Kebijakan Pengembangan SIDa untuk Peningkatan Daya …bappeda.cirebonkab.go.id/.../PAPARAN-KABAN-ttg-INOVASI-P3IPTEK … · Integrasi dan Alur Sistem Inovasi Daerah dengan Perencanaan

Kebijakan Pengembangan SIDa untuk

Peningkatan Daya Saing Daerah

Oleh: Dr. AFRIADI SYAHBANA HASIBUAN, MPA, MCom. Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri

Perpres No.32 thn 2011 ttg Masterplan Percepatan

Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025

PP No.79 thn 2005 ttg BINWAS

dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

UU No.39 thn 2008 ttg Kementerian Negara

UU No.32 thn 2004 juncto UU no 23 thn 2014

ttg Pemerintahan Daerah

UU No.18 thn 2002, ttg Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

Dasar Huku

m

Permendagri No.20 thn 2011 ttg Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah

Perber Menristek & Mendagri No.03 & 36 thn 2012

ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

TUGAS DAN FUNGSI KEMENDAGRI

1. PERPRES NO.24 THN 2010 ttg Kementerian bahwa KEMENTERIAN DALAM NEGERI MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN DI BIDANG “PEMERINTAHAN DALAM NEGERI” DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PASAL 66);

2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, MEMPUNYAI TUGAS “MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS KEPEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI BIDANG “PEMBINAAN” KELITBANGAN”.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai

kekuasaaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan

masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi

pemerintahan dalam negara

INOVASI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. peningkatan efisiensi;

2. perbaikan efektivitas;

3. perbaikan kualitas pelayanan;

4. tidak ada konflik kepentingan;

5. berorientasi kepada

kepentingan umum;

6. dilakukan secara terbuka; dan

7. dapat dipertanggungjawabkan

hasilnya tidak untuk

kepentingan diri sendiri.

PRINSIP-PRINSIP

Semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan

metoda

Perlindungan atas

Inovasi sepanjang

tidak memperkaya

diri dan/atau orang

lain

5

Pasal 387

Pasal 386 ayat (1) “Dalam

rangka peningkatan kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan Daerah,

Pemerintah Daerah dapat

melakukan inovasi.”

Kedudukan pelaku inovasi litbang sbg obyek pelanggaran

Hukum (UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Pasal 389 dikatakan bahwa “Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah

menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak

dapat dipidana. Namun dengan syarat :

a. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam

rapat paripurna ayat (2) dan disampaikan kpd KDH untuk

ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah ayat (3)

b. Usulan inovasi yang berasal dari ASN , harus memperoleh izin

tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi

Perangkat Daerah ayat (4)

c. Usulan inovasi yang berasal masyarakat disampaikan kepada

DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah ayat (5)

d. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada ayat (6)

2

PENGANTAR

Authoritative definition of innovation

An authoritative definition of innovation is provided in

the slo manual (OECD 2005), a methodological manual by

the OECD on the measurement of technological innovation.

An innovation is „the implementation of a new or significantly

improved product (goods or services), or process, a new

marketing method, or a new organisational method in

business practices, workplace organisation or

external relations.‟This definition is inspired by

Schumpeter (1934)‟. Note the subtle difference between

invention and innovation. An invention is an idea made

manifest, whereas an innovation is an idea applied in practice.

INOVASI: PENGERTIAN 1. Lundvall (1992) mengartikan sistem inovasi sebagai unsur-unsur

dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam produksi, difusi, dan penggunaan pengetahuan yang baru dan berguna secara ekonomis, dan seringkali berlokasi atau berakar dalam batas-batas suatu negara;

2. Freeman (1987) menyebutkan sistem inovasi sebagai jejaring kelembagaan dalam sektor publik dan swasta dimana kegiatan-kegiatan dan interaksi-interaksinya memulai, mendatangkan, mengubah, dan mendifusikan teknologi-teknologi baru;

3. Hall dkk. (2003) berpendapat bahwa Sistem inovasi adalah kelompok organisasi dan individu yang terlibat dalam produksi, difusi dan adaptasi, dan penggunaan pengetahuan signifikansi sosial ekonomi, dan konteks kelembagaan yang mengatur cara dimana interaksi-interaksi dan proses-proses ini terjadi;

4. Hall dkk. (2003) menyatakan lebih lanjut bahwa pendekatan sistem inovasi memandang inovasi dalam cara yang lebih sistemik, interaktif, dan evolusioner, dimana produk-produk dan proses-proses baru dibawa ke dalam penggunaan ekonomi dan sosial melalui kegiatan-kegiatan jejaring organisasi yang dimediasi oleh berbagai kelembagaan dan kebijakan.

PENGERTIAN SISTEM INOVASI, MENUNJUKKAN EMPAT

(4) HAL YANG SAMA:

1. Pertama, ada penekanan bahwa inovasi adalah proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa perubahan teknologi tidak banyak dipertimbangkan sebagai pengembangan material, tetapi lebih sebagai suatu rekombinasi dari pengetahuan (yang seringkali sudah ada) atau penciptaan kombinasi-kombinasi baru. Proses pembelajaran ini bergantung pada keterlibatan banyak aktor yang mempertukarkan pengetahuan, aktor-aktor ini terdiri dari berbagai organisasi, meliputi perusahaan, pemerintah, dan lembaga penelitian.

2. Kedua, ada penekanan pada peranan lembaga. Lembaga dapat dianggap sebagai ketentuan, regulasi, dan rutinitas yang membentuk ruang kemungkinan bagi aktor-aktor. Dengan ini, lembaga merupakan penggerak maupun hambatan penting bagi inovasi (Suurs, 2009).

3. Ketiga, sistem inovasi menekankan hubungan antara aktor dan lembaga atau adanya gagasan tentang suatu sistem. Perspektif sistem menunjukkan adanya pendekatan holistik. Holistik dalam sistem inovasi berarti bahwa kinerja suatu sistem inovasi tidak dapat dianggap sebagai fungsi linear dari unsur-unsurnya. Sebaliknya, hal tersebut merupakan hasil dari 6 banyak hubungan di antara unsur-unsurnya.

4. Keempat, sistem inovasi menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan di antara banyak proses dimana semua proses ini berjalan paralel dan memperkuat satu sama lain melalui mekanisme umpan balik positif. Jika umpan balik semacam ini diabaikan, apakah oleh pembuat kebijakan ataupun oleh pengusaha, maka hal ini kemungkinan besar menyebabkan kegagalan dalam proses inovasi di seluruh sistem (Suurs, 2009).

OLEH KARENA ITU, INOVASI DARI

BERBAGAI ASPEK

Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya

mencakup basis:

Basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan, aktivitas penelitian dan pengembangan, dan rekayasa);

basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum); dan

Basis pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat; serta

Basis proses pembelajaran yang berkembang.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis

DENGAN DEMIKIAN, PENGERTIAN SINGKAT

1. Inovasi: proses atau hasil kreativitas pembaruan/perbaikan yang membawa (memberikan) kegunaan/kemanfaatan nyata (komersial/bisnis, ekonomi, sosial, dan/atau budaya);

2. Difusi: suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui suatu saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat (Rogers, 1995, 1997); Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya (UU No. 18 tahun 2002);

3. Pembelajaran: suatu proses belajar (pendidikan-pengajaran, pelatihan, pengkajian, dan praktik serta evaluasi) yang membawa kepada pengembangan diri dan perbaikan sikap, perilaku dan tindakan.

PEMBELAJARAN

BERAGAM INOVASI, KESALINGTERKAITAN & EFEKTIVITAS PENGUATAN

DIFUSI INOVASI

DARI ARGUMENT DIATAS, MAKA:

INOVASI DAPAT MENJADI SUMBER KEUNGGULAN KOMPETITIF/DAYA SAING (Mc.Grath;

Tsai; Venkataraman dan Mc. Millian, 1996);

DALAM HAL INI, TERDAPAT 2 ALASAN;

PERTAMA: INOVASI YANG BERHASIL AKAN MENINGKATKAN NILAI PASAR DARI BARANG DAN JASA YANG DIHASILKAN INOVATOR TERSEBUT;

KEDUA: BERDASARKAN THEORY RESOURCE-BASED VIEW (RBV), DENGAN KEMAMPUAN INOVASI, PRODUK AKAN MENJADI LEBIH SULIT DITIRU.

INTEGRASI URUSAN PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM

INOVASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

(KPE) BERDAYA SAING

URUSAN PEMERINTAHAN UU No.

23/2014 psl 9 (1) dan 12

(3)

Perencanaan Daerah

Data Informasi

Perencanaan Daerah

Data Informasi

Pengembangan Potensi Ekonomi

Daerah (SDA,SDM dan

SDB)

UU 23/2014 psl 12(3)

Inovasi

IPTEK

Inovasi

IPTEK

KPE PUD

Attraktif

Technolg &

Socio institu. inovasi

Harga Mutu Networking Pemasaran

Pasar

UU No. 23/2014 Psl 391-395

UU No. 23/2014 Psl 391-395

OTDA

UU No. 23/2014 Psl 386 - 389)

UU No. 23/2014 Psl 386 - 389

Networking Pelaku

Daya Saing

UU no 18/2002

UU no 18/2002 Taste &

Preference

UU

23/2014

PEMDA,

PSL 260-

276

Undang-Undang No.18 Thn 2002 tentang S N

P3 IPTEK

Undang-Undang No. 23 Thn 2014

tentang PEMDA

Keterpaduan

5 hal yang perlu dicermati: 1. Globalisasi 2. Perkembangan IPTEK 3. Perkembangan Ekonomi Jaringan 4. Kecenderungan ke arah Ekonomi Pengetahuan 5. Kecenderungan Tumpuan atas Ke-khas-an faktor Lokal (Potensi Dan Produk Unggulan)

Dokumen Perencanaan Bangda: 1. RPJP Daerah 2. RPJM Daerah

3. Renstra SKPD 4. RKP Daerah

5. Renja SKPD Ke lima dokumen perencanaan Bangda tersebut saling terkait dan mendukung

MUSREN

BANG

Integrasi dan Alur Sistem Inovasi Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJP NASIONAL

RPJP DAERAH

RENSTRA K/L (IPTEK)

RPJM NASIONAL

RPJM DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA K/L (IPTEK)

RKP

RKA-K/L

RAPBN

RAPBD

RKA SKPD

RINCIAN APBN

APBN

APBD

RINCIAN APBD

UU. No. 18

Thn 2002

IPTEK

PE

ME

RIN

TA

H

DA

ER

AH

P

EM

ER

INT

AH

P

US

AT

RKP DAERAH

RENJA SKPD

UU. No. 3204

PEMDA

Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Dijabarkan

Pedoman

Memperhatikan Acuan

Diacu

Diacu

Pedoman

SELANJUTNYA

DENGAN DEMIKIAN, INOVASI MERUPAKAN SALAH SATU

FAKTOR PELANCAR TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL YANG

MERUPAKAN INTI DARI PEMBANGUNAN MASYARAKAT;

PERUBAHAN ITU TERJADI SEBAGAI WUJUD PENERAPAN

INOVASI, OLEH KARENA ITU, SAATNYA UNTUK

DISOSIALISASIKAN DENGAN CARA:

1. ANGGOTA SISTEM SOSIAL YANG MENERIMA INOVASI;

2. AGEN PEMBAHARU YANG MEMBAWA IDE/INOVASI;

3. TOKOH MASYARAKAT YANG MENJADI SUMBER KEPUTUSAN PENGADOPSIAN INOVASI;

4. SALURAN ATAU SISTEM KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES SOSIALISASI.

1. Komitment politik melalui Peraturan Perundangan;

2. Komitment pendayagunaan penataan ekonomi daerah yang baik bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkesinambungan ;

3. Komitment meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui Pengembangan IPTEK untuk menjadi daerah yang berprestasi;

4. Komitment meningkatkan kerjasama baik nasional maupun regional untuk difusi dan alih teknologi dengan upaya mengikut sertakan partisipasi masyarakat;

5. Komitmen meningkatkan SDM yang terdidik, kreatif dan trampil;

6. Komitment meningkatkan pemanfaatan potensi/produk unggulan dgn memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang berorientasi lingkungan hidup berkelanjutan;

7. Komitment meningkatkan kapasitas daerah untuk berdaya saing sehingga tercipta Investasi Daerah yang optimal.

3

23

Kapasitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk dikembangkan pemahamannya tentang esensi dari hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif melalui penelitian dan pengembangan terkoordinatif;

Diperlukan adanya suatu pengembangan atau terobosan baru dalam pola penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik untuk mengubah mindset dari pelaksana sektoral maupun regional, menjadi kebijakan yang berlandaskan pada hasil penelitian dan pengembangan (POLICY IS BASED ON RESEARCH (KNOWLDEGE);

24

Penguatan kelembagaan litbang diperlukan Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah untuk dilakukan dengan 3 (tiga) konsentrasi penting, yaitu:

1. Individu; 2. Lembaga; 3. Sistem. (Diagram berikut)

Dengan demikian, kebersamaan dituntut mulai dari proses formulasi perencanaan, pelaksanaan sampai pada pembinaan dan pengawasan.

PENGUATAN LITBANGDA

25

Tataran

INDIVIDU

Tataran KELEMBAGAAN

Tataran

SISTEM

-Pengetahuan

- Kemampuan

- Kompetensi

- Etos Kerja

- Tata Cara

- Sumberdaya

- Pengambil Keputusan

- Struktur Organisasi

- Budaya Kerja

- SIM

- Kerangka Aturan

- Kebijakan Pendukung

KAPASITAS

PEMERINTAH

DAERAH

EFEKTIVITAS

KOORDINASI

TERCAPAI

visi,

Tujuan

dan

Sasaran

tercapai

Keterpaduan

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH

Model Kapabilitas Organisasi

Lingkungan/

strategi

Sistem Kerja

Proses manaje

men

Tim Kepemim

pinan

Sistem sumber

daya manusia

Prinsip dan nilai

Kapabilitas/

budaya

Global Competitiveness Index framework

http://pena.gunadarma.ac.id/global-competitiveness-report-2012-2013-daya-saing-indonesia-menurun/global-competitiveness-2012-13-framework/

TAHAPAN PEMBANGUNAN DAYA SAING NASIONAL (lanjutan)

DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT

DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI

DAYA SAING BERBASIS INOVASI

• Infrstruktur • Kelembagaan • Stabilitas makro • Pendidikan dasar

& kesehatan

• Pendidikan tinggi dan training

• Efisiensi pasar • Efisiensi lembaga

keuangan • Ukuran pasar

domestik

• Lembaga riset dan pengembangan

• Industri teknologi tinggi

Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)

Keunggulan Komparatif

Keunggulan Kompetitif


Oleh karena itu, dalam rangka penguatan

SIDa ke depan, sangat dibutuhkan antara lain:

1. Komitmen dan konsensus Pemda yang

dituangkan dalam bentuk regulasi di Daerah;

2. Membangun interaksi antar para pelaku di

daerah;

3. Memperkuat kapasitas Balitbangda/Terkait (level

Provinsi/Kab/Kota);

4. Jangka pendek Membuat pilot project (level

kab/kota);

5. Jangka menengah – panjang konsentrasi pada

peningkatan kompetensi daerah untuk daya

saing; dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Peran yang dimainkan KEMENDAGRI dalam hal ini adalah:

• Policy Oriented Role: yaitu peran analisis yang berorientasi

pada kebijakan manejemen tingkat atas yang bertujuan

untuk memperbaiki kebijakan atau kinerja organisasi

dimasa datang;

• Policy Integrated Strategic Role: yaitu peran analisis yang

diterpadukan dari berbagai strategi kepentingan organisasi

(K/L) dengan upaya mendapatkan dan bertujuan untuk

memperbaiki kebijakan dengan menggunakan Koordinasi

untuk tercipta sinergitas.

• Policy Function Oriented Role: yaitu peran yang

berorientasi penyediaan informasi untuk kepentingan tugas

dan fungsi yang diemban melalui analisis dan bimbingan

tehnis dalam memperbaiki efektivitas kebijakan yang akan

dilaksanakan.

4

DAYA SAING

Kemampuan daya tarik (attractiveness)

atau kemampuan membentuk dan

menawarkan lingkungan paling produktif

dan kinerja unggul yang berkelanjutan

bagi dunia usaha (termasuk menarik

talenta, investasi, dan faktor

penggerak/bergerak lainnya).

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF

Ekonomi Berbasis SDA

Factor Driven Innovation Driven

Ekonomi Berbasis Inovasi

Investment Driven

Ekonomi Berbasis Industri

Peningkatan Kemampuan Ekonomi

Warisan Ciptaan

Keunggulan Negara

Kompetitif

Komparatif

* Sumber Daya Alam

* Capital and Technology

* Innovation

* Labor Intensive

* Skilled Labor Intensive

* Human Capital Intensive

Kekayaan Negara

TAHAPAN PEMBANGUNAN DAYA SAING NASIONAL (lanjutan)

DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT

DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI

DAYA SAING BERBASIS INOVASI

• Infrstruktur • Kelembagaan • Stabilitas makro • Pendidikan dasar

& kesehatan

• Pendidikan tinggi dan training

• Efisiensi pasar • Efisiensi lembaga

keuangan • Ukuran pasar

domestik

• Lembaga riset dan pengembangan

• Industri teknologi tinggi

Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)

Keunggulan Komparatif



UNTUK MENCAPAI GAMBAR INI, PERLU

INTEGRASI BERBAGAI DOKUMEN PENTING UNTUK DAYA SAING

DAYA SAING DAERAH ATAU DAYA SAING NEGARA

Daya saing daerah atau daya saing negara berdasarkan input untuk pembangunan ekonominya, menurut Porter, dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: (1) Factor driven, (2) efficiency driven dan (3) innovation driven. Pada Slide Sebelumnya disajikan tahapan pembangunan suatu negara/daerah berdasarkan keunggulan kompetitifnya.

Menurut Lengyel, berdasarkan hal penggolongan di atas, daerah dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Neofordist region (factor-driven phase), (2) knowledge transfer region (investment-driven phase), dan (3) Knowledge creation region (innovation-driven phase). Keunggulan sejati hanya pada knowledge creation region, karena benar-benar mengandalkan inovasi. Inovasi adalah pelaksanaan dari suatu kreativitas. Pengembangan industri yang berbasis kreativitas disebut sebagai industri kreatif.

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Ada 3 faktor yang menjadi pemicu peningkatan daya saing

:

1. Penguatan Kelembagaan Pemda

- Reformasi Birokrasi ; menata lembaga, pns,

- pelayanan publik ; kinerja, kemampuan, sarana

2. Meningkatkan infrastruktur Iptek

- Sarana dan prasarana; infrastruktur utama dan pendukung

- SDM ; pendidikan masyarakat, budaya iptek

- Penggunaan teknologi; teknologi informasi, TTG

3. Penguatan sektor perekonomian lokal berbasis Iptek

- perdagangan, jasa, industri; fasilitasi usaha

- pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan; fasilitasi

- pariwisata, budaya; peningkatan potensi, pengembangan

Siapa saja yang harus bertindak:

Bagaimana Peningkatan Daya Saing:

1. Kepala Daerah: bangun komitmen kebijakan, bentuk kelembagaan, anggaran dan infrastruktur

2. SKPD: alokasikan sumberdaya untuk inovasi

3. Akademisi: transfer iptek, pendampingan, kerjasama

4. PMasyarakat: partisipasi, kreasi, inisiatif

5. elaku usaha: investasi, fasilitasi, hubungan pasar

Selalu melakukan peningkatan penguasaan iptek,

melakukan monitoring dan evaluasi, kontrol publik,

penguatan komitmen para pemimpin daerah, jalin

kerjasama dengan daerah lain atau institusi yang terkait

KLHS UU 39/2009

RPJMD

RPJMD

RPJPN / D UU 25/2004, UU

32/2004, PP 8/2008

RPJMN/D

RPJMD

RPJMD

RKPD

RKPD

APBD

VISI MISI

T R 26 / 2007

INTEGRASI 4 DOKUMENT PENTING

Inovasi dan

Teknologi (Undang-Undang No.18

Thn 2002 tentang S N

P3 IPTEK)

stimulant

stimulant

NEGARA

KESATUAN

diacu

mengacu

diacu

mengacu

5 tahunan

tahunan

tahunan

UU 18/2002:

SISNAS P3 IPTEK

UU 17/2007: RPJPN/D

2005-2025

RPJMN 2015-2019

RPJMN 2020-2024

Jakstranas Iptek

2010-2014

Jakstranas Iptek

2015-2019

Jakstranas Iptek

2020-2024

Jakstranas Iptek

2005-2009

Jakstranas Iptek

2000-2004

RPJMN 2010-2014

RPJMN 2004-2009

Renstra K/L dan RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KETERPADUAN IPTEK DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN DI DAERAH

KEBIJ DAN KEPT

PERENC K/L/D/ DAN PENGANGGR

Infrastructure K/L/D --- (DANA)

SUMBERDAYA MANUSIA

PEMBINAAN UMUM DAN TEHNIS

Aktivitas Pendukung

PENGKAJIAN DAN

PENGEMBANGAN

TINDAK LANJUT HASIL

Input Ouput

Aktivitas Utama

Gambar Mekanisme Rantai Nilai (Value Chain).

VISI

RKP RKPD

KOORDINASI KOORDINASI

ARAH

Reposisi BALITBANG Kemendagri & Pemda

Dimensi Kini Akan Datang

Cakupan 1. Reaktif (sesuai permintaan dan

kebutuhan komponen/daerah)

2. Memecahkan masalah secara

parsial

3. Statis (kurang kreatif dan

inovatif)

4. Berpikir jangka pendek

1. Responsif (memahami tantangan yg

dihadapi & menjawab secara

komprehensif)

2. Mencari dan memecahkan akar

masalah (komprehensif)

3. Transformatif dari waktu ke waktu

4. Berpikir jangka panjang (mampu

menuliskan resep pemerintahan

dalam negeri masa depan);

(VISI/ARAH)

5. Kreativitas dan inovatif

Kedalaman Menjawab operasionalisasi Kementerian Dalam Negeri saja

Mencari pondasi unsur-unsur pemerintahan dalam negeri yang keindonesiaan

Hubungan Sistem dan Subsistem

Litbang sbg sebuah sistem an sich Litbang sbg sebuah sistem dan menjadi bagian dari sistem lain yg lbh besar

Budaya Organisasi Status quo Pro perubahan

Perspektif 1. Melihat ke dalam (inward looking) 2. Sulit berkembang 3. Internal kelembagaan

1. Melihat ke luar (outward looking)

2. Elit dan membanggakan

3. Eksternal kelembagaan dan

globalisasi

Inward looking Outward looking

5

Penandatanganan

Peraturan Bersama

Menristek dan

Mendagri No. 3 Tahun

2012 dan No. 36 Tahun

2012 tentang

Penguatan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

tanggal 25 April 2012

pada hari puncak

peringatan

HARI OTONOMI DAERAH.

ROADMAP PENGUATAN SIDa

1. KONDISI SIDa SAAT INI;

2. TANTANGAN DAN PELUANG SIDa;

3. KONDISI SIDa YANG AKAN DICAPAI;

4. ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA STRATEGI

PENGUATAN SIDa;

5. FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDa;

6. RENCANA AKSI PENGUATAN SIDa.

Mengikuti peta berikut

Innovation roadmap Innovation is a journey and there can be many routes taken to achieve the success that you are looking for. We have produced the innovation roadmap to illustrate our seven point process for successful innovation.


Penataan Unsur SIDa 2

Pengembangan SIDa 3

SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi

pemerintah, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat

di daerah

PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN

2012

RUANG LINGKUP Penguatan SIDa

Sinergi Kebijakan penguatan SIDa 1


PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN 2012

BAB II. KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa

Pasal 3 Ayat (1) Pasal 5 Ayat (1)

Pasal 3 Ayat (1) & (2) Pasal 5 Ayat (2)

Menteri Negara Riset dan

Teknologi bersama Menteri

Dalam Negeri menetapkan

kebijakan nasional penguatan

SIDa.

Kebijakan penguatan SIDa

tercantum dalam rencana

strategis lima tahunan

kementerian.

(1) Gubernur menetapkan

kebijakan penguatan SIDa di

provinsi dan kabupaten/kota

di wilayahnya.

(2) Bupati/Walikota

menetapkan kebijakan

penguatan SIDa di

kabupaten/kota.

Kebijakan penguatan SIDa

tercantum dalam:

• Roadmap penguatan SIDa;

• RPJMD; dan

• RKPD.


PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 &

36 TAHUN 2012

Pasal 7 Ayat (2) & (3)

Pasal 8 Ayat (2) & (3)

Dalam hal peraturan daerah

tentang RPJMD sudah

ditetapkan, pemerintahan

daerah provinsi dan

kabupaten/kota melakukan

perubahan peraturan daerah

yang mengatur tentang RPJMD.

Perubahan peraturan daerah

harus mengintegrasikan

Roadmap penguatan SIDa.

Dalam hal peraturan kepala

daerah tentang RKPD sudah

ditetapkan, kepala daerah

melakukan perubahan peraturan

kepala daerah yang mengatur

tentang RKPD.

Perubahan peraturan harus

mengintegrasikan rencana aksi

penguatan SIDa


No Kemenristek Kemendagri Gubernur Walikota/Bupati

1. Menetapkan kebijakan teknis penguatan SIDa (road map, grand design, dan action plan) berskala nasional

Menetapkan kebijakan umum penguatan SIDa (road map, grand design, dan action plan) berskala nasional

Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala provinsi

Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala kab/kota

2. Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional

Menyusun program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa secara nasional

Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD

Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD

3. Memfasilitasi pendampingan teknis pengembangan iptek

Memfasilitasi pemda dalam pelaksanaan SIDa

Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa provinsi

Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa kab/kota

4. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan SD lainnya

Melakukan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan SD lainnya

Melakukan kerja sama dgn pemda lainnya; menyiapkan SDM, dan anggaran

Melakukan kerja sama dgn pemda kab/kota lainnya

5. Memberikan dukungan anggaran

Memberikan dukungan anggaran

Membina dan memfasilitasi pemda kab/kota dlm penguatan SIDa

Menyiapkan SDM, anggaran, sarana dan prasarana lainnya

6. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penguatan SIDa

Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa

Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di provinsi

Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di kab/kota

Tugas dan Tanggung Jawab Bersama dalam SIDa


BAB III. PENATAAN UNSUR SIDa

PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN 2012

Penataan Kelembagaan SIDa Lembaga/organisasi

Peraturan

Norma/etika/budaya

Kelembagaa

n SIDa

terdiri : Pasal 14

a. institusi

pemerintah,

b. pemerintahan

daerah,

c. lembaga

kelitbangan,

d. lembaga

pendidikan,

e. lembaga

penunjang inovasi,

f. dunia usaha, dan

g. ormas di daerah.

Pa

sa

l 15

Aya

t (1)

Penataan terhadap

pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf b, dilakukan

dengan cara:

Pasal 16 Ayat (2)

a. membentuk BPPD; dan

b. meningkatkan kapasitas dan peran

BPPD sebagai koordinator dalam

penguatan SIDa;


BAB V. TIM KOORDINASI

PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI

NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN 2012

Pengarah : 1.Menteri Negara Riset dan Teknologi 2.Menteri Dalam Negeri

Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek

Ketua II : Kepala BPP Kemendagri

Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek

Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri

Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri.

Pengarah : Kepala Daerah

Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Kepala BPPD

Anggota : 1.Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait 2.Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait

Pasal 31 Tim Koordinasi Nasional terdiri dari:

Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi.

Pasal 34 Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Implikasi kebijakan (PerBer) penguatan SIDa di masing-

masing daerah berbeda berdasarkan lima kelompok

tindakan, sebaga berikut: 1. Komitment: Daerah telah melengkapi semua dokumen kebijakan

penguatan SIDa sesuai arahan dan amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri.

2. Pemetaan terhadap potensi dan kebutuhan: Daerah memetakan potensi dan kebutuhan terhadap penguatan SIDa baik sumber daya, aktor, dan produk hukum kebijakan penguatan SIDa;

3. Karakteristik “Khas” Daerah: masing-masing daerah telah memasukkan produk-produk unggulan daerah sebagai kondisi SIDa yang ada, (Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050.05/30 Bangda tanggal 7 Januari 1999 produk unggulan suatu daerah);

4. Penyusunan Strategi: dokumen SIDa dapat dijadikan peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbangan sebagai prioritas dalam dokumen penguatan SIDa; dan

5. Keberlanjutan: dokumen penguatan SIDa dapat memasukkan mekanisme proses pembinaan dan pengawasan atas keberlanjutan SIDa, integrasi inovasi daerah dengan kebijakan RPJMD dapat dipadukan sebagai rencana penguatan SiDa.

6

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA

UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 217

B

E

C

D

A

Koordinasi

Pemerintahan

antarsusunan

Pemerintahan

Pemberian Pedoman dan Standar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Bimbingan,

Supervisi, dan

Konsultasi

Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan

Perencanaan, Litbang,

Pemantauan, dan

Evaluasi Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan

Pendidikan

dan

Pelatihan


ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

KEMDAGRI DAN PEMDA

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA


ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

KEMDAGRI DAN PEMDA

PP No 79/2005 Pasal 2 Ayat 1

Koordinasi Pemerintahan

antarsusunan Pemerintahan

Pemberian Pedoman dan Standar


Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi


Pendidikan dan Pelatihan

Perencanaan, Litbang, Pemantauan, dan

Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 070/38/SJ TERTANGGAL 5

JANUARI 2011 PERIHAL OPTIMALISASI PERAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG PDN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMDA

•MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KAPASITAS SKPD YANG MELAKUKAN FUNGSI LITBANG (SDM, PEMBIAYAAN, SARANA/PRASARANA DAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN)

•MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN PERAN SKPD FUNGSI LITBANG; (DAPUR KEBIJAKAN ATAU THIINK TANK)

PENGUATAN KELEMBAGAAN

• PEMETAAN KEBUTUHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD);

• MENFOKUSKAN KEGIATAN LITBANG DI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN PEMDA;

• MERUMUSKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN LITBANG SATU PINTU;

• MEMANFAATKAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKELOLA UNIT KERJA LITBANG DAN DAERAH DAN DILUAR PEMDA.

PERBAIKAN SUBSTANSI (PENYEMPURNAAN

SISTEM DAN PROSEDUR)

• MENJAMIN KETERSEDIAAN TENAGA FUNGSIONAL PENELITI SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS;

• MENETAPKAN DAN MENERAPKAN STANDARD PROFESIONALISME LITBANG;

• MENJAMIN KETERSEDIAAN PEMBIAYAAN KEGAITAN LITBANG;

• MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA;

• MEMAKSIMALKAN SARANA PENUJANG SEPERTI ONLINE SYSTEM TECHNOLOGI;

• MELAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN LITBANG/ MENYUSUN GRAND DESINGN DAN ROADMAP LITBANG.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA LITBANG


KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

BPP KEMENDAGRI BPP PROVINSI BPP KAB/KOTA

Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri

Merupakan Kewenangan dan Tanggungjawab BPP Kemendagri

Kelitbangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan kewenangan dan

tanggung jawab BPP Provinsi atau Sebutan Lainnya atau Lembaga yang

menyelenggarakan fungsi Kelitbangan

Kelitbangan Pemerintahan Daerah Kab/Kota merupakan

kewenangan dan tanggung jawab BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya atau Lembaga yang menyelenggarakan fungsi

Kelitbangan a. Pemerintahan Umum

b. Desentralisasi & Otda

c. Adm. dan Manajemen Pemda

serta desa

d. Kesbangpol

e. Penataan Daerah & Wilayah

f. Kependudukan & Catatan Sipil

g. Pemdes & Pemmas

h. Pengelolaan Pembangunan

Daerah

i. Pengelolaan Keuangan Daerah

j. Diklat Sumberdaya Manusia

Aparatur

k. Kebijakan Penyelenggaraan

Pemdagri

l. Koordinasi Sektoral di daerah

m. Binwas

n. Bidang Pemerintahan DN

Lainnya

a. Pemerintahan Umum

b. Otonomi Provinsi

c. Adm. dan Manajemen Pemprov

d. Kesbangpol Lokal

e. Penataan Wilayah


g. Pemdes & Pemmas

h. Pengelolaan Pembangunan Daerah


j. Diklat Sumberdaya Manusia Aparatur

k. Kebijakan Penyelenggaraan Pemprov


m. Binwas

n. Bidang Pemerintahan DN Lainnya

a. Pemerintahan Umum

b. Otonomi Kab/Kota

c. Adm. dan Manajemen

Pemerintah Kab/Kota

d. Kesbangpol Lokal

e. Penataan Wilayah


g. Pemdes & Pemmas

h. Pengelolaan Pembangunan

Daerah


j. Diklat Sumberdaya Manusia

Aparatur

k. Kebijakan Penyelenggaraan

Pemkab/Kota


m. Binwas

n. Bidang Pemerintahan DN

Lainnya

BAB III Pasal 4 s/d 6

PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2011


TUGAS

a. Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Kemendagri & Pemda

b. Melaksanakan Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri

c. Mengkoordinasikan Kelitbangan di lingkungan Kemendagri, Prov, dan Kab/Kota

d. Membina BPP Prov dan BPP Kab/Kota

e. Memberikan Fasiltasi BPP Prov dan BPP Kab/Kota

f. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kpd Mendagri dan unit Es. I di lingkungan Kemendagri

a. Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Pemprov & Pemkab/Kota

b. Melaksanakan Kelitbangan di Lingkungan Provinsi

c. Mengkoordinasikan Kelitbangan di lingkungan Prov, dan Kab/Kota

d. Membina BPP Kab/Kota e. Memberikan Fasiltasi BPP

Kab/Kota f. Memberikan rekomendasi

regulasi dan kebijakan kpd Gubernur dan SKPD di lingkungan Provinsi

a. Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Pemkab /Kota

b. Melaksanakan & Mengkoordinasikan Kelitbangan di Kab/Kota

c. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kpd Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan Provinsi

BAB IV Pasal 7


BPP KEMENDAGRI BPP PROVINSI BPP KAB/KOTA

MAJELIS PERTIMBANGAN

1.Bupati/Walikota

2.Pjbt. Struktural Es. II & Es III

3.Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang

lainnya

TIM PENGENDALI MUTU

1. Kepala BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya

atau lembaga yg menyelenggarakan fungsi

kelitbangan

2. Pejabat Struktural di Ling. BPP Kab/Kota

atau sebutan lainnya atau lembaga yg

menyelenggarakan fungsi kelitbangan

3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang

lainnya

TIM FASILITASI

1. Sekretaris BPP Kab/Kota atau sebutan

lainnya atau lembaga yg menyelenggarakan

fungsi kelitbangan

2. Kabag Litbang di Ling. BPP Kab/Kota atau

sebutan lainnya atau lembaga yg


3. Pejabat Struktural Es. IV di Ling. BPP

Kab/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga

yg mnylnggrkan fungsi kelitbangan


lainnya

TIM PELAKSANA

1.Pejabat Fungsional Peneliti/Prkyasa

2.Pejabat Struktural

3.Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang

lainnya

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Dalam Negeri

PENGORGANISASIAN BAB V Pasal 8 s/d 22


BALITBANG

KEMENDAGRI


1. Menteri Dalam Negeri

2. Pejabat Struktural Es. I

3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi

bidang-bidang lainnya

TIM PENGENDALI MUTU

1. Kepala BPP Kemendagri

2. Pejabat Struktural Es. II di

Ling. BPP Kemendagri



TIM FASILITASI

1. Sekretaris BPP

Kemendagri

2. Kepala Pusat Litbang

3. Pejabat Struktural Es. III

dan Es. IV



TIM PELAKSANA

1. Pejabat Fungsional

Peneliti/Perekayasa

2. Pejabat Struktural




1. Gubernur

2. Pjbt. Struktural Es. I & Es II


lainnya

TIM PENGENDALI MUTU

1. Kepala atau sebutan lainnya

2. Pejabat Struktural di Ling. BPP Prov.

atau lembaga sebutan lainnya yg



lainnya

TIM FASILITASI

1. Sekretaris BPP Prov. atau sebutan

lainnya yg mnylnggrkan fungsi

kelitbangan

2. Kabag Litbang di Ling. BPP Prov. atau

lembaga sebutan lainnya yg

mnylnggrkan fungsi kelitbangan

3. Pejabat Struktural Es. IV di Ling. BPP

Prov. atau lembaga sebutan lainnya yg

mnylnggrkan fungsi kelitbangan


lainnya

TIM PELAKSANA

1. Pejabat Fungsional Peneliti/Prkyasa

2. Pejabat Struktural


lainnya

BALITBANG

PROVINSI

BALITBANG

KAB/KOTA


Kegiatan Kelitbangan Model Satu Pintu

Kegiatan kelitbangan dari luar harus melibatkan BALITBANG/DA

BALITBANG mengoordinasikan progran kelitbangan

di lingkungan pemda masing-masing

SKPD msh bisa melaksanakan kegiatan kelitbangan

yg bersifat khusus dgn melibatkan lembaga litbang

Kegiatan kelitbangan harus melibatkan lembaga yg mempunyai tupoksi substansi tertentu

Kegiatan kelitbangan hanya di BALITBANG atau lembaga yg mempunyai tupoksi kelitbangan

KESIMPULAN

1. BAHWA SISTEM INOVASI DAERAH AKAN LEBIH

SUSTAIN DAN BERKEMBANG BILAMANA

TEKNOLOGI DAN SOCIO INSTITUTIONAL DALAM

MASYARAKAT DAPAT SECARA TERINTEGRASI,

ARTINYA MASYARAKAT IKUT SERTA SEBAGAI

PELAKU DALAM PROSES SIDa DIMAKSUD;

2. BAHWA PENGUATAN BALITBANGDA DAPAT

LEBIH EFEKTIF BILAMANA PEMERINTAH PUSAT

DAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN LITBANG

DI LAPANGAN LEBIH KOORDINATIF UNTUK

LANGKAH “POLICY IS BASED ON

RESEARCH/KNOWLEDGE”UNTUK DAYA SAING.

PERLU INTERVENSI & FASILITASI YG KUAT DARI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN, BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH, MELALUI UPAYA2 :

MENDUDUKKAN TUPOKSI PENYELENGGARAAN LITBANG SECARA TEGAS KPD BADAN LITBANG.

ALOKASI ANGGARAN SECARA MEMADAI BAGI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KELITBANGAN.

FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH UTK EFISIENSI PROSES DLM RGK KEMUDAHAN PENYEDIAAN JABFUNGLIT.

PENGEMBANGAN POLA2 JARLIT SECARA TERPADU (LINTAS SEKTOR)

SARAN TINDAK LANJUT SIDa UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING :

TERIMA KASIH DAN MOHON MAAF

Badan LitBang Kemendagri

PENUTUP

Kebijakan Pengembangan SIDa untuk Peningkatan Daya …bappeda.cirebonkab.go.id/.../PAPARAN-KABAN-ttg-INOVASI-P3IPTEK … · Integrasi dan Alur Sistem Inovasi Daerah dengan Perencanaan

Documents