BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPengalaman beberapa negara
berkembang khususnya negara-negara latin yang gandrung memakai
teknologi dalam industri yang ditransfer dari negara-negara maju
(core industry) untuk pembangunan ekonominya seringkali berakibat
pada terjadinya distorsi tujuan. Keadaan ini terjadi karena
aspek-aspek dasar dari manfaat teknologi bukannya dinikmati oleh
negara importir, tetapi memakmurkan negara pengekspor atau pembuat
teknologi. Negara pengadopsi hanya menjadi konsumen dan ladang
pembuangan produk teknologi karena tingginya tingkat ketergantungan
akan suplai berbagai jenis produk teknologi dan industri dari
negara maju Alasan umum yang digunakan oleh negara-negara
berkembang dalam mengadopsi teknologi (iptek) dan industri, searah
dengan pemikiran yang menyebutkan bahwa untuk masuk dalam era
globalisasi dalam ekonomi dan era informasi harus melewati
gelombang agraris dan industrialis. Hal ini didukung oleh itikad
pelaku pembangunan di negara-negara untuk beranjak dari satu
tahapan pembangunan ke tahapan pembangunan berikutnya.Tetapi akibat
tindakan penyesuaian yang harus dipenuhi dalam memenuhi permintaan
akan berbagai jenis sumber daya (resources), agar proses industri
dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia,
seringkali harus mengorbankan ekologi dan lingkungan hidup manusia.
Hal ini dapat kita lihat dari pesatnya perkembangan berbagai
industri yang dibangun dalam rangka peningkatan pendapatan (devisa)
negara dan pemenuhan berbagai produk yang dibutuhkan oleh
manusia.Disamping itu, iptek dan teknologi dikembangkan dalam
bidang antariksa dan militer, menyebabkan terjadinya eksploitasi
energi, sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan untuk
memenuhi berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dalam
kehidupannya sehari-hari.Pengertian dan persepsi yang berbeda
mengenai masalah lingkungan hidup sering menimbulkan ketidak
harmonisan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya seringkali
terjadi kekurang tepatan dalam menerapkan berbagai perangkat
peraturan, yang justru menguntungkan perusak lingkungan dan
merugikan masyarakat dan pemerintah.Kebijakan pemerintah dalam
menaggulangi ekologi industry,Limbah industri harus ditangani
dengan baik dan serius olehPemerintah Daerah dimana wilayahnya
terdapat industri. Pemerintah harusmengawasi pembuangan limbah
industri dengan sungguh-sungguh. Pelakuindustri harus melakukan
cara-cara pencegahan pencemaran lingkungandengan melaksanakan
teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan
proses daur ulang dan yang terpenting harusmelakukan pengolahan
limbah industri guna menghilangkan bahan pencemaran atau paling
tidak meminimalkan bahan pencemaran hingga batasyang diperbolehkan.
Di samping itu perlu dilakukan penelitian atau kajian.Rumusan
Masalah1. Apa definisi kebijakan industri?2. Bagaimana
konsep-konsep untuk memahami masalah lingkungan dan pencemaran
industri?3. Apa dampak pencemaran industri dan lingkungan?4.
Bagaimana penetapan fokus industri dan kebijakannya?5. Apa hambatan
yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan industri ?6. Contoh
permasalahan dan reformasi kebijakan industri?Tujuan1. Untuk
mengetahui definisi kebijakan industri.2. Untuk mengetahui
konsep-konsep untuk memahami masalah lingkungan dan pencemaran
industri.3. Untuk mengetahui dampak pencemaran industri dan
lingkungan.4. Untuk mengetahui penetapan fokus industri dan
kebijakannya5. Untuk mengetahi hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kebijakan industri.6. Untuk mengetahui contoh
permasalahan dan reformasi kebijakan industri.
BAB IIPEMBAHASAN
A.Pengertian Kebijakan Industri
Kebijakan industri merupakan upaya atau tindakan pemerintah
untuk menstabilkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan
menerapkan kebijakan yang dapat memajukan industridi
Indonesia.Kebijakan industri merupakan suatu pendekatan yang
bersifat agresif yang diusulkan untuk mendorong perkembangan
teknologi dalam kegiatan industri.( Muana Nanga , Mikroekonomi :
2001 hal 85 ).Industri merupakan unit kegiatan mengahasilkan barang
dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen yang
diproduksi oleh produsen. Penyaluran barang dari produsen dilakukan
melalui kegiatan distribusi. Orang atau pihak yang melakukan
kegiatan distribusi disebu distributor.Kebijakan industri dan
perdagangan merupakan kebijakan pelengkap untuk menstabilkan
kegiatan perekonomian suatu Negara. Artinya kebijakan ini menopang
keberhasilan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan
demikian diberlakukannya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
tidak akan berhasil tanpa adanya kebijakan industry dan perdagangan
ini. Jadi berdasarkan fakta diatas kebijakan industry dan
perdagangan ini sangat vital sekali peranannya.Tentu yang paling
nge-tren saat ini adalahProses privatisasi dan penjualan
perusahaan-perusahaan Indonesia kepada pihak asing yang saat ini
sedang sangat gegap gempita digalakkan dalam rangka mendapatkan
dana segar untuk membenahi perekonomian Indonesia hendaknya
dilakukan dalam kerangka kajian yang integratif dan komprehensif
terhadap masa depan industri Indonesia dalam jangka
panjang(Dermawan Wibisono: dalam situs google).Jadiperlu dipilih
sektor-sektor apa atau industri mana yang harus tetap menjadi milik
Indonesia dan nantinya akan digunakan sebagai pusat keunggulan.
Untuk itu pemerintah sewajarnya membuat kebijakan industri di masa
depan yang jelas dan transparan sehingga tidak menyebabkan warga
negara Indonesia, 5 10 tahun ke depan hanya menjadi penonton di
negeri sendiri. Kebijakan industri merupakan salah satu kaki
terpenting dari ketiga kaki pertumbuhan ekonomi nasional, selain
dua kaki yang lain yaitu kebijakan fiskal dan moneter.Peningkatan
kekuatan kompetitif industri-industri tertentu yang terutama
mempengaruhi perekonomian nasional ditentukan oleh kebijakan yang
dikeluarkan oleh negara yang kemudian diterapkan pada level
perusahaan. Oleh karena itu menjadi sangat vital bagi pemerintah
untuk mempertimbangkan dan mengembangkan kebijakan yang menyangkut
pembentukan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan
kompetitif
B.Konsep-konsep untuk memahami masalah lingkungan dan pencemaran
industri.
Seringkali ditemukan pernyataan yang menyamakan istilah ekologi
dan lingkungan hidup, karena permasalahannya yang bersamaan. Inti
dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup,
khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan
timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya di sebut
ekologi.Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk
di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan peri kehidupannya dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lainnya.Dari definisi diatas tersirat bahwa makhluk
hidup khususnya merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan
hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan,
papan dan lain-lain. Dan, manusia sebagai makhluk yang paling
unggul di dalam ekosistemnya, memiliki daya dalam mengkreasi dan
mengkonsumsi berbagai sumber-sumber daya alam bagi kebutuhan
hidupnya. Di alam terdapat berbagai sumber daya alam. yang
merupakan komponen lingkungan yang sifatnya berbeda-beda, dimana
dapat digolongkan atas : - Sumber daya alam yang dapat diperbaharui
(renewable natural resources) - Sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui (non-renewable natural resources).Berbagai sumber daya
alam yang mempunyai sifat dan perilaku yang beragam tersebut saling
berinteraksi dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Sesuai dengan
kepentingannya maka sumber daya alam dapat dibagi atas; (a).
fisiokimia seperti air, udara, tanah, dan sebagainya, (b). biologi,
seperti fauna, flora, habitat, dan sebagainya, dan (c). sosial
ekonomi seperti pendapatan, kesehatan, adat-istiadat, agama, dan
lain- lain.Interaksi dari elemen lingkungan yaitu antara yang
tergolong hayati dan non-hayati akan menentukan kelangsungan siklus
ekosistem, yang didalamnya didapati proses 3 pergerakan energi dan
hara (material) dalam suatu sistem yang menandai adanya habitat,
proses adaptasi dan evolusi. Dalam memanipulasi lingkungan
hidupnya, maka manusia harus mampu mengenali sifat lingkungan hidup
yang ditentukan oleh macam-macam faktor. Berkaitan dengan
pernyataan ini, sifat lingkungan hidup dikategorikan atas dasar
:1)Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup
tersebut,2)Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan
hidup tersebut,3)Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup,
dan4)Faktor-faktor non-materil, seperti cahaya dan kebisingan.
Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang dapat
mempengaruhi dan mempengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk
dan dibentuk oleh lingkungan hidupnya.Hubungan manusia dengan
lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan
pada lingkungan hidupnya maka manusia akan terpengaruh.Uraian ini
dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran
lingkungan, terutama terhadap kesehatan dan mutu hidup manusia.
Misalnya, akibat polusi asap kendaraan atau cerobong industri,
udara yang dipergunakan untuk bernafas oleh manusia yang tinggal di
lingkungan itu akan tercemar oleh gas CO (karbon
monoksida).Berkaitan dengan paparan ini, perlakuan manusia terhadap
lingkungan akan mempengaruhi mutu lingkungan hidupnya. Konsep mutu
lingkungan berbeda bagi tiap orang yang mengartikan dan
mempersepsikannya secara sederhana menerjemahkan bahwa mutu
lingkungan hidup diukur dari kerasannya manusia yang tinggal di
lingkungan tersebut, yang diakibatkan oleh terjaminnya perolehan
rejeki, iklim dan faktor alamiah lainnya yang sesuai. Batasan ini
terasa sempit, bila dikaitkan dengan pengaruh elemen lingkungan
yang sifatnya tidak dikenali dan dirasakan, misalnya dampak radiasi
baik yang disebabkan oleh sinar ultraviolet atau limbah nuklir,
yang bersifat merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup.
C.Dampak pencemaran industri dan lingkunganJika kita ingin
menyelamatkan lingkungan hidup, maka perlu adanya itikad yang kuat
dan kesamaan persepsi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan lingkungan hidup dapatlah diartikan sebagai usaha
secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar
kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Memang
manusia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap
lingkungannya, secara hayati ataupun kultural, misalnya manusia
dapat menggunakan air yang tercemar dengan rekayasa teknologi (daur
ulang) berupa salinisasi, bahkan produknya dapat menjadi komoditas
ekonomi. Tetapi untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik,
agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka manusia diharuskan
untuk mampu memperkecil resiko kerusakan lingkungan.Dengan
demikian, pengelolaan lingkungan dilakukan bertujuan agar manusia
tetap survival. Hakekatnya manusia telah survival sejak awal
peradaban hingga kini, tetapi peralihan dan revolusi besar yang
melanda umat manusia akibat kemajuan pembangunan, teknologi, iptek,
dan industri, serta revolusi sibernitika, menghantarkan manusia
untuk tetap mampu menggoreskan sejarah kehidupan, akibat relasi
kemajuan yang bersinggungan dengan lingkungan hidupnya. Karena jika
tidak mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari
permasalahan lingkungan, maka kemajuan yang telah dicapai terutama
berkat ke-magnitude-an teknologi akan mengancam kelangsungan hidup
manusia.1. Dampak Industri dan Teknologi terhadap
LingkunganPentingnya inovasi dalam proses pembangunan ekonomi di
suatu negara, dalam hal ini, pesatnya hasil penemuan baru dapat
dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan ekonomi suatu
bangsa.Dari berbagai tantangan yang dihadapi dari perjalanan
sejarah umat manusia, kiranya dapat ditarik selalu benang merah
yang dapat digunakan sebagai pegangan mengapa manusia survival
yaitu oleh karena teknologi.Teknologi memberikan kemajuan bagi
industri baja, industri kapal laut, kereta api, industri mobil,
yang memperkaya peradaban manusia. Teknologi juga mampu
menghasilkan sulfur dioksida, karbon dioksida, CFC, dan gas-gas
buangan lain yang mengancam kelangsungan hidup manusia akibat
memanasnya bumi akibat efek rumah kaca.Teknologi yang diandalkan
sebagai instrumen utama dalam revolusi hijau mampu meningkatkan
hasil pertanian, karena adanya bibit unggul, bermacam jenis pupuk
yang bersifat suplemen, pestisida dan insektisida. Dibalik itu,
teknologi yang sama juga menghasilkan berbagai jenis racun yang
berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, bahkan akibat rutinnya
digunakan berbagi jenis pestisida ataupun insektisida mampu
memperkuat daya tahan hama tanaman misalnya wereng dan kutu
loncat.Teknologi juga memberi rasa aman dan kenyamanan bagi manusia
akibat mampu menyediakan berbagai kebutuhan seperti tabung gas
kebakaran, alat-alat pendingin (lemari es dan AC), berbagai jenis
aroma parfum dalam kemasan yang menawan, atau obat anti nyamuk yang
praktis untuk disemprotkan, dan sebagainya. Serangkai dengan proses
tersebut, ternyata CFC (chlorofluorocarbon) dan tetra fluoro
ethylene polymer yang digunakan justru memiliki kontribusi bagi
menipisnya lapisan ozon di stratosfer.Teknologi memungkinkan
negara-negara tropis (terutama negara berkembang) untuk
memanfaatkan kekayaan hutan alamnya dalam rangka meningkatkan
sumber devisa negara dan berbagai pembiayaan pembangunan, tetapi
akibat yang ditimbulkannya merusak hutan tropis sekaligus berbagai
jenis tanaman berkhasiat obat dan beragam jenis fauna yang
langka.Bahkan akibat kemajuan teknologi, era sibernitika yang
mengglobal dapat dikonsumsi oleh negara-negara miskin sekalipun
karena kemampuan komputer sebagai instrumen informasi yang tidak
memiliki batas ruang. Dalam hal ini, jaringan Internet yang dapat
diakses dengan biaya yang tidak mahal menghilangkan titik-titik
pemisah yang diakibatkan oleh jarak yang saling berjauhan. Kemajuan
teknologi sibernitika ini meyakini para ekonom bahwa kemajuan yang
telah dicapai oleh negara maju akan dapat disusul oleh
negara-negara berkembang, terutama oleh menyatunya negara maju
dengan negara berkembang dalam blok perdagangan.Kasus Indonesia
memang negara late corner dalam proses industrialisasi di kawasan
Pasifik, dan dibandingkan beberapa negara di kawasan ini kemampuan
teknologinya juga masih terbelakang. Menurut PECC dalam laporannya
berjudul Pacific Science and Technology Profit, menyimpulkan bahwa
Indonesia dari segi pengeluaran R&D (Research and Design)
sebagai persentase PDB, tergolong masih sangat kurang.Selanjutnya,
dipaparkan bahwa Indonesia bersama dengan Filipina berada di
peringkat terbawah, yaitu sekitar 0,12 persen saja untuk tahun
1987. Sedangkan Malaysia, Singapura dan Cina persentasenya
mendekati 1 persen, di Korea mendekati 2 %, bahkan Amerika dan
Jepang jauh diatas 2 persen.Dari segi jumlah ilmuwan dan insiyur,
Indonesia juga berada pada peringkat terbawah, yaitu hanya 4 orang
per 10.000, dibandingkan dengan 15 orang di Korea, 18 orang di
Taiwan, 23 orang di Singapura, 34 orang di Jepang dan 40 orang di
Amerika. Berdasarkan data perbandingan tersebut, indikasi
kebijaksanaan harus menitikberatkan perhatian yang lebih bagi upaya
untuk mengkreasi penemuan-penemuan teknologi, melalui tahapan
mempelajari proses akuisisi dan peningkatkan kemampuan teknologi
yang telah dikuasai. Seperti pengalaman negara-negara lain yang
telah melalui berbagai tahapan pembangunan sampai pada tahap
industrialisasi, maka Indonesia juga mengandalkan teknologi dalam
industrinya untuk memelihara momentum pembangunan ekonomi dengan
tingkat pertumbuhan diatas 5 % pertahunnyaMasuknya teknologi ke
Indonesia sudah dimulai sejak diundangkannya UUPMA (UU No. 1 tahun
1967, yang diperbarui dengan PP.No. 20 tahun 1994). Dengan dukungan
UU tentang Hak Paten (Property Right) dan UU Perlindungan Hak Cipta
(Intellectual Right), maka banyak perusahaan multinasional dan
asing yang menggunakan, memakai dan mengembangkan teknologi dalam
menghasilkan berbagai produk industri. Dalam hal merebaknya
teknologi industri masuk ke Indonesia, dapat melalui : (a) Science
agreement, (b). technical assistance and cooperation, (c). turnkey
project, (d). foreign direct investment, dan (e). purchase of
capital goods. Atau dalam bentuk equity participation dalam rangka
joint operation agreement, know how agreement, kontrak-kontrak
pembelian mesin-mesin, trade fair dan berbagai lokakarya.Sebagai
salah satu negara berkembang yang banyak membutuhkan dana bagi
pembiayaan pembangunan, maka Indonesia seringkali dicurigai
melakukan eksploitasi sumber alamnya secara besar-besaran, karena
dukungan kemajuan teknologi dan besarnya tingkat kebutuhan
industri-industri yang berkembang pesat secara kuantitif dan
berskala besar.Berdasarkan hasil studi empiris yang pernah
dilakukan oleh Magrath pada tahun 1987, diperkirakan bahwa akibat
erosi tanah yang terjadi di Jawa nilai kerugian yang ditimbulkannya
telah mencapai 0,5 % dari GDP, dan lebih besar lagi jika
diperhitungkan kerusakan lingkungan di Kalimantan akibat kebakaran
hutan, polusi di Jawa, dan terkurasnya kandungan sumber daya tanah
di Jawa.Masalah prioritas model teknologi (iptek) apakah kompetitif
(competitive) atau komparatif (comparative), teknokrat yang
diwakili Widjojo Nitisastro cs dan Sumitro Djojohadikusumo,
mengurutnya atas dasar teknik Delphi. Sedangkan B. J. Habibie
(Dewan Riset Nasional) merangkainya dengan konsep matriks.Terlepas
dari berbagai keberhasilan pembangunan yang disumbangkan oleh
teknologi dan sektor industri di Indonesia, sesungguhnya telah
terjadi kemerosotan sumber daya alam dan peningkatan pencemaran
lingkungan, khususnya pada kota-kota yang sedang berkembang seperti
Gresik, Surabaya, Jakarta, Bandung Lhoksumawe, Medan, dan
sebagainya. Bahkan hampir seluruh daerah di Jawa telah ikut
mengalami peningkatan suhu udara, sehingga banyak penduduk yang
merasakan kegerahan walaupun di daerah tersebut tergolong berhawa
sejuk dan tidak pesat industrinya.Berkaitan dengan pernyataan
tersebut dapat dicatat keadaan lingkungan di beberapa kota di
Indonesia, yaitu :Terjadinya penurunan kualitas air permukaan di
sekitar daerah-daerah industri.Konsentrasi bahan pencemar yang
berbahaya bagi kesehatan penduduk seperti merkuri, kadmium, timah
hitam, pestisida, pcb, meningkat tajam dalam kandungan air
permukaan dan biota airnya.Kelangkaan air tawar semakin terasa,
khususnya di musim kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung
terjadi banjir yang melanda banyak daerah yang berakibat merugikan
akibat kondisi ekosistemnya yang telah rusak.Temperatur udara
maksimal dan minimal sering berubah-ubah, bahkan temperatur
tertinggi di beberapa kola seperti Jakarta sudah mencapai 37
derajat celcius.Terjadi peningkatan konsentrasi pencemaran udara
seperti CO, NO2 SO2, dan debu.Sumber daya alam yang dimiliki bangsa
Indonesia terasa semakin menipis, seperti minyak bumi dan batubara
yang diperkirakan akan habis pada tahun 2020.Luas hutan Indonesia
semakin sempit akibat tidak terkendalinya perambahan yang disengaja
atau oleh bencana kebakaran.Kondisi hara tanah semakin tidak subur,
dan lahan pertanian semakin memyempit dan mengalami pencemaran.
2. Klasifikasi Pencemaran LingkunganMasalah pencemaran
lingkungan hidup, secara teknis telah didefinisikan dalam UU No. 4
Tahun 1982, yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau
berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses
alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu
yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi
berfungsi sesuai peruntukannya.Dari definisi yang panjang tersebut,
terdapat tiga unsur dalam pencemaran, yaitu :Sumber perubahan oleh
kegiatan manusia atau proses alam, bentuk perubahannya adalah
berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan,
dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang
kehidupan.Pencemaran dapat diklasifikasikan dalam bermacam-macam
bentuk menurut pola pengelompokannya :a.Pengelompokan menurut bahan
pencemar yang menghasilkan bentuk pencemaran biologis, kimiawi,
fisik, dan budayab.Pengelompokan menurut medium lingkungan
menghasilkan bentuk pencemaran udara, air, tanah, makanan, dan
sosialc.Pengelompokan menurut sifat sumber menghasilkan pencemaran
dalam bentuk primer dan sekunder Namun apapun klasifikasi dari
pencemaran lingkungan, pada dasarnya terletak pada esensi kegiatan
manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang merugikan
masyarakat banyak dan lingkungan hidupnya.
3. Menyikapi Pencemaran LingkunganKonferensi PBB tentang
lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972, telah menetapkan
tanggal 5 Juni setiap tahunnya untuk diperingati sebagai Hari
lingkungan Hidup Sedunia. Kesepakatan ini berlangsung didorong oleh
kerisauan akibat tingkat kerusakan lingkungan yang sudah sangat
memprihatinkan.Di Indonesia perhatian tentang lingkungan hidup
telah dilakukan sejak tahun 1960- an. Tonggak pertama sejarah
tentang permasalahan lingkungan hidup dipancangkan melalui seminar
tentang Pengelolaan lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional yang
diselenggarakan di Universitas Padjajaran pada tanggal 15 18 Mei
1972. Hasil yang dapat diperoleh dari pertemuan itu yaitu
terkonsepnya pengertian umum permasalahan lingkungan hidup di
Indonesia. Dalam hal ini, perhatian terhadap perubahan iklim,
kejadian geologi yang bersifat mengancam kepunahan makhluk hidup
dapat digunakan sebagai petunjuk munculnya permasalahan lingkungan
hidup.Pada saat itu, pencemaran oleh industri dan limbah rumah
tangga belumlah dipermasalahkan secara khusus kecuali di kota-kota
besar. Saat ini, masalah lingkungan hidup tidak hanya berhubungan
dengan gejala-gejala perubahan alam yang sifatnya evolusioner,
tetapi juga menyangkut pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah
industri dan keluarga yang menghasilkan berbagai rupa barang dan
jasa sebagai pendorong kemajuan pembangunan di berbagai
bidang.9Pada Pelita V, berbagai upaya pengendalian pencemaran
lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas
jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup,
dengan lahirnya Keppres 77/1994 tentang Organisasi Bapedal sebagai
acuan bagi pembentukan Bapeda/Wilayah di tingkat Propinsi, yang
juga bermanfaat bagi arah pembentukan Bapeda/Daerah. Peraturan ini
dikeluarkan untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap perlu untuk
diperbaharui.Berdasarkan Strategi Penanganan Limbah tahun
1993/1994, yang ditetapkan oleh pemerintah, maka proses pengolahan
akhir buangan sudah harus dimulai pada tahap pemilihan bahan baku,
proses produksi, hingga pengolahan akhir limbah buangan (Lampiran
Pidato Presiden RI, 1994 : II/27). Langkah yang ditempuh untuk
mendukung kebijaksanaan ini, ditempuh dengan pembangunan Pusat
Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI-B3),
di Cileungsi Jawa Barat, yang pertama di Indonesia. Pendirian unit
pengolahan limbah ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun.Disamping itu, untuk mengembangkan tanggung jawab bersama
dalam menanggulangi masalah pencemaran sungai terutama dalam upaya
peningkatan kualitas air, dilaksanakan Program Kali Bersih
(PROKASIH), yang memprioritaskan penanganan lingkungan pada 33
sungai di 13 Propinsi. Upaya pengendalian pencemaran lingkungan
hidup ini, ternyata juga menghasilkan lapangan kerja dan kesempatan
berusaha baru di berbagai kota dan sektor pembangunan.Dari uraian
tersebut diatas jelaslah bagi kita bahwa dalam menyikapi terjadinya
pencemaran lingkungan baik akibat teknologi, perubahan lingkungan,
industri dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi,
diperlukan itikad yang luhur dalam tindakan dan perilaku setiap
orang yang peduli akan kelestarian lingkungan hidupnya.Walaupun
telah ditetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, PP No. 19 tahun
1994 dan Keppres No .7 tahun 1994 yang berhubungan dengan
pengelolaan lingkungan, jika tidak ada kesamaan persepsi dan
kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup maka berbagai upaya
pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat dinikmati secara tenang
dan aman, karena kekhawatiran akan bencana dari dampak negatif
pencemaran lingkungan.
D.Penetapan fokus industri dan kebijakannya
Penetapanfokus industri atau menetapkan industry apa saja yang
sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang
sangat penting sekali untuk dilakukan agar dapat menentukan
kebijakan yang tepat. Pemilihan fokus pengembangan industri di
Indonesia harus memperhatikan beberapa hal antara lain :1)Sejauh
mana industri itu dapat menyerap banyak tenaga kerja2)Kemampuan
meningkatkan devisa Negara3)Kemampuan industri itu untuk memajukan
perekonomian.4)Keunggulan industri tersebut dengan industri yang
lain5)Keterkaitan industri tersebut dengan dengan sektor yang
lainnya.Setelah fokus industri yang akan dikembangkan ditetapkan,
maka disusunlah paket-paket kebijakan yang mendukung sektor
terpilih tersebut. Paket-paket tersebut dapat terdiri dari banyak
hal yang dapat mencakup kebijakan yang berkait langsung dengan
industri itu sendiri maupun kebijakan yang tidak secara langsung
menyangkut, namun memberikan pengaruh yang signifikan pada jangka
waktu tertentu. Dalam lingkup konseptual, pemerintah dituntut untuk
menyediakan lingkungan makro ekonomi yang stabil sehingga
perusahaan mampu membuat perencanaan jangka panjang dengan penuh
keyakinan; menciptakan pasar yang bekerja secara efisien;
meningkatkan pendapatan atas pajak yang dapat mendorong
perkembangan perusahaan dan memperbaiki nilai-nilai pelayanan dalam
sektor publik; menyediakan kerangka hukum/ aturan main untuk
mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghambat inovasi.
Sedangkan dalam lingkup teknis, kebijakan tersebut dapat meliputi
antara lain :1)Mendukung peningkatkan pendidikan kejuruan,
pelatihan dan program magang yang dimonitor oleh Departemen
Perdagangan dan Industri bukan oleh Departemen
Pendidikan.2)Mendorong inovasi melalui sistem hibah-hibah dana
terbatas namun berhasil guna, menjalin hubungan yang lebih baik
antara industri dan universitas3)Memberikan subsidi kepada industri
-industri dalam negeri.4)Membantu industri kecil melalui perluasan
jaringan bisnis5)Memperkuat pengembangan industri
regional6)Peningkatan dana penelitian dan pengembangan7)Menetapkan
target produktivitas nasional, ekspor dan pangsa pasar pada
perdagangan dunia8)Mengelola semacam Bank Pengembangan Bisnis yang
berfungsi sebagai media pengembangan industri
berprospek9)Menyediakan informasi dan mempromosikan praktek-praktek
bisnis terbaik di dunia.(Dermawan Wibisono: dalam situs google)
E.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan
industri
Menurut Iskandar Putong (pengantar ekonomi makro : 2010 hal 94),
secara umum ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan atau dalam
penerapan kebijakan industri dan perdagangan ini dari periode
sebelumnya sampai sekarang yaitu :1)Pemerintah sering menerapkan
kebijakan dengan setengah hati dan menggunakan metode atau resep
yang salah. Sehingga yang seharusnya tetap disubsidi dihapuskan
subsidinya. Yang seharusnya harga diturunkan malah
dinaikkan.2)Adanya sebagian masyarakat pelaku ekonomi yang
berkhianat dan selalu ingin mencari untung sendiri dengan cara
memanfaatkan kondisi.3)Pemerintah terkadang terlalu cepat mengambi
kebijakan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastrukturnya.4)Sebagian
masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah dan
mudahnya terpengaruh dan terprovokasi dengan hasutan dari
pihak-pihak yang akan dirugikan dengan kebijakan baru
pemerintah.Membahas mengenai Kebijakan Industri Nasional (KIN) pada
saat ini, diwaktu kita seluruh bangsa dan negara didunia menghadapi
krisis keuangan dan ekonomi, menjadi sangat sulit. Mungkin yang
kita bahas dalam pertemuan ini hanya garis-garisbesarnyasaja.KIN
atau Industrial Policy, tidak dapat dipisahkan dan terlepas dari
Kebijakan Ekonomi (Economic Policy) maupun dari Kebijakan Nasional
(National Policy). Bangsa dan masyarakat kita sedang dalam proses
reformasi menuju demokrasi yang sebenarnya. Proses pemekaran dalam
rangka otonomi daerah belum mencapai titik keseimbangannya.
Ditingkatan yang paling mendasar masih terus muncul gagasan
mengenai peninjauan kembali amandemen UUD 1945. Belum lagi
komposisi kekuatan politik di DPR dan pemerintah, yang mungkin
berubah pasca Pemilu dan Pilpres yang akan datang, hanya akan
mempersulit KIN yang akan dirumuskan akan betul-betul menjadi acuan
kebijakan industri di masa depan atau sekurang-kurangnya 5 tahun
mendatang.Arah yang jelas mengenai masa depan bangsa dan kebijakan
ekonomi, yang didalamnya terkandung kebijakan industri, ialah yang
dirumuskan pada tahun 1948 sebgai progran Benteng dan kemudian
Rencana Kasimo dalam kebutuhan pangan dan pertanian pada tahun
1951-1952, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan industri dan
memperkuat peran industri kecil, serta dimulainya program
penelitian dengan mendirikan berbagai jenis laboratorium.Kemudian
didalam perkembangannya, sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita
tidak dapat terisolasi sendiri, melainkan terpaksa menjadi bagian
dari kelompok politik tertentu, masyarakat regional, maupun
internasional. Sampai akhirnya kita terbawa dalam arus globalisasi
yang sekarang sedang berlangsung dengan cepat
danmassive.Perkembangan yang penuh ketidak seimbangan didalam
negeri mengharuskan kita hati-hati dalam mengambil keputusan.
Sedang perkembangan yang kompleks di dunia, serta semakin
mencuatnya masalah energi dan lingkungan yang dihadapi oleh planet
bumi kita sekarang ini, menimbulkan pertanyaan yang serius.Kita
adalah negara besar dalam arti kata geografis dan jumlah penduduk.
Kita termasuk negara yang penting dengan sumber alam yang kita
miliki. Kita memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Para pendahulu
kita pernah menjadi bagian dari kemashuran dunia. Sampai akhirnya
kita menjadi korban kolonialisme pada abad pertengahan. Yang
menjadi pertanyaan adalah apakah kita akan menjadi korban
super-kapitalisme sekarang dan dimasa akan datang? Dan apakah kita
hanya tetap akan menjadi bangsa penghasil bahan mentah bagi
negara-negara industrimaju? Didalam perkembangannya kita pernah
mengenal berbagai kebijakan industri, seperti antara lain:Kebijakan
industri subsitusi impor, Broad base export oriented industry
Technology and Industrial Policies, Industri Strategis. Politik dan
peran para menteri, sangat menentukan baik konsep maupun strategi
dan pelaksanaan kebijakan industri.Pada akhir tahun 1980-an muncul
sebuah konsep yang dibawa oleh BJ Habibie sebagai Menteri
Ristek/KaBPPT, yaitu penguasaan dan pengembangan teknologi melalui
proses industri, yang banyak dikenal dikalangan scholar sebagai
Technology and Industrial Policies (TIPS). Sebuah konsep yang
mengkaitkan pembangunan industri yang didasari alih teknologi,
dengan strategi penguasaan teknologi dimasa depan. Pada masa itu
reverse engineering dan alih teknologi menjadi kebijakan yang
penting bagi negara-negara industri baru untuk mengejar
ketertinggalannya dari negara maju. Konsep yang kemudian dikenal
sebagai berawal dari akhir dan berakhir diawal, dimulai sewaktu PT
Nurtanio (sekarang PT Dirgantara Indonesia PT DI) didirikan pada
tahun 1976, dimana tahap pertama dalam konsep tersebut, yaitu
memproduksi barang yang sudah ada di pasar yang dilaksanakan dengan
mengadakan lisensi pembuatan pesawat terbang dan helikopter. Proses
produksi melalui lisensi dilakukan dengan pendekatan progressive
manufacturing plan, sehingga kemampuan proses produksi dapat
dicapai dalam waktu yang singkat. Tetapi tentu dengan investasi
yang besar, terutama dalam pengadaan permesinan dan pelatihan
tenaga kerja. Pendekatan serupa kemudian diterapkan dibeberapa
industri yang kemudian disebut dengan Industri Strategis.
Ke-strategis-an industri-industri tersebut dapat dilihat dari dua
sisi. Pertama adalah strategis untuk kehidupan bangsa, yaitu
industri peralatan transportasi, peralatan energi, komunikasi dan
persenjataan. Kedua adalah strategis dalam proses, menguasai, dan
mengembangkan teknologi didalam negeri.Walaupun ditataran
kebijakan, ditingkat kabinet, sepertinya kebijakan industri
strategis ini berjalan tanpa hambatan, tetapi kenyataannya
dilapangan dan kebijakan sektoral, kebijakan tersebut menimbulkan
kontroversi diantara menteri. Antara lain Menteri Perindustrian
mengfokuskan kepada kebijakan untuk meningkatan kemampuan teknologi
dalam perencanaan, engineering dan kemampuan pendirian pabrik
(EPC-Engineering, Procurement, Construction), serta mendorong
beberapa perusahaan konsultan dan engineering untuk dapat
melaksanakan proyek secara turn key. Selain meningkatkan dan
memberikan peluang seluas-luasnya kepada perusahaan engneering
swasta, Departemen Perindustrian kemudian memprakarsai lahirnya
BUMN PT Rekayasa Industri. Bersamaan dengan itu, Departemen
Perindustrian kemudian mengembangkan program peningkatkan kemampuan
workshop yang berada dilingkungan industri pupuk dan petrokimia
untuk dapat memproduksi peralatan pabrik. Menteri Perindustrianpun
menerapkan broad base industrial policy. Kebijakan industri yang
terkotak-kotak waktu itu, menyebabkan pencapaian yang tidak
maksimal, sehingga sewaktu krisis melanda negara kita pada tahun
1998, hanya sebagian dari industri-industri tersebut yang mencapai
kondisi take-off.
PENGELOMPOKAN INDUSTRIDalam beberapa kesempatan, saya
menyampaikan bahwa dalam mengembangkan kebijakan industri perlu
dibuat pengelompokan dengan pola pengembangan yang berbeda. Unuk
itu pola pengembangan industri nasional dapat dikelompokkan dalam
tiga kelompok, yaitu pertama industri dalam rangka pembentukan
modal, kedua industri yang dikaitkan langsung dengan pembangunan
sumberdaya manusia, dan ketiga adalah industri yang merupakan
program keterkaitan antar industri dan/atau sektor ekonomi
lainnya.
1.Industri Dalam Rangka Pembentukan ModalPembangunan industri
yang mengandalkan nilai keunggulan komparatif yang terkandung dalam
sumber daya alam yang kita miliki. Industri ini dikembangkan untuk
meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan hasil komoditi
primer untuk dijadikan bahan baku, barang setengah jadi atau
barang-barang konsumsi. Industri semacam ini dikembangkan baik
untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri.Contoh :
industri minyak dan gas bumi (termasuk LNG), industri hasil
pertambangan, industri hasil kehutanan, industri hasil laut
danlain-lain.Dalam rangka pemupukan dana pembangunan, industri yang
bertujuan ekspor tersebut merupakan industri yang memegang peran
penting dalam ekonomi kita. Oleh karena itu usaha-usaha pemilihan
teknologi serta efisiensi produksi perlu terus dilakukan dan
dikembangkan agar keunggulan komparatif yang dimilik oleh sumber
daya alam tersebut dapat dikembangkan atau setidak-tidaknya dapat
dipertahankan.Teknologi yang diperlukan perlu dipilih dari
teknologi yang paling mutakhir, efisien dan teruji. Dalam hal ini
masalah alih dan penguasaan teknologi bukan menjadi syarat yang
penting. Masalah: Masih terus terkotak-kotaknya penguasa kebijakan
dalam proses industri secara menyeluruh, seperti Departemen
Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, Departemen
Perindustrian, dan Departemen Perdagangan. Interese dan fokus
masing-masing penguasa, menghambat proses menuju industri hilir.
Contoh: Gas Alam, Batu Bara, Sawit, Coklat/kakao, Biji
Mete,RumputLaut,Kayu,Rotandll. Perubahan pasar dari komoditi primer
menjadi produk intermediate atau produk akhir, tidak dipersiapkan
dengan perluasan pasar yang tepat. Dominasi pembeli yang datang
atau foreign buyer lebih menonjol daripadausahaeksportir.
2.Industri yang Dikaitkan dengan Pembangunan ManusiaSalah satu
sumber daya yang kita miliki yang sekaligus juga menjadi tujuan
pembangunan kita adalah sumberdaya manusia itu sendiri. Pembangunan
industri yang didasarkan dan ditujukan untuk pengembangan sumber
daya manusia ini, dapat dibedakan dari segi kedudukan dan
fungsinya:Manusia sebagai konsumen.Industri yang diperlukan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi industri semacam ini harus
benar-benar memenuhi syarat bahwa jumlah dan kualitas yang memadai
serta harga yang terjangkau oleh masyarakat.Contoh : industri
pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.Manusia
sebagai tenaga kerja dan pelaksana proses produksi.Industri yang
mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (industri padat
karya). Untuk mendorong dan memperluas lapangan kerja tersebut
seyogyanya industri semacam ini perlu diberikan insentif.
Setidak-tidaknya keringanan dapat diberikan kepada industri yang
memerlukan investasi per tenaga kerja yang rendah.Contoh : kelompok
aneka industri baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor (foot
loose industries), merupakan bagian dari regionalisasi dan
globalisasi pemegangmerek.Manusiasebagaipembawateknologi.Dalam
rangka mentransformasikan bangsa dan negara kita menjadi negara
industri, untuk itu perlu dikembangkan industri rekayasa dan
manufaktur. Pengembangan industri yang dikaitkan dengan strategi
transformasi industri dan teknologi. Industri semacam ini dikaitkan
dengan program peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi.
Penguasaan dan pengembangan teknologi merupakan upaya pembinaan
manusia menjadi lebih terampil dan bermutu. Tetapi harus disadari
bahwa penguasaan teknologi ini bukan hanya membutuhkan tenaga
terampil saja tetapi juga dana yang besar dan waktu.
F.Contoh permasalahan dan reformasi kebijakan industriSemenjak
kebijakan pemerintah tidak lagi mengandalkan ekspor migas, industri
manufaktur telah memainkan peranan yang penting di Indonesia. Bahwa
sektor industri manufaktur yang semakin berorientasi ekspor, telah
menopang ekonomi Indonesia.Ekspor industri manufaktur menyumbang
tidak kurang 83-85% terhadap ekspor nonmigas dan sekitar 64-57%
terhadap total ekspor Indonesia selama 1994-2005. Bahkan kontribusi
ekspor industri ini telah melampaui ekspor sektor pertanian dan
migas sejak awal dasawarsa 1990-an.Boleh dikata industri manufaktur
telah menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelum krisis,
Industri manufaktur mampu tumbuh dua digit, yaitu rata-rata sekitar
11 % selama 1974-1997. Meski begitu, sejak krisis pertumbuhan
sektor industri relatif rendah hanya berkisar antara 3,5% hingga
7,7%, ujar Prof Mudrajad Kuncoro, PhD, di Balai Senat UGM, Kamis,
(5/4).Demikian disampaikannya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar
Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM. Dirinya menyampaikan pidato
pengukuhan berjudul Membangun Industri Indonesia: Identifikasi
Masalah Dan Reformasi Kebijakan.Katanya, salah satu permasalahan
struktural industri di Indonesia adalah terkonsentrasinya lokasi
industri manufaktur di Jawa dan Sumatra. Bahwa selama periode
1976-2004, dominasi sebagian besar aktivitas industri manufaktur
modern, terutama industri besar dan menengah (IBM) berlangsung di
kedua pulau tersebut.Selama periode tersebut, di kedua wilayah Jawa
dan Sumatra mampu menyerap lebih dari 93 persen tenaga kerja
Indonesia. Namun, pangsa Jawa mengalami penurunan dari 89 persen di
tahun 1976 menjadi 79 persen di tahun 2004. Sementara, dalam
periode yang sama, pangsa Sumatra mengalami pertumbuhan dari 6,7
menjadi 14,1 persen, kata Mudrajad.Di bagian lain pidatonya, kata
Mudrajad, perlu menekankan pentingnya perspektif baru dalam
kebijakan targeting industri. Bahwa, secara umum kebijakan industri
dapat diklasifikasikan ke dalam upaya sektoral dan horizontal.
Upaya sektoral terdiri dari berbagai macam tindakan yang dirancang
untuk mentargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu
dalam perekonomian. Upaya horizontal dimaksudkan untuk mengarahkan
kinerja perekonomian secara keseluruhan dan kerangka persaingan
dimana perusahaan-perusahaa melaksanakan usahanya.
BAB IIIPENUTUPKESIMPULANKebijakan industri merupakan upaya atau
tindakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian ke arah yang
lebih baik dengan menerapkan kebijakan yang dapat memajukan
industridi Indonesia.Kebijakan industri merupakan suatu pendekatan
yang bersifat agresif yang diusulkan untuk mendorong perkembangan
teknologi dalam kegiatan industri.akibat yang ditimbulkan oleh
adanya pencemaran lingkungan, terutama terhadap kesehatan dan mutu
hidup manusia. Misalnya, akibat polusi asap kendaraan atau cerobong
industri, udara yang dipergunakan untuk bernafas oleh manusia yang
tinggal di lingkungan itu akan tercemar oleh gas CO (karbon
monoksida). Di alam terdapat berbagai sumber daya alam. yang
merupakan komponen lingkungan yang sifatnya berbeda-beda, dimana
dapat digolongkan atas : - Sumber daya alam yang dapat diperbaharui
(renewable natural resources) - Sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui (non-renewable natural resources).Terjadinya penurunan
kualitas air permukaan di sekitar daerah-daerah industri.
Konsentrasi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan penduduk
seperti merkuri, kadmium, timah hitam, pestisida, pcb, meningkat
tajam dalam kandungan air permukaan dan biota airnya adalah salah
satu dampak pencemaran akibat industri.Fokus pengembangan industri
di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal antara lain :1)Sejauh
mana industri itu dapat menyerap banyak tenaga kerja2)Kemampuan
meningkatkan devisa Negara3)Kemampuan industri itu untuk memajukan
perekonomian.4)Keunggulan industri tersebut dengan industri yang
lain5)Keterkaitan industri tersebut dengan dengan sektor yang
lainnya.
Salah satu hambatan dalam penerapan kebijakan industri di
Indonesia yaitu Pemerintah sering menerapkan kebijakan dengan
setengah hati dan menggunakan metode atau resep yang salah.
Sehingga yang seharusnya tetap disubsidi dihapuskan subsidinya.
Yang seharusnya harga diturunkan malah dinaikkan.