KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan penyajian
suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun
waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan
suatu LAKIP yang setidaknya memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta
menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami
sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sepenuh
hati dalam penyusunan LAKIP ini.
Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan ini kritik,
saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya
dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik
yang akan kami lakukan demi mengarah pada penyempurnaan LAKIP berikutnya.
Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data
penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu di
masa yang akan datang.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Desember 2016SEKRETARIS DAERAH,
Drs. Said Akhmad, MMPembina Utama Muda
NIP. 19641225 199209 1 002
DAFTAR ISI
HalamanKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN
1. KONDISI UMUM
2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
4. TUJUAN dan SASARAN
5. STRATEGI dan KEBIJAKAN
6. STRUKTUR ORGANISASI
BAB II PERENCANAAN KINERJA1. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA
2. RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA1. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN
BERSANGKUTAN
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
3. PERMASALAN DAN TINDAK LANJUT
BAB IV PENUTUP
LAKIP 2016
BAB 1PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum1. Pemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Daerah Tahun 2016, merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara
pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kerangka
integrasi perwujudan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.
LAKIP ini merupakan instrumen dan metode
pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya
mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan
pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian
kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan
faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi
target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang
berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban
dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Daerah nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan,kedudukan,
tugas pokok dan susunan organisasi sekretariat daerah dan
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, yang mempunyai tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan
tata kerja yang berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang
memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
LAKIP 2016
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.
LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2016, merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu penyelenggara
pemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi
perwujudan Visi Kabupaten Bandung.
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Daerah nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan,kedudukan,
tugas pokok dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten;
c. Bagian.
Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah, dan asisten terdiri atas :
a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
c. Asisten Bidang Administrasi Umum
LAKIP 2016
Ketiga Asisten tersebut membawahi beberapa bagian yang
ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
yaitu :
(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
membawahi tiga Bagian yaitu :
a. Bagian Pemerintahan
b. Bagian Hubungan Masyarakat
c. Bagian Hukum
(2) Asisten Bidang Perekononomian dan Pembangunan
membawahi dua bagian yaitu:
a. Bagian Perekonomian
b. Bagian Layanan Pengadaan
(3) Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi tiga Bagian
yaitu
a. Bagian Organisasi
b. Bagian Hukum dan
c. Bagian Umum
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 02
Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu yang memiliki tugas dan kewajiban membantu bupati
LAKIP 2016
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif dapat terlihat pada bagan struktur organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibawah ini :
LAKIP 2016
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki
tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.
Adapun uraian tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
kabupaten;
d. Pembinaan administratif dan aparatur pemerintah
kabupaten; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
LAKIP 2016
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Program merupakan himpunan beberapa kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :
2.1. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2016
Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional daripada
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA). Komponen-komponen yang
terkandung renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta
program yang bersifat umum dan target-target yang hendak
dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.
LAKIP 2016
Kemudian dikaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan
kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi
umum.
Sesuai dengan rencana Sekretariat Daerah yang mempunyai
program dan kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja. Tidak
semua indikator tersebut belum tentu dapat tercapai pada setiap
tahunnya. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan
dana adalah hal-hal yang mengakibatkan adanya beberapa
kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Hal ini berpengaruh pula
pada pencampaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja
hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan
yang mengarah pada pencapaian kinerja tersebut. Agar dapat
diukur terlebih dahulu harus ditetapkan target indikator sasaran
yang akan dicapai, dan selanjutnya disajikan kedalam Rencana
Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator inilah yang akan
menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi.
Untuk Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat
Daerah diuraikan dalam target indikator – indikator kinerja yang
hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target
kinerjanya dirinci menjadi indikator masukan, keluaran dan hasil
dari kegiatan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana
Kinerja Tahun 2016 (data terlampir).
LAKIP 2016
LAKIP 2016
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang diidentifikasi
dengan beberapa jenis indikator kinerja, yaitu masukkan (input),
keluaran (output), hasil (outcome), benefit dan impact. Analisis
capaian kinerja tergambar dalam proses pengukuran kinerja
dilakukan dengan penetapan indikator pada setiap kegiatan,
untuk sementara diukur indikator kegiatan paling tidak berupa
input, output dan outcome.
Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja instasi pemerintah, dalam ketentuan
umumnya diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan atau program yang hendak dicapai atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan
kuantitas terukur dan untuk laporan kinerja merupakan ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capai
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD.
Penerapan indikator kinerja khususnya bagi kegiatan dari
Biaya Langsung (paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir
Rencana Kinerja Tahunan (Form PK) yang dilanjutkan dengan
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form RKT)
dan hingga formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (form PK) adalah
seperti pada lembar lampiran.
LAKIP 2016
Sedangkan untuk pelaksanaan dari kegiatan rutin (Biaya Tidak
Langsung), pada Sekretariat Daerah pengukuran kinerja tersaji
dalam suatu matrik realisasi capaian sasaran dari kegiatan rutin.
Hal ini dengan mengacu pada lembar Perencanaan yang
dibenarkan ke dalam alokasi anggaran tahun berjalan yakni tahun
anggaran 2016.
A. CAPAIAN KINERJA
Pencapaian pengukuran target kinerja Sasaran Sekretariat
Daerah Tahun 2016 akan dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran
2016, sebagai berikut :
TABEL 3.1
CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2016
No SasaranPersentase
Capaian
1 Persentase kerjasama ekonomi dan investasi daerah 100%
2 Persentase kerjasama dengan Media 27 Media
3 Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor
dan Rumah Tangga Pimpinan Lingkup Sekretariat
Daerah
100%
4 Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu
41
Dokumen
5 Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan 100%
6 Persentase kepuasan layanan publik bidang Kesra 100%
LAKIP 2016
Pencapaian target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2016 dapat dikatakan dapat mencapai target meskipun masih ada
pencapaian target yang belum maksimal yaitu target keuangan
dikarenakan defisit anggaran sehingga realisasi keuangan tidak
sampai target.
Selanjutnya analisis capaian kinerja pada tahun 2016 untuk
tiap tiap sasaran strategis yang ada sebagai berikut :
SASARANMeningkatnya Koordinasi danFasilitasi Antar Semua Sektor
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,
memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada
dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang
dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan
publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni :
Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan);
kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang
dirasakan oleh masyarakat pelanggan.
Sekertariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara tidak langsung dengan
berkoordinasi dengan SOPD terkait.
LAKIP 2016
Adapun capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2016
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.1TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN
TAHUN 2016
NoIndikator Kinerja
SasaranTarget Realisasi
PersentaseCapaian
1. Persentase kerjasama
ekonomi dan investasi
daerah
2 Mou 2 MOu 100%
2. Persentase kerjasama
dengan Media
27 Media 31 media 85 %
3. Persentase Sarana dan
Prasarana Keperluan
Kantor dan Rumah Tangga
Pimpinan Lingkup
Sekretariat Daerah
85 % 70 % 88 %
4. Persentase Produk Hukum
Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu
41 Dokumen 45 Dokumen 37 %
5. Persentase Dokumen dan
tata kelola Pemerintahan
100% 100% 100%
6. Persentase kepuasan
layanan publik bidang
Kesra
100% 100% 100%
LAKIP 2016
Pencapaian target kinerja Sasaran Sekretariat Daerah pada
Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat sebagai berikut:
1. Persentase Kerjasama Ekonomi Dan Investasi Daerah
Program kerja sama ekonomi dan investasi daerah yang
bertujuan untuk membuka peluang usaha di kabupaten Tanah
Bumbu dengan cara melakukan koordinasi kepada SOPD
yang melakukan promosi dan memperkenalkan kemampuan
dan sumber daya. Dengan target 2 buah Mou pada tahun
2016 dapat terealisasi 100%. Dan sebagai salah satu target
sasaran Sekretariat Daerah, maka dibentuklah Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (Sekretariat Daerah) sebagai
koordinasi untuk memberikan informasi mengenai dinamika
perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
masyarakat.
2. Persentase kerjasama dengan Media
Kerjasama dengan media massa adalah program yang
bertujuan untuk memperluas informasi pemerintahan dengan
cara berkerjasama dengan media massa, untuk dapat menarik
para investor dan para pengunjung ke Kabupaten Tanah
Bumbu
3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan
Rumah Tangga Pimpinan Lingkup Sekretariat Daerah
Tingkat Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah
Tangga Pimpinan Daerah dikelola oleh Bagian Umum, sebagai
pusat pengelolaan sarana dan prasarana peralatan dan
perlengkapan Sekretariat daerah dan kada wakada dengan
target 80 % dan terealisasi 70 % dikarenakan banyaknya
penundaaan belanja.
LAKIP 2016
4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Produk Hukum daerah dapat disebut juga sebagai instrumen
aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-
masing daerah otonom. Kewenangan peraturan daerah
bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu
undang-undang. Sekretariat Daerah menetapkan target 41
Dokumen terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum
daerah dengan realisasi 45 dokumen perda dan perbub pada
tahun 2016.
5. Persentase kepuasan layanan publik bidang Kesra.
Pelayanan Hubungan pemerintah dengan masyarakat
bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sehingga
tercipta hubungan yang baik dengan target pencapaian 100%.
6. Persentase kepuasan layanan publik bidang Layanan
Pengadaan
IKM Pelayanan Kepuasan Layanan Pengadaan (LPSE) adalah
data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan pengadaan
dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
sehingga dalam memberikan pelayanan pengguna layanan
terlayani dengan baik dengan target pencapaian 100%.
LAKIP 2016
Program dan kegiatan yang mendukung sasaran adalah
sebagai berikut :
a. Kerjasama Informasi dengan mass media.
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan
realisasi 100 % dengan kegiatan penunjang Penyebarluasan
informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pagu
anggaran Rp. 4.652.250.000,00 terealisasi Rp.
4.593.300.000,00 adapun kegiatan ini adalah untuk menjalin
kerja kerjasama informasi dan media massa antara pemerintah
daerah dengan pihak ketiga/media massa.
b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan
realisasi 100 % dengan kegiatan penunjang koordinasi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi dapat terealisasi
tapi masih belum maksimal dikarenakan adanya penundaan
kegiatan untuk realisasi keuangan dan monitoring dan
pelaporan terhadap program perencanaan pembangunan
daerah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi pada
tahun 2016, dengan pagu kegiatan Rp. 105.651.500 dan
terealisasi Rp. 70.563.000,00.
c. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan
kegitan penunjang penyelenggaraan kegiatan keagamaan
meliputi :
Kegiatan Maulid Nabi Muhammad
Kegiatan Pembinaan TC/Kalifah Kabupaten Tanah Bumbu
LAKIP 2016
Kegiatan Pengiriman Kalifah ke MTQ Tingkat Propinsi
Kalimantan Selatan.
Kegiatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.
Kegiatan Nisfu Sya’ban.
Kegiatan Nuzulul Qur’an dan Tahun Baru Islam.
Kegiatan Pawai Tanglong yang dilaksanakan di 2 Kecamatan
Batulicin dan Kecamatan Kusan Hilir dengan 2 (dua)
kategori umum dan SKPD.
Pelaksanaan sholat idul Fitri dan dan idul Adha yang
dilaksanakan di 2 (dua) dan;
Kegiatan Temu Wicara pengembangan Tilawatil Qur’an yang
dihadiri oleh LPTQ, Pimpinan Pondok Pesantren dan
Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.
3.663.172.500 dan terealisasi Rp. 2.972.493.016,00.
d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan
kegitan penunjang Penyusunan Standar Satuan Harga
terlaksana 100 % dengan target 100 buah buku. Dengan pagu
anggaran Rp. 44.606.000,00 dan terealisasi Rp. 12.800.000,00.
LAKIP 2016
e. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan
kegitan penunjang yaitu :
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-
undangan dengan memberikan fasilitasi kerjasama
bantuan hukum berupa Belanja Jasa Penyelesaian
Sengketa Hukum yang targetkan pada tahun 2016 adalah 6
perkara yang dibiayai oleh pemerintah dan terealisasi 4
perkara.
Legislasi Peraturan Perundang-undangan, Pada tahun
2015 pelaksanaan kegiatan legislasi ada 2 naskah
akademik raperda yang diterealisasi dari 5 naskah yang
ditargetkan.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam
upaya meningkatkan pemahaman terhadap
penyusunan/pembuatan produk hukum daerah maka
pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di 10
kecamatan dengan target 700 orang dan tidak dapat
terealisasi 100 % dikarenakan adanya penundaan
pelaksanaan.
Publikasi Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan
kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya Peraturan
LAKIP 2016
Daerah dan Peraturan Kepala daerah tahun 2016 yang
terdiri dari 4.500 buah buku.
Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah Penyusunan raperda penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan perangat daerah pada
tahun 2016 ditargetkan 40 buah dan terealisasi 2 buah
dikarenakan belum adanya regulasi dari pusat.
Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Penyuluhan hukum di
10 (sepuluh) kecamatan dilaksanakan bekerja sama dengan
Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah daerah, yang
bertujuan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum
yang berlaku, untuk semua pelaksanaan sosialisasi ditunda
pelaksanaanya ditahun 2016
Fasilitasi Ranham, kegiatan ini bertujuan memberikan
sosialisasi ranham yang dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat dan aparatur daerah
tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia.
Penataan Daerah Otonomi Baru
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Bagian
Pemerintahan dalam menentukan batas-batas desa dan
rencana penyusunan 2 (dua) buah rancangan Peraturan
Daerah tentang pembentukan Kecamatan baru yaitu :
Kecamatan Kusan Raya dan Kusan Tengah, dengan
realiasasi kegiatan 100%. Pelaksanaan Program ini dengan
LAKIP 2016
pagu anggaran Rp. 181.810.000,00 dan terealisasi Rp.
41.400.000,00.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana
dan prasarana kantor dalam rangka mendukung
pelaksanaan operasional kantor, sehingga
bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Mebeleur Pengadaan Tanah Kantor
3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan
Kantor
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.
43.278.465.500,00 dan terealisasi Rp. 22.161.130.650,00.
Peningkatan Disiplin Aparatur
Dalam hal peningkatan kedisiplinan Kabupaten Tanah
Bumbu memberikan pakaian olah raga kepada aparatur
pemerintah daerah demi keseragaman di SKPD masing –
masing. Pengadaan id card sebagai tanda pengenal aparatur
dengan target 10.000 buah dan terealisasi 100%.
LAKIP 2016
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.
366.336.000,00 dan terealisasi Rp.231.238.000,00.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa (ULP/LPSE) yang dilaksanakan oleh
Bagian Layanan Pengadaan tidak dapat terealisasi 100%
dikarenakan adanya penundaaan pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.
366.336.000,00 dan terealisasi Rp.231.238.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS bertujuan
sebagai menentukan tugas pokok dan fungsi seorang PNS.
Penyusunan instrumen ini berjumlah 48 buah buku.
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.
76.425.000,00 dan terealisasi Rp. 75.095.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan pendukung pelaksanaan program ini
adalah :
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman
terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah
dengan target 700 orang peserta dan tidak dapat
terealisasi dikarenakan waktu dan defisit anggaran.
LAKIP 2016
2. Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Daya
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah
dengan target 70 aparatur pemerintah dan terealisasi
100%.
3. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan
Peningkatan pengetahuan kepada aparatur kecamatan
(petugas PATEN) di 10 (sepuluh) kecamatan melalui
kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan
terkait PATEN dan pemberian award kepada kecamatan
yang memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat.
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.
366.336.000,00 dan terealisasi Rp. 265.318.000,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pada pelaksanaannya kegiatan ini bertujuan untuk
mengkoordinasi pengawasan terhadap peredaran barang dan
jasa bersubsidi yang berkoordinasi dengan SKPD terkait dan
pada tahun ini dilaksanakan monitoring terhadap Agen
Resmi Pupuk Bersubsidi di 10 kecamatan.
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.
43.000.000,00 dan terealisasi Rp. 37.500.000,00
LAKIP 2016
B. REALISASI ANGGARAN
Adapun daftar realisasi anggaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai
berikut :
TABEL REALISASI ANGGARANLingkup Sekretariat Daerah (Per Bagian)
Tahun Anggaran 2017
NO NAMA BAGIAN ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANRp %
1 Bagian Organisasi 860,882,700.00 781,108,422.00 90.73 79,774,278.00
2 Bagian Perekonomian 603,328,000.00 514,710,785.00 85.31 88,617,215.00
3 Bagian KesejahteraanRakyat
4,824,146,500.00 4,033,083,016.00 83.60 791,063,484.00
4 Bagian Umum 31,382,889,400.00 26,210,830,122.00 83.52 5,172,059,278.00
5 Bagian Hukum 918,354,400.00 758,608,900.00 82.61 159,745,500.00
6 Bagian Humas 6,647,380,000.00 6,264,531,424.00 94.24 382,848,576.00
7 Bagian Pemerintahan 38,085,693,500.00 23,729,000,030.00 62.30 14,356,693,470.00
8 Bagian LayananPengadaan
980,455,750.00 653,878,200.00 66.69 326,577,550.00
Jumlah 91,813,564,200.00 49,577,811,828.00 54.00 42,235,752,372.00
LAKIP 2016
TABEL REALISASI ANGGARANLingkup Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2017
URAIAN ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANTOTAL %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
3,045,870,000.00 950,522,753.00 31.21 2,095,347,247.00
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
3,000,000.00 300,000.00 10.00 2,700,000.00
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
833,000,000.00 493,424,280.00 59.23 339,575,720.00
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
8,224,764,000.00 4,140,699,500.00 50.34 4,084,064,500.00
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
192,018,000.00 56,176,083.00 29.26 135,841,917.00
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
57,600,000.00 6,957,273.00 12.08 50,642,727.00
Penyediaan alat tuliskantor
734,502,700.00 486,761,500.00 66.27 247,741,200.00
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
903,235,750.00 637,432,700.00 70.57 265,803,050.00
PenyediaanKomponenListrik/PeneranganBangunan Kantor
9,170,000.00 6,610,000.00 72.08 2,560,000.00
Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
6,041,900,000.00 3,636,046,950.00 60.18 2,405,853,050.00
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
1,009,250,000.00 216,170,000.00 21.42 793,080,000.00
Penyediaan makanandan minuman
3,948,712,500.00 3,145,363,400.00 79.66 803,349,100.00
Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
5,614,300,000.00 2,741,060,254.00 48.82 2,873,239,746.00
Penyediaan JasaTenaga Non PNS *)
4,498,800,000.00 3,727,058,000.00 82.85 771,742,000.00
Penyediaan jasa sewagedung kantor danrumah jabatan
1,485,950,000.00 944,759,969.00 63.58 541,190,031.00
Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)
599,670,000.00 360,625,000.00 60.14 239,045,000.00
LAKIP 2016
Program perencanaan pembangunan ekonomi
koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi
118,129,750.00 29,388,000.00 24.88 88,741,750.00
Monitoring,evaluasi danpelaporan
37,000,000.00 19,200,000.00 51.89 17,800,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPembangunanGedung Kantor
449,800,000.00 0.00 - 449,800,000.00
PengadaanMebeleur
222,000,000.00 24,100,000.00 10.86 197,900,000.00
Pengadaan TanahKantor
41,053,015,500.00 21,284,938,650.00 51.85 19,768,076,850.00
PemeliharaanRutin /BerkalaGedung Kantor
761,700,000.00 504,609,000.00 66.25 257,091,000.00
PemeliharaanRutin /BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
299,900,000.00 156,767,000.00 52.27 143,133,000.00
PemeliharaanRutin /BerkalaPeralatan GedungKantor
2,200,000.00 300,000.00 13.64 1,900,000.00
PemeliharaanRutin /BerkalaPeralatan /PerlengkapanKantor
489,850,000.00 190,416,000.00 38.87 299,434,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapannya
281,436,000.00 146,718,000.00 52.13 134,718,000.00
PengadaanPakaian Khusushari-hari tertentu
84,900,000.00 84,500,000.00 99.53 400,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan TeknisImplementasiPeraturanPerundang-undangan
46,355,000.00 0.00 - 46,355,000.00
PenyelenggaraanSistem PelayananPublik Kecamatan*)
148,050,000.00 30,850,000.00 20.84 117,200,000.00
SosialisasiPeraturanPerundang-undangan
224,800,000.00 3,250,000.00 1.45 221,550,000.00
LAKIP 2016
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
273,552,000.00 193,865,000.00 70.87 79,687,000.00
PenyusunanLaporan StandarPelayananMinimal (SPM) *)
30,060,000.00 15,130,000.00 50.33 14,930,000.00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
KoordinasiKerjasamaPermasalahanPeraturanPerundang-undangan
158,450,000.00 34,500,000.00 21.77 123,950,000.00
LegislasiPeraturanPerundang-undangan
64,750,000.00 8,910,000.00 13.76 55,840,000.00
FasilitasiSosialisasiPeraturanPerundang-undangan
18,450,000.00 0.00 - 18,450,000.00
PublikasiPeraturanPerundang-undangan
108,000,000.00 54,000,000.00 50.00 54,000,000.00
Pembinaan,PenataanKelembagaan danKetatalaksanaanPerangkat Daerah
149,750,000.00 18,750,000.00 12.52 131,000,000.00
PenyuluhanHukum
19,950,000.00 0.00 - 19,950,000.00
Fasilitasi Ranham 17,830,000.00 0.00 - 17,830,000.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
PenyusunanInstrumen AnalisisJabatan PNS
183,050,000.00 71,695,000.00 39.17 111,355,000.00
LAKIP 2016
Program Hubungan Pemerintah dengan MasyarakatPelepasan danPenyambutanCalon JemaahHaji Daerah
502,649,000.00 386,107,016.00 76.81 116,541,984.00
PenyelenggaraanKegiatanKeagamaan
2,491,194,000.00 1,021,193,000.00 40.99 1,470,001,000.00
PelaksanaanKegiatan SafariRamadhan*)
492,750,000.00 491,650,000.00 99.78 1,100,000.00
Pendidikan danpelatihanketerampilankeagamaan*)
920,966,000.00 212,307,500.00 23.05 708,658,500.00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahRapat KoordinasiPejabatPemerintahDaerah
127,950,000.00 52,550,000.00 41.07 75,400,000.00
Program Penataan Daerah Otonomi BaruFasilitasiPercepatanPenyelesaian,Penegasan danPemetaan TapalBatas antarKecamatan danDesa
67,690,000.00 27,050,000.00 39.96 40,640,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPenyusunanStandar SatuanHarga
70,394,000.00 1,600,000.00 2.27 68,794,000.00
Program kerjasama informasi dengan mas mediaPenyebarluasaninformasipenyelenggaraanpemerintahandaerah
4,652,250,000.00 2,926,000,000.00 62.89 1,726,250,000.00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdaganganPeningkatanpengawasanperedaranbarang dan jasa
43,000,000.00 37,500,000.00 87.21 5,500,000.00
91,813,564,200.00 49,577,811,828.00 54.00 42,235,752,372.00
LAKIP 2016
BAB IVPENUTUP
A. Kesimpulan
Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam
mengoptimalisasi peran dan fungsi sebagai awal dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi
dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian
penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan
mendorong percepatan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.
Dokumen ini memaparkan seluruh program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Dalam Upaya pencapaian
target kinerja Tahun 2016, dengan seluruh hasil capaian baik yang
masih berupa output maupun outcome dari program-kegiatan.
Persentase capaian kinerja atas 85,99 % indikator kinerja kegiatan
yang telah ditetapkan pada penyusunan target kinerja untuk
tahun 2016 adalah rata-rata ± 85 %, dari hasil tersebut terdapat
indikator dengan capaian target kinerja diantara 80% - 99%, 41
indikator yang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%,
namun masih ada 13 indikator kinerja yang dibawah 75%. Hal ini
perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat
memperbaiki capaian kinerja tersebut.
Adanya indikator outcome pada program penataan perundang
undangan yang tidak dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan
karena adanya penundaan pelaksanaan dan belum adanya
regulasi dari pusat.
LAKIP 2016
B. SARAN
Berdasarkan hasil evaluasi serta setelah mengambil kesimpulan
maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1.
Perumusan indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya tidak
hanya indikator level masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) saja tetapi juga indikator level manfaat (benefit) dan
dampak (impact) 2. Adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan
evaluasi LAKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga
terdapat perbaikan setiap periodenya 3. Karena sering adanya
keterlambatan penyampaian laporan, sebaikya diberlakukan
sanksi dan reward untuk mendukung pelaksanaan Sistem AKIP.
Batulicin, Desember 2016SEKRETARIS DAERAH,
Drs. Said Akhmad, MMPembina Utama Muda
NIP. 19641225 199209 1 002