1 PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang) NASKAH PUBLIKASI Oleh : FERNANDO MARPAUNG NIM : 10565201171 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2016
22
Embed
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012
(Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW
003 Tanjungpinang)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
FERNANDO MARPAUNG
NIM : 10565201171
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012
(Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW
003 Tanjungpinang)
Fernando Marpaung
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi banyak hal dalam
kehidupan termasuk dalam partisipasi politik. Dengan adanya tingkat pendidikan
masyarakat akan dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan
pilihannya khususnya dalam kehidupan politik. Jika pemilih memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi maka dalam hal memilih akan sesuai dengan pilihannya,
tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidikan dalam
membangun kehidupan politik yang ideal.
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Pengaruh Pendidikan Terhadap
Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Walikota 2012 (Studi Kelurahan Batu IX
Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang). Pada
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian asosiatif. responden dalam
penelitian ini adalah 85 orang responden. Teknik analisa yang digunakan adalah
teknik analisa Statistik Parametris sebagaimana bentuk penelitian bersifat
asosiatif, dengan menggunakan Analisa Korelasi Product Moment untuk melihat
hubungan variabel X dengan Variabel Y melalui program SPSS IBM versi 21.
Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Berdasarkan nilai
dari koefisien determinasi yang sudah dihitung maka dapat diketahui bahwa
besarnya pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik sebesar 19,71%.
Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan hasil dari nilai koefisien
determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Politik sebesar 19,71%
dimana hal ini berdasrakan kriteria dari koefisien determinasi bahwa pengaruh
Pendidikan terhadap Partisipasi Politik termasuk dalam kategori pengaruh yang
rendah.
Kata Kunci : Pendidikan, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah
2
The INFLUENCE of EDUCATION TOWARDS POLITICAL PARTICIPATION in
the ELECTION of the MAYOR of 2012
(Study of Wards Stone IX subdistrict of Tanjung Pinang Timur RT/RW 004 003
Tanjungpinang)
Fernando Marpaung
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH
Level of education a person will affect many things in life including
political participation. With the level of public education will be able to develop a
mindset in determining the attitude and choice, especially in political life. If voters
have a high level of education then in terms of choosing to be in accordance with
the choice, without coercion and pressure from any party. Education in
establishing the ideal of political life.
The purpose of this research is to know Effect Against Education Political
Participation In Elections Mayor 2012 (Study IX Stone Village East District of
Tanjungpinang RT 004 / RW 003 Tanjungpinang). In this study, the authors use
this type of associative research. respondents in this study were 85 respondents.
Analysis technique used is parametric statistics analysis techniques as forms of
research is associative, using Product Moment Correlation Analysis to see the
relation variable X with variable Y through IBM SPSS version 21.
From the results it can be concluded that Based on the value of the
coefficient of determination that has been calculated it can be seen that the
influence of the education on Political Participation of 19.71%. 80.29% while the
other is the influence of other variables not examined in this study. can be
determined based on the results of the coefficient of determination that education
affects the Political Participation of 19.71% which it berdasrakan criteria of the
coefficient of determination that the effect of education on Political Participation
included in the category of low leverage.
Keywords: Education, Political Participation, Regional Head Election
3
PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012
(Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW
003 Tanjungpinang)
A. Latar Belakang
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih
memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-
jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, dan pemilihan gubernur.
Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat
prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah
untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah berdaulat maka semua
itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dan merupakan suatu
syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
Pemilihan kepala daerah merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleleksian
rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yaitu
pemilihan Walikota, dan wakil Wakil Walikota dalam kehidupan politik di
daerah.
Partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari partisipasi sosial pada
umumnya sangatlah menentukan berhasilnya Pembangunan nasional, khususnya
pembangunan di bidang kehidupan politik. Partisipasi itu nampak dalam kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi politik dapat
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan khususnya pendidikan politik dalam suatu
4
masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politiknya. Pendidikan politik
yang baik dapat memberikan pemahaman pada warga masyarakat tentang hak dan
kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi banyak hal dalam
kehidupan termasuk dalam partisipasi politik. Dengan adanya tingkat pendidikan
masyarakat akan dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan
pilihannya khususnya dalam kehidupan politik. Jika pemilih memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi maka dalam hal memilih akan sesuai dengan pilihannya,
tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidikan dalam
membangun kehidupan politik yang ideal. Tingkat pendidikan dan kecerdasan
yang matang akan membuat seseorang dapat lebih memahami setiap pilihan
politiknya termasuk dalam berpartisipasi.
Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, Partisipasi
politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam
kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua
warga negara ikut serta dalam proses politik.
Pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik untuk
berpartisipasi. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik.
Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akah
lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami
mengapa perilaku para pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan
yang baik berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat
dengan sistem pendidikan yang kurang memadai.
5
Dalam daftar pemilih tetap (DPT) tentu ada beragam pengetahuan latar
belakang pendidikan yang tidak tertulis secara langsung dalam daftar DPT.
Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk dapat mengukur kepedulian
pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap calon Walikota dan Wakil
Walikota yang sudah masuk daftar calon tetap. Fakta membuktikan secara
konsisten bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung
untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan
rendah.
Pada Kelurahan IX Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk adalah 20.772
jiwa. Berikut uraian tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan batu IX :
Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Kelurahan IX
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Tidak/belum sekolah 4818 jiwa
2. Tidak tamat sd/sederajat 2567 jiwa
3. Tamat sd/sederajat 3173 jiwa
4. SLTP/ sederajat 2995 jiwa
5. SLTA/Sederajat 5757 jiwa
6. Diploma I/II 119 jiwa
7. Akademi/Diploma
III/S.Muda
431 jiwa
8. Diploma IV/Strata I 854 jiwa
9. Strata II 58 jiwa
10. Strata III 0
Jumlah 20772 jiwa
Sumber : Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
Jika dilihat menurut tingkat pendidikan jumlah masyarakat adalah 20.772
jiwa, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap yang terdaftar berjumlah 12.210
tercatat hanya 7.422 jiwa yang berpartisipasi, suara yang sah berjumlah 7211
sedangkan yang tidak sah mencapai 211, jika dilihat dari tingkat pendidikan
6
pemilih dari SMA sampai dengan S2 di Kelurahan batu IX berjumlah 7219, jika
dilihat antara jumlah pendidikan di kelurahan batu IX dengan suara sah tidak jauh
berbeda hanya selisih 8 orang, berdasarkan fenomena yang ada maka penulis
tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam, yaitu dalam bentuk skripsi
dengan judul: ”PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA 2012 (Studi Kelurahan Batu
IX Kecamatan Tanjungpinang Timur RT 004/RW 003 Tanjungpinang)”.
B. Landasan Teoritis
1. Partisipasi Politik
Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal
ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.
Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga
mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para
pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah
mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala
tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan
penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan
keputusan. Partisipasi politik dapat bersifat indivual maupun kolektif, secara
terorganisasi maupun spontan, sehingga Huntington dan Nelson (2000:42)
menyebutkan bahwa ”Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang
bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan