LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 (T2) Laporan Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 (T2) ini merupakan dokumentasi pengukuran capaian kinerja dari bulan Januari hingga Maret berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2018. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 (T2) ini disusun sebagai perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung evaluasi Laporan Kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 ini, diharapkan dapat dijadikan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Dalam mendukung monitoring dan evaluasi tersebut, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi unit kerja eselon II secara berkala guna memperoleh masukan terkait permasalahan dan solusi atau rencana tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan sehingga apabila terdapat progres kinerja yang masih perlu ditingkatkan, hal tersebut dapat dicapai pada triwulan berikutnya sesuai target dalam rencana aksi capaian kinerja. Oleh karena itu, diharapkan laporan monitoring dan evaluasi ini dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik untuk triwulan selanjutnya. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung penyusunan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2018. Jakarta, Juni 2018 Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Ir. Budi Situmorang., MURP.
29
Embed
KATA PENGANTAR - simekadal.pprpt.atr-bpn.go.idsimekadal.pprpt.atr-bpn.go.id/sakip/LAPORAN T2 2018.pdf · c. Membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan 2 (T2) Laporan Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah –
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat
pada waktunya.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 (T2) ini merupakan dokumentasi pengukuran capaian kinerja
dari bulan Januari hingga Maret berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2018. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 (T2)
ini disusun sebagai perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk pemenuhan kelengkapan
dokumen pendukung evaluasi Laporan Kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 2 ini, diharapkan dapat dijadikan
instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Dalam mendukung monitoring dan
evaluasi tersebut, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menyelenggarakan rapat
monitoring dan evaluasi unit kerja eselon II secara berkala guna memperoleh masukan terkait permasalahan dan
solusi atau rencana tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan sehingga apabila terdapat progres kinerja yang masih
perlu ditingkatkan, hal tersebut dapat dicapai pada triwulan berikutnya sesuai target dalam rencana aksi capaian
kinerja. Oleh karena itu, diharapkan laporan monitoring dan evaluasi ini dapat mendorong pencapaian kinerja
yang lebih baik untuk triwulan selanjutnya.
Selanjutnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung
• Melakukan pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang.
Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang:
Meningkatkan efektivitas penertiban pemanfaatan ruang
Strategi:
• Menyiapkan pedoman operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
• Melaksanakan audit pemanfaatan ruang di tingkat Pusat dan Daerah;
• Memenuhi kebutuhan operasionalisasi PPNS di seluruh Indonesia;
• Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang;
• Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau pengawasan, pengamatan,
penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) terhadap serta penyidikan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang;
• Pelaksanaan koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
PPNS bidang penataan ruang; dan
• Pengelolaan pelaporan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang.
Kebijakan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan:
Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pemantauan pertanahan
Strategi:
• Melakukan Pemantauan dan Evaluasi tanah pertanian dan non pertanian
• Melakukan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan
Kebijakan Pengendalian Pertanahan dan Penertiban Tanah Terlantar:
Meningkatkan efektivitas penertiban tanah terlantar
Strategi:
• Penyusunan NSPK penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
• Pengolahan data dan informasi tanah terindikasi terlantar
• Penertiban dan penetapan tanah terlantar
• Penyiapan rekomendasi dan
• pendayagunaan tanah terlantar
1.7 Program dan Kegiatan
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban
melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dengan outcome:
1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.
Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah,
digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagaimana termuat pada tabel
dibawah ini. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan dengan perwujudan sasaran program yang dimiliki oleh
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota”dan IKP 2 “Jumlah
Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
5
Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan sasaran program Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan
Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.
Tabel 1.2
IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah
No INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN
1. Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
%
(Persen)
2. Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wasmatlitrik
3. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Bidang
4. Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Bidang Sumber: Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019
Masing-masing rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan sasaran program dan outcome yang telah
ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
dalam hal (1)pengawasan teknis, pengawasan khusus, dan pemenuhan SPM, (2)pembinaan pengendalian,
(3)pengembangan kelembagaan dan prosedur, (4) pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Lebih lanjut,
kinerja yang digambarkan melalui IKP 2 menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan
penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan
(Pulbaket) ataupun Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan (Wasmalitrik) yang selanjutnya menjadi
dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif
ataupun pidana).
Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemantauan pertanahan
dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak dan
perijinan tanah pertanian dan non pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi pemenuhan hak dan
kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah. Terakhir, kinerja yang digambarkan
melalui IKP 4 terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penyusunan
rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukan tanah cadangan umum negara.
Dalam rangka menjalankan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dilakukan
penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran ataupun operasionalisasi dari program dimaksud. Adapun
pembagian kegiatan sebagaimana termuat dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan
Penguasaan Tanah 2015-2019, dilakukan berdasarkan pengelompokkan unit eselon II di lingkungan Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu:
1. Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Penertiban Pemanfaatan Ruang
4. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
5. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Target Kinerja Output. Adapun, pencapaian
Output tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan output
yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
6
Tabel 1.3. Output, Indikator, Aktivitas Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah
Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah
Output 1 :
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Indikator Output:
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah
Aktivitas:
1. Penyusunan Rencana Program
2. Penyusunan Rencana Anggaran
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
4. Pengelolaan Data dan Informasi
5. Penyusunan laporan keuangan
6. Pengelolaan Perbendaharaan
7. Pelayanan Hukum
8. Pengembangan Kepegawaian
9. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
10. Pelaksanaan Rumah Tangga
11. Pelayanan Humas dan Protokol
12. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
Tabel 2.7. Rencana Aksi Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2018
Per Triwulan
NO SASARAN STRATEGIS/
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
2018
TARGET TRIWULAN
T1
(%)
T2
(%)
T3
(%)
T4
(%)
1 Terwujudnya Ruang
Yang Aman, Nyaman,
Produktif, dan
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama:
Peningkatan Tertib Tata Ruang
dan Penguasaan Tanah
46,63% 12,17 40,0
7
78,06 100
2 Pemanfaatan Ruang
yang Sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Indikator Kinerja Program 1:
Prosentase implementasi
pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang pemerintah
daerah Provinsi, Kabupaten/
Kota
6,58% 15,47 47,22 79,76 100
Indikator Kinerja Program 2:
Jumlah Penindakan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
33
Wasmatlitik
17,38 50,15 89,05 100
3 Tertib Pemanfaatan Hak
Atas Tanah dan
Pemberdayaan Tanah
Nrgara Brkas Tanah
Terlantar
Indikator Kinerja Program 3:
Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
300
Bidang
13,09 49,89 71,15 100
Indikator Kinerja Program 4:
Jumlah Rekomendasi
Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar
134
Bidang
2,75 12,77 72,26 100
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
14
Laporan Rencana Aksi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah merupakan salah satu
dokumen dalam sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (SAKIP) yang disusun dan berisi target-target
kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah per triwulan selama satu tahun
anggaran dengan alokasi DIPA yang disebut Perjanjian Kinerja yang kemudian diuraikan menjadi target
triwulanan yang berfungsi sebagai dasar untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah secara berkala.
Target-target kinerja per triwulan dalam rencana aksi ini nantinya dijabarkan ke dalam indikator kinerja program
dimana sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah dalam mendukung kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berikut disajikan target capaian indikator
kinerja per triwulan program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah tahun 2018.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
15
BAB III
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 2
3.1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
Pada Bab 3 ini diuraikan tentang hasil pencapaian kinerja per-triwulan dan sekaligus dibandingkan terhadap
rencana. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target per triwulanan,
maka dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Kategori
warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat
diketahui keberhasilan/kegagalan indikator kinerja selama triwulan yang dilaporan.
Tabel 3.1. Kriteria Penilaian
NO KATEGORI MENJADI INTERPRETASI KATEGORI
WARNA
1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan,
2 A > 80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan
sangat akuntabel
3 BB > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal.
4 B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu
sedikit perbaikan.
5 CC > 50 - 60 Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban,
perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6 C > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan
untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak
perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
3.2 Realisasi Pencapaian Kinerja PK Triwulan 2
Dalam rangka mendorong kinerja pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2018, Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melakukan pemantauan secara periodik (triwulan) terhadap
pencapaian target dokumen PK selama Tahun Anggaran 2018. Adapun langkah pemantauan tersebut,
dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sejalan dengan penetapan dokumen
PK Tahun 2018, berikut capaian IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah triwulan I,
sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
16
Tabel 3.2. Capaian Kinerja PK Eselon 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Tahun 2018 Triwulan 2
NO
SASARAN
STRATEGIS/
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
TARGET
2018
TARGET
T2 (%)
TARGET TRIWULAN PROPORSI
(%) T1
(%)
T2
(%)
T3
(%)
T4
(%)
1 Terwujudnya
Ruang Yang
Aman, Nyaman,
Produktif, dan
Berkelanjutan
Indikator Kinerja
Utama:
Peningkatan
Tertib Tata Ruang
dan Penguasaan
Tanah
46,63% 40,07 3,57 26,83 - - 66,96
2 Pemanfaatan
Ruang yang
Sesuai dengan
Rencana Tata
Ruang
Indikator Kinerja
Program 1:
Prosentase
implementasi
pengawasan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang pemerintah
daerah Provinsi,
Kabupaten/ Kota
6,58% 47,22 3,04 27,04 - - 57,26
Indikator Kinerja
Program 2:
Jumlah
Penindakan
Indikasi
Pelanggaran
Pemanfaatan
Ruang
33
Wasmatlitik
50,15 1,36 21,14 - - 42,15
3 Tertib
Pemanfaatan
Hak Atas Tanah
dan
Pemberdayaan
Tanah Nrgara
Brkas Tanah
Terlantar
Indikator Kinerja
Program 3:
Jumlah
Rekomendasi
Hasil
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
300
Bidang
49,89 4,49 32,29 - - 64,72
Indikator Kinerja
Program 4:
Jumlah
Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
134
Bidang
12,77 5,40 26,84 - - 210
Sumber: Simekadal, Status 30 Juni 2018
Hasil pemantauan periodik terhadap capaian indikator kinerja pada triwulan 2 menunjukan 1 (satu) IKP memiliki
kinerja sangat memuaskan, dan 3 (tiga) IKP lainnya memiliki kinerja kurang hingga baik. Secara keseluruhan
kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tercermin pada IKU “Peningkatan Tertib
Tata Ruang dan Penguasaan Tanah”yaitu sebesar 66,96% dengan kategori baik. Pada periode ini seluruh
kegiatan sudah mulai berjalan. Adapun penjelasan secara detail pencapaian per IKP adalah sebagai berikut:
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
17
A. IKP1 Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.
IKP 1 prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang. IKP ini direalisasikan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang, Berdasarkan hasil pemantauan, capaian IKP 1 pada triwulan 2 adalah 57,26% dengan
kategori cukup. adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi pada triwun 1 diantaranya:
TABEL 1. KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PADA TRIWULAN 2
NO PERMASALAHAN TINDAKLANJUT
1. Penyusunan rencana yang terlalu optimis
sehingga tidak mempertimbangkan faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
dimana sebagian besar pekerjaan pada triwulan 2
masih pada tahap awal/persiapan
Perlu penajaman kembali rencana fisik dan
keuangan (revisi target triwulan)
2. Pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban
sudah diselesaikan namun petugas e-Monitoring
belum memperbaharui data penyerapan
Petugas e-Monitoring segera mengupdate
progres keuangan yang terbaru
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusi (SDM) dalam
pelaksanaan kegiatan
Dit. Pengendalian akan segera mengejar
ketertinggalan dengan memaksimalkan SDM
yang ada
4. Terdapat kegiatan yang seharusnya di bulan
Maret namun palaksanaannya mundur di bulan
April, sehingga perhitungan masuk pada progres
triwulan II
Penyesuaian kembali jadwal kegiatan dengan
Rencana Operasional Kerja (ROK) yang telah
disusun
Sumber: Setditjen PPRPT, 2018
Adapun realisasi anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang hingga triwulan 2 adalah sebesar
Rp. 13.273.120.576 dengan rincian Rp. 6.183.879.326,- bersumber dari Rupiah Murni (RPM) dan Rp.
7.089.241.250,- bersumber dari PNBP.
B. IKP 2 Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
IKP 2 yakni Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, mendukung secara langsung
pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pemenuhan
atas IKP tersebut dijalankan melalui pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan hasil
pemantauan, capaian IKP 2 pada triwulan 2 adalah % dengan kategori kurang. Adapun kendala dan
permasalahan yang dihadapi pada triwulan 2 adalah:
TABEL 2. KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PADA TRIWULAN 2
NO PERMASALAHAN TINDAKLANJUT
1. Permasalahan administrasi terkait belum ada
pembayaran termin pada kegiatan kontraktual yang
di lelang ulang yang meliputi:
a. Menyusun Materi Teknis Standar pelaksanaan
Penertiban Pemanfaatan Ruang Daerah
Prov/Kab/Kota
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
18
NO PERMASALAHAN TINDAKLANJUT
b. Menyebar;uaskan informasi penertiban
pemanfaatan ruang
2. Revisi pekerjaan swakelola wasmatlitrik dalam
rangka penegakan hukum bidang penataan ruang di
KSN Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan
masih dalam proses (sedang pengajuan revisi POK)
Percepatan proses revisi, sehingga
pelaksanaan kegiatan bisa segera
dilaksanakan
3. Revisi pekerjaan swakelola wasmatlitrik dalam
rangka penegakan hukum bidang penataan ruang di
KSN Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Jawa
Timur, Bali (sedang pengajuan revisi POK)
Percepatan proses revisi, sehingga
pelaksanaan kegiatan bisa segera
dilaksanakan
4. Revisi pekerjaan swakelola wasmatlitrik dalam
rangka penegakan hukum bidang penataan ruang di
KSN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sulawesi
Selatan (sedang pengajuan revisi POK)
Percepatan proses revisi, sehingga
pelaksanaan kegiatan bisa segera
dilaksanakan
5. Revisi pekerjaan swakelola wasmatlitrik dalam
rangka penegakan hukum bidang penataan ruang di
KSN Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Nusa
Tenggara Barat (sedang pengajuan revisi POK)
Percepatan proses revisi, sehingga
pelaksanaan kegiatan bisa segera
dilaksanakan
Sumber: Setditjen PPRPT, 2018
Adapun realisasi anggaran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang hingga triwulan 2 adalah sebesar Rp.
692.909.800,- dengan rincian Rp. 342.822.800,- bersumber dari Rupiah Murni (RPM) dan Rp. 350.087.000,-
bersumber dari PNBP.
C. IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan.
IKP 3 menjadi tolak ukur pencapaian salah satu sasaran program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah yaitu “Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas
Tanah Terlantar”. Adapun, capaian yang berhasil diwujudkan pada triwulan 2 sebesar 64,72% dengan
kategori baik.
Dalam rangka pemenuhan target IKP 3 tersebut, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pemenuhan kewajiban pemegang hak atas tanah, DPAT, dan perizinan pertanahan, sebagaimana tertuang
dalam keputusan pemberian hak maupun perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Seluruh hak atas tanah, DPAT, dan perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis pertanahan,
harus dipantau untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, pemantauan terhadap hak atas tanah
diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran atas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pemegang hak terkait fungsi sosial hak atas tanah dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah/DPAT/Perizinan ini dilakukan pada pemegang Hak
Guna Usaha (HGU) atas tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah. Dari hasil pemantauan evaluasi
maka, akan disusun rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang Hak dan kewajiban pemegang
hak atas tanah dan dasar penguasaan tanah pertanian dan pertanian. Adapun kendala dan permasalahan
pelaksanaan kegiatan triwulan 2 (dua) diantaranya:
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
19
TABEL 3. KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PADA TRIWULAN 2
NO PERMASALAHAN TINDAKLANJUT
1 Penarikan termin tenaga ahli dilakukan secara bertahap
(3 termin) pada kegiatan persiapan penyusunan
rencangan peraturan menteri ATR/BPN tentang
pengendalian penerapan kebijakan dan program
pertanahan
Penarikan termin 1 tenaga ahli sedah
dilaksnakan
2 Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan April
dan Bulan Mei
Kegiatan yang tertunda akan
dilaksnaakan pada bulan Juni 2018
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ATR/KBPN
tentang Pengendalian Penerapan Kebijakan dan
Program Pertanahan, telah melakukan penjaringan
masukan untuk mengumpulkan data, baru akan
dilakukan penyusunan rancangan permen ATR/BPN;
Kegiatan mulai bertahap dilaksanakan
Kegiatan mulai bertahap dilaksanakan
4 Kegiatan Finalisasi Penyusunan Rancangan Peraturan
Menteri ATR/KBPN tentang Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program Pertanahan, akan dilakukan
finalisasi dilakukan setelah rangkaian kegiatan sudah
berjalan
Kegiatan dilaksanakan setelah
penyusunan rancangan Permen sudah
dilakukan
5 Lambatnya proses revisi anggaran, sehingga kami tidak
bisa mengajukan anggaran pada kegiatan Persiapan
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
Menunggu revisi anggaran sambil
melaksanakan pekerjaan lain yang tidak
terkait dgn revisi anggaran
6 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada triwulan 2 sudah
mulai dilaksanakn monev ke daerah
Sudah dilaksanakan kegiatan monev
pada bulan Mei kemarin, dan kegiatan
lain akan menyusul dilaksanakan
7 Perumusan hasil monev pada Kegiatan Penyusunan
Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan akan dilakukan setelah kegiatan berjalan
Menunggu hasil monitoring evaluasi
yang akan dilaksanakan pada
pertengahan tahun ini
8 Kegiatan Persiapan Pengembangan Basis Data Tanah
Pertanian dan Non Pertanian baru akan dilaksnakan
pada triwulan 2
akan dilakukan secara bertahap
9 Penarikan termin tenaga ahli dilakukan secara bertahap
(3 termin) pada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan
Basis Data Tanah Pertanian dan Non Pertanian
Penarikan termin 1 tenaga ahli sedah
dilaksnakan
10 Kegiatan Persiapan Verifikasi Data Lahan Sawah
terhadap Data Pertanahan sudah dilakukan di Bulan
Februari
Akan ada kegiatan yang dilakukan
bertahap
11 Kegiatan sosialisasi Publik Pengendalian Alih Fugsi
Lahan Sawah baru akan dilakukan pada triwulan kedua
Tahap kegiatan selanjutnya akan
dilakukan di Bulan Juni akhir
12 Rencana pelaksanaan Bimtek dan kendali mutu pada
kegiatan pembinaan pengendalian alih fungsi lahan
sawah akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan
Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan
pada triwulan III
Adapun realisasi anggaran Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan hingga triwulan 2 adalah
sebesar Rp7.983.820.396,- dengan rincian Rp. 5.993.507.496,- bersumber dari Rupiah Murni (RPM) dan Rp.
1.990.312.900,- bersumber dari PNBP.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
20
D. IKP4 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”, turut berkontribusi secara
langsung terhadap capaian sasaran program yakni “Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan
Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar”. IKP ini direalisasikan melalui pelaksanaan Kegiatan
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Adapun capaian yang berhasil diwujudkan pada IKP 4 pada
triwulan 2 sebesar 210% dengan kategori sangat memuaskan.
Sesuai penjelasan PP No. 11 Tahun 2010 disebutkan, bahwa penertiban tanah terlantar merupakan upaya
pencegahan penelantaran tanah maupun penertiban untuk mengurangi atau menghapus dampak negatif
dari adanya penelantaran tanah, sehingga apabila Pemegang HAT/DPAT telah menggunakan,
memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sesuai sifat dan tujuan peruntukannya, maka dapat
direkomendasikan untuk dimanfaatkan kembali oleh Pemegang HAT/DPAT. Tersusunnya Rekomendasi
Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Terlantar merupakan sasaran terakhir dari kegiatan
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dapat berupa
Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar, Rekomendasi Optimalisasi Tanah Terlantar, dan Rekomendasi
Peruntukan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
TABEL 3. KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PADA TRIWULAN 2
NO PERMASALAHAN TINDAKLANJUT
1 Terdapat beberapa kegiatan yang tertunda
pelaksanaannya di triwulan II dikarenakan padatnya
jadwal kegiatan internal kantor
Mengatur ulang jadwal pelaksanaan
pekerjaan
2 Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksnakan namun
berkas administrasi masih dilengkapi sehingga progres
keuangan pada aplikasi Simekadal belum terakomodir
Mempercepat kelengkapan berkas
administrasi kegiatan yang sudah
dilakukan
Adapun realisasi anggaran Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar hingga triwulan 2
adalah sebesar Rp. 4.942.112.570,- dengan rincian Rp. 1.787.940.750,- bersumber dari Rupiah Murni (RPM)
dan Rp. 3.154.171.820,- bersumber dari PNBP.
GAMBAR 1. REALISASI ANGGARAN DITJEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PADA TRIWULAN 2
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
21
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Pada triwulan pertama tahun anggaran 2018 ini, capaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah dinilai baik dengan tingkat kinerja sebesar 66,96%. Pelaksanaan Kegiatan Program
pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah tahun anggaran 2018 hingga bulan Juni, berdasarkan
realisasi fisik dan keuangan sangat kurang. pelaksanaan pekerjaan terkendala oleh beberapa faktor:
1. Penyusunan rencana yang terlalu optimis sehingga tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. dimana sebagian besar pekerjaan pada triwulan 2 masih pada tahap
persiapan;
2. Pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban sudah diselesaikan namun petugas e-Monitoring belum
memperbaharui data penyerapan;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusi (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Terdapat kegiatan yang seharusnya di bulan Maret namun palaksanaannya mundur di bulan April, sehingga
perhitungan masuk pada progres triwulan 2;
5. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, namum berkas masih dilengkapi untuk di SPJ kan;
6. Adanya penundaan pelaksanaan pekerjaan dikarenakan persiapan survei lapangan kegiatan wasmatlitrik
belum selesai, menunggu kesiapan daerah untuk melaksanakan kegiatan wasmatlitrik, dan masih dalam
koordinasi untuk kegiatan operasionalisasi dan pembinan PPNS penataan ruang;
7. SK untuk jasa konsultan (kegiatan kontraktual) per bulan maret baru ditanda tangani sehingga termin 1
belum ada pencairan; dan
4.2. Saran
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
untuk mengupayakan pencapaian kinerja yang dapat sesuai target/rencana aksi antara lain :
1. Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah bulanan secara berkala yang hasilnya dapat dijadikan acuan tindak lanjut terhadap proses
pelaksanaan pekerjaan;
2. Perlu penajaman kembali rencana fisik dan keuangan (revisi target triwulan)
3. Mengingatkan para petugas e-Monitoring Satker Pusat untuk selalu meng-update data e-Monitoring setiap
ada perubahan status progres pelelangan serta penyerapan keuangan dan fisik;
4. Menerapkan ketertiban administrasi pelaporan softcopy progres e-monitoring kepada seluruh Direktorat
setiap 1 (satu) bulan melalui email;
5. Seluruh pelaksana kegiatan segera mengejar ketertinggalan dengan memaksimalkan SDM yang ada
6. Penyesuaian kembali jadwal kegiatan dengan Rencana Operasional Kerja (ROK) yang telah disusun
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
22
LAMPIRAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
23
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Budi Situmorang Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah
selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Sofyan A. Djalil Jabatan : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, Januari 2018
Pihak Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sofyan A. Djalil
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah
Budi Situmorang
NIP. 196510151991021001
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Lampiran 1
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
45
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
52
Lampiran 2. Evaluasi Triwulan TA 2018
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah