KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAHJohny Koynja, SH., MH

Ph.D Candidate, Utrecht UniversityFaculty of Law, Economics and GovernanceInstitute of Constitutional and Administrative LawE-mail : [email protected]: (+62) 81 907 558 735KEUANGAN DAERAHadalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.(Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 angka 6 bahwa "KEUANGAN DAERAHadalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebutFaktor keuangan merupakan faktor essensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunanKeuangan Daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Daerah untuk memperoleh keuangannya, antara lain:1) Daerah dapat mengumpulkan dana dari Pajak Daerah yang sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat

2) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau Bank atau melalui Pemerintah Pusat;

3) Daerah dapat ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut (melalui bagi hasil);

4) Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu; dan

5) Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan keuangan daerah, perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik.

Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Seperti halnya dalam kebijakan APBN, jika Pemerintah daerah menetapkan bahwa kebijakan anggarannya bersifat EKSPANSIF, artinya APBD akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan (development budget).Sebaliknya, jika Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan APBD bersifat KONTRAKSI, maka APBD kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena anggaran pembangunan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan belanja rutin daerah Pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi diatur secara mendetail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi daerah, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, yang komponen-komponennya sebagaimana tertuang dalam struktur APBDPENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah bersumber dari:1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri dari :1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2. Pendapatan Transfer;3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

PENDAPATAN ASLI DAERAH yg meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan transfer meliputi : a. Transfer Pemerintah Pusatb. Transfer Antar-daerah

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 1) Dana Perimbangan;2) Dana Otonomi Khusus; 3) Dana Keistimewaan; dan 4) Dana Desa.

DANA PERIMBANGAN terdiri atas: (1). Dana Bagi Hasil (DBH) (2). Dana Alokasi Umum (DAU)(3). Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari: (a) Pajak (b) Cukai dan(c). Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Sumber Daya Alam berasal dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, yang meliputi :a. Hibah, b. Dana Darurat, dan c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD

PENDAPATAN TRANSFER lainnya adalah berupa Transfer Antar-daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas : 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 2) Bantuan Keuangan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuMenurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Sumber PAD antara lain terdiri dari:1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:a)Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;b)Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;c)Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat4) Lain-lain PAD yang sah, antara lain:a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;b)Jasa giro;c) Pendapatan bunga;d)Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h)Pendapatan denda pajak;

i) Pendapatan denda retribusi;

j)Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k)Pendapatan dari pengembalian;

l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

n) Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten/kota disebabkan oleh beberapa hal berikut.1)Relatif rendahnya basis pajak / retribusi daerah.

2) Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.

3)Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah.

4) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dikeluarkan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah

Pasal 10, UU No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang Dana Perimbangan yang setiap tahun ditetapkan untuk menjadi hak Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:1)DANA BAGI HASIL, bagian Daerah bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan dari sumber daya alam;

a) Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari:-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);-Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari:-kehutanan;- pertambangan umum;-perikanan;-pertambangan minyak bumi;- pertambangan gas bumi; dan-pertambangan panas bumi.

2)Dana Alokasi Umum

Besarnya Persentase Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN

Dana Alokasi Umum (DAU) dibagi atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah3) Dana Alokasi Khusus

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah

Pemerintah menetapkan kriteria Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

KRITERIA UMUM ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

KRITERIA KHUSUS ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

KRITERIA TEKNIS ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknisPendapatan Daerah yang bersumber dari :3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : 1) HIBAH, adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, badan/lembaga dalam negeri/perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan bersifat tidak mengikat.

2) DANA DARURAT dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

3) DANA BAGI HASIL PAJAK dari provinsi kepada kabupaten/kota.

4) Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

5) BANTUAN KEUANGAN dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnyaPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPKTerdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu :- pemeriksaan intern dan- pemeriksaan eksternPemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945, bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan Daerah, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan DaerahKewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) / Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota