KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS-SOSIAL-6.pdf · KATA PENGANTAR Rancangan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun yang

berasal dari aspirasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Rencana Kerja ini juga disusun berdasarkan evaluasi dari Rencana Kerja tahun

sebelumnya serta kondisi kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Tanah

Bumbu.

Program dan Kegiatan yang direncanakan di dalam rancangan RENJA

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah merupakan program

prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021.

Kami menyadari bahwa rancangan Rencana Kerja yang kami susun masih

jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu

kami berharap adanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk

penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun mendatang.

Tanah Bumbu, 28 Februari 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,

BASUNI, S.Pd.MM Pembina Utama Muda

NIP. 19640116 198305 1 002

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………... iii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………

1.1 Latar Belakang …..………………………………………… 1

1.2 Landasan Hukum …..……………………………………… 4

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………… 6

1.4 Sistematika ….………………………………………………. 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah……………………………………………………….

9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ………………………………. 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah……………………………………………………….

26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………….. 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN………………………………………

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ….……………. 29

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA ……….. ……………………. 32

3.3. Program dan Kegiatan ………………………………... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN………………………………………………………. 49

BAB V PENUTUP………………………...………………………………

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………… 58

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan …………………………….. 58

4.3 Rencana Tindak Lanjut …………………………………… 60

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017… 10

2.1.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 Sumber dana APBN,

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten……………………………………

14

2.1.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2017…………………………………………………………………………...

16

2.2.1 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu…… 17

2.2.2 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016

18

2.2.3 Data PMKS yang menerima Bantuan Sosial Tahun 2017……………. 19

2.3.1 Rumusan Program Prioritas RKPD Tahun 2019 Kabupate Tanah

Bumbu………………………………………………………………………

26

3.2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Sosial Tahun 2019……………… 33

3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu……………

42

iii

1

RENJA Dinas Sosial Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021. Dengan Mempedomani

RKPD tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20016–2021. Renja

PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan

dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika

perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Prioritas Kepala Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam RKA Tahun 2017.

2


3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai

wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renja, diawali dengan mengadakan Rapat

Forum Perangkat Daerah (FPD) dengan perwakilan perangkat daerah

terkait dan Bidang Teknis terkait di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu. Rapat FPD ini bertujuan menghimpun masukan tentang

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimasukkan dalam

rencana kerja untuk tahun 2019. Juga untuk mendapatkan gambaran

pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga

perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan dapat menunjang kinerja.

Tahapan Penyusunan Renja :

1. Mempelajari Visi dan Misi, Kebijakan dan Program prioritas dalam

RPJMD.

2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun

sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.

3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.

3


4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan

dalam forum Musrenbang.

5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator

kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan

dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam kegiatan awal penyusunan Renja telah memperhatikan

usulan-usulan program/kegiatan yang disampaikan saat Rapat FPD

bersama Dinas dan lembaga terkait. Renja juga memperhatikan Rencana

Kerja (Renja) Kementerian Sosial RI yang mempertimbangkan Tujuan,

Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai di Tahun 2019 ini.

Untuk penetapan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2019 dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun 2019.

Renja yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan

sehingga Program/Kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan

dan dapat diusulkan dalam RAPBD Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2019 yang nantinya Renja tersebut akan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas.

4


1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019

mengacu pada Ranwal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019,

dimana peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5


9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Provinsi Kalimantan

Selatan 2006-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 19 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

6


15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 26 Tahun 2017 Tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renja PD Tahun 2019 adalah sebagai upaya

untuk memberdayakan potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu dengan mengintegtrasikan antara kemampuan sumber

daya manusia dengan sumber daya lainnya guna tercapai sasaran yang

diinginkan, dalam rangka menjawab tantangan yang mendesak dan

berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu

Renja PD juga sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan di tahun sebelumnya serta perencanaan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019. Tolak ukur pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai

visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam

pencapaian program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2019 bertujuan untuk

mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Sosial

dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur

7


pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban

dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan

pedoman bagi Pejabat dan Pelaksana kegiatan dalam pencapaian

program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019

dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dari Rancangan Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

8


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

9


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, tercapai tidaknya

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya. Di sisi lain, evaluasi

hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk

merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Dinas Teknis

Daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan

masalah sosial. Pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Tanah

didukung oleh Dana APBD yang mencakup Belanja Tidak Langsung (Non

Program) dan Belanja Langsung yang terdiri dari 5 Program dan 18

Kegiatan serta beberapa kegiatan yang didukung oleh Dana APBD

Provinsi dan APBN.

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp.

4.411.534.506,-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2.908.483.006,- dan Belanja Langsung ( 5 program, 18 kegiatan) sebesar

Rp. 1.503.051.500,-. Secara keseluruhan realisasi anggaran pada Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 adalah sebesar

10


4.047.816.927,- atau 91,76%. Sedangkan untuk realisasi anggaran

Program dan kegiatan (Belanja langsung) adalah sebesar Rp.

1.252.719.267,- dengan realisasi fisik sebesar 85,72 % atau bisa disebut

dengan predikat kinerja Tinggi.

Pada tahun anggaran 2018, perkiraan Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu akan melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu

sebesar Rp. 5.092.188.300,-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 1.537.540.800,- dan Belanja Langsung (6 program, 14

kegiatan) sebesar Rp. 3.554.647.500,-. Secara keseluruhan perkiraan

realisasi anggaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2018 adalah sebesar Rp 5.092.188.300,- atau 100%.

Sedangkan untuk perkiraan realisasi anggaran program dan kegiatan

(Belanja Langsung Urusan Program) adalah sebesar Rp. 3.554.647.500,-

dengan perkiraan realisasi fisik sebesar 100 % atau bisa disebut harapan

yang ingin dicapai adalah predikat dengan Kinerja Tinggi.

Review hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2017 diukur berdasarkan target program untuk tahun 2017

pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2021,

yaitu:

a. Program pelaksanaan administrasi perkantoran 100%

b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya 0.43%

11


c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.75%

d. Program Pembinaan Anak Terlantar 0.05%

e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0.07%

f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0.57%

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.31%

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017 yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil


lainnya 0,043%

b. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi,

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 0,13%

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,05%


Tahun 2017 yang memenuhi target kinerja Renstra adalah sebagai

berikut:

a. Program Administrasi Perkantoran 100%


Tahun 2017 yang melebihi target kinerja Renstra adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 32,51%

12



Tahun 2017 terpengaruhi oleh faktor-faktor penyebab, diantaranya adalah:

a. Target program tidak tercapai karena:

1) Sarana dan prasarana pendukung program/kegiatan masih

terbatas.

2) Program/kegiatan yang dirumuskan bersifat kontinjensi (suatu

keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi

mungkin juga tidak akan terjadi), sehingga saat tidak ada kejadian

tidak ada PMKS yang ditangani.

b. Target program terlampaui karena Dinas Sosial melakukan berbagai

inovasi dan inisiatif dalam pelaksanaan program/kegiatan

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di

Kabupaten Tanah Bumbu dan memperoleh dukungan dari

program/kegiatan Provinsi dan Kementerian Sosial RI.

Capaian program/kegiatan Renja PD mendukung capaian Renstra

setiap tahunnya dalam usaha-usaha untuk mewujudkan peningkatan

fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang

memberikan konstribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat tergali dan

didayagunakan secara maksimal sebagai mitra dalam pembangunan

Kesejahteraan Sosial.

13


Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya

pelaksanaan program/kegiatan, antara lain dengan:

a. Menguatkan basis data agar perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan target.

b. Meningkatkan keterlibatan dan kerjasama para pemangku

kepentingan agar dalam perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan dapat saling bahu membahu untuk pencapaian

target yang rasional.

c. Mengawal anggaran dengan baik dan optimal agar tidak terjadi

kesalahan dalam pengusulan anggaran yang berakibat pada

perubahan anggaran atau pergeseran anggaran, sehingga target

anggaran bisa tercapai pada tahun berjalan.

14


Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2018

Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah tahun

(n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

100% 0 100% 97,08% 97,08% 100% 98,54 49,27%

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening kantor

48 0 12 12 100% 12 24 50%

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara

36 0 9 9 100% 9 18 50%

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

48 0 12 12 100% 12 24 50%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Alat, Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

48 0 12 12 100% 12 24 50%

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja kantor

38 0 8 3 37,5% 19 22 57,89%

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

48 0 12 12 100% 12 24 50%

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

48 0 12 12 100% 12 24 50%

Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Tersedianya Alat Listrik Kantor

48 0 12 12 100% 12 24 50%

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

94 0 37 37 100% 9 46 48,94%

15


Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Surat Kabar/majalah

48 0 0 0 0 12 12 25%

Kegiatan Penyediaan Bahan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan logistic kantor

36 0 0 0 0 12 12 33,33%

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat Koordinasi

2050 0 350 339 96,86% 560 899 43,85%

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

305 0 80 37 86,70% 42 79 25,90%

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

1902 0 420 416 100% 507 923 48,53%

KegiatanRapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah

1635 0 224 211 94,20% 702 913 55,84%

Wajib Sosial

1 13 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase PMKS yang menerima bantuan kesejahteraan sosial

0,569 0,009 0,43 0,043 10 0,47 0,18 31,73

1 13 15 01

Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial

Jumlah Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial

200 0 40 17 42,5% 25 42 21%

1 13 15 02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah Wanita rawan Sosial Ekonomi yang dilatih

54 4 0 0 0 0 4 7,41%

1 13 15 03 Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

Jumlah Pemberian Bantuan Stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi keluarga miskin

80 0 0 0 0 0 0 0

1 13 15 04

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi keluarga Miskin

Jumlah KUBE Fakir Miskin yang memperoleh Bantuan

500 0 0 0 0 20 20 4%

1 13 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Rehabilitasi Sosial

22,63 6,53 10,75 32,61 303,35 14,13 53,27 235,40

16


1 13 16 03

Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah Konseling dan kampanye sosial/ Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Laporan)

750 150 0 0 0 0 150 20%

1 13 16 07

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah Peningkatan kualitas Mutu Pelayanan terhadap PMKS

4 0 0 0 0 0 0 0

1 13 16 10

Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Prosentase Tanggap ceapat darurat dan kejadian luar biasa yang tertangani

6.147 100

100 (3.925)

100

(12.895)

100%

(328,53)

100

(4.692) 0 0

1 13 16 12 Kegiatan Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo

Jumlah Fakir Miskin dan Jompo yang dibantu

100 0 0 0 0 0 0 0

1 13 17 Program Pembinaan Anak Terlantar

Meningkatkan Kemandirian anak Terlantar yang sudah dilatih

0,07 0,03 0,05 0 0 0,05 0,05 18%

1 13 17 02

Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang terlatih

100 14 0 0 0 4 18 18%

1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Meningkatkan Kemandirian Paca dan Eks Trauma

0,09 0 0,07 0 0 0 0 0

1 13 18 03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Jumlah Para penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan Pelatihan

8 0 0 0 0 0 0 0

1 13 18 04

Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Jumlah Para penyandang Cacat dan Eks Trauma yang menerima bantuan

100 0 0 0 0 0 0 0

1 13 20

Program Pembinaan Eks Penyadang Penyakit Sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase Penyandang Eks Penyakit Sosial yang ditangani

0,98 0,21 0,57 0,13 22,81 0,62 0,40 41

17


1 13 20 04 Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Jumlah Pelayanan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang ditangani

1.125 89 62 52 83,87% 7 148 13,16%

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan

0,41 0 0,31 0,05 16,31 0,34 0,14 34

1 13 21 02

Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

400 0 0 0 0 0 0 0

1 13 21 03 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah SDM yang ditimgkatkan/Bhakti Sosial Karang Taruna Tingkat Provinsi

125 0 29 20 68,96% 32 52 41,6%

18


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Sosial kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 yang sebelumnya adalah salah

satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Dinas

Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang sosial. Ruang lingkup kebijakan bidang sosial

tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman dalam pelaksanaan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebagai suatu instansi yang mempunyai kewenangan

untuk menanggulangi permasalahan sosial. Sasarannya adalah individu,

keluarga, organisasi dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial

dikarenakan mereka mempunyai masalah sehingga tidak bisa

melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Hasil capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2017 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan

target dari indikator kinerja utama. Hasil capaian kinerja dapat dilihat pada

tabel berikut:

19


Tabel 2.2.1

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2017

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target PD 2017 Realisasi 2017

Persentase

Realisasi

Pencapaian

Kinerja

1. Persentase PMKS

yang menerima

bantuan

kesejahteraan sosial

% 12,18%

(4.817/39.543x100%)

54,85%

(21.690/39.543x100%) 450,33%

Pencapaian indikator kinerja utama diatas adalah jumlah PMKS yang

dibantu pada tahun 2017 dibandingkan jumlah PMKS di Kabupaten Tanah

Bumbu yang diperkirakan/ditetapkan pada awal tahun Renstra untuk

Tahun 2017 adalah 39.543. Namun apabila jumlah PMKS yang dibantu

pada tahun 2017 sebesar 21.690 dibandingkan dengan jumlah PMKS

tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 56.052, maka capaian

indikator kinerja utama untuk tahun 2017 adalah 38,70%.

Tabel 2.2.2 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

No. Jenis PMKS Jumlah

1. Anak Balita Terlantar 12

2. Anak Terlantar 3

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 25

4. Anak Jalanan 30

5. Anak dengan Kedisabilitasan 147

6. Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau diperlakukan

20


salah 1 7. Anak yang memerlukan perlindungan sosial

- 8. Lanjut Usia Terlantar

225 9. Penyandang Disabilitas

671 10. Tuna Susila

17 11. Gelandangan

- 12. Pengemis

21 13. Pemulung

- 14. Kelompok Minoritas

- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

15 16. Orang Dengan HIV/AIDS

- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

2 18. Korban Tracfiking

- 19. Korban Tindak Kekerasan

- 20. Pekerja Migran bermasalah sosial

- 21. Korban Bencana Alam

11,922 22. Korban Bencana Sosial

175 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

6 24. Fakir Miskin

39,078 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

6 26. Keluarga Harapan

2,832 27. Keluarga Rentan

42 28. Keluarga Berumah Tak Layak Huni

618 29. Komunitas Adat Terpencil

204

Jumlah

56,052

21


Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang menerima bantuan kesejahteraan sosial melalui Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dari sumber dana APBN, APBD I,

APBD II dan CSR.

22


Tabel 2.2.3

Data PMKS yang menerima Bantuan Sosial Tahun 2017

No. Program/Keg. Realisasi Sumber

Dana

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

1. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Dana Non Tunai) 25 orang APBN

2. Bantuan Sembako Lanjut Usia Terlantar 1.750 orang APBD I

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang

Disabilitas

30 orang APBD I

4. Bantuan Kursi Roda 4 orang CSR BPD

5. Bantuan Sosial Tunai Lansia dan Anak Yatim 7 orang CSR BPD

6. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

7 orang APBD 2

7. Pendampingan Keluarga ODGJ 4 orang APBD 2

BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Bantuan Langsung Non Tunai (PKH) 2.995 KK APBN

2. Bantuan Beras Sejahtera (Ranstra) 10.339 KK APBN

3. Bantuan Logistik Bencana Sosial 61 KK/193 org APBN

4. Bantuan Logistik Bencana Alam (Banjir/Beras Dolog) 3.164

KK/12.565 jiwa

APBN

5. Bantuan Logistik Bencana Alam (Puting Beliung) 41 KK/182 jiwa APBN

6. Bantuan Sembako PKH 1.350 KK APBD I

7. Penanganan Orang Terlantar 17 orang APBD 2

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 11 KK APBD I

2. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 6 KK APBD II

3. Bantuan Sembako Fakir Miskin 2.100 KK APBD I

4. Bantuan Kelompok Usaha Bersama 5 KUBE/ 50 kk APBD I

5. Bantuan Sosial Fakir Miskin (Rekomendasi) 14 KK APBD II

21.690

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja pada RPJMD adalah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani yaitu

23


perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS di

Kabupaten Tanah Bumbu. Pencapaian indikator tersebut diatas pada

tahun 2017 adalah sebesar 38,90% dengan jumlah PMKS sebesar

56,052.

Tabel 2.2.4

Data PMKS Yang Tertangani Tahun 2017

No. Program/Keg. Realisasi Sumber

Dana

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

1. Pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) 25 orang

2. Pembinaan Anak Jalanan 30 orang

3. Penanganan Korban Kekerasan 1 orang

4. Pendampingan Adopsi Anak 2 orang

5. Assistensi Lanjut Usia Terlantar (Dana Non Tunai) 25 orang APBN

6. Bantuan Sembako Lanjut Usia Terlantar 1.750 orang APBD I

7. Perberdayaan Anak (PSBR) 15 orang APBD I

8. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang

Disabilitas

30 orang APBD I

9. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 7 orang APBD II

10. Pendampingan Keluarga ODGJ 4 orang APBD II

11. Bantuan Kursi Roda 4 orang CSR BPD

12. Bantuan Sosial Tunai Lansia dan Anak Yatim 7 orang CSR BPD

13. Penanganan Tuna Susila 17 orang

14. Pembinaan Gelandangan dan Pengemis 26 orang

15. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 1 orang APBD I

BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Bantuan Langsung Non Tunai (PKH) 2.832 KK APBN

2. Bantuan Beras Sejahtera (Ranstra) 10.339 KK APBN

3. Bantuan Logistik Bencana Sosial 53 KK APBN

24


4. Bantuan Logistik Bencana Alam (Banjir/Beras Dolog) 3.058 KK APBN

5. Bantuan Logistik Bencana Alam (Puting Beliung) 33 KK APBN

6. Penanganan Orang Terlantar 17 orang APBD II

7. Bantuan Sembako PKH 1.350 KK APBD I

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 11 KK APBD I

2. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 6 KK APBD II

3. Bantuan Sembako Fakir Miskin 2.100 KK APBD I

4. Bantuan Kelompok Usaha Bersama 50 KK APBD I

5. Bantuan Sosial Fakir Miskin (Rekomendasi) 14 KK APBD II

21.807

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu pada tahun 2017 sampai dengan perkiraan tahun 2018 dan

proyeksi pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

NO

Indikator

SPM/

standar

nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi

Capaian

Proyeksi

Catatan

Analisis Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn n+1

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn n+1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Sarana sosial

seperti panti

asuhan, dan

panti

rehabilitasi

1 2 1 0 0 0 1 1

Penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

12,18% 15,68% 19,81% 24,74% 38,90% 45,50% 51,69% 53,48%

25


persentase

penyandang

cacat baik fisik

dan mental,

serta lanjut usia

yang tidak

potensial yang

telah menerima

jaminan sosial

20,07% 21,90% 23,72% 25,55% 20,07% 21,90% 23,72% 25,55%

PMKS yang

memperoleh

bantuan sosial 12,18% 15,68% 19,81% 24,74% 38,70% 45,50% 51,69% 53,48%

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk IKK Sarana sosial seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi

sampai tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu belum

memiliki fasilitas tersebut. Yang tersedia pada saat ini adalah panti

asuhan dan panti rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat (swasta).

Pada tahun 2019 ini direncanakan untuk membangun Rumah

Perlindungan Sosial sebanyak 1 (satu) unit.

2. Target pada IKK penanganan PMKS lebih rendah dibandingkan

dengan realisasi disebabkan karena penentuan target pada awal

tahun penyusunan Renstra 2016-2021 tidak memperkirakan adanya

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari

pemerintah pusat/Kementerian Sosial RI. Sejak tahun 2016 sampai

tahun 2017, Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan kuota PKH

sebesar 2.832 KK. Selain itu penambahan capaian IKK juga

disebabkan oleh penanganan korban bencana alam dan sosial yang

tidak bisa sesuai dengan target perkiraan.

26


3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang

Disabilitas ganda (fisik dan mental) dan lanjut usia yang tidak

potensial sampai saat ini merupakan program yang pendanaannya

berasal dari APBD 1 dan APBN. Sehingga untuk penentapan kuota

penerima manfaat ditentukan oleh Kementerian Sosial RI dan Dinas

Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Pada dasarnya capaian IKK PMKS yang mendapatkan bantuan

memiliki nilai yang sama dengan capaian IKK PMKS yang

mendapatkan penanganan. Perbedaan yang mendasar pada IKK

PMKS yang mendapatkan bantuan adalah PMKS memperoleh

bantuan sosial berupa barang atau dana.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu menghadapi permasalahan dan hambatan,

antara lain:

1. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

akurat di seluruh Kabupaten. Untuk menetukan jumlah sasaran

pembangunan kesejahteraan sosial perlu adanya data yang valid agar

meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat

sasaran.

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi aparatur dan petugas

dalam rangka memaksimalkan pelayanan untuk penanganan PMKS.

27


3. Peningkatan kapasitas SDM penunjang Kegiatan Kesejahteraan Sosial

yang masih belum maksimal, karena Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) mempunyai kontribusi yang besar dalam membantu

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terus

berusaha untuk mencapai visi dan misi kepala daerah yang memiliki

keterkaitan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Kementerian Sosial RI, Standar Minimal Pelayanan (SPM) Nasional

Bidang Sosial serta Sustainable Development Goals (SDGs). Dampak

nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial adalah tertanganinya 21.807

PMKS di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pembangunan akan selalu memberikan dampak positif dan negatif

bagi masyarakat. Oleh karenanya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial

harus lebih baik seiring perkembangan jaman sehingga dapat

meminimalisir dampak negatif tersebut. Tantangan sekaligus peluang

dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya

adalah:

1. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memberikan pelayanan

kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien.

2. Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian tentang pelayanan

kesejahteraan sosial yang mutakhir untuk dijadikan dasar

28


perumusan rekayasa pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih

baik dalam bentuk program/kegiatan.

3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang mumpuni melalui

pengelolaan sdm yang professional.

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik

sebagai pendukung kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data PMKS perlu dilaksanakan segera dan rutin

setiap tahun.

2. Kualitas manajemen dan professionalisme pelayanan

kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan.

3. Perlu adanya koordinasi antar lembaga yang baik dalam

penanganan PMKS.

4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan

pelayanan kesejahteraan sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tupoksinya

adalah sebagai salah satu pelaksana dalam rangka mewujudkan Misi ke 4

(empat) pada RPJMD yang bertujuan Meningkatnya kualitas hidup

masyarakat dengan sasaran Meningkatnya penanggulangan

29


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sesuai Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Dinas

Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada

sasaran pembangunan yang hendak di capai pada bidang sosial budaya,

yaitu :

a. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang berbasis

pemberdayaan dan keterpaduan program-program penanggulangan

kemiskinan

b. Meningkatkan ketersediaan data penerima bantuan sosial.

Dengan program prioritas:

a. Penanganan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

b. Penanganan masalah NAPZA

Rumusan program prioritas Dinas Sosial pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019

terhadap hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

30


Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Tanah

Bumbu

Jumlah

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

yang menerima

bantuan

kesejahteraan

sosial

226

Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah


Tanah

Bumbu

Jumlah

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

yang menerima

bantuan

kesejahteraan

sosial

226

780,500,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Tanah

Bumbu

Persentase

pelayanan dan

rehabilitasi sosial

terhadap PMKS 179

Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Tanah

Bumbu

Persentase

pelayanan dan

rehabilitasi

sosial terhadap

PMKS

179

1,255,000,000

Program Pembinaan Anak Terlantar Tanah

Bumbu

Persentase anak

terlantar yand

dibina

275 Program Pembinaan Anak Terlantar Tanah

Bumbu

Persentase

anak terlantar

yand dibina

275

90,000,000

Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

Tanah

Bumbu

Persentase Paca

dan Eks Trauma

yang dibina 212

Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

Tanah

Bumbu

Persentase

Paca dan Eks

Trauma yang

dibina

212

180,000,000

Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Tanah

Bumbu

Persentase Eks

Penyandang

Penyakit Sosial

yang ditangani

20

Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Tanah

Bumbu

Persentase Eks

Penyandang

Penyakit Sosial

yang ditangani

20

300,000,000

31


Program Pemberdayaan Kelembagaan


Tanah

Bumbu

Persentase

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial yang

diberdayakan

125

Program Pemberdayaan Kelembagaan


Tanah

Bumbu

Persentase

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial yang

diberdayakan

125

212,500,000

2,818,000,000

32


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019 merupakan

suatu rencana kerja tahunan dari hasil penjabaran pelaksanaan

pembangunan yang telah disusun/direncanakan di dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Nakertrans Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah dan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial

diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada,

memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam melayani

masyarakat berkaitan dengan persoalan di bidang sosial khususnya

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Di sisi lain dalam era

globalisasi Dinas Sosial dituntut untuk mampu dan sanggup

menyusun/membuat suatu program sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penetapan program dan kegiatan yang dimasukkan dalam

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 diawali dengan dilaksanakannya

forum PD yang mengundang stakeholder terkait dengan tetap

33


memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Beberapa

usulan/masukan dari stakeholder dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Tanah Bumbu

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah


Tanah Bumbu Jumlah penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS) yang

menerima bantuan

kesejahteraan

sosial

780,500,000

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tanah Bumbu Persentase

pelayanan dan

rehabilitasi sosial

terhadap PMKS

1,255,000,000

3 Program Pembinaan Anak Terlantar Tanah Bumbu Persentase anak

terlantar yand

dibina

90,000,000

4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Tanah Bumbu Persentase Paca

dan Eks Trauma

yang dibina

180,000,000

5 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Tanah Bumbu Persentase Eks

Penyandang

Penyakit Sosial

yang ditangani

300,000,000

6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Tanah Bumbu Persentase

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial yang

diberdayakan

212,500,000

JUMLAH 2,818,000,000

34


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Perencanaan disusun mulai dari RPJPD, RPJMD,

Renstra dan RKPD yang kemudian diaktualisasikan melalui Penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang selanjutnya diimplementasikan ke

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, proses

penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 harus mengacu

pada kebijakan-kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Rencana Kerja Pembangunan 2019 yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah pada prioritas

pertama yaitu: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan Arah Kebijakan adalah

sebagai berikut:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan

2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

3. Pemerataan pendidikan yang berkualitas

4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan

pemukiman layak.

5. Peningkatan tata kelola layanan dasar.

35


Dari lima kebijakan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

mengacu kepada dua program prioritas yaitu percepatan pengurangan

kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan

dan pemukiman layak sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan

program dan kegiatan pada tahun 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial,

Dinas Sosial perlu menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang

dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2019, yaitu:

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

“Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial”.

Dengan sasaran yaitu “Meningkatnya Penanganan Permasalahan

Kesejahteraan Sosial”.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu (mengacu pada Renstra Dinsosnakertrans

Tahun 2016-2021) adalah:

36


Tabel 3.2.1 Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Sosial tahun 2019

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

1. Meningkatkan

kesejahteraan

sosial Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

Meningkatnya

Pelayanan

Terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase PMKS

yang menerima

bantuan

kesejahteraan sosial.

Meningkatnya

Pemberdayaan

Potensi Sumber

Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

Persentase PSKS

yang diberdayakan.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan Dinas Sosial tentunya adalah kesesuaian

perumusan dengan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dalam pencapaian

visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021

dan kesesuaian perumusan dengan Renstra Kementerian Sosial RI tahun

2015-2019. Sehingga seluruh program dan kegiatan dapat selaras mulai

37


dari tingkat nasional hingga lembaga yang dekat langsung menyentuh

masyarakat.

Renja Tahun 2017 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 31 (tiga puluh

satu) meliputi sebagai berikut:

1. Program pelaksanaan administrasi perkantoran.

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f. Penyediaan alat tulis kantor.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor.

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

k. Penyediaan Bahan Logitik Kantor.

l. Penyediaan makanan dan minuman.

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

n. Penyediaan jasa tenaga Non PNS.

o. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah.

38


2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil


lainnya.

a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas

dan Pendamping Sosial.

b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin.

c. Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (RS-RTLH) Wilayah Perdesaan.

d. Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (RS-RTLH) Wilayah Perkotaan.

e. Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (RS-RTLH) Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan

Perbatasan Antar Negara.

f. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha

Bagi Keluarga Miskin.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

a. Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi

PMKS.

b. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.

c. Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

d. Kegiatan Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo.

39


4. Program Pembinaan Anak Terlantar.

a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi

Anak Terlantar.

5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan

Eks Trauma.

b. Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks

Trauma.

6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).

a. Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

40


Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020


Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

lembar 1 dari 9

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Lokasi Detail

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 Non Urusan

0 0 -

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

100 persen

1,988,432,000 Pendapatan Daerah

100 persen

2,114,105,000

0 0 1 2 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

SKPD Terbayarnya rekening kantor

12 bulan

32,350,000 Pendapatan Daerah

12 bulan 35,500,000

41


0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara

9 unit 106,000,000 Pendapatan Daerah

9 unit 116,600,000

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD Tersedianya Jasa Admisnistrasi keuangan

12 bulan


12 bulan 152,075,000

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SKPD Tersedianya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor

12 bulan


12 bulan 6,850,000

0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SKPD Terpeliharanya peralatan kerja kantor


21 unit 35,800,000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan


12 bulan 69,500,000

42


0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan


12 bulan 24,350,000

0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor

SKPD Tersedianya Alat Listrik Kantor

12 bulan


12 bulan 9,700,000

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SKPD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor


26 unit 56,350,000

0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan

12 bulan


12 bulan 3,250,000

0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SKPD Tersedianya bahan logistik kantor

12 bulan


12 bulan 5,600,000

43


0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD Tersedianya makanan dan minuma untuk rapat koordinasi

560 OK 23,600,000 Pendapatan Daerah

580 OK 25,960,000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

494 OB 695,700,000 Pendapatan Daerah

494 OB 765,270,000

0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


99 OK 726,350,000

0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah

SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


532 OK 80,950,000

0 0 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

SKPD Tingkat kedisiplinan aparatur dlm kedisiplinan dan penggunaan atribut pegawai

100 persen


100 persen

31,340,000

44


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

SKPD Jumlah pakaian hari-hari khusus tertentu yang tersedia

74 stel 28,490,000 Pendapatan Daerah

74 stel 31,340,000

1 Wajib

1 6 Sosial

1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

SKPD Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan kesejahteraan sosial

0.51%

1,364,500,000

Pendapatan Daerah

0,56%

1,463,000,000

1 6 15 1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial

SKPD Jumlah Petugas dan pendamping sosial yang ditingkatkan kemampuannya/diberdayakan

40 Orang

380,000,000

Pendapatan Daerah

40 orang

400,000,000

1 6 15 2 Kegiatan Pelatihan Keteraampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

SKPD Jumlah Keluarga miskin/penerima manfaat yang dilatih

10 Orang

50,000,000

Pendapatan Daerah

14 orang

55,000,000

45


1 6 15 4 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

SKPD Jumlah KUBE Fakir Miskin yang memperoleh Bantuan

100 Orang

250,500,000

Pendapatan Daerah

100 orang

255,600,000

1 6 15 5 Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH) wilayah pedesaan

Kab. Tanbu

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di perdesaan

5 unit

228,000,000

Pendapatan Daerah

5 unit

250,800,000

1 6 15 6 Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH) wilayah perkotaan

Kab. Tanbu

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di perkotaan

5 unit

228,000,000

Pendapatan Daerah

5 unit

250,800,000

1 6 15 7 Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH) wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara

Kab. Tanbu

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara

5 unit

228,000,000

Pendapatan Daerah

5 unit

250,800,000

46


1 6 15 8 Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PMKS

Kab. Tanbu

Tersedianya Data PMKS

1 Dokumen

100,000,000

Pendapatan Daerah

1 Dokumen

125,000,000

1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SKPD persentase pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS

17,97%

1,255,000,000

Pendapatan Daerah

22,63%

1,183,000,000

1 6 16 3 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS

SKPD Jumlah peserta konseling dan kampanye sosial

150 Orang

130,000,000

Pendapatan Daerah

150 orang

133,000,000

1 6 16 7 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

SKPD Jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1 unit

600,000,000

Pendapatan Daerah

1 unit

500,000,000

47


1 6 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

SKPD Jumlah korban bencana yang ditangani

5,407 jiwa

225,000,000

Pendapatan Daerah

100 persen

250,000,000

1 6 16 12 Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo

SKPD Jumlah Fakir Miskin dan Jompo yang dibantu

25 orang

300,000,000

Pendapatan Daerah

25 orang

300,000,000

1 6 17 Program pembinaan anak terlantar

SKPD Persentase anak terlantar yang sudah dibina

0,06%

90,000,000

Pendapatan Daerah

0,07%

95,000,000

1 6 17 2 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

SKPD Jumlah anak terlantar yang dilatih

20 Orang

90,000,000

Pendapatan Daerah

20 orang

95,000,000

1 6 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Persentase paca dan eks trauma yang dibina

0,08%

180,000,000

Pendapatan Daerah

0.09%

185,000,000

48


1 6 18 3 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

SKPD Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan pelatihan

2 orang

20,000,000

Pendapatan Daerah

2 orang

20,000,000

1 6 18 4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

SKPD Jumlah Penyandang cacat dan eks trauma yang menerima bantuan

25 orang

160,000,000

Pendapatan Daerah

25 orang

165,000,000

1 6 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase penyandang eks penyakit sosial yang ditangani

0,82%

300,000,000

Pendapatan Daerah

0,98%

350,000,000

1 6 20 4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

SKPD Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang ditangani

275 orang

300,000,000

Pendapatan Daerah

300 orang

350,000,000

49


1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan

0,37%

212,500,000

Pendapatan Daerah

0,41%

215,500,000

1 6 21 2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

SKPD Jumlah kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial

100 orang

175,000,000

Pendapatan Daerah

100 orang

175,000,000

1 6 21 3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SKPD Jumlah SDM yang ditingkatkan

25 Orang

37,500,000

Pendapatan Daerah

25 orang

40,500,000

TOTAL 5,518,922,000

5,761,945,000

50


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan

KabupatenTanah Bumbu Tahun 2019, prioritas pembangunan daerah

yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun

2017, perencanaan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2019 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang

anggarannya diperuntukan untuk belanja pegawai dan Belanja Langsung

yang terdiri dari Belanja Langsung Operasional PD dan Belanja Langsung

Urusan Wajib.

Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi

Dinas Sosial, dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019

direncanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS) sebesar Rp

2.863.284.026,00, terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 1.709.040.026,00

2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 1.154.244.000,00

51


B. Belanja Langsung Operasional PD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.350.000,00. Kegiatan

yang dilaksanakan untuk: jasa telepon, jasa listrik, dan jasa

spedy.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional


yang dilaksanakan untuk fasilitasi:

BBM mesin genset, BBM mesin dolphin, BBM kendaraan

operasional roda dua dan roda empat.

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, roda empat

dan roda enam (truk)

Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor roda dua, roda

empat dan roda enam (truk).

Belanja KIR kendaraan roda empat dan roda enam.

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp 138.250.000,00.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk:

1) Honorarium pengelola keuangan SOPD.

2) Belanja materai

3) Belanja dekorasi pameran dan pawai Tanglong

52


4) Pembuatan spanduk

5) Belanja Publikasi

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.220.000,00. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk menyediakan alat dan bahan kebersihan

kantor.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


ini dilaksanakan untuk perbaikan peralatan kerja, diantaranya:

AC, genset, komputer, laptop dan printer.

f. Penyediaan alat tulis kantor


ini dilaksanakan untuk menyediakan alat tulis kantor sebanyak

29 jenis dalam satu tahun anggaran.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


ini dilaksanakan untuk pengadaan cetak map PD dan biaya

penggandaan/ photocopy.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor


dilaksanakan untuk penyediaan alat listrik kantor, seperti: lampu,

kabel, steker dan terminal listrik.

53


i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


ini dilaksanakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor sebanyak 51 unit.

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan


dilaksanakan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan selama 12 bulan.

k. Penyediaan bahan logistik kantor


dilaksanakan untuk penyediaan bahan logistic kantor (air galon,

air tong dan bbm mesin genset).

l. Penyediaan makanan dan minuman


ini dilaksanakan untuk penyediaan makanan dan minuman

dalam rangka kegiatan rapat-rapat koordinasi.

m. Penyediaan jasa tenaga non PNS


ini dilaksanakan untuk pembayaran jasa tenaga PTT dan

kontrak sebanyak 40 orang.

54


n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perjalanan dinas ke luar

daerah dalam rangka rapat-rapat dan koordinasi di tingkat

propinsi, regional dan nasional.

o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka rapat-rapat dan koordinasi di dalam

kabupaten.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu yang dianggarkan sebesar Rp 28.490.000,00 untuk

pengadaan pakaian olah raga dan batik.

C. Belanja Langsung Urusan Program

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya.

a. Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial


ini adalah sharing dari Program Keluarga Harapan.

55


b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga

Miskin


ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan keluarga tidak

mampu.

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Usaha Bagi Keluarga Miskin


ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulan bagi

Kelompok Usaha Ekonomi Bersama sebanyak 10

Kelompok/100 orang.

d. Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak

huni (RS-RTLH) wilayah perdesaan.



keluarga fakir miskin berupa rehab rumah tidak layak huni di

wilayah perdesaan sebanyak 5 KK.

e. Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak

huni (RS-RTLH) wilayah perkotaan.




wilayah perkotaan sebanyak 5 KK

56


f. Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak

huni (RS-RTLH) wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan

perbatasan antar negara.




wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara

sebanyak 5 KK.

g. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PMKS

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,00. Kegiatan

ini dilaksanakan dalam rangka memverifikasi dan validasi data

fakir miskin/penerima manfaat agar tersedia data yang update

setiap tahunnya.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa


ini dilaksanakan untuk memfasilitasi:

1) Penguburan orang terlantar di dalam dan luar kabupaten

2) Pemulangan orang terlantar

3) Kegiatan Tagana saat kejadian bencana

57


b. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi

PMKS

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.000.000,00 untuk KIE

(komunikasi, informasi dan edukasi) dalam rangka

penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai

penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial dengan target 150 orang.

c. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS


ini adalah untuk pembangunan Rumah Perlindungan Sosial

sebanyak 1 unit.

d. Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo


ini dilaksanakan untuk memberi bantuan stimulan usaha

ekonomi produktif (UEP) bagi Lansia/Jompo.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar


ini dilaksanakan untuk mengirim peserta pelatihan ke propinsi

sebanyak 20 orang.

58


4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks

Trauma


ini dilaksanakan untuk mengirim peserta pelatihan ke luar

daerah sebanyak 2 orang.

b. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Taruma


ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulant untuk

usaha ekonomi produktif bagi 25 orang penyandang cacat dan

eks trauma.

5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial


ini dilaksanakan untuk memfasilitasi eks penyandang penyakit

sosial sebanyak 275 orang.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha

kesejahteraan sosial masyarakat


ini dilaksanakan untuk melaksanakan lokakarya dengan pelaku

59


usaha dan dunia usaha dalam rangka peningkatan

kesejahteraan sosial sebanyak 100 orang.

b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat


ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pertemuan Lembaga

Kesejahteraan Sosial (TKSK, Karang Taruna, PSM dan Petugas

Panti).

60


BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019 berfungsi

sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun

berdasarkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019. Selain itu

RENJA sebagai landasan operasional isinya lebih memusatkan pada arah,

tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan

kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang

langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber

daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin,

bekerja efektif dan efisien.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penetapan program dan kegiatan pembangunan yang termuat di

dalam RENJA Dinas Sosial Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan

pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) 2016-2021, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan

61


prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan

partisipasi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. RENJA Dinas Sosial Tahun 2019 harus dilaksanakan secara

konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar

sekretariat dan bidang-bidang teknis.

2. Dalam mencapai perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan

masyarakat dalam proses perencanaan perlu diterapkan, mulai dari

tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga

mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap

hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2019 adalah dokumen perencanaan

tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap

program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten,

APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4. Dalam proses penyusunannya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun

2019 harus memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan

yang ada diatasnya. (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMN Provinsi,

RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD

kabupaten dan RENSTRA Dinas).

5. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 masih jauh dari

sempurna sesuai dengan acuan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun

62


2010, karena pemahaman tentang aturan dan tatacara penyusunan

RENJA masih belum sepaham.

6. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019, harus menjadi dasar bagi

pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Salah satu syarat dalam proses perencanaan pembangunan dalam

penyelenggaran pelayanan publik adalah transparansi, yang harus

diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Sejak awal masyarakat harus

dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun dalam perumusan

kebijakan, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi dalam

kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat yang luas

dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang

tinggi dalam implementasinya maka diperlukan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma yang berorientasi pada

peningkatan kulaitas pelayanan.

2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan

pembangunan, serta ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

63


3. Dalam rangka sinergisitas perencanaan harus melaksanakan

koordinasi yang intensif dengan PD terkait sehingga proses

pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek melalui

pendidikan formal, bimbingan teknis atau kegiatan lainnya yang

menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

5. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap keberhasilan PD

dalam proses pembangunan, dimulai dengan sistem perencanaan

sampai dengan keberhasilan penyelenggaran program dan kegiatan.

Tanah Bumbu, 28 Pebruari 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,

BASUNI, S.Pd.MM Pembina Utama Muda

NIP. 19640116 198305 1 002

KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS-SOSIAL-6.pdf · KATA PENGANTAR Rancangan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan

Documents