KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KEC.-MANTEWE-2.pdf · informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyusun sekaligus

menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Laporan

Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mantewe Tahun 2016,

shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar

Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kerabat serta pengikut beliau hingga akhir

zaman.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Mantewe ini adalah

merupakan media pertanggung jawaban Kecamatan Mantewe dalam menjalankan

roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang

dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan; yang di dalamnya berisi

informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi

serta agenda pembangunan di daerah Kecamatan Mantewe yang dijabarkan lagi

melalui program-program pembangunan. Di samping itu laporan ini juga memuat

aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang

tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat

yang di terima masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di Kecamatan Mantewe sebagaimana telah diketahui adalah

merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (

RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mantewe sangat

ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program serta keharmonisan koordinasi

yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

ii

Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan

informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Kecamatan

Mantewe selama Tahun 2016, melalui laporan ini pula para pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Demikian kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

khususnya Laporan Akuntabiltas Kinerja Kecamatan Mantewe dapat memberikan

manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Terima kasih.

Wassalam.

Mantewe, Desember 2016Camat Mantewe,

Muhammad Ikbal, S.PdNIP. 19600612 198201 1 025

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………… i

DAFTAR ISI …………………………………………………… iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1

A. Latar belakang ………………………………………………. 1B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas …………………….. 1C. Struktur Organisasi ………………………….…………….. 13D. Kekuatan Sumber Daya Manusia ……………………………… 13E. Kondisi Umum …………………………………………………. 15F. Sistematika Penyajian ………………………………………….. 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA………………………………….……. 17

A. Visi dan Misi …………….. ……………………………… 17B. Penetapan Tujuan dan Sasaran ……………………..…… 18C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran………..……………….. 18D. Rencana Kerja Kecamatan Mantewe Tahun 2016.... 21E. Penetapan Kinerja Kecamatan Mantewe

Tahun 2016……………………………………………………... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………..… 25

A. Capaian Kinerja …………………………………..…………. 25

B. Realisasi Anggaran.……. …………………………………….. 27

BAB V PENUTUP ……………………………………………………….. 29

A. Kesimpulan ………………………………………..…………. 29

B. Saran …………………………………………..…………...….. 29

LAMPIRAN ……………………………………………………….. 30

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Pejabat Struktural Kantor Kecamatan Mantewe..…………. 13

Tabel 2. Daftar Nama Staf/Pegawai Kantor Kecamatan Mantewe.............. 14

Tabel 3. Penentuan Sasaran Strategis Program Rencana KinerjaTahun 2016 ……………………………………………………………. 21

Tabel 4. Penetapan Kinerja dengan Indikator Kinerja dan Target

Capaian Tahun 2016……………………………..…………………… 23

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016……………. 25

Lakip Kecamatan Mantewe Tahun 2016 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa

setiap instansi pemerintah wajib menjalankan sistem akuntabilitas yang tidak

terpisahkan dengan SAKIP, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah

menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja instansi

tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja pemerintah, khususnya Kecamatan Mantewe tahun 2016,

disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja pemerintah daerah pada

tahun 2016, rencana kerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada program

rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana diagendakan, yang

didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

04 Tahun 2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan, maka diterrbitkanlah Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33

Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

1. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

yang meliputi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum.

Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan

Sosial.


2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, camat menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian dibidang pemerintahan;

b. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban

umum;

c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian dibidang ekonomi dan Pembangunan;

dan

d. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian dibidang kesejahteraan sosial dan

pemberdayaan masyarakat.

3. Uraian Tugas

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi, Camat mempunyai tugas :

a. Merumuskan program dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;

b. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

meliputi :

Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;

Bidang Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum;

Bidang Pemerintahan Kecamatan;

Bidang Pemerintahan Desa.

c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Umum;

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan;


h. Membina penyelengaraan Pemerintahan Desa;

i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan atau yang belum dapat melaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

dan tugasnya.

Unsur-unsur organisasi camat terdiri dari :

a. Sekretariat

b. Seksi Pemerintahan

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

g. Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan,

penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan, serta

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur-unsur organisasi

kecamatan.

2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja/rencana kerja kegiatan kecamatan;

b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;

d. Pengelolaan urusan kepegawaian;

e. Pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya;


3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsinya sekretariat mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan

rencana kegiatan;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/ surat

menyurat;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan

perlengkapan serta urusan umum lainnya;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kehumasan dan

keprotokolan;

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan

pelaporan kegiatan;

h. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi kecamatan;

i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja

terkait di bidang tugasnya;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan

kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga


dan perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta menyelenggarakan

kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan

kerja tahunan;

b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan;

c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit

dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);

d. Melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang

berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan

kantor;

e. Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat

kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan,

penghapusan barang / asset unit;

g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi

tamu, humas dan keprotokolan;

h. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi

bazetting, formasi, DUK, data pegawai dan rekapitulasi absensi

pegawai;

i. Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi

pengusulan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan,

pemberhentian dan pensiun;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan pengolahan data, fasilitas penyusunan program dan


rencana kerja, menyelenggarakan kegiatan pengelolalaan keuangan

kecamatan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan,

pengelolaan, analisa dan penyajian data;

b. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan

rencana kerja kecamatan;

c. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis

serta laporan akuntabilitas kecamatan;

d. Menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulanan;

e. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan

dan Anggaran (RKA) serta bahan Rapat Koordinasi Pembangunan

(RAKORBANG) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah dalam lingkup tugasnya;

f. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran

belanja langsung dan belanja tidak langsung kecamatan;

g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pengelolaan belanja

kecamatan;

h. Melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/

kebutuhan kantor;

i. Menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran;

j. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan

sebagai bahan perhitungan anggaran;

k. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara

pengarsipan administrasi keuangan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;


SUB BAGIAN EVALUASI, DOKUMENTASI, DAN PELAPORAN

1) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas

memberikan fasilitas administrasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi,

dokumentasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;

2) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan pelaporan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

bidang tugasnya;

b. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan

semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif

kecamatan;

c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan


kecamatan;

d. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pelaporan kegiatan


kecamatan;

e. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem

pelaksanaan kegiatan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau

unit kerja terkait di bidang tugasnya;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

SEKSI PEMERINTAHAN

1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari

Pemerintah Kabupaten di bidang pemerintahan yang meliputi urusan

pemerintahan umum dan pemerintahan desa / kelurahan.


2) Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

pemerintahan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi :

1. Pembinaan politik dan Pemilu / Pilkada;

2. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

3. Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi kecamatan yang

berbatasan dengan kabupaten lain), kecamatan, desa/kelurahan;

4. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil;

5. Pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat

keterangan, rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen dan

benda-benda / surat-surat berharga dll).

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa / kelurahan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan berdasarkan

pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten di bidang


keamananan dan ketertiban umum yang meliputi pembinaan keamanan dan

ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan.

2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :



ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan sesuai pelimpahan

wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan

di kecamatan dan desa/kelurahan;

2. Pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas

pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan;

3. Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat

di kecamatan, desa / kelurahan;

4. Pembinaan SISKAMLING di desa/kelurahan;

5. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan

di kecamatan, desa/kelurahan;

6. Pelayanan umum dan perizinan.

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat

di kecamatan, desa/kelurahan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

di bidang tugasnya;



bidang tugasnya;


SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

1) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pemerintahan di kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan

Pemerintah Kabupaten di bidang ekonomi dan pembangunan.

2) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



dibidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai

pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :

1. Pembinaan industri, perdagangan, koperasi dan UKM;

2. Pembinaan pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan,

kehutanan, kelautan dan perikanan), pertambangan dan energi,

lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta

penanaman modal;

3. Pembinaan bidang tata ruang, pekerjaan umum/Kimpraswil, tata

bangunan, pasar dan kebersihan;

4. Perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;

5. Pelayanan umum dan perizinan dibidang ekonomi dan

pembangunan.

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas

pelayanan umum bidang ekonomi;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat


f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten dibidang

Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang


1. Pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

2. Pembinaan keluarga berencana;

3. Pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan

perlindungan anak;

4. Pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;

5. Pelayanan umum dan perizinan di bidang tugasnya.

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

d. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan/atau yang belum dapat


f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

di bidang tugasnya;



bidang tugasnya.


SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten dibidang

Kesejahteraan Sosial.

2) Seksi Kesejehteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



di bidang kesejahteraan sosial sesuai pelimpahan wewenang


1. Pembinaan kesehatan masyarakat, posyandu dan

prasarana / sarana kesehatan lainnya;

2. Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),

keluarga kurang mampu, dll;

3. Pembinaan keluarga sejehtera;

4. Pembinaan bantuan kesejahteraan social dan korban bencana;

5. Pelayanan umum dan perizinan di bidang tugasnya;

6. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana ;

dan fasilitas pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial;

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat


8. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait di bidang tugasnya;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.


C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah

Bumbu:

1. Camat

2. Sekretariat Kecamatan membawahi :

a. Subbag Umum dan Kepegawaian

b. Subbag Perencanaan dan Keuangan

c. Subbag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

D. Kekuatan Sumber Daya Manusia / Personil SKPD

Kantor Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu memiliki

sumberdaya manusia yang cukup, terdaftar secara keseluruhan berjumlah 20 orang,

diantara para pegawai yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud

pada susunan organisasi diatas, secara rinci dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pejabat Struktural pada Kantor Kecamatan Mantewe

No NamaGol/

TMT SKAkhir

Jabatan Eselon

1 Muhammad Ikbal,S.Pd IV/b01/04/2009

Camat III/a

2 Syafrudin, SP III/d01/10/2011

Sekretaris Camat III/b

3 Markus Sungadi III/d01/04/2012

Kasi Pemerintahan IV/a

4 Nyariman,S.Sos, MM III/c01/10/2011

Kasi Ekobang IV/a

5 Yuwono,HW,SP III/c01/04/2013

Kasi Kessos IV/a


6 Aswal Subhanudin III/b01/04/2013

KasubbagEvadoklap

IV/b

7 Yendri Daaliua,S.Sos III/b01/04/2013

Kasubbag Umumdan Kepegawaian

IV/b

8 Muhlisin,S.Pd.I III/b01/10/2013

Kasi Pemmas IV/a

9 Zuhairatul Badriyah, S.PdI III/b01/04/2012

Kasubbag Perenc.& Keuangan

III/b

10

11

Akhmad MuAhgni

A.Faqih Anshori

II/b01/01/2008

II/b01/04/2015

Bendaharawan

PengatministrasiUmum

-

-

Staf- staf pada Kantor Kecamatan Mantewe, tugasnya membantu Para

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang jumlahnya bervariasi sesuai kebutuhan,

namun secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Nama – Nama Staf / Pegawai Kantor Kecamatan Mantewe Tahun2016

No Nama Jabatan Gol /Jabatan

1 Sri Noorhidayati Staf Umum danKepegawaian

PTT

1

2

3

M. Sakra Efendi

Rosidah, SE

Ahyani

Staf Perencanaan danKeuangan

PTT

PTT

PTT

1 Maryono Staf Evaluasi, Dokumentasidan Pelaporan

PTT

1

2

3

Komarudin,A.Ma

Ronas

Siti Rahmah

Staf PemerintahanPTT

PTT

PTT


2 Yuan Sunami, A.MdStaf Keamanan danKetertiban Umum PTT

1

2

Muhyar

SukirnoStaf Ekonomi dan

Pembangunan

PTT

PTT

1

2

Alfianoor

Isman Staf Kesejahteraan SosialPTT

PTT

1 Halimatussadiyah, A.Md Staf PemberdayaanMasyarakat

PTT

E. Kondisi UmumKecamatan Mantewe adalah salah satu Kecamatan pemekaran yang

berada diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 09 tahun 2005 tentang pembentukan

Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe,

Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Kuranji pada tanggal 21 Mei 2005.

Kecamatan Mantewe berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Batulicin,

dengan luas wilayah lebih dari 1.067.15 Km ², yang terbagi dalam 12 Desa Definitif.

Kecamatan Mantewe mempunyai perbatasan dengan batas-batasnya

yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Simpang Empat

Sebelah Selatan : Kecamatan Kusan Hulu

Sebelah Timur : Kecamatan Batulicin

Sebelah Barat : Kecamatan Karang Bintang

F. Sistematika Penyajian


Bentuk laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun oleh

pemerintah Provinsi yang tentunya memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja yang pelaporan kinerja ini ditekankan pada

aspek capaian manfaat dari program capaian hasil dari kegiatan. Di samping itu

juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Sistematika penyusunan laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan

umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja menyajikan

capaian kinerja organisasi dan

realisasi anggaran.

Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan

umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

1. Visi

“Mewujudkan Kecamatan Mantewe, sebagai pusat pelayanan

Masyarakat”.

Kecamatan Mantewe menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan visi

tersebut, sangat diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk

mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi

Kecamatan Mantewe. Penetapan Visi tersebut juga merupakan motivasi utama

bagi Kecamatan Mantewe bersama-sama dengan warga masyarakat untuk

merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

2. Misi

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan.

2. Oktimalisasi koordinasi lintas sektoral.

3. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap

pembangunan perdesaan.

B. Penetapan Tujuan dan Sasaran1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada

kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan

yang harus dicapai Kecamatan Mantewe adalah meningkatkan Kesejahteraan

dengan peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat di wilayah

Kecamatan Mantewe dan dengan mengedepankan aspek-aspek sosial dalam

menjalankan pelayanan tersebut.


2. Penetapan Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian

integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan

alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat

spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi

pada hasil .

C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Setelah menetapkaan tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya

adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara - cara mencapai tujuan dan

sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan atau Aktivitas.

1. KebijakanKebijakan adalah rumusan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait

yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk

mewujudkan misi dan visi Kecamatan Mantewe.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Mantewe

menetapkan Kebijaksanaan sebagai berikut :

Mengkoordinasikan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Mantewe

Mengkoordinasikan semua program pembangunan di Kecamatan Mantewe

Mengkoordinasikan dan membina kegiatan sosial masyarakat di Kecamatan

Mantewe

2. Program dan Kegiatan

Program merupakan program kerja operasional yang pada dasarnya

merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian

program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis

sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu

rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu maka program kerja operasional


merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk

menjabarkan kebijakan.

Adapun program dan kegiatan kerja operasional sebagai berikut:

a. Program bidang Pemberdayaan Masyarakat

Memfasilitasi Pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

Menyiapkan fasilitas pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

dan Keluarga Berencana;

Memfasilitasi pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat;

Memfasilitasi pengoordinasian penyuluhan pertanian dan ketahanan

pangan;

Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilita;

pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;

Mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Program bidang Pemerintahan

Penyelesaian tapal batas Desa dan Kecamatan

Sosialisasi ADD

Sosialisasi PBB

Pembuatan KTP, E-KTP dan Kartu Keluarga

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pemuktahiran Data Penduduk

Pembinaan Desa

c. Program Ketentraman, Ketertiban Umum

Pelayanan / Registrasi SKCK dan SIMOB

Monitoring penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Sosialisasi Perijinan

Monitoring penyelenggaraan Siskamling dan Ketertiban Umum

Pembinaan mengenai peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Monitoring penyelenggaraan Izin mengumpulkan orang banyak

Pembinaan Linmas


Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Camat

d. Program bidang Ekonomi dan Pembangunan

Memberikan pembinaan terhadap Industri, perdagangan serta

memfasilitasi bantuan-bantuan dari Instansi terkait

Memberikan pembinaan kepada unit-unit Koperasi di Kecamatan Mantewe

agar selalu meningkat

Mengusulkan jalan-jalan Produksi untuk pengerasan

Mengusulkan jalan-jalan baru untuk pengangkutan Produksi

Mensosialisasikan perlunya membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi pengusaha

Monitoring dana Pembangunan Desa

Memfasilitasi Musrenbang Kecamatan

e. Program bidang Kegiatan Sosial

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan Fasilitasi kegiatan

di bidang Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan pelaksanaan Program besar untuk rumah tangga miskin

(Raskin)

Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Melaksanakan Pembinaan Pendidikan, Kesejahteraan sosial

Memfasilitasi Pengkoordinasian Kesejahteraan Sosial

Memfasilitasi Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan Sosial

Memfasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

D. Rencana Kerja Kecamatan Mantewe Tahun 2016

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2016

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Mantewe selama

tahun 2014. Target Kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai

dalam tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran

maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak


ukur untuk mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan

misinya.

Adapun rencana kerja Tahun 2016 Kecamatan Mantewe

dengan target Kinerja dan indikator Kinerjanya yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Penentuan Sasaran Strategis Program Rencana Kinerja tahun 2016

No Sasaran StrategisIndikatorKinerja

TargetKinerja

1. Meningkatnya keberdayaan

masyarakat pedesaan

Terlaksananya pemberdayaan

lembaga dan organisasi

masyarakat

12 bulan

2.Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

Terlaksananya

musrenbangdes,

musrenbangkec, dan rapat

koordinasi

12 kali

Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat

pedesaan melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan,

kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. Kegiatan

tersebut dengan kerjasama oleh aparatur kecamatan yang didalamnya terdapat 4

target kegiatan antara lain Lomba desa, MTQ, PKK dan Raskin.

Adapun langkah-langkah dari kegiatan ini yaitu :

1. Musrenbang

- Musrenbang Desa

- Musrenbang Kecamatan

- Musrenbang Kabupaten

- Pelaksanaan hasil Musrenbang

2. Lomba Desa

- Pembentukan Tim Lomba Desa

- Kegiatan Lomba Desa tingkat Kecamatan


- Penunjukan Desa yang mewakili untuk Lomba Desa Tingkat Kabupaten

- Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten

3. MTQ

- Pembentukan Panitia MTQ dibawah LPTQ Kecamatan

- Kegiatan MTQ dengan dasar Sosialisai, Koordinasi dan Pembinaan

4. PKK

PKK merupakan kegiatan rutinitas dari setiap kecamatan yang diketuai oleh

istri dari camat dan itu sudah jadi ketentuan yang harus dilaksanakan

sebagai seorang istri camat. Kegiatan PKK terdiri dari 4 kelompok kerja

(POKJA).

5. Raskin

Raskin merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat

miskin dan kecamatan sebagai mediator dan koordinator dari Kabupaten

(KESRA). Kecamatan hanya mengurus masalah administrasi dari desa dan

diteruskan ke BULOG untuk pelaksanaan pembagian beras selanjutnya

ke desa yang berhak menerima.

Sasaran strategi kedua adalah meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dicapai melalui program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa, kegiatan pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa. Adapun kegiatan yang menjadi target kecamatan yaitu

kegiatan sosialisasi, koordinasi dan pembinaan.

E. Penetapan Kinerja Kecamatan Mantewe Tahun 2016

Berdasarkan Rencana kerja Kecamatan Mantewe tahun 2016 program

dan sasaran berikut indikator keberhasilan pembangunan yang menjadi komitmen

Kecamatan Mantewe untuk rencana pencapaian kinerja tahun 2016 adalah

sebagaimana diuraikan dibawah ini. Indikator Kinerja Utama bersifat makro yang

hendak dicapai pada tahun 2016 adalah:

Tabel 4. Penetapan Kinerja dengan Indikator kinerja dan Target CapaianTahun 2016


No SasaranStrategis

IndikatorKinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

(Rp)1. Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

pedesaan

Terlaksananya

pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

masyarakat 12 bln

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan/ Kegiatan

Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

perdesaan

204.150.000-

2. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

Terlaksananya

musrenbangdes,

musrenbangkec,

dan rapat

koordinasi12 kali

Program Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa/

Kegiatan

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa

75.500.000-

Indikator utama tersebut diatas merupakan indikator yang secara

keseluruhan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mantewe

khususnya.

Penetapan Kinerja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 diatas merupakan

program penetapan kinerja yang tidak lain merupakan program untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Mantewe yang didalamnya terdapat

beberapa bidang yang sangat penting untuk dijalankan antara lain :

Bidang Pemerintahan Kecamatan Mantewe

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mantewe

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Mantewe

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mantewe dibuat sesuai

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang

ditetapkan disertai perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan

penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja Kecamatan Mantewe terletak pada seberapa jauh

capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu

perbandingan antara realisasi dengan targetnya dan antara realisasi 2016 dengan

tahun sebelumnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan menurut kelompok

Indikator Kinerja Utama dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

A. Capaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja utama tahun 2016 diukur melalui 2 (dua) indikator

kinerja utama, dengan rincian target dan realisasi indikator kinerja utama pada tabel

5 di bawah ini :

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016

No SasaranStrategis Indikator Kinerja

2015 2016

Target Realisasi % Target Realisasi %1 Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

pedesaan

Terlaksananya

pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100

2 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

Terlaksananya

musrenbangdes,

musrenbangkec,

dan rapat

koordinasi

12 kali 12 kali 91,

33

12 kali 12 kali 91,

33

Berdasarkan tabel diatas


dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah mencapai target 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa semua pihak telah berpatisipasi dan menyumbangkan tenaga

dan pikirannya untuk mencapai target kinerja seperti dalam rencana strategis

selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, pada umumnya semua Indikator kinerja

tersebut bisa dicapai sebanyak 2 indikator kinerjanya, walaupun demikian masih

terdapat indikator kinerja yang ada pada capaian kinerja tersebut yang masih cukup

memuaskan dengan nilai rentang capaian terendah 0% sampai 100 %. Dari rentang

capaian tersebut, diperoleh rata- rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100 %

atau dengan interprestasi “ Berhasil dan Memuaskan“.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi dan strategis Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan

pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan

sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi

dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input

tertentu.


Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil,

manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan

kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi perbedaan maupun strategi

pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-

perbandingan antara :

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta

Selanjutnya, selama tahun 2016 ini ditemui adanya hambatan-hambatan

yang mempengaruhi sasaran program tidak tercapai seratus persen, antara lain:

Masih adanya aparatur yang kurang menyadari tekad pemerintah untuk

menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik.

Masih kurang optimalnya perhatian yang diberikan oleh birokrat SKPD dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masih kurang lengkapnya dukungan data faktual guna memenuhi indikator target

sasaran organisasi mengakibatkan pengukuran kinerja kurang maksimal.

Strategi yang perlu ditempuh untuk mengatasi kendala dan hambatan

di Kecamatan Mantewe pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur

keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk

pencapaian tujuan ;

Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan resiko-resiko kegagalan

dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan

cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih

akurat dan real;


Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna

pemenuhan indikator sasaran organisasi secara maksimal dengan

meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertangungjawaban kinerja

SKPD.

Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.

B. Realisasi Anggaran

LAKIP harus menyajikan data dan Informasi relevan bagi pembuat

keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara

lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang

pencapaian akuntabilitas kinerja unit organisasi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta

visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula

dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien

dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang

diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula

evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu

sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program

pada tahun 2016 adalah sebanyak 2 sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian

sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja

sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai pada tahun 2014 dapat

dicapai dengan baik. Hal ini didukung anggaran program kegiatan yang

rencanakan. Untuk mengetahui berapa besar realisasi anggaran Kantor

Kecamatan Mantewe dapat dijelaskan bahwa jumlah realisasi tahun 2016 sebesar

Rp. 2.953.623.531,-.. Jumlah realisasi tersebut sudah termasuk belanja tidak

langsung dan belanja langsung secara umum anggaran yang ada dari APBD II

Kabupaten Tanah Bumbu.


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Gambaran tentang kinerja Kecamatan Mantewe selama tahun 2016 telah

tergambar pada Bab IV Akuntabiltas Kinerja. Tahun 2016 ini adalah tahun pertama

kepemimpinan Bapak Muhammad ikbal,S.Pd di Kecamatan Mantewe. Kekurangan

yang terjadi selama tahun 2016 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan

untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2016.

Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala

yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran

program tahun 2016 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan

di Kecamatan Mantewe , agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan resiko

kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi

Kecamatan dapat dicapai dengan baik.

B. SaranAgar pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kecamatan Mantewe berjalan

lancar dan dapat mensukseskan visi dan misi Kecamatan Mantewe melalui

peningkatan kinerja, maka kami menyampaikan saran bahwa perlu adanya

pelatihan secara berkala tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah guna

peningkatan kualitas aparatur kecamatan yang professional.



KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KEC.-MANTEWE-2.pdf · informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan

Documents