Lakip 20121-Kab Bandung

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

( BPMPD ) JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG

TELP. (022) 5897432

LAKIP BPMPD 2012 i

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan

pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, kami

telah menyelesaikan penyusunan Lakip Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran

hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2012,

juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun

yang akan datang

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak sekali kekurangannya oleh karena itu saran

dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami

susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Soreang, Januari 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANDUNG

Drs. Dadan Rohandi, M.Si Pembina Utama Muda IVc NIP. 19570104 198603 1 008

LAKIP BPMPD 2012 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan

sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh

pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga BPMPD dituntut untuk

mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di

Kabupaten Bandung dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta

memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LAKIP Tahun 2012 yang merupakan bagian dari informasi

pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPMPD

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai dokumen evaluasi dalam

mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten

Bandung, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, BPMPD

menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program.

Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun BPMPD kepada

hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

BPMPD Kabupaten Bandung.

Adapun Program dan Kegiatan BPMPD Tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012

meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4

(Empat) Program untuk Belanja langsung Urusan Wajib. Program

tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

LAKIP BPMPD 2012 iii

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

NO PROGRAM KEGIATAN

I BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

Peringatan Hari Hari Besar Bersejarah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan Mebeulair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi berat gedung kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

LAKIP BPMPD 2012 iv

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

II BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

a. Perlombaan Desa

b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4

c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore

b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung

c. Pelatihan Kader PKK

Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa

a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan

b. Rembug Desa

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

a. Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK

b. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara)

Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

a. Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)

b. Monitoring PILKADES

LAKIP BPMPD 2012 v

2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa

a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

b. Rakor Pokjanal Posyandu

c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS

e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis

a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT)

Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG

a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional

b. Bintek Manajemen Posyantek

c. Study Comparasi

d. Lomba Cipta Inovasi TTG

e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengelolaan Keuangan Desa dan

LAKIP BPMPD 2012 vi

administrasi desa

b. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

a. Penyusunan pendampingan RKP Desa

b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa

c. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Pengelolaan kekayaan Desa

a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.

LAKIP BPMPD 2012 vii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii Daftar Isi v Bab I Pendahuluan 1

1.1 Gambaran Umum 1

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD 2 1.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi Pelayanan BPMPD 12

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 14

2.1. Rencana Strategis 14

2.2. Penetapan Kinerja 18 Bab III Akuntabilitas Kinerja 20

3.1 Penetapan Kinerja 20 3.1.1. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 20

3.1.2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

50

3.1.3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

52

3.1.4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

66

Bab IV Penutup 71

Lampiran lampiran -

LAKIP BPMPD 2011 vii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii Daftar Isi vii Bab I Pendahuluan 1

A. Gambaran Umum 1

B. Maksud dan Tujuan 1 C. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan

Struktur Organisasi BPMPD 2

D. Kondisi Organisasi 11 E. Peran Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 12

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 14

A. Rencana Strategis 2010-2015 14 B. Penetapan Kinerja 2012 25

Bab III Akuntabilitas Kinerja 20

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 31 B. Analisis Capaian Kinerja 33

C.Akuntabilitas Keuangan 33 Bab IV Penutup 37 Lampiran lampiran -

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan

sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh

pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga BPMPD dituntut untuk

mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di

Kabupaten Bandung dalam melayani / memenuhi kebutuhan serta

memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LAKIP Tahun 2012 yang merupakan bagian dari informasi

pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPMPD

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai dokumen evaluasi dalam

mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten

Bandung, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, BPMPD

menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program.

Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun BPMPD kepada

hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

BPMPD Kabupaten Bandung.

Adapun Program dan Kegiatan BPMPD Tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012

meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4

(Empat) Program untuk Belanja langsung Urusan Wajib. Program

tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

iii

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

NO PROGRAM KEGIATAN

I BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

Peringatan Hari Hari Besar Bersejarah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan Mebeulair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi berat gedung kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

iv

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

II BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


a. Perlombaan Desa





b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung

c. Pelatihan Kader PKK



b. Rembug Desa





b. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara)



b. Monitoring PILKADES

v

2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan



3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

b. Rakor Pokjanal Posyandu









a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional

b. Bintek Manajemen Posyantek

c. Study Comparasi

d. Lomba Cipta Inovasi TTG



4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


a. Pengelolaan Keuangan Desa dan

vi

administrasi desa

b. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa




c. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Pengelolaan kekayaan Desa


1.

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA (BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. DADAN ROHANDI ,M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.DADANG M. NASER, SH.S.IP

Jabatan : BUPATI BANDUNG

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, BUPATI BANDUNG

H.DADANG M. NASER, SH.S.IP

Soreang , Januari 2013

Pihak Pertama, KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Drs. DADAN ROHANDI, M.Si

1

LAKIP BPMPD TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(BPMPD) Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah yang dipimpin

oleh seorang kepala, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung dituntut untuk

mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di daerah, dalam

melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah

melalui peningkatan kinerjanya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2012 ini adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja.

Melalui sistem ini setiap instansi pemerintah menerapkan sistem

akuntabilitas kinerja , dituntut memiliki tatanan, instrumen metode

pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,

pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang

terpadu, yang menjadi infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban

instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun

kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bandung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

2


( BPMPD ) Kabupaten Bandung merupakan lembaga teknis daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok dan fungsi

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

spesifik dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang

meliputi :

1. Perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi Penguatan

Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan

Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna, serta Pemerintahan Desa.

2. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan.

C. Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMPD

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007,

susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa ( BPMPD ) Kabupaten Bandung terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat :

a. Sub. Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

b. Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pamantapan Profil Desa/Kel.

4. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat :

3


a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja.

b. Sub Bidang pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat:

a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga

Keuangan

b. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha

6. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

a. Sub Bidang Fasilitasi Pamanfaatan Lahan dan Konservasi Lingkungan.

b. Sub Bidang Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Prasarana Perdesaan.

7. Bidang Pemerintahan Desa :

a. Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa

b. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengembangan Desa.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas Pokok

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan

kebijakan daerah yang bersifat sfesifik di bidang pembinaan, pelayanan,

pengelolaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi

administrasi pemerintahan desa.

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

4


Bidang Penguatan kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan penguatan kelembagaan

dan pengembangan partisipasi masyarakat yang meliputi fasilitasi dan

pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan serta pengembangan

partisipasi masyarakat dan pemantapan data profil Desa/kelurahan.

Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya

Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pemberdayaan adat dan

pengembangan sosial budaya masyarakat yang meliputi pemberdayaan

keluarga dan fasilitasi perlindungan tenaga kerja serta pengembangan

kehidupan sosial budaya masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas

pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di

bidang pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang

meliputi pengembangan usaha ekonomi dan lembaga keuangan serta

pengembangan produksi dan pemasaran hasil produksi.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan sumber

daya alam dan teknologi tepat guna yang meliputi fasilitasi pemanfaatan

lahan dan konservasi lingkungan serta fasilitasi teknologi tepat guna dan

prasarana perdesaan.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan

dan fasilitasi pemerintahan desa yang meliputi fasilitasi pemerintahan desa

serta fasilitasi pengelolaan keuangan, aset dan pengembangan desa.

5


c. Fungsi

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

lingkup tugasnya;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

2) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

3) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan;

4) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan;

5) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

6) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

7) Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

8) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Badan;

9) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan

tugas Badan;

10) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;

6


11) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

12) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat mempunyai fungsi :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Penguatan

Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan

kelembagaan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ;

3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan penguatan

kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan penguatan


5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

penguatan kelembagaan dan pengembangan;

6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penguatan kelembagaan dan

pengembangan partisipasi masyarakat;

7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penguatan kelembagaan dan

pengembangan partisipasi masyarakat;

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;

9) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penguatan


Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya

Masyarakat mempunyai fungsi :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan

pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;

7


2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemberdayaan

adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;

3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pemberdayaan


4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemberdayaan


5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;

6) Evaluasi pelaksaanaan tugas pengelolaan pelayanan pemberdayaan adat

dan pengembangan sosial budaya masyarakat;

7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan pemberdayaan adat

dan pengembangan sosial budaya masyarakat;


fungsinya;

9) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan

pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai

fungsi :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberdayaan

usaha ekonomi masyarakat;

3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan


4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


8


5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan


6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi

masyarakat;

7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi

masyarakat;


fungsinya;

9) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai fungsi :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan


4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan


5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan


6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan dan pengelolaan


7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan dan pengelolaan


9



fungsinya;


kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan

fasilitasi pemerintahan desa;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi

pemerintahan desa;

3) Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pembinaan dan fasilitasi

pemerintahan desa;

4) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi

pemerintahan desa;

5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan

fasilitasi pemerintahan desa;

6) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan dan fasilitasi

pemerintahan desa;

7) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pembinaan dan fasilitasi

pemerintahan desa;


fungsinya;


kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan

fasilitasi pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi BPMPD di bawah ini

10


11


D. Kondisi Organisasi

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, telah

dicapai berbagai hasil dan upaya sesuai tugas dan fungsi yang diembang

organisasi.

Beberapa peraturan perundangan yang melandasi tugas dan fungsi

antara lain :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan

setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun darah menyusun suatu

laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai

sistem manajemen pemerintahan lainnya;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem

Pengemdalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengamanatkan

kementrian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di

berbagai instansi pemerintah;

c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengamanatkan agar setiap unit kerja

instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan

pemberantasan korupsi yang mengamanatkan Kementerian PAN dan

RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di bernagai instansi

pemerintah.

Selain berbagai peraturan peundangan di atas, juga terdapat berbagai

peraturan perundangan lainnya yang menyaratkan adanya akuntabilitas

kinerja yang baik, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

12


tentang Penyelenggaraan Negara yang Betrsih dan Bebas KKN, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tntang keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya

dan berbagai peratuan turunannya. Berbagai peraturan perundangan

tersebut jelas menyiratkan perlunya akuntabilitas dan peningkatan

kinerja bagi beberapa instansi pemeintah.

E. Peran Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Untuk mewujudkan good governance diperlukan informasi

kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public

management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat

dan daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor

publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang

baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan

tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen.

Konsep manajemen berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi

pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Konsep tersebut menimbulkan

beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah kewajiban instansi

pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, Dengan sistem ini

setiap instansi pemerintah dituntut memiliki suatu tatanan, instrumen, metode

pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,

pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang

terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan

kewajiban instansi pemerintah dalam mempertangungjawabkan kwberhasilan

maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.

BPMPD Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam menunjang

terlaksananya reformasi birokrasi, yaitu dengan dalam rangka melaksanakan

13


penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memantau pelaksanaan

implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja secara berkala.

Pada setiap pelaksanaan sosialisasi ataupun bimbingan teknis kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,

pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa,

manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan kekayaan desa telah disampaikan

tentang kompleksitas dari akuntabilitas sektor publik (pemerintah) dimana disini

dituntut adanya sistem dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah yang

kompleks juga. Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang semata-mata

menekankan pada pertanggungjawaban keuangan atau pertanggungjawaban

anggaran, dewasa ini dianggap tidak memadai lagi sebagai akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik juga harus mencakup pertanggungjawaban non keuangan

(kinerja) yang memfokuskan pertanggungjawaban pada hasil-hasil yang dapat

dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, apa yang diharapkan

BPMPD Kabupaten Bandung menjadi lebih nyata, mengingat kebijakan (Perpres)

penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang akan disusun sebagaimana amanat

dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut, harus dapat mengintegrasikan

laporan kinerja dengan laporan keuangan.

14


BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 - 2015

Kenyataan yang dapat kita saksikan pada saat ini adalah terjadinya

perubahan-perubahan di negara kita yang menyangkut segala segi kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perubahan-perubahan tersbut

menyangkut segi kepatuhan kepada hukum, hidup secara berkeadilan, rasa

aman, kehidupan politik dan ekonomi serta kehidupan berbudaya.

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut berasal, baik dari dalam negeri

sendiri maupun pengaruh dari luar negeri.

1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa berpedoman pada Visi dan Misi Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang telah

disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, sebagai

berikut :

Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya

Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan

Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan. Adapun yang menjadi misi Bupati

Bandung adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang

berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda.

3. Memantapkan pembangunan perdesaan.

4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

15


5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata

ruang wilayah.

6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

7. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan

pembangunan berkelanjutan.

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan misi yang

terkait dengan tugas dan fungsi BPMPD yaitu dalam point membantu Bupati

untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang baik, melalui Memantapkan

Pembangunan Perdesaan. Adapun strategi yang akan diterapkan oleh Bupati

Bandung yaitu :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan.

2. Peningkatan Kapasitas & kapabilitas pemerintahan desa.

3. Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa.

4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat.

5. Penguatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa.

6. Peningkatan Pendapatan asli daerah.

7. Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.

Untuk memperkuat upaya tersebut diatas dan menunjang misi

Kabupaten Bandung, BPMPD memiliki visi yaitu

Terwujudnya Desa Mandiri Melalui Tata Kelola Pemerintahan

Desa Yang Baik Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut diatas BPMPD menetapkan 6 misi

sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri dengan manajemen

pemerintahan desa yang berbasis Good Governance.

16


2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan melalui

lembaga kemasyarakatan desa.

3. Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui

pemanfaatan potensi unggulan pedesaan.

4. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat

Guna yang berwawasan lingkungan.

5. Mewujudkan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya

Sunda.

6. Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintah desa.

Untuk tercapainya hal tersebut diatas perlu peningkatan peran

serta pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang mandiri dengan

mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan

keuangan perdesaan.

2. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPMPD Kabupaten

Bandung seperti yang dikemukakan terdahuku, maka visi dan misi tersebut

harus dirumuskan ke dalam benuk yang lebih terarah dan operasional berupa

tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini

maka BPMPD Kabupaten Bandung dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk

kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan

tujuan strategis ini juga akan memungkinkan BPMPD Kabupaten Bandung

17


untuk mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun tujuan strategis dari BPMPD Kabupaten Bandung, sebagai

berikut :

1.) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

2.) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam membangun desa

3.) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

4.) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut di atas adalah melalui

tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa

2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur

pemerintahan desa

3. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi

masyarakat

4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya

masyarakat.

5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan

prioritas produk unggulan

6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan.

3. Indikator Kinerja, Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauhmana BPMPD telah mencapai tujuan

strategis yang telah ditetapkan , pada masing-masing tujuan strategis

ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun

18


2015, indikator kinerja berikut target yang ingin dicapai pada tahun 2015

adalah sebagai berikut :

Tujuan Indikator Kinerja

(Program & Kegiatan)

Target/ Anggaran

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi & keuangan pemerintahan desa

2. Terwujudnya peningkatan

pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.

3. Memantapkan penguatan kelembagaan dan

pengembangan partisipasi masyarakat.

4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat.

5. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.

6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi

Tepat Guna 7. Terwujudnya

Pemberdayaan

Persentase Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Pedesaan

1. Perlombaaan Desa 2. Pengembangan

Lembaga Infrastrustur Desa (PLID /P4).

3. Penunjang bantuan RT, RW dan LPMD

Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyan -du (SIP) dan Temu kader Posyandu/ Jambore.

2. Bimbingan Teknis dan

pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab.Bandung.

Persentase Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa.

1. Tersusunnya data

dasar Profil Desa/ Kel (Profil Desa)

80 %

100.000.000,- 250.000.000,-

75.000.000,-

80%

95.000.000,-

100.000.000,-

80%

241.230.000,-

234.770.000,-

19


Masyarakat dalam mengelola SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan.

2. Rembug Desa

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pe-nanggulangan Kemiskinan

1. PNPM-MP

Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat.

1. Evaluasi Posyandu dan 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi

2. Pelatihan Kader PKK

3. Pendampingan Pilot Project PABN

Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

1. Penunjang bantuan ADPD

2. Monitoring PILKADES

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

Persentase Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1. Sosialisasi Perda No.18 tahun 2010 tentang Pengelolaan BUMDES

80%

600.000.000,-

80%

165.400.000,-

119.600.000,- 150.000.000,-

80%

87.950.000,-

102.350.000,-

80%

67.500.000,-

80%

20


PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Persentase Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.

1. Sosialisasi Komite Aksi Kab.Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2. Rakor Pokjanal Posyandu.

3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

4. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam

upaya pencegahan penyebaran HIVAIDS.

5. Rakor Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilaiSosbud Masyarakat

Persentase Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis

1. Identifikasi dan Pemantauan

40.000.000,-

50.000.000,-

190.000.000,-

100.000.000,-

50.000.000,-

80%

2.070.000.000,-

80%

50.000.000,-

80%

545.000.000,-

80%

21


Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis (UPM-PT)

Persentase Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD & BSMSS 1. TMMD/ BSMSS

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG

1. Terselenggaranya TTG Tk.Provinsi,

Tk.Nasional dan Bintek penguatan kelembagaan Posyantek dan pameran TTG.

2. Pendampingan PLTS 3. Terlembaganya SDM

Posyantek (Bintek Manajemen Posyantek).

4. Study Comparasi 5. Lomba Cipta Inovasi

TTG 6. Pemberdayaan

Masyarakat dalam

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Persentase Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban

1. Pendampingan Program Desa Mandiri dalam

perwujudan desa peradaban.

1.128.285.000,-

53.965.000,-

56.850.000,-

36.000.000,- 37.000.000,-

45.000.000,-

80%

207.000.000,-

80%

400.000.000,-

100.000.000,-

22


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

1. Terselenggaranya Keuangan dan Administrasi Desa.

2. Evaluasi Rancangan

Perdes tentang APBDesa

Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.

1. Terlaksananya penyusunan pendam-pingan RKP Desa.

2. Pengembangan pendampingan sistem komunikasi dan infor-masi desa.

3. Pelatihan Kepala Desa dan Sekretaris dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan

desa.

Persentase Pengelolaan Kekayaan Desa

1. Kajian Tatacara

pengelolaan tanah kas Desa

80%

75.000.000,-

50.000.000,-

636.500.000,-

80%

150.000.000,-

23


4. Sasaran Strategis

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur

dalam waktu satu tahunan, maka BPMPD menjabarkannya dalam suatu

sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara

dinamis dan berkelanjutan

3. Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat

4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya

masyarakat

5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat

6. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjungjung

tinggi nilai-nilai sosial budaya

7. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

8. Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam

mengelola SDA dan TTG.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPMPD Kabupaten Bandung , tujan

strategi dan kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan

diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan

peluang pembangunan secara internal maupun eksternal.

Upaya-upaya yang dilakukan olehi BPMPD Kabupaten Bandung dalam

mencapai tujuan strategis tersebut adalah melalui kebijakan-kebijakan dalam

hal, antara lain dengan cara :

1.) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui

pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa,

sistem administarsi dan kelembagaan desa

24


2.) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan

partisipasi masyarakat dalam pembengunan kawasan perdesaan melalui

pengembangan manajemen pembangunan partisipatif

3.) Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data

dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah

4.) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera.

5.) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat

istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat.

6.) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan kinerja serta

memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha

desa.

7.) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan.

Kinerja BPMPD Kabupaten Bandung pada dasarnya adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah

Kabupaten Bandung. Sasaran dan tujuan dalam manajemen berbasis kinerja

merupakan hasil yang dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bandung dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan kinerja adalah merupakan

peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga kinerja BPMPD

Kabupaten Bandung benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi

masyarakat.

25


B. Penetapan Kinerja 2012

1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja dan

Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauhmana BPMPD Kabupaten Bandung telah

mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran

strategis ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke

lima (2015). Indikator kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut

merupakan Indikator Kinerja Utama BPMPD Kabupaten Bandung.

Penetapan Indikator Kinerja, Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin

dicapai di tahun 2012 yang, dapat dijelaskan, sebagai berikut :

Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Tahun 2012 yang meliputi sasaran, program, dan kegiatan sangat

ditentukan sekali oleh indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target

pada masing-masing Sub kegiatan.

Adapun Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Perlombaan Desa.

2. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4.

3. Penunjang dan Pembinaan RT/ RW, LKMD, TPAPD & TOBPD.

4. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu

Kader Posyandu /Jambore

5. Bimbingan Teknis dan Pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosial

budaya masyarakat Kabupaten Bandung.

6. Pelatihan Kader PKK.

7. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan.

8. Rembug Desa.

9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM-MPd)

26


10. Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K

PKK, TOGA dan Hatinya PKK.

11. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara).

12. Penunjang, Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)

13. Monitoring PILKADES

14. Sosialisasi Perda 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES

15. Sosialisasi Komite Aksi Kabupaten Bandung dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk

anak

16. Rakor Pokjanal Posyandu

17. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

18. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan

penyebaran HIV/ AIDS

19. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial

budaya masyarakat.

20. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis (UMP-PT)

21. Gelar TTG Tk. Propinsi dan Nasional

22. Bintek Manajemen Posyantek

23. Study Comparasi

24. Lomba Cipta Inovasi TTG

25. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemantauan Ruang Terbuka Hijau

26. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa

27. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa

28. Penyusunan pendampingan RKPDesa

29. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa

30. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

31. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa

27


No. Sasaran Tujuan & Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Target 2012/ Anggaran

1

a 2

Meningkatkan kuantitas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD). Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meningkatkan kualitas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD).

Tujuan : Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan . M elalui kegiatan : Perlombaan Desa, Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa (P4), Penunjang Bantuan RT, RW dan LPMD Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan dan perlatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Melalui kegiatan : Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyadu/ Jambore, Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kabupaten Bandung Jumlah Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Melalui kegiatan : Tersusunnya data dasar Profil Desa/ Kelurahan dan Rembug Desa Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan Melalui kegiatan : PNPM-MP

Tujuan : Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi

Persentase Pemberdayaan Lembaga dan organisasi pedesaan: Persentase jumlah Kecamatan

yang mendapatkan sosialisasi peraturan pemerintah tentang desa, kelurahan dan LSM

Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat : Persentase jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan

masyarakat

Persentase Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa: Rata-rata pendapatan perkapita penduduk desa/ kelurahan

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

melalui Penanggulangan Kemiskinan :

Persentase desa/ Kelurahan miski n tahun lalu yang keluar

dari kriteria miskin tahun berikutnya

80 % 425.000.000,-

80% 195.000.000,-

80 % 476.000.000,-

80 % 600.000.000,-

28


a

b

Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

masyarakat. Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Melalui kegiatan : Evaluasi Posyandu dan 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi, Pelatihan Kader PKK, Pendampingan Pilot Project PABN Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan Melalui kegiatan : Penunjang bantuan ADPD, Monitoring Pilkades.

Tujuan : Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan. Jumlah Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui kegiatan : Sosialisasi Perda No. 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan BUMDES

Tujuan : Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. Jumlah Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa Melalui kegiatan : Sosialisasi Komite aksi Kab.Bandung dan pemberdayaa masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Rakor Pokjanal Posyandu, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV /

Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan

Masyarakat: Persentase Desa yang masyarakatnya telah

mendapatkan bantuan usaha Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Pedesaan: Persentase Desa yang melaksanakan pembangunan

perdesaan

Persentase Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa: Persentase Desa penerima

bantuan usaha yang melakukan usaha sesuai dengan tujuan yang

dinyatakan pada waktu pengajuan permohonan bantuan

Persentase Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa: Persentase partisipasi kelompok

masyarakat

80 % 435.000.000,-

80% 190.500.000,-

80 % 67.500.000,-

80% 430.000.000,-

29


AIDS, Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat. Jumlah Pemberian stimulan pembangunan desa Melalui kegiatan : Pemberian stimulant Pembangunan Desa Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis Melalui kegiatan : Pengaduan masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Jumlah Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD & BSMSS Melalui kegiatan : TMMD & BSMSS

Tujuan : Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG Melalui kegiatan : Terselenggaranya TTG Tk. Provinsi dan Tk. Nasional, Pendampingan PLTS, Terlembaganya SDM Posyantek (Bintek Manajemen Posyantek), Study comparasi, lomba cipta inovasi TTG, Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan. Jumlah Pembangunan Desa Mandiri menuju Pembangunan Desa

Persentase Pemberian Stimulan

Pembangunan Desa: Persentase desa yang menerima bantuan stimulan

Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat: Persentase masyarakat yang mengadu atas pronangkis

Presentase Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/ BSMSS:

Persentase masyarakat penerima manfaat

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG: Persentase

Persentase masyarakat penerima manfaat pelayanan teknologi tepat guna

Persentase Pembangunan Desa Mandiri menuju Pembangunan Desa Pertadaban:

80 % 2.0700.000.000,-

80% 50.000.000,-

80% 545.000.000,-

80 % 1.357.100.500,-

80 % 207.000.000,-

30


c

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Peradaban Melalui kegiatan : Pendampingan Program Desa Mandiri dalam perwujudan desa peradaban Tujuan:

Terwujudnya pengelolaan administrasi & keuangan pemerintahan desa Jumlah Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Melalui kegiatan : Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan administrasi desa, evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa

Tujuan : Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.

Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa Melalui kegiatan : Terlaksananya penyusunan pendampingan RKA desa, Kajian sistem informasi dan data aparatur pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa. Jumlah Pengelolaan Kekayaan Desa Melalui kegiatan : Kajian Tata Cara Pengelolaan Tanah Kas Desa

Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan

Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang keuangan desa: Persentase Desa yang mendapatkan pelatihan

pengelolaan keuangan dan administrasi desa, evaluasi

rancangan Perdes tentang APBDesa

Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa: Persentase Desa / Kelurahan yang meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan aparaturnya

Persentase Pengelolaan Kekayaan Desa:

Persentase Desa melaksanakan

pengelolaan kekayaan desa

80 % 487.785.000,-

80% 761.500.000,-

80% 150.000.000,-

31


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung telah menetapkan 4 (empat) sasaran

yang akan dicapai. 4 (Empat) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 16 kegiatan sebagai indikator kinerja. Realisasi pada akhir

tahun menunjukkan bahwa keseluruhan Program yang ada dapat dicapai

dengan baik , sedangkan dari 16 indikator kinerja terdapat 14 indikator kinerja

pencapaiannya berhasil dan 2 indikator kinerja tidak berhasil. Kriteria

pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya

melebihi 80 %.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2012

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian masing-masing

indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

1 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


40% 37,34% 93,36


40% 40% 100

32



40% 39,49% 98,73


40% 39,93% 99,83


40% 39,98% 99,71


40% 39,88% 100

2 Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


40% 40% 99,89

3 Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


40% 39,95% 98,89


40% 39,21% 98,04


40% 40% 100


40% 36,66% 91,64


40% 27,53% 68,83


40% 40% 100

4 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


40% 39,02%

97,56


40% 39,78%% 99,46

Pengelolaan kekayaan Desa 40% 26,01% 65,03

Pengukuran Pencapaian Kinerja 94,50

33


B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian

terget dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen

rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data

hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dari hasil perhitungan tabel diatas,

diperoleh hasil pengukuran kinerja senilai 94,50 % hal ini berarti tingkat

keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2012 dinilai baik.

C. Akuntabilitas Keuangan

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

No Urusan/Program/`Kegiatan /Sub

Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

% Anggaran 2012 setelah

perubahan

Realisasi

B) BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB

8.459.600.500 7.858.681.040 92.90

I Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.321.500.000 2.285.475.140 98.45

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

425.000.000 396.762.070 93.36

a. Perlombaan Desa 100.000.000 99.372.500 99.37


250.000.000 227.289.570 90.92


75.000.000 70.100.000 93.47

2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

195.000.000 195.000.000 100


95.000.000 95.000.000 100

b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai

100.000.000 100.000.000 100

34


sosbud masyarakat Kab Bandung

3 Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa

476.000.000 469.942.050 98.73


241.230.000 240.109.550 99.54

b. Rembug Desa 234.770.000 229.832.500 97.90

4


600.000.000 598.991.700 99.83


600.000.000 598.991.700 99.83

5 Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

435.000.000 434.825.000 99.96


165.400.000 165.400.000 100

b. Pelatihan Kader PKK 119.600.000 119.600.000 100

c. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara)

150.000.000 149.825.000 99.88

6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

190.500.000 189.954.320 99.71


87.950.000 87.604.320 99.61

b. Monitoring PILKADES 102.550.000 102.350.000 99.80

II Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

67.500.000 67.500.000 100


67.500.000 67.500.000 100


67.500.000 67.500.000 100

III Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

4.659.100.500 4.162.954.700 89.35

1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

430.000.000 429.540.000 99.89

a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan

40.000.000 40.000.000 100

35


bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

b. Rakor Pokjanal Posyandu 50.000.000 50.000.000 100


190.000.000 189.540.000 99.76


100.000.000 100.000.000 100


50.000.000 50.000.000 100

2 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

2.070.000.000 2.029.369.350 98.04

3 Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis

50.000.000 50.000.000 100


50.000.000 50.000.000 100

4 Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS

545.000.000 499.411.250 91.64

5 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG

1.357.100.500 947.634.100 69.83

a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional 1.128.285.000 722.868.600 64.07

b. Bintek Manajemen Posyantek 56.850.500 56.850.500 100

c. Study Comparasi 36.000.000 35.450.000 98.47

d. Lomba Cipta Inovasi TTG 37.000.000 33.550.000 90.68


45.000.000 45.000.000 100

f Pendampingan PLTS 53.965.000 53.915.000 99.91

6 Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

207.000.000 207.000.000 100

IV Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1.411.500.000 1.342.751.200 95.13

1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

500.000.000 487.7850.000 97.56

a. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa

400.000.000 393.350.000 98.34

b. Evaluasi rancangan Perdes tentang 100.000.000 94.435.000 94.44

36


Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil

pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung mencapai 93,44 %.

Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian BPMPD sangat baik.

APBDesa

2 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

761.500.000 757.421.200 99.46


75.000.000 74.746.700 99.66


50.000.000 49.100.000 98.20

c Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

636.500.000 633.574.500 99.54

3 Pengelolaan kekayaan Desa 150.000.000 97.545.000 65.03


150.000.000 97.545.000 65.03

37


BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2012 ini, beberapa keberhasilan maupun

kietidakberhasilan telah dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bandung. Beberapa

keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya

keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan

desa, peningkatan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat,

peningkatan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat,

pengembangan adat istiadat/ sosial budaya masyarakat, terbentuknya

komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial

budaya, mengembangnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan

meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam

pengelolaan SDA dan TTG. Namun demikian, beberapa ketidakberhasilan

memang masih mewarnai kinerja dari BPMPD Kabupaten Bandung.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai

sepanjang tahun 2012 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan,

peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan

se Kabupaten Bandung dan keseluruhan personil BPMPD Kabupaten Bandung.

Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan

personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan

pencapaian kinerja di tahun 2012 ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan

keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan

38


meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa antara lain sebagai

berikut :

a. Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang

diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

a. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta sarana penunjang lainnya seperti

Komputer, Notebook, Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan dan tertib administrasi.

b. Kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa masih rendah.

2. Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja BPMPD Kabupaten

Bandung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya

akan dilakukan antara lain :

a. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil ke BKPP untuk

penempatan pegawai di BPMPD

b. Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan

prasarana pada rencana kegiatan anggaran tahun 2013.

c. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa

melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Demikian penyusunan LAKIP tahun 2012 ini kami buat dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk

selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana

secara efektif dan efisien.

39


COVER LAKIP kata pengantarDaftar IsiRPERNYATAAN PENETAPAN KINERJABAB I lakip 2012 satu

Lakip 20121-Kab Bandung

Documents