Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan menjadi jembatan penghubung sebagai media informasi pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian pula dalam laporan akuntabilitas ini akan diuraikan hasil evaluasi tentang analisis - analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi, dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Hasil evaluasi yang dibuat terhadap capaian kinerja ditujukan agar dapat memberikan masukan berharga terhadap beberapa hal penting yang beramanfaat untuk Badan Kepegawaian dan Diklat ke depan dalam rangka pembenahan sesuai tuntutan era otonomi daerah dan aparatur pegawai negeri sipil khususnya. Beberapa hal tersebut meliputi : 1. Peningkatan akuntabilitas BKD 2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pegawai negeri sipil 3. Meningkatkan kredibilitas, loyalitas terhadap kebijakan yang transparan 4. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan responsive terhadap gejala sosial yang muncul.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan menjadi
jembatan penghubung sebagai media informasi pertanggungjawaban
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dalam
memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian pula dalam laporan
akuntabilitas ini akan diuraikan hasil evaluasi tentang analisis - analisis
akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi, dan
misi sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
Hasil evaluasi yang dibuat terhadap capaian kinerja ditujukan agar
dapat memberikan masukan berharga terhadap beberapa hal penting
yang beramanfaat untuk Badan Kepegawaian dan Diklat ke depan dalam
rangka pembenahan sesuai tuntutan era otonomi daerah dan aparatur
pegawai negeri sipil khususnya. Beberapa hal tersebut meliputi :
1. Peningkatan akuntabilitas BKD
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pegawai negeri sipil
3. Meningkatkan kredibilitas, loyalitas terhadap kebijakan yang
transparan
4. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif,
efisien dan responsive terhadap gejala sosial yang muncul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 2
2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Keuangan Negara;
4. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Banyuwangi, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Diklat serta
menyelenggarakan fungsi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 3
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat
b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian dan
diklat
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang
kepegawaian dan diklat
b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan
diklat
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang kepegawaian dan diklat
d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang kepegawaian dan diklat
e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan badan
kepegawaian dan diklat
f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan
ketentuan yang berlaku
g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan karier
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya
i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan
di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 4
SEKRETARIAT
Sekretaris
a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan
b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi badan
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan
kegiatan di lingkungan badan
d. Menyampaikan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS
e. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi
dengan SKPD terkait
f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
a. Menyusun rencana sub bagian umum dan keuangan sesuai
dengan rencana kerja badan
b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,
urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian
c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
keuangan badan
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan badan
e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang
perlengkapan
f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 5
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
a. Menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai
dengan rencana kerja badan
b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program,
kegiatan dan anggaran badan
c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan
d. Menyampaikan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS
e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI
Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
a. Menyusun rencana bidang pengadaan dan mutasi pegawai
sesuai dengan rencana kerja badan
b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pengadaan CPNS
sesuai ketentuan yang berlaku
c. Menyiapkan pelaksanaan ujian penerimaan CPNSD
d. Menyiapkan surat keputusan pengangkatan CPNSD dan surat
keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 6
e. Menyiapkan pelaksanaan pengangkatan dan sumpah pegawai
negeri sipil daerah
f. Mengelola administrasi tenaga honorer
g. Menyiapkan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dalam
jabatan struktural dan fungsional, pemindahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah
h. Menerbitkan surat kenaikan gaji berkala
i. Melaksanakan penyelesaian kenaikan pangkat pegawai negeri
sipil, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
j. Melaksanakan administrasi pensiun pegawai negeri sipil,
bantuan uang muka perumahan dan pengembalian tabungan
perumahan
k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai
a. Menyusun rencana bidang pengadaan pegawai sesuai dengan
rencana kerja badan
b. Menyusun formasi pegawai
c. Melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil daerah
d. Melaksanakan administrasi tenaga honorer
e. Menyusun konsep keputusan pengangkatan calon pegawai
negeri sipil, pegawai negeri sipil, pengurusan kartu pegawai
(karpeg) dan kartu peserta tabungan asuransi pensiun (taspen)
f. Menyiapkan pelaksanaan sumpah/janji pegawai negeri sipil
daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 7
g. Melaksanakan administrasi penyesuaian /peninjauan masa kerja
pegawai
h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai
a. Menyusun rencana sub bidang mutasi pegawai sesuai dengan
rencana kerja badan
b. Menyiapkan proses administrasi pemindahan pengangkatan/
pemberhentian dalam jabatan dan mutasi antar daerah
c. Menyiapkan penerbitan surat kenaikan gaji berkala
d. Menyiapkan administrasi kenaikan pangkat, ujian dinas dan ujian
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
e. Melaksanakan proses administrasi pensiun pegawai, tabungan
asuransi pensiun (taspen) dan bantuan tabungan/pengembalian
tabungan perumahan
f. Melaksanakan administrasi izin pegawai negeri sipil untuk
mencalonkan sebagai kepala desa atau pejabat Negara
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 8
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
a. Menyusun rencana bidang pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan rencana kerja badan
b. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
perjenjangan dan teknis fungsional
c. Mengumpulkan dan pengolahan data untuk penyusunan
program pelatihan perjenjangan dan teknis fungsional
d. Menganalisa kegiatan diklat perjenjangan dan teknis fungsional
e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan
pelatihan
f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bidang Diklat Perjenjangan
a. Menyusun rencana sub bidang diklat perjenjangan sesuai
dengan rencana kerja badan
b. Menyusun program kegiatan diklat perjenjangan karier bagi PNS
daerah
c. Mengumpulkan bahan penyusunan program diklat perjenjangan
karier bagi PNS daerah
d. Menganalisa program kegiatan diklat perjenjangan karier bagi
PNS daerah
e. Memfasilitasi pengiriman CPNS untuk mengikuti diklat
prajabatan
f. Melaksanakan kegiatan diklat perjenjangan karier bagi PNS
daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 9
g. Mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil
diklat perjenjangan karier bagi PNS daerah
h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
a. Menyusun rencana sub bidang diklat teknis fungsional sesuai
dengan rencana kerja badan
b. Menyusun program kegiatan diklat teknis fungsional
c. Mengumpulkan bahan penyusunan program diklat teknis
fungsional
d. Menganalisa program kegiatan diklat teknis fungsional
e. Melaksanakan kegiatan diklat teknis fungsional
f. Mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil
diklat teknis fungsional
g. Melaksanakan proses administrasi izin belajar/tugas belajar PNS
daerah
h. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan penerimaan IPDN
i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 10
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGOLAHAN DATA
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data
a. Menyusun rencana bidang pengendalian dan pengolahan data
sesuai dengan rencana kerja badan
b. Melaksanakan sosialisasi peraturan kepegawaian
c. Melaksanakan pembinaan terhadap PNS daerah
d. Mengevaluasi daftar hadir dan monitoring pegawai
e. Melaksanakan pemrosesan hukuman disiplin PNS
f. Memberikan ijin perkawinan dan perceraian PNS
g. Melaksanakan administrasi pemberian penghargaan satya
lencana karya satya
h. Melaksanakan administrasi DP3 PNS
i. Memproses administrasi pemberian cuti PNS
j. Melaksanakan pengadaan data dokumen kepegawaian
k. Menyajikan data yang berkaitan dengan bidang kepegawaian
l. Mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data terbaru tentang
informasi kepegawaian dengan data pendukungnya
m. Memberikan pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat dan
pensiun secara elektronik (SAPK)
n. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bidang Pengendalian
a. Menyusun rencana sub bidang pengendalian data sesuai
dengan rencana kerja badan
b. Melaksanakan sosialisasi peraturan kepegawaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 11
c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi daftar hadir
PNS
d. Melaksanakan pengajuan pertimbangan hukuman disiplin PNS
e. Melaksanakan pemrosesan hukuman disiplin PNS
f. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin perkawinan
dan perceraian pegawai
g. Melaksanakan proses administrasi kartu istri atau suami PNS
h. Melaksanakan proses administrasi pemberian penghargaan
satya lencana karya satya
i. Melaksanakan proses administrasi pemberian DP3 PNS
j. Melaksanakan proses administrasi pemberian cuti PNS
k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data
a. Menyusun rencana sub bidang pengolahan data sesuai dengan
rencana kerja badan
b. Melaksanakan penyimpanan dokumen kepegawaian dan data
pegawai
c. Melaksanakan analisa dan pengolahan data pegawai dengan
sistem informasi kepegawaian
d. Menyediakan data dan memberikan informasi yang berkaitan
dengan bidang kepegawaian
e. Menyusun daftar urut kepangkatan
f. Mengevaluasi keakuratan data dan dokumen kepegawaian
g. Melaksanakan pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat dan
pensiun secara elektronik (SAPK)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 12
h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik
dan saling mendukung
i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier
j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
C. Aspek strategis
Aspek strategis pada Badan Kepagawaian Dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
atau ancaman secara bersama-sama meliputi penerapan strategi dan
kebijakan dalam mencapai target RPJMD Kabupaten Banyuwangi.
Terdapat 2(dua) prioritas program pada RPJMD yang terkait
langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi yaitu sebagai berikut :
1. Proses pembuatan dan implementasi keputusan yang efektif
2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi.
Terkait dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam
RPJMD yaitu mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif dan efisien,
guna meningkatkan sistem pengelolaan kapasitas sumber daya manusia
aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan kepemerintahan
dan pembangunan antara lain dilaksanakan melalui :
1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan
kebutuhan akan jumlah dan kompetensi;
2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya
manusia aparatur terutama pada sistem evaluasi penilaian angka
kredit fungsional mandiri, serta evaluasi jabatan struktural melalui
LAKIP dan RENSTRA;
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisa Jabatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 13
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
5. Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya dirumuskan empat strategi utama, sebagai berikut :
1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih
peluang
2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau
menaklukkan tantangan atau ancaman.
4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan
tantangan.
Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan jasa administrasi perkantoran dan
meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang
memadai
2. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang profesional
3. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
4. Meningkatkan sistem pencapaian kinerja
5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah
6. Mengoptimalkan Pengembangan dan pembinaan aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 14
D. STRUKTUR ORGANISASI
Badan Kepegawaian itu sendiri merupakan unsur pelaksana
pemerintah kabupaten Banyuwangi di bidang kepegawaian. Badan
Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam
menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Uraian mengenai pelayanan yang dilaksanakan serta Tata laksana
pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
dan uraian proses, prosedur / syarat-syarat dan mekanismenya tertuang
lengkap dalam Pedoman Standart Pelayanan Publik Badan Kepegawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan yang dilaksanakan adalah
pelayanan dalam bidang kepegawaian dan diklat dengan sasaran
pemakai jasa yaitu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. Adapun prosesnya yaitu pegawai pemakai jasa layanan
langsung mendatangi Badan Kepegawaian dan Diklat, apa jasa layanan
yang dibutuhkan beserta menyerahkan kelengkapan administrasi
kepegawaiannya, selanjutnya jika diperlukan BKD akan melaksanakan
koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait baru setelah itu terbit produk
hukum yang diinginkan.
Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tanggal 5 Juli 2011
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 15
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TANGGAL 5 JULI 2011
BIDANG
PENGADAAN & MUTASI
SUB BIDANG PENGADAAN
PEGAWAI
SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
BIDANG
PENDIDIKAN & PELATIHAN
SUB BIDANG
DIKLAT PENJENJANGAN
SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL
BIDANG PENGENDALIAN &
PENGOLAHAN DATA
SUB BIDANG
PENGENDALIAN
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
SUB BAG UMUM DAN
KEUANGAN
SUB BAG PENYUSUNAN
PROGRAM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 16
E. Sistematika penyajian
Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun
2013 adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
C. Aspek strategis
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja Tahunan
C. Penetapan Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013
A. Pengukuran Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
A. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013
B. Piagam Prestasi Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 17
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2015
Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu antara satu
sampai lima tahun. Proses ini diharapkan berlangsung secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
kendala dan tantangan yang ada dan mungkin timbul pada masa yang
akan datang secara akumulatif. Hasil yang diharapkan dari proses ini
adalah sebuah dokumen rancana stratejik atau dokumen perencanaan
jangka menengah.
Proses penyusunan dokumen rencana stratejik Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara
partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada
dalam organisasi. Dokumen Rencana Strategik dimaksud dibuat
sedemikian rupa sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan tersebut dapat
dimungkinkan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi
maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Dokumen
Rencana Stratejik yang dibuat Badan Kepegawaian dan Diklat tentunya
memiliki sifat adaptif dan partisipatif sehingga diharapkan akan akomodatif
dalam menghadapi dan menampung aspirasi berbagai perubahan dalam
rangka penajaman akuntabiltas kinerja.
Sifat adaptif dan partisipatif inilah yang dapat mengakomodasi
berbagai perubahan sehingga dokumen rencana stratejik BKD tahun
2010 s/d 2015 yang telah disusun merupakan dokumen rencana stratejik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 18
dan akhirnya harus dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan perubahan
sehingga mampu menjawab setiap perkembangan yang terjadi di
lingkungan sekitar. Dengan demikian maka berdasarkan hasil tinjauan dan
evaluasi terhadap Renstra Orisinil, disusunlah Rencana Stratejik
Aktualisasi sehingga kesinambungan proses perencanaan yang
berorientasi pada hasil dapat dicapai sesuai yang diharapkan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi selalu berlandaskan rencana stratejik
Kabupaten Banyuwangi. Rencana Stratejik Badan Kepegawaian periode
tahun 2010 s/d 2015 lebih diarahkan pada penempatan disiplin aparatur
dengan memanfaatkan sumber daya manusia menuju pada peningkatan
kualitas aparatur yang akuntabel dan profesional sehingga tercipta sistem
kepegawaian yang maju, mandiri dan tanggung jawab.
Rencana stratejik periode tahun 2010 s/d 2015 mempunyai visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan sebagai berikut :
1. VISI
Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, ditetapkan untuk
memberikan arah yang ingin dicapai pada masa depan sehingga seluruh
komponen kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi dapat berpartisipasi untuk memberikan kontribusi
secara konsisten, inovatif, produktif dan mampu mengantisipasi setiap
kelemahan, ancaman atau hambatan yang muncul sehingga tetap eksis
dalam usaha mencapai tujuan.
Adapun visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Bersih,
Efektif, Berkualitas serta Profesional didukung Sistem Tehknologi
Informasi Manajemen Kepegawaian yang Tepat dan Akurat”.
Penjelasan VISI tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 19
a. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih berwibawa, disiplin dan
berkualitas berarti segenap aparatur berupaya mentaati aturan,
norma, dan hukum yang berlaku serta berusaha meningkatkan
kapasitas aparatur dalam rangka menciptakan Clean Government
dan Good Governance
b. Berdaya guna didukung sistem informasi menegemen kepegawaian
yang benar dan akurat artinya dengan sistem informasi kepegawaian
yang teliti, benar dan akurat diupayakan guna memperkecil resiko
tingkat kesalahan administrasi baik jangka pendek maupun masa
yang akan datang.
Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas,
maka diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan sesuatu yang
harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai
penjabaran visi yang telah ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai dapat
terwujud dengan baik.
2. MISI
Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi, nilai-nilai, dan
tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :
1. Penegakan, pengamanan dan pelaksanaan Perundang-undangan di
bidang kepegawaian secara efektif, bersih dan demokratis;
2. Peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi Pegawai Negeri
Sipil untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.
3. Pelaksanaan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Pemberian pelayanan informasi di bidang kepegawaian.
6. Peningkatan sistem kenaikan pangkat PNS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 20
3. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah
ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun
ke depan dari tahun 2010 s/d 2015. Setelah meneliti ulang dari hasil-hasil
analisa stratejik dan identifikasi isu-isu stratejik, maka didapatkan
langkah-langkah yang akan dituju dalam kurun waktu 1 – 5 tahun ke
depan, antara lain :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses penyelesaian
administrasi kepegawaian
2. Terpenuhinya pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi
4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan
aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel dan professional
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel
4. SASARAN
Yang ingin dicapai guna perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi, antara lain:
1. Meningkatnya kepuasan Pegawai Negeri Sipil pemakai jasa layanan
administrasi kepegawaian.
2. Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya
kenyamanan pelanggan.
3. Terwujudnya sense of belongin pegawai sehingga dapat bekerja
secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian.
4. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan
profesionalisme.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 21
5. Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.
Dan diwujudkan dalam sasaran yang ditetapkan untuk memperoleh
ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Banyuwangi, antara lain:
1. Terwujudnya pengetahuan & kemampuan serta keterampilan aparatur
Pemerintah yang berkualitas handal dan professional
2. Terwujudnya pemberian informasi kepegawaian yang benar dan
akurat
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Penyusunan strategi pada Badan Kepagawaian Dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada system analisis SWOT, yaitu
analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
atau ancaman secara bersama-sama.
Melalui analisis ini dapat dirumuskan empat strategi utama, antara
lain sebagai berikut :
1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih
peluang :
- kebijakan Pusat dan daerah yang serasi dan searah
- terlaksananya peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar,
kerjasama dengan instansi lain / perguruan tinggi
- peningkatan sarana untuk mendukung capaian tujuan
- peningkatan disiplin dan intensifikasi kinerja
- uraian tugas yang jelas dan kebijakan yang sesuai dengan tupoksi
2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
- Meningkatkan kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
- Menempatkan kelayakan pegawai
- Menciptakan hubungan serasi dalam pengambilan keputusan
- Sinkronisasi antar lini/sektoral
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 22
3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau
e Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.187.500.000 2.651.503.650 83
1 Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Daerah 1.212.150.000 1.071.996.250 88
2 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 1.370.350.000 1.175.028.300 86
3 Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNS Daerah 605.000.000 404.479.100 67
f Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1.620.125.000 1.300.484.060 80
1 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 40.000.000 26.092.150 65
2 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 700.000.000 368.375.000 53
3 Kegiatan Penempatan PNS 290.000.000 274.428.550 95
4 Kegiatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat
PNS 165.000.000 162.343.521 98
5 Kegiatan Pembangunan / Pengembangan SIMPEG Daerah 125.000.000 102.010.339 82
6 Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 95.000.000 93.726.500 99
7 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas 155.000.000 125.838.550 81
Seleksi Penerimaan IPDN 30.000.000 19.593.200 65
Pemberian Bantuan Tugas Belajar 125.000.000 106.245.350 85
8 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi
Kompetensi Jabatan 50.000.000 26.282.700 53
9 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 125.000.000 121.386.750 97
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 46
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi merupakan pelaksanaan
dari Instruksi Presiden Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan penyusunannya adalah mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan,
Strategi, program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam Renstra
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi untuk dapat
diketahui dan dinilai apakah akuntabel atau tidak.
Secara keseluruhan hasil capaian Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 telah memenuhi sasaran yang telah
ditargetkan.
Berdasarkan perbandingan target dan realisasi, dari lima Sasaran
dapat dihitung rata-rata prosentase capaian lima sasaran yaitu sebesar
93,84% dengan kategori “Sangat Berhasil”
Kelima sasaran yang ingin dicapai antara lain:
1. Meningkatnya kepuasan Pegawai Negeri Sipil pemakai jasa layanan
administrasi kepegawaian.
2. Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya kenyamanan
pelanggan.
3. Terwujudnya sense of belongin pegawai sehingga dapat bekerja
secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian.
4. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan
profesionalisme.
5. Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.
Selain berpedoman pada PERMENPANRB Nomor 29 Tahun
2010 Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat
Tahun 2012 dibuat berpedoman pada keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja sasaran serta mengacu pada Peraturan Pemerintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 47
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
pencapaian sasaran tahun 2012 “Sangat Berhasil”.
Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2013 juga mendapatkan prestasi Juara II dengan
predikat Layanan Prima (Nilai 947) sebagai Unit Pelayanan Publik
Terbaik di Kabupaten Banyuwangi.
Keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut
tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/kendala,
namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi
dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga di dalam pelaksanaannya
dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Demikian laporan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 semoga dapat dijadikan pedoman
untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun
mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Banyuwangi, Januari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. SIH WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP.19621017 198903 1 004
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 48
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI %
Meningkatnya kepuasan PNS pemakai jasa layanan administrasi kepegawaian
1. Tersedianya benda pos surat menyurat
2. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
3. terbayarnya jasa kebersihan kantor 4 orang
4. tersedianya alat tulis kantor
5. tersedianya barang cetak dan penggandaan
6. tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
7. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
8. tersedianya peralatan rumah tangga
3 jenis
12 bulan
12 bulan
66 jenis
30 jenis
30 jenis
37 jenis
52 jenis
3 jenis
12 bulan
12 bulan
66 jenis
30 jenis
30 jenis
37 jenis
52 jenis
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
895.568.200
3.000.000
137.742.600
36.000.000
95.000.000
97.056.000
25.000.000
201.986.200
51.504.400
808.956.418
3.000.000
99.442.618
36.000.000
85.719.700
84.888.750
23.972.900
188.734.600
47.002.600
90%
100%
72%
100%
90%
87%
96%
93%
91%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 49
9. tersedianya makanan dan minuman Mamirat Rapat Mamiri Rapat Air Mineral Gelas Mamiri Rapat
10. tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah -dalam daerah -luar daerah
2000 kotak 2000 kotak
550 dos 2000 kotak
3 paket 3 paket
at cost sesuai kebutuhan
1600 kotak 1600 kotak
320 dos 1000 kotak
3 paket 3 paket
at cost sesuai kebutuhan
70%
100% 100%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
50.000.000
198.279.000
50.000.000
190.195.250
100%
96%
Terwujudnya sense of belongin pegawai sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam melaksana kan Pelayanan kepegawaian
1. tersedianya perlengkapan gedung kantor
2. tersedianya mebeleur
3. terbayarnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4. terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional
535.660.600
16.600.000
129.160.600
30.000.000
300.000.000
59.900.000
501.221.000
14.076.000
123.467.000
26.260.000
296.787.000
40.631.000
94%
85
96
88
99
68
Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesionalisme
1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
200 laporan
200 laporan
100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
32.213.800
32.213.800
20.525.100
20.525.100
64%
64%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 50
2. Jumlah Peserta seleksi diklatpim tingkat III
3. Jumlah peserta diklatpim tingkat IV
4. Jumlah peserta Diklat mission and character building
5. Tersedianya biaya kegiatan diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
6. Jumlah peserta diklat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
7. Jumlah peserta diklat Dasar Polisi Pamong Praja
8. Jumlah peserta diklat Calon Kepala Sekolah
9. Jumlah peserta diklat Peningkatan Kapasitas Karakter PNS
10. Jumlah peserta diklat Spirit Entrepeneurship dalam Organisasi Birokrasi (I)
11. Jumlah peserta diklat Spirit Entrepeneurship dalam Organisasi Birokrasi (II)
50 Peserta
40 Peserta
100 Peserta
12 bulan (tergantung
usulan / kebutuhan
SKPD se-kab Banyuwangi)
40 Peserta
40 Peserta
40 Peserta
200 Peserta
40 Peserta
40 Peserta
44
50 Peserta
40 Peserta
100 Peserta
12 bulan (tergantung
usulan / kebutuhan
SKPD se-kab Banyuwangi)
40 Peserta
40 Peserta
40 Peserta
200 Peserta - -
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Daerah Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNS Daerah
3.187.500.000
1.212.150.000
1.370.350.000
605.000.000
2.651.503.650
1.071.996.250
1.175.028.300
404.479.100
83%
88%
86%
67%
Meningkat nya kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur
1. Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian
300 peserta
300 peserta
100%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
1.620.125.000
125.000.000
1.300.484.060
121.386.750
80%
97%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 51
2. tersedianya bantuan tugas
belajar
3. terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN
4. terlaksananya ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan
4 orang
1 Kali/th
1 Kali/th
5
4 orang
1 Kali/th
1 Kali/th
6
100%
100%
100%
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Seleksi Penerimaan IPDN Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan
155.000.000
30.000.000
50.000.000
125.838.550
19.593.200
26.282.700
81%
65%
53%
Terpenuhi nya target waktu pelayanan dan meningkat nya kenyamanan pelanggan
1. terlaksana rencana
pembinaan karier PNS
2. terlaksananya seleksi penerimaan CPNS
3. terlaksananya penempatan PNS
4. terlaksananya penataan system administrasi kenaikan pangkat otomatis
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Kegiatan Penempatan PNS Kegiatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat PNS Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Kegiatan Pembangunan/Pengembang-an SIMPEG Daerah
40.000.000
700.000.000
290.000.000
165.000.000
95.000.000
125.000.000
26.092.150
368.375.000
274.428.550
162.343.521
93.726.500
102.010.339
65%
53%
95%
98%
99%
82%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 52
Program Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
15.700.000
14.989.900
95%
Total Anggaran Tahun 2013 Rp. 6.411.642.600,-
Realisasi Anggaran Tahun per 31 Desember 2013 Rp. 5.297.677.128,-
Atau sebesar 83%
Banyuwangi, Januari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. SIH WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP.19621017 198903 1 004
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 53