KATA PENGANTAR - PA Pekanbaru · 2019. 7. 8. · Kata Pengantar ... memberikan pelayanan hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukan fatwa hukum di wilayahnya, termasuk didalamnya

i

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadhirat Allah SWT yang telah memberikan

kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018 ini tepat pada waktunya. Salawat

beriring salam kami sampaikan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan

petunjuk kepada umat untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja sendiri sebelum

dievaluasi oleh Allah SWT, yang maha mengawasi setiap perbuatan makhluk-Nya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Pekanbaru,

menguraikan capaian Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Tahun 2018 yang terdiri

dari keberhasilan yang telah dicapai dan pertanggungjawaban terhadap beberapa kinerja yang

belum tercapai secara maksimal sebagaimana tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan

visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, Pengadilan Agama

Pekanbaru memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan tentang kinerja yang

telah dilakukan pada tahun 2018, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil

manfaat dan menilai secara tepat, serta acuan bagi sasaran dan langkah yang dapat diambil

untuk tahun mendatang.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama

Pekanbaru ini, kami mengucapkan terima kasih kepada team yang ditunjuk dan semua pihak

yang telah memberikan bantuan sehingga LKjIP Tahun 2018 ini tersaji dengan baik, dengan

harapan semoga jerih payah dan karya baktinya menjadi amal yang saleh di sisi Allah SWT dan

semoga bermanfaat untuk pelaksanaan tugas serta menjadi pemicu semangat dalam memacu

kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru ke arah yang lebih baik di masayang akan datang.

Pekanbaru, 14 Februari 2019 Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru,

Drs. H. Syaifuddin, SH., M. Hum

KATA PENGANTAR

ii

Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan salah satu badan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam

melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola

sebagaimana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya di bawah Mahkamah Agung.

Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Pekanbaru didasarkan pada tujuan,

sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Kontrak Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Pengadilan Tinggi

Agama Pekanbaru, serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun

2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan

dicapai dalam tahun 2018. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 12 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berhasil dilaksanakan dengan baik (≥100%), yaitu

Sasaran Strategis: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,

peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, serta meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru adalah

sebesar 101,83%. Perincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian (%)

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 91% 87,15% 95,77%

Persentase penurunan sisa perkara 1% 1,17% 117%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

a. Banding 93% 97,91% 105,3%

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

b. Kasasi 87% 90,22% 103,70%

c. Peninjauan Kembali 99% 99,90% 100,91%

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan

84% 84,28% 100,33%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I 79,29% 80,34% 101,32%

Sasaran Strategis II

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

100% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5% 5,02% 100,4%

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II 100% 100,02% 100,01%

mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) 100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III 100% 106% 106%

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV 100%

Sasaran Strategis III

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 % 112% 112%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar................................................................................................................................i

Ikhtisar Eksekutif........................................................................................ .................................. ii

Daftar isi ..................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang............................................................................................................... 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 5

A. Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 – 2019 .................................................... 5

B. Perjanjian Kinerja tahun 2018 ...................................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 9

A. Capaian Kinerja tahun 2018 ................................................................................................ 9

B. Realisasi Anggaran .............................................................................................................. 27

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... 32

A. Kesimpulan.................................................................................................................. 32

B. Saran ............................................................................................................................. 33

Lampiran - lampiran

v

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang

diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya

pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang

mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah

pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian

dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja

tahun berikutnya.

Penyusunan LKjiP Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik.

Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

– 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru telah

berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang

diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama

Pekanbaru akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya

masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas

serta citra penegakan hukum pada khususnya.

2

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu peradilan tingkat pertama

pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-

sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai

peradilan tingkat pertama berada pada urutan ke satu di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Agama Pekanbaru.

2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Wewenang

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

Kehakiman, memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, sebagaimana diatur

dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dalam

perkara-perkara:

a. perkawinan

b. waris

c. wasiat

d. hibah

e. wakaf

f. zakat

g. infaq

h. sadaqah

i. ekonomi syari'ah

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru juga bertugas

memberikan pelayanan hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukan

fatwa hukum di wilayahnya, termasuk didalamnya pengisbatan terhadap rukyah

hilal dalam menetukan hari-hari besar Islam dan awal bulan Ramadan dan Sawal.

b. Fungsi

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas

pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, juga

menjalankan fungsi sebagai berikut:

3

1. Fungsi Pengawasan (pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang

mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas

dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita didaerah

hukumnya;

Ayat( 2) Selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1) Ketua Pengadilan

Agama didaerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap

jalannya peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan

di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

2. Fungsi Nasehat (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur

sebagai berikut:

Ayat 1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat,

tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah

hukumnya apabila diminta;

3. Fungsi Administratif (angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989) yang mengatur sebagai berikut:

Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengelolaan administrasi

pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan

administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan,

peralatan kantor, dan lain-lain, karena hal ini sangat mempengaruhi kelancaran

penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut

jenisnya dan dipisahkan penanganannya, yaitu administrasi kepaniteraan dan

administrasi kesekretariatan. Dalam rangka pertanggungjawaban masing-

masing bidang administrasi tersebut, sejak keluarnya Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 pada bulan September 2015 yang memisahkan

antara Panitera dengan Sekretaris, maka beban administrasi kepaniteraan

menjadi tanggungjawab Panitera, dan beban administrasi kesekretariatan

menjadi tanggungjawab Sekretaris.

4. Fungsi pelayanan kepada Publik (Pasal 64.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009) yang mengatur sebagai berikut:

Ayat 2 (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk

memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya

perkara dalam proses persidangan;

4

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

sebagai pemberi pelayanan yang prima kepada masyarakat yang memerlukan

layanan, mengalami masalah dalam hal sumber daya manusia di bidang

penguasaan teknologi. Minimnya tenaga yang menguasai tekhnologi

informatika menjadi salah satu hambatan bagi tercapainya pelayanan secara

maksimal, baik dalam target percepatan proses pelayanan maupun dalam

penyelesaian perkara.

5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Rencana kinerja Mahkamah Agung menjadi landasan dan titik awal dari

rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Mahkamah Agung

yaitu ”Terwujudnya Badan Peradilan Agama Pekanbaru Yang Agung”. Untuk mencapai

visi tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian peradilan agama Pekanbaru

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan agama Pekanbaru

d. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi Peradilan Agama Pekanbaru.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang

perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya

dari segi akuntabilitas.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan

strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi;

3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan

Agama Pekanbaru menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

6

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Utama dan Kegiatan

a. Program Utama

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapaiPengadilan Agama

Pekanbaru dalam tahun 2015–2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta

sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai program,

sebagai berikut:

1) Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2) Pengelolaan penyelesaian perkara

3) Peningkatan manajemen peradilan melalui bantuan terhadap masyarakat

miskin dan terpinggirkan

4) Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata khusus yang telah

BHT.

b. Kegiatan Pokok

1) Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru melaksanakan dukungan di bidang

teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim dalam memeriksa,

mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dalam tugas dan fungsi ini

mempunyai indikator kinerja output yakni perkara yang diselesaikan di

Pengadilan Agama Pekanbaru.

2) Sekretaris sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana

dapat mengoptimalkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk

Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan

prasarana yang layak untuk Pengadilan Agama Pekanbaru. Unit ini

mempunyai indikator output, website yang diakses oleh masyarakat pencari

keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk pembebasan biaya

perkara (prodeo), dan bantuan hukum, serta alokasi pemeliharaan perangkat

teknologi informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara.

3) Hakim Pengawas Bidang sebagai pelaksana pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan,

perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas

lainnya) di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, mempunyai indikator

outcome yaitu temuan yang ditindaklanjuti.

7

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 berpedoman dan

terkait langsung dengan hasil Reviu Renstra 2015-2019 yang telah disesuaikan dengan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pekanbaru serta diselaraskan

dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Agama Pekanbaru

pada tahun 2018.

Perjanjian kinerja tahun 2018 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta

mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Agama

Pekanbaru pada tahun 2018 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2018

yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

91%

c. Persentase penurunan sisa perkara 1%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

1. Banding 93%

2. Kasasi 87%

3. Peninjauan Kembali 99%

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

84%

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Presentese isi putusan yang yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100%

b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5%

c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100%

3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

100%

8

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%

9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun

2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama

Pekanbaru tahun 2018 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pengadilan

Agama Pekanbaru tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat

diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 Terwujudnya Proses

Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan 100% 100% 100%


95% 95,01% 100,01%

c. Persentase penurunan sisa perkara

1% 1,17% 117%


Banding 93% 97,91% 105,3%

Kasasi 87% 90,22% 103,70%

Peninjauan Kembali 99% 99,90%

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan

84% 84,28% 100,33%

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5% 5,02% 100,40%

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

100% 100% 100%

3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 112% 112%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

100% 100% 100%

10

layanan bantuan hukum (posbakum)

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100% 100% 100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran

strategis:

Sasaran Strategis I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam

memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima

indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100% 100% 100%


95% 95,01% 100,01%

c. Persentase penurunan sisa perkara 1% 1,17% 117%


Banding 93% 97,91% 105,3%

Kasasi 87% 90,22% 103,70%

Peninjauan Kembali 99% 99,90% 100,91%

e. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap peradilan 84% 84,28% 100,33%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut

Sasaran I

Indikator kinerja ke- 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara

yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan;

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun

2018;

- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

11

Tabel 3.3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2018 2017 2016

Presentase sisa perkara yang

diselesaikan 100% 100%

100%

dari 313

100%

dari 278

100%

dari 255

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun

belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya,

sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Data Penyelesaian Sisa Perkara

Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 313 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan

seluruhnya di tahun 2018 sebanyak 313 perkara (100%). Hal ini menunjukan bahwa Indikator

Kinerja penyelesaian sisa perkara telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

yakni 100%.

Sasaran I

Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara

jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.

- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan

jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SE KMA Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal

13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu paling lambat 5 bulan. Terhadap sifat

No Jenis Perkara Sisa Perkara Tahun 2017

Diselesaikan Tahun 2018

Sisa

1 2 3 4 5 6

A.

Per

kaw

inan

1 Izin Poligami 2 2 -

2 Pembatalan Perkawinan 1 1 -

3 Cerai Talak 79 79 -

4 Cerai Gugat 209 209 -

5 Harta Bersama 6 6 -

6 Hadhonah 3 3 -

7 Isbat Nikah 2 2 -

7 Dispensasi Kawin 1 1 -

B 9 Ekonomi Syari’ah 1 1 -

C 10 Kewarisan 3 3 -

D 11 Penetapan Ahli Waris 5 5 -

12 Penetapan Ahli Waris Kontensius 1 1 -

Jumlah 313 313 -

12

dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5

(lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama, majelis hakim membuat laporan kepada

Ketua Pengadilan yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding

dan Ketua Mahkamah Agung.

Tabel 3.5: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu


2018 2017 2016

Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu 95%

1.999 dari

2.104

(95,01%)

100,01% 99,47% 91,69%

Pada tahun 2018 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 95,01% atau

100,01% dari target sebesar 95%. Apabi la dibandingkan capaian k inerja pada

tahun 2017 yang hanya mencapai 99,47% dengan capaian tahun 2018 sebesar

100,01% maka terdapat peningkatan sebesar 0 ,58%.

Beban perkara tahun 2018 sebanyak 2.414 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2017

sebanyak 313 perkara dan 2.101 perkara yang diterima tahun 2018 dan yang diselesaikan

tepat waktu sebanyak 1.999 perkara dari 2.104 perkara putus atau 95,01%.

Tabel 3.6: Beban Perkara Tahun 2015 – 2018

No Tahun Sisa Tahun Lalu Masuk Tahun ybs Jumlah Beban

Perkara

1 2015 278 1.861 2.139

2 2016 255 1.899 2.144

3 2017 274 1.960 2.234

4 2018 313 2.101 2.414

Rerata waktu menyelesaikan perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana

tabel berikut:

13

Tabel 3.7: Rerata Waktu Menyelesaikan Perkara Pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun

2018

No Jenis

Perkara

Perkara diterima Waktu Penyelesaian

Perkara

Sisa

Sis

a T

ahu

n

2017

Dit

erim

a

2018

Jum

lah

S.d

. 3 b

ula

n

S.d

. 5 b

ula

n

Leb

ih

dar

i

5 b

ula

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.

Per

kaw

inan

1 Izin Poligami 2 4 6 6 - - -

2 Pembatalan Perkawinan 1 - 1 1 - - -

3 Cerai Talak 79 494 573 332 118 50 73

4 Cerai Gugat 209 1419 1629 1101 286 34 207

5 Harta Bersama 6 33 39 12 3 11 13

6 Hadhonah 3 16 17 12 3 3 1

7 Perwalian - 8 9 8 - - -

8 Isbat Nikah 2 16 18 12 4 - 2

9 Dispensasi Kawin 1 13 14 14 - - -

10 Wali Adhal - 2 2 2 - - -

B 11 Ekonomi Syari’ah 1 - 1 - - 1 -

C 12 Kewarisan 3 25 28 10 4 4 10

D 13 Wasiat - 1 1 1 - - -

14 Wakaf - 2 2 2 - - -

E 15 Hibah - 3 3 2 - 1 -

F 16 Penetapan Ahli Waris 5 61 66 61 2 - 3

I

17 Daden Verzet - 2 2 1 - - -

18 Penetapan Ahli Waris

Kontensius 1 2 2 1 - - 1

Jumlah 313 2101 2414 1577 422 105 310

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyelesaian perkara tepat waktu (yang tidak melebihi

5 (lima) bulan adalah sebanyak 1.999 perkara atau 82,81 % dari perkara yang diterima di tahun

2018, sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus, maka persentasi

perkara yang diputus tepat waktu adalah 95,01%.

Perkara yang diselesaikan melebihi 5 (lima) bulan sebanyak 105 perkara atau 4,35% dari

perkara yang di terima pada tahun 2018. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh

perkara yang diputus, maka jumlah perkara yang putus melebihi 5 (lima) bulan adalah 4,99%.

Sisa perkara yang belum diputus sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah

sebanyak 310 perkara (12,84%) dari seluruh perkara yang diterima tahun 2018. Namun bila

dibandingkan Sisa perkara tersebut menunjukkan tidak tercapainya target sisa perkara

dibawah 10% untuk tahun 2018. Namun demikian bila dilihat sisa perkara tahun 2018 tersebut

14

dapat diklasifikasikan penyebab belum diputusnya adalah sebagai berikut:

1. Perkara PNS dan TNI-POLRI yang diterima sejak bulan Juli 2018 sebanyak 37 perkara,

karena pengurusan izin atasan selama 6 bulan;

2. Perkara Ghaib yang diterima sejak bulan September 2018 sebanyak 62 perkara, yang akan

disidangkan paling cepat bulan Januari 2019;

3. Perkara yang dimediasi diterima bulan November 2018 sebanyak 39 perkara;

4. Perkara tabayyun yang diterima sejak awal Desember 2018 sebanyak 21 Perkara.

5. Perkara yang diterima pertengahan Desember 2018 sebanyak 46 perkara.

6. Klasifikasi selain poin 1-5 sebanyak 105 Perkara

Tabel 3.8. Klasifikasi penyebab belum putusnya perkara sampai dengan 31 Desember 2018

NO KLASIFIKASI PERKARA JUMLAH KET

1. PNS, TNI-POLRI 37 Perkara

Dengan tenggang waktu pengurusan izin atasan 6 bulan maka perkara yang masuk sejak bulan Juli 2018 tidak mungkin diselesaikan di tahun 2018

2. Ghaib 62 Perkara

Pengumuman di Media massa selama 4 bulan maka perkara yang diterima sejak bulan September 2018 tidak akan dapat diselesaikan di tahun 2018.

3. Mediasi 39 Perkara

Perkara yang mediasi dengan tenggang waktu 30 hari maka perkara yang diterima pada bulan November 2018 tidak akan dapat diselesaikan di tahun 2018.

4. Tabayun 21 Perkara

Dengan masa pemanggilan perkara tabayun selama 3 minggu, maka perkara yang diterima di awal Desember 2018 tidak akan mungkin dapat diselesaikan di tahun 2018.

5. Diterima Medio Desember 46 Perkara

Perkara yang diterima pada pertengahan Desember 2018 tidak akan mungkin dapat diselesaikan ditahun 2018.

6. Selainnya 105 Perkara

Dari 310 perkara (12,84%) perkara yang menjadi sisa pada tahun 2018 yang tidak mungkin

diselesaikan tanpa adanya regulasi yang khusus sampai tanggal 31 Desember 2018 adalah

kumulasi poin 1 sampai dengan poin 5 sepereti tersebut di atas yang total keseluruhannya

adalah 205 perkara. Dengan demikian sebenarnya sisa perkara tahun 2018 adalah 310 perkara

dikurangi dengan 205 perkara yang belum ada regulasi penyelesaiannya, maka sisa perkara

15

tahun 2018 adalah sebanyak 105 perkara atau 4,35%. Dengan demikian capaian kinerja pada

indikator kinerja ini telah tercapai bahkan telah melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini

terjadi karena adanya program kerja yang telah dicanangkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Pekanbaru tentang strategi percepatan penyelesaian perkara diantaranya adalah:

a. PMH, PHS, dan Penunjukan JS/JSP dilaksanakan pada hari yang sama dengan pendaftaran

perkara;

b. Pemanggilan pihak yang berperkara dilaksanakan pada hari yang sama dengan

pendaftaran perkara jika perkara tersebut diterima dan diregister sebelum jam 12.00 WIB

dan keesokan harinya jika perkara tersebut diterima dan diregister diatas jam 12.00 WIB.

c. mengadakan kerjasama (MoU) dengan PT. Bank BRI Syariah Cab. Pekanbaru untuk

memudahkan para pihak bertransasksi dalam pembayaran panjar biaya perkaranya

maupun penambahan panjar biaya perkara;

Sasaran I

Indikator kinerja ke - 3: Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa

perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun

sebelumnya.

Tabel 3.9: Persentase Penurunan Sisa Perkara


2018 2017 2016

Persentase penurunan sisa perkara 1%

310 dari

2.414 atau

1,17%

117% NA NA

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah persentase sisa

perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan persentase sisa perkara tahun berjalan. Sisa

perkara tahun sebelumnya (2017) sebanyak 313 perkara dari 2.234 perkara yang harus

diselesaikan (14,01%), sedangkan pada tahun 2018 ini sisa perkara sebanyak 310 perkara dari

total jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 2.414 perkara (12,84%), sehingga terjadi

penurunan sisa perkara pada tahun 2018 yakni sebesar 14,01% - 12,84% = 1,17%. Dari kondisi

tersebut target penurunan sisa perkara tahun 2018 sebesar 1% telah tercapai.

16

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama untuk penurunan

persentase sisa perkara telah dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018, yakni

ditargetkan 1% dan realisasinya 1,17%.

1. Penerimaan perkara lima tahun terakhir

Sesuai dengan renstra tahun 2015-2019, maka berikut ini dijelaskan jumlah

penerimaan perkara dari tahun 2015 – 2018.

Pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya, dimana pada tahun 2015 diterima sejumlah 1.861 perkara, pada tahun 2016

diterima sejumlah 1.889 perkara, pada tahun tahun 2017 diterima sejumlah 1.956 perkara,

dan pada tahun 2018 diterima sejumlah 2.101 perkara.

Apabila dilihat dari jumlah penerimaan perkara dari tahun 2015 - 2018 terdapat

kenaikan penerimaan perkara seperti tabel di bawah:

Tabel 3.10 Persentase Penerimaan perkara

No Tahun Perkara diterima Selisih dari tahun sebelumnya Persentase

Kenaikan

1. 2015 1.861 147 8.58

2. 2016 1.889 28 1,5%

3. 2017 1.956 67 3,55%

4. 2018 2.101 145 7,41%

Total Selisih tahun 2015-2018 387 21.04%

Dari tabel di atas terlihat kenaikan penerimaan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebanyak

28 perkara (1,5%), dari tahun 2016 sampai tahun 2017 naik sebanyak 67 perkara (3,55%),

sedangkan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 naik sebanyak 145 perkara (7,41%). Dan total

kenaikan penerimaan perkara dari tahun 2015 – 2018 sebanyak 240 perkara (12,46%).

Beban perkara tahun 2018 sebanyak 2.414 perkara, kemudian jumlah yang diputus

sebanyak 2.104 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 310 perkara,

berkurang 0,96% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 313 perkara. Rasio jumlah sisa

perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2018 adalah sebesar 12,84%. Rasio

17

sisa perkara ini berkurang 1,14% dari tahun 2017 yang berjumlah 13,98%. Dengan

demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun

2018 mengalami penurunan yang dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.10: Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2015 – 2018

No Tahun Sisa Tahun

Lalu

Masuk

Tahun ybs

Jumlah

Beban

Perkara

Putus

Sisa

Akhir

Sisa vs

Beban

(%)

1 2015 278 1.861 2.139 1.884 255 11,92

2 2016 255 1.796 2.051 1.773 278 13,55

3 2017 278 1.960 2.257 1.921 313 13,98

4 2018 313 2.101 2.414 2.104 310 12,84

Sasaran I

Indikator kinerja ke - 4: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan

antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara putus;

- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan

pengadilan.

Untuk mengetahui persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,

kasasi, dan Peninjauan Kembali terlebih dahulu harus dihitung berapa perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding, berapa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi, dan berapa perkara yang tidak mengajukan uapaya hukum Peninjauan Kembali.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perkara contentius putus

pada tk. I dikurang perkara yang mengajukan upaya hukum banding, dan perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi adalah Jumlah perkara banding ditambah perkara tk. I putus

voluntair dikurang jumlah perkara kasasi, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Peninjauan Kembali adalah Jumlah putusan Tk. I yang telah BHT ditambah putusan

banding yang telah BHT ditambah putusan kasasi dikurangi jumlah perkara Peninjauan

Kembali.

18

Untuk memperbandingkan persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama

Pekanbaru, maka berikut data perkara yang dibutuhkan pada tahun 2016, 2017, dan 2018:

Jenis Putusan Uraian

Tahun

2018 2017 2016

Con Vol Con Vol Con Vol

Tk. I Jlh Putus 2008 96 1828 93 1753 113

Jlh BHT 1880 96 1750 92 1679 112

Tk. Banding Jlh Banding 42 0 31 0 30 0

Jlh Putus 37 0 23 0 16 0

Jlh BHT 24 0 22 0 15 0

Kasasi Jlh Kasasi 13 0 8 1 2 0

Jlh Putus 6 0 3 0 0 0

PK Jlh PK 2 0 0 0 0 0

Jlh Putus 0 0 0 0 0 0

Ket.

Con = Contentious vol= Voluntair

Dari data di atas dapat diperhitungkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

tahun 2018, 2017, dan 2016 seperti tabel di bawah ini:

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2018

Jlh BHT Jlh Tdk Putus BHT Jlh Tdk Putus Jlh Tdk Putus

Contentius 2008 1880 42 1966 37 24 13 29 6 2 1908

Voluntair 96 96 0 0 0 0 96 96

Jumlah 2104 1976 42 1966 37 24 13 125 6 2 2004 0

Jenis PerkaraPutus Tk. I Banding Kasasi PK

19



Contentius 1828 1750 31 1797 23 22 8 23 3 0 1775 0

Voluntair 93 92 0 0 0 0 1 92 0 0 92 0

Jumlah 1921 1842 31 1797 23 22 9 115 3 0 1867 0



Setelah diketahui Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,

kasasi, dan Peninjauan Kembali tahun 2018, 2017, dan 2016, maka berikutnya adalah

menentukan persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan

Peninjauan Kembali.

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali:

Berdasarkan rumus di atas, maka:

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah:

a. Tahun 2018

= 97,91%

b. Tahun 2017

= 98,30%

c. Tahun 2016

= 98,29%

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah:


Contentius 1753 1679 30 1723 16 15 2 28 0 0 1694 0

Voluntair 113 112 0 0 0 0 0 113 0 0 112 0

Jumlah 1866 1791 30 1723 16 15 2 141 0 0 1806 0


20

a. Tahun 2018

= 90,58%

b. Tahun 2017

= 92,74%

c. Tahun 2016

= 98,60%

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali:

a. Tahun 2018

= 99,90%

b. Tahun 2017

= 100%

c. Tahun 2016

= 100%

Dari perhitungan realisasi di atas maka dapat dibuat perbandingan berdasarkan target

dan realisasi tiga tahun terakhir jika target tahun 2016 yang tidak mengajukan upaya hukum

banding 95%, yang tidak mengajukan kasasi 95%, serta yang tidak mengajukan Peninjauan

Kembali 99%. Sedangkan target tahun 2017 untuk yang tidak mengajukan banding 95%, yang

tidak mengajukan kasasi 96, dan yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali 99%.

Tabel 3.11: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


2018 2017 2016

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

Banding 93% 97,91% 105,28% 103,47% 103,46%

Kasasi 87% 90,58% 104,11% 96,60% 103,79%

Peninjauan Kembali 99% 99,90% 100,91% 101% 101%

Analisis capaian sebagai berikut:

1. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini untuk

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara

putus (contentius) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibandingkan

dengan jumlah perkara contentius yang diputus pada tahun 2018.

21

Perkara contentius yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 2008 perkara, yang

mengajukan banding sebanyak 42 perkara, maka yang tidak mengajukan upaya

hukum banding sebanyak 1.966 atau 97,91%.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah melebihi target seperti

yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebanyak 93% sedangkan realisasi

97,91%.

2. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan jumlah perkara yang di

putus dan mungkin untuk mengajukan Kasasi.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara hukum

banding yang diputus dikurang perkara yang mengajukan kasasi ditambah

perkara voluntair yang diputus dikurang perkara voluntari yang mengajukan

kasasi. Perkara banding 2018 adalah sebanyak 42 perkara contentius dan telah

diputus sebanyak 37 perkara, maka perkara contentius yang mempunyai potensi

untuk Kasasi adalah 37 perkara. Sedangkan yang mengajukan kasasi sebanyak

13 perkara (contentius), maka perkara contentius yang tidak mengajukan

uapaya hukum kasasi adalah sebanyak 37 perkara dikurang 13 perkara = 24

perkara. Dan perkara voluntair yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 96

perkara, maka perkara voluntair yang mempunyai potensi mengajukan upaya

hukum Kasasi adalah sebanyak 96 perkara, dan dari 96 perkara tersebut tidak

ada yang mengajukan upaya hukum kasasi. Total perkara yang mempunyai

potensi untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara banding yang

telah diputus ditambah perkara voluntair yang telah diputus (37 + 96 = 133).

Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 13 perkara, maka

yang tidak mengajukan hukum kasasi adalah perkara putus yang mempunyai

potensi kasasi dikurang perkara yang mengajukan kasasi (133 – 13 = 120).

Dari data tersebut perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

sebanyak 120 perkara jika dibanding dengan perkara yang mempunyai potensi

22

untuk mengajukan Kasasi sebanyak 133 perkara berarti yang tidak mengajukan

upaya hukum kasasi sebesar 90,23%.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah melebihi target seperti yang

telah ditetapkan pada tahun 2018 sebanyak 90% sedangkan realisasi 90,23%.

3. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama untuk perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah jumlah

perkara putus tahun 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tingkat pertama

dan tingkat banding ditambah perkara yang diputus tingkat Kasasi berjumlah

2006 perkara. yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2

perkara, maka yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

sebanyak 2004 perkara atau 99,90%.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama untuk

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali telah

melebihi target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebanyak 98%

sedangkan realisasi 99,90%.

Berikut ini adalah keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada

tahun 2018: Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2018 menerima

sebanyak 2.101 perkara, sisa perkara tahun 2017 sebanyak 313 perkara, sehingga

beban perkara yang ditangani berjumlah 2.414 perkara. Perkara yang telah

diputus sebanyak 1.731 perkara dan dicabut sebanyak 373 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 meningkat 7,19% dibandingkan

penerimaan tahun 2017 sebanyak 2.101 perkara. Jumlah perkara putus

meningkat 6,26%, dan jika dibandingkan dengan beban perkara rasionya adalah

8,06%. Rasio sisa perkara dibandingkan dengan beban perkara sebesar -0.96%.

Tabel 3.12: Perbandingan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru

Tahun 2017 – 2018.

23

Tahun

Sisa

Tahun

Lalu

Masuk Jumlah Putus Cabut Sisa

2017 274 1.960 2.234 1.629 292 313

2018 313 2.101 2.414 1.731 373 310

Rasio

Perbandingan 14,23% 7,19% 8,06% 6,26% 27,74% -0,96%

Sasaran I

Indikator kinerja ke - 5: Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas

penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Tabel 3.13: Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan


2016 2017 2018

Indeks responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan Pengadilan Agama

Pekaanbaru

84% 84,28% NA NA 100,33%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan

Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. Kesesuaian Persyaratan pelayanan

2. Kemudahan Prosedur

3. Kecepatan Pelayanan

4. Kewajaran biaya/tariff pelayanan

5. Kesesuaian produk pelayanan

24

6. Kemampuan/Kompetensi petugas pelayanan

7. Kesopanan petugas pelayanan

8. Kualitas Sarana dan Prasarana

9. Penanganan Pengaduan oleh Petugas Pelayanan

Pada Tahun 2018, pelaksanaan survey dimulai sejak bulan Mei s.d November 2018.

Dari 100 responden, index kepuasan masyarakat mencapai 84,28%. Dengan demikian

capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini telah melebihi target seperti yang

telah ditetapkan pada tahun 2018.

Sasaran Strategis

II

: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam

meningkatkan pengelolaan penyesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator,

sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


(%)

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5% 5,02% 100,4%

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

d. Persentase putusan yang menarik

perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari sejak diputus

100% 100% 100%

25

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran II

Indikator kinerja ke - 1: Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat

waktu

Capaian kinerja sasaran strategis untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah jumlah isi

putusan yang diterima tepat waktu dibandingkan dengan jumlah putusan. Perkara

yang berhasil diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018

sebanyak 2.104 perkara. Dari putusan 2.104 tersebut semuanya telah disampaikan

kepada para pihak (100%) sehingga realisasi dari sasaran kinerja pada indikator utama

ini telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar

100% sebagaimana table berikut ini:

Tabel 3.14: Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu


2016 2017 2018

Persentase isi putusan yang diterima oleh

para pihak tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

Sasaran II

Indikator kinerja ke - 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah

perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan

mediasi.

Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 3.15: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi


2016 2017 2018

Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi 5% 5,02% 100% 165,5% 100,4%

Pada tahun 2018 perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru yang diselesaikan melalui

mediasi realisasinya 5,02% maka capaian kinerjanya 100,4%. Terdapat penurunan

26

capaian kinerja dari 165,5% di tahun 2017 menjadi 100,4% pada tahun 2018. Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

menghendaki setiap perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru harus

melalui proses mediasi kecuali perkara yang dikecualikan dari mediasi. Mediasi

dilakukan oleh Mediator Hakim sama ada mediator Hakim bersertifikat atau Non

Hakim Non bersertifikat maupun Mediator Hakim. Dari 2104 perkara yang diputus

pada tahun 2018, 2008 dinataranya adalah perkara contentius dari 2008 perkara itu

telah dimediasi sebanyak 498 perkara dan 25 perkara yang dimediasi berhasil

didamaikan, sedangkan 1606 perkara dikecualikan dari mediasi karena 96 perkara

voluntair dan 1.510 perkara verstek. Dari data tersebut perkara yang diselesaikan

melalui mediasi sebanyak 25 perkara atau 5,02% dari total perkara yang dimediasi.

Dalam hal mediasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam

proses mediasi diantaranya budaya dan adat istiadat masyarakat Kota Pekanbaru

sangat kental dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jika terjadi permasalahan dalam

rumah tangga antara suami istri, maka pihak keluarga akan berupaya mendamaikan

suami istri tersebut, dan tidak jarang pula melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh

agama. Jika upaya tersebut tidak tercapai dan perceraian tidak dapat dihindari, maka

barulah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan. Dengan demikian, sangat kecil

kemungkinannya pasangan suami istri yang mengajukan perkara cerai ke Pengadilan

Agama akan diakhiri dengan perdamaian melalui mediasi. Selain itu dari 2104 perkara

yang diputus di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018, perkara diantaranya

diputus dengan verstek, yaitu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat atau

Termohon, yang berarti tidak termasuk perkara yang harus dimediasi. Di samping itu

terdapat pula perkara voluntair yang memang dikecualikan dari mediasi. Dan realisasi

kinerja untuk sasaran indicator utama ini telah mencapai target sesuai dengan yang

telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 5% dan realisasinya 5,02%.

Sasaran II

Indikator kinerja ke - 3: Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi

dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap

dan tepat waktu adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

27

PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah

perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Indikator ini untuk mengukur kelengkapan dan ketepatan penyampaian berkas

perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Tabel.3.16: Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu.


2016 2017 2018

Persentase berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama menerima perkara Permohonan banding

sebanyak 42 perkara, kasasi sebanyak 13 perkara dan PK 2 perkara. Dari semua perkara

yang dimohonkan upaya hukum tersebut dinyatakan lengkap dan selanjutnya telah

dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding untuk Permohonan banding dan ke Mahkamah

Agung untuk perkara kasasi dan Peninjauan Kembali. capaian kinerja untuk Indikator

Kinerja Utama ini telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan pada tahun 2018

yaitu sebesar 100% dan realisasinya 100%.

Sasaran II

Indikator kinerja ke - 4: Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus.

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah jumlah amar

putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibandingkan dengan

jumlah putusan perkara.


2016 2017 2018

Persentase putusan yang menarik perhatian

masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 100% 100% NA 100% 100%

28

diakses secara online dalam waktu 1 hari

sejak diputus

Pada tahun 2018 perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan

Agama Pekanbaru sebanyak 1 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2017 yang

lalu, dan putusan perkara tersebut telah diupload ke website. Dengan demikian target

capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 telah mencapai target.

Sasaran Strategis

III

: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Pekanbaru berupaya keras

untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui

indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.16: Meningkatnya akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


(%)

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 112% 112%

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

100% 100% 100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran III

Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah

perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara

prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam

memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

29

Tabel 3.17. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan


2016 2017 2018

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan 100% 112% 100% 100% 112%

Pada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: DIPA-005.04.2.402073/2018

menargetkan penyelesaian perkara melalui mekanisme pembebasan biaya perkara atau

yang lebih dikenal dengan prodeo sebanyak 100 perkara. Dari target 100 perkara

tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru dapat menyelesaikan perkara prodeo selama

tahun 2018 sebanyak 112 perkara sehingga dengan demikian realisasi pada indikator

kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yakni 100%

menjadi 112%.

Sasaran III

Indikator kinerja ke–2: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan

tertentu.

Tabel 3.18: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)


2016 2017 2018

Persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para

pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan

30

advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang

dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada tahun 2018 jumlah masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Pengadilan Agama Pekanbaru

sebanyak 101 orang dengan jumlah layanan mencapai 700 jam layanan. Dari 101 orang

tersebut telah diberikan layanan bantuan hukum yang diperlukan selama berperkara di

Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian realisasi yang dicapai telah mencapai

target sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Sasaran Strategis

IV

: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan

Sasaran IV

Indikator Kineja: Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan

yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat

ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka

kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.20. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


2016 2017 2018

Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) 100% 100% 100% 100% 100%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus perkara sebanyak 2104

perkara terdiri dari 2.008 perkara contentious dan 96 perkara voluntair. Dari 2.008 putusan

perkara contentious tersebut yang mengandung potensi untuk diajukan ekseskusi sebanyak

121 perkara karena putusannya bersifat condemnatoir. Dari 121 perkara tersebut telah

diajukan eksekusi sebanyak 1 perkara, dan permohonan tersebut telah ditindaklanjuti pada

tahap aanmaning yang pada akhirnya dicabut karena berdamai. Dari 121 perkara 120 perkara

tidak mengajukan eksekusi berarti tingkat kepatuhan para pihak dalam melaksanakan

putusan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2018 adalah 120 / 121 x 100 % = 99,17%,

meskipun demikian 120 perkara yang tidak mengajukan eksekusi tersebut tidak menutup

31

kemungkinan mengajukan eksekusi pada tahun yang akan datang. Pada tahun 2018 terdapat

permohonan eksekusi sebanyak 5 perkara dan yang diajukan terhadap perkara tahun 2015

sebanyak ….. perkara, terhadap perkara tahun 2017 sebanyak 3 perkara dan terhadap

perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara. Terhadap semua permohonan eksekusi tersebut telah

ditindaklanjuti pada tahap eksekusi tahun 2018.

Untuk melihat bagaimana perbandingan kepatuhan para pihak terhadap putusan

Pengadilan Agama Pekanbaru tiga tahun terakhir yakni tahun 2016, 2017, dan 2018 akan

disajikan seperti pada table di bawah ini:

NO URAIAN TAHUN

2018 2017 2016

1 Putusan Contentius 2008 1867 1764

2 Putusan condemnatoir 121 150 116

3 Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan

Tahun Berjalan 1 0 2

4 Tingkat Kepatuhan 99,17% 100% 98,27%

5 Permohonan eksekusi Keseluruhan 5 3 7

Bersifat tentative.

B. Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan

adanya progam kerja yang dapat menghasilkan output dan outcome. Program kerja

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan

oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus

dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Pekanbaru, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah

direncanakan dalam APBN Tahun 2018. Sehingga program kerja tersebut harus dapat

dipertanggung jawabkan, akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan

hasil outcomenya. Akuntabilitas anggaran tahun 2018 yang mendukung program

kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

32

No Program Kerja Pagu Realisasi %

1 Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama 92.600.000 90.050.000 97,25

2

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

13.840.582.000 13.687.576.488 99,40

3

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 386.750.000 386.642.130 99,97

Grafik

95.5

96

96.5

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

2017 2018

Program Peningkatan ManajemenPeradilan Agama

99.49 97.25

Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya MA99.58 99.4

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur MA

99.24 99.97

Axi

s Ti

tle

PENYERAPAN ANGGARAN PER-PROGRAM

33

Tabel Realisasi Anggaran

Realisasi DIPA Nomor: 005.01.2.402072/2018 (DIPA 01):

No

Akun Uraian Pagu Dipa

Realisasi % Sisa Awal Revisi

1 2 3 4 5 6 7 8

051 Layananan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non Operasional)

1 524113 Transport dalam kota 1.350.000 4.050.000 4.050.000 100 -

2 524111 Perjalanan Dinas Biasa 20.070.000 15.310.000 15.310.000 100 -

3 521211 Konsumsi Rapat 510.000 400.000 390.750 97,69 9.250

001 Gaji dan Tunjangan 12.528.572.000 12.700.138.000 12.502.061.218 99,99 1.270.537

1 511111 Gaji Pokok PNS 2.953.252.000 3.656.449.000 3.656.442.700 100 6.300

2 521119 Pembulatan 49.000 43.000 427087 99,32 292

3 511121 Blj.Tunj S/I 229.893.000 284.383.000 283.409.804 98,96 973.196

4 511122 Blj.Tunj.Anak 66.309.000 78.706.000 78.687.761 99,98 18.239

5 511123 Tunj.Struktural 37.440.000 40.320.000 430.320.000 100 0

6 511124 Tunj.Fungsional 6.716.708.000 6.503.520.000 6.503.530.000 100 0

7 511125 Tunj. PPh PNS 1.452.281.000 975.327.000 975.239.890 99,99 87,110

8 511126 Tunj. Beras 178.607.000 161.497.000 161.496.600 100 400

9 511129 Uang makan 522.720.000 572.955.000 572.955.000 100 0

10 511151 Tunj.Umum PNS 37.796.000 28.605.000 28.420.000 99,35 185.000

11 511157 Tunj.Kemahalan

Hakim 333.450.000 398.250.000 398.280.000 100 0

002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1 521111 Keperluan Ktr 431.993.000 361.707.000 361.706.651 100 349

2 521811 Persediaan brng

Kosumsi 69.900.000 69.900.000 69.899.100 100 900

3 521111 Langganan Internet

dan Web hosting 85.680.000 85.675.175 99,99 4.825

4 521114 Pengiriman surat dinas 8.400.000 3.564.000 3.559.500 99,87 4.500

5 522111 Listrik 159.000.000 196.710.000 196.707.270 100 2.730

6 522112 Telepon 4.800.000 3.072.000 3.067.807 99,86 4.193

7 523111 Pemeliharaan Gedung 97.208.000 130.085.000 130.083.276 100 1.724

8 523121 Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin 124.287.000 105.584.000 105.581.874 100 2.126

9 521115 Honor Satuan Kerja 45.600.000 44.820.000 44.819.000 100 1.000

10 521119 Operasional lainnya 22.350.000 26.072.000 26.071.693 100 307

Operasional Satker Baru Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

1 521111 Keperluan Ktr 5.300.000 5.300.000 5.297.222 99,95 2.778

3 521811 Persediaan brng 15.050.000 4.000.000 4.000.000 100 -

34

Kosumsi

4 522111 Listrik 1.290.000 1.290.000 1.279.000 99,15 11.000

6 52213 Langganan Air 400.000 400.000 340.000 85 60.000

7 523111 Pemeliharaan Gedung 61.000.000 61.000.000 60.999.952 100 48

8 523121 Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100 -

9 524111 Perj.Dinas Biasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100 -

051 Belanja Modal 386.750.000 - 386.642.130 99,97 107.870

1 533111 Blj. Modal Gedung dan

Bangunan 94.731.000 - 94.684.000 99,95 47.000

2 536111 Blj. Modal Peralatan dan

Fasilitas Kantor 97.019.000 - 96.992.630 99,97 26,370

3 532111 Blj. Modal Pengolah

Data dan Komunikasi 195.000.000 - 194.965.500 99,98 34,500

Jumlah 13.900.790.000 12.245.766.000 14.225.764.863 99,86 20.001.137

Realisasi DIPA Nomor: 005.04.2.402074/2018 (DIPA 04):

No Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi Anggaran

Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 5

1 Honor Korwil 3.600.000 3.600.000 100 0

2 Pembebasan Biaya Perkara 40.000.000 37.450.000 93,63 2.550.000

3 Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum

49.000.000 49.000.000 100 0

Jumlah 92.600.000 92.600.000 97,25 2.550.000

35

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 ini

merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun

2018 dan sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan

Agama Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas. LKjIP ini dapat memberikan

gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama

Pekanbaru dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas telah

dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan

oleh masyarakat. Selain dari itu, terdapatnya aturan yang belum responsif dengan

keadaan layanan yang diinginkan masyarakat sebagai pengguna layanan, seperti

proses perkara perceraian yang pihak Tergugatnya gaib dan yang pihaknya

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memerlukan waktu relative lama.

Dalam tahun mendatangkan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran

data kinerja sehingga indicator keberhasilan yang diperoleh dapat

menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Kiranya LKjIP Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan

sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna

peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru.

A. Saran-Saran:

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa

penyelesaian sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem SAKIP pada Pengadilan Agama

Pekanbaru mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,

36

Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Penganggaran dana, antara

lain :

Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen

perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja

dan lain-lain.

Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan

pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indicator

kinerja yang berbasis outcome, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru dapat

memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

2. Perlu adanya anggaran untuk tahun mendatang yang mengacu kepada

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun

2015- 2019.

3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2018 ini sebagai masukan

dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja

Pengadilan Agama Pekanbaru.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

4. Dokumen Rencana Kinerja tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020

5. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan Tahun 2019.

KATA PENGANTAR - PA Pekanbaru · 2019. 7. 8. · Kata Pengantar ... memberikan pelayanan hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukan fatwa hukum di wilayahnya, termasuk didalamnya

Documents