1 KOMUNIKASI POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI HANURA KOTA TANJUNGPINANG (Studi Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang ) NASKAH PUBLIKASI OLEH JUNAIDI FAJRI NIM : 100565201348 PRODI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
28
Embed
KOMUNIKASI POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · generic that play a role in the elections and ... B. Konsep
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KOMUNIKASI POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PARTAI HANURA KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang )
NASKAH PUBLIKASI
OLEH
JUNAIDI FAJRI
NIM : 100565201348
PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
2
ABSTRAK
Indonesia merupakan sebuah Negara yang menerapkan sistem Demokrasi
sebagai bentuk dalam memilih atau mendelegasikan wakil rakyat di parlemen,
baik di tingkat pusat atau daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat maupun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD), serta senator yang disebut
dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka dipilih dengan pemilihan
umum legislatif yang digelar guna mewakili rakyat untuk berada di dalam
parlemen. umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu
adalah partai-partai politik, partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan
mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Komunikasi politik merupakan komunikasi dua arah atau proses
pemberian lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang bermuatan
atau berisikan pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang
lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta
mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini pengumpulan data
menggunakan wawancara/ interview, pengumpulan data dengan dokumen, studi
pustaka dan lapangan.
Di dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi politik oleh Calon Anggota
Legislatif Dari Partai Hanura Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum
Legislatif Tahun 2014, sebagai lembaga yang berada di dalam lingkungan
organisasi politik, para kandidat legislatif DPC partai Hanura Kota Tanjungpinang
telah mengusahakan berbagai bentuk komunikasi politik. Kegiatan komunikasi
politik oleh para calon anggota legislatif DPC partai Hanura Kota Tanjungpinang
tahun 2014, terdapat unsur-unsur komunikasi politik yang terdiri dari komunikator
politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan
pengaruh atau efek komunikasi politik.
Kata Kunci : Politik, Komunikasi Politik, Partai Hanura
3
ABSTRACT
Indonesia is a country that is implementing democratic system as a form in
selecting or delegate representatives in parliament, either at central level or area
called the Council of Representatives and the Regional House of Representatives
(DPR / DPRD), and the senator called the Regional Representatives Council
(DPD). They have been selected to the election that was held in order to represent
the people to be in parlemen. generic that play a role in the elections and
participated in the elections are the political parties, political parties are
channeling the aspirations of the people and propose candidates to be elected by
the people through elections.
Political communication is a two-way communication process of emblems
or symbols of communication that is charged or containing political messages
from a person or group to another person with the intention to broaden or way of
thinking, and to influence the attitudes and behavior of audiences who became
political targets.
This research uses descriptive method. This type of research in this study
is a qualitative research. This research data collection using interviews/
interviews, data collection with documents, library research and field.
In the implementation of political communication by Legislative Member
Candidate From Hanura Tanjungpinang on Legislative Elections of 2014, as the
agency is in the organizational environment politics, the party's legislative
candidates DPC Hanura Tanjungpinang have tried various forms of political
communication. Political communication activities by legislative candidates DPC
Hanura party Tanjungpinang 2014, there were elements of political
communication that consists of political communicator, political messages,
channels or political media, political goals or targets and the influence or effect
of political communication.
Keywords: Politic, Political Communication, Hanura Party
1
KOMUNIKASI POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PARTAI HANURA KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang)
A. 1. Latar Belakang
Indonesia merupakan sebuah Negara yang menerapkan sistem Demokrasi
sebagai bentuk dalam memilih atau mendelegasikan wakil rakyat di parlemen,
baik di tingkat pusat atau daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat maupun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD), serta senator yang disebut
dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka dipilih dengan pemilihan
umum legislatif yang digelar guna mewakili rakyat untuk berada di dalam
parlemen. umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu
adalah partai-partai politik, partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan
mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum
(Rudy, 2011:87).
Pemilu menyangkut persoalan partai-partai politik sebagai penyalur aspirasi
rakyat. Pembentukan partai politik bersandar pada hak asasi dan menjamin
konstitusional yang merupakan perwujudan hak setiap orang untuk diakui
kemerdekaannya oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 yang
menyatakan negara menjamin masyarakat untuk berserikat dan berkumpul dan
mengeluarkan pendapatnya.
Untuk mewujudkan arti pemilu, sistem pemilihan merupakan instrumen
penting. Disinilah terlihat titik sentral regulasi tentang pemilu dalam proses
demokratisasi di suatu negara. Dalam banyak hal, regulasi dan kebijakan yang
2
berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sangat menentukan
penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.
Sistem pemilihan umum berbeda-beda di berbagai negara. ada sistem
pemilihan langsung, yaitu rakyat memilih kepala Negara secara langsung, dan ada
pula sistem pemilihan melalui perwakilan kepala Negara. Sistem kepartaian
berbeda-beda pula. Ada sistem banyak partai (multi party system), ada sistem dwi
partai (two party system), serta ada yang hanya satu partai (one party system)
(Rudy, 2011:88). Sejak reformasi Indonesia kembali menganut sistem multi partai
yang mana pada pemilihan umum tersebut dapat di ikuti berbagai partai dengan
latar belakang ideologi dan platform perjuangan yang berbeda-beda, semua dapat
menjadi peserta pemilu berdasarkan verifikasi partai pada undang-undang pemilu.
Perubahan pola pemilihan diharapkan dapat memberikan hasil yang baik.
Perubahan-perubahan peraturan oleh pemerintah bertujuan agar kehidupan
berdemokrasi dapat berjalan dengan adil dan bijaksana. Proses pemungutan suara
dirasakan lebih baik dari pada sebelumnya, meskipun ada yang perlu diperbaiki
demi terwujudnya kehidupan yang demokratis (Sari, 2013:1).
Komunikasi politik yang terlihat antar calon anggota legislatif hanya
manifestasi dari keinginan individual untuk berkuasa, padahal dalam pengertian
idealnya berkuasa hanyalah media antara yang menjadi sarana untuk dapat
menciptakan tatanan masyarakat ideal, sesuai dengan nilai dan faham yang dianut
oleh suatu partai politik.karena dorongan berkuasa yang begitu kuat, kekuasaan
menjadi tujuan akhir dari berpolitik (Firmazah, 2008:23).
3
Partai Hanura adalah salah satu partai politik, yang juga mewajibkan kepada
kader dan calon anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah untuk
dapat menyampaikan visi dan misi partai dengan sasarannya adalah semua lapisan
masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu legislatif. Dengan menggunakan cara
dan strategi pada pemilihan umum calon anggota legislatif Partai Hanura
melakukan program-program kerja dalam berkampanye maupun pada interaksi
sosial sehari-hari yang dilakukan oleh kader dan calon anggota legislatif, hasilnya
positif pada tahun 2014 yang lalu perolehan suara Partai Hanura Kota
tanjungpinang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari pemilu
sebelumnya pada tahun 2009.
Tabel.1
Perolehan Suara Partai HanuraPada Pileg 2009 dan 2014
No Daerah Pemilihan
Perolehan
Kursi Jumlah Suara
2009 2014 2009 2014
1
Dapil I
(Kec.Tanjungpinang Kota- Kec.
Tanjungpinang Barat)
- 2 805 5860
2 Dapil II
(Kec.Tanjungpinang Timur) - 1 690 2610
3 Dapil III
(Kec. Bukit Bestari) 1 1 1499 3673
Total 1 4 2994 12143
Sumber: Data KPUD Tanjungpinang Tahun 2014
Data diatas, menunjukkan peningkatan signifikan perolehan suara Partai
Hanura pada Pemilu Legislatif 2014 yang mampu memperoleh 4 kursi di DPRD
Kota Tanjungpinang. Signifikan kenaikkan perolehan suara partai Hanura kota
tanjungpinang yang awalnya hanya mampu memperoleh 1 kursi pada pemilu
2009, pada pemilu 2014 mampu memperoleh 4 kursi dan mencapai posisi
pimpinan pada DPRD Kota Tanjungpinang.
4
Masing-masing Dapil mendelegasikan kader partai Hanura duduk di DPRD
Kota Tanjungpinang, pada daerah pemilihan I (Kec.Tanjungpinang Kota dan
Tanjungpinang Barat yang diwakili oleh Fengky Fesintio dan Ahmad Dhani, pada
daerah pemilihan II Kecamatan Tanjungpinang Timur diwakili oleh Said Inderi
serta pada daerah pemilihan III Kecamatan Bukit Bestari yang diwakili oleh Reni.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel. 2
Calon Anggota Perolehan Suara TerbanyakPartai Hanura di Pemilu
Legislatif Tahun 2014
Nama No
Urut Daerah Pemilihan
Jumlah
Suara
Fengky Fesintio, SH, MH 4
Dapil I
(Kec.Tanjungpinang Kota- Kec.
Tanjungpinang Barat)
2272
Ahmad Dani 10
Dapil I
(Kec.Tanjungpinang Kota- Kec.
Tanjungpinang Barat)
876
Said Inderi 5 Dapil II
(Kec.Tanjungpinang Timur) 540
Reni 5 Dapil III
(Kec. Bukit Bestari) 1755
Sumber: Data KPUD Kota Tanjungpinang Tahun 2014
Dengan kemenangan partai Hanura yang mampu mendelegasikan wakilnya
untuk duduk di parlemen dan memperoleh pimpinan di DPRD Kota
Tanjungpinang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap
komunikasi politik calon anggota legislatif partai Hanura Kota Tanjungpinang
pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.
A. 2. Rumusan Masalah
Pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dari upaya komunikasi
politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif partai Hanura pada pemilu
tahun 2014, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut
5
“Bagaimana komunikasi politik calon anggota legislatif Partai Hanura Kota
Tanjungpinang dalam pemilihan legislatif tahun 2014?
A. 3. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik calon anggota legislatif
Partai Hanura Kota Tanjungpinang pada Pemilu legislatif tahun 2014.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala komunikasi politik yang dilakukan
oleh calon anggota legislatif dari Partai Hanura pada pemilu legislatif Kota
Tanjungpinang tahun 2014.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang
sosial dan politik.
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan peneltian-
penelitian selajutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu Sosial dan
Politik.
b. Sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi.
c. Sebagai rujukan bagi Partai Hati Nurani Rakyat dalam meningkatkan
eksistensinya dalam kehidupan politik.
6
B. Konsep Teori
B. 1. Partai Politik
Kata partai politik berasal dari kata pars dalam bahasa latin, yang berarti
bagian. Partai Politik adalah sekelompok manusia yang dikumpulkan oleh
kepentingan bersama, atau kemaslahatan menyeluruh yang didasari oleh ikatan
keyakinan maupun keimanan atau atas dasar kekufuran dan kefasikan serta
kemaksiatan, atau atas dasar ikatan kelahiran atau kabilah suku dan nasab tertentu
atau karena ikatan profesi dan bahasa atau apa saja bentuknya dari berbagai ikatan
maupun sifat kemaslahatan yang mengharuskan manusia berkumpul atasnya dan
mendukungnya (Sinaga, 2014: 13).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008, partai politik
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
Batasan partai politik menurut RH Soltau dalam An Introduction to Politics
ternyata sama dengan batasan yang diberikan oleh Raymond Garfield Gettel
dalam Political Science. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik
adalah organisasi dengan makna orang ataupun golongan berusaha untuk
memperoleh serta menggunakan kekuasaan (Rosana, 2012: 139).
7
Banyak pengertian tentang partai politik yang diungkapkan atau
dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandang mana para ahli tersebut
melihat partai politik. Dari sekian banyak pengertian yang dikemukakan oleh para
ahli pada dasarnya mengacu pada anti bahwa partai politik tersebut merupakan
organisasi, tempat atau wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan. Hal ini sebagai mana yang telah disampaikan oleh
Budiardjo, bahwa:
“Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok
ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik
(biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka” (2009:403--04).
Dari pengertian partai politik yang telah dikemukakan, ada 3 (tiga) prinsip
dasar dari partai politik, yaitu sebagai berikut (Cangara, 2009:209--10) :
a) Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan
untuk membangun kekuatan mayoritas.
b) Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis dan
berkelanjutan partai politik harus dikelola.
c) Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making).
Dari 3 (tiga) prinsip dasar partai politik di atas, bisa dibedakan antara partai
politik, gerakan (movement) dan kelompok penekan.
Dari beberapa pengertian para pakar diatas menunjukkan bahwa parpol
terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai
bersama. Partai politik pula memainkan peran dan fungsinya sebagai partai politik
yang merupakan intrumen penting dalam tatanan negara demokrasi guna
memperjuangkan cita-cita bersama pada proses menuju kekuasaan.
8
B. 2.Komunikasi Politik
Dalam (Sepkawegi, 2013:28) Komunikasi politik merupakan salah satu dari
fungsi partai politik yang sangat penting dalam mendukung proses berjalannya
program-program partai politik, Komunikasi politik sebagai sarana untuk
menyampaikan informasi atau pesan politik dari komunikator kepada komunikan.
Dalam kegiatan komunikasi politik, konsep 5W merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh komunikator dalam rangka menyampaikan pesan kepada
komunikan dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi untuk mencapai
efek tertentu, oleh Lasswell (dalam Nimmo, 2005:13) konsep ini kemudian
dikenal dengan “who, what, whom, which, with, what effect (siapa, mengatakan
apa, kepada siapa, dengan saluran apa, dan apa efek yang diharapkan)”.
Gabriel Almond dalam bukunya ”The Politic of the Development Areas”
tahun 1960, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam
sistem politik. Komunikasi politik bukan fungsi yang dapat berdiri sendiri karena
komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat
berjalannya fungsi-fungsi yang lain. Dengan kata lain, komunikasi politik
merupakan salah satu dari sistem komunikasi yang dapat diperjelas melalui skema
kerja komunikasi politik yang berguna untuk menganalisa (Napitulu, 2013:5).
Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik
dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah
(Surbakti, 2007:152). Nimmo (2005:9) “komunikasi politik yaitu kegiatan
komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi
konsekuensinya aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di
9
dalam kondisi-kondisi konflik”. Hal serupa juga diungkapkan oleh Meadow,
namun Meadow lebih memberi tekanan bahwa “symbol-simbol atau pesan yang
disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap
sistem politik” (dalam Cangara, 2009:35). Sedangkan menurut Cangara sendiri
“komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau
konsekuensi terhadap aktivitas politik” (2009:36).
Penjelasan di atas komunikasi politik merupakan komunikasi dua arah atau
proses pemberian lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang
berisikan pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain
dengan tujuan untuk membuka cara pikir dan penerimaan informasi untuk
mempengaruhi sikap serta tingkah laku individu-individu yang menjadi sasaran
politik.
B. 3. Unsur- Unsur Komunikasi Politik
Komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas berbagai
unsur, yaitu “sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan
efek” (Nimmo, dick dalam Cangara, 2009:37). Komunikasi politik dilakukan
melalui proses yang meliputi unsur-unsur komunikasi politik, yaitu komunikator
politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan
pengaruh atau efek komunikasi politik.
a. Komunikator Politik
Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga
lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau
komunikator politik adalah mereka- mereka yang dapat memberi informasi
10
tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden,
menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, DPRD, politisi,
fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
dan kelompok- kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi
jalannya pemerintahan. (Sepkawegi,2013:30)
Nimmo, (2005:30--8) membagi menjadi 3 (tiga) kategori komunikator
politik, yaitu:
1. Politikus sebagai komunikator politik.
Orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan
pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik.Kita
menamakan calon atau pemegang jabatan ini politikus.
2. Profesional sebagai komunikator politik.
Komunikator profesional adalah sesorang yang mencari nafkahnya
dengan berkomunikasi, apakah di dalam atau di luar politik.
3. Aktivis sebagai komunikator politik.
Komunikator jenis ini pada umumnya tidak memegang ataupun
mencitacitakan jabatan pada pemerintah, dalam hal ini komunikator jenis
ini tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan
kerjanya. Juru bicara ini biasanya juga bukan profesinal dalam
komunikasi. Namun, ia cukup terlibat baik dalam politik maupun dalam
komunikasi sehingga dapat disebut aktivis politik dan semiprofesional
dalam komunikasi politik.
11
b. Pesan Politik
Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis
maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi
maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya
mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian,
undang-undang pemilu, pernyataan politik, partikel atau isi buku/brosur dan berita
surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan
pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang
urat saraf (psywar), makna logo, warna baju atau bendera, Bahasa badan (body
language), dan semacamnya.
Menurut Bell ada 3 (tiga) jenis pembicaraan dalam pesan politik yang
mempunyai kepentingan politik yang pasti dan jelas sekali politis (dalam Nimmo,
2005:75), yaitu :
a. Pembicaraan kekuasaan
Mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji-janji.
Bentuknya yang khas adalah, “Jika anda melakukan X, saya akan
melakukan Y”. Di sini “X” adalah sikap orang lain yang diinginkan oleh
pembicara, “Y” adalah maksud yang dinyatakan untuk memberikan lebih
banyak (janji) atau lebih sedikit (ancaman) kenikmatan atas bila sikap itu
dilakukan. Kunci pembicaraan kekuasaan ialah bahwa “saya”
mempunyai cukup kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman
dan bahwa yang lain mengira bahwa pemilik kekuasaan itu akan
melakukannya.
12
b. Pembicara pengaruh
Pembicara ini terjadi tanpa saksi-saksi seperti “Jika anda melakukan
X, anda akan melakukan (merasa, mengalami dan sebagainya) Y”. Janji,
ancaman, penyuapan dan pemerasan adalah alat tukar pada komunikasi
kekuatan; pada komunikasi pengaruh alat-alat itu diganti dengan nasihat,
dorongan, permintaan dan peringatan. Seperti ditujukan oleh Bell,
hubungan kekuasaan berdasar pada kemampuan manipulasi sangsi positif
atau negatif, tetapi pemberi pengaruh (karena pretise atau reputasinya)
dengan berhasil memanipulasikan persepsi atau pengharapan orang lain
terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Sebenarnya, bila
pemberi pengaruh mengatakan, “Jika anda lakukan X, akan terjadi Y,
terjadinya benar-benar Y itu berada di luar kendali pemberi pengaruh.
c. Pembicaraan autoritas.
Pembicaraan autoritas adalah pemberian perintah. Syarat- syarat tidak
adadan pernyataan autoritas adalah “Lakukan X” atau “Dilarang
melakukan X”. Yang dianggap sebagai penguasa yang sah ialah suara
autoritas dan mempuyai hak untuk dipatuhi.
c. Saluran atau Media Politik
Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para
komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media
cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media elektronik, yaitu film,
radio, televisi, video, komputer, internet. Media format kecil, yaitu leaflet, brosur,
selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruangan (out door media), misalnya baliho,