KATA PENGANTAR - POM Penilaian Keamanan Pangan 2015-2019.pdfkerangka pendanaan dan kerangka regulasi untuk periode tahun 2015-2019. ... Indeks Kepuasan Pelanggan Periode Tahun 2010

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan – Deputi III – BPOM RI | 1

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mendukung Agenda Prioritas

Pembangunan (Nawa Cita) dan pencapaian program-program prioritas Badan

Pengawas Obat dan Makanan serta Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sesuai kewenangan, tugas

dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan serta program dan kegiatan, indikator, target, sampai dengan

kerangka pendanaan dan kerangka regulasi untuk periode tahun 2015-2019.

Rencana strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015-2019

merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan untuk 5 (lima) tahun ke depan dan menjadi

acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra ini

diharapkan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan akuntabel

serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja

pegawai.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Renstra Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan tahun 2015-2019 ini.

Jakarta, 8 Juni 2015

Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Dra. Elin Herlina, Apt., MP.


DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM 1.1.1 Peran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan 1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1.1.3 Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2010-2014

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 1.3 ANALISA TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB II VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2.1 VISI 2.2 MISI 2.3 BUDAYA ORGANISASI 2.4 TUJUAN 2.5 SASARAN STRATEGIS

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI III 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN

PANGAN 3.3 KERANGKA REGULASI 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.4.1 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 TARGET KINERJA 4.2 KERANGKA PENDANAAN

BAB V PENUTUP


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014 Tabel 2. Capaian Kinerja Penilaian Makanan Tahun 2010-2014 Berdasarkan Jumlah

Target Baseline yang Ditetapkan Tabel 3. Capaian Sasaran Kinerja Penilaian Makanan Tahun 2010-2014 Berdasarkan

Sasaran Mutu Tabel 4. Daftar Fasilitator Pendaftaran Pangan Olahan yang Telah Dilatih Tabel 5. Data Jumlah Industri Pangan Perpropinsi Tabel 6. Data Jumlah Permohonan, Jumlah Keputusan Penilaian dan Jumlah Evaluator

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2010 – 2014 Tabel 7. Hasil Penilaian IKM di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2014 Tabel 8. Hasil Penilaian IKM per unsur di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Tahun 2014 Tabel 9. Rangkuman analisis SWOT Tabel 10. Indikator Kerja Utama Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tabel 11. Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) yang terkait dengan Deputi III Tabel 12. Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang mendukung Nawacita Tabel 13. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Lintas Perbaikan Percepatan

Perbaikan Gizi Masyarakat dan Indikatornya Tabel 14. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Lintas Peningkatan Promosi

Kesehatan dan Pengendalian Penyakit dan Indikatornya Tabel 15. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Peningkatan Kemampuan

UMKM Pangan dan Indikatornya Tabel 16. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator di

Deputi III Tabel 17. Analisis Beban Kerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2014 Tabel 18. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan di Direktorat Penillaian Keamanan

Pangan Tabel 19. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan


DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Gambar 2. Grafik perbandingan jumlah industri dan importir pada akhir 2010 dengan

akhir 2014 Gambar 3. Indeks Kepuasan Pelanggan Periode Tahun 2010 – 2014 Gambar 4. Perbandingan antara Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan

Pelanggan tahun 2012 – 2014 Gambar 5. Diagram analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis Gambar 6. Logframe Kedeputian


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan periode tahun 2015 - 2019


Gambaran kondisi umum dipaparkan mencakup peranan Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan hasil pencapaian program dan

kegiatan pada periode tahun 2010 – 2014. Sedangkan potensi dan permasalahan

diungkapkan berdasarkan faktor lingkungan internal sebagai kekuatan dan kelemahan

serta faktor eksternal sebagai peluang dan tantangan. Kondisi umum, serta potensi dan

permasalahan tersebut akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan

strategi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada periode pembangunan

selanjutnya yaitu tahun 2015 – 2019.

1.2. KONDISI UMUM

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia yang mencakup

banyak bidang dan saling terkait seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan

lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi,

informasi dan transportasi yang sangat cepat dan hal ini berkonsekuensi pada fungsi

suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang

sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, sehingga mengharuskan adanya

suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam

perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki

adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6

(Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade

Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

(AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade

Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)


dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015. Dengan adanya perjanjian

tersebut maka produk makanan akan lebih mudah masuk dan keluar dari satu negara

ke negara lainnya tanpa hambatan (barrier) yang berarti sehingga dapat menyebabkan

terjadinya peningkatan produk impor dimana hal tersebut merupakan konsekwensi

terbukanya pasar Indonesia untuk produk dari negara lain. Di sisi lain akan menjadi

peluang bagi Industri makanan untuk bersaing secara kompetitif baik di dalam maupun

di luar negeri. Dengan demikian diharapkan industri pangan dalam negeri mampu

untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Peningkatan akan pangan impor mengharuskan Indonesia memiliki sistem

pengawasan pangan yang efektif dan efisien, untuk melindungi kesehatan dan

keselamatan seluruh rakyat Indonesia terhadap produk pangan yang berisiko terhadap

kesehatan.

Sistem pengawasan pangan yang bersifat full spectrum (pengawasan sebelum

beredar dan setelah beredar) harus lebih ditingkatkan sebagai konsekwensi dari

luasnya cakupan pengawasan yang dilakukan baik cakupan wilayah maupun jenis dan

jumlah pangan yang harus diawasi. Untuk itu perlu penguatan human capital, sistem

operasional maupun infrastruktur agar pengawasan pangan menjadi optimal.

Penguatan human capital mutlak dilakukan agar pengawasan pangan olahan

utamanya pengawasan sebelum produk beredar, memiliki kinerja yang berkelas dunia

(world class) dan memiliki basis ilmu pengetahuan (knowledge-base) yang kuat dengan

jaringan nasional maupun internasional yang dinamis dan kohesif.

Pesatnya perkembangan industri pangan serta kecenderungan banyaknya

produk impor yang beredar di Indonesia memberikan tuntutan yang lebih besar akan

pelayanan publik. Ekspektasi dunia usaha akan terciptanya pelayanan publik yang baik,

harus disikapi dengan memberikan pelayanan yang profesional, efektif, adil dan non

diskriminatif serta transparan.

1.2.1 Peran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan


Pengawas Obat Dan Makanan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mempunyai

tugas pokok :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,

kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian

bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian makanan dan bahan tambahan

pangan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,


bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan khusus

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,


bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan olahan tertentu

d. Penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan

e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian

keamanan pangan

f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan membawahi 3 sub direktorat yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta

pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan


1. Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan

Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian

makanan dan bahan tambahan pangan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, sub direktorat Penilaian Makanan dan

Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program penilaian makanan dan bahan tambahan

pangan

b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan.

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian minuman

dan bahan tambahan pangan

d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian makanan dan bahan tambahan

pangan

e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat

Subdirektorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari :

a. Seksi Penilaian Makanan

Seksi Penilaian Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman,

standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta

melakukan penilaian makanan.

b. Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP)

Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan

program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan

penyusunan laporan, serta melakukan penilaian minuman dan bahan tambahan

pangan.


c. Seksi Tata Operasional

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di

lingkungan Direktorat.

2. Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus

Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,

kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan khusus.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, sub direktorat Penilaian Pangan Khusus

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program penilaian pangan khusus


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian

Pangan Hasil Rekayasa Genetika (PHRG) dan iradiasi


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian pangan

fungsional

d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan khusus

Subdirektorat Penilaian Pangan Khusus terdiri dari :

a. Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi

Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan

program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan

penyusunan laporan, serta melakukan penilaian pangan hasil rekayasa genetika

(PHRG) dan iradiasi.

b. Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional

Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta

melakukan penilaian produk pangan fungsional.

3. Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu

Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,

kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan olahan tertentu.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan

Tertentu menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program penilaian pangan olahan tertentu


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan

bayi dan balita


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan

diet khusus

d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan olahan tertentu

Subdirektorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu terdiri dari :

a. Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita

Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita mempunyai tugas menyiapkan bahan


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan,

serta melakukan penilaian makanan bayi dan balita.

b. Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus

Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta

melakukan penilaian makanan diet khusus.


Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri

dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli dan Jabatan

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Terampil.

1.2.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada

membutuhkan susunan organisasi yang tepat. Secara lengkap struktur organisasi

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan ditunjukan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Direktur Penilaian Keamanan

Pangan

Subdit Penilaian

Makanan dan Bahan Tambahan

Pangan

Seksi

Penilaian Makanan

Seksi Penilaian Minuman

dan Bahan Tambahan Pangan

Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa

Genetika dan Iradiasi

Seksi Penilaian Pangan

Fungsional

Seksi Penilaian Makanan

Bayi dan Balita

Seksi Penilaian Makanan

Diet Khusus

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kelompok Jabatan

Fungsional

Seksi

Tata Operasional

Subdit

Penilaian Pangan Khusus

Subdit

Penilaian Pangan Olahan Tertentu


Untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan,

diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan

kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi

pengawasan pangan olahan sebelum beredar sampai tahun 2014 adalah sejumlah 49

orang. Adapun jumlah pegawai Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berdasarkan

tingkat pendidikan dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1. S2 12 2. Apoteker 15 3. S1 Teknologi Pangan 7 4. S1 Pertanian / Gizi 6 5. S1 Komputer 3 6. DIII 3 7. SLTA 3

Total 49

Tabel 1. Profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa 81.6% pegawai Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan adalah sarjana bidang teknis yang bertugas sebagai tim penilai

keamanan pangan (evaluator).

Jumlah pegawai tersebut dianggap belum memadai mengingat terjadinya

peningkatan jumlah permohonan pendaftaran setiap tahunnya. Untuk mewujudkan

tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan, diperlukan peningkatan kuantitas maupun

kualitas SDM, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang ada.

Disamping itu, untuk mendukung pelaksanaan fungsi administrasi, Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan dibantu oleh beberapa pramubakti.

1.2.3 Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2010-2014

Mengacu kepada sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Makanan dalam

rangka Melindungi Masyarakat”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah


”Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar”, maka Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan menetapkan:

Tujuan Strategis :

“Meningkatnya perlindungan masyarakat dari produk makanan yang berisiko

terhadap kesehatan melalui pengawasan makanan sebelum beredar”.

Sasaran Strategis:

“Meningkatnya jumlah produk makanan yang memiliki izin edar”

Indikator :

1. Persentase keputusan penilaian makanan yang diselesaikan tepat waktu

sebesar 90%;

2. Persentase keputusan penilaian makanan Industri UMKM yang

diselesaikan tepat waktu sebesar 90%.

Indikator kedua merupakan indikator tambahan yang dilakukan pada tahun

2013 sesuai dengan program Inisiatif Baru Kedeputian III yaitu Peningkatan Keamanan

dan Mutu Produk Pangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka

Harmonisasi Asean 2015, yang berlanjut sampai tahun 2014.

Dalam menetapkan capaian target indikator, telah ditetapkan baseline jumlah

berkas penilaian makanan yang diselesaikan sesuai dengan kepasitas SDM yang

tersedia yaitu 7.000 pada tahun 2010-2011 dan 10.000 pada tahun 2012-2014 untuk

indikator pertama dan 1.500 berkas pada tahun 2013 dan 900 berkas pada tahun 2014

untuk indikator kedua.

Perubahan baseline pada tahun 2012 untuk indikator pertama disebabkan

karena peningkatan permohonan pendaftaran dari tahun 2010 (15.732 permohonan)

dan 2011 (18.160 permohonan) dengan jumlah keputusan penilaian sebesar 14.596

keputusan pada tahun 2010 dan 16.534 keputusan pada tahun 2011. Jika dibandingkan

terhadap baseline jumlah berkas penilaian makanan yang diselesaikan yaitu 7.000

berkas maka ditetapkan untuk merubah baseline menjadi 9.000 berkas penilaian

makanan yang diselesaikan tepat waktu.

Perubahan baseline untuk indikator kedua untuk tahun 2014 dari 1.500 berkas

menjadi 900 berkas disebabkan karena penetapan jumlah UMKM yang akan diberikan

intervensi pada tahun kedua kegiatan menjadi 900 UMKM.


Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan dalam melaksanakan kegiatan penilaian pangan olahan dan meningkatkan

pelayanan pendaftaran pangan olahan pada kurun waktu tahun 2010-2014 adalah

sebagai berikut :

A. Hasil Pengawasan Produk Sebelum Beredar

Berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2010 – 2014 Direktorat Penilaian

Kemanan Pangan mentargetkan berkas yang dapat diselesaikan adalah sejumlah

39.600 berkas penilaian makanan dan 2160 berkas penilaian makanan industri

UMKM. Dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung 2010-2014, Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan telah mengeluarkan keputusan pendaftaran produk pangan

sebanyak 72.096 berkas penilaian makanan dan 2645 berkas penilaian makanan

industri UMKM. Jumlah berkas penilaian makanan melebihi target yang ditetapkan

yaitu sebesar 163.85%% Jumlah berkas penilaian makanan industri UMKM yang

diterbitkan juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 110.2% selama

kurun waktu 2013-2014.

Capaian kinerja dari kedua indikator tahun 2010-2014 dalam rangka mencapai

sasaran strategis tergambar dalam Tabel 2 dengan perhitungan berdasarkan jumlah

target baseline yang ditetapkan dan Tabel 3 dengan perhitungan berdasarkan

sasaran mutu .

Indikator Kinerja

Tahun

Target Kinerja Capaian Kinerja

Target kinerja

Jumlah keputusan memenuhi

timeline (berkas)

Permo-honan

(berkas)

Keputusan yang

diterbitkan (berkas)

Keputusan yang diterbitkan memenuhi

timeline (berkas)

Persentase keputusan penilaian makanan yang diselesaikan tepat waktu

2010 90% (dihitung

dari 7.000 berkas) 6.300 15.732 14.596 11.885

2011 90% (dihitung

dari 7.000 berkas) 6.300 18.160 16.534 13.947

2012 90% (dihitung

dari 10.000 berkas)

9.000 19.074 13.014 11.322

2013 90% (dihitung

dari 10.000 berkas)

9.000 21.112 13.447 12.496

2014 90% (dihitung

dari 10.000 berkas)

9.000 24.974 14.505 10.700


Indikator Kinerja

Tahun

Target Kinerja Capaian Kinerja

Target kinerja

Jumlah keputusan memenuhi

timeline (berkas)

Permo-honan

(berkas)

Keputusan yang

diterbitkan (berkas)

Keputusan yang diterbitkan memenuhi

timeline (berkas)

Persentase keputusan penilaian makanan industri UMKM yang diselesaikan tepat waktu

2013 90% (dihitung

dari 1.500 berkas) 1.350 1.741 1.607

2014 90% (dihitung

dari 900 berkas) 810 904 533

Tabel 2. Capaian Kinerja Penilaian Makanan Tahun 2010-2014

Berdasarkan Jumlah Target Baseline yang Ditetapkan

No. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu (%)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Persentase keputusan penilaian makanan yang diselesaikan tepat waktu

89,74 84,45 87 92,93 73,77

2 Persentase keputusan penilaian makanan industri UMKM yang diselesaikan tepat waktu

- - - 92,3 58,96

Rata-rata 89,74 84,45 87 92,61 66,36

Tabel 3. Capaian Sasaran Kinerja Penilaian Makanan Tahun 2010-2014 Berdasarkan Sasaran Mutu

B. Sistem Penilaian Keamanan Pangan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mendukung kebijakan e-government sebagai salah satu tuntutan era

globalisasi serta peningkatan pelayanan publik pendaftaran pangan olahan, pada

tahun 2011, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan difasilitasi oleh Pusat Informasi

Obat dan Makanan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan

mengembangkan aplikasi sistem pendaftaran pangan olahan secara elektronik.

Sistem penilaian keamanan pangan berbasis elektronik (e-registration) telah

diimplementasikan sejak tahun 2012 untuk pangan dengan tingkat kompleksitas

penilaian rendah. Pengembangan aplikasi ini merupakan terobosan (breakthrough)

dari Direktorat Penilaian Keamanan Pangan bekerjasama dengan Pusat Informasi

Obat dan Makanan untuk mengatasi peningkatan jumlah permohonan pendaftaran


dan terbatasnya peningkatan jumlah SDM. Implementasi e-registration dilakukan

secara bertahap dengan mempertimbangkan proporsi pangan olahan yang

terdaftar. Pada tahun 2013 dan 2014 dilakukan peningkatan cakupan ruang

lingkup jenis pangan olahan yang didaftarkan secara elektronik (e-registration).

Pada tahun 2014 untuk sebagian pangan dengan tingkat kompleksitas penilaian

tinggi yaitu pangan berklaim dan formula bayi dapat didaftarkan melalui e-

registration.

C. Pengembangan Sistem Notifikasi Pendaftaran Pangan Olahan

Dalam rangka pengkajian proses pendaftaran pangan olahan berbasis resiko,

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menerapkan pengembangan sistem

notifikasi pendaftaran pangan olahan dalam rangka simplifikasi proses pendaftaran

pangan olahan. Pada tahun 2013 telah diterapkan notifikasi untuk pelayanan

pendaftaran perubahan data (variasi) minor meliputi perubahan nama

produsen/importir/distributor, perubahan nama dagang, perubahan berat/isi

bersih, pencantuman tulisan halal, dan perubahan untuk kepentingan promosi.

Selanjutnya, pada tahun 2014 juga diterapkan mekanisme notifikasi untuk

pendaftaran ulang.

D. Pengembangan sharing folder data pangan olahan terdaftar

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011

tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 35, dinyatakan bahwa :

(1) Pangan olahan yang diedarkan harus sesuai dengan kriteria keamanan, mutu

dan gizi dan persyaratan Label yang disetujui pada saat pendaftaran.

(2) Label Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan rancangan Label yang

disetujui pada saat pendaftaran.

Untuk itu, data yang disetujui pada saat pendaftaran atau pengawasan pangan

olahan sebelum beredar (pre market) diperlukan bagi unit terkait di Badan POM

dalam melakukan pengawasan pangan olahan setelah beredar (post market) baik di

Pusat maupun di daerah (Balai/Balai Besar POM) untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam rangka memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi data pangan

olahan terdaftar bagi unit pelaksana pengawas produk pangan setelah beredar


(post market), pada tahun 2013 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan bekerja

sama dengan Pusat Informasi Obat dan Makanan mengembangkan sharing folder

(Pre & Post Market Integration) berupa pengiriman database pangan olahan

terdaftar di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan secara real time.

E. Penerapan sistem e-payment

Transparansi, akuntabilitas dan kebutuhan pelaporan real time atas Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan hal utama yang harus tersedia bagi unit

penyelenggara pelayanan publik. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai

unit pelayanan publik telah menerapkan sistem e-payment atas PNBP untuk biaya

evaluasi dan pendaftaran pangan olahan. Dengan sistem ini perhitungan laporan

PNBP menjadi akurat, transparan dan real time.

F. Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang tata cara dan persyaratan

pendaftaran pangan olahan

Direktorat Penilaian Keamanan Pagan sebagai salah satu unit teknis Badan POM

yang berwenang memberikan izin edar terhadap pangan olahan telah

mengimplementasikan 2 macam sistem pendaftaran pangan olahan yaitu manual

dan elektronik (e-registration) sejak tahun 2012. Pemberlakuan sistem ini

ditempuh dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus

meningkatkan mutu kinerja pengawasan pre market, serta mendukung program e-

Goverment melalui elektronisasi pelayanan pendaftaran. Semenjak diberlakukan

tahun 2012, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan terus melakukan inovasi dan

pengembangan melalui program – program yang berfokus pada peningkatan

kualitas, efektivitas, dan optimalisasi pelayan publik. Peraturan, inovasi dan dan

perkembangan terbaru terkait tata cara dan persyaratan pendaftaran pangan

olahan tersebut haruslah disosialisasikan kepada para stakeholder melalui

beberapa cara antara lain:

a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terbaru dan Bimbingan Teknis khususnya e-

Registration Pangan Olahan difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan

pelaku usaha sebagai pengguna e-Registration, serta memberikan informasi dan

pengembangan terbaru terkait sistem e-Registration Pendaftaran Pangan Olahan.


b. Kegiatan Coaching Clinic dilakukan dengan tujuan untuk dapat menjembatani

permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha sebagai pengguna sistem e-

Registration Pangan Olahan dan juga sebagai sarana untuk mendapatkan

masukan dan saran terkait proses Penilaian Pendaftaran Pangan Olahan melalui

sistem e-Registration.

c. Kegiatan konsultasi tatap muka di ruang pelayanan publik dan konsultasi via e-

mail untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam

hal pendaftaran pangan olahan.

G. Penyiapan Fasilitator Pendaftaran Pangan Olahan di Balai Besar/Balai POM

Dalam melakukan pengawasan pre-market, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

dibantu oleh Balai Besar/ Balai POM di daerah. Peran Balai Besar/ Balai POM

tersebut adalah sebagai fasilitator bagi pendaftar pangan olahan. Oleh karena itu

petugas Balai Besar/ Balai POM harus dibekali dengan pengetahuan terkait

pendaftaran pangan olahan. Dan dengan memahami keperluan ini, Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan melaksanakan kegiatan Pelatihan Penilaian Pangan

Olahan UMKM bagi petugas Balai Besar/ Balai POM sebagai fasilitator BPOM di

daerah. Adapun data fasilitator yang telah dilatih sebagaimana tercantum pada

Tabel 4.

No. Nama Balai/ Balai Besar POM

1. Muhibbuddin, STP BBPOM di Banda Aceh 2. Yanti Agustini, S.Si., Apt. M. Kes. BBPOM di Medan 3. Veratrisna, S.Si., Apt BBPOM di Pekanbaru 4. Dra. Ernanetti, Apt BBPOM di Padang 5. Gustini, S.KM BBPOM di Palembang 6. Utami Yunianti, A.Md. Ak Balai POM di Bengkulu 7. Drs. Herjanto Puspa Mulya, Apt BBPOM di Bandar Lampung 8. Ratnawita, S.Si., Apt Balai POM di Jambi 9. Ester Junita Sinaga, S.farm., Apt Balai POM di Pangkalpinang 10. Liant Anggraini, S.Farm., Apt BBPOM di DKI Jakarta 11. Aditya Noviansyah, A.Mf Balai POM di Serang 12. Fitria Augustin T., S.Si., Apt. BBPOM di Bandung 13. Endang D Hudiati BBPOM di Semarang 14. Dwi Prastiti BBPOM di Yogyakarta 15. Dra. Lindawati, Apt. BBPOM di Surabaya 16. Made Yanthi Trisnawati,ST BBPOM di Denpasar 17. Lina Lingga BBPOM di Pontianak 18. Pranandari Kenyowulan, S.Si, Apt BBPOM di Samarinda 19. Drs. Leonard Duma, Apt, MM BBPOM di Banjarmasin


20. Gusti Tamjidillah, SH Balai POM di Palangkaraya 21. Irene Roberta Raya, S.Si., Apt BBPOM di Manado 22. Isnaniah, STP Balai POM di Kendari 23. Arman J., S.Sos BBPOM di Makasar 24. Hani Dwi Kustanti, S.Si., Apt Balai POM di Gorontalo 25. Nur Muthiawati, S.Si., Apt Balai POM di Palu 26. Yovita Kewa, S.Si Balai POM di Kupang 27. Aniska Arsitaningtyas Angrenani, S.Farm., Apt. BBPOM di Mataram 28. Maria Chatarina Retnaning Diah Ayu, S.Farm., Apt. BBPOM di Surabaya 29. Ni Putu Ekayani Scorpiasanty L., S.Si., Apt.,M. Biomed BBPOM di Denpasar

Tabel 4. Daftar Fasilitator Pendaftaran Pangan Olahan yang Telah Dilatih

H. Peningkatan komunikasi dan transparansi melalui pengembangan subsite

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Kebutuhan akan software dan program aplikasi berbasis web atau desktop menjadi

sangat penting bagi sebuah instansi, karena dengan sebuah site, instansi tersebut

dapat memperluas eksistensinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Demi

meningkatkan komunikasi dan transparansi pelayanan, Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan mengembangkan sebuah subsite dengan tujuan agar Direktorat

dapat mempromosikan dirinya kepada masyarakat luas dan masyarakat pun

dengan mudah mengakses dan mengetahui segala sesuatu mengenai Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang banyak.

Pembuatan Subsite ini diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik

maupun internal secara lebih baik dan tepat sasaran. Beberapa keuntungan yang

bisa diberikan oleh subsite antara lin keakuratan data, minimalisasi human error,

efisiensi, penghematan, peningkatan kepercayaan (reliability) dan kemampuan

proses secara berkesinambungan (sustainability). Aplikasi Subsite Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan mengacu pada konsep dimana data dan informasi

bersifat publik dan untuk halaman administrasi (Back End) hanya dapat diakses

setelah user melakukan autentifikasi pada sistem. Untuk itu dengan adanya subsite

ini diharapkan proses kerja instansi akan semakin terbantu dan lebih efektif juga

efisien.

I. Peningkatan Pelayanan Publik

Untuk mengukur kinerja pelayanan publik, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

selain melaksanakan survey kepuasan pelanggan juga merupakan salah satu unit di


Badan POM yang pernah mengikuti Kompetisi Layanan Publik dalam rangka Open

Government Indonesia (OGI) yang diselenggarakan oleh UKP-PPP pada tahun 2012.

Kompetisi ini bertujuan untuk lebih mendorong dan mengapresiasi unit layanan

publik yang memiliki keinginan kuat untuk melakukan peningkatan kualitas

layanan publik. Peserta dalam kompetisi ini terdiri dari 62 unit layanan publik yang

berasal dari 34 Kementerian/Lembaga. Keikutsertaan dalam Kompetisi Layanan

Publik OGI ini sejalan dengan Reformasi Birokrasi BPOM RI, dimana “Pelayanan

Publik” merupakan salah satu dari 8 area perubahan. Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan berhasil mendapat peringkat ke – 7.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka memperkuat peran dan kewenangannya, Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan, melakukan pengembangan baik secara kelembagaan maupun SDM.

Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan strategis yang sangat dinamis serta

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi menuntut Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan untuk mampu beradaptasi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi serta secara tepat sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam pengawasan

pangan olahan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Industri Pangan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi, terjadi

peningkatan industri pangan olahan baik skala baik skala mikro (termasuk industri

rumah tangga), kecil, menengah maupun besar. Berdasarkan data pada Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan, sampai pada tahun 2014 jumlah industri dan

importer/distributor makanan yang mendaftarkan produknya adalah 3045 industri

dan 861 importir/distributor. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah

yang sangat signifikan selama 5 tahun terakhir yaitu 40.77% untuk Industri dan

11.11% untuk Importir.


Sebaran industri pangan yang mendaftarkan produk pangan per propinsi

sebagaimana ditunjukan pada Tabel 5.

No Propinsi Jumlah Industri Pangan

1 Daerah Istimewa Aceh 32

2 Sumatera Utara 153

3 Sumatera Barat 31

4 Riau 53

5 Jambi 24

6 Sumatera Selatan 40

7 Bengkulu 11

8 Lampung 53

9 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 229

10 Jawa Barat 788

11 Jawa Tengah 289

12 Di Yogyakarta 36

13 Jawa Timur 596

14 Kalimantan Barat 34

15 Kalimantan Tengah 2

16 Kalimantan Selatan 32

17 Kalimantan Timur 16

18 Sulawesi Utara 47

19 Sulawesi Tengah 16

20 Sulawesi Selatan 116

21 Sulawesi Tenggara 24

22 Bali 112

23 Nusa Tenggara Barat 18

24 Nusa Tenggara Timur 22

25 Maluku 8

26 Maluku Utara 5

27 Irian Jaya 32

28 Kepulauan Riau 12

29 Bangka Belitung 8

30 Banten 192

31 Gorontalo 8

32 Sulawesi Barat 0

33 Papua Barat 6

Jumlah Produsen Terdaftar 3045

Tabel 5. Data Jumlah Industri Pangan Perpropinsi

Sedangkan gambaran perkembangan jumlah industri dan importir dari tahun 2010

dan tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Produsen Importir

akhir 2010

akhir 2014

Gambar 2. Grafik perbandingan jumlah industri dan importir pada akhir 2010 dengan akhir 2014

Perkembangan industri pangan dewasa ini sangat pesat. Perkembangan ini bukan

saja mengikuti pertumbuhan penduduk, namun juga mengikuti kecenderungan

gaya hidup masyarakat. Saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas sensoris,

gizi, serta keamanan pangan semakin meningkat. Bahkan, masyarakat juga

mengharapkan adanya dampak positif pangan yang dikonsumsinya terhadap

kesehatan. Hal ini dapat memacu para produsen pangan olahan untuk membuat

produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.

Teknik promosi dan periklanan pangan olahan juga mengalami perkembangan yang

sangat bermakna. Perubahan tersebut kurang diimbangi dengan tingkat

pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan menggunakan

produk yang tepat, benar dan aman. Hal ini merupakan potensial problem jika tidak

dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan promosi yang berlebihan dan

menyesatkan. Promosi dan iklan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana

salah satunya melalui label. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan selaku pengawas pangan olahan sebelum beredar

untuk meminimal dampak negatif bagi masyarakat adalah penilaian terhadap label

pangan olahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Inovasi dan kreativitas

pelaku usaha dalam memasukkan unsur promosi pada label pangan olahan perlu

disikapi dengan penilaian yang cermat sehingga tidak menyebabkan kesalahan

persepsi masyarakat terkait produk tersebut. Hal lain yang perlu dilakukan adalah

melakukan review terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama

terkait label dan iklan pangan agar tidak menyebabkan kesalahan persepsi


konsumen dan tidak meminimalkan peluang pelaku usaha untuk melakukan upaya

promosi yang tidak tepat yang pada akhirnya dapat menimbulkan iklim

perdagangan yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Dengan adanya perdagangan bebas, produk dari luar dapat lebih mudah penetrasi

ke wilayah Indonesia. Hal ini harus diantisipasi masuknya pangan olahan yang tidak

memenuhi syarat dan produk illegal dimana keamanan dan mutunya belum

terjamin untuk dikonsumsi. Beredarnya pangan olahan tersebut dapat disebabkan

oleh kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan tentang

kewajiban pendaftaran pangan olahan sebelum diedarkan serta rendahnya

pemahaman tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran pangan olahan.

Masalah ini akan menjadi semakin kompleks ketika demand terhadap pangan jenis

tersebut tinggi namun tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran

masyarakat akan keamanan pangan.

Sebagai negara yang menjadi tujuan utama pasar produk negara lain, Indonesia

perlu memiliki sistem pengawasan pangan olahan yang dapat memberikan

perlindungan bagi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan kesepmatan bagi

pangan olahan lokal untuk dapat bertahan dan bersaing dengan produk impor.

Melalui proses pengawasan olahan sebelum beredar, pangan olahan impor

diharuskan memiliki persetujuan pendaftaran sebelum diedarkan dan selanjutnya

untuk produk yang akan memasuki wilayah Indonesia, juga diharuskan mendapat

rekomendasi impor (Surat Keterangan Impor, SKI). Hal tersebut merupakan bagian

dari sistem pengawasan panga olahan dalam rangka perlindungan masyarakat dari

produk yang tidak memenuhi ketentuan.

3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk makanan cenderung terus

meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat (life style) termasuk

pola konsumsinya. Adanya transformasi budaya berakibat terjadinya perubahan

perilaku sosial yang mendorong pergeseran kebutuhan konsumen kearah jenis

makanan yang siap saji (fast food). Selain itu, perubahan juga terlihat terhadap


permintaan akan berbagai pangan fungsional yang ditujukan untuk pemeliharaan

dan peningkatan kesehatan.

Kecenderungan perubahan demand ini semakin kuat, baik di tingkat nasional

maupun di dunia internasional. Mendunianya trend ini dapat mengganggu pola

makan masyarakat Indonesia. Sementara itu pengetahuan dan kemampuan

masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara

tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong

konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Untuk itu diperlukan pengawasan yang memadai terhadap keamanan, mutu dan

gizi dari produk-produk yang meningkat konsumsinya. Disamping itu perlu ada

optimalisasi pengawasan label dan iklan pangan olahan di peredaran untuk

meminimalkan promosi pangan yang berlebihan dan menyesatkan.

Perkembangan demokratisasi serta transparansi di Indonesia, akan berimplikasi

pada keterbukaan dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan

terhadap Pemerintah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya keamanan pangan, telah menyebabkan meningkatnya

tuntutan akan kinerja pengawasan pangan olahan. Hal ini menjadi tantangan besar

bagi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selaku pengawas pangan olahan

sebelum beredar dalam hal mengawasi pemenuhan persyaratan pangan olahan

pada saat pendaftaran sehingga masyarakat dapat terlindungi dari pangan olahan

yang tidak memenuhi syarat.

4. Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka pengawasan premarket, beberapa dokumen pendukung terkait

pangan olahan yang didaftarkan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga terkait, laboratorium. Beberapa hal bahkan memerlukan

pandangan dan input yang bersifat ilmiah dari pakat yang sesuai di bidangnya.

Untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektor dengan semua pemangku kepentingan

yang terkait dengan pangan olahan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menjalin kerjasama dengan

berbagai instansi terkait antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup,


Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKPM, Kementerian Hukum dan HAM,

Kementerian Kesehatan, Perguruan tinggi, asosiasi perusahaan, organisasi profesi

dll selain kerjasama dengan unit internal di BPOM khususnya lingkungan

kedeputian III.

Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini,

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan perlu meningkatkan kerjasama lintas

sektor sehingga hasil penilaian dapat lebih berbasis ilmiah dan dapat

dipertanggung jawabkan.

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan dalam menjalankan fungsinya, diperlukan evaluator yang kompeten dalam

melaksanakan tugasnya. pangan olahan yang didaftarkan di Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan semakin beragam dengan tingkat risiko keamanan yang berbeda

untuk masing-masing jenis. Oleh karena itu, kompetensi evaluator perlu diatur

secara berjenjang, tergantung pada lingkup tanggung jawab dan tingkat risiko

pangan olahan yang ditanganinya. Terkait hal tersebut, telah disusun standar

kompetensi evaluator untuk menentukan jenjang evaluatornya.

Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan assessment bagi seluruh evaluator di

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yang melibatkan institusi SEAFAST Center

IPB. Dengan demikian, evaluator dikelompokkan berdasarkan tingkat

kompetensinya. Pengelompokkan ini juga dilakukan dalam rangka pembinaan dan

peningkatan kompetensi yang diperlukan seperti pelatihan, workshop, seminar,

dan lain-lain.

Dalam pemenuhan standar kompetensi tersebut, dilakukan pula pelatihan yang

didasarkan pada pedoman pelatihan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan.

Pelatihan dilakukan secara berkala dengan bekerjasama dengan institusi

pendidikan maupun akademisi yang kompeten dibidangnya.

Pelatihan tersebut meliputi:

a. Pelatihan Tim Penilai Keamanan Pangan Berbasis Risiko yaitu Pelatihan Dasar,

Pelatihan Penilaian Pangan Olahan Kategori Risiko Sedang (Medium-Risk) dan


Pelatihan Penilaian Pangan Olahan Kategori Risiko Tinggi (High Risk) yang

diperuntukan bagi petugas pusat dan fasilitator Balai.

b. Pelatihan eksternal yang menunjang tugasnya sebagai evaluator seperti

Pelatihan dibidang pangan dan gizi.

c. Pelatihan Soft competency yang menunjang pelayanan publik antara lain

Komunikasi, Bahasa, Teknologi Informasi, Kepemimpinan dan lain sebagainya.

Permasalahan yang masih terjadi terkait dengan SDM meliputi :

a. Kuantitas SDM

Jumlah permohonan pendaftaran mengalami kecenderungan meningkat setiap

tahun. Namun demikian, jumlah SDM yang tersedia di Dit. Penilaian Keamanan

Pangan tidak mengalami penambahan yang berarti. Gambaran peningkatan

jumlah permohonan pendaftaran dan jumlah SDM selama tahun 2010 – 2014

dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Jumlah Permohonan, Jumlah Keputusan Penilaian dan Jumlah Evaluator Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2010 – 2014

Tuntutan stakeholder khususnya pelaku usaha terhadap pelayanan publik

pendaftaran pangan olahan juga meningkat. Pelayanan publik diharapkan mudah

diakses, pasti dan transparan terkait waktu dan biaya dan profesional. Inovasi

peningkatan pelayanan publik pendaftaran tersebut perlu dilakukan dengan

tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat.

b. Kualitas SDM

Permasalahan yang terkait dengan kualitas SDM adalah masih terdapatnya

perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan dalam melakukan penilaian

dalam rangka pendaftaran meskipun telah diberikan pembekalan berbagai

No. Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Berkas Permohonan 15.732 18.160 19.074 21.112 24.974

2. Jumlah Keputusan Penilaian 14.596 16.534 13.014 15.188 15.409

3. Jumlah Evaluator 31 30 28 32 34


pelatihan, namun. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagau upaya

antara laun forum penyamaan persepsi dan diskusi baik secara formal

(pertemuan) maupun melalui pembentukan milis dan group sosial media.

6. Perkembangan Teknologi Produksi dan Transportasi

Berkembangnya teknologi produksi dan transportasi menyebabkan peningkatan

variasi produk dan memungkinkan industri pangan memproduksi pangan dalam

jumlah yang besar dan beragam. Kemajuan teknologi transportasi juga

memungkinkan peredaran produk sampai ke pelosok Indonesia. Jika terdapat

pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan maka produk tersebut akan

menjangkau area yang sangat luas dalam waktu yang singkat. Kemajuan teknologi

ini juga memungkinkan peningkatan peredaran produk pangan olahan impor

dengan mudah dan cepat.

7. Perkembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi yang pesat dewasa ini telah memasuki berbagai

bidang, tidak terkecuali pemerintahan. Salah satunya adalah e-Government

(electronic government), yaitu suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik

internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman

dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan

pemerintah. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menerapkan e-

registration sebagai salah satu perwujudan dari e-Government dimana memberikan

kemudahan dan kenyamanan bagi pelaku dalam melakukan pendaftaran pangan

olahan. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kendala yang

mungkin dihadapi, antara lain keterbatasan dan kemampuan masyarakat yang

tentunya beragam dalam hal bahasa, teknologi, pendidikan, aksesibilitas, adaptasi

dan lain-lain, yang dapat berpengaruh pada pemanfaatan e-Government. Namun

demikian masih banyak potensi yang bisa diambil untuk memajukan performa

pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, baik dari segi kualitas maupun

kuantitas.

8. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik diperlukan suatu sarana dan

prasarana pendukung pendaftaran produk pangan olahan yang memudahkan


pelayanan kepada produsen dan importir pangan olahan. Pendaftaran secara

elektronik merupakan salah satunya upaya peningkatan pelayanan publik

pendaftaran pangan olahan untuk meningkatkan akses pelaku usaha melalui sistem

on line yang berbasis web, sehingga pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran di

mana saja. Dukungan teknologi infomasi sangat dibutuhkan seperti perbesaran

bandwith sistem e-registration sehingga dapat mempercepat pelaku usaha dalam

mendaftarkan produknya.

9. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dinamika dan perkembangan di bidang pengawasan pangan olahan menuntut

setiap aparatur pemerintahan untuk mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan yang terjadi. Ekspektasi publik untuk mendapatkan perlindungan

yang efektif juga terus meningkat, sementara secara organisasi (kelembagaan,

sistem, struktur, perilaku/budaya kerja), Badan POM dalam hal ini Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan masih sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan reformasi

sistem kerja, yang dapat meningkatkan kapasitas kerja serta sumberdaya yang

memadai, disamping terus melakukan perubahan pola pikir (mind set), penataan

SDM maupun penataan tatalaksana kerja di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.

Salah satu upaya itu adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Komitmen dan

keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai secara aktif dan berkelanjutan

merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola piker dan

budaya kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Salah satu sasaran utama Reformasi Birokrasi adalah pelayanan publik. Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit pemberi pelayanan publik berupaya agar

terjadi perbaikan terus menerus pada pelayanan publik yang dilakukan. Upaya

pelayanan registrasi online (e-registration) dan percepatan pelayanan (notifikasi

pendaftaran ulang dan pendaftaran variasi minor) telah dilakukan, kedepannya

seluruh pendaftaran pangan olahan akan didaftarkan melalui e-registration

berdasarkan kategorisasi pangan. Proses notifikasi akan dilakukan untuk

pendaftaran baru pangan olahan dengan tingkat kompleksitas penilaian rendah.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal dalam penilaian

keamanan pangan dan menciptakan budaya organisasi yang professional, kredibel


dan inovatif, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menerapkan sistem

manajemen mutu ISO 9001 : 2008. Untuk menjalankan dan memantau penerapan

sistem manajemen mutu, dibentuk perwakilan manajemen (Management

Representative) beserta tim untuk melaksanakan kegiatan sesuai sistem manajemen

mutu yaitu menyelenggarakan audit internal oleh auditor internal, kaji ulang

manajemen, audit eksternal, sosialisasi kaji ulang manajemen, penyusunan dan

revisi dokumen-dokumen ISO, memantau sasaran mutu, serta melaksanakan survey

kepuasan pelanggan.

Berdasarkan Indeks Kepuasan Pelanggan selama kurun waktu tahun 2010-2014

(pada gambar 3) memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan pendaftar masih dalam

kategori “baik”.

Perbandingan hasil survey yang dilakukan dari tahun 2010 sampai dengan 2014

disampaikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Indeks Kepuasan Pelanggan Periode Tahun 2010 - 2014


Penurunan tingkat kepuasan pelanggan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

tahun 2014 ini menunjukan bahwa ekspetasi/harapan pelanggan terhadap kualitas

kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM semakin tinggi. Hasil

survey kepuasan pelanggan tersebut menjadikan feedback dan memberikan ruang

untuk peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran pangan olahan khususnya pada

unsur-unsur yang memiliki rentang nilai antara harapan dan kinerja cukup lebar

antara lain waktu pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang

diselenggarakan oleh Inspektorat Badan POM menunjukkan jumlah NRR IKM

tertimbang sebesar 2.87 dan nilai IKM sebesar 71.66 sebagaimana disajikan pada

Tabel 7 dan uraian per unsur pada Tabel 8.

NILAI PER UNSUR LAYANAN Unsur U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 Jumlah Kuisioner 80 Jumlah Nilai Perunsur 240 28 162 290 227 241 250 224 224 NRR Per Unsur 3.00 2.60 2.03 3.63 2.84 3.01 3.13 2.80 2.80 NRR Tertimbang 0.33 0.29 0.22 0.40 0.31 0.33 0.35 0.31 0.31 Jumlah NRR IKM tertimbang 2.87 Nilai IKM 71.66

Tabel 7. Hasil Penilaian IKM di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2014

Unsur IKM Nilai U1 Persyaratan 75.00 U2 Prosedur 65.00 U3 Waktu Pelayanan 50.63 U4 Biaya/ Tarif 90.63 U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 70.94 U6 Kompetensi Pelaksana 75.31 U7 Perilaku Pelaksana 78.13 U8 Maklumat Pelayanan 70.00 U9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 70.00

Tabel 8. Hasil Penilaian IKM per unsur di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2014

Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat

mutu pelayanan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mendapat kategori B yaitu

kinerja unit pelayanan baik.

: Mutu Pelayanan A : Mutu Pelayanan B : Mutu Pelayanan C : Mutu Pelayanan D


Gambar 4 memberikan penjelasan tentang perbandingan antara Indeks Kepuasan

Masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM dan Survey Kepuasan

Pelanggan yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Dapat

dilihat bahwa ditahun 2014 meskipun terdapat penurunan pada Survey Kepuasan

Pelanggan namun berdasarkan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat hasilnya

meningkat.

60

62

64

66

68

70

72

74

76

2012 2013 2014

Survey PKP

IKM

Gambar 4. Perbandingan antara Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2012 – 2014

1.4 ANALISA TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan

target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan

permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain:

1) Belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan makanan

sebelum beredar (pre-market).

2) Belum efektifnya pemberdayaan pelaku usaha melalui Komunikasi Informasi dan

Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan makanan sebelum

beredar.

3) Belum optimalnya kerjasama dengan pemangku kepentingan (stake holder) dalam

rangka meningkatkan efektivitas pengawasan makanan sebelum beredar

4) Belum optimalnya pemenuhan time line pada proses pendaftaran karena

meningkatnya jumlah permohonan setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah

SDM yang ada.


5) Kurangnya SDM sebagai tim penilai keamanan pangan (evaluator).

6) Belum optimalnya sistem pendaftaran secara elektronik (e-registration).

7) Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penilaian

pendaftaran pangan secara elektronik.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab

yang dianggap sangat penting dan strategis dalam melakukan pembenahan di masa

mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

Pada Gambar 5 diuraikan diagram yang menunjukkan analisa permasalahan

pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan sebagai berikut:

Setelah mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan, maka selanjutnya akan dijadikan dasar untuk melakukan

identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT

BELUM OPTIMALNYA PERAN DIREKTORAT

PENILAIAN KEAMANAN PANGAN DALAM

MELAKSANAKAN PENGAWASAN MAKANAN

SEBELUM BEREDAR

Belum optimalnya

sistem pengawasan

pangan olahan sebelum beredar

Belum optimalnya pembinaan dan

bimbingan kepada pemangku

kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

PERAN DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

Perkuatan regulasi pendaftaran pangan

olahan

Penyempurnaan sistem pendaftaran

pangan olahan secara elektronik

Peningkatan sarana prasarana

pendukung

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

kepada pelaku usaha dan unit

terkait

Peningkatan koordinasi lintas sektor

secara berkala

Gambar 5. Diagram analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis

ISU STRATEGIS


sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan strategi untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran dalam Renstra 2015-2019. Adapun hasil SWOT tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

A. Kekuatan (Strengths)

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki kualitas SDM yang kompeten

dalam melakukan penilaian keamanan pangan, hal ini dapat dilihat dari strandar

kompetensi dan program pelatihan yang telah dibangun. Disamping itu, Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan telah memiliki hasil penilaian atas integritas pelayanan

publik yang telah diakui secara Nasional. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey

kepuasan pelanggan yang dinilai ”Baik” serta diterima beberapa penghargaan

nasional terkait hal tersebut.

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan juga memiliki kerjasama yang baik dengan

stakeholder dimana hubungan ini mendukung terciptanya pengawasan makanan

sebelum beredar yang lebih optimal.

Dalam rangka pengawasan makanan sebelum beredar, Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan telah menerapkan sistem pendaftaran pangan secara elektronik

dimana segala persyaratan dan biaya sudah jelas dan trasparan. Selain itu juga

sistem ini memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dari mana

saja.

Dalam mendorong pencapaian tujuan, komitmen dari pimpinan menjadi sangat

penting sebagai landasan terwujudnya visi, misi dan tujuan organisasi.

B. Kelemahan (Weakness)

Saat ini kualitas sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan sudah cukup memadai namun dari sisi kuantitas SDM belum mencukupi

kebutuhan untuk menjalankan tugas pengawasan makanan sebelum beredar

dikarenakan jumlah produk pangan olahan yang didaftarkan setiap tahunnya

cenderung meningkat secara signifikan.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan makanan sebelum beredar, Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Pelayanan pendaftaran pangan olahan secara elektronik dan penyebaran informasi


merupakan salah satu tugas yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana

seperti teknologi informasi yang memadai.

C. Peluang (Opportunuties)

Perkembangan industri pangan yang sangat pesat juga merupakan

tantangan/peluang bagi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan karena dengan

meningkatnya jumlah industri maka pendaftaran pangan olahan juga cenderung

semakin meningkat.

Perubahan gaya hidup masyarakat (life style) termasuk pola konsumsinya

mendorong pergeseran demand konsumen akan makanan kearah jenis makanan

yang siap saji atau pangan olahan. Untuk itu diperlukan pengawasan keamanan,

mutu dan gizi serta penilaian label yang lebih ketat sehingga meminimalkan

beredarnnya pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.

Kerjasama lintas sektor merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan

peredaran pangan olahan yang memenuhi syarat, namun demikian hal ini juga

menjadi tantangan/peluang bagi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan karena

diperlukan kerja keras untuk membentuk hubungan yang harmonis antar instansi

pemerintah maupun dengan stakeholder lainnya.

D. Tantangan (Threats)

Adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area) akan mengakibatkan

meningkatnya arus pangan olahan yang beredar dimana hal ini dapat memicu

meningkatnya produk beredar yang tidak memenuhi syarat ataupun produk ilegal.

Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu

diharapkan penegakan hukum harus lebih efektif sehingga dapat meminimalisir

pelanggaran tersebut dan masyarakat pun dapat terlindungi dari pangan olahan

yang tidak memenuhi syarat dan ilegal.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian

di Indonesia, pola perilaku hidup sosial masyarakatnya pun berubah. Pergeseran

demand konsumen akan jenis makanan pun terlihat. Hal ini dapat dicermati dari

permintaan akan berbagai pangan fungsional yang ditujukan untuk pemeliharaan

dan peningkatan kesehatan, atau yang dipercaya dapat mencegah penyakit. Hal ini

dapat menjadi ancaman bagi masyarakat apabila beredarnya pangan tersebut tidak


disertai oleh informasi, komunikasi dan edukasi yang benar. Di lain pihak iklan dan

promosi juga dapat menjadi ancaman karena dapat mendorong konsumen untuk

mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Rangkuman tentang analisis yang dilakukan berdasarkan SWOT diuraikan pada

Tabel 9 di bawah ini.

Uraian (SWOT)

Kekuatan (Strengths)

1. Kualitas SDM

2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional

3. Kerjasama yang kuat dengan lintas sektor

4. Pedoman Pengawasan yang jelas dan transparan (e-registration)

5. Komitmen Pimpinan

Kelemahan (Weaknesses)

1. Masih terbatasnya jumlah SDM

2. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun

utama

3. Masih kurangnya dukungan IT

Peluang (Opportunities)

1. Jumlah industri Makanan yang berkembang pesat

2. Perubahan pola hidup masyarakat

3. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait

Tantangan (Threats)

1. Lemahnya penegakan hukum

2. Perubahan pola hidup masyarakat

3. Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area)

4. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat

Tabel 9. Rangkuman analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut diatas maka Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan perlu melakukan upaya peningkatan efektifitas pengawasan pangan

sebelum beredar meliputi peningkatan kualitas penilaian keamanan pangan, penegakan

hukum dalam hal pelanggaran terkait pendaftaran pangan olahan dan peningkatan

aksesibilitas pendaftaran pangan olahan.


2.1 VISI

Berdasarkan SK Kepala Badan POM No.HK. 04.01.21.11.10.10509 tahun 2010

tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan,telah ditetapkan

Visi dan Misi Badan POM. Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan mengacu kepada Visi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya yang sesuai dengan visi Badan POM yaitu :

”Obat dan Makanan Aman

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

2.2 MISI

Sebagaimana halnya dengan Visi, Misi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

mengacu pada Misi yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya yang sesuai dengan misi Badan POM yaitu :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat

dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Sedangkan misi Deputi III untuk mewujudkan visi Badan POM diatas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi

masyarakat


2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan

pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati

dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-

nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi

seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan

komitmen yang tinggi.

2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai

luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi, tujuan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya yaitu:

1. Meningkatnya jaminan produk Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.


2. Meningkatnya daya saing Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu

dan mendukung inovasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan produk Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui

pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan

masyarakat.

2. Meningkatnya daya saing Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu

dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Mengacu kepada sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

dengan Indikator Utama (IKU) adalah “Persentase makanan yang memenuhi syarat

meningkat 0.5%, maka Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menetapkan Sasaran

Strategis sebagai berikut :

“Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar

(memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi)”

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menetapkan Indikator Kerja Utama

(IKU) sebagaimana ditunjukan pada Tabel 10.

Indikator Status Awal Target 2019

Persentase Keputusan Penilaian pangan

olahan yang diselesaikan 85 % 89 %

Tabel 10. Indikator Kerja Utama Direktorat Penilaian Keamanan Pangan


Renstra Direktorat Penilaian Keamanan Pangan disusun berdasarkan Renstra

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (Deputi III) yang

juga disusun mengacu kepada Renstra Kepala BPOM tahun 2015-2019.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI III

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra

periode sebelumnya, Renstra Deputi III ditujukan untuk meningkatkan jaminan produk

pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka mendukung terwujudnya visi

organisasi BPOM yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan

keamanan pangan dan bahan berbahaya, pada periode tahun 2015-2019, Deputi III

mendukung agenda Nawacita ke 5, 6 dan 7 sebagaimana dicantumkan pada Tabel 11

dibawah ini.

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) TERKAIT DEPUTI BIDANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pembangunan kesehatan

khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat)

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

(Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi)

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)

Tabel 11. Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) yang terkait dengan Deputi III

Nawa Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Program prioritas:


1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi

2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah

(PJAS)

Nawa Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional

Program prioritas:

1. Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000

pasar tradisional)

2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Program prioritas:

1. Perkuatan UMKM Pangan

2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

Uraian Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang terkait dengan masing-

masing Nawacita diuraikan pada Tabel 12.

Nawa Cita Program Prioritas Kegiatan Prioritas

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi

Pengawasan Pangan Fortifikasi

Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah

Pengawalan 18.000 SD

Intervensi Keamanan PJAS di SMP/SMU

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000 pasar tradisional)

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Perkuatan pengawasan pangan ilegal

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Penguatan UMKM Pangan

Forum koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM diantara K/L

Pendampingan UMKM untuk pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan (CPPOB pelabelan pangan dan penggunaan BTP)


Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa

Bulan Keamanan Pangan

Perkuatan kapasitas desa

Pemberdayaan komunitas desa

Tabel 12. Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang mendukung Nawacita

Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, Badan POM dalam hal ini Deputi III

termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu :

1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama – Sub bidang Kesehatan dan Gizi

Masyarakat,

Fokus pada pembangunan sub bidang kesehatan dan Sumber Daya Manusia,

tantangan ke depan adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif, yang

mencakup:

– peningkatan kesehatan keluarga melalui pangan yang aman,

– perbaikan gizi (spesifik dan sensitif),

– peningkatan pengawasan pangan

– peningkatan akses pangan yang aman, serta

– peningkatan dan pemeliharaan kompetensi SDM di bidang keamanan pangan.

Pada matriks Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,

terdapat 3 (tiga) program lintas di bawah koordinasi Menteri Koordinator

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang melibatkan Deputi III, yaitu:

a. Program Lintas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat,

Program ini terdiri atas 12 Program di 11 K/L termasuk Program Pengawasan

Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan diukur

dengan ukuran 1 (satu) indikator kinerja program (IKP) dan 5 (lima) indikator

kinerja kegiatan (IKK), sebagaimana diuraikan dalam Tabel 13.

Kode Program/Kegiatan Indikator

1.2 Program Pengawasan Pangan Persentase pangan yang memenuhi syarat

1.2.1

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan

1.2.2 Penilaian Pangan Olahan Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan



1.2.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan

Tabel 13. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Lintas Perbaikan

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dan Indikatornya

b. Program Lintas Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit

Program ini terdiri atas program Dukungan Manajemen Kemenkes, P2PL,

Kepemudaan dan Olahraga, serta Program Pengawasan Obat dan Makanan yang

dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan ukuran 1 (satu) IKP dan 7 (tujuh)

IKK, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 14.

Kode Program/ Kegiatan

Indikator

1.2 Program Pengawasan Pangan

Persentase pangan yang memenuhi syarat

3.4.2

Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

3.4.7 Penyusunan Standar Pangan

Jumlah Standar Pangan yang disusun

1.2.1 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya

Tabel 14. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Lintas Peningkatan

Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit dan Indikatornya


2) Bidang Ekonomi – Sub bidang UMKM dan Koperasi

Fokus pada pembangunan sub bidang UMKM dan Koperasi, tantangan ke depan

adalah membantu industri pangan dalam negeri, khususnya UMKM pangan yang

tidak hanya menghadapi permasalahan dari dalam, tetapi juga harus bersiap

menghadapai masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Produk dalam negeri harus bisa

bersaing dengan produk luar dengan mutu dan harga yang lebih baik. UMKM

pangan menjadi tulang punggung pada sektor pangan di Indonesia dan memainkan

peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan demikian

sasaran pokok Deputi III di sub bidang ini menacakup bagaimana meningkatkan

kemampuan UMKM pangan memenuhi persyaratan keamanan pangan, karena

keamanan pangan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga

meningkatkan fasilitasi perdagangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan

ekonomi Indonesia secara lebih luas.

Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan ukuran 1 (satu) IKP dan

5 IKK, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 15.


1.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase pangan yang memenuhi syarat

3.4.2


Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

1.2.1

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya

1.2.2

Penilaian Pangan Olahan Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan

1.2.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan

Tabel 15. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Peningkatan Kemampuan

UMKM Pangan dan Indikatornya

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan

Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, dimana terdapat satu arah kebijakan pembangunan


di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan Badan POM, yaitu

“Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”.

Untuk itu, Deputi III menetapkan 6 (enam) strategi sebagai berikut :

1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko;

2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas pangan;

3. Perkuatan kemitraan pengawasan pangan dengan pemangku kepentingan;

4. Peningkatan kemandirian pengawasan pangan berbasis risiko oleh masyarakat dan

pelaku usaha;

5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong

peningkatan daya saing produk pangan; dan

6. Perkuatan kapasitas dan kapabilitas pengujian pangan.

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi III tahun 2015-2019

adalah:

1) Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi

masyarakat

Pendekatan analisis risiko dilakukan dengan memprioritaskan pengawasan pangan

baik pre market maupun post market terhadap hal-hal yang memiliki dampak

risiko lebih besar dengan tujuan pengawasan yang dilakukan lebih optimal seperti

meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak

usia sekolah, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan

manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko

tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak

Sekolah (PJAS), pengawasan pangan fortifikasi dan Gerakan Keamanan Pangan

Desa (GKPD).

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya

saing produk pangan

Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi III dapat meningkatkan

kemandirian ekonomi utamanya daya saing pangan. Pendekatan dalam kebijakan

ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan


terus menerus oleh produsen pangan. Ketersediaan tenaga pengawas internal atau

auditor internal merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi III perlu

memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui

pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi

kemandirian tersebut.

3) Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi

publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

dalam pengawasan pangan

Dengan keterbatasannya dari sisi kelembagaan dan sumber daya (SDM dan biaya),

Deputi III memerlukan kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini Deputi

III harus proaktif dalam meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan

melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur

pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan

organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa

pangan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk

kerjasama/kemitraan harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap mengikat dan

dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta terpantau dan

berkelanjutan.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik merupakan salah satu upaya yang

strategis dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa

materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas

menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang

ingin dituju. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai media sosial

yang ada.

4) Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan

struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif,

budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber

daya yang efektif dan efisien

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif

dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan


terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, perkuatan kapasitas

laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan

publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk

based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta

implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan,

para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan

upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan

perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK),

peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan

penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan

evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan

penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, Deputi III

perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat

diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta

penyebaran sarana produksi & sarana distribusi pangan), peta capaian hasil kinerja

pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan

sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan

kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam

pelaksanaan program pengawasan pangan berbasis risiko.

Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi Deputi III, kebijakan ini perlu

disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak

eksternal yang strategis.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan;

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan;

Internal:

1. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko;


2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk

mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

4. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan akuntabel;

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam

mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan

lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil).

Adapun kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun Kedeputian Bidang Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam rangka penguatan kemitraan dengan

lintas sektor terkait pengawasan pangan, yaitu :

1) Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)

Indonesia telah memiliki Sistem Keamanan Pangan Terpadu yang diwujudkan

melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23

tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN).

Subsite JKPN dapat diakses pada http://skpt.pom.go.id.

JKPN membangun kemitraan dan koordinasi di bidang keamanan pangan baik di

pusat maupun di daerah serta mengidentifikasi cara-cara koordinasi yang dapat

membuat instansi di sepanjang rantai suplai pangan dapat melaksanakannya

secara individual, serta bersama-sama, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

JKPN akan memastikan keterlibatan berkelanjutan mitra kerja dari semua

stakeholder di sepanjang rantai suplai pangan termasuk asosiasi industri pangan,

akademi, dan masyarakat untuk memahami dan bertindak atas kemajuan dan

perkembangan sistem pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan

pencegahan. Tiga jejaring akan diperkuat pada tingkat pusat yaitu Jaringan

Intelejen Pangan (JIP), Jaringan Pengawasan Pangan (JPP) dan Jaringan Promosi

Keamanan Pangan (JPKN). Pada tingkat daerah, jejaring yang akan diperkuat ialah

JPP dan JPKN, karena JIP akan difokuskan pada tingkat Pusat.

2) Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)

http://skpt.pom.go.id/


Saat ini sudah dibentuk Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)

dan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) bertindak

selaku National Contact Point (NCP). Untuk mendukung kebijakan joint FAO/WHO,

Direktorat SPKP juga bertindak selaku Emergency Contat Point (ECP) untuk

International Food Safety Authotities Network (INFOSAN). INRASFF working group

terdiri dari otoritas kompeten keamanan pangan di tingkat pusat (CCP) dan juga di

tingkat daerah (LCCP). CCP INRASFF terdiri dari perwakilan di Kementerian

Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BPOM. INRASFF

dirancangan sebagai subsiteearly warning keamanan pangan untuk Indonesia.

Subsite INRASFF merupakan sumber utama informasi untuk mempersiapkan dan

menanggapi notifikasi pangan baik yang bersifat upstream (sumber informasi dari

dalam negeri) maupun downstream (sumber informasi dari luar negeri). Situs ini

terus menindaklanjuti notifikasi dan memberikan informasi publik yang

dibutuhkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

3) Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)

INARAC merupakan forum utuk memfasilitasi pengumpulan data, pool of expert di

bidang kajian risiko di tingkat nasional, peningkatan kapasitas serta berkomunikasi

dengan kementerian atau lembaga. INARAC merupakan bentuk kemitraan dengan

berbagai pihak dalam rangka melakukan kajian risiko keamanan pangan secara

terintegrasi, dimana hasil kajiannya dikomunikasikan dengan baik kepada para

pengambil kebijakan dan pihak yang berkepentingan. INARAC untuk menjawab

salah satu persyaratan World Trade Organization (WTO) dalam Sanitary Phyto

Sanitary (SPS) Agreement, yaitu sebagai anggota WTO jika komplain atau protes

harus berbasis ilmiah.

Strategi eksternal lainnya yaitu peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang

pangan. Terkait hal ini, Deputi III mempromosikan respon awareness publik melalui

komunikasi risiko dan menyebarluaskan hasil kajian risiko keamanan pangan dengan

disain promosi keamanan pangan yang komprehensif. Kebutuhan untuk komunikasi

risiko yang efektif semakin diakui oleh pemerintah, industri pangan dan konsumen.

Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan Jejaring Promosi Keamanan Pangan


(JPKP) untuk pertukaran informasi dan opini mengenai risiko dan faktor risiko terkait

diantara asesor risiko, manajer risiko, komunikator risiko dan konsumen, termasuk

pihak lain yang berkepentingan dalam rangka komunikasi risiko yang efektif, sekaligus

sebagai sarana KIE.

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal

organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai di Deputi III sendiri. Poin

penting yang harus diperhatikan di sini adalah peningkatan kapasitas SDM pengawas di

Deputi III, secara lebih proporsional dan akuntabel, karena kunci keberhasilan sebuah

lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

SDM yang kompeten dalam bidang keamanan pangan akan mampu melaksanakan

tugasnya dengan baik. Untuk meningkatkan, memastikan dan memelihara kompetensi

SDM, telah dikembangkan sistem kompetensi bidang keamanan pangan, yaitu

penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan

Pangan yang perlu direview setiap 5 tahun seiring dengan perkembangan ilmu dan

teknologi. Badan POM RI telah memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi

(LSP) Keamanan Pangan.

LSP Keamanan Pangan Badan POM RI saat ini telah siap melakukan asesmen

kompetensi untuk tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector

(DFI), sedangkan untuk National Food Inspector (NFI) sedang dalam proses persiapan.

LSP Keamanan Pangan ini didukung dengan sistem pembelajaran keamanan pangan

jarak jauh berbasis kompetensi (E-Learning). Ke depan akan dikembangkan

kompetensi bidang keamanan pangan lainnya, baik yang ada di lingkungan Badan POM

RI maupun di industri pangan.

Agar pembangunan pengawasan pangan menjadi tajam dan terarah, arah

kebijakan dan strategi BPOM sudah dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan

penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita). Mengacu hal

tersebut, Deputi III menetapkan penekanan tahunan sebagai berikut :

– Tahun 2016 :

Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis dalam

pengawasan pangan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik.

– Tahun 2017 :


Penguatan regulasi di bidang pengawasan pangan termasuk pelaksanaan regulatory

impact analysis, penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan

daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian).

– Tahun 2018 :

Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan pangan didukung

dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk

mendukung pencapaian pembangunan nasional.

– Tahun 2019 :

Percepatan pengawasan pangan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019) dalam

rangka peningkatan kinerja pengawasan pangan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan pangan,

Deputi III menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu

program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

Program Teknis

Program Pengawasan Pangan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Deputi III untuk

menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu dan keamanan pangan

melalui serangkaian kegiatan penetapan standar produk pangan, penilaian

keamanan pangan olahan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi,

pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian pangan yang

beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku

kepentingan, termasuk industri pangan.

Program Generik

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kedeputian Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan

prioritas Deputi III, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan pangan :

1) Penyusunan standar pangan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

(NSPK) pengawasan pangan (pre dan post-market);


2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian pangan olahan

berbasis risiko;

3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu pangan beredar melalui penetapan

prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.

4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan, sarana

pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan dan

bahan berbahaya;

5) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku

kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):

1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran,

Keuangan;

2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan

Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kedeputian Bidang Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

4) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Kedeputian Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan

Hubungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran

strategis dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model

perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan

Deputi III dapat dilihat pada Gambar 6.


Gambar 6. Logframe Kedeputian

Uraian tentang Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan

Indikator di Deputi III digambarkan pada Tabel 16 berikut ini.

Program Sasaran

Program Kegiatan Strategis

Sasaran Kegiatan

Indikator PIC

Program Pengawasan Makanan

Menguatnya sistem pengawasan pangan

Penyusunan Standar Pangan

Tersusunnya standar pangan dalam rangka menjamin pangan yang beredar aman dan bermutu

Jumlah standar pangan yang disusun

Dit. Standardisasi Produk Pangan

Penilaian Pangan Olahan

Tersedianya Pangan memenuhi standar

Persentase Keputusan Penilaian Pangan yang diselesaikan

Dit. Penilaian Keamanan Pangan


Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan

1. Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang memerlukan pendalaman mutu dan sertifikasi 2. Persentase penyelesaian tindaklanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan 3. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu

Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan


Program Sasaran

Program Kegiatan Strategis

Sasaran Kegiatan

Indikator PIC

Pengawasan Produk dan BB

Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan

1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan BB sesuai ketentuan 2. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan 3. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari BB

Dit. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert sysitem keamanan pangan

1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan 2. Jumlah Kab/Kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP 3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan

Dit. Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Meningkat nya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha pangan olahan

Pelaku usaha menjamin mutu produk pangan olahan

1. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Tabel 16. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator

di Deputi III

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN

PANGAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

menetapkan arah kebijakannya mengikuti arah dan kebijakan Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yaitu “Penguatan Regulatory

System sistem pengawasan Makanan berbasis risiko” yang meliputi:

1) Peningkatan pengawasan pre-market


2) Mewujudkan SDM Badan POM handal, adaptif, profesional dan kredibel, untuk

mencapainya, dilakukan dengan strategi, peningkatan kompetensi, profesionalitas,

dan kapasitas human capital

3) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan POM, untuk mencapainya dilakukan

dengan strategi, pengembangan sistem untuk peningkatan pelayanan publik

Dalam rangka mencapai tujuan strategis yaitu : (1) meningkatnya jaminan

produk Makanan aman, bermanfaat dan bermutu melalui pengawasan makanan

sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan (2)

meningkatnya daya saing Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu

dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar, Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan menetapkan strategi sebagai berikut :

Eksternal:

1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan makanan sebelum

beredar

2) Peningkatan pembinaan atau bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi

kepada pelaku usaha di bidang pendaftaran makanan

Internal:

1) Penguatan sistem pengawasan makanan sebelum beredar (pre-market) berbasis

risiko melalui fokus prioritas:

a) Penapisan penilaian produk Makanan sebelum beredar sebagai antisipasi

globalisasi.

b) Peningkatan pelayanan publik terkait pendaftaran produk makanan melalui

online registration.

2) Membangun manajemen kinerja Direktorat hingga kinerja individu

3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk

mendorong peningkatan kinerja Direktorat dan pegawai;

4) Meningkatkan kapasitas evaluator secara lebih proporsional dan akuntabel;

5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam

mendukung tugas Pengawasan Makanan sebelum beredar.


3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pengawasan makanan secara optimal,

maka Direktorat Penilaian Keamanan Pangan perlu ditunjang oleh regulasi atau

peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Makanan

sebelum beredar. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan

dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:

a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang

Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat

peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan

seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada

keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU

pangan itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan

keyakinan masyarakat Indonesia.

b. Peraturan Kepala Badan POM terkait Pendaftaran Pangan Olahan yang

mengakomodir seluruh Pelayanan yang ada di Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan.

c. Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik yang

mengakomodir pelayanan terbaru yang ada di Direkrorat Penilaian Keamanan

Pangan.

d. Surat Keputusan Kepala Badan terkait fasilitator pendaftaran pangan olahan

didaerah.

e. Juknis atau pedoman terkait penilaian pangan olahan tertentu yang belum tersedia

peraturannya dengan melibatkan tim pakar dari akademisi dan Direktorat terkait.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memperkuat peran dan fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

dalam melaksanakan Renstra tahun 2015-2019, maka diperlukan beberapa inisiatif

penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi maupun penataan

yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas unit, lintas

instansi/lembaga, maupun hubungan dengan para pemangku kepentingan utama.


3.4.1 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk mencapai visi, misi

dan tujuan organisasi periode 2015-2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus

diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah:

a. Perubahan nomenklatur jabatan pada struktur organisasi yang disesuaikan dengan

fungsi pokok dan perkembangan teknologi.

b. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka pendaftaran

pangan olahan

c. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan BPOM untuk

memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan

keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis beban kerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, untuk

dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan,

membutuhkan tambahan sumber daya manusia sebanyak 48 orang dengan rincian

sebagaimana disampaikan pada Tabel 17.

No. Jabatan Pegawai yang

dibutuhkan Pegawai yang

Ada Kekurangan

Pegawai

1 PFM Ahli Madya 2 1 1

2 PFM Ahli Muda 23 3 20

3 PFM Ahli Pertama 30 30 0

4 PFM Terampil Penyelia 6 0 6

5 PFM Terampil Pelaksana 7 1 6

6 Analis Barang dan Jasa / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda

4 0 4

7 Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

1 0 1

8 Analis Data dan Informasi / Pranata Komputer Ahli Pertama

4 2 2


No. Jabatan Pegawai yang

dibutuhkan Pegawai yang

Ada Kekurangan

Pegawai

9 Pengadministrasi Anggaran 2 1 1

10 Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

3 1 2

11 Verifikator Keuangan 1 1 0

12 Pengadministrasi Umum 2 0 2

13 Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1 1 0

14 Pengadministrasi Keuangan 2 0 2

15 Arsiparis 1 0 1

TOTAL 89 41 48

Tabel 17. Analisis Beban Kerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2014


4.1 TARGET KINERJA

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menetapkan program yang mengacu

pada program Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

yaitu: Program Pengawasan Makanan.

Program ini diselenggarakan dengan sasaran strategis yaitu Menguatnya

Sistem Pengawasan Makanan dimana kinerja penyelenggaraan program ini diukur

dengan “Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat 0.5%.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya, Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan melaksanakan kegiatan berupa Penilaian Pangan Olahan dengan sasarannya

yaitu Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar

(memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi) dimana kinerjanya diukur

dengan menggunakan indikator Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan

yang diselesaikan.

Tabel 18 menyampaikan uraian tentang sasaran dan indikator kinerja kegiatan

di Direktorat Penillaian Keamanan Pangan.

Sasaran Kegiatan Indikator Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar (memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi)

Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan

85 86 87 88 89

Tabel 18. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan

di Direktorat Penillaian Keamanan Pangan


4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan

maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan periode 2015-2019 sebagaimana diuraikan

pada Tabel 19.

Sasaran Kegiatan Indikator Alokasi (Rp Milyar)

2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar (memenuhi persyaratan kemananan, mutu dan gizi)

Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan

10.3 8.0 8.0 8.0 9.0

Tabel 19. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1.


Dokumen Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015-

2019 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan

sasaran). Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini

kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan.

Dokumen Renstra Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015-209 ini

diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh staf dan asosiasi yang terkait dengan

pangan serta stakeholder lainnya. Dengan adanya Renstra ini semua staf Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan dapat bekerja bersama untuk mewujudkan visi dan misi

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diharapkan seluruh staf memiliki kesamaan

pandangan tentang ke mana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana

peran setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan bagaimana

kemajuan dan tingkat keberhasilan nantinya akan diukur. Dengan demikian, seluruh

kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yang direncanakan akan terlaksana,

terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya tujuan-

tujuan strategis.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 Menguatnya sistem pengawasan

Obat dan Makanan

1.5. Persentase makanan yang memenuhi

syarat

88,10 88,60 89,10 89,60 90,10 Kedeputian III dan

33 BB/BPOM

10,3 8,0 8,0 8,0 9,0

1 Persentase Keputusan Penilaian

pangan olahan yang diselesaikan

85 86 87 88 89 B

Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019

Kementerian/Lembaga : Badan POM

Unit Kerja : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit Organisasi

Pelaksana

K/L-N-B-

NS-BSProgram/KegiatanSasaran Program (Outcome)/Sasaran

Kegiatan (Output)/Indikator

Target


Meningkatnya Jumlah Produk pangan olahan

yang memiliki izin edar (memenuhi

persyaratan kemananan, mutu dan gizi )

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 Persentase Keputusan

Penilaian pangan

olahan yang

Diselesaikan

a. Diukur berdasarkan jumlah keputusan penilaian pendaftaran

pangan olahan dibandingkan dengan jumlah permohonan


b. Keputusan penilaian pendaftaran pangan olahan adalah

keputusan dalam rangka pendaftaran pangan olahan baik melalui

pelayanan manual maupun elektronik, yang diterbitkan selama

kurun waktu 1 (satu) tahun berupa:

1. Permintaan tambahan data pendaftaran;

2. Permintaan tambahan data variasi pangan olahan;

3. Persetujuan pendaftaran pangan olahan;

4. Persetujuan pendaftaran variasi pangan olahan;

5. Penolakan pendaftaran pangan olahan;

6. Penolakan pendaftaran variasi pangan olahan.

c. Permohonan pendaftaran pangan olahan adalah permohonan

dalam rangka pendaftaran pangan olahan baik melalui pelayanan

manual maupun elektronik, yang disampaikan selama kurun waktu

1 (satu) tahun meliputi:

1. Permohonan pendaftaran baru/ulang;

2. Pemenuhan kelengkapan data;

3. Permohonan yang diajukan pada tahun sebelumnya yang belum

terselesaikan (carry over)

Data permohonan

dan keputusan Dit

Penilaian

Keamanan

Pangan tahun

2014

Laporan berkala berupa:

- Jumlah keputusan penilaian


melalui pelayanan manual dan

elektronik

- Jumlah permohonan

pendaftaran melalui

pelayanan manual dan

elektronik

- Jumlah permohonan yang

diajukan pada tahun

sebelumnya yang belum

terselesaikan (carry over)

Setiap akhir tahun

anggaran Persentase

Keputusan

Penilaian

pangan olahan

yang Diselesaikan

Ya. Indikator

Sasaran Kegiatan

pada Matriks

Renstra BPOM.

Dit. PKP

FREKUENSI

PENGUMPULAN METODE PERHITUNGAN

TERCANTUM

PADA RENSTRA

PENANGGUNG

JAWAB


INDIKATOR KONSEP DAN DEFINISISUMBER DATA

(BASELINE

MEKANISME

PENGUMPULAN DATA

Lampiran 2

Matriks Kamus Indikator Renstra Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015-2019




=

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒑𝒖𝒕𝒖𝒔𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒇𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒐𝒍𝒂𝒉𝒂𝒏

⬚

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒐𝒉𝒐𝒏𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒇𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒐𝒍𝒂𝒉𝒂𝒏

X 100%

2015 2016 2017 2018 2019

1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan

Makanan

1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat 88,1 88,6 89,1 89,6 90,1

1 Persentase Keputusan Penilaian

pangan olahan yang diselesaikan

85 86 87 88 89

2 Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

11 Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan

yang Dapat Diselesaikan

3 Peralatan Fasilitas Perkantoran 12 Perkuatan Quality Management System

penilaian keamanan pangan

13 Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan

yang berbasis elektronik

14 Peningkatan sumber daya manusia sesuai

dengan kompetensi yang ditetapkan

15 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang


Meningkatnya Jumlah Produk pangan

olahan yang memiliki izin edar (memenuhi

persyaratan kemananan, mutu dan gizi )

Komponen KegiatanTarget

Program/Sasaran (Outcomes)/Indikator Kegiatan/Sasaran (Output)/Indikator

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran 3

Matriks Program dan Kegiatan Penilaian Pangan Olahan Tahun 2015-2019




1

PENELAAHAN KONSISTENSI

RENSTRA DEPUTI III 2015-2019 DENGAN RENSTRA DIREKTORAT

No Bagian Deputi III Dit. PKP

1 Visi Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Sudah sesuai

2 Misi 1. Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Sudah sesuai

3 Tujuan 1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Sudah sesuai

4 Sasaran Strategis

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan 2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan

pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Sudah sesuai

5 Arah Kebijakan & Strategi

Arah Kebijakan: 1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka

mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan

3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan

4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien

Sudah sesuai

2

No Bagian Deputi III Dit. PKP

Strategi:

1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan;

3. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko;

4. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai;

5. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai

6. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan akuntabel

7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi

6 Kerangka Regulasi

Sudah ada

7 Kerangka Kelembagaan

Sudah ada

8 Kerangka Pendanaan

Sudah ada

9 Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan

Sudah ada

10 Matriks Kerangka Regulasi

Beluma ada, agar dibuat matriks kerangka regulasi sesuai Format sebagaimana lampiran matriks 2 Renstra BPOM, Narasi disesuaikan dengan kebutuhan kerangka regulasi untuk masing-masing direktorat seperti yang tertera pada Bab 3.3 Kerangka Regulasi

3

KATA PENGANTAR - POM Penilaian Keamanan Pangan 2015-2019.pdfkerangka pendanaan dan kerangka regulasi untuk periode tahun 2015-2019. ... Indeks Kepuasan Pelanggan Periode Tahun 2010

Documents