KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal : B-830/F/Fd.1/04/2009 : Biasa Jakarta,24April 2009 : TindakPidanaKorupsiyang berkaitandenganPEMILU KEPADAYTH. KEPALAKEJAKSAANTINGGI DI- SELURUHINDONESIA Sehubungan dengan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRD-I) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD-II), yang dalam tahap-tahap pelaksanaannya muncul banyak permasalahan yang dapat menciderai objektifitas pelaksanaan maupun hasil Pemilu dimaksud, untuk itu diminta peran aktif aparat Kejaksaan, utamanya Kejaksaan Tinggi beserta jajaran untuk: 1. Mencermati dan meneliti serta menindaklanjuti secara tegas terhadap upaya-upaya dari pihak peserta Pemilu dan atau pihak lain yang memberikan atau menjanjikan sesuatu guna mempengaruhi atau menggerakkan penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS) dan atau Pengawas Pemilu (BAWASLU, PANWASLU PropinsilKabupaten/Kota dan Kecamatan) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (baik berupa penyuapan atau menerima suap maupun pemerasan dalam jabatan). 2. Bahwa penindakan terhadap para pihak baik masyarakat, peserta maupun penyelenggara Pemilu yang melakukan perbuatan sebagaimana modus pada butir 1 diatas yang tidak memenuhi kualifikasi delik Pemilu (Pasal 260 s/d pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD), agar dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Petunjuk teknis ini agar diteruskan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di daerah hukum Saudara dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dalam kesempatan pertama. \ Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan \sebagaimana mestinya. \ • JAKSAAGU G MUDA TINDAK PlO 'A KHUSUS Tembusan: 1. Yth.JaksaAgungRepublikIndonesia; 2.Yth.WakilJaksaAgungRepublikIndonesia; (1dan2sebagailaporan) 3. Yth.ParaJaksaAgungMuda; 4. Arsip; 65