kerangka konsep BPIDS

ANALISIS POTENSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN

INVESTASI DI PROVINSI PAPUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian suatu bangsa investasi merupakan hal sangat penting, tidak

mengherankan jika negara maju atau negara berkembang berusaha secara optimal untuk menjadi

tujuan investasi guna menggerakan roda perekonomian yang berhubunggan langsung dengan

sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada

umumnya. Dilihat dari ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran

investasi merupakan suatu hal yang singnifikan dalam pembangunan nasonal atau tepatnya

dalam menggerakan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.

Indonesia seperti diketahui memiliki kondisi internal yang menjadikannya mempunyai

keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu antara lain adanya stabilitas ekonomi dan

politik, kemudahan dan relatif murahnya memperoleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja

dan sumber kekayaan yang melimpah. (Hendrik Budi Untung, 2010)

Salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus adalah Provinsi Papua yang

merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat menjanjikan bagi

Indonesia, akan tetapi investasi yang masuk mengarah pada sektor pertambangan ( investor high

class), sedangkan potensi di bidang perkebunan, perkebunan, dan perikanan belum optimal.

Papua yang merupakan provinsi paling timur yang menyimpan begitu banyak kekayaan

sumber daya alam yang belum di kelola secara maksimal, oleh karena itu Pemerintah Provinsi

Papua melalui Badan Promosi dan Investasi Daerah melakukan promosi secara besar-besaran

kepada investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor komoditi unggulan (sumber

daya alam), perkebunan, pertanian, dan perikanan dengan pembagian fasilitas yang lebih baik.

Hadirnya otonomi khusus untuk Provinsi Papua tenyata tidak menjamin terciptanya iklim

investasi kondusif. Pertumbuhan ekonomi sebelum otonomi khusus pada tahun 1997 mencapai

7,42% dan 1998 mencapai 12,72% sedangkan pertumbuhan ekonomi ekonomi sesudah otonomi

khusus diimplikasikan tahun 2003 mencapai 2,96% dan tahun 2004 mencapai 0,53%. (Badan

Pusat Statistik Provinsi Papua, 2006)

Pembangunan di Provinsi Papua tahun 2009 merupakan kelanjutan pembangunan tahun

sebelumnya yaitu salah satunya membangun tanah Papua yang damai dan sejahtera sesuai visi

Gubernur yaitu membangun Papua baru dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi

kepada pengembangan perekonomian kerakyatan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Papua.

Berbagai kegiatan dan pendekatan telah dilakukan selama tahun 2009 yang di dukung oleh

berbagai kebijakan pembangunan antara lain dengan dana dari Pemerintah Daerah dalam

membangun sendi-sendi kehidupan dan perekonomian masyarakat (pembangunan ekonomi

kampung) melalui pemberian bantuan langsung ke kampung/desa untuk pembangunan yang

dilakukan langsung oleh aparat kampung bersama masyarakat.

Pembangunan melalui dana pemerintah saja tidaklah cukup, sehingga dibutuhkan juga

campur tangan dari investor berupa lapangan kerja dan sarana/prasarana untuk mendukung

peningkatan kegiatan masyarakat di Papua

Untuk lebih mendorong perekonomian masyarakat di masa yang akan datang, maka

dibutuhkan dukungan pemerintah dalam membina dan mendorong pertumbuhan investasi agar

dapat berkembang di provinsi Papua. Kita perlu menyadari bahwa dengan meningkatnya

kegiatan investasi di Papua akan secara langsung membawa perubahan besar dalam kehidupan

dan tumbuhnya perekonomian masyarakat seperti:

1. Terciptanya peluang lapangan kerja

2. Membuka daerah yang terisolir

3. Bergeraknya roda perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kegiatan investasi

4. Berdirinya sarana pendidikan, jalan, sarana ibadah dan sarana kesehatan di lokasi

proyek investasi

5. Adanya kontribusi penggunaan tanah ulayat kepada masyarakat adat

6. Peningkatan pendapatan dan devisa negara

Untuk mengembangkan investasi yang lebih menarik maka strateginya adalah memperkuat

kelembagaan dan keleluasan peran daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan desentralisasi.

Secara teoritis, dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan ataupun Bupati/Walikota diberi otoritas untuk

mengelola daerah secara otonom untuk menarik investor menanamankan modalnya di daerah

dengan memberikan ketentuan (Perda) yang meringankan investor asing. Sejalan dengan itu

kelembagaan bidang investasi menjadi faktor yang kritis dan menjadi titik paling lemah sehingga

penataan dan penguatannya perlu diwujudkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menguraikan

peran dari Badan Promosi dan Investasi Daerah dengan mengambil judul “PERAN BADAN

PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH TERHADAP POTENSI INVESTASI DI

DAERAH PAPUA”.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang timbul adalah sebagai “Bagaimana potensi daerah papua terhadap

peningkatan investasinya?”

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan adalah untuk menganalisis

potensi daerah papua terhadap peningkatan investasinya..

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen guna

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi sumber

daya manusia dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta menjadi sumber

informasi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan perbandingan

dalam mengadakan penelitian yang sejenis dan cakupannya lebih luas.

3. Bagi Universitas Yapis Papua

Untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah di Universitas Yapis Papua agar

dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan bagi yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

B. Pengertian Investasi

Penanaman modal berarti penanaman modal langsung oleh para investor lokal (domestic

investor), investor asing (Foreign Direct Investment) dan penanama modal yang dilakukan

secara tidak langsung oleh pihak asing (Foreign Indect Investment). Beberapa pengertian

investasi antara lain:

a. Investasi adalah pengeluaran oleh produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa

dengan tujuan sebagai penambahan stok barang. Dalam perhitungan pendapatan nasional,

pengertian investasi adalah pembentukan modal tetap domestic bruto (Boediono,1986).

Investasi juga diartikan sebagai upaya penanaman modal baik langsung maupun tidak

langsung dangan harapan pada saatnya nanti pemilik modal hasil dari penanaman modal

tersebut (T. Gilarso, 1991:3)

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 angka 1,

penanaman modal adalah segala bentuk kegitan menanamkan modal baik oleh penanaman

dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha wilayah negara

Republik Indonesia

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal dalam

kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi populer dalam

dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa

perundangan-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah mempunyai pengertian yang sama

sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable. (Ida Bagus Racmadi Supanca,

2006).

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang

pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan

atau mempertahankan nilai modalnya, baik berbentuk uang tunai (cash money), peralatan

(equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Investasi

memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup investasi langsung maupun investasi tidak

langsung (portofolio investment). (Dhaniswara k. Harjono,2007)

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perbedan prinsipil antara investasi

dan penanaman modal. Maka dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan berbagai pendapatnya untuk

melakukan usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan.

(Santoso Sembiring,2010)

- Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Investasi langsung (Direct Investment) atau Penanaman Modal Jangka Panjang.

Dalam konteks Undang-Undang Penanaman Modal hanya hanya mencakup

penanaman modal secara langsung. 12 menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Penanaman Modal, “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanaman modal,

baik olehpenanam modal negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha

di wilayah Republik Indonesia”

Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (join

venture company) dengan mitra lokal; kerjasama operasi (joint operation schema) tanpa

membentuk usaha baru; mengkonversi pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam

perusahan lokal; memberikan bentuk teknis dan manajerial (tehnical and management

assistance) maupun dengan memberikan lisensi. (Ida Bagus Racmadi Supanca, 2006).

2. Investasi tak langsung (indirect investment) atau portofolio investment

Investasi tak langsung merupakan penanaman modal jangka pendek yang

mencangkup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Disebutkan penanaman

modal jangka pendek karena pada umumnya jual beli saham dan/atau mata uang dalam

jangka waktu yang relatif singkat tergantung dari frekuensi nilai saham dan/atau mata uang

yang hendak mereka jual belikan. (Ida Bagus Racmadi Supanca, 2006).

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung sebagai berikut:

(Dhaniswara k. Harjono,2007)

1) Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada persoalan

perseroan sehari-hari.

2) Pada investasi tak langsung biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang

saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan

kegiatannya.

3) Kerugian pada investasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum

kebiasaan internasional.

C. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Penanaman Modal (Ana

Rochmatussa’dyah dan Suratman, 2010)

1. Masalah Resiko Menanam Modal

Setiap kegiatan penanaman modal selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadi

resiko yang mengakibatkan berkurang nilai modal. Maslah resiko penanaman modal

merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam

melakukan kegiatan investasi. Salah satu faktornya adalah aspek stabilitas keamanan. Hal

ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan kepastian keamanan maka

resiko kegagalan yang dihadapi semakin besar. Aspek stabilitas politik tidak dapat

diramalkan yang mencakup keadaan seperti perang, pendudukan oleh negara asing, perang

saudara, kudeta, revolusi, pemberontakan, dan lain-lain

2. Masalah Jalur birokasi

Birokrasi yang terlalu panjang secara tidak langsung menciptakan situasi yang

kurang kondusif bagi kegiatan investasi dan memberatkan para calon pemodal sehingga

dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan kegiatan investasi. Sebagai

gambaran dapat dikemukakan bahwa salah satu keluhan yang sering di lontarkan oleh para

investor asing begitu banyak jenis perizinan yang harus diperoleh yang secara langsung

memberikan dampak biaya perusahaan

3. Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum

Bagi calon investor, adanya transparasi dalam proses dan tata cara penanaman modal

akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi

mudah diperkirakan, tetapi sebaliknya apabila tidak adanya transparasi dan kepastian

hukum akan membingungkan para calon investor yang sering kali mengakibatkan biaya

pengurusan yang cukup mahal.

4. Masalah Alih Teknologi

Adanya peraturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari

negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanaman modal yang sangat berharga dalam

mengembangkan usahanya, karena untuk menghasilkan teknologi tersebut membutuhkan

biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang relatif

panjang.

5. Masalah Jaminan Investasi

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan oleh para modal sebelum

melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah

terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya kerusuhan, huru-hara, penyitaan,

nasionalisasi, dan pengambilalihan.

6. Masalah Ketenagakerjaan

Faktor ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat dipertimbangakan oleh para

pemodal karena dengan adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil yang memadai serta

upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi minat investor untuk melakukan kegiatan

investasi semakin besar. Adanya hubungan timbal balik antara pemodal dangan masalah

ketenagakerjaan, dimana penanaman modal di sutu pihak memberikan implikasi

terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah tenaga kerja di berbagai sektor,

sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi

ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi

kemungkinan peningkatan dan penurunan penanaman modal.

7. Masalah Infrastruktur

Tersedia jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam

menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu tersedianya

jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan (darat, laut, dan udara), serta sarana

komunikasi merupakan faktor penting yang sangat diperlukan investor

8. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam

Masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam

melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai

bahan baku atau komoditi dalam industri telah menjadi sasaran utama untuk pemodal

melakukan investasi. Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang

melimpah merupakan tempat yang menarik untuk melakukan kegiatan investasi, meskipun

demikian kekayaan alam yang begitu melimpah harus didukung investasi yang tepat

dimana satu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-

kontrak yang dibuat dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta di lain

pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat

banyak.

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Asas dan Tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- Kepastian hukum;

- Keterbukaan;

- Akuntabilitas;

- Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

- Kebersamaan;

- Efisiensi dan berkeadilan;

- Berkelanjutan;

- Berwawasan lingkungan;

- Kemandirian; dan

- Keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam pasal 2

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- Menciptakan lapangan kerja;

- Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

- Meningkatkan kapasitas kemampuan teknologi nasional;

- Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- Mengolah ekonomi potensial manjadi kekuatan ekonomi rill dengan

mengunakan dana berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pananaman Modal

disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a. Mendorong terciptaan iklim usaha nasional yang kondutif bagi penanaman

modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan

b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana

pada ayat (1) pemerintah:

a. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi

penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya

kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan

kepada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi.

E. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lembaga yang menangani penanaman modal sebagai bagian dari pembaharuan ketentuan

penanaman modaldisebutkan dalam pasal 27 Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) yaitu

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disebutkan:

1. Pemerintah mengordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi

pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi

pemerintah dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Posisi BKPM yang dimuat dalam UUPM semakin memperjelas dan memperkuat

kedudukan lembaga non departemen ini menangani langsung tentang penanaman modal. Pasal

27 di atas, Kepala BKPM bertanggung jawab langsung kepada presiden sesuai dengan

penjelasan pasal 27 ayat (3) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab

langsung kepada presiden adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan

tugas, menjalankan fungsi dan menyampaikan tanggung jawabnya secara langsung kepada

presiden.

Pasca pelaksanaan undang-undang pemerintah daerah, sebagian kewenangan pengelolaan

investasi diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga dengan terbitnya UUPM secara yuridis

formal, BKPM diberi otoritas untuk mengkoordinasikan berbagai hal tentang pengelolaan

investasi. Hal ini tentu saja menarik karena apabila semangat untuk mengelola investasi

dijalankan secara optimal maka prosedur pelayanan investasi benar-benar dapat dilakukan dalam

satu atap. Konsekuensi lebih jauh dirasakan oleh para investor adalah jangka waktu layanan

dapat lebih dipercepat, tidak berbelit-belit dan mengurangi pungutan liar. Akan tetapi semua ini

kembali pada aparatur/pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas investasi yang berada

dibawah koordinasi BKPM adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan kompetensi

untuk memutuskan, sebab jika tidak maka tujuan yang akan dicapai dalam pelayanan yang

terpadu tidak akan memenuhi sasaran.

Pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan mengeluarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman

Modal (PerPres Nomor 90/2007) Tentang BKPM). Pasal 1 ayat (1) dijelaskan: Badan Koordinasi

Penanaman Modal yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut BKPM adalah lembaga

Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; ayat

(2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun tugas yang diemban oleh BKPM dijabarkan

dalam pasal 2 sebagai berikut: BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan

pelayanan dibidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

F. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peningkatan pelayanan kepada investor dalam pasal 25 ayat (5) UUPM secara tegas

dikatakan pelayananan dilakukan secara terpadudalam satu pintu. Hal ini dirasakan perlu

disederhanakan mengingat para investor ketika menanamkan modalnya tidak perlu mendatangi

berbagai instansi pemberi izin, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 26 ayat (1) Pelayanan

terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan

pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal.

Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal ( PerPres Nomor 27/2009 PTSP). Pasal 1 butir 4 di jelaskan:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan

penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non

perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap

terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelaksanaan PTSP ditingkat provinsi dijabarkan dalam pasal 11 sebagai berikut: Ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dilakukan oleh

PDPPM. Ayat (2) dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan

dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada

kepala PDPPM. Ayat (3) Urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi:

a. urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya

lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai

pembagian urusan pemerintah antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi;

b. urusan pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksudkan pada

pasal 8 ayat (1) yang memberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

G. Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas urusan

wajib dan urusan pilihan. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa urusan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

• Pendidikan

• Kesehatan

• Lingkungan Hidup

• Pekerjaan Umum

• Penataan Ruangan

• Perencanaan pembangunan

• Perumahan

• Kepemudaan dan Olahraga

• Penanaman modal

• Koperasi dan usha kecil menengah

• Kependudukan dan catatan sipil

• Ketenagakerjaan

• Ketahanan pangan

• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

• Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

• Perhubungan

• Komunikasi dan informatika

• Pertahanan

• Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

• Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian

• Pemberdayaan masyarakat dan desa

• Sosial

• Kebudayaan

• Statistik

• Kearsipan

• Perpustakaan

Urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan

kabupaten/kota sesuai dengan pasal 7 ayat (4) meliputi:

• Kelautan dan perikanan

• Pertaniaan

• Kehutanan

• Energi dan sumber daya mineral

• Pariwisata

• Industri

• Perdagangan

• Transmigrasian

H. Kerangka Berfikir

a. Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 angka 1, penanaman modal adalah segala

bentuk kegitan menanamkan modal baik oleh penanaman dalam negeri maupun penanaman

modal asing untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi

dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta.

potensi investasi di Papua cukup besar karena tidak sedikit bahan baku industri yang

tersedia dalam jumlah banyak di alam. Seperti di sektor perikanan, kelautan, pariwisata,

pertambangan dan kehutanan.

Dengan demikian potensi yang di miliki papau dapat di jadikan indicator dalam

peningkatan investasi.

POTENSI

INVESTASI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena bertujuan untuk

menggali informasi dan menggambarkan mengenai potensi daerah terhadap peningkatan

investasi. Hasil selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk analisis secara lebih mendalam

sehingga dapat diketahui potensi daerah dan peningkatan investasi di provinsi Papua.

B. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- Data primer diperoleh adalah data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian yaitu informasi potensi daerah terhadap peningkatan investasi.

- Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau tidak langsung

diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya yaitu data yang dapat mendukung

data primer. Data tersebut berupa laporan peningkatan investasi di Papua dari

tahun 2007, 2008, dan 2008 serta data lain seperti buku-buku yang memiliki

relevansi dengan masalah penelitian.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data

yang diperoleh meliputi peningkatan investasi di Papua dari tahun 2007, 2008, dan 2008

3. Teknik pengambilan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi, yaitu kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2002: 133). Metode mengumpulkan data secara

langsung pada sumber data yang akan dianalisis

b. Interview (Wawancara)

Wawancara menurut Arikunto (2002: 132) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara (Interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini

digunakan untuk mendapatkan data pendukung terkait dengan objek kajian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang

ada hubunganya dengan objek yang diperhatikan (Arikunto, 2002: 135). Dalam metode ini

digunakan untuk mengetahui potensi investasi yang ada di daerah Papua.

C. Definisi Operasional

Agar penulisan ini lebih terarah, maka perlu ditentukan variabel-variabel yang akan diteliti.

Dalam hal in variabel-variabel yang di teliti dibagi menjadi dua yaitu:

1. Variabel bebas

Yang dimaksud variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel

lain dalam hal ini variabel bebas adalah potensi daerah

2. Variabel Terikat

Yang di maksud variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variable lain

atau dengan kata lain variabel tidak bebas suatu variabel yang tergantung pada variabel

bebas. Dalam hal ini yang merupakan variabel terikat adalah peningkatan investasi di

provinsi Papua

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera dikerjakan oleh peneliti

(Arikunto, 1998: 240). Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah bersifat

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berwujud keterangan uraian yang menggambarkan objek

penelitian pada saatini berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang digambarkan dengan kata-kata

atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Untuk dapat

mencapai penelitian sesuai dengan harapan dalam penyusunan dan untuk memperoleh suatu

kesimpulan, maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan

langkah-langkah sebagai berikut: memeriksa dan meneliti data-data yang terkumpul untuk

menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, mengotorisasikan

data-data yang disesuaikan dengan criteria dan hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan.

Penyajian data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau developmental, yaitu

dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan

masalah yang dihadapi serta solusinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi Papua

Struktur organisasi dan tugas masing-masing bidang pada Badan Promosi dan Investasi

Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

1. Sub bidang kebijakan penanaman modal

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah

kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan

rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah

kabupaten/kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;

b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam

skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan

pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;

c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan

daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:

- Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.

- Penyiapan usulan bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan terbuka

dengan persyaratan.

- Penyiapan usulan bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan mendapatkan

prioritas tinggi di kabupaten/kota.

- Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi

sumber daya daerah kabupaten/kota yang terdiri dari sumber daya alam,

kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil,

menengah, koperasi, dan besar.

- Usulan dan pemberian insentif penanaman di luar fasilitas dan non fiscal

nasional yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

- Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bidang Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

Sub-sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal

a) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan

dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.

b) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama

internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.

Sub-sub Bidang Promosi Penanaman Modal

a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian

bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.

b) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalm

negeri maupun di luar negeri.

c) Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kabupaten/kota.

Sub-sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal

a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan

pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan

pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh

pemerintah.

b) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang

menjadi kewenangan kabupaten/kota.

c) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Sub-sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian

pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

b) Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Sub-sub Bidang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan

pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota.

b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang

terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan

pemerintah provinsi.

c. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan

realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/kota.

d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

Sub-sub penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

a) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman

modal.

b) Melaksanakan sosialisasi atau kebijakan dan perencanaan pengembangan,

kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian

pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota

kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.

c) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala

kabupaten/kota.

B. Potensi Investasi di Daerah Papua

1. Gambaran Umum Papua

Luas Provinsi Papua adalah 317.062 Km, terletak antara 130-141 Bujur Timur dan

2,25-9 Lintang Selatan dengan batas wilayah:

Sebelah Utara Samudra Pasifik

Sebelah Selatan Laut Arafura

Sebelah Barat Provinsi Papua Barat

Sebelah Timur Negara Papua New Guinea

Papua terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa, namun karena daerahnya yang

bergunung-gunung maka iklim di Papua sangat bervariasi. Pantai selatan Papua berikilim

kering akibat pengaruh angin kering yang bertiup dari daratan Australia. Pantai utara dan

pegunungan tengah beriklim basah dengan curah hujan yang tinggi. Di bagian utara hujan

turun merata sepanjang tahun dengan curah hujan cukup tinggi yaitu di atas 4.000 mm per

tahun.

Keadaan topografi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran

tinggi yang dipadati dengan hutan hujan tropis, padang rumput dan lembah dengan alang-

alangnya. Di bagian tengah berjejer rangkaian pegunungan tinggi sepanjang 650 Km.

Sungai-sungai besar beserta anak sungainya mengalir ke arah selatan dan utara, sungai-

sungai tersebut mempunyai peranan penting bagi masyarakat sepanjang alirannya baik

sebagai sumber air bagi kehidupan sehari-hari, sebagai penyedia ikan maupun sebagai

sarana penghubung ke daerah luar. Selain itu terdapat pula beberapa danau, diantaranya

yang terkenal adalah Danau Sentani di Jayapura, Danau Yamur, Danau Tigi dan Danau

Paniai di Kabupaten Nabire dan Paniai.

Di Papua terdapat 6 jenis tanah utama dari 19 jenis tanah yang terdapat di Indonesia.

Yaitu Alfisol, Entisol, Inceptisol, Mollisol, Histosol dan Ultisol. Dari sekitar 30.915.094

Ha luas tanah Papua dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kolompok besar yaitu:

Areal pertanian, perkebunan, peternakan, pemukiman dan lain-lain yang

diperkirakan 10%.

Sisanya berupa areal berhutan, belukar dan alang-alang.

Berdasarkan proyeksi tahun 2008 jumlah penduduk Papua sebanyak 2.056.517 jiwa

dengan rata-rata pertumbuhan 2,03% per tahun. Jika dibandingkan dengan luas wilayah

maka secara rata-rata kepadatan penduduk Papua hanya 6,49 jiwa/Km2. Jumlah angkatan

kerja Papua berdasarkan Sakernas Agustus 2008 tercatat sebanyak 1.401.848 orang,

sedangkan pencari kerja yang tercatat sebanyak 89.042 orang.

2. Sumber Daya Alam Papua

a. Pertanian

Dari 309.150 Km2 luas daratan Papua diperkirakan 128.700 Km2 atau 1.287.700

Ha merupakan tanah yang cocok untuk digunakan sebagai areal pertanian.

Komoditi pertanian tanaman pangan Papua adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi

jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, keladi dan umbi-umbian. Selain itu

tanaman sayur dan buah-buahan juga cukup melimpah dan berkembang sejalan

dengan kebutuhan masyarakat.

Jenis sayur-sayuran di Papua bervariasi antara lain bawang merah, bawang putih,

kentang, kubis, lombok, tomat, ketimun, terong, kacang panjang, sawi, kacang

merah, buncis, labu siam, kangkung, bayam, wortel dan daun bawang.

Sedangkan untuk buah-buahan di Papua telah pula dikembangkan beraneka jenis

buah-buahan tropis seperti yang terdapat di daerah Indonesia lainnya seperti pisang,

nanas, alpokat, mangga, rambutan, duku, jambu air, jambu biji, jeruk, salak, nangka,

dan lain sebagainya.

Tabel IV.1. Produksi Sayuran selama Tahun 2006-2008

No Komoditas Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas

(Ton/Ha)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

1 Bawang 154 159 163 786 791 869 47 50 53

2 Kentang 365 370 386 3.294 3.303 3.534 89,27 89,27 91,55

3 Kembang

Kol

39 41 43 362 371 398 90,50 90,50 92,50

4 Wortel 190 196 200 1.464 1.472 1.596 75,11 75,11 79,80

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Papua, 2008

Tabel IV.2. Produksi Buah-buahan selama Tahun 2006-2008

N

o

Komoditas Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas

(Ton/Ha)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

1 Nanas - 789 802 - 3.70

4

3.723 - 46,9

4

46,42

2 Jeruk - 1.326 1.33

7

- 8.81

6

8.966 - 66,4

9

67,06

3 Mangga - 1.889 1.81

6

- 8.90

4

9.013 - 47,1

3

49,63

4 Salak - 1.035 1.00

5

- 3.18

4

3.394 - 31,7

6

33,33

5 Buah Merah - - - - - - - - -

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Papua, 2008Buah Merah baru dikembangkan pada tahun 2005 sehingga belum berproduksi.

Tabel IV.3. Perkembangan Luas Area Penanaman Buah Merah

No. Kabupaten Luas Area (Ha) Total

(Ha)2005 2006 2007 2008 2009

1 Jayawijaya 5 5 0 0 0 10

2 Yahukimo 5 5 3 2 2 17

3 Tolikara 5 0 0 0 0 5

4 Puncak Jaya 5 0 0 0 0 5

5 Peg. Bintang 0 5 0 0 0 5

6 Kepulauan

Yapen

5 5 0 0 0 10

Total 25 20 3 2 2 52

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Papua, 2008

b. Perkebunan

Kurang lebih 5.462.718 Ha tanah di Papua cocok untuk areal perkebunan,

namun sampai dengan tahun 2007 baru 127.205 Ha atau kurang lebih 2,3% yang

sudah dimanfaatkan.

Menurut bentuk usahanya, pengembangan perkebunan dibedakan menjadi dua

yaitu Perkebunan Rakyat (PR) dan Perkebunan Besar (PB). Perkebunan besar

meliputi perkebunan besar Negara dan perkebunan besar swasta nasional. Komoditi

utama usaha perkebunan besar terutama kelapa sawit dan kakao. Sedangkan untuk

perkebunan rakyat antara lain kelapa, kakao, kopi, jambu mete dan karet.

Tabel IV.4. Area Perkebunan

Kota/Kabupaten Area

Potensial

Area yang Sudah

Dimanfaatkan

Area yang Belum

Dimanfaatkan

Ha % Ha %

Kota Jayapura 8.300 165 1,99 8.135 98,01

Merauke 1.434.750 9.768 0,68 1.424.982 99,32

Jayawijaya 83.580 4.435 5,31 79.145 94,69

Jayapura 386.700 25.005 6,47 361.695 93,53

Paniai 254.239 1.245 0,49 252.994 99,51

Puncak Jaya 231.372 464 0,20 230.908 99,80

Nabire 131.460 5.673 4,32 125.787 95,68

Mimika 159.987 709 0,44 159.278 99,56

Kepulauan

Yapen

19.100 2.814 14,73 16.286 85,27

Biak Numfor 103.641 6.441 6,21 97.200 93,79

Boven Digoel 618.200 18.541 3,00 599.659 97,00

Mappi 591.767 5.069 0,86 586.698 99,14

Asmat 168.730 50 0,03 168.680 99,97

Yahukimo 113.656 664 0,58 112.992 99,42

Peg. Bintang 181.702 548 0,30 181.154 99,70

Tolikara 170.223 254 0,15 169.969 99,85

Sarmi 392.675 10.511 2,68 382.164 97,32

Keerom 211.233 26.289 12,45 184.944 87,55

Waropen 196.011 7.605 3,88 188.406 96,12

Supiori 5.392 955 17,71 4.437 82,29

Total 5.462.718 127.205 2,33 5.335.513 97,67

Sumber: Papua dalam Angka, 2008

Tabel IV.5. Area Perkebunan dan Produksinya pada 2007

Komoditas Area (Ha) Produksi (Ton)

Kelapa Sawit 41.075 29.951

Kakao 20.346 11.414

Kopi 9.067 2.627

Karet 4.682 1.531

Pinang 1.625 336

Kacang Mete 3.206 446

Pala 3.331 487

Cengkeh 2.061 69

Lain-lain 15.038 184

Total 127.205 46.544

Sumber: Papua dalam Angka, 2008

c. Kehutanan

Diperkirakan 90% luas daratan Papua merupakan hutan yang dipadati dengan

aneka ragam tanaman. Lebih dari 1.000 spesies tanaman terdapat di Papua dimana

kurang lebih 150 varitas merupakan tanaman komersil.

d. Peternakan

Papua memiliki area yang sangat luas sehingga pengembangan usaha peternakan

sangat potensial.

Tabel IV.6. Produksi Ternak di Papua selama 2006-2008

Produk Total Produksi

2006 2007 2008

Daging 7.324.617 8.407.459 8.454.384

Telur 1.741.606 1.815.431 1.936.401

Sumber: Papua dalam Angka, 2008

Tabel IV.7. Populasi Ternak di Papua selama 2006-2008

Hewan Ternak Populasi

2006 2007 2008

Sapi 51.118 53.085 63.260

Kerbau 1.283 1.319 1.365

Kuda 2.104 2.148 2.216

Domba 126 105 115

Babi 474.350 484.078 514.744

Kambing 35.695 36.437 40.885

Sumber: Papua dalam Angka, 2008

e. Perikanan

Papua dikelilingi pantai sepanjang 2.000 Mil serta memiliki banyak sungai dan

danau sehingga potensi perikanan yang dimiliki sangat besar. Hasil perikanan laut

terdiri dari udang, tuna/cakalang, pelagis dan damersal. Sedangkan dari hasil

perikanan darat antara lain ikan mas, tawes, mujair, nilam, lele, gabus, sepat siam,

tambakan, udang galah, bandeng, dan ikan lainnya.

Tabel IV.8. Produksi (Ton) Perikanan selama 2006-2008

Jenis Ikan 2006 2007 2008

Ikan Laut 218.324,2 224.190,8 225.054,3

Ikan Darat:

Air Terbuka 6.875,8 6.926,7 7.311,9

Budidaya 2.007,5 1.587,8 2.072,0

Sumber: Papua dalam Angka, 2008

f. Pertambangan

Papua sangat kaya akan sumber daya tambang, mineral dan gas alam. Papua

memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia yang diperkirakan memiliki deposit

dua milyar ton. Hasil-hasil tambang lain yang besar potensinya adalah emas, perak,

platina, besi, batu bara, nikel, talk, marmer, kaolin, batu gamping dan sebagainya.

g. Pariwisata

Papua merupakan tanah yang penuh pesona baik budaya maupun alamnya.

Lautnya yang biru sangat menarik bagi para penyelam dan keanekaragaman burung

serta satwa liar akan sangat menarik bagi para pecinta alam.

Dari segi budaya, para wisatawan dapat menjumpai aneka raga suku dengan

budaya yang unik yang kebanyakan masih belum berubah dari apa yang

dipraktekkan sejak jaman nenek moyangnya.

Banyak atraksi-atraksi pariwisata yang telah berhasil menarik perhatian para

wisatawan manca Negara, diantara Festival Perang Lembah Baliem di Kabupaten

Jayawijaya dan Festival Budaya Asmat di Kabupaten Asmat. Festival Budaya

Komoro di Mimika. Pesta Budaya Papua di Jayapura. Tahun 2008 dan 2009 telah

pula dilaksanakan Festival Danau Sentani di Kabupaten Jayapura dan telah

ditetapkan sebagai event tetap pariwisata nasional.

Bagi pecinta alam tersedia aneka ragam obyek wisata alam antara lain Taman

Nasional Lorentz dan Wasur, Wisata Penyelaman Bawah Air di Pulau Padaido dan

pendakian puncak gunung bersalju abadi di Pegunungan Jayawijaya, serta wisata

pantai yang indah di Pulau Liki.

h. Flora dan Fauna

Jenis flora dan fauna di Papua termasuk unik dan beberapa diataranya tidak

terdapat di bagian lain wilayah Indonesia.

Beberapa satwanya mirip dengan satwa yang ada di Australia antara lain

Kangguru Pohon/Wallaby, Tupai Berkantung dan Kuskus.

Di Papua terdapat sekitar 650 spesies burung dimana 454 spesies diantaranya

merupakan spesies asli Papua. Beberapa burung yang sangat khas adalah burung

Cenderawasih, Mambruk, dan Kasuari.

Papua juga sangat kaya akan jenis flora, dan yang sangat menonjol adalah

anggrek karena di Papua diperkirakan terdapat lebih dari 2.500 spesies.

C. Peran Badan Promosi dan Investasi Daerah Terhadap Potensi Investasi di Daerah

Papua

1. Kewenangan Pelayanan Penanaman Modal

Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan penanaman modal adalah

Undang-undang No.25 Tahun 2007. Masalah kewenangan perijinan penanaman modal

yang merupakan kewenangan wajib daerah telah diautr dalam Peraturan Pemerintah No.38

Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun di dalam pelaksanaannya selama

tahun 2009 persetujuan penanaman modal dan ijin lainnya seperti fasilitas pabean, Izin

Usaha Tetap (IUT) masih dikeluarkan oleh BKPM Pusat. Selama tahun 2009 BKPM Pusat

telah mengeluarkan persetujuan penanaman modal sebanyak 10 perusahaan PMA dan 3

perusahaan PMDN. Dari 13 perusahaan PMA/PMDN tersebut, hanya 1 perusahaan yang

melaporkan kegiatannya ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua secara lisan dan di lapangan

telah melakukan kegiatan, sementara 12 lainnya belum melapor.

Dengan kondisi demikian tentu para investor masih ragu dan merasa tidak adanya

kepastian untuk mengurus perijinannya di Papua. Kebijakan seperti ini merupakan salah

satu factor menghambat untuk masuknya investasi ke Papua. Dalam menyikapi kondisi di

atas Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah menentukan langkah-langkah proses dan

prosedur pemberian ijin investasi dengan system “Pelayanan Satu Pintu” (One Stop

Service) guna memudahkan pengurusan perijinan bagi investor yang berminat berinvestasi

di Papua.

2. Pelayanan Perijinan Penanaman Modal di Papua

Dengan dikeluarkannya Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu lebih memperjelas lagi pelaksanaan pelayanan kepada investor di Papua dan sambil

menunggu aturan pelaksanaannya maka selama ini pelayanan penanaman modal dilakukan

secara terpadu oleh tim investasi yang anggotanya dari instansi teknis terkait di bawah

koordinasi BKPM Provinsi Papua (Badan Promosi dan Investasi Daerah).

Dalam pemberian pelayanan perijinan kepada investor yang langsung ke Papua,

berdasarkan proposal yang dibuat maka perusahaan diminta mempresentasikan rencana

proyeknya. Pada umumnya presentasi berisi profil perusahaan, rencana investasi

perusahaan dan rencana/program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan

oleh investor.

Adapun langkah-langkah proses dan prosedur ijin penanaman modal bagi investor

yang langsung ke Papua adalah:

a. Proposal rencana kegiatan investasi.

b. Investor mempresentasikan rencana proyeknya di depan Gubernur bersama

tim ekonomi/instansi terkait dengan BKPM Provinsi Papua selaku

koordinator. Dalam tanggapannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait akan member saran-saran maupun bantuan yang diperlukan investor

dalam pengurusan perijinan yang diperlukan dan proses-proses yang harus

ditempuh investor

c. Selanjutnya investor harus mengurus perijinan-perijinan daerah yang

diperlukan dimana perijinan daerah dapat diurus secara pararel dengan

perijinan penanaman modalnya (PMA/PMDN) di BKPM Pusat.

Dengan menempuh langkah prosedur perijinan di atas, investor akan lebih mudah

karena adanya dukungan perijinan daerah dan dapat diurus di BKPM Provinsi Papua selaku

koordinator tim investasi Provinsi papua. Selama kurun waktu 2007-2009 tercatat 82 calon

investor yang telah mengajukan proposal, 20 perusahaan telah memperoleh ijin lokasi dari

Bupati dan 31 telah mempresentasikan rencanan investasinya di Papua. Diatara

perusahaan-perusahaan tersebut 11 telah mengajukan dan memperoleh persetujuan sebagai

perusahaan PMA maupun PMDN.

Berdasarkan hasil pemantauan kegiatan perusahaan PMA/PMDN oleh Badan

Promosi dan Investasi Daerah tahun 2009, secara kumulatif perizinan/persetujuan

penanaman modal PMA/PMDN di Papua sebanyak 103 perusahaan. Dibandingkan pada

tahun 2008 sebanyak 93 perusahaan maka jumlah perusahaan meningkat 10,75%.

Berikut disajikan data rencana investasi berdasarkan SP Baru selama tiga tahun

terakhir:

Tabel IV.9. Data Surat Persetujuan Baru PMA/PMDN selama tiga tahun

No. Jenis

Investasi

2007 2008 2009

Proyek Renc.

Investasi

Proyek Renc.

Investasi

Proyek Renc.

Investasi

1 PMA 9 35.150 18 104.950 10 94.255

2 PMDN 13 17.664.386 2 18.041.956 3 691.464

Jumlah 12 20 13

PMA dalam US$ RibuPMDN dalam RP. Juta

3. Minat Investor Berinvestasi di Papua

Minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Papua cukup tinggi, selama tahun

2007-2009 ada 82 perusahaan yang telah menyampaikan permohonan langsung ke

Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Pemda Provinsi Papua) tentang rencana penanaman

modalnya. Pada tahun 2009 dari 82 perusahaan tersebut 11 perusahaan telah mendapatkan

persetujuan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam negeri (PMA/PMDN) dari

BKPM Pusat. Sedangkan 71 perusahaan lainnya berstatus non PMA/PMDN (swasta

nasional). Tahap kegiatan ke-82 calon investor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Masih tahap proposal dan survei/orientasi 31 Perusahaan

b. Telah melakukan presentasi rencana kegiatan proyeknya 40 Perusahaan

c. Telah mendapatkan SP PMA/PMDN dan melakukan SP 11 Perusahaan

PMA/PMDN dan melakukan kegiatan di lapangan

4. Kondisi Operasional Perusahaan PMA/PMDN

Berdasarkan hasil pemantauan kegiatan perusahaan PMA/PMDN oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua perusahaan PMA/PMDN yang aktif

melaksanakan kegiatan di lapangan, baik kegiatan persiapan proyek maupun kegiatan

opersional dalam rangka produksi sampai dengan tahun 2009 adalah:

PMA 42 Perusahaan

PMDN 21 Perusahaan

Sedangkan perusahaan belum aktif sampai dengan tahun 2009 adalah:

PMA 32 Perusahaan

PMDN 8 Perusahaan

Perusahaan belum aktif adalah perusahaan yang belum dapat merealisasikan

kegiatan proyeknya di Papua karena:

Baru mendapat Surat Persetujuan PMA/PMDN dan masih dalam tahap

persiapan sampai dengan tiga tahun sejak mendapat SP PMA/PMDN

Perusahaan yang mendapat persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan

proyek sampai waktu yang ditentukan

Kumulatif jumlah perusahaan yang tidak merealisasikan kegiatannya di Papua

karena macet, atau belum pernah merealisasikan kegiatan sejak mendapatkan SP Baru

(2005-2009) sebanyak 72 perusahaan. Selama tahun 2009 sebanyak 3 PMA/PMDN di

Papua tidak merealisasikan kegiatan/macet, terdiri dari:

PMA 1 Perusahaan

PMDN 2 Perusahaan

Berikut disajikan tabel keadaan operasional perusahaan PMA/PMDN di Provinsi

Papua

Tabel IV.10. Data Rencana Investasi berdasarkan SP Baru PMA/PMDN Tahun 2009

No. Jenis Investasi Jumlah SP Rencana

Investasi TKI Lahan/Ha

1 PMA 10 94.255 6.252

2 PMDN 3 691.464 336

Rencana PMA dalam US$ Ribu.Rencana PMDN dalam Rp. Juta.

Tabel IV.11. Data Kumulatif Operasional Perusahaan PMA/PMDN sampai dengan Tahun

2009

No. Jenis Investasi Aktif Belum Aktif Tidak Aktif

Menghentika

n Kegiatan

Tidak

Realisasi

1 PMA 42 32 - -

2 PMDN 21 8 1 2

Jumlah 63 40 1 2

Mengenai realisasi pelaksanaan penanaman modal, dari hasil pemantauan kegiatan

perusahaan PMA/PMDN tahun 2009 diperoleh data bahwa dibandingkan dengan rencana

yang ditetapkan di dalam SP PMA/PMDN dapat disimpulkan sebagai berikut:

Realisasi PMA cukup rasional (di atas rencana)

Realisasi PMDN sangat rendah (jauh di bawah rencana)

Tabel IV.12. Data Rencana dan Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja s/d tahun 2009

No Jenis

Investasi

Jumlah

SP

Investasi Tenaga Kerja

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

TKI TKA TKI TKA

1 PMA 74 5.161.341 6.572.907 103.671 588 17.980 488

2 PMDN 29 63.020.041 1.811.052 63.311 181 11.450 29

Jumlah 102 166.982 769 29.430 517

Investasi PMA dalam US$ Ribu.Investasi PMDN dalam Rp. Juta.

Tabel IV.12. Data Rencana dan Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja s/d tahun 2009

Tahun PMA PMDN

Jumlah

Perusahaan

Rencana Realisasi Jumlah

Perusahaa

Rencana Realisasi

n

2007 54 5.387.016 6.625.783 32 37.493.881 1.456.388

2008 65 5.071.086 6.529.785 28 57.395.187 1.469.913

2009 74 5.161.341 6.572.907 29 63.020.041 1.811.052

Investasi PMA dalam US$ Ribu.Investasi PMDN dalam Rp. Juta.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sampai saat ini kondisi investasi di Papua belum sepenuhnya kondusif karena berbagai

permasalahan. Data perkembangan penanaman modal tahun 2009 menunjukkan bahwa minat

investor untuk berinvestasi di Papua sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya investor

yang berdatangan ke Papua melakukan survei, presentasi rencana kegiatan proyeknya, bahkan

langsung memohon pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan investasinya, namun realisasinya

masih kecil. Selain perusahaan yang berminat di atas, selama tahun 2009 Pemerintah (BKPM RI)

telah memberikan persetujuan penanaman modal kepada 13 (tiga belas) perusahaan PMA/PMDN

untuk beroperasi di Papua.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2007, 2008, 2009) pemerintah telah mengeluarkan 59 (lima

puluh sembilan) surat persetujuan penanaman modal PMA/PMDN namun kenyataannya yang

melaporkan rencana kegiatannya atau telah melaksanakan kegiatan lapangan di Papua baru 15

(lima belas) perusahaan atau (25,42 %), sedangkan 44 (empat puluh empat) perusahaan lainnya

belum menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan kegiatan proyeknya di Papua.

Sementara jumlah perusahaan PMA/PMDN yang aktif di Papua pada tahun 2009 sebanyak 63

perusahaan, yaitu perusahaan yang merealisasikan kegiatan nyata di lapangan, sedangkan yang

belum aktif atau dalam masa persiapan sebanyak 40 perusahaan. (BKPM,2009)

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi di Papua,

antara lain:

1. Masalah kepemilikan tanah ulayat sampai saat ini belum sepenuhnya dapat diatasi

oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk pemberian lahan kepada investor masih

terkendala.

2. Untuk menempatkan investor, masih terkendala dengan izin pelepasan kawasan yang

masih menjadi kewenangan Departemen Kehutanan (Pusat)

3. Belum tersedianya data potensi Papua yang akurat

4. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan investasi

5. Masih adanya birokrasi yang panjang dalam perurusan perizinan

6. Rendahnya pelaporan perusahaan kepada pemerintah

7. Persetujuan penanaman modal dan ijin lainnya seperti fasilitas pabean, Izin Usaha

Tetap (IUT) masih dikeluarkan BKPM pusat.

8. Ada kemungkinan ijin yang dikeluarkan oleh BKPM pusat tersebut tidak sesuai

dengan rencana tata ruang maupun perencanaan investasi daerah dan akhirnya

pelaksanaan kegiatan proyeknya akan mengalami hambatan bahkan mungkin tidak

bisa dilaksanakan.

9. Karena perijinan diperoleh dari pusat (BKPM) sehingga perusahaan kurang

mempedulikan laporan kepada Pemerintah Daerah.

10. Adanya krisis ekonomi global pada pertengahan tahun 2008 di belahan Amerika

Serikat/Eropa yang berpengaruh juga pada perekonomian di Indonesia termasuk di

Papua.