KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018 TENTANG TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
58
Embed
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANGdpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/...8, dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018
TENTANG
TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Tim Teknis
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun
2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor );
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 205);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 177);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.5/Kep.49-BPMPT/2017 Tentang Tim Teknis Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
3
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/38/BangProm tentang Susunan Personalia Tim
Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
KEDUA : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas melaksanakan hal-hal terkait dengan untuk
memberikan pertimbangan teknis secara obyektif dan mandiri mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan
perizinan.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KETIGA, Tim Teknis mempunyai tugas :
a. menerima permohonan pertimbangan/rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Barat;
b. pembahasan dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan
bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
c. pelaksanaan verifikasi dan validasi administrasi;
d. pemeriksaan/kajian lapangan yang dikonsultasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan lembaga lainnya;
e. Penyusunan berita acara pemeriksaan atau pembahasan;
f. Penyusunan pertimbagan/rekomendasi teknis dalam
rangka memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah
yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan/rekomendasi teknis dan analisa kajian;
g. Penghitungan nilai retribusi sebagai bahan penetapan
Surat Keterangan Retribusi Daerah oleh Pejabat yang berwenang;
h. Penyusunan pertimbangan/rekomendasi teknis dan Surat Keterangan Retribusi Daerah yang telah ditandatangani
oleh Ketua Tim disampaikan kepada Dinas dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
i. Bertanggung jawab terhadap substansi teknis dalam penertiban perizinan.
KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai persyaratan:
a. Berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tim Teknis harus memiliki kriteria:
1) memiliki kompetensi yang berlatar belakang dan
keterampilan sesuai penugasan;
2) menguasai teknologi informasi;
3) disiplin;
4) bertanggung jawab; dan
5) memiliki sikap yang baik dan ramah.
4
KEENAM : Dalam mendukung optimalisasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan mulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan, Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA berkedudukan:
a. ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sampai dengan terwujudnya PTSP yang terintegrasi secara elektronik;
b. status pejabat yang ditugaskan dalam Tim Teknis adalah
Penugasan, yang secara administratif, termasuk gaji, tunjangan jabatan masih berada pada Perangkat Daerah
asal.
KETUJUH : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung Pada tanggal :
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN
5
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018
TANGGAL : 30 Mei 2018 TENTANG : TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
A. BIDANG PENDIDIKAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Prinsip Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB)
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar
Biasa (SLB) : a. Baru;
b. Perubahan; c. Penutupan
Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat; 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas
Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana
Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Ketua : Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan;
2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
a. Perpanjangan b. Pencabutan
3. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL);
a. Baru; b. Perpanjangan
4. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Skala
Provinsi; 5. Izin Pendirian Kantor Cabang Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Skala Provinsi;
6. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);
7. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
8. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja
Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 9. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga
Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
10. Rekomendasi Kepada Swasta dalam Pengelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job
Fair Skala Provinsi; 11. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 3. Kepala Seksi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Ir. Iyus Hidayat, M.Kes (Ahli Kesehatan Masyarakat) 9. Dr. Herri Y. Hadikusumah, Msi (UNPAD : Ahli Biologi) 10. Drs. Rusydi Kotanegara, Msi (Tenaga Ahli Sosial)
11. Andria Sukowati, ST., MT (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah)
12. Ir. S. Cahyaningsih, MT (LIPI–Bandung : Tenaga Ahli Kimia Fisika)
13. Ir. Suharsono (Tenaga Ahli Peta ) 14. Ir. Dida Kusnida (P3GL : Tenaga Ahli Kelautan) 15. Dr. Ir. Prima Mayaningtias, Msi (Amdal Penilai)
16. Eva Fandora, ST., MT (AMDAL Penilai) 17. Ary Sutarman, ST (AMDAL Penilai)
24
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
2. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota)
a. Baru b. Perpanjangan
2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3
Skala Nasional;
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat 2. Rida Maulani, S.Si
NIP. 19780109 200212 2 004
25
I. BIDANG PERHUBUNGAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a. Baru; b. Perubahan
c. Perpanjangan; d. Registrasi Kartu Pengawasan;
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taxi yang wilayah Operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi; a. Baru;
b. Perubahan c. Perpanjangan;
d. Registrasi Kartu Pengawasan; 3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
(IUJPT);
a. Baru; b. Perubahan;
c. Registrasi Kartu Pengawasan; 4. Pembukaan Kantor Cabang Jasa Pengurusan
Transportasi (IUJPT)
Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
a. Baru; b. Perubahan;
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai
dengan 30 GT a. Baru b. Perubahan Pemilik, mesin, dimensi (volume
kapal) c. Perubahan alat tangkap
d. Perpanjangan 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon
untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT a. Baru
b. Perpanjangan 4. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)
a. Baru b. Perpanjangan
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT;
Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan
Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 5. Kepala Seksi Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 6. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 7. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD
Pelabuhan Perikanan Cilauteureun pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan Ciasem pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
34
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
10. Rajib Bussalam, S.Pi NIP. 199201262015031003
11. Rudi Hendarsah, SE NIP. 197011722008011002
2. Ketua : Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; (usaha perbenihan
ikan; usaha pembesaran ikan; usaha pembenihan dan pembesar ikan)
2. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan
kabupaten/kota (usaha perbenihan ikan; usaha pembesaran ikan; usaha pembenihan dan
pembesar ikan) 3. Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil
Pembudayaan Ikan ukuran 5 GT sampai dengan
30 GT; 4. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan lintas daerah kabupaten/kota. 5. Rekomendasi Ekspor/Import Ikan Hidup
(Induk, Benih dan Ikan Hias)
Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Air Payau
dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Air Payau
dan Laut Wilayah Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Kepala Seksi Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Seksi Pengolahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Seksi Pelayanan Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
35
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
9. Kepala Seksi Pelayanan Teknologi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 10. Kepala Seksi Aplikasi Teknologi UPTD Perikanan Air Payau
dan Laut Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 11. Kepala Seksi Pengujian UPTD Pengujian dan Penerapan
Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Seksi Penerapan Mutu UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Suharni, S.St.Pi NIP. 19731210 199403 2 005
14. Rd. Yeni Rahmawati NIP. 198106132014122002
3. Ketua : Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi : a. Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan
Reklamasi b. Izin lokasi pemanfaatan perairan pesisir
c. Izin pengelolaan produksi garam d. Izin pengelolaan sumber daya pengairan
pesisir dan perairan pulau-pulau kecil (Biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi,
pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pengangkatan benda muatan kapal
tenggelam)
Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
36
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
4. Kepala Seksi Konsrvasi dan Keanekaragaman Hayati Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Seksi Pendayagunaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat 6. Kepala Seksi Konsrvasi dan Keanekaragaman Hayati Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Topan Dulfigat Permana, S.St.Pi., MM NIP. 198207212010011002
8. Azizi, S.Pi NIP. 197502112010011006
37
N. BIDANG PARIWISATA
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota untuk Usaha Daya Tarik Wisata
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota untuk Usaha Kawasan
Pariwisata 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Khusus dan Perjalanan Ibadah Umrah
Anggota : 1. Kepala Seksi Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Industri Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat 4. BRM. Puspo Buwono, SE
NIP. 19640929 199303 1 009
6. Widhi Nuryaman 5. NIP. 198404 200901 1 002
38
O. BIDANG PERTANIAN
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
1. Ketua : Kepala Bidang Produksi Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura Wilayah Provinsi;
Anggota : 1. Kepala Seksi Tanaman Sayuran pada Dinas Tanaman
Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Tanamanm Buah pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Tanaman Hiasa dan Obat pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Pejabat Fungsional Umum Tertentu Non Angka Kredit pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
2. Ketua : Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Pangan
2. Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Tanaman
Pangan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi
a. Sumur Produksi 2. Izin Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah dalam
Daerah Provinsi untuk Sumur Pantek/Gali a. Baru b. Eksisting (GN-PSDA)
c. Eksisting (hasil penertiban) d. Habis Masa Berlaku
e. Perpanjangan 3. Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas
Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistriakan Cabang Dinas Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Inspektur Tambang 4. Herman Gunawan
NIP. 19710310 200701 1 006
48
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
5. Mansurodin, S.IP NIP. 19700810 200701 1 016
6. Deni Daryanto, SH/ NIP. 19751109 200801 1 003
7. Hendar Awaludin/
NIP. 19731123 201001 1 001 8. Uus Kusnendar/
NIP. 19711010 200801 1 004 9. Ciptadi Kurniawan/
NIP. 19620117 200801 1 001 10. Endang Rusmawan
NIP. 196103102007011003
11. Edin Komarudin NIP. 197309062007011003
12. Pipin Noviadin NIP. 198011132008011002
13. Saepurahman NIP. 196509051994031007
Daerah Provinsi untuk Sumur Bor a. Peningkatan Status
b. Eksisting (GN-PSDA) c. Eksisting (Hasil Penertiban) d. Habis Masa Berlaku
e. Perpanjangan 8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
a. Baru; b. Perpanjangan (untuk mineral logam dan
batubara dan mineral bukan logam jenis tertentu (batu gamping untuk industri, intan dan batu mulia))
9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
a. Baru b. Perubahan
c. Perubahan Saham, Direksi, Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral atau Batubara
d. Perpanjangan 10. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang kegiatan
usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; a. Baru
b. Perpanjagan 11. Tanda Registrasi untuk Jasa Usaha
Pertambangan Non Inti
12. Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan
kapasitas di atas 200 kVA yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi;
a. Baru
6. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistriakan Cabang Dinas
Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang
4. Heriman Sutisna, SE NIP. 19760307 200801 1002
49
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
5. Wawan Setiawan NIP. 19710626 200701 1 007
6. Ruslan NIP. 19790121 200801 1 004
7. Agus Achdianto, SE
NIP. 196704232007101010 8. R. Yudha Katamsi Yuswanto, ST
NIP. 197106222014111001 9. Widya Fitrianti Nur Rufaida, ST
NIP. 199005022015032007 10. Nana Supriatna
NIP. 197707172008011001
11. Nandang Rohadi NIP. 196506222007011001
b. Perpanjangan 13. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Di atas 25 kVA Sampai Dengan 200 kVA Yang Fasilitas Instalasinya
Dalam Daerah Provinsi; a. Baru;
b. Perpanjangan 14. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik
untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
a. Baru; b. Perpanjangan
15. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri)
a. Baru; b. Perpanjangan
7. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas
Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang 4. Yudi Irawan, ST
NIP. 196810012003121003 5. Nia Kurnia, S.Sos
NIP. 197407152007011012 6. Wini Laela Sulastri, ST
NIP.198701242009122001
50
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
7. Andi Nurdin Rohaedi, SE NIP.197409302007011008
8. Dinna Fitriana, ST NIP. 198107242015022001
9. Sutisna, SE
NIP. 197105172007011007 10. Erwan, A.Md
NIP. 197409222008011002 11. Acep Kusmayadi, SIP
NIP. 197510092007011004
12. Diding Supriatna
NIP. 197209162014121001 13. Asep Setiawan
NIP. 197808082007011011 14. Riyanto
NIP. 197708092009011003 15. Ina Lisnawati
NIP. 198208232009012002
16. Jaja Miharja NIP. 196504032007011007
17. Agus Wawan NIP. 197011042004011001
8. Ketua : Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas
Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
51
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
2. Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Inspektur Tambang 4. Budianto
2. Ketua : Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar a. Baru
b. Perluasan 2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang
lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Provinsi a. Izin Prinsip
b. Baru c. Perluasan
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
58
NO TIM TEKNIS JENIS LAYANAN PERIZINAN
2. Kepala Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Dony Rachfian, ST., MM NIP. 19810129 200801 1 007