KATA PENGANTAR Pertama-tama kami panjatkan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT, yang atas RidhoNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Operasional Prosedur baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Demak sebagaimana yang diminta oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Demak sebelumnya telah mempunyai Standar Operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, namun dengan adanya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka Pengadilan Agama Demak berusaha merevisi SOP yang telah ada sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Dengan adanya revisi Standar Operasional Prosedur ini diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lebih terarah dan terukur sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja. Semoga Standar Operasional Prosedur ini bermanfaat dan kepada semua jajaran Pengadilan Agama Demak, yang terkait dalam penyusunan SOP ini kami ucapkan terima kasih. Demak, 20 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Demak Drs. H. MA’MUN NIP. 19580303.198510.1.001 i
146
Embed
KATA PENGANTAR - pa-demak.go.idpa-demak.go.id/v2/images/stories/SOP/sop pa demak 2015.pdf · Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. ... sehingga pelayanan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT, yang atas
RidhoNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Operasional Prosedur
baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Demak
sebagaimana yang diminta oleh
Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Pengadilan Agama Demak sebelumnya telah mempunyai Standar
Operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, namun dengan adanya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka Pengadilan Agama
Demak berusaha merevisi SOP yang telah ada sesuai dengan format yang telah
ditetapkan. Dengan adanya revisi Standar Operasional Prosedur ini diharapkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lebih terarah dan terukur
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja.
Semoga Standar Operasional Prosedur ini bermanfaat dan kepada semua
jajaran Pengadilan Agama Demak, yang terkait dalam penyusunan SOP ini kami
ucapkan terima kasih.
Demak, 20 Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Demak
Drs. H. MA’MUNNIP. 19580303.198510.1.001
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................. i
Daftar isi ............................................................................................................ ii
I PendahuluanA. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Visi dan Misi .......................................................................................... 8
C. Langkah-langkah Strategis ................................................................... 8
II Standar Operasional Prosedur (SOP)A. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan
SOP Kepaniteraan
1. SOP Perkara Gugatan Tingkat Pertama ................................ 10
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara GugatanBuku Ekspedisi
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara GugatanBuku Ekspedisi
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara GugatanBuku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 11
SOP PERKARA GUGATAN TINGKAT PERTAMA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petu-gas
Meja IKasir
Petu-gas
Meja II
WakilPani-tera
Pani-tera
KetuaPengadilan
Agama
MajelisHakim
Pani-tera
Peng-ganti
Petu-gasMeja
III
Juru-sita/JSP
Persya-ratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1Menerima Surat Gugatandari Penggugat besertaSoftcopynya
SuratGugatan 5 Menit
Surat GugatanditerimaKepaniteraan.
2 Meneliti kelengkapanBerkas Gugatan
SuratGugatan,DaftarPeriksa(Check List)
5 Menit Surat Gugatantelah lengkap
3
Menaksir jumlah PanjarBiaya Perkara Gugatansesuai KetetapanKetuaPengadilan AgamaDemak Nomor: W11-A15/86/Hk.05/ I/2014tanggal 02 Januari 2014dan meminta Pihakmenyerahkan berkas keKasir, memberi NomorPerkara
SuratGugatan 5 Menit
JumlahPerkiraanPanjar BiayaPerkaraNomor Perkara
4
Menerima Berkas dariPenggugat beserta catatanPerkiraan jumlah PanjarBiaya Perkara,Memberikan slip setoranbank sejumlah PanjarBiaya Perkara Gugatanyang harus dibayar padabank BRI danMenyerahkan kembaliBerkas Perkara ke Meja I
JumlahPerkiraanPanjar BiayaPerkara, Slipsetoran BankditerimaPenggugat,Berkas Perkaraditerima Meja I
5
Menerima bukti setoranbank dari Penggugat danmelampirkannya ke dalamBerkas Perkara, MembuatSurat Kuasa UntukMembayar (SKUM),Menyerahkan lembarSKUM Asli kepadaPenggugat, lembar keduakedalam Berkas Perkaradan lembar ketiga sebagaiarsip Kasir
Mengajukan BerkasPerkara Kepada KetuaPengadilan Agama,Mempelajari BerkasPerkara dan menunjukMajelis Hakim sertamenandatangani FormulirPenetapan PenunjukanMajelis Hakim
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang - Perangkat Komputer- Alat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
- Surat Permohonan- Berkas Perkara- Buku Register Induk Perkara Permohonan- Buku Ekspedisi
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang - Perangkat Komputer- Alat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
- Surat Permohonan- Berkas Perkara- Buku Register Induk Perkara Permohonan- Buku Ekspedisi
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang - Perangkat Komputer- Alat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
- Surat Permohonan- Berkas Perkara- Buku Register Induk Perkara Permohonan- Buku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 17
SOP PERKARA PERMOHONAN TINGKAT PERTAMA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petu-gas
Meja IKasir
Petu-gas
Meja II
WakilPani-tera
Pani-tera
KetuaPengad
ilanAgama
MajelisHakim
Pani-tera
Peng-ganti
Petu-gasMeja
III
Juru-sita/JSP
Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1Menerima SuratPermohonan dari Pemohonbeserta Softcopynya
SuratPermohonan 5 Menit
SuratPermohonanditerimaKepaniteraan.
2 Meneliti kelengkapanBerkas Permohonan
SuratPermohonan,Daftar Periksa(Check List)
5Menit
SuratPermohonantelah lengkap
3
Menaksir jumlah PanjarBiaya PerkaraPermohonan sesuaiKetetapanKetuaPengadilan AgamaDemak Nomor: W11-A15/86/Hk.05/ I/2014tanggal 02 Januari 2014dan meminta Pihakmenyerahkan berkas keKasir, memberi NomorPerkara
SuratPermohonan 5 Menit
JumlahPerkiraanPanjar BiayaPerkaraNomor Perkara
4
Menerima Berkas dariPemohon beserta catatanPerkiraan jumlah PanjarBiaya Perkara,Memberikan slip setoranbank sejumlah PanjarBiaya PerkaraPermohonan yang harusdibayar pada bank BRI danMenyerahkan kembaliBerkas Perkara ke Meja I
JumlahPerkiraanPanjar BiayaPerkara, Slipsetoran BankditerimaPemohon,BerkasPerkaraditerimaMeja I
5
Menerima bukti setoranbank dari Pemohon danmelampirkannya ke dalamBerkas Perkara, MembuatSurat Kuasa UntukMembayar (SKUM),Menyerahkan lembarSKUM Asli kepadaPemohon, lembar keduakedalam Berkas Perkaradan lembar ketiga sebagaiarsip Kasir
Meneruskan BerkasPerkara kepada Panitera,Meneliti Berkas Perkaradan memberikan Parafpada Formulir PenetapanPenunjukan Majelis Hakim
BerkasPerkara,FormulirPenetapanPenunjukanMajelis Hakim
10Menit
BerkasPerkara telahditeliti dandiparafPanitera
11
Mengajukan BerkasPerkara Kepada KetuaPengadilan Agama,Mempelajari BerkasPerkara dan menunjukMajelis Hakim sertamenandatangani FormulirPenetapan PenunjukanMajelis Hakim
BerkasPerkara,FormulirPenetapanPenunjukanMajelis Hakim
2 Hari
BerkasPerkaraditerima KetuaPengadilanAgama danditetapkanMajelis Hakim
12
Menyerahkan BerkasPerkara kepada Panitera,Menunjuk PaniteraPengganti danmenandatangani FormulirPenunjukan PaniteraPengganti
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP JURU SITA PANGGILAN SIDANGSOP JURU SITA PEMBERITAHUAN ISIPENETAPAN/PUTUSAN
Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
Surat PermohonanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara Permohonan
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP JURU SITA PANGGILAN SIDANGSOP JURU SITA PEMBERITAHUAN ISIPENETAPAN/PUTUSAN
Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
Surat PermohonanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara Permohonan
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP JURU SITA PANGGILAN SIDANGSOP JURU SITA PEMBERITAHUAN ISIPENETAPAN/PUTUSAN
Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
Surat PermohonanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara Permohonan
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 23
SOP PERKARA PRODEO
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petu-gas
Meja IKasir
Petu-gas
Meja II
WakilPani-tera
Pani-tera
KetuaPengad
ilanAgama
Benda-haraDIPA
MajelisHakim
Pani-tera
Peng-ganti
Petu-gasMeja
III
Juru-sita/JSP
Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
Menerima SuratPermohonan dariPemohon dilampiridokumen.
SuratPermo-honan
5Menit
SuratPermo-honanditerimameja 1 .
2
Memberikanpenomeran perkarapermohonan prodeodengan nomor LPBP
Menyerahkkanlembar SKUM Aslikepada Pemohon,lembar keduakedalam BerkasPerkara dan lembarketiga sebagai arsipKasir, MencatatPanjar Perkarakedalam Buku JurnalBiaya Perkara
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
8. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara GugatanBuku Ekspedisi
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
8. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara GugatanBuku Ekspedisi
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
8. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara GugatanBuku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 30
SOP PERKARA VERZET
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petu-gas
Meja IKasir
Petu-gas
Meja II
WakilPani-tera
Pani-tera
KetuaPengadilan
Agama
MajelisHakim
Pani-tera
Peng-ganti
Petu-gasMeja
III
Jurusita/JSP
Persya--ratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1Menerima Permohonanverzet dari pelawanbeserta Softcopynya
SuratPermohonanverzet
5 Menit
SuratPermohonanverzet diterima dikepaniteraan
2Petugas meneliti nomorperkara dan tanggal putusuntuk di kroscek denganbuku register
Kasir memberikan slipsetoran untuk membayaruang panjar biaya perkarayang tercantum dalamSKUM melalui bank BRI,Kasir menerima bukti setorbank dari pelawan danmembukukannya kedalambuku jurnal keuanganperkara, Kasir memberinomor perkaramenggunakan nomorperkara semula (perkaralama), membubuhkantanda tangan dan caplunas pada SKUM,Menyerahkan lembarSKUM Asli kepadaPelawan, lembar keduakedalam Berkas Perkaradan lembar ketiga sebagaiarsip Kasir, MencatatPanjar Perkara verzetkedalam Buku Jurnal BiayaPerkara Gugatan,Menyerahkan BerkasPerkara ke Meja II
11 Menerima Berkas Perkaradari Hakim Ketua Majelis
BerkasPerkaraverzet
5 Menit
BerkasPerkara verzetditerimaPaniteraPengganti
12
Panitera PenggantiMemberitahukan HariSidang ke Meja III, lalumeja III Menunjuk JuruSita, dan menyerahkansalinan Permohonan verzetsesuai jumlah Pihak yangdipanggil
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Penyampaian Kontra MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Inzage
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Penyampaian Kontra MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Inzage
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Penyampaian Kontra MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Inzage
1 Menerima Surat PernyataanBanding dari Pembanding
SuratPernyataanBanding
5 Menit
SuratPernyataanBandingditerimaKepaniteraan .
2 Meneliti Surat PernyataanBanding
SuratPernyataanBanding
10Menit
SuratPernyataanBanding telahditeliti
3
Menaksir jumlah Panjar BiayaPerkara Banding sesuaiKetetapan Ketua PengadilanAgama Agama DemakNomor: W11-A15/86/Hk.05/I/2014 3 tanggal 02 Januari2014 dan memintaPembanding menyerahkanBerkas ke Kasir
BerkasPerkaraTingkatBanding
10Menit
JumlahNominal PanjarBiaya PerkaraBanding
4
Menerima Berkas Perkara dariPembanding beserta catatanPerkiraan jumlah Panjar BiayaPerkara Banding, Memberikanslip setoran bank sejumlahPanjar Biaya Banding yangharus dibayar pada Bank BRI
Menyerahkan kembali BerkasPerkara ke Meja I, meja 1Menerima bukti setoran bankdari Pembanding danmelampirkannya ke dalamBerkas Perkara, MembuatSurat Kuasa Untuk Membayar(SKUM), Menyerahkan lembarSKUM Asli kepadaPembanding, lembar keduakedalam Berkas Perkara danlembar ketiga sebagai arsipKasir
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Penyampaian Kontra MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Inzage
Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:Surat PermohonanKasasi;Berkas PerkaraBuku Register Induk KasasiBuku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Penyampaian Kontra MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Inzage
Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:Surat PermohonanKasasi;Berkas PerkaraBuku Register Induk KasasiBuku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Penyampaian Kontra MemoriBanding/Kasasi/PKSOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Inzage
Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:Surat PermohonanKasasi;Berkas PerkaraBuku Register Induk KasasiBuku Ekspedisi
Menaksir jumlah PanjarBiaya Perkara Kasasisesuai Ketetapan KetuaPengadilan Agama AgamaDemak Nomor: W11-A15/86/Hk.05/ I/2014 3tanggal 02 Januari 2014dan meminta PemohonKasasi menyerahkanBerkas ke Kasir
BerkasPerkaraTingkatPertama
10Menit
JumlahNominalPanjar BiayaPerkaraKasasi
4
Menerima Berkas Perkaradari Pemohon Kasasibeserta catatan Perkiraanjumlah Panjar BiayaPerkara Kasasi,Memberikan slip setoranbank sejumlah PanjarBiaya Kasasi yang hamsdibayar pada Bank BRI
BerkasPerkara,Catatanperkiraanjumlah PanjarBiaya PerkaraKasasi,LembaranPerkiraanPanjar BiayaPerkaraKasasi, Slipsetoran Bank
Menyusun Bundel A danBundel B termasuk CDSoftCopy Putusan,Menggandakan Bundel Adan Bundel B sebanyak 2Bundel, Membuat SuratPengantar PengirimanBerkas Perkara Kasasi
BerkasBundel A danBerkasBundel B,Bundel A danBundel B,PerangkatKomputer
1 Hari
Bundel A danBundel B,Copy BundelA dan BundelB, SuratPengantar
36Mengirimkan BerkasPerkara Kasasi keMahkamah Agung Rl
Bundel A danBundel B 1 Hari
Bundel A danBundel Bdikirimkan keMahkamahAgung Rl
37
Menerima Surat TandaTerima Berkas dariMahkamah Agung RIsetelah disposisi Panitera,Mencatat tanggalpenerimaan BerkasPerkara Kasasi olehMahkamah Agung Rl
Surat tandaterima BerkasPerkaraKasasi, BukuRegisterGugatan danRegisterKasasi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
Menaksir jumlah PanjarBiaya Peninjauan Kembalisesuai Ketetapan KetuaPengadilan Agama AgamaDemak Nomor: W11-A15/86/Hk.05/ I/2014tanggal 02 Januari 2014dan meminta Pemohonmenyerahkan Berkas keKasir
BerkasPerkaraTingkatPertama
10Menit
JumlahNominalPanjar BiayaPerkaraPeninjauanKembali
4
Menerima Berkas Perkaradari Peninjauan Kembalibeserta catatan Perkiraanjumlah Panjar BiayaPerkara PeninjauanKembali lalu Memberikanslip setoran bank sejumlahPanjar Biaya PeninjauanKembali yang harusdibayar pada Bank BRI
BerkasPerkara,Catatanperkiraanjumlah PanjarBiaya PerkaraPeninjauanKembali,LembaranPerkiraanPanjar BiayaPerkaraPeninjauanKembali, Slipsetoran Bank
Menyerahkan kembaliBerkas Perkara ke Meja I,Menerima bukti setoranbank dari PemohonPeninjauan Kembali danmelampirkannya ke dalamBerkas Perkara, MembuatSurat Kuasa UntukMembayar (SKUM),Menyerahkan lembarSKUM Asli kepadaPemohon PeninjauanKembali, lembar keduakedalam Berkas Perkaradan lembar ketiga sebagaiarsip Kasir
Menyiapkan kelengkapanBerkas Perkara lalumenyerahkannya kepadaPanitera, Menerima BerkasPerkara dan memberikanparaf pada FormulirPenetapan PaniteraPengganti, MenerimaBerkas Perkara danmemberikan paraf padaFormulir PenetapanPenunjukan Majelis Hakim
BerkasPerkara,FormulirPenetapanPenunjukanMajelisHakim,FormulirPenunjukanPaniteraPengganti,dan FormulirPenetapanHari Sidang,BerkasPerkara,FormulirPenetapanPaniteraPengganti,BerkasPerkara,FormulirPenetapanPenunjukanMajelis Hakim
Berita AcaraSidangPenyumpahanPenemuanNovumditandatangani PaniteraPengganti
47
Menyerahkan BerkasPerkara keMeja III, Menyusun BundelA dan Bundel BerkasPerkara PeninjauanKembali, MenggandakanBundel A dan Bundel B,Membuat Surat PengantarPengiriman Berkas PerkaraPeninjauan Kembali
BerkasPerkara,Bundel A danBundel B,PerangkatKomputer
1 jam
BerkasPerkaraditerima MejaIII, Bundel Adan Bundel B,Copy BundelA dan BundelB, SuratPengantar
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Perangkat Komputer danAlat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:Surat Permohonan Eksekusi;SKUMBuku Register EksekusiBuku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Perangkat Komputer danAlat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:Surat Permohonan Eksekusi;SKUMBuku Register EksekusiBuku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Perangkat Komputer danAlat tulis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:Surat Permohonan Eksekusi;SKUMBuku Register EksekusiBuku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 56
SOP PERKARA EKSEKUSI RIIL
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PetugasMeja I Kasir Panitera
KetuaPengadilan
AgamaJuru-sita Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Permohonan Eksekusi
Surat PermohonanEksekusi, Salinan ResmiPutusan Pengadilan Agamayang telah berkekuatanHukum Tetap
5 Menit PermohonanEksekusi
2
Meneliti kelengkapan BerkasPermohonan Eksekusi danMenaksir jumlah Panjar BiayaEksekusi sesuai Ketetapan KetuaPengadilan Agama AgamaDemak
Slip Setoran Bank, JumlahPerkiraan Panjar BiayaPermohonan Eksekusi
5 MenitSlip setoran Bankditerima PemohonEksekusi
4
Menerima Bukti Setoran Bank dariPemohon Eksekusi danmelampirkannya kedalam Berka,Membuat Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) danmemberikan Nomor PermohonanEksekusi, Menyerahkan lembarSKUM Asli kepada Pemohon,Lembar kedua kedalam BerkasEksekusi dan Lembar ketigasebagai arsip Kasir
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan :Perangkat Komputer dan Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Surat Permohonan Eksekusi LelangSKUMBuku Register EksekusiBuku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan :Perangkat Komputer dan Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Surat Permohonan Eksekusi LelangSKUMBuku Register EksekusiBuku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan :Perangkat Komputer dan Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Surat Permohonan Eksekusi LelangSKUMBuku Register EksekusiBuku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 59
SOP PERKARA EKSEKUSI RIIL
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PetugasMeja I Kasir Panitera
KetuaPengadilan
AgamaJuru-sita Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Permohonan EksekusiLelang
Surat PermohonanEksekusi Lelang, SalinanResmi Putusan PA yangtelah berkekuatan HukumTetap
5 Menit PermohonanEksekusi Lelang
2
Meneliti kelengkapan BerkasPermohonan Eksekusi Lelang danMenaksir jumlah Panjar BiayaEksekusi Lelang sesuai KetetapanKetua Pengadilan Agama AgamaiDemak
3Memberikan Slip Setoran Banksejumlah Panjar Biaya EksekusiLelang yang harus dibayarPemohon pada Bank BRI
Slip Setoran Bank, JumlahPerkiraan Panjar BiayaPermohonan Eksekusi
5 Menit Slip setoran Bankditerima Pemohon
4
Menerima Bukti Setoran Bank dariPemohon Eksekusi Lelang danmelampirkannya kedalam Berkas,Membuat Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) danmemberikan Nomor PermohonanEksekusi Lelang, Menyerahkanlembar SKUM Asli kepadaPemohon, lembar kedua kedalamBerkas Eksekusi Lelang danlembar ketiga sebagai arsip Kasir.
Penetapan EksekusiLelangditandatanganiKetua PengadilanAgama Agama
18
Membuat Surat Bantuan keLembaga Penilaian Publik untukmenilai harga Objek Eksekusi,Membuat Surat Permohonan keKantor Lelang agar mohon ke BPNuntuk menerbitkan SKPT,
Objek Eksekusi, PenetapanEksekusi Lelang, 1 jam Surat Bantuan,
Surat Permohonan,
20Membuat Pengumuman Lelangsetelah ada Penetapan JadwalLelang dari Kantor Lelang
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun 2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun 2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun 2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1. Perangkat Komputer2. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Surat Kuasa Asli2. Berita Acara Sumpah3. Buku Register Surat Kuasa4. Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1. Perangkat Komputer2. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Surat Kuasa Asli2. Berita Acara Sumpah3. Buku Register Surat Kuasa4. Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1. Perangkat Komputer2. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Surat Kuasa Asli2. Berita Acara Sumpah3. Buku Register Surat Kuasa4. Buku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 65
SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kep.Hukum
PaniteraMuda
HukumWakil
Panitera Panitera Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penerimaan Surat Kuasa dariPemohon
Surat Kuasa Asli danfotokopi dilengkapifotokopi ID Card danBerita Acara Sumpah
5 menitBerkasPermohonanPendaftaranSurat Kuasa
2 Memeriksa Surat Kuasa dankelengkapan tersebut
Surat Kuasa Asli danfotokopi dilengkapifotokopi ID Card danBerita Acara Sumpah
5 menitBerkasPermohonanLengkap
3
Mencatat Surat Kuasa tersebutkedalam Buku Ekspedisi sesuaiNomor Urut, Memberikan Cap tandaPendaftaran Surat Kuasa tersebut,Penomoran dan penanggalan SuratKuasa tersebut sesuai urutanpendaftaran
Surat Kuasa Asli danfotokopi dilengkapifotokopi ID Card danBerita Acara Sumpah
10 menit
Nomor SuratKuasa tercatatdalam BukuEkspedisi danSIADPA, CaptandaPendafaranSurat Kuasa,Tanggal danNomor UrutPendaftaran
6 Dilakukan Penelitian Tahap ISurat Kuasa Asli danfotokopi dilengkapifotokopi ID Card danBerita Acara Sumpah
5 menit Paraf PaniteraMuda Hukum
7 Dilakukan Penelitian Tahap IISurat Kuasa Asli danfotokopi sudah diparafPanitera Muda Hukum
5 menit Paraf WakilPanitera
8 Menandatangani Pengesahan SuratKuasa
Surat Kuasa Asli danfotokopi sudah diparafWakil Panitera
5 menit Surat Kuasatelah disahkan
9
Memberikan stempel padaPendaftaran Surat Kuasa tersebut,Penyerahan Pengesahan SuratKuasa tersebut kepada Pemohondengan dibebani Biaya PNBP,Meregister Surat Kuasa tersebutsesuai Nomor Register dalam Bukuregister, Meregister Surat Kuasatersebut sesuai Nomor Registerdalam Buku register, PengarsipanSurat Kuasa tersebut
Surat Kuasa Asli danfotokopi dilengkapifotokopi ID Card danBerita Acara Sumpah
10 menit
Surat Kuasatelah disahkan,Surat Kuasayang telahdisahkanditerimaPemohon,Teregister,Terarsipkan
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1. Perangkat Komputer dan2. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Data Perkara Tertentu2. Data Kegiatan Hakim
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1. Perangkat Komputer dan2. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Data Perkara Tertentu2. Data Kegiatan Hakim
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1. Perangkat Komputer dan2. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Data Perkara Tertentu2. Data Kegiatan Hakim
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 67
SOP LAPORAN PERKARA BULANAN/CATUR WULAN/ TAHUNAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kep.Hukum
PaniteraMuda
HukumWakil
Panitera Panitera Ketua Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Data LaporanPerkara Tertentu
Rekap PerkaraTertentu 5 menit
Data LaporanPerkara diterimaKepaniteran MudaHukum
2
Menerima LaporanBulanan/CaturWulan/Tahunan, Penelitianterhadap keakuratan datayang diterima, Pengetikankedalam Daftar Laporan yangada beserta pengantarnya
Rekap PerkaraTertentu, RekapPerkara Tertentudan yang sudahakurat
2 hari
Data LaporanPerkara diterimaKepaniteran MudaHukum,Singkronisasi,Daftar laporan danPengantar
4 Dilakukan Penelitian tahap I Daftar Laporanyang sesuai 1 jam Paraf Panitera
Muda Hukum
5 Dilakukan Penelitian tahap II Daftar Laporanyang sesuai 1 jam Paraf Wakil Panitera
6Pantitera MemintakanPengesahan/tanda tangankepada Ketua
Daftar Laporanyang sesuai 1 jam Laporan telah
disahkan
7
Memberikan stempel padaLaporan tersebut, disusunsesuai jenisnya danPengantarnya, PencatatanLaporan dalam EkpedisiSurat Keluar, MemintaNomor Surat Pengantar keBagian Umum, MengirimkanSurat Pengantar dan DataLaporan ke PengadilanTinggi Agama dantembusannya ke MA-RImelalui Badilag,Mengarsipkan SuratPengantar dan Laporan
Daftar Laporantelahditandatangani,Laporan sudahdiklasifikasikan,Surat Pengantardan Data Laporanyangditandatangani,Surat Pengantardan Data Laporan,Surat Pengantardan Data Laporanyang telah selesaidiproses
1 hari
Laporan lengkap,Laporan disusunsesuai alamat yangdituju, Nomor SuratPengantar, SuratPengantar dan DataLaporan telahdikirimkan kePengadilan TinggiAgama sertatembusannya keMA-RI, SuratPengantar dan DataLaporan telahdiarsipkan
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Berkara yang telah diminutasi2.Box File3.Ruang Arsip Perkara
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Berkara yang telah diminutasi2.Box File3.Ruang Arsip Perkara
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Berkara yang telah diminutasi2.Box File3.Ruang Arsip Perkara
3Mencatat dan menyusunarsip menurut jenis perkara Berkas sudah di paraf Panitera Muda
Hukum 5 menit Tercatat
4 Menyimpan arsip berkasperkara
Pengklasifikasian/pengelompokanjenis Perkara, Box File Perkara,Berkas lengkap dan sudah tergabungdalam Box file, Ruang Arsip Perkaradan Arsip Perkara Digital
1 jam
Berkas Perkara tersimpandalam Box File Perkara, BerkasPerkara tersimpan dalam RuangArsip Perkara dan Arsip PerkaraDigital
SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUANDasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduandi Lingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan YangBerada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Data Pengaduan2.Buku Register Pengaduan3.Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUANDasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduandi Lingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan YangBerada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Data Pengaduan2.Buku Register Pengaduan3.Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUANDasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduandi Lingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan YangBerada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Data Pengaduan2.Buku Register Pengaduan3.Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 71
SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
MejaPengaduan
PaniteraMuda
HukumPanitera Ketua Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Menerima pengaduan dari unit kerjalain, email, meja pengaduan danSMS pengaduan
Memberikan tanda terima padaPelapor, Mencatat tanggalpenerimaan/identitasPelapor/Pengaduan danmemberikan Nomor Pengaduan kedalam Buku Register Pengaduan
Tanda Terima, DataPelapor, Buku RegisterPengaduan
15 menit
Tanda TerimaPengaduan diterimaPelapor, Data Pelaportercatat dalam BukuRegister Pengaduan
4 Pengaduan diteruskan kepada KetuaPengadilan Agama melalui Panitera Data Pengaduan 10 menit
Pengaduan diterimaKetua PengadilanAgama
5Meneruskan Pengaduan kepadaKetua Pengadilan Agama TinggiAgama
Data Pengaduan 10 menit
PengaduanditindaklanjutiApabila diluarketentuan KMA079/2009 makadibentuk tim konfirmasidan klarifikasi
6Membuat Surat PengantarPengaduan ke Pengadilan TinggiAgama
Data Pengaduan,Perangkat Komputer 10 menit Surat Pengantar
7 Menandatangani Surat PengantarPengaduan Surat Pengantar 10 menit Surat Pengantar
ditandatangani
8Penomoran Surat Pengantar danPengiriman Surat PengantarPengaduan ke Pengadilan TinggiAgama melalui Bagian Umum
Surat Pengantar 10 menit
Surat Pengantar danData Pengaduanditeruskan kePengadilan TinggiAgama
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Data Pengaduan2.Buku Register Pengaduan3.Perangkat Komputer dan alat tulis
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Data Pengaduan2.Buku Register Pengaduan3.Perangkat Komputer dan alat tulis
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Data Pengaduan2.Buku Register Pengaduan3.Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 73
SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
MejaPengaduan
PaniteraMuda Hukum
WakilPanitera Panitera Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Menerima pengaduan dari unitkerja lain, email, mejapengaduan dan SMS pengaduan
Register Pengaduan 5 Menit Data Pengaduan
2Pembuatan Surat Pengantarbeserta Data LaporanPengaduan
Konsep Surat Pengantardan Data Laporan Aduan,Perangkat Komputer
1 Jam Surat Pengantar
3 Dilakukan penelitian tahap I Surat Pengantar dan DataLaporan Pengaduan 10 Menit Paraf Panitera Muda
Hukum
4 Dilakukan penelitian tahap II Surat Pengantar dan DataLaporan Pengaduan 10 Menit Paraf Wakil Panitera
5Penandatanganan SuratPengantar beserta Data LaporanPengaduan
Surat Pengantar dan DataLaporan Pengaduan 10 Menit
Surat Pengantar danData PengaduanditandatanganiPanitera
6 Penomoran Surat Pengantar keBagian Umum
Surat Pengantar dan DataLaporan aduan yangditandatangani
5 Menit Berkas dikirim
7Pengiriman Surat Pengantar danData Pengaduan besertaTembusan ke Badan PengawasMA-RI melalui Badilag
Surat Pengantar dan DataLaporan aduan yangditandatangani
5 Menit PengirimanTembusan
8Mengarsipkan Surat Pengantardan Laporan Pengaduan ke filedan Website PA Demak
Lembar Arsip SuratPengantar dan DataLaporan Pengaduan yangtelah selesai diproses
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Permohonan Informasi2.Formulir Permohonan Informasi3.Buku Register Informasi4.Perangkat Komputer dan alat tulis
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Permohonan Informasi2.Formulir Permohonan Informasi3.Buku Register Informasi4.Perangkat Komputer dan alat tulis
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor002 Tahun ;2012, Tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1.Permohonan Informasi2.Formulir Permohonan Informasi3.Buku Register Informasi4.Perangkat Komputer dan alat tulis
SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun ;2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1 Data Informasi2.Buku Register Informasi3.Perangkat Komputer dan alat tulis
SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun ;2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1 Data Informasi2.Buku Register Informasi3.Perangkat Komputer dan alat tulis
SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdanditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004terakhir dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2009tentanMahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PelayananInformasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi diLingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun ;2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan;1 Data Informasi2.Buku Register Informasi3.Perangkat Komputer dan alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 77
SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
PetugasInformasi (PI)
PenanggungJawab (PJ) PPID Atasan
PPID Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Membuat Laporan Tahunan Register Pelayanan Informasi 1 Jam Data Informasi
2Pembuatan Surat Pengantarbeserta Data LaporanPelayanan Informasi
Konsep Surat Pengantar danData Laporan PelayananInformasi
1 Hari Surat Pengantar
3 Dilakukan Penelitian Tahap I Surat Pengantar dan DataPelayanan Informasi 10 menit
Paraf PenanggungJawab Informasi(PJ)
4 Dilakukan penelitian tahap IIPengatar dan Data LaporanPelayanan Informasi sudahdiparaf PJ
10 menit Paraf PPID
5Penandatanganan SuratPengantar beserta DataLaporan Pelayanan Informasi
Surat Pengantar dan DataLaporan Pelayanan yangtelah diparaf PJ dan PPID
5 menitSurat Pengantardan Data Laporanyang telahditandatangani
6
Penomoran Surat Pengantardan Pengiriman Data LaporanPelayanan Informasi dikirimke Sekretaris MA RI melaluiBadilag
Surat Pengantar dan DataLaporan Pelayanan Informasi 1 Hari Berkas dikirim
7Mengarsipkan lembar ArsipSurat Pengantar dan Laporanke file
Lembar Arsip 1 HariSurat Pengantardan Data Laporandiarsipkan
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentanMahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di LingkunganPeradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun ;2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara Gugatan
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentanMahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di LingkunganPeradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun ;2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara Gugatan
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentanMahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik
5. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan diLingkungan Lembaga Peradilan
8. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di LingkunganPeradilan Agama
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun ;2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemanggilan Sidang Perangkat KomputerAlat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat GugatanBerkas PerkaraBuku Register Induk Perkara Gugatan
Mengecek biaya perkarayang sudah dibayarpenggugat/pemohonkemudian di print out buktipembayaran
BerkasPerkara 3 Menit Berkas Perkara
diterima Meja I
7 Penyerahan buktipembayaran kepada kasir
Bukti setoranbank 3 Menit
Bukti setoranbank diterimaMeja I dandilampirkandalam BerkasPerkara
8Membuat Surat KuasaUntuk Membayar (SKUM)dan pembuatan nomorperkara
LembarSKUM 5 Menit
Surat KuasaUntuk Membayar(SKUM).
9
Pemberitahuan nomorperkara melalui emailkepada pihakpenggugat/pemohonsekaligus memberitahukanuntuk membawa buktipembayaran yang asli,surat gugatan yang asli,surat kuasa yang asli, IDcard asli bagi kuasa hukum
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. HIR Stb 1941 No. 442. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
4. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Salinan Surat Gugatan2.Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. HIR Stb 1941 No. 442. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
4. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Salinan Surat Gugatan2.Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. HIR Stb 1941 No. 442. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
4. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Salinan Surat Gugatan2.Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Pengetikan Relaas Panggilan kepada Parapihak yang beperkara (Gugatan) danPemohon (Permohonan) serta pengantaruntuk delegasi dan penyampaian dokumenpanggilan sidang kepada para pihak yangberada di Luar Negeri melalui KementrianLuar Negeri cq Dirjen Protokol dan Konsulerdengan tembusan di sampaikan kepadaKedubes Indonesia di Negara yangbersangkutan, Penandatanganan danPengecapan Relaas Panggilan, sebelummelaksanakan tugas
3 Biaya Panggilan Kepada Meja Pertama/ KasirSurat Tugas,RelaasPanggilan
1X24 JamProses
Persiapan
Biaya Panggilanditerima
4
Melaksanakan pemanggilan kepada parapihak/ Pemohon (bidang perkawinan) padaalamat yang tercantum dalam gugatan /permohonan dan kepada Tergugatdiserahkan salinan gugatan dan jika pihakyang dipanggil tidak ada di tempat makapanggilan dilaksanakan melalui Lurah/ KepalaDesa setempat untuk di sampaikan kepadayang bersangkutan, bagi yang tidak diketahuitempat tinggalnya (ghoib) dilaksanakanmelalui media cetak atau elektronik. Untukperkara lainnya dipanggil melalui Bupatiditempelkan pada papan pengumumanKantor Bupati dan papan pengumumanPengadilan Agama.
RelaasPanggilan,SalinanGugatan, SuratTugas dariPanitera, KartuTanda Pegawai
2X24 JamProses
Pelaksanaan
Relaas Panggilanditerima Para Pihak
5 Menyerahkan hasil Relaas Panggilan KetuaMajelis melalui Panitera Pengganti
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. HIR Stb 1941 No. 442. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
4. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Isi Amar2.Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. HIR Stb 1941 No. 442. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
4. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Isi Amar2.Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. HIR Stb 1941 No. 442. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
4. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Isi Amar2.Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Pengetikan relaas Pemberitahuan Penetapan/Putusan kepada para pihak serta suratpengantar untuk delegasi kepada pihak yangberada di luar wilayah hukum, danPenyampaian pemberitahuan isi/ Penetapan/Putusan kepada para pihak yang berada diLuar Negeri melalui Kementrian Luar Negericq Dirjen Protokol dan Konsuler dengantembusan di sampaikan kepada KedubesIndonesia di Negara yang bersangkutan.
3 Biaya Pemberitahuan Penetapan/ Putusankepada Meja Pertama Kasir
RelaasPemberitahuan,Surat Tugas
1X24 JamProsesPersiapan
BiayaPemberitahuanditerima
4
Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ketempatyang bersangkutan. Jika pihak yangdiberitahu tidak ada di tempat makaPemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk dlsampaikankepada yang bersangkutan
RelaasPemberitahuan,Amar/ DiktumPenetapan/Putusan
2X24 JamProsesPelaksanaan
Para Pihak harussudah menerimaRelaasPemberitahuansecara patut
5 Menyerahkan hasil Relaas Pemberitahuankepada Kepaniteraan Panitera Muda Hukum
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1 .Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK2. Surat Tugas3..Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1 .Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK2. Surat Tugas3..Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1 .Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK2. Surat Tugas3..Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Melaksanakan pengetikan relaasPemberitahuan Pernyataan Banding; Kasasidan Peninjauan Kembali kepada para pihakserta surat pengantar untuk delegasi kepadapihak yang berada diluar wilayah hukum, danpenyampaian kepada para pihak yang beradadi Luar Negeri
Akta PernyataanBanding/Kasasi/PK
2X24 JamProses
Persiapan
RelaasPemberitahuanPernyataanBanding/Kasasi/PK
2 Penandatanganan dan Pengecapan RelaasPemberitahuan
3 Biaya Pemberitahuan Penetapan/ Putusankepada Meja Pertama Kasir
RelaasPemberitahuan,Surat Tugas
1X24 JamProses
Persiapan
BiayaPemberitahuanditerima
4
Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ketempat yang bersangkutan. Jika pihak yangdiberitahu tidak ada di tempat makaPemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk disampaikankepada yang bersangkutan
RelaasPemberitahuanPernyataanBanding/Kasasi/PK, SuratTugas,KartuTanda Pegawai
2X24 JamProses
Pelaksanaan
Para Pihak harussudah menerimaRelaasPemberitahuansecara patut
5 Menyerahkan hasil relaas Pemberitahuankepada Kepaniteraan Panitera Muda Hukum.
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK2 Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK2 Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1.Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK2 Surat Tugas3.Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
3 Bon Biaya Pemberitahuan Penetapan/Putusan kepada Meja Pertama Kasir
RelaasPemberitahuan,Surat Tugas
1X24 JamProsesPersiapan
BiayaPemberitahuanditerima
4
Melaksanakan Pemberitahuan PernyataanBanding/ Kasasi/ PK ke tempetyangbersangkutan. Jika pihak yang diberitahutidak ada di tempat makaPemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah / Kep Desasetempat untuk disampaikan kepadabersangkutan
RelaasPemberitahuanMemoriBanding/Kasasi/PK, Surat Tugas,Kartu TandaPegawai
1X24 JamProsesPelaksanaan
Penyerahan Relaasdilaksanakan
5 Menyerahkan hasil relaas Pemberitahuankepada Panitera Muda Hukum
SOP JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PENYAMPAIAN KONTRA MEMORIBANDING/KASASI/PK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Kontra Memori Banding/Kasasi/PK yang dilegalisirPanitera2. Surat Tugas3. Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
SOP JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PENYAMPAIAN KONTRA MEMORIBANDING/KASASI/PK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Kontra Memori Banding/Kasasi/PK yang dilegalisirPanitera2. Surat Tugas3. Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
SOP JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PENYAMPAIAN KONTRA MEMORIBANDING/KASASI/PK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Kontra Memori Banding/Kasasi/PK yang dilegalisirPanitera2. Surat Tugas3. Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 89
SOP JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI BANDING/KASASI/PK
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Jurusita/Jurusita
PenggantiKasir Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7
1Pengetikan Relaas PemberitahuanPenyerahan Kontra Memori Banding /Kasasi /PK
Kontra MemoriBanding/Kasasi/PK, PerangkatKomputer
1 jam
RelaasPenyampaianKontraMemoriBanding/Kasasi/PK
2 Penandatanganan dan Pengecapan RelaasPemberitahuan
3 Biaya Pemberitahuan Penetapan/ Putusankepada Meja Pertama Kasir
RelaasPemberitahuan,Surat Tugas
30 MenitBiayaPemberitahuanditerima
4
Melaksanakan Pemberitahuan PenyerahanKontra Memori Banding/ Kasasi/PK ke tempatyang bersangkutan. Jika pihak yangbersangkutan tidak adadi tempat makaPemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kep Desa setempat untuk disampaikankepada yang bersangkutan
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Relaas Pemberitahuan Inzage2. Surat Tugas3. Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Relaas Pemberitahuan Inzage2. Surat Tugas3. Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahankedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
SLTA, S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Relaas Pemberitahuan Inzage2. Surat Tugas3. Kartu Tanda Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:Buku Ekspedisi
1 Pengetikan Relaas Pemberitahuan INZAGE Surat Tugas 1 jamRelaasPemberitahuanINZAGE
2 Penandatanganan dan Pengecapan RelaasPemberitahuan
RelaasPemberitahuanINZAGE, SuratTugas
30 MenitRelaasPemberitahuanINZAGEditandatangani
3 Bon Biaya Pemberitahuan Penetapan/Putusan kepada Meja Pertama Kasir
RelaasPanggilan, SuratTugas
30 MenitBiayaPemberitahuanditerima
4
Melaksanakan Pemberitahuan INZAGE ketempat yang bersangkutan. Jika pihak yangbersangkutan tidak ada di tempat makaPemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kep Desa setempat untuk disampaikankepada yang bersangkutan
RelaasPemberitahuanINZAGE
5 Jam s/d 2Hari
Penyerahan Relaastelah dilaksanakan
5 Menyerahkan Relaas Pemberitahuan INZAGEke Panitera Muda Hukum
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENERIMAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
4. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Surat Masuk2. Kartu Kendali3. Alat tulis
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENERIMAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
4. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Surat Masuk2. Kartu Kendali3. Alat tulis
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENERIMAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
2. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
4. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Surat Masuk2. Kartu Kendali3. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 93
SOP PENERIMAAN SURAT MASUK
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PetugasPenerima
Surat Masuk
KetuaPengadilan
AgamaPanitera
Sekretaris Persyaratan Waktu Output
1Menerima surat masuk danmencatatnyakedalam bukuekspedisi
Buku Ekspedisi, Surat Masuk 5 menit Surat masuk tercatatdalam buku ekspedisi
2 Melampirkan lembar disposisidan kartu kendali pada tiapsurat
Tersedia Lembar Jawab Disposisidan Kartu Kendali 5 menit
Tiap-Tiap SuratTerdapat LembarDisposisi dan KartuKendali
3 Menyerahkan surat danlembar disposisi kepadaKetua Pengadilan Agama
Surat masuk dan lembar disposisi 5 menitSurat masuk danlembar disposisiditarima KetuaPengadilan
4 Memberikan Catatan padaLembar Disposisi
Data-Data Surat Masuk Tertulisdengan lengkap pada lembardisposisi
< 5 menit Catatan disposisi dariKPA
5Meneruskan surat masukyang telah didisposisi KetuaPengadilan Agama kepadaPanitera/Sekretaris
Surat masuk yang telahdidisposisiKetua PengadilanAgama
2 Menit
Surat masuk yangtelah di disposisiKetua PengadilanAgama diterimaPanitera/Sekretaris
6 Meneruskan disposisi ke Sub.Bagian pengelola surat
Surat masuk yang telahdidisposisiKetua PengadilanAgama
3 MenitCatatan disposisi keBagian PengelolaSurat
7 Memberikan Nomor KendaliSurat Masuk
Surat masuk yang telahdidisposisiPanitera/Sekretaris 2 Menit Surat masuk dicatat
Nomor Kendalinya.
8Mendistribusikan Surat Masukke Sub Bagian sesuai denganDisposisi Ketua/Wakil KetuaPengadilan.
Tersedia Buku Ekspedisi SuratMasuk 5 menit
Surat diteruskanketiap Bagian sesuaidalam lembar disposisi
9Meminta paraf pada kartukendali kepada PenerimaSurat.
Surat masuk, Kartu kendali 3 menit Surat masuk diterimasub. Bagian
10 Mengarsipkan Lembar keduaKartu Kendali Kartu kendali 3 menit Kartu Kendali
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
9. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
10. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
11. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. SuratKeluar2. Kartu Kendali3. Alat tulis
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
9. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
10. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
11. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. SuratKeluar2. Kartu Kendali3. Alat tulis
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
9. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
10. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
11. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. SuratKeluar2. Kartu Kendali3. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 95
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas SuratKeluar
PetugasPengirim Surat Persyaratan Waktu Output
1 Menerima Surat Keluar dariKepala Urusan Surat Keluar 2 Menit Surat Keluar diterima
Bagian Agama
2 Memberi Nomor dan tanggalsurat Keluar Surat Keluar, Kartu Kendali 3 Menit Nomor Surat Keluar
3Memberikan sampul pada tiap-tiap surat serta menuliskanalamat yang dituju pada sampul
Surat Keluar, Sampul Surat,Alamat yang dituju 3 Menit
Surat Keluar telahdisampul danditulisalamat tujuan
4Mencatat Surat Keluar ke dalamBuku Agenda Surat Keluar danke dalam Buku Ekspedisi SuratKeluar
Buku Agenda Surat Keluar,Buku Ekspedisi Surat Keluar 3 Menit
Surat Keluar tercatatdalam agenda dan BukuEkspedisi
5Menyerahkan satu lembar ArsipSurat Keluar kepada SubBagian yang mengirim
Lembar Arsip Surat 1 Menit Lembar Arsip diterimaSub. Bagian Pengirim
6 Mengirim Surat Keluar sesuaiAlamat Surat via Kantor Pos. Surat Keluar 30 Menit
Surat Keluar dikirim kealamat tujuan via KantorPos
7Mengarsipkan Arsip SuratKeluar ke dalam file yangtersedia
Lembar Arsip Surat 2 MenitArsip Surat keluar disimpan dalam file yangtersedia
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:15. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
16. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
17. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
18. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Buku Persediaan ATK2. Perangkat Komputer
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:15. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
16. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
17. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
18. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Buku Persediaan ATK2. Perangkat Komputer
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:15. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
16. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
17. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
18. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Buku Persediaan ATK2. Perangkat Komputer
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGIRIMAN ATK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:22. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
23. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
24. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
25. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
28. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGIRIMAN ATK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:22. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
23. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
24. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
25. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
28. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGIRIMAN ATK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:22. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
23. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
24. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
25. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
28. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:29. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
30. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
31. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
32. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
33. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
35. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Perangkat Komputer
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Buku baru2. Kartu Kendali
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:29. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
30. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
31. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
32. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
33. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
35. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Perangkat Komputer
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Buku baru2. Kartu Kendali
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:29. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
30. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
31. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
32. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
33. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
35. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Perangkat Komputer
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Buku baru2. Kartu Kendali
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 101
SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PetugasPenerima Surat
MasukPustakawan
KetuaPengadilan
AgamaPersyaratan Waktu Output
1 Buku baru datang dikendali diBagian Agama Buku baru 3 Menit Kendali Surat Masuk
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:36. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
37. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
38. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
39. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
40. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
42. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Perangkat Komputer2. Alat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Permintaan Peminjaman Buku2. Ketersediaan Buku3. Buku Catatan Peminjaman
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:36. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
37. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
38. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
39. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
40. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
42. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Perangkat Komputer2. Alat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Permintaan Peminjaman Buku2. Ketersediaan Buku3. Buku Catatan Peminjaman
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:36. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
37. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
38. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
39. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
40. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
42. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:1. Perangkat Komputer2. Alat Tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Permintaan Peminjaman Buku2. Ketersediaan Buku3. Buku Catatan Peminjaman
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 103
SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Peminjam Pustakawan Persyaratan Waktu Output
1 Memberikan Data Buku-bukuyang akan dipinjam
Data Buku yang akandipinjam 5 Menit
Data Buku yang akandipinjam diterimaPustakawan
2 Mencari buku yang akandipinjam
Ketersediaan Buku-bukudalam Perpustakaan 5 Menit
Buku Yang Ingin DipinjamOleh Peminjam DapatDitemukan
3
Mencatat transaksi peminjamanberupa Nomor Induk Buku,Judulbuku, nama pengarang,tanggal peminjaman, tanggalpengembalian, nomor anggotapeminjam, nama anggotapeminjam ke dalam bukupeminjaman.
Adanya Data BibliographyBukuBesertaKelengkapannya
5 MenitData Bibliography BukuYang Akan Dipinjam diCatat Dalam BukuPeminjaman
4
Batas waktu peminjamanadalah 14 hari dan apabilamelampauibatas waktu yangtelah di tetapkan makapeminjam akan di kenaisaksisesuai dengan ketentuan yangberlaku
Nama peminjam, tanggalpeminjaman,dan judul bukuyang akan dipinjam denganbenardicatat di dalam bukucatatan peminjaman
5 MenitTersimpannya datapeminjam dan jatuh tempopeminjaman dalam bukupeminjaman
5 Penyerahan buku yang akandipinjam kepada Peminjam. Buku yang dipinjam 3 Menit Buku diterima Peminjam
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:43. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
44. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
45. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
46. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
47. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
49. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
Buku yang dikembalikanPerangkat Komputer dan Alat tulis
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:43. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
44. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
45. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
46. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
47. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
49. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
Buku yang dikembalikanPerangkat Komputer dan Alat tulis
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:43. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir denganUndang-undangNomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung;
44. Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;
45. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan,
46. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal24 Agustus 2007;
47. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/SK/HI/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentangPedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;
49. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
SD, SMP, SLTA, S1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
Buku yang dikembalikanPerangkat Komputer dan Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Buku Catatan Peminjaman
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 105
SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Peminjam Pustakawan Persyaratan Waktu Output
1 Memberikan Data Buku-bukuyang akan dipinjam
Data Buku yang akandipinjam 5 Menit
Data Buku yang akandipinjam diterimaPustakawan
2 Mencari buku yang akandipinjam
Ketersediaan Buku-bukudalam Perpustakaan 5 Menit
Buku Yang Ingin DipinjamOleh Peminjam DapatDitemukan
3
Mencatat transaksi peminjamanberupa Nomor Induk Buku,Judulbuku, nama pengarang,tanggal peminjaman, tanggalpengembalian, nomor anggotapeminjam, nama anggotapeminjam ke dalam bukupeminjaman.
Adanya Data BibliographyBukuBesertaKelengkapannya
5 MenitData Bibliography BukuYang Akan Dipinjam diCatat Dalam BukuPeminjaman
4
Batas waktu peminjamanadalah 14 hari dan apabilamelampauibatas waktu yangtelah di tetapkan makapeminjam akan di kenaisaksisesuai dengan ketentuan yangberlaku
Nama peminjam, tanggalpeminjaman,dan judul bukuyang akan dipinjam denganbenardicatat di dalam bukucatatan peminjaman
5 MenitTersimpannya datapeminjam dan jatuh tempopeminjaman dalam bukupeminjaman
5 Penyerahan buku yang akandipinjam kepada Peminjam. Buku yang dipinjam 3 Menit Buku diterima Peminjam
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/201110. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002
Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya;
SLTA, S1 Hukum, S1 Akuntansi, S2
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:DIPARKA-KL
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 107
SOP PERENCANAAN ANGGARAN
No Aktivitas
Mutu Baku
PaniteraSekretaris Staf Tim
Perencana Persyaratan Waktu Output
1 2 4 5 6 7 8 9
1.
Melakukan rapat koordinasidalam rangka sinkronisasidan pemantapan penyusunanRKA-KL dengan masingmasing bagian
Rencana Strategik danProgram Kerja 3 hari Usulan Rencana
Anggaran
2.Pengiriman Hasil UsulanKegiatan Rencana anggaranke Koordinator Wilayah
Usulan RencanaKegiatan 1 hari
Matriks Rencana KerjaKementerian/LembagaMA RI
3.Pengiriman Hasil UsulanKegiatan dari Korwil ke BiroPerencanaan MahkamahAgung R.I.
Pemberitahuan Pagusementara dari BiroPerencanaan MA R.I.
3 hari RKAKL Pagusementara
4.
Pembahasan dan PenelaahanRKA-KL berdasarkan pagusementara dengan DirektoratJenderal AnggaranPerimbangan KeuanganKementerian Keuangan untukditelaah secara bersama-sama.
RKA-KL Pagusementara 2 hari
Persetujuan DirjenAnggaran KementerianKeuangan atas RKA-KLPagu sementara
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar OperssionalProsedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002
Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya;
SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA.
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:DIPARKA-KL
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 109
SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
No Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
PaniteraSekretaris Staf Tim
Perencana Persyaratan Waktu Output
1 2 4 5 6 7 8 9
1.
Penyusunan kembali RKA-KLuntuk disesuaikan denganpagu definitif yang diterimaMahkamah Agung RIberdasarkan RencanaAnggaran dan PendapatanBelanja Negara (RAPBN)yang telah ditetapkan olehPemerintah bersama DPR.
Pagu definitif untukMA RI
3 hari RKAKL Pagu Definitif
2.
Pembahasan dan PenelaahanRKA-KL berdasarkan pagudefinitif dengan DirektoratJenderal AnggaranPerimbangan KeuanganKementerian Keuangan untukditelaah secara bersama-sama.
RKA-KL Pagu Definitif 2 hariPersetujuan DirjenAnggaran KementerianKeuangan atas RKA-KLPagu sementara
3. Penyusunan DataPendukung RKA-KL
RKA-KL yang telahdisetujui oleh DirjenAnggaran KementrianKeuangan
1 bulan Data Pendukung RKA-KL
4.Pengiriman dan PengecekanData Pendukung ke DirjenAnggaran KementerianKeuangan.
RKA-KL yang telahdisetujui oleh DirjenAnggaran KementerianKeuangan
24. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga;
27. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman UmumReformasi Birokrasi;
28. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun2008 Tentang PedomanPenyusunan Standar OperssionalProsedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
29. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;30. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002
Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya;
SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 113
SOP PENGAJUAN REMUNERASI
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Ketua/Wakil
Panitera/Sekretaris
Kasub BagKeuangan
PengolahData
BendaharaPengeluaran Persyaratan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Menerima RekapitulasiAbsensi Pegawai danRekapitulasi Daftar HadirPegawai dari bagianKepegawaian
Rekapitulasi absensidan daftar hadir sudahdikoreksi danditandatangani olehKetua,Penanggungjawabdaftar hadir danPetugas daftar hadir
5 menitRekapitulasiabsensi pegawaidan daftar hadir
2
Membuat Tanda TerimaRemunerasi yangditandatangani olehBendahara Pengeluaran,Panitera/Sekretaris danKetua Pengadilan Agama
Potongan sesuairekapitulasi daftar hadir 30 menit
Tanda TerimaRemunerasirangkap 3
3Koreksi Tanda TerimaRemunerasi oleh KasubBag keuangan
Potongan sesuairekapitulasi daftar hadir 15 menit
Tanda TerimaRemunerasirangkap 4
4
Membuat Surat PernyataanTanggungjawab Mutlak(SPTJM) yangditandatangani olehPanitera/Sekretaris danKetua Pengadilan Agama
Sesuai rekap tandaterima remunerasi 15 menit SPTJM rangkap 3
5
Membuat Kwitansipertanggungjawabanremunerasi di muka(bermaterai) yangditandatangani olehBendahara Pengeluaran,Panitera/Sekretaris danKetua Pengadilan Agama
Sesuai rekap tandaterima remunerasi 15 menit
Kwitansi bermateri1, Kwitansi asli 1,FC Kwitansibermaterai 1 untukarsip
6Koreksi SPTJM danKwitansi Remunerasi olehKasub Bag Keuangan
Sesuai rekap tandaterima remunerasi 15 menit
Kwitansi bermateri1, Kwitansi asli 1,FC Kwitansibermaterai 1 untukarsip
7
Meminta tanda tanganseluruh Pegawai untukpengajuanpertanggungjawabanRemunerasi dimuka
Tanda terimaremunerasi danrekapitulasi daftar hadir
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 Tentang Jenisdan tarif atas penerimaan Negara bukanpajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya;
8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002
Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya;
SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Dokumen Pendukung Lainnya
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 Tentang Jenisdan tarif atas penerimaan Negara bukanpajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya;
8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002
Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya;
SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Dokumen Pendukung Lainnya
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 Tentang Jenisdan tarif atas penerimaan Negara bukanpajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya;
8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002
Tahun 2012, Tentang PedomanPenyusunan StandarOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung danBadanPeradilan Yang Berada Di Bawahnya;
SLTA, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S2 MA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 124
SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Kasir Meja III PanmudHukum
Benda-hara
Peneri-maan
PersyaratanPerlengkapan Waktu Output
1
Menerima biayapendaftaran perkaraPermohonan.Gugatan,Banding, KasasiEksekusi.PK, leges danHak redaksi
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PEMBERIAN IZIN CUTI
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai NegeriSipil;2. Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etikpegawai Agama Sipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SKA/72008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang BeradaDi Bawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Formulir Permohonan Cuti Perangkat Komputer Alat Tulis
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PEMBERIAN IZIN CUTI
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai NegeriSipil;2. Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etikpegawai Agama Sipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SKA/72008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang BeradaDi Bawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Formulir Permohonan Cuti Perangkat Komputer Alat Tulis
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PEMBERIAN IZIN CUTI
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai NegeriSipil;2. Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etikpegawai Agama Sipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SKA/72008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang BeradaDi Bawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Formulir Permohonan Cuti Perangkat Komputer Alat Tulis
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP KENAIKAN PANGKAT
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisipiinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawaiAgamaSipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 50 Tahun 2008tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/3K/V/2008 tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerjaHakim danPegawai AgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada diBawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya;
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP KENAIKAN PANGKAT
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisipiinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawaiAgamaSipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 50 Tahun 2008tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/3K/V/2008 tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerjaHakim danPegawai AgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada diBawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya;
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP KENAIKAN PANGKAT
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisipiinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawaiAgamaSipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 50 Tahun 2008tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/3K/V/2008 tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerjaHakim danPegawai AgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada diBawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya;
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGISIAN JABATAN
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawai Agama Sipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor :100 tahun 2000tentangpengangkatanPegawaiNegeriSipildalamjabatanStrukturaldanFungsional;
4. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SK/V/2008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21IM.PANi11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Rekomendasi Tim BaperjakatDP3Berkas Pendukung LainnyaPerangkat Komputer
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGISIAN JABATAN
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawai Agama Sipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor :100 tahun 2000tentangpengangkatanPegawaiNegeriSipildalamjabatanStrukturaldanFungsional;
4. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SK/V/2008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21IM.PANi11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Rekomendasi Tim BaperjakatDP3Berkas Pendukung LainnyaPerangkat Komputer
Disahkanoleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP PENGISIAN JABATAN
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawai Agama Sipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor :100 tahun 2000tentangpengangkatanPegawaiNegeriSipildalamjabatanStrukturaldanFungsional;
4. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SK/V/2008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
5. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21IM.PANi11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Rekomendasi Tim BaperjakatDP3Berkas Pendukung LainnyaPerangkat Komputer
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP KENAIKAN GAJI BERKALA
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawaiAgamaSipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008tentangSistemPengsndalian Intern pemerintah;
4. KeputusanPresidenNomor 42 Tahun 2002TentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatan.DanBelanjaNegara
5. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SKA//2008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
6. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
7. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya,
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Surat Keputusan KGB Berkas Pendukung Lainnya Perangkat
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP KENAIKAN GAJI BERKALA
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawaiAgamaSipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008tentangSistemPengsndalian Intern pemerintah;
4. KeputusanPresidenNomor 42 Tahun 2002TentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatan.DanBelanjaNegara
5. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SKA//2008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
6. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
7. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya,
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Surat Keputusan KGB Berkas Pendukung Lainnya Perangkat
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama DemakSOP KENAIKAN GAJI BERKALA
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:1. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010
tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil;2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004
tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtikpegawaiAgamaSipil(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaranNegara Nomor 4450);
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008tentangSistemPengsndalian Intern pemerintah;
4. KeputusanPresidenNomor 42 Tahun 2002TentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatan.DanBelanjaNegara
5. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor:071/KMA/SKA//2008tentangKetentuanPenegakanDisiplinKerjaDalamPelaksanaanPemberianTunjanganKhususKinerja HakimdanPegawaiAgamaPadaMahkamahAgungdanBadanPeradilanYang Berada di Bawahnya;
6. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008,tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) AdministrasiPemerintahan;
7. PeraturanSekretarisMahkamahAgung RI. Nomor 002 Tahun2012,TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur diLingkunganMahkamahAgungdanBadanPeradilan Yang Berada DiBawahnya,
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Surat Keputusan KGB Berkas Pendukung Lainnya Perangkat
KomputerPeringatan: PencatatandanPendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 138
SOP KENAIKAN GAJI BERKALA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
StafKepegawaian
KasubBagianKepegawaian
KasubBagianUmum
Panitera /Sekretaris Ketua Persyaratan Waktu Output
1Menginventarisir Hakimdan Pegawai yang akanmendapatkan KenaikanGaji Berkala (KGB)
Data HakimdanPegawai
15Menit
Daftar namaHakim danPegawai yangakanmendapatkanKGB
3. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;
4. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang PembinaanJiwa Korpsdan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor4450);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin KerjaDalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus KinerjaHakim dan Pegawai Agama Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan PeradilanYang Berada Di Bawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Naskah-naskah Sumpah dan Pelantikan.
Perangkat Komputer dan Alat tulisPeringatan: PencatatandanPendataan:
3. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;
4. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang PembinaanJiwa Korpsdan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor4450);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin KerjaDalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus KinerjaHakim dan Pegawai Agama Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan PeradilanYang Berada Di Bawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Naskah-naskah Sumpah dan Pelantikan.
Perangkat Komputer dan Alat tulisPeringatan: PencatatandanPendataan:
3. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;
4. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang PembinaanJiwa Korpsdan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor4450);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin KerjaDalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus KinerjaHakim dan Pegawai Agama Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan PeradilanYang Berada Di Bawahnya;
SLTA
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:Naskah-naskah Sumpah dan Pelantikan.
Perangkat Komputer dan Alat tulisPeringatan: PencatatandanPendataan:
SOP Pengadilan Agama Demak 2015 140
SOP PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
KasubBagianKepegawaian Panitia Panitera /
Sekretaris Ketua Persyaratan Waktu Output
1 Menyiapkan SK panitiapelantikan ATK 20 Menit Terbit konsep SK
Tanggal Revisi 27 –03–2015Tanggal Efektif 02 –04–2015Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus
SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN
DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaranNegara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4450);
3. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:071/KMA/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan DisiplinKerjaDalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus KinerjaHakim danPegawai Agama PadaMahkamah AgungdanBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan PeradilanYang Berada Di Bawahnya;
Tanggal Revisi 27 –03–2015Tanggal Efektif 02 –04–2015Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus
SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN
DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaranNegara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4450);
3. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:071/KMA/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan DisiplinKerjaDalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus KinerjaHakim danPegawai Agama PadaMahkamah AgungdanBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan PeradilanYang Berada Di Bawahnya;
Tanggal Revisi 27 –03–2015Tanggal Efektif 02 –04–2015Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus
SOP LAPORAN BULANAN KEPEGAWAIAN
DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:1. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Agama Sipil (lembaranNegara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4450);
3. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:071/KMA/SKA//2008 tentang Ketentuan Penegakan DisiplinKerjaDalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus KinerjaHakim danPegawai Agama PadaMahkamah AgungdanBadanPeradilan Yang Berada di Bawahnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan PeradilanYang Berada Di Bawahnya;