Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia Usu 24apr08

1

BAHAN KULIAH KEBANKSENTRALAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN

BANK INDONESIA (PPSK-BI)

Fakultas EkonomiUniversitas Sumatera

Utara, 24 April 2008

SISTEM DEVISA DAN NILAI TUKAR: TEORI DAN KEBIJAKAN

DI INDONESIA

2

• Sistem devisa mengatur pergerakan lalu lintas devisa (valuta asing) dari suatu negara ke negara lain

• Pada dasarnya ada tiga sistem devisa, yaitu

- Sistem Devisa kontrol

- Sistem Devisa semi bebas

- Sistem Devisa bebas

• Pemilihan sistem devisa mana yang dianut akan tergantung pada kondisi negara ybs, khususnya keterbukaan ekonominya dalam arti seberapa jauh negara ybs ingin mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global.

• Pada sistem devisa kontrol, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Karena itu, setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara.

• Sistem devisa kontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 tahun 1964

SISTEM DEVISA

3

• Devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Devisa Umum (DU)

• Setiap perolehan devisa, baik DHE maupun DU, wajib diserahkan (compulsory surrender) kepada negara cq. Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk.

• Setiap penggunaan devisa, baik untuk impor maupun keperluan lainnya, harus mendapat izin dari Bank Indonesia

• Bank Indonesia mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk dan keluar Indonesia

Sistem Devisa Kontrol

Sistem Devisa Semi Bebas• Pada sistem devisa semi bebas, untuk perolehan dan penggunaan

devisa-devisa tertentu wajib diserahkan dan mendapat izin dari negara, sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu No. 64 Tahun 1970

• Perolehan dan penggunaan DHE wajib diserahkan ke dan mendapat izin dari Bank Indonesia, sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan.

• Administrasi perolehan dan penggunaan DHE dilakukan oleh Bank Indonesia

4

• Pada sistem devisa bebas, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa.

• Namun demikian, di kebanyakan negara, termasuk di negara maju, masih terdapat kewajiban untuk melaporkan perolehan dan penggunaan devisa tersebut.

• Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia dengan PP No. 1 tahun 1982.

Sistem Devisa Bebas

- Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk DHE maupun DU

- Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya

- Kebebasan sistem devisa kemudian diartikan juga tidak wajib lapor, meskipun di negara-negara lain kewajiban pelaporan ini masih diberlakukan

Penerapan PP No 1 tahun 1982 tsb menimbulkan permasalahan, yaitu: - Kerancuan hukum, dalam arti PP No. 1/1982 menganulir pengaturan yang lebih tinggi yaitu UU No 32/1964

-Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa telah menyebabkan monitoring devisa, baik dalam bentuk utang maupun lalu lintas modal jangka pendek, tidak dapat secara efektif dilakukan. Ini yang kemudian sebagai salah satu sebab sulitnya penanganan krisis

5

Sejak 17 Mei 1999 dua permasalahan tsb telah diselesaikan dengan berlakunya UU No. 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

Dalam UU ini diatur:

Sistem devisa yang dianut Indonesia adalah sistem devisa bebas. Artinya setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa

Ada kewajiban untuk monitoring lalu lintas devisa. BI diberi kewenangan untuk melakukan monitoring devisa ini, dan PBI untuk itu telah dikeluarkan, yaitu PBI No. 1/9/1999 tanggal 28 Oktober 1999

Dalam PBI tsb diatur kewajiban pelaporan bagi setiap lalu lintas devisa oleh dan melalui bank dan lembaga keuangan lainnya mulai 1 Maret 2000. Untuk transaksi di atas USD10,000 dilaporkan per transaksi, sementara untuk transaksi di bawah USD10,000 dilaporkan secara gabungan. Dalam laporan tsb dicantumkan tujuan dari transaksi devisa ybs (ekspor/impor, utang luar negeri, dll).

6

SISTEM DEVISA

SISTEM DEVISA BEBAS

SISTEM KONTROL DEVISA

SISTEM DEVISA BEBAS

KEUNTUNGAN

KERUGIANAkses ke sumber pendanaan keuangan luar

negeri“Herd behavior” dari gerak modal internasional,

Akses pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara internasional

Bagi negara dengan institusi keuangan lemah, merusak kestabilan perekonomian

Alokasi sumber-sumber daya yg lbh efisien dalam perekonomian melalui kompetisi financial resources

Menyulitkan pencapaian target besaran moneter dalam pelaksanaan kebijakan

Ketersediaan sumber-sumber pendanaan bagi investasi domestik, trade financing, dan kegiatan perekonomian lainnya

Struktur modal asing yang masuk didomininasi oleh modal-modal jangka pendek

Efisiensi lembaga-lembaga keuangan domestik melalui diseminasi pengaruh kompetisi dengan lembaga keuangan internasional

Sangat sensitif terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah (terutama moneter dan fiskal)

Memacu otoritas moneter untuk terus melahirkan “good policy” yang kredibel berdasarkan kebijakan yang berorientasi kepada standard efisien perekonomian dunia.

7

SISTEM KONTROL DEVISA

Tercapai systemic stability, di mana excessive exposure dari modal asing pada lembaga-lembaga domestik menjadi terbatas

KEUNTUNGAN

Perekonomian tidak menikmati sumber-sumber pendanaan yang efisien yang tersedia di pasar internasional

KERUGIAN

Tidak mudah tertimpa contagion effect (efek penularan) jika terjadi krisis ekonomi di kawasan

Perekonomian tidak dapat menyerap prinsip-prinsip pasar yang memacu efisiensi.

Memudahkan pengaturan besaran moneter. Mis. M0, M1, M2.

Sektor keuangan tidak berkembang, terfragmentasi, dan tidak efisien

Memperpanjang maturity (masa jatuh tempo) dari kewajiban-kewajiban lembaga keuangan domestik sehingga dapat menstabilkan sektor keuangan

Sistem keuangan domestik teralienasi (terasing) dari perkembangan sistem keuangan dunia modern

8

SISTEM KONTROL DEVISA

• Penggunaan devisa untuk keperluan apapun harus dengan izin pemerintah

• Tidak diperbolehkan menyimpan devisa (valuta asing) tanpa izin

• Semua penerimaan devisa harus dijual (diserahkan) kepada Bank Indonesia

• Pelaksana operasi harian transaksi devisa dilakukan oleh Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD) di bawah pengawasan Bank Indonesia

• Ekspor dibayar pada harga pengiriman yang ditetapkan oleh BLLD

Sebelum tahun 1964, sistem devisa berdasarkan UU Belanda tahun 1940.

UU tsb diganti dengan UU Lalu Lintas Devisa No.32/1964. Ketentuan tersebut antara lain mencakup:

Sistem Devisa Kontrol (Controlled Foreign Exchange System)

SEBELUM TAHUN 1966

1966 - 1969

Sistem Devisa Kontrol Terbatas (Restricted Foreign Exchange System)

Deregulasi terhadap ketentuan devisa mulai dilaksanakan pada tahun 1967

Untuk mendukung program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian

Beberapa perubahan yang berkaitan dengan mekanisme dan peserta transaksi devisa mengarah kepada pengurangan intensitas kontrol devisa.

Pada tahun yang sama, Pemerintah mulai membuka izin penanaman modal asing dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal

9

UU perbankan tahun 1967

Pemerintah mulai mengizinkan cabang bank asing maupun joint venture bank untuk beroperasi sebagai bank devisa, dan

Eksportir diperbolehkan menahan/menyimpan sendiri sebesar persentase tertentu dari devisa hasil ekspornya (disebut Bonus Ekspor)

Bonus Ekspor dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang yang terdaftar dalam Commodity Import Program List

didirikan Bursa Devisa (Foreign Exchange Bourse) yang bertanggung jawab menetapkan nilai tukar. Nilai tukar ditetapkan Pemerintah ke dalam 3 kategori :

MEI 1967

UNTUK TUJUAN IMPOR

Kurs Bonus Ekspor Umum : untuk impor barang dan jasa yang terkait dengan transaksi perdagangan dan modal yang dibiayai dari devisa hasil ekspor

Kurs Bonus Ekspor Kredit : untuk impor barang dan jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri

Kurs Devisa Pelengkap : untuk impor barang yang tidak tercantum dalam daftar bonus ekspor (BE) dan boleh diimpor

10

Pemerintah mulai memberikan izin kepada beberapa bank-bank nasional untuk beroperasi sebagai bank devisa

1969

Oil rates ditentukan pemerintah berdasarkan perkembangan kurs bonus ekspor umum.

UNTUK TUJUAN EKSPOR

Major export rate = 75% dari kurs bonus ekspor umumOther export rates = 90% dari kurs bonus ekspor umum

Sistem Devisa Semi Bebas (Semi Free Foreign Exchange System)

1970-1981

Proses liberalisasi sistem devisa berlanjut dengan dikeluarkannya PP No.16/1970

• Transaksi pembelian dan penjualan devisa tidak memerlukan izin pemerintah

• Eksportir tetap diwajibkan menyerahkan devisa hasil ekspornya kepada bank devisa, namun mereka dapat membeli devisa bahkan dalam jumlah lebih besar dalam waktu yang sama

• Importir maupun mereka yang membutuhkan devisa harus membeli pada bank devisa, dan bank devisa harus menjual devisa yang diperoleh kepada Bank Indonesia

• Eksportir dapat memiliki (memegang) devisa hasil ekspor jasa-jasa

11

1982 - SEKARANG

Sistem Devisa Bebas (Free Foreign Exchange System)

Indonesia resmi menjadi negara yang menganut sistem devisa bebas

PP No.1 /1982

·  Eksportir tidak wajib menjual devisa hasil ekspornya kepada bank

·  Bank devisa tidak wajib menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia

·  Setiap orang dapat bebas memiliki devisa & dapat menjual/membeli devisa dng mudah Ditujukan antara lain untuk memberikan fleksibilitas kepada

eksportir dalam memanfaatkan devisa hasil ekspornya

Eksportir dapat menggunakannya untuk sektor-sektor produktif, terutama untuk produksi komoditas ekspor

Saving-Investment Gap

C + S + T = GDP

= C + I + G + X - M

S + (T – G) – I = X - M

NS - I = TB

NS > I

TB SURPLUS

=

• The rate of accumulation of claims on the rest of the world

• NS goes into building up either stock of capital or the stock of foreign claims

NS < I

TB DIFICIT = Need capital inflow

Ekspor

12

Kontrol terhadap sekuritas pasar modal

• Non-resident diperbolehkan untuk menanam modal di sekuritas domestik, dan menjadi pemilik modal yang dominan atas suatu sekuritas

• Penjualan sekuritas domestik oleh non-resident di pasar domestik diperbolehkan. Non-resident harus berstatus hukum Indonesia

• Bagi resident domestik tidak dikenai pembatasan untuk menjual-beli aset luar negeri

• Resident domestik boleh menjual sekuritas di pasar luar negeri

Kontrol terhadap instrumen pasar uang

• Non-resident tidak diperbolehkan untuk melakukan penerbitan dan penjualan instrumen pasar uang luar negeri

• Resident, dalam hal ini perbankan, boleh melakukan jual beli instrumen pasar uang luar negeri

Kontrol terhadap instrumen derivative dan lainnya

• Baik resident maupun non-resident tidak boleh melakukan transaksi derivatif di luar foreign exchange derivatives instrument dan interest rate derivatives instrument

• Transaksi derivatif dalam saham harus memperoleh izin BI

13

Sistem Nilai Tukar

Tiga sistem nilai tukar yang banyak diterapkan di berbagai negara, yaitu:

- Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate),

- Sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating),

- Sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating)

Fixed exchange rate system kurs suatu mata uang (rupiah) terhadap mata uang lain (dolar) ditetapkan pada nilai tertentu

Pada kurs ini bank sentral akan siap sedia melayani seluruh kebutuhan devisa yang diperlukan oleh pasar. Apabila tingkat kurs tsb tidak lagi dapat dipertahankan, maka bank sentral melakukan “devaluasi” atau “revaluasi” atas tingkat kurs yang ditetapkan.

Penetapan nilai kurs tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

Pegged to a currency, apabila kurs ditetapkan terhadap suatu mata uang lain

Pegged to a basket of currency, apabila kurs ditetapkan terhadap sekeranjang mata uang lain dengan bobot tertentu sesuai dengan besarnya hubungan perdagangan dan investasi

Currency board system, apabila penetapan kurs tersebut dibarengi dengan pembatasan bagi bank sentral dalam mengedarkan uang sebesar (nilai ekuivalen) cadangan devisa yang dimilikinya.

14

Managed floating exchage rate system kurs dibiarkan bergerak dalam batas tertentu sesuai dengan pita intervensi (intervention band) yang ditetapkan bank sentral.

Apabila kurs bergerak menembus batas atas atau batas bawah dari pita intervensi, secara otomatis bank sentral akan membeli atau menjual devisa yang diperlukan oleh pasar sehingga kurs bergerak dalam batas pita intervensi.

Penetapan lebarnya pita intervensi tergantung pada besarnya cadangan devisa yang dimiliki serta kemungkinan kebutuhan yang terjadi di pasar. Umumnya akan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan cadangan devisa dan volume transaksi di pasar valas.

Free floating exchange rate system, kurs dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs di pasar, akan tetapi umumnya hanya dilakukan pada saat-saat tertentu misalnya bila terjadi gejolak kurs yang berlebihan dalam waktu yang sangat singkat.

Masing-masing sistem nilai tukar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan

sistem yang diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi negara ybs, khususnya : - Besarnya cadangan devisa yang dimiliki, - Keterbukaan ekonomi, - Sistem devisa yang dianut (bebas, semi kontrol, atau kontrol),

- Besarnya volume dan kondisi (market liquidity) pasar valas domestik

15

Kelebihan Sistem Kurs Tetap Kepastian Kurs Bagi Pelaku Ekonomi

Sistem Kurs Tetap

• Membutuhkan cadangan devisa yang besar, karena keharusan bagi bank sentral untuk mempertahankan kurs pada level yang ditetapkan

• Diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa besar, dengan sistem devisa yang masih relatif dikontrol

Sistem Kurs Mengambang Bebas

• Tidak memerlukan cadangan devisa yang besar karena bank sentral tidak harus mempertahankan kurs pada suatu level tertentu

• Dapat menciptakan disiplin mekanisme pasar karena ketidak-seimbangan permintaan dan penawaran valas akan disesuaikan sendiri dalam bentuk kurs yang terjadi di pasar

Kelemahan Kurs Mengambang Bebas

• Fluktuasi pergerakan kurs menambah ketidakpastian bagi dunia usaha

• Sistem ini mengharuskan dunia usaha me-hedge risiko kurs• Umumnya diterapkan di negara yang mempunyai cadangan

devisa relatif kecil sementara sistem devisa yang dianut cenderung bebas.

16

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURS

FAKTOR FUNDAMENTAL (EKONOMI DAN NON EKONOMI)

FAKTOR TEKNIS

KONDISI PASAR (MARKET MICROSTRUCTURE)

FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI

Menunjukkan pergerakan kurs yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi

BERBAGAI PENDEKATAN MENENTUKAN NILAI TUKAR FUNDAMENTAL

Purchasing power parity (PPP),

Kurs suatu mata uang dengan mata uang negara lain pada dasarnya menggambarkan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara.

PPP = e P*/P = 1, dimana e = exchange rate, P* = inflasi negara lainP = inflasi dalam negeri

Real Effective Exchange Rate (REER),

kurs suatu mata uang dipengaruhi oleh perkembangan inflasi dari negara-negara mitra dagang utama

REER = w e P*/P = 1, dimana :

w = bobot perdagangan dengan masing-masing negara mitra dagang utama

EKSPEKTASI PASAR

SUPPLY - DEMAND

KURS

17

Fundamental Effective Exchange Rate (FEER) & Macro Economic Balance

BERBAGAI PENDEKATAN MENENTUKAN NILAI TUKAR FUNDAMENTAL (EKONOMI)

merupakan pendekatan structural general-equilibrium yang mendefinisikan keseimbangan jangka panjang nilai tukar riil sebagai nilai tukar yang berlaku ketika perekonomian berada dalam keseimbangan internal (aktual output mencapai potential output/full employment) dan eksternal (saving-investment gap berada pada tingkat yang normal)

Behaviour Equilibrium Exchange Rate (BEER),

Membangun keterkaitan antara perilaku nilai tukar riil efektif dengan variabel-variabel ekonomi yang relevan dengan mempertimbangkan unsur-unsur ekonomi yang dapat mempengaruhi “ekspektasi” pelaku pasar

18

Sistem nilai tukar mengambang 14 Agustus 1997 - sekarang

Dalam sistem ini, kurs bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valas, khususnya apabila terjadi gejolak kurs yang berlebihan dan/atau pergerakan kurs diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan inflasi.

19

EXPORT SERVICES (Inflow)

SUPPLY DEMAND

IMPOR SERVICES (Outflow)

CA

EXCHANGE RATE

KA

Likuiditas Pasar Uang (Rupiah) Tinggi

Pasar Tidak Likuid

Internasionalisasi Rupiah

OFFICIAL CAPITALINFLOW

OFFICIAL CAPITALOUTFLOW

PRIVATE CAPITALINFLOW

PRIVATE CAPITALOUTFLOW

FDI (OUTFLOW)

DEBT REPAYMENT

PORTFOLIO INVESTMENT (OUTFLOW)

MARKET SENTIMENT

MARKET CONFIDENCE

INTEREST RATE DIFFERENTIAL

MEDIUM-LONG TERM

SHORT-TERM

FDI (INFLOW)

DEBT INFLOW

PORTFOLIO INVESTMENT (INFLOW)

- LOI IMF - Paris Club- CGI

COUNTRY RISK

COVERED

UNCOVERED

REAL

KEPASTIAN HUKUM

FISCAL SUSTAINABILITY

DEVISA HASIL EKSPOR

SWAP PREMIUM

20

Kebijakan Nilai Tukar dan Kebijakan Nilai Tukar dan DevisaDevisa

Tujuan Kebijakan Nilai tukar dan Devisa• Mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan• Mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter

Wewenang BI atas Cadangan Devisa

• Pengelolaan Cadangan Devisa

• Pengembangan Pasar Valuta Asing

• Pengelolaan Nilai Tukar

Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa diatur dalam UU No.24/1999 – tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

21

Sejarah Sistem Devisa

Sistem Devisa Kontrol,

UU No. 32/1964

Sistem Devisa Semi Kontrol,

PP No. 64/1970

Sistem Devisa Bebas,

PP No. 1/1982

Penegasan Sistem Devisa Bebas,

UU No. 24/1999

Seluruh devisa wajib diserahkan kepada negara (cq Bank Indonesia ).Devisa dikelompokan : - DHE (Devisa Hasil Ekspor)- DU (Devisa Umum)

Devisa ekspor wajib diserahkan kepada Bank Indonesia, sementara DU bebas digunakan.

Seluruh devisa bebas digunakan oleh penduduk

Penegasan sistem devisa bebas dan monitoring lalu lintas devisa

22

Pasal 2 Ayat (1), Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan

menggunakan devisa. Ayat (2), Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU tentang Bank Indonesia.

Hal penting menurut UU No. 24/1999

Pasal 3 Ayat (1), BI berwenang meminta keterangan dan data mengenai

kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh penduduk. Ayat (2), Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan

data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh BI.

Pasal 4 Ayat (1), Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank

Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh Bank.

Ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

23

Sistem Nilai Tukar Rp/USD

1000

W

1200

800

0

Target Zone

Managed FloatingRp/USD

W

1200

0

8001000

pelebaranBand

Revaluasi

0

1000

Rp/USD

W

Devaluasi

Fixed

0

1000

Rp/USD

Depresiasi

Apresiasi

Free Floating

24

Sejarah Sistem Nilai Tukar

Sistem Nilai Tukar Tetap

(1971 – Maret 1983)

Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali scr ketat

(April 1983 – Sep 1986)

Sistem Nilai Tukar Mengambang bebas

(14 Agustus 1997)

Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai “anchor”. Dalam sistem ini, excess demand dan supply akan dipenuhi/ diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi.

Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur “managed” dari bank Sentral melalui intervensi.

Nilai tukar dibiarkan bebas, tergantung pada mekanisme pasar.

Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksible

(Sep. 1986 – Agt. 1997)

25

Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar

Periode Sistem Nilai Tukar Tetap dan Sistem Nilai Tukar Mengambang Ketat:• Nopember 1978 dari Rp425 per dolar menjadi Rp625 per dolar• Maret 1983 dari Rp625 per dolar menjadi Rp825 per dolar• September 1986 dari Rp1134 per dolar menjadi Rp1644 per dolar

Periode Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksibel:Bank Indonesia melakukan 8 x pelebaran pita intervensi yaitu • September 1992 dari Rp6 (0,25%) menjadi Rp10(0,50%)• Januari 1994 dari Rp10 (0,50%) menjadi Rp20 (1%)• September 1994 dari Rp20 (1%) menjadi Rp30 (1,5%)• Mei 1995 dari Rp30 (1,5%) menjadi Rp44 (2%)• Desember 1995 dari Rp44 (2%) menjadi Rp66 (3%)• Juni 1996 dari Rp66 (3%) menjadi Rp118 (5%)• September 1996 dari Rp118 (5%) menjadi Rp192 (8%)• Juli 1997 dari Rp192 (8%) menjadi Rp304 (12%)

Selain itu dalam periode nilai tukar mengambang flexible ini Bank Indonesia:• Setiap hari mengeluarkan nilai tukar (kurs) tengah harian• Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar

bergerak dalam koridor yang telah ditetapkan.

26

Wewenang BI atas Cadangan DevisaPengelolaan Cadangan Devisa : Pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan

jenis penempatan. Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan

untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal.

Pengembangan Pasar Valuta AsingMelalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa,

yaitu :• Menetapkan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam

rangka menetapkan prinsip kehati-hatian :a. Ketentuan mengenai Transaksi Derivatifb. Pembatasan Transaksi rupiah dan pemberian kredit valas

Pengelolaan Nilai Tukar• Sterilisasi/Intervensi di pasar valuta asing.• Penentuan Kurs Jual/Beli yang terdiri dari;

a. Kurs Transaksi b. Kurs Uang Kertas Asing.

27

Kebijakan BI terhadap Nilai Tukar

Menjaga kondisi fundamental makro ekonomi yang sehat.

Melakukan intervensi ke pasar valas.

Pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar.

Pemantauan rekening vostro.

Non-internasionalisasi Rupiah, dengan membatasi akses non-residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi

28

Isu-isu Terkait Nilai Tukar dan Devisa:

29

Exchange Rate Stability

Monetary Policy Independent Open Capital Account

(Free Capital Mobility)

Fixed Exchange Rate System + CA Restriction

The Impossible Trinity

Fixed Exchange Rate System +

Open CA

Free Float Exchange Rate

System + Open CA

China

Low stable inflation

Abundant of International

Reserve

Low External Debt

Hong Kong

Low stable inflation

Abundant of International

Reserve

US, Japan, New Zealand, S. Korea, etc.

Developed Financial Market

External transaction are hedged

30

PASS THROUGH EFFECT OF EXCHANGE RATE ON INFLATION

EXCHANGE RATE

IMPORTED INFLATION

OUTPUT GAP

INFLATION

EXPECTATION

MARKET SENTIMENT

SUPPLY-DEMAND

IMBALANCE

MARKETLIQUIDITY

EXTERNAL DEBT

IMPORT

EXPORT PROCEED

PORTFLIO

FDI

INPUT FACTOR

SUPPLY SIDE

DEMAND SIDE

NET EXPORT

Direct pass- through

Indirect pass- through

Indirect pass- through

G + C + I

MICRO POLICY

ECONOMIC RISK

FINANCIAL RISK

POLITICAL RISK

31

POLICY ACTION TO STABILIZE EXCHANGE RATE

OPEN MARKET OPERATION

INTERVENSI

STERILISASI

NON-MONETARY INSTRUMENT

LELANG SBI

FASBI & Fine-Tuning

LIKUIDITAS RUPIAH

NILAI TUKAR RUPIAH

LIKUIDITAS VALUTA ASING

NET CLAIM

ON GOVT

PEMBATASAN INTERNASIONALISASI RUPIAH (PBI No.3/2001)

SUPERVISI BANK (OFF/ON-SITE SUPERVISION)

32

INTERNASIONALISASI RUPIAH

VOLATILITAS

Rupiah diperdagangkan di pasar offshore

Mempermudah spekulan, khususnya non-resident, untuk mempengaruhi sentimen pasar

Aktivitas non-resident cenderung diikuti oleh pemain lokal (herding behavior)

Aktivitas non-resident tercermin dari aktivitas vostro account di bank-bank dalam negeri

Vostro account digunakan sebagai sarana untuk settlement transaksi rupiah di pasar offshore

Aksi spekulasi non-resident tersebut kiranya dapat diredam apabila pasokan rupiah untuk non-resident dibatasi

INTERNASIONALISASI RUPIAH PERLU DIBATASI

33

Beberapa kebijakan non-internasionalisasi rupiah telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya, antara lain :

A. Pembatasan jumlah uang rupiah (rupiah notes) yang dapat dibawa ke luar Indonesia

B. Pelarangan pemberian kredit dalam rupiah dan valas kepada non-residen

C. Pelarangan penerbitan surat berharga komersial oleh non-resident, dan

D. Pembatasan forward jual oleh residenKetentuan (A) dan (C) relatif berjalan efektif, meskipun masih terdapat pelanggaran-pelanggaaran terhadap ketentuan (i).

Ketentuan (B) dan (D) perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitasnya

34

Perlukah Melakukan Kebijakan Kontrol Modal ?

Tujuan Kebijakan Kontrol Modal

Melindungi “kemandirian kebijakan moneter” dan “nilai tukar” suatu negara dalam kondisi neraca pembayaran yang lemah Melindungi pasar keuangan yang lemah dan rentan dari gejolak yang berlebihan sambil memberikan kesempatan bagi negara ybs memperkuat infrastruktur kelembagaan sektor keuangan

Bentuk Kontrol Modal

Administrative control (direct)

Market-based control (indirect)

Pembatasan transaksi modal :

- pelarangan, pembatasan jumlah secara kuantitatif

- prosedur untuk memperoleh persetujuan

Menghambat pergerakan modal dan transaksi yang terkait dengan cara membuat transaksi modal tersebut menjadi lebih mahal untuk dilakukan :

- menerapkan sistem nilai tukar dual

- menerapkan tobin tax

35

Terima Kasih

Bila masih ada pertanyaankirim e-mail ke:

[email protected]