilyas Drs.H.Makka A Muh. Najmi Fajri, SHI. MHI Siti Zainab Pelupessy, SHI.MHI Sudirman M., SHI. Zulkifli, SEI.

Wakil Sekretaris

Hj.Farida, S.H.

Wakil Panitera

Drs.H. Sudarno, M.H.

Kaur Kepegawaian

Hj. Asmah M.

Kaur Umum

Abdul Samad, SH.

Kaur Keuangan

Moh. Anshari,, S.Kom

Panmud Gugatan

Syafruddin Sunding

Panmud Permohonan

Hj. Najmah N, S.HI.

Panmud Hukum

Drs. M. As’ad

Jurusita Pengganti

Muallim M, SHI. Dian Eko Nugroho I Sarinah S

Dian Eko Nugroho I

Panitera Pengganti

Hj. Najmah Najamuddin, SHI. Drs. M. Najib T, SH. Dra. Hasnawiyah Drs. Sayadi Dra. Hj. St. Rukiah Muh. Tasit, S.H. Drs. M. As’ad

Jurusita

Maskun, SH. H. Musni HM., S.Ag.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA POLEWALI

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA


a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris


d. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Hakim Majelis Panitera/Sekretaris


2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis



Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk


d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Majelis Hakim/ Panitera


terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim/ Panitera


c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Kepanitera/Kesekretariatan


5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris


6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

RENCANA KINERJA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET


a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

6%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

6%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

95%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

99%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

1%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

99% 99% 100%


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%


95%

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

100%

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

99%


50%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100%

pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Polewali memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan. c. Persentase perkara yang

diselesaikan. d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

2%

100 %

95 %

99%

98 % 99 %

100 %

100 %

100 %

93 %

3%

100 %

95 %

99 %

98 % 99 %

100 %

100 %

100%

95 %

3%

100 %

95 %

99 %

98 % 99 %

100 %

100 %

100 %

95 %

4%

100 %

95 %

99 %

99 % 99 %

100 %

100 %

100 %

95 %

6%

100 %

95 %

99 %

99 % 99 % 100 %

100%

100 %

95 %

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang keliling.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100%

100 %

100 %

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADII.AN AGAMA POLEWALI

Nomor : Wzo-Arzl o35 /SK/OT.ot.z/Xl Uzot3

TENTANG

PENUNJUKAN TtM PENYUSUN IAPORAN TAHUNAN DAN

t-ApoRAN AKU NTABI LITAS I NSTANSI PEM ERI NTAH (LAKI P)

PENGADII.AN AGAMA POLEWALITAHUN zot3

KETUA PENGADII.AN AGAMA POLEWALI

Menimbang

Mengingat

MenetapkanPertama

a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Rl Nomor: t+3/KMAlSKtVUll2ooT tentangPemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (ProsedurPenyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), maka perludisusun Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas lnstansiPemerintah (I-AKIP) Tahun zot3 pada Pengadilan AgamaPolewali;

b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran SuratKeputusan ini dipandang cakap dan mampu untukmelaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunandan Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (lAKlP)Pengadilan Agama Polewali Tahun zot3;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

gpdang Nomor 8 tahun l974 tentang Pokok'PokokXepegawaian;

z. Undang-undang Rl Nomor o4 Tahun zoo4 io Undang-undangNomor 48 Tahun 2oo9 tentang Perubahan Ketiga Undangundang Nomor t4 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;

j. Undang-undang Rl Nomor 03 Tahun 2oo9 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Rl Nomor t4 tahun1985 tentang Mahkamah Agung Rl;

4. Undang-undang Rl Nomor 50 tahun 2oo9 tentang PerubahanKedua atas Undang-undang Rl Nomor 7 tahun t989 tentangPeradilan Agama;

5. Keputusan Presiden Rl Nomor zt Tahun 2oo4 tentangPengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial diLingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun zoo6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEYUSUN IAPORAN TAHUNAN DAN

TAPORAN AKUNTABILTTAS INSTANSI PEMERINTAH (lAKlP)PENGADITAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2013;

Ketiga

Keempat

Menunjuk dan rnengangkat nama-nama yang tbrcantum dalam

Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan

Tahunan dan laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (LAKlP)

Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran zot3.

Tugas Tim adalah :1, Membuat dan Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan

Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (lAKlP) Pengadilan Agama

PolewaliTahun zot3;z. Mempertanggungiawabkan dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama

Polewali;

Surat Keputusan ini mutai bertaku seiak tanggal ditetapkandengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari temyataterdapat kekeliruan dalarn keputusan ini, akan diadakan perbaikan

seperlunya.

:oz Desember 2oi3

Agama Polewali,

r9EEo3 I oz5

€

Sallnan Keputusan lnl dlsampalkan kepada :

t. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rt Jakarta;

z. Ketua Pengadilan TinggiAgama Makassar;

3. HakimTinggi Pengawas Daerah ( HATIWASDA) Makassar.

4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama PolewaliNomor :W20-. c21035/SMT.0l.2lXIIl20t3Tanggal : 02 Desember20l3Tentang : PENIINJIJKA}'I TIM PENYLJSIJN LAPORAN TAHIJNAN

DAN LAPORA}.I AKI.]NTABILITAS INSTANSI. PEIVIERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA

POLEWALI TAHTJN 2OI3

kNO. Nama/NIP Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Tim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Drs. H.MakkaANIP. 196102121991031

Zulkifli, S.EINrP. 198107262007041

005

001

Drs.H.I{amzah Appas, S.H., M.H.NrP. 19651231 199203 I 006

Hj. Faridq S.H.NrP. 1971 l23l 200212 2 004

Drs.H. Sudarno, M.H.NIP.19650917 199402

Drs. M.As'adNIP.19600601 199403

Abdul Sama4 S.H.NIP. 19681231199203

Moh. Anshari, S.Kom.NrP. 19840909200912

001

or

015

006

Hj. AsmahNIP. 19571231 198401 2 001

Hakim

Hakim

Panitera/Seloetaris

Wakil Sekretaris

Wakil Panitera

Panitera MudaHukum

KaurUmum

KaurKeuangan

KaurKepegawaian

Ketua Tim

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Agama Polewali,

rg88o3 r o25

LAKIP PA. - pa-polewali.net PA.POLEWALI TA.2013.pdfKata Pengantar KATA PENGANTAR D alam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan ... Peraturan Pemerintah Nomor

Documents