26
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
.
Artinya: Jika kalian singgah di suatu kaum, lalu mereka melayani
kalian sebagaimana layaknya seorang tamu, maka terimalah layanan
mereka. Jika mereka tak melayani kalian, maka kalian boleh
mengambil dari mereka hak tamu yg pantas mereka berikan.(Hadits
Bukhari, 5672)
Negara merupakan suatu wilayah yang menjadi bentuk satu kesatuan
yang memiliki peran penting untuk memajukan negaranya di dunia dan
bersaing dalam era globalisasi, seperti halnya bangsa Indonesia
sebagai negara berkembang turut serta dalam perkembangan dunia saat
ini. Suatu negara pasti mempunyai suatu lembaga atau instansi
tertinggi untuk mengatur wilayahnya. Di Indonesia, pemerintah
merupakan instansi tertinggi tersebut dan terbagi menjadi 2, yaitu
pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang memiliki
pimpinan/pejabat masing-masing.
Pada pelaksanaannya, acara kenegaraan diselenggarakan oleh
panitia negara secara terpusat yang dihadiri oleh Presiden
dan/Wakil Presiden serta pejabat negara dan undangan lain bisa
dilaksanakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu
terdapat pula acara resmi, kunjungan dan kegiatan lainnya yang
bersifat formal maupun informal yang dihadiri oleh Pejabat Negara
dan pemerintah. Pada acara kenegaraan dan acara resmi atau
kunjungan, seorang Pejabat Negara yang hadir tidak akan lepas dari
suatu layanan protokol dan seorang yang membantu secara pribadi,
yaitu adanya seorang ajudan untuk melayani Pejabat Negara ketika
menghadiri acara kenegaraan, acara resmi,
1
kunjungan dan kegiatan lainnya. Selain pemerintah pusat yang
mengadakan suatu acara kenegaraan dan acara resmi, akan tetapi di
pemerintah daerah pun tak lepas dari kedua acara tersebut yang
membutuhkan layanan keprotokolan. Ini merupakan suatu bentuk
layanan keprotokolan kepada Pejabat Negara dan pemerintah yang
diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan
sesuai norma dan kaidah seorang protokol. Setiap melaksanakan peran
seorang ajudan dituntut untuk terampil, tanggap, dan profesional
dalam setiap melakukan suatu tugas, ajudan harus mampu
mengkoordinasikan serta menyelenggarakan semua aspek sehingga dapat
berjalan dengan khidmat, baik nyaman, dan seorang pejabat bisa
merasakan adanya suatu perlindungan serta suatu bentuk
penghormatan. Peran seorang ajudan sangat diperlukan bagi seseorang
yang memiliki suatu jabatan penting dalam bidang pekerjaannya,
yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam lembaga-lembaga
tertinggi di pemerintahan. Seperti halnya yang sedang ananda kaji
pada makalah ini, yaitu Ajudan Pejabat Negara (Ajudan Gubernur Jawa
Barat), Gubernur merupakan salah satu Pejabat Negara di Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas untuk memimpin Jawa
Barat. Dalam menjalankan tugasnya untuk memudahkan segala keperluan
yang berkaitan dengan pekerjaan atau tidak, seorang Gubernur
dibantu secara pribadi oleh seorang ajudan untuk membantu,
memudahkan segala tugas dan pekerjaannya serta kegiatan yang akan
dilakukan oleh seorang Gubernur tersebut.
Layanan keprotokolan bukan hanya untuk mengatur tata tempat,
tata upacara dan tata penghormatan saja, tetapi seorang protokol
mampu untuk melakukan di luar ketiga tata tersebut, yaitu
memposisikan sebagai seorang ajudan atau hal lainnya khususnya
ajudan Pejabat Negara yang sering kali sangat dibutuhkan, terkadang
seorang Pejabat Negara tidak membawa ajudan. Oleh karena itu ananda
mengkaji makalah yang berjudul Peran Ajudan Pejabat Negara (Ajudan
Gubernur Jawa Barat).
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah
sebagai berikut:
1. Apa peran seorang ajudan dalam melayani Pejabat Negara
(Gubernur Jawa Barat)?
2. Apa saja yang menjadi kendala seorang ajudan Pejabat
Negara?
3. Bagaimana cara untuk mengantisipasi berbagai kesalahan ketika
melayani?
4. Apa saja syarat untuk mejadi seorang ajudan Pejabat Negara
(Ajudan Gubernur Jawa Barat)?
C. Tujuan
Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini mempunyai
tujuan, yaitu:
1. mengkaji tentang bagaimana peran seorang ajudan Pejabat
Negara (Ajudan Gubernur Jawa Barat);
2. mengetahui segala bentuk kendala yang dihadapi oleh seorang
ajudan dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin
terjadi oleh ajudan Pejabat Negara;
3. mengetahui cara untuk mengantisipasi berbagai kesalahan
ketika melayani;
4. mengetahui kriteria-kriteria untuk menjadi seorang ajudan
Pejabat Negara (Ajudan Gubernur Jawa Barat);
D. Manfaat
Adapun manfaat dari kajian makalah ini, yaitu:
1. memberikan suatu pemahaman keprotokolan, khususnya peran
seorang ajudan Pejabat Negara;
2. mengetahui aplikasi ajudan Pejabat Negara;
3. mengetahui kendala-kendala yang sering dihadapi oleh seorang
ajudan Pejabat Negara;
4. meningkatkan kualitas suatu posisi satuan tugas ajudan di
sivitas korps kepada anggota;
3
5. menambah ilmu pengetahuan atau referensi tentang ajudan bagi
sivitas korps.
BAB II
KAJIAN TEORITIS
A. Sejarah, Jenis, dan Syarat Protokol
Menurut (Wiryandari, 2011) dalam pengertian luas protokoler
adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik
dalam kedinasan/kantor maupun masyarakat meliputi tata tempat, tata
penghormatan, dan tata upacara.
1. Sejarah Kata Protokol
Secara estimologis, istilah protokol dalam bahasa
Inggrisprotocol, bahasa Perancis protocole, bahasa Latin protocol
(um) dan bahasa Yunaniprotocollon. Dalam kamus Bahasa Inggris
Oxford,
"Protocol is the code of ceremonial forms or courtesies used in
official dealings, as between heads of state or diplomats."
(Protokol adalah kode bentuk upacara atau sapa digunakan dalam
urusan resmi, antara kepala negara atau diplomat).
Pada awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang
dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan
perkembangan zaman, pengertian protokol berkembang semakin luas
tidak hanya sekedar halaman pertama dari suatu naskah, melainkan
keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan, dokumen
persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara
nasional maupun internasional.
Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasan-kebiasan dan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan
dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokol ini menjadi acuan
institusi pemerintahan dan berlaku secara universal.
Masalah protokoler ditujukan pada keberhasilan pelaksanaan suatu
kegiatan dan pada hal-hal yang mengatur seluruh manusia yang
terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kegiatan apapun
pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari hasil kerja
tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan-tahapan tersebut diperlukan
untuk menunjang suksesnya puncak acara.
Dalam Rapat Kerja Nasional-Rakernas Protokol tanggal 7-9 Maret
2004 di Jakarta disepakati keprotokolan adalah Norma-norma atau
aturan-aturan atau
4
kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara,
berbangsa, pemerintah, dan masyarakat. (Wiryandari, 2011)
Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 9
tahun 2010, ialah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan
dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat,
tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan
kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam
negara, pemerintahan atau masyarakat.
Adapun yang mengatur kegiatan protokol adalah pejabat protokol
yang berkompeten dalam menyelenggarakan keprotokolan dan seseorang
yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan
keprotokolan.
2. Jenis-Jenis Kegiatan Protokol
Jenis-jenis kegiatan keprotokolan menurut (Oli, 2011) adalah
sebagai berikut:
a. Ruang Lingkup Kegiatan Protokol
Jenis kegiatan yang bersifat umum dapat pula berlaku di tingkat
Universitas/Perguruan Tinggi/Kedinasan Instansi, antara lain
berbentuk:
1) Upacara pelantikan dan serah terima jabatan;
2) Upacara penandatanganan naskah kerjasama;
3) Upacara sumpah pegawai;
4) Upacara peresmian/pembukaan gedung baru;
5) Peresmian pembukaan seminar, symposium, diskusi dan
sebagainya.
b. Jenis Kegiatan yang diadakan Universitas/Perguruan tinggi
1) Upacara Dies Natalies;
2) Upacara wisuda sarjana;
3) Upacara pengukuhan guru besar;
4) Upacara promosi Doktor/Doktor Honoris Causa.
3. Persyaratan Menjadi Protokoler
Persyaratan untuk menjadi protokoler (Haryati, 2011), yaitu
:
a. mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas terutama dalam
hubungan antarmanusia;
b. bermental kuat dan kepribadian tangguh;
c. trampil dan cekatan menguasai situasi;
d. mampu mengambil keputusan dengan cepat tetapi cermat;
e. sangat peka terhadap permasalahan yang timbul;
f. sangat memahami perasaan orang lain;
g. sederhana dan sopan serta hormat pada setiap orang;
h. pandai membawa diri dan selalu mawas diri;
i. rendah hati tetapi tidak rendah diri;
j. penampilan menarik;
k. pandai berbusana sesuai dengan suasana;
l. berbahasa dengan tekanan dan suara yang baik;
m. memiliki pengetahuan tentang ketatausahaan dan unsur-unsur
manajemen;
n. menguasai istilah-istilah baru dan bahasa asing.
B. Ruang Lingkup Protokol
Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan,
terdapat 3 ruang lingkup keprotokolan, yaitu:
a. Tata Tempat (Preseance)
Katapreseanceberasal dari bahasa Perancis atau dalam bahasa
Inggrisprecendeyang artinya urutan. Maksudnya disini adalah urutan
berdasarkan prioritas, atau siapa yang lebih dulu. Secara
keseluruhan, dapat diartikanpreseanceadalah ketentuan atau norma
yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat, yang biasanya
didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang
bersangkutan, kedudukan administratif/struktural dan kedudukan
sosial. Tata urutan tempat duduk diIndonesia diatur dalam
Undang-undang No. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan.
b. Tata upacara
Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan Tata
upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi. Adapun yang harus diperhatikan dalam
pelaksanaan upacara tersebur, yaitu:
1) jenis kegiatan;
2) bahasa pengantar yang dipergunakan;
3) materi aktivitas.
Dalam tata upacara, supaya direncanakan siapa yang akan terlibat
dalam kegiatan upacara, personil penyelenggara dan alat penunjang
lain. Pengisi acara, misal dalam memberikan sambutan, diperhatikan
jenjang jabatan mereka yang akan memberikan sambutan. Kesediaan
mereka yang menyambut, jauh sebelumnya sudah dihubungi. Untuk
kelancaran suatu "upacara" diperlukan seorang"stage manajer"yang
bertugas menjadi penghubung antara pembawa acara dan pelaksana
upacara.
c. Tata Penghormatan
Tata Penghormatan adalah "Aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat
Tertentu dalam acara kenegaraan, acara resmi," (Pasal 1 ayat (8) PP
No.62 Tahun 1980).b. Kedudukan protokol adalah "Hak yang diberikan
kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan
perlakuan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi dan
hak memperoleh fasilitas maupun pelayanan sesuai dengan kedudukan
jabatannya dalam melaksanakan perjalanan dinas, kunjungan perawatan
dan kesehatan". (Setneg Rl Juklak Protokol 1990).
Menurut Undang-undang No. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan tata
Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi
Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau
organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi. Tata penghormatan mempunnyai tiga
bagian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 2010
tentang keprotokolan, yaitu
1) penghormatan dengan bendera negara;
2) penghormatan dengan lagu kebangsaan dan/atau;
3) bentuk penghormatan lain sesuai dengan kebutuhan peraturan
perundangan-undangan.
Selain itu terdapat juga ruang lingkup dari Tata Penghormatan
berdasarkan kepada substansi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1987
tentang Protokol dan Penjabarannya dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 62 Tahun 1990 adalah :
1) Mengatur tentang penghormatan dan perlakuan terhadap
seseorang dalam acara yang meliputi tata tempat, tata upacara dan
tata penghormatan;
2) pemberian penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukan
dan martabat jabatan seseorang dengan menggunakan Bendera
Kebangsaan Sang Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
3) penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam keadaan
tertentu meliputi pemberian perlindungan, ketertiban dan keamanan
dalam menjalankan tugas. Hal ini membuktikan sifat pengakuan
tentang status dan kedudukan protokol seseorang sesuai dengan
jabatannya dan martabat di dalam negara, pemerintahan atau
kedudukannya di masyarakat;
4) pata cara memberi hormat dan penyediaan kelengkapan sarana
yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran Upacara;
5) pata Penghormatan ini meliputi juga tata penghormatan
terhadap Bendera.
C. Pengertian Pejabat
Pada kamus besar bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S.
Poerwadarminta Pejabat Negara dapat diartikan sebagai orang yang
bekerja pada bagian pemerintahan, pegawai pemerintahan. Pada
beberapa pengertian lain dari KPK dan Hoge Raad Pejabat Negara
diartikan luas salah satunya, yaitu pegawai negeri atau
penyelenggara negara. Menurut Hoge Raad Pejabat Negara atau pegawai
negeri atau penyelenggara negara adalah barang siapa yang oleh
kekuasaan umum diangkat untuk menjabat pekerjaan umum untuk
melakukan sebagian tugas dari tugas pemerintahan atau alat
perlengkapannya. Jadi pengertian pegawai negeri menurut Hoge Raad
mengandung 3 unsur pokok, yaitu
1. dia diangkat oleh kekuasaan umum;
2. untuk menjabat pekerjaan umum, dan;
3. melaksanakan sebagian tugas pemerintahan atau alat
perlengkapannya.
Pada Pasal 92 KUHP juga dikatakan macamnya pegawai negeri,
yaitu:
1. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum;
2. orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan
pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan
rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
3. semua anggota dewan subak (waterschap);
4. semua kepala rakyat Indonesia asli;
5. semua kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan
sah.
Pegawai negeri menurut Mahkamah Agung RI merupakan setiap orang
yang diangkat dan dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan
sebagian tugas negara. Pengertian itu tercantum dalam pertimbangan
putusan-putusan Mahkamah Agung RI (22-12-1953, 1-12-1962). Menurut
UU. No. 8 Tahun 1974 pegawai negeri adalah mereka yang setelah
memenuhi syarat-syarat berlaku, ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu
peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang -
undangan yang jelas.
Pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang pegawai negeri pada pasal 1
butir ke-2 dirumuskan bahwa pegawai negeri dirumuskan sebagai
berikut
1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
tentang kepegawaian;
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Pengertian Pejabat Negara dan pejabat pemerintah berdasarkan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 angka 7 dan 8:
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang tegas ditentukan dalam
Undang-undang.
Menurut Undang-undang Republik IndonesiaNo. 43 Tahun
1999tentangpokok-pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal
11 ayat 1 tentang Pejabat Negara, yaitu:
1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah
Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan
Peradilan;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
9. Gubenur dan Wakil Gubenur;
10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh
Undang-undang.
Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan, dapat
disimpulkan bahwa seorang Pejabat Negara, yaitu seseorang yang
memiliki suatu jabatan yang disandangnya atau pemimpin suatu
lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pejabat pemerintah
adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan,
baik pusat maupun di daerah.
D. Pengertian Ajudan
Dalam kebahasaan menurut Rada dalam Muhammad (2010:10)
menyatakan bahwa kata ajudan adalah Perwira yang diperbantukan
kepada Raja, Presiden, atau Perwira Tinggi, biasanya diberi tugas
mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaanya.
Ajudan berasal dari kata Aide De Camp (bahasa Perancis), sering
disingkat dan pada umumnya dikenal juga dengan istilah ADC. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering ditulis WJS Poerwadaminta
mengartikan, ajudan adalah perwira yang diperbantukan kepada Raja
Presiden atau Perwira Tinggi, biasanya diberi tugas menyampaikan
perintah dan sebagainya (Iip, 2010).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No.1 Tahun 2011 tentang
Susunan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum
Kementrian Pertahanan, menjelaskan ajudan pada pasal 52: Ajudan/ADC
sebagai mana dimaksud dalam pasal 36 huruf p mempunyai tugas
melayani dan mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan
pekerjaan pimpinan agar pejabat tersebut dapat fokus pada tugas
utamanya .
Ajudan dikatakan suatu seni "melayani" karena tidak ada
penggambaran yang pas untuk memetakan ruang lingkup dan pekerjaan
seorang ajudan.Seorang ajudan dituntut untuk menguasai beragam
ketrampilan dasar seperti: Protokoler, Personal Grooming,
Psikologi, Communication, Intelejen, Politik, Sosial, Ekonomi,
Bisnis, Risk Management dan banyak lagi. Keterampilan dasar ini
harus dapat di tampilkan tepat cara dan tepat waktu pada pimpinan
sehingga tercapai kepuasan/satisfaction. Cara rumit meramu
keterampilan dasar inilah yang membuat ajudan benar-benar suatu
seni bercitarasa tinggi. Ajudan harus dapat menjadi tangan kanan,
mata kanan, otak kanan dan kaki kanan seorang pimpinan. Secara
tidak langsung peran seorang ajudan bisa ikut menentukan keputusan
seorang pimpinan. Jika pimpinan kita sodori fakta dan data yang
salah, tentunya keputusan yang diambilpun akan terpengaruh. Untuk
itulah syarat utama seorang ajudan adalah smart, mampu untuk
memberikan gambaran akan suatu permasalahan dari segi insight
maupun sebagai outsider, mampu melihat akibat dari suatu keputusan
di masa depan, mampu menentukan tamu mana yang bisa bertemu
langsung maupun yang dipersilahkan mengajukan surat permohonan
dahulu, mampu membaca situasi keamanan tempat yang akan di tuju,
mampu untuk menghindari situasi tidak menyenangkan bagi pimpinan,
mampu mengetahui kawan, lawan maupun sekutu pimpinan kita. Harus
tahu bagaimana protokoler bekerja, menghindari kejadian memalukan,
tepati jadwal, cek pakaian acara, membawa administrasi dan dokumen
yang diperlukan serta beragam kemampuan khusus lainnya yang tidak
ada ilmunya disekolah manapun juga.
Banyak pimpinan yang mempunyai staf atau bawahan maupun tim
tugas khusus yang mumpuni untuk membantunya menentukan arah
keputusan, namun orang yang terdekat dan selalu ada disampingnya
adalah seorang ajudan jadi akan sangat manusiawi seorang pimpinan
untuk bertanya/meminta saran pada seorang ajudan untuk suatu
permasalahan dibandingkan harus mengontak atau mengumpulkan para
pembantunya yang lain.
Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa pengertian
ajudan di atas, ajudan adalah salah seorang perwira yang
diperbantukan kepada raja, presiden atau perwira tinggi untuk
melakukan tugas yang diberikannya. Ajudan dapat juga diartikan
sebagai seni melayani kepada raja, presiden atau perwira tinggi
tersebut.
5
BAB III
PERAN AJUDAN PEJABAT NEGARA
(Ajudan Gubernur Jawa Barat)
A. Peran Ajudan Pejabat Negara (Ajudan Gubernur Jawa Barat)
Peran ajudan Pejabat Negara sangat diperlukan sekali untuk
membantu para Pejabat Negara untuk membantu dan memudahkan segala
pekerjaannya, para Pejabat Negara yang diberikan layanan ajudan
sekaligus memberikan suatu bentuk penghormatan kepada pejabat
tersebut. Ajudan merupakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dianggap
mudah bagi kalangan orang biasa dan ajudan bukan sebatas
mendampingi, tetapi sudah menjadi profesi bagi mereka untuk
melayani Pejabat Negara. Mereka sudah mempunyai suatu kelebihan
dalam bidang itu sebelumnya dan mempunyai syarat khusus untuk
menjadi seorang ajudan Pejabat Negara. Mengenai pelayanan Pejabat
Negara, khususnya sebagai ajudan ini merupakan suatu layanan
keprotokolan secara khusus yang diatur dalam Undang-undang No. 9
Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang sudah tercantum di
dalamnya.
Peran ajudan hanya untuk melayani seseorang/tugas pimpinan yang
memiliki jabatan penting di negaranya dan pemerintah untuk
mempermudah pekerjaan pejabat tersebut secara pribadi khususnya
makalah yang ananda kaji, yaitu ajudan Gubernur Jawa Barat, bahwa
seorang Gubernur sebagai seorang Pejabat Negara di pemerintah
Daerah harus memiliki seseorang yang membantu pekerjaan Gubernur
secara khusus, yaitu adanya ajudan yang menemani ketika
melaksanakan tugas dan pekerjaanya. Hal ini membuktikan bahwa
seorang peran seorang ajudan harus mampu untuk bisa bekerja dengan
kesiapan yang baik serta mempunyai integritas yang sangat tinggi
ketika diberikan tugas oleh Pejabat Negara bersangkutan.
Acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat hampir
sama dengan acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dareah
Provinsi Jawa Barat yang khususnya dihadiri oleh pejabat tertinggi
didaerahnya, yaitu Gubernur Jawa barat serta beberapa Pejabat
Negara lainnya yang diundang dalam acara tersebut.
13
Setiap acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara
formal maupun informal yang menghadirkan Pejabat Negara tersebut,
disini peran seorang ajudan sangat diperlukan untuk menyiapkan
segala keperluan yang berhubungan acara terebut seperti halnya
pakaian yang akan dikenakan, berkas yang harus dibawa/pidato jika
diperlukan, kendaraan jika acara tesebut lokasinya jauh, menyiapkan
penganaman (patwal) serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang
diperlukan oleh Gubernur tersebut.
Menurut Sapta selaku Kabag Protokol Pemprov Jawa Barat, bahwa
peran seorang ajudan Pejabat Negara, yaitu Gubernur Jawa Barat
mencakupi segala aspek, yaitu 5W+1H, inilah yang akan dilakukan
oleh seorang ajudan ketika akan melayani aspek ini akan selalu
melekat dalam menjalankan tugas pejabat diantaranya, yaitu:
1. What (apa)
Ajudan terlebih dahulu mengetahui kegiatan apa saja yang akan
dilakukan oleh seorang pejabat Gubernur Jawa Barat apakah merupakan
acara kenegaraan, acara resmi, kunjungan serta kegiatan yang
berhubungan dengan pekerjaannya. Selain itu ajudan harus siap dalam
mengerjakan tugas yang diberikan oleh Gubernur berkaitan dengan
pekerjaan, kegiatan yang akan dilaksanakan, atau kebutuhan pribadi
sesuai dengan tugas apa yang telah diberikan oleh Gubernur. Seorang
ajudan harus selalu mengingatkan kepada pejabat setiap kegiatan
yang akan dilakukannya ataupun ketika akan melakukan kegiatan
selanjutnya.
2. Why (mengapa)
Seorang Pejabat Negara harus memiliki seorang ajudan untuk
membantu dan memudahkan pekerjaan sesuai dengan kedudukan yang
disandangnya khususnya disini Gubernur Jawa barat, karena pejabat
tersebut membutuhkan sekali seorang ajudan sebagaimana yang telah
dijelaskan tadi. Bukan hanya itu saja peran ajudan akan tetapi,
mendampingi pejabat untuk melindungi dari segala sesuatu yang
mengancam keselamatan pejabat tersebut serta sebagai bentuk
penghormatan kepada Gubernur sebagai Pejabat Negara di Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Where (dimana)
Dari bebagai acara yang harus dikunjungi atau suatu kegiatan
yang harus dihadiri oleh Pejabat Negara yang berkaitan dengan
pekerjaan ataupun tidak maka, seorang ajudan memberitahukan semua
jadwal/tempat yang akan dikunjungi nanti kepada pejabat, agar
pejabat dapat mempersiapkannya untuk kegiataan tesebut. Seorang
ajudan ahrus mempunyai pengetahuan dimana lokasi/tempat yang akan
dikunjungi oleh Gubernur sekiranya jauh mengetahui
keadaan/situasinya dilapangan, hal ini sangat penting agar Gubernur
tidak secara tiba-tiba memerlukan sesutau jika berkunjung yang
berlokasai jauh.
4. When (kapan)
Setelah mengetahui lokasi yang akan dikunjungi oleh pejabat,
ajudan pun mengatur dan memberikan schedule/waktu kapan seorang
pejabat akan melakukan/menghadiri kegiatan yang akan dikunjunginya.
Hal ini sangat penting karena seorang Pejabat Negara tidak hanya
memiliki satu kegiatan aja akan tetapi beberapa kegiatan yang harus
dihadirinya. Maka dari itu, ajudan harus mempersiapkan waktu dengan
sebaik mungkin kepada Pejabat Negara serta memberikan kepastian
apakah Gubernur akan mengahadiri acara/kunjungan tersebut atau
tidak, hal ini untuk memberikan kemudahan kepada seorang ajudan
untuk berkoordinasi dengan pihak penyelenggara karena tak jarang
seorang gubernur tidak selalu bisa hadir setiap melakukan
acara/kunjungan yang berkaitan denga pekerjaan ataupun tidak.
5. Who (siapa)
Bahwa sudah diketahui yang akan diajudani oleh seorang ajudan
adalah Gubernur Jawa Barat. Disamping itu, selain mengetahui siapa
yang akan diajudani seorang ajudan harus mengetahui juga bagaimana
sifat, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan pejabat ketika akan
melaksanakan tugas atau menghadiri suatu kegiatan, hal ini untuk
memudahkan seorang pejabat serta ajudan sendiri ketika melayaninya
serta komunikasinya.
6. How (bagaimana)
Ajudan dalam menjalankan perannya, yaitu memberikan suatu
layanan kepada pejabat berkaitan dengan pekerjaanya untuk
mempermudah pejabat dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur
Jawa Barat. Ketika Gubernur akan menghadiri suatu kegaiatan formal
atau informal maka peran ajudan dituntut untuk mempersiapkan segala
kebutuhan Gubernur tersebut, agar gubernur merasa nyaman dan aman
ketika menjalankan tugasnya ataupun menghadiri kegiatan yang akan
dikunjunginya.
Setelah pembahasan diatas bahwa peran seorang ajudan melayani
kepada seorang pimpinan, Pejabat Negara untuk melayani segala
keperluan yang akan dibutuhkannya sesuai dengan pekerjaanbya dan
kedudukan pejabat yang disandangnya baik dipemerintah pusat sebagai
pimpinan lembaga negara maupun dipemerintah daerah.
B. Beberapa Kendala yang Dihadapi Seorang Ajudan
Ajudan harus dapat menjadi tangan kanan, mata kanan, otak kanan
dan kaki kanan seorang pimpinan, secara tidak langsung peran
seorang ajudan bisa ikut menentukan keputusan seorang pimpinan.
Jika pimpinan kita sodori fakta dan data yang salah, tentunya
keputusan yang diambilpun akan terpengaruh. Untuk itulah syarat
utama seorang ajudan adalah cerdas, mampu untuk memberikan gambaran
akan suatu permasalahan dari segi wawasan maupun sebagai orang
luar, mampu melihat akibat dari suatu keputusan di masa depan,
mampu menentukan tamu mana yang bisa bertemu langsung maupun yang
dipersilahkan mengajukan surat permohonan dahulu, mampu membaca
situasi keamanan tempat yang akan di tuju, mampu untuk menghindari
situasi tidak menyenangkan bagi pimpinan, mampu mengetahui kawan,
lawan maupun sekutu pimpinan.Pejabat Negara/Gubernur Jawa Barat
memiliki tugas pekerjaanya dan acara/kegiatan yang cukup cukup
banyak yang harus dikerjakan ataupun dihadiri dalam ketika ada
acara, sehingga seorang Gubernur dan ajudan siap untuk melakukan
hal tersebut, tak jarang seorang ajudan mengalami beberapa kendala
dalam menjalankan tugasnya.
Terkadang dalam setiap menerima tugas dari seorang pejabat atau
pimpinan ketika menyampaikan suatu informasi atau ketika
diperintahkan tak jarang seorang ajudan bisa saja kebingungan untuk
menyampaikan dan terdapat kesalahpahaman kepada apa yang telah
diinstruksikan oleh pejabat/pimpinan.
Menurut Kepala bagian Protokol Pemerintah Provinsi Jabar ada
beberapa hal yang umum yang menjadi kendala bagi seorang ajudan
dalam melaksanakan tugas kepada pejabat diantaranya:
1. Informasi terlambat/kurang jelas
Kendala ini sering terjadi ketika seorang ajudan menyampaikan
sebuah informasi kepada Gubernur untuk disampaikan tak jarang
ajudan menyampaikan informasi terlambat/kurang jelas karena
disebabkan beberapa faktor yang terjadi atau karena tugas yang
diberikan oleh Gubernur terlalu banyak selain itu beberapa acara
yang harus diatur oleh seorang ajudan, ini dapat menyebabkan miss
komunikasi ketika pejabat akan melakukan tugasnya atau melakukan
suatu kunjungan yang dihadirinya dan dapat menyulitkan
Gubernur.
2. Keterbatasan waktu
Karena banyaknya tugas yang diberikan dan acara yang ahrus
dilakukan oleh seorang Gubernur, seorang ajudan selain melayani
seorang pejabat dengan dengan waktu yang telah diatur, tak jarang
ajudan pun memiliki keterbatasan waktu untuk melayani seorang
pejabat dikarenakan ajudan memiliki beberapa jadwal yang sangat
padat sehingga terdapat jadawal yang harus dibatalkan, ini
merupakan suatu tantangan bagi seorang ajudan untuk mengatur waktu
dengan baik untuk dirinya sendiri dan untuk pejabat tersebut.
3. Acara mendadak
Kendala yang menjadi sulit untuk seorang ajudan, yaitu datangnya
tugas atau acara yang mendadak yang harus dijadwalkan padahal
ajudan sudah mengagendakan acara sebelumnya, ini menjadi kesulitan
sendiri bagi ajudan dan biasanya ada agenda yang harus dibatalkan.
Hal ini sering terjadi dan dapat menyulitkan kepada seorang ajudan
ketika bertugas.
4. Lupa
Salah satu kendala yang sering dialami oleh seorang ajudan
adalah lupa ketika menginformasikan jadwal/kegiatan pejabat yang
akan dihadirinya atau lupa dalam acara kenegaraan. Kendala ini
muncul karena berbagai faktor ini akan sangat menyulitkan bagi
seorang pejabat atau ajudan tersebut.
C. Cara Mengantisipasi Berbagai Kendala/Kesalahan
Selain beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang ajudan, Kabag
Protokol pun menuturkan bahwa terdapat juga bagaimana untuk
mengidentifikasi/mengantisipasi berbagai kendala/kesalahan ketika
ajudan melayani pejabat diantaranya:
a. Catatan
Ajudan membuat membuat sebuah catatan untuk mengantisipasi
berbagai kendal dalam melaksanakan tugas khususnya dalam mengatur
segala jadwal Gubernur untuk meminimalisasi kesalahan yang akan
terjadi ketika melaksanakan tuganya
b. Reminder (pengingat)
Salah satu cara yang lain, yaitu dengan reminder (pengingat)
hampir sama dengan catatan, akan tetapi cara ini menyampaikan pesan
singkat kepada ajudan dan diteruskan kepada pejabat untuk
ditindaklanjuti oleh pejabat tersebut.Kendala ini jika ada terjadi
suatu acara yang mendadak maka dari itu setelah disampaikan
tersebut Gubernur menyampaikan kepastiannya sehingga dapat
dikoordinasikan oleh ajudan kepada pihak penyelenggara.
c. Fokus
Fokus dalam menghadapi kendala yang terjadi jika seorang ajudan
benar-benar memiliki keterbatasan waktu dalam menjalankan tugasnya,
ajudan harus mampu untuk tetap fokus terhadap tugasnya sebagai
ajudan Gubernur dan tanpa meninggalkan waktu untuk dirinya sendiri
sehingga dapat berjalan menlayai Gubernur dengan baik.
d. Koordinasi
Koordinasi merupakan salah satu cara yang baik untuk seorang
ajudan ketika seorang Gubernur menghadiri beberapa kunjungan secara
tiba-tiba terdapat acara yang begitu mendadak. Hal ini perlu sangat
dikomunikasikan oleh ajudan kepada Gubernur agar dapat memutuskan
oleh Gubernur tersebut apakah akan dibatalkan beberapa acara atau
tidak itu tergantung keputusan Gubernur, setelah ada keputusan
barulah ajudan menyampaikan konfirmasinya terhadap acara
tersebut.
Setiap melakukan peran dan tugasnya dalam melayani seorang
Pejabat Negara bukan sesuatu hal yang mudah. Maka dari itu
terkadang seorang ajudan mengalami berbagai macam kendala yang
sering dihadapinya.
D. Syarat-Syarat Menjadi Ajudan Pejabat Negara (Ajudan Gubernur
Jawa Barat)
Seseorang yang ditugaskan untuk menjadi seorang ajudan khususnya
ajudan Pejabat Negara memiliki beberapa syarat-syarat yang harus
harus dimiliki untuk menjadi ajudan Pejabat Negara. Karena tugas
menjadi ajudan Pejabat Negara tidak bisa dikatakan mudah seperti
yang sudah pada pembahasan sebelumnya, ini dimaksudkan gara ajudan
Pejabat Negara benar-benar mampu untuk melakukan tugasnya dengan
baik membantu segala pekerjaan Pejabat Negara sesuai dengan jabatan
yang disandangnya di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Sesuai dengan Undang-undang bahwa Pejabat Negara harus mempunyai
seseorang yang membantu, yaitu ajudan tersebut dalam menjalankan
tugasnya serta ada yang melindungi dari berbagai ancaman yang
mengancam keselamatan pejabat tersebut.
Ajudan Pejabat Negara adalah merupakan suatu penugasan yang
dilakukan oleh seorang anggota Polri sesuai dengan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang
Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar
Struktur Organisasi, yaitu adanya penugasan di dalam negeri salah
satunya adalah ajudan atau personel pengaman dan pengawalan Pejabat
Negara, penugasan sebagai ajudan sesuai dengan peraturan tersebut
berjumlah paling banyak 2 orang personel untuk setiap pejabat, bagi
yang ditugaskan sebagai ajudan, 6 (enam) orang personel untuk
setiap pejabat, bagi yang ditugaskan sebagai personel pengamanan
dan pengawalan dan 4 (empat) orang personel yang ditugaskan sebagai
ajudan dan/atau pengamanan dan pengawalan sesuai dengan tugas pokok
serta fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia di Luar Struktur Organisasi terdapat persyaratan yang
harus dipenuhi untuk seorang anggota Polri melakukan penugasan di
luar sturktur organisasi khususnya sebagai ajudan Pejabat Negara
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Umum
Persyaratan secara umum anggota Polri melakukan penugasan di
dalam negeri/penugasan di luar struktur organsasi untuk menjadi
ajudan Pejabat Negara harus memenuhi persyaratan umum, yaitu
diantaranya:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. lulus seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, psikologi,
kesehatan, dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier;
e. memenuhi standar penilaian kinerja dan mendapat persetujuan
dari pimpinannya; dan
f. lulus tes assessment untuk penugasan pada kementerian/lembaga
tertentu.
2. Khusus
Setelah memenuhi persyaratan secara umum seorang anggota Polri
yang akan bertugas menjadi ajudan Pejabat Negara harus melalui
persyaratan khusus, yaitu diantaranya:
a. memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan yang
akan diemban
b. memenuhi persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan;
c. anggota Polri yang akan menduduki jabatan Kombes Pol, minimal
pangkat AKBP dan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III A 1
paling singkat 6 bulan, dan lulus pendidikan
Sespimen/sederajat;
d. anggota Polri yang akan menduduki jabatan Brigjen Pol,
minimal pangkat Kombes Pol pernah/sedang menduduki jabatan eselon
II B 1 paling singkat 6 bulan, dan lulus pendidikan
Sespimti/Lemhanas/sederajat;
3. Administrasi
Selain memnuhi persyaratan umum dan khusus anggota Polri perlu
memenuhi syarat administrasi untuk melakukan penugasan di dalam
negeri sebagai ajudan Pejabat Negara, yaitu:
a. surat permintaan dari pimpinan organisasi calon pengguna
kepada Kapolri;
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi surat keputusan/keputusan pangkat terakhir;
d. fotokopi surat keputusan/keputusan jabatan terakhir;
e. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
f. surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);
g. hasil penilaian kinerja;
h. surat persetujuan Kasatwil/Kasatker;
i. surat pernyataan kesediaan penugasan dan pengakhiran pada
jabatan di luar organisasi Polri;
Terdapat pula persyaratan dari segi kepangkatan penugasan di
dalam negeri untuk menjadi seorang ajudan. Golongan kepangkatan
dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri untuk menduduki
Jabatan Struktural atau fungsional sesuai dengan eselon jabatan
pada instansi pengguna. Golongan kepangkatan untuk penugasan
sebagai ajudan sebagai berikut:
a. pangkat Komisaris Besar Polisi(Kombes Pol) untuk ajudan
Presiden/Wakil Presiden RI;
b. pangkat Komisaris Polisi (Kompol) atau Ajun Komisaris Besar
Polisi (AKBP) untuk ajudan calon Presiden/Wakil Presiden RI;
c. pangkat Inspektur Polisi atau Ajun Komisaris Polisi (AKP)
untuk ajudan Pejabat Negara selain Presiden/Wakil Presiden RI,
Pejabat Negara asing yang berkedudukan di Indonesia, mantan
Presiden/Wakil Presiden RI, suami/istri Presiden/Wakil Presiden RI,
dan kepala badan/lembaga/komisi; dan
d. pangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir
Polisi Kepala (Bripka) untuk ajudan Gubernur/Wakil Gubernur serta
Bupati dan Walikota.
Selain persyaratan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anggota
Polri untuk menjadi seorang ajudan Pejabat Negara harus memiliki
beberapa hal, menurut Sapta selaku Kabag Protokol Pemprov Jabar
diantaranya, yaitu;
1. memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas,;
2. cakap;
3. komunikasi yang baik;
4. etika
5. performa (performance); dan
6. sikap (attitude)
Bahwa dapat disimpulkan dari beberapa persyaratan diatas untuk
Anggota Polri yang akan melakukan penugasan di dalam negeri, yaitu
sebagai ajudan Pejabat Negara memiliki 3 persyaratan, yaitu umum,
khusus dan administrasi yang harus dan wajib dipenuhi oleh anggota
Polri. Selain persyaratan tersebut terdapat pula hal yang harus
dimiliki oleh seorang ajudan Pejabat Negara seperti yang sudah di
jelaskan menurut Kabag Protokol Pemprov Jabar. Dalam hal ini ajudan
bisa merupakan suatu layanan keprotokolan kepada Pejabat Negara
secara khusus.
14
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ajudan adalah suatu seni melayani yang diperbantukan kepada
Raja, Presiden, atau Perwira Tinggi, biasanya diberi tugas mengurus
segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaanya. Bahwa peran
ajudan Pejabat Negara khususnya ajudan Gubernur Jawa Barat
mencakupi beberapa aspek, yaitu 5W+1H (what, why, where, when,who,
how) yang sudah dijelaskan dalam pembahasan makalah ini. Selain
menjalankan peran sebagai ajudan Pejabat Negara tak jarang ajudan
ketika melakukan tugasnya mengalami beberapa kendala, diantaranya
informasi terlambat/kurang jelas, acara mendadak, keterbatasan,
waktu, dan lupa.
Hal diatas tersebut yang sering terjadi ketika ajudan melakukan
tugasnya untuk melayani pejabat. Di samping kendala yang dihadapi
oleh seorang ajudan terdapat juga beberapa cara untuk
mengantisipasi kendala tersebut, yaitu catatan, reminder
(pengingat), fokus, dan koordinasi.
Cara tersebut dapat dijadikan untuk mengantisipasi berbagai
kendala yang terjadi ketika seorang ajudan melaksanakan tugasnya
kepada Pejabat Negara. Seorang ajudan Pejabat Negara merupakan
seseorang yang berassal dari Anggota Polri yang melakukan penugasan
di dalam negeri di luar struktur organisasi Kepolisian Republik
Indonesia. Mengenai penugasan untuk menjadi ajudan Pejabat Negara
Anggota Polri harus melalui beberapa persyaratan yang harus
dilakukan, yaitu persyaratan secara umum, khusus dan administrasi
persyaratan ini wajib dilalui sesuai dengan Peraturan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 oleh semua Anggota
Polri ketika akan melakukan suatu penugasadi dalam negeri di luar
struktur organisasi salah satunya ajudan Pejabat Negara. Sesuai
dengan peraturan tersebut disebutkan pula untuk menjadi seorang
ajudan Pejabat Negara khususnya ajudan Gubernur Jawa Barat terdapat
syarat kepangkatan untuk melakukan tugas sebagai ajudan Gubernur,
yaitu Anggota Polri yang sudah memiliki pangkat Brigadir Polisi
Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka).
23
Selain Persyaratan tersebut ada beberapa hala yang harus
dimiliki oleh seorang ajudan Pejabat Negara menurut Kabag Protokol
Pemprov Jawa Barat, yaitu memiliki pengetahuan (knowledge) yang
luas, cakap, komunikasi yang baik, etika, performa (performance),
dan sikap (attitude).
B. Saran
1. Ajudan harus dapat menjadi tangan kanan, mata kanan, otak
kanan dan kaki kanan seorang pimpinan, secara tidak langsung peran
seorang ajudan bisa ikut menentukan keputusan seorang pimpinan.
Maka dari itu untuk menjadi seorang ajudan Pejabat Negara harus
mempunyai pengetahuan yang luas dan diberikan pelatihan atau
pendidikan khusus mengenai ajudan Pejabat Negara.
2. Untuk anggota KPM UPI yang bertugas menjadi seorang ajudan
dalam kegiatan apapun diharapkan diberikan suatu pengetahuan
tentang ajudan dengan melakukan satuan tugas yang dilakukan oleh
KPM UPI agar ketika melaksanakan tugas tidak terjadi kesalahan.
24
DAFTAR PUSTAKA
Anung, Dedi. (2010). Ajudan dan Protokoler. [online]
Tersedia:http://
ajudanprotokoler.blogspot.com/2010/12/direktorat-ajudan-jenderal-angkatan.html
[10 Mei 2013]
Aritonang M, Dinoroy. (2005). Kaburnya Kaburnya Pengertian
Istilah Pejabat Negara. [Online]
Tersedia:http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?
option=com_content&viewarticle&id=395:kaburnya-pengertian-istilah
Pejabat Negara & catid= 12: artikel & Itemid = 85 [20 Mei
2013]
Haryati, Sri. (2011). Pengertian Protokoler:Sejarah Protokoler
dan Perkembanganny. [online]
Tersedia:http://kuliahitukeren.blogspot.com
/2011/07/protokoler-sejarah-protokol-dan.html [8 Mei 2013]
Muhammad, Arief S. (2011). Peranan Ajudan dalam Mengawal Pejabat
Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, Makalah Protokoler
Utama KPM UPI. Bandung: Tidak diterbitkan.
Oli, Helena. (2011). Pengetahuan Protokol. [online] Tersedia:
http://kuliah
itukeren.blogspot.com/2011/07/protokoler-sejarah-protokol-dan.html
[8 Mei 2013]
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1
Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia. [15 Agustus 2013]
Peraturan Menteri Pertahanan No. 1 Tahun 2011. Tentang
Susunan-susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan
Fungsional Umum Kementrian Pertahanan
Poerwadarminta, W.J.S. (2012). Pengertian Pejabat Negara.
[online]
Tersedia:http://avirista.blogspot.com/2012/11/pengertian-Pejabat
Negara .html [15 Mei 2013]
Wiryandari, Rosita. (2011). Sejarah dan Fungsi Keprotokolan.
[online] Tersedia:
http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/protokoler-sejarah-protokol-dan.html
[8 Mei 2013)
25