Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

LOGO

LOGO

Bank Indonesia

Januari 2014

Pendahuluan

Pelaksanaan Sistem Pembayaran di 2013

Kebijakan Sistem Pembayaran di 2013

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran di 2014

• Pasal 8 huruf b: mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran

• Pasal 15 huruf c: menetapkan penggunaan alat pembayaran

• Pasal 69: pemberian izin penyelenggara transfer dana

• Pasal 72: pemantauan penyelenggaraan transfer dana

• Pasal 11 angka 2: perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan

dilakukan BI berkoordinasi dgn pemerintah

• Pasal 11 huruf (3): melakukan pengeluaran, pengedaran

dan/atau pencabutan, dan penarikan Rupiah”

UU No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia*)

UU No. 3 Tahun 2011

tentang Transfer Dana

UU No. 7 Tahun 2011

tentang Mata Uang

*) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009

• Menetapkan penggunaan alat pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Bank Indonesia)

• Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 16 Undang-undang Bank Indonesia)

• Mengatur dan mengembangkan kegiatan Sistem Pembayaran (Pasal 15 – 18 Undang-undang Bank Indonesia)

• Melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 Undang-undang Mata Uang)

• Berkoordinasi dengan pemerintah melakukan perencanaan, pencetakan & pemusnahan Rupiah (Pasal 11 UU Mata Uang)

• Mewajibkan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya (Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Bank Indonesia)

• BI berwenang & bertanggungjawab melakukan pengawasan jasa Sistem Pembayaran (Penjelasan Umum Undang-undang Bank Indonesia)

• Menyelenggarakan kegiatan kliring antarbank dlm mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Bank Indonesia)

• Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik dalam rupiah dan/atau valas (Pasal 18 Undang-undang Bank Indonesia)

• Melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/ atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Mata Uang.

Kebijakan

• Memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf a UUBI)

Perizinan

Pengawasan Penyelenggaraan

Departemen

Pengelolaan Uang

Departemen Kebijakan

dan Pengawasan SP

• Kebijakan

• Pengaturan

• Perizinan

• Pengawasan

• Pengembangan

Departemen

Penyelenggaraan SP

• Penyelenggaraan

Sistem: Real Time Gross Settlement

(RTGS)

Scripless Securities

Settlement System (SSSS)

Sistem Kliring Nasional

(SKN)

• Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia

(SBI),

Surat Utang Negara (SUN)

Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN)

• Perencanaan

• Pencetakan

• Pengeluaran

• Pengedaran

• Pencabutan &

Penarikan

• Pemusnahan

Sistem Pembayaran KPwDN

6

Misi Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian,

stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional

Issue Strategis Sistem Pembayaran

VISI

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan

terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta

pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

• Tingkat kehandalan sistem pembayaran BI (RTGS, SSSS, SKN)

• Peningkatan transaksi SP retail (APMK dan uang elektronik)

• Indeks keyakinan perlindungan konsumen alat pembayaran

• Kesiapan infrastruktur cross border payment system

• Tingkat ketersediaan dan kualitas uang layak edar

Transaksi harian SSSS mencapai Rp108 triliun per hari. Namun demikian sejalan dengan penurunan transaksi operasi moneter di RTGS, setelmen pada SSSS juga mengalami penurunan 18%.

Transaksi harian RTGS mencapai Rp365 triliun per hari. Sementara aktivitas harian transaksi pada RTGS diluar operasi moneter (RTGS xOM) mengalami peningkatan 15%. Namun demikian, secara keseluruhan transaksi RTGS turun akibat penurunan transaksi operasi moneter.

Transaksi rata-rata harian di SKN naik dari Rp8,8 triliun menjadi Rp10,3 triliun per hari, antara lain didorong oleh kenaikan batas maksimal nominal kliring kredit dari Rp100 juta menjadi Rp500 juta yang berlaku sejak akhir April.

Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2012) dari Rp8 triliun menjadi Rp10 triliun dan kartu kredit mencapai Rp600 miliar per hari.

Transaksi uang elektronik meningkat tajam sejak 2012, hingga 2013 rrh nominal mendekati Rp8 miliar dari Rp 5 miliar dan rrh volume mendekati 400 ribu dari 275 ribu.

Transaksi uang elektronik jauh lebih rendah dibandingkan kartu ATM-Debet dan kartu kredit, walau dari sisi jumlah pemakai telah melebihi kartu kredit. Hal ini disebabkan sekitar 60% uang e diterbitkan telco yang tingkat transaksinya masih sangat rendah

ThemeGallery is a

Design Digital Content

& Contents mall

developed by Guild

Design Inc.

Infrastruktur mesin ATM naik signifikan di tahun 2013 hingga melewati 70 ribu unit.

11

2. Kinerja Sistem Pembayaran 2013 c. Kinerja Pengelolaan Uang – (2) UYD, Transaksi Kas dan Pemusnahan UTLE

● Rata-rata harian (rrh) UYD pada tahun 2013 sebesar Rp420,9 triliun atau meningkat 13,6% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp370,6 triliun. Pangsa uang kartal yang ada pada khazanah perbankan (cash in vault) sebesar 15,8% yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 15,5%.

● Transaksi penarikan/setoran melalui Bank Indonesia selama tahun 2013 terjadi net outflow sebesar Rp53,1 triliun atau lebih rendah dibandingkan net outflow pada tahun sebelumnya sebesar Rp63,3 triliun. Meskipun transaksi penarikan selama 2013 lebih tinggi yakni Rp490,0 triliun dibandingkan Rp 429,6 triliun (meningkat 14%), namun terjadi kenaikan transaksi penyetoran (sebesar Rp436,9 triliun) yang lebih tinggi 19% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp366,3 triliun.

● Pemusnahan uang Rupiah untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat selama tahun 2013 sebesar Rp105,3 triliun.

rrh UYD di Perbankan dan Masyarakat

15.4%

16.5%16.6%

15.8%

15.5%

15.8%

14.8%

15.0%

15.2%

15.4%

15.6%

15.8%

16.0%

16.2%

16.4%

16.6%

16.8%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cash in Vault Currency Outside Banks Pangsa CiV thd UYD (rhs)

Rp. tr

(41.4) (13.0) (36.3) (54.2) (63.3) (53.1)

-600

-400

-200

0

200

400

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Outflow Inflow Net Flow Pemusnahan

Rp. tr

Transaksi Kas dan Pemusnahan UTLE

12

UK

UL

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

Ma

y-1

2

Jun

-12

Jul-

12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

No

v-1

2

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Ma

r-1

3

Apr

-13

May

-13

Jun

-13

Jul-

13

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

No

v-1

3

Dec

-13

Outflow KPBI TUKAB Long Inflow KPBI TUKAB Short

Rp. tr TUKAB 2012 : Rp65,6T TUKAB 2013 : Rp69,2T

● Transaksi uang kartal antar bank (TUKAB) di wilayah Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp69,2 triliun atau 31,7% dari total transaksi penarikan yang dilakukan perbankan dan masyarakat yang mencapai Rp218,5 triliun. Sementara 68,3% atau sebesar Rp.149,2 triliun merupakan penarikan bank dan masyarakat di KPBI.

● Nilai transaksi TUKAB 2013 tersebut lebih tinggi 5,5% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp65,6 triliun (lihat Lamp. 4). Hal ini menunjukkan TUKAB telah semakin optimal dalam mendorong efektivitas pengelolaan uang kas oleh perbankan.

Peran TUKAB terhadap Transaksi Kas di Wil. Jakarta

13

Banda Aceh

Lhokseumawe

Medan

Sibolga

Pekan Baru

Batam

Padang

Bengkulu

Bandar Lampung

Bandung Tasikmalaya

Purwokerto Yogyakarta Kediri

Malang

Denpasar

Mataram

Kupang

Pontianak

Palangkaraya

Samarinda

Palu

Makassar

Kendari

Manado

Ternate

Ambon

Jayapura

JAKARTA

Solo Surabaya

Jember

Jambi

Palembang

Balikpapan

Banjarmasin

Cirebon Semarang

1. Kapal (ship/voyage) 2. Truk (Armored truck) 3. Truk – Kapal Feri – Kereta

Api 4. Kereta Api 5. Pesawat (area

tertentu/darurat)

Moda Angkutan :

No Depo Kas Cabang No Depo Kas Cabang

1 Medan 4 7 Makassar 3

2 Padang 2 8 Balikpapan 2

3 Bandung 2 9 Manado 1

4 Palembang 1 10 Banjarmasin 1

5 Semarang 4 11 Denpasar 1

6 Surabaya 3 - Direct shipment 4

11 Depo Kas + 28 Cabang dan Direct Shipment

14

Keterangan:

Kas Keliling di remote area Maluku–Nusa Tenggara Timur

2012

Bhakesra 2012 (Sail Morotai)

Kas Keliling di Remote Area Jayapura – Maluku Utara 2013

Bhakesra I 2013 (Kawasan Barat Indonesia)

Bhakesra II 2013 (Kawasan Timur Indonesia)

Kas Keliling di Remote Area Batam – Pontianak 2013

Selama tahun 2013 transaksi penukaran uang dalam rangka Kas Keliling (baik di dalam kota maupun di

wilayah terpencil dan terdepan NKRI sebesar Rp1,30 triliun dengan jumlah wilayah kegiatan yang lebih

banyak dari tahun sebelumnya. Untuk Kas Keliling di wilayah terpencil dan terdepan NKRI pada tahun

2013 dilaksanakan 5 kali, sementara tahun 2012 dilaksanakan 4 kali.

Banda Aceh

Lhokseumawe

Medan

Sibolga

Pekan Baru

Batam

Padang

Bengkulu

Bandar Lampung

Bandung Tasikmalaya

Purwokerto Yogyakarta Kediri

Malang Denpasar

Mataram

Kupang

Pontianak

Palangkaraya

Samarinda

Palu

Makassar

Kendari

Manado

Ternate

Ambon

Jayapura

JAKARTA

Solo Surabaya

Jember

Jambi

Palembang

Balikpapan

Banjarmasin

Cirebon Semarang

P. Geser

P. Tual

P. Larat P. Kisar

P. Wetar

P. Lembata

P. Maomere

P. Buru

P. Morotai

P. Marampit

P. Marore

P. Balabalakang

P. Supiori

P. Brass

P. Sorong P. Waigeo P. Gebe

P. Joronga

P. Siberut

P. Tello P. Sipora

P. Kayuadi

P. Alor

P. Rote P. Sabu

P. Sumba Timur P. Komodo

P. Jemaja

P. Sabu

P. Tarempa

P. Sekatung

P. Ranai

P. Subi Besar

15

Selama tahun 2013 jumlah transaksi penarikan perbankan dalam rangka Kas Titipan sebesar

Rp19,1 triliun atau meningkat 48% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp12,9 triliun.

Terdapat penambahan jumlah Kas Titipan pada tahun 2013 di 6 daerah yakni Muaro Bungo

(Jambi), Bima (NTB), Prabumulih (Sumsel), Kotamobagu (Sulut), Bau-Bau (Sultra) dan Sintang

(Kalbar), sehingga secara keseluruhan pada tahun 2013 berjumlah 25 Kas Titipan

Keterangan: Kas Titipan berada di 25 wilayah NKRI Kas Titipan yang dibuka tahun 1992 – 2011 Kas Titipan yang dibuka tahun 2012

Kas Titipan yang dibuka tahun 2013

Rantau Prapat

Gunung Sitoli

Muaro Bungo

Prabumilih Lubuk

Linggau

Pangkal Pinang

Sintang

Sampit

Muara Teweh

Bima

Waingapu

Maumere

Atambua Merauke

Timika

Biak

Sorong

Tahuna Kota

Mobago

Gorontalo

Toli Toli

Luwuk

Mamuju

Palopo

Bau-Bau

III. Kebijakan SP 2013

1. Pengembangan

Perluasan penggunaan instrumen non tunai

• Interkoneksi Uang e TransJakarta

• Interkoneksi P2P Transfer Telco

• E-Payment RailLink Kuala Namu-Medan

• E-Ticketing Tol Benoa, Bali

• E-Ticketing Kereta Commuter Jakarta

• Uji coba kawasan LCS

Penyempurnaan Infrastruktur

• Interkoneksi Transfer Prinsipal Kartu ATM/Debet

• Fasilitasi Pengembangan GPN

• Pengembangan RTGS/SSSS Generasi II

• Pengembangan SKNBI Next Generation

• Pengembangan Infrastruktur Pendukung SUN Valas

• Implementasi Kliring Debet Online

III. Kebijakan SP 2013

1. Pengembangan

Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya

• Koordinasi dgn Pemerintah terkait penerbitan uang Rp “NKRI” (sesuai amanat UU Mata Uang).

• Kerjasama dgn Botasupal dan aparat penegak hukum lainnya., misalnya dalam bentuk

Semiloka pada tahun 2013 di Cirebon, Lampung, Padang

• Kerjasama sosialisasi CIKUR & memperlakukan uang dgn baik melalui media (ILM),

kebudayaan, pendidikan. Di bidang pendidikan, telah diimplementasikan di sekolah Madrasah

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah se-Provinsi Jawa Barat; dan sebagai salah

satu materi ajar Ekonomi secara nasional Kurikulum 2013 untuk tingkat SMA

Distribusi dan Pengolahan Uang yang Optimal

• Rencana Pembangunan Sentra Pengedaran Uang dan Depo Kas Utama Wilayah Timur

• Kerjasama dengan TNI-AL dan Polair di wilayah terpencil dan terdepan NKRI.

Telah dilakukan 5 kegiatan kas keliling di 6 Pulau di Wilayah Timur Indonesia, Ekspedisi

Wilayah Barat Indonesia (Bhakesra 1), Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial, Ekspedisi Wilayah

Timur Indonesia (Bhakesra II), Anambas – Natuna dan Kepulauan Seribu.

III. Kebijakan SP 2013

1. Pengembangan

Layanan Kas Prima

• Perluasan jaringan kas titipan di daerah yg sulit /belum dijangkau oleh layanan BI.

Selama 2013, telah dibuka 6 Kas Titipan (KT) baru di Muara Bungo (Jambi), Bima (NTB),

Prabumulih (Sumsel), Kotamobagu (Sulut), Bau-Bau (Sultra) dan Sintang (Kalbar).

Total Kas Titipan di seluruh Indonesia : 25 KT

• Implementasi transaksi uang kartal antar bank (TUKAB) secara nasional • Kerjasama layanan kas keliling, termasuk pada momen hari besar keagamaan

III. Kebijakan SP 2013

2. Pengaturan

Penyusunan Ketentuan

• SE Ekstern Transfer dana

• PBI Perlindungan Konsumen SP

• Penyempurnaan PBI uang elektronik

• PBI Sarana Pemroses Transaksi

• Kebijakan pembatasan nilai transaksi melalui kliring

III. Kebijakan SP 2013

3. Perizinan

III. Kebijakan SP di 2013

4. Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan

Koordinasi dengan instansi lain

• Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara SP, meliputi bank, lembaga keuangan selain bank dan perusahaan telekomunikasi serta PVA selain bank.

• Melakukan joint audit dengan lembaga lain, seperti PPATK

Penguatan dari sisi tools pengawasan

• Berkoordinasi dengan pakar hukum dan kepolisian • Melakukan koordinasi dengan bank sentral lain dalam kawasan asia, seperti BNM

• Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Sistem Pembayaran (SIPSP)

IV. Kebijakan SP 2014

SP Tunai dan Non Tunai

Komponen SP SP Non-tunai Pengelolaan Uang Rupiah

Kelembagaan Peningkatan fungsi dan peran Self Regulated Organization (SRO) SP seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Angkutan Uang dan Barang Berharga Indonesia (APJATIN)

• Penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sesuai UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

• Peningkatan fungsi dan peran Persatuan Kasir Jakarta (Perkaja)

Infrastruktur Penguatan infrastruktur melalui akselerasi kebijakan interoperabilitas uang elektronik, implementasi domestic payment scheme (GPN), RTGS/SSSS Generasi II, SKN NG

• Sentra Pengelolaan Uang (SPU) • Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan

Kas (BISILK) • Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center

(BI-CAC)

Instrumen • Perluasan layanan non-tunai melalui LCS dan G to P (Government to People)

• Penerapan Chip dan PIN 6 Digit untuk Kartu ATM/ Debet dan Kartu Kredit.

• Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) • Bye Laws Nasional untuk TUKAB

Pengaturan Penyempurnaan pengaturan uang elektronik, sarana pemrosesan transaksi pembayaran, perlindungan konsumen

Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), antara lain ketentuan setoran bayaran

Mekanisme Penguatan perizinan dan pengawasan penyelenggara SP

Penyempurnaan Setoran dan Bayaran

LOGO

LOGO

IV. Kebijakan SP 2014

1. SP NonTunai

1. Peningkatan penggunaan instrumen non-tunai

a. Kawasan LCS;

b. Layanan Transaksi Pemerintah; dan

c. Interkoneksi di Sektor Transportasi.

2. Penguatan infrastruktur melalui:

a. Pengembangan Domestic Switching sebagai bagian dari GPN.

b. Implementasi RTGS/ SSSS Gen II.

5. Penguatan Perlindungan Konsumen Jasa SP

3. Penguatan Perizinan dan Pengawasan SP

4. Legal Framework:

a. Penyempurnaan ketentuan uang elektronik;

b. Penyempurnaan ketentuan PVA;

c. Penyempurnaan ketentuan perlindungan Konsumen; dan

d. Penyempurnaan ketentuan Transfer Dana.

IV. Kebijakan SP 2014

1. Pengelolaan Uang

Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya

• Pelaksanaan Pengadaan Uang Dan Bahan Uang Serta Unsur Pengaman. • Koordinasi dgn Pemerintah &

Botasupal • Alignment dgn kapasitas cetak

Peruri • Penerbitan Uang Rupiah “NKRI”.

• Penerbitan tgl 17 Agustus 2014 untuk pecahan tertentu. Ke depan, akan diterbitkan secara bertahap uang Rupiah NKRI untuk seluruh pecahan.

• Koordinasi dgn Kemenkeu terkait penerbitan pecahan lainnya.

• Penanggulangan Uang Palsu. • Peningkatan kerjasama dgn

Botasupal (BIN, Polri, Kejagung, Kemenkeu).

• Materi Ajar Kebanksentralan. • Koordinasi dgn Puskurbuk utk

materi ajar SMA

Distribusi dan Pengolahan Uang yang Aman dan Optimal

• Sentra Pengedaran Uang

dan Depo Kas Utama • Otomasi Pengolahan

Uang •Distribusi Wilayah Timur Indonesia melalui Depo Kas Utama di Jawa Timur

Layanan Kas yang Prima

• Kerjasama dengan Instansi dan penyedia jasa layanan transportasi • Penyusunan MoU dengan

penyedia jasa layanan transportasi (misalnya PELNI, KAI, Susi Air, Wings Air dll)

• Kerjasama dgn TNI AL utk layanan kas di daerah terpencil & perbatasan baik bilateral maupun ikut serta dlm event khusus (SBKS & Bhakesra)

• Kerjasama dengan Bank Sentral Papua New Guinea. • Kerjasama penggunaan

mata uang Rupiah dan Kina di perbatasan

• Evaluasi Bye Laws TUKAB Nasional

• Pembukaan Kas Titipan Baru