KATA PENGANTAR - bpatp.litbang.pertanian.go.idbpatp.litbang.pertanian.go.id/.../upload/download/file/Dokumen_86.pdf · pelaksanaan kegiatan oleh semua pihak terkait. Penyusunan Juknis

i

KATA PENGANTAR

Berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat telah

banyak digulirkan oleh pemerintah. Namun dalam banyak

kasus, berbagai program tersebut ada yang kurang

berkembang atau tidak berkelanjutan. Beberapa faktor

ditengarai menjadi penyebabnya, diantaranya adalah kurang

intensifnya pendampingan, tidak terjadinya transfer teknologi

secara optimal, serta pendekatan program belum berorientasi

bisnis. Di sisi lain, adanya berbagai program tersebut ternyata

membawa dampak negatif yaitu telah menimbulkan

ketergantungan masyarakat terhadap bansos dari

pemerintah.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di lokasi

pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP)

Cigombong, Badan Litbang Pertanian bersama dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Institut Pertanian

Bogor tidak menghendaki kegagalan sebagaimana yang

dialami oleh program-program pemerintah sebelumnya. Maka

dari itu, penerapan teknologi pertanian di TTP Cigombong

akan dilakukan dengan pendekatan agribisnis. Pola ini bukan

pola yang baru, dan sudah menuai cerita sukses di banyak

tempat. Penerapan pola ini menuntut keseriusan semua pihak

yang terlibat, transparansi, jujur, adil dan konsistensi dalam

pemberian rewards and punishment.

Pengembangan usahatani terpadu (terintegrasi dengan

industri dan bisnis pertanian) dilakukan di desa tapak dan

desa sekitar tapak kegiatan TTP Cigombong. Pemilihan

komoditas dilakukan secara partisipatif dan disepakati oleh

kelompok tani yang terlibat. Kegiatan disusun dengan sangat

ii

sederhana dan penentuan calon lokasi serta calon kooperator

juga dilakukan secara transparan.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan oleh semua pihak terkait. Penyusunan

Juknis ini masih jauh dari sempurna dan akan terus

disempurnakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Harapan

kami selaku penyusun, semoga Juknis ini bermanfaat bagi

kita semua.

Bogor, Desember 2015

Tim Penyusun

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar................................................................ i

Daftar isi......................................................................... iii

BAB I.

Pendahuluan...................................................

1.1. Latar Belakang..........................................

1

1

1.2. Maksud Tujuan......................................... 4

1.3. Ruang Lingkup......................................... 5

BAB II. Ketentuan Umum............................................ 6

2.1. Pengertian............................................... 6

2.2. Sasaran Kegiatan...................................... 7

2.3. Penentuan Calon Petani

Calon Lokasi (CPCL).................................

8

BAB III

Pengajuan, Pelaksanaan Kegiatan dan

Pertanggungjawaban.....................................

11

3.1. Pengajuan Proposal................................. 11

3.2. Pelaksanaan Kegiatan.............................. 12

BAB IV Hak dan Kewajiban........................................ 23

4.1. Hak dan Kewajiban Tim Teknis................. 23

4.2. Hak dan Kewajiban Penyuluh

Pendamping/Manager..............................

24

4.3. Hak dan Kewajiban Kelompok Tani............ 25

BAB V Pembimbingan Teknis dan Indikator

Keberhasilan....................................................

27

5.1. Pembimbingan Teknis............................. 27

5.2. Indikator Keberhasilan............................. 28

BAB VI Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan................ 29

6.1. Monitoring dan Evaluasi........................... 29

6.2. Pelaporan............................................... 29

BAB VII Penutup......................................................... 31

Daftar Pustaka ……………………………………………. 32

iv

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Usahatani Terpadu (terintegrasi

dengan bisnis dan pertanian) pada dasarnya merupakan

suatu bentuk pemberdayaan masyarakat. Pengertian

pemberdayaan menurut Rowland (1995) adalah sebuah

proses pelibatan masyarakat yang sebelumnya selalu berada

di luar sistem pengambilan keputusan, melalui

pemberdayaan, mereka dituntut untuk punya andil dalam

proses membuat keputusan. Oleh karena itu, sekumpulan

masyarakat ini harus mampu melihat kemampuan dirinya

sendiri agar menyadari potensi yang dapat dimanfaatkan

untuk mewujudkan keputusan terbaik bagi kelompoknya.

Lebih lanjut, Rowland (1995) membagi gambaran

pemberdayaan menjadi tiga dimensi, yaitu: (i) personal

empowerment; (ii) close relationships; dan (iii) collective

empowerment. Terkait kegiatan yang akan dilakukan dalam

kerangka Pengembangan Usahatani Terpadu (terintegrasi

dengan bisnis dan pertanian) ini termasuk dalam collective

empowerment karena akan melibatkan masyarakat petani

termasuk kelompok penyuluh pendamping dan instansi-

instansi yang terlibat, seperti Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Pemda Kabupaten

Bogor, dan SKPD terkait di lokasi kegiatan.

2

Secara khusus, pengertian pemberdayaan petani

yang paling sederhana dan mudah dipahami seperti

dicetuskan oleh Beaudoux et al (2001) sebagai berikut:

“development of farmers capacities to initiate actions on

their own or to influence decisions that affect their

economic and social activities”.

Pengertian versi lain dicetuskan oleh Sharma (2001), yaitu:

“an activity that mobilizes and motivates people in the

farming community to bring about positive changes within

the organizations”.

Sementara itu, Debrah dan Nederlof (2002)

merangkum pengertian proses pemberdayaan petani pada

dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu: (i) penguatan

skill petani yang mencakup kemampuan literasi, teknis, bisnis

maupun kemampuan manajerial lainnya; dan (ii) penguatan

kelembagaan serta organisasi yang menaungi petani sejak

dari level terbawah (grass-root) sampai ke tingkat nasional

sebagai satu kesatuan entitas untuk mencapai tujuan

bersama.

Berdasarkan pemahaman terhadap pengertian

tersebut dan sesuai dengan perencanaan pengembangan

kegiatan di lokasi Taman Teknologi Pertanian (TTP) yang

tertuang dalam Rancangan Induk (Grand Design)

3

Pengembangan TTP Cigombong Kabupaten Bogor, maka akan

dilakukan kegiatan pengembangan usahatani terpadu

(terintegrasi dengan industri dan bisnis pertanian) di desa

sekitar tapak kegiatan TTP. Yang dimaksud dengan tapak

kegiatan TTP adalah lokasi kegiatan TTP yang dilaksanakan

diatas lahan milik Pemda Kab. Bogor yang berada di Kampung

Cibogo, Desa Tugu Jaya, dan terbagi dalam 7 zona (zona 1

sampai dengan zona 7). Desa yang dimaksudkan untuk

pengembangan usahatani terpadu tersebut adalah Desa Tugu

Jaya, Desa Cisalada dan Desa Pasir Jaya. Pengembangan

usahatani terpadu ini berbasis komoditas yang sudah

dikembangkan oleh masyarakat dan tentunya akan

diintegrasikan dengan teknologi terbaru keluaran Balitbangtan

dan IPB Bogor. Kegiatan itu mencakup usahatani tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pada

tahap awal pengembangan akan diarahkan pada upaya

penyediaan bibit/benih, yang akan menjadi basis bagi

pengembangan lebih lanjut. Untuk itu pada tahap awal

pengembangan akan dilakukan secara terpisah atau dengan

kata lain belum sepenuhnya terintegrasi.

Hasil dari pengembangan tahap pertama akan

menjadi dasar bagi pengembangan selanjutnya. Hal kedua

yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pengembangan

kegiatan tahap pertama ini akan dilaksanakan oleh petani

4

secara berkelompok di kelompok tani yang ada. Dalam tahap

ini, penyuluh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

pengembangan usaha yang dilakukan. Penyuluh dan petani

mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dan

mengembangkan usaha bersama dalam kerangka bisnis. Para

pelaksana kegiatan akan mendapatkan balas jasa bagi

pengelolaan yang dilakukan, dan bagian terbesar dari hasil

akan digulirkan atau dikembangkan untuk kegiatan lain yang

sejalan dengan prinsip kegiatan TTP Cigombong.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan

Usahatani Terpadu (Terintegrasi dengan Industri dan Bisnis

Pertanian) di Desa Tapak Kegiatan TTP Cigombong

Kabupaten Bogor ini, adalah memberikan acuan yang jelas

dan dapat diaplikasikan oleh pelaksana kegiatan, baik petani,

penyuluh, maupun aparat pemerintah yang terlibat, sehingga

pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan baik dan sesuai

harapan. Adapun tujuan dari kegiatan Pengembangan

Usahatani Terpadu (Terintegrasi dengan Industri dan Bisnis

Pertanian) di Desa Tapak Kegiatan TTP Cigombong

Kabupaten Bogor adalah untuk menjadi:

1) Basis bagi penyediaan benih/bibit bagi pengembangan

kegiatan lanjutan;

5

2) Model pengembangan bisnis pertanian pada skala

terbatas yang terintegrasi atau terpadu; dan

3) Model pengembangan bisnis yang melibatkan petani dan

manager/penyuluh sebagai pengelola.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Usahatani

Terpadu (Terintegrasi dengan Industri dan Bisnis Pertanian)

di Desa Tapak Kegiatan TTP Cigombong Kabupaten Bogor

mencakup:

1) Usaha peternakan; berupa pemeliharaan ternak Kambing

Perah, Domba dan Ayam KUB, penyediaan hijauan pakan

ternak yang murah namun memenuhi kebutuhan nutrisi

ternak, penanganan reproduksi ternak untuk

keberlanjutan perguliran bibit induk, dan penanganan

kesehatan hewan untuk menekan tingkat mortalitas.

2) Usahatani tanaman hortikultura; sebagai tanaman

tumpangsari berupa budidaya tanaman sayuran.

3) Usahatani tanaman perkebunan; sebagai tanaman pokok

berupa tanaman pala, durian, jambu kristal dan kopi.

6

BAB II. KETENTUAN UMUM

2. 1. Pengertian

1. Kelompok tani adalah gabungan anggota masyarakat

yang melakukan usaha pertanian termasuk

peternakan/perikanan yang tumbuh berdasarkan

keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan

dalam mengelola usaha untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan.

2. Kelompok mandiri adalah kelompok dimana anggota

kelompok peternak/perikanan lebih aktif dan aktivitas

kelompok sudah lebih terencana. Kerjasama antar

kelompok makin meningkat baik dalam atau luar kawasan

dan telah ada peluang membentuk assosiasi kelompok.

3. Bantuan awal adalah bantuan pertama dari program

pemerintah berupa natura (ternak/ikan, benih/bibit,

kebutuhan produksi dan operasional) sesuai pengajuan

kebutuhan kelompok tani kemudian disalurkan ke

kelompok tani untuk selanjutnya dikelola oleh kelompok

dan nantinya keuntungan usaha tersebut dapat bergulir

dan diharapkan kelompok tani menjadi mandiri.

4. Tim pengadaan adalah kelompok kerja yang berasal dari

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang akan

mengadakan dan menyalurkan bantuan pertama berupa

7

natura sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam proposal

dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur

UK/PT Balitbangtan, Pemda Kab. Bogor (Dinas terkait

komoditas, BP3K Wilayah Caringin, Kab. Bogor, BKP5K,

dan Bappeda), dan IPB Bogor.

6. Penyuluh pendamping adalah aparat penyuluh pertanian

yang akan berperan sebagai manager usaha di setiap

desa yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan.

7. Manager TTP adalah orang yang ditugaskan bersama-

sama penyuluh di Desa Tapak Kegiatan untuk mengelola

kegiatan Agribisnis.

2. 2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengembangan Usahatani Terpadu

(Terintegrasi dengan Industri dan Bisnis Pertanian) di Desa

Tapak Kegiatan TTP Cigombong Kabupaten Bogor adalah

kelompok tani yang aktif dan penyuluh/manager yang

mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

2. 3. Penentuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)

2.3.1. Syarat Lokasi

a. Merupakan lokasi yang akan menjadi tapak kegiatan TTP

Cigombong dengan status kepemilikan lahan Pemda yakni

8

terletak di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong,

Kabupaten Bogor.

b. Kondisi agroekosistem sesuai untuk usaha tanaman

pangan, perkebunan dan peternakan, antara lain

didukung oleh kesuburan lahan, ketersediaan sumber air,

sumber pakan lokal, serta bukan merupakan daerah

endemis penyakit hewan menular.

c. Tersedia sarana dan prasarana yang memadai serta

kemudahan untuk mengaksesnya.

2.3.2. Tata Cara Seleksi Lokasi

a. Tim teknis bersama Pemda Kabupaten Bogor memetakan

lokasi yang merupakan lahan kepemilikan Pemda.

b. Tim teknis melakukan supervisi dan verifikasi untuk

kemudian dapat ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan

kegiatan.

2.3.3. Syarat Kelompok Tani

a. Kelompok tani dibentuk menjadi kelompok khusus

pelaksana TTP Cigombong yang aktif dan terdaftar di

dinas yang membidangi pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor, dengan

jumlah anggota 10 - 30 orang.

9

b. Anggota kelompok tani merupakan petani yang

sebelumnya telah menggarap lahan Pemda.

c. Anggota dalam kelompok tani yang bersangkutan tidak

bermasalah baik dengan perbankan, kredit atau sumber

permodalan lainnya.

c. Kelompok tani bersama-sama penyuluh pendamping

membuat dan mengajukan proposal.

e. Kelompok tani boleh mendapatkan lebih dari satu

komoditas kegiatan agribisnis yang akan diberikan

berdasarkan pembagian zona yang telah ditentukan.

f. Kelompok tani memiliki anggota yang bersedia dan

sanggup memberikan kontribusi dalam pelaksanaan

teknis hingga penyediaan prasarana dan sarana yang

masih diperlukan.

g. Kelompok tani memiliki anggota yang menunjukkan tekad

dan keseriusan serta menjadi penggerak dalam

mengembangkan usaha tanaman pangan, perkebunan

dan peternakan.

2.3.4. Tata Cara Seleksi Kelompok Tani

a. Kelompok tani bersama penyuluh pendamping menyusun

proposal kegiatan berdasarkan komoditas yang akan

10

diusahakan, kemudian diajukan ke tim teknis melalui

penyuluh pendamping selaku manajer usaha.

b. Tim teknis melakukan klarifikasi dan evaluasi proposal

yang direkomendasikan.

c. Berdasarkan hasil klarifikasi dan evaluasi, tim teknis

melakukan verifikasi/peninjauan lapang terhadap calon

kelompok penerima yang nantinya hasil verifikasi tersebut

dimusyawarahkan bersama.

11

BAB III. PENGAJUAN, PELAKSANAAN KEGIATAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN

3. 1. Pengajuan Proposal

Proses pengajuan dan penyaluran bantuan sebagai

modal usaha dalam bentuk natura dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal disertai dengan rencana kebutuhan biaya

disusun oleh kelompok dan disahkan/ ditandatangani oleh

ketua kelompok serta diketahui oleh penyuluh

pendamping/manager.

2. Tim teknis melakukan review terhadap proposal dari

masing-masing kelompok yang akan difasilitasi dengan

modal usaha dalam bentuk natura.

3. Tim teknis memutuskan hasil review proposal.

4. PPK Balai PATP selanjutnya mengajukan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) untuk diproses lebih lanjut.

5. KPA mengajukan surat kepada tim pengadaan dengan

lampiran sebagai berikut :

a. SK tentang penetapan kelompok (CPCL).

12

b. Rekapitulasi rencana kebutuhan biaya yang telah

disetujui.

c. Surat perjanjian kerjasama antara Balai PATP dengan

Kelompok Tani.

6. Tim Pengadaan melaksanakan pengadaan barang

berdasarkan kebutuhan yang telah disetujui dan

spesifikasi yang telah ditetapkan kemudian menyalurkan

ke kelompok tani penerima. Setiap penyaluran bantuan

akan disertai dengan penandatanganan berita acara serah

terima.

3. 2. Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1. Pengadaan paket bantuan

Bantuan disiapkan dalam bentuk natura berupa

paket-paket teknologi pertanian sesuai dengan jumlah (skala

ekonomi) dan spesifikasi kebutuhan kelompok tani dan telah

disetujui berdasarkan zona (Tabel 1-4).

Tabel 1. Bantuan paket teknologi Zona 1 dan 2 di Desa Tapak Kegiatan TTP Cigombong tahun 2015

No Jenis Bantuan

Uraian bahan Luasan/ Jumlah Paket*)

Satuan

1 Tanaman Pokok

Durian Varietas Matahari 2.5 Ha

2 Tanaman

Tumpang sari

Tanaman Hortikultura 2.5 Ha

13

No Jenis Bantuan

Uraian bahan Luasan/ Jumlah Paket*)

Satuan

3 Paket Kebutuhan Tanaman

Pestisida 1 paket

Pupuk Kandang 1 paket

Pupuk Kimia 1 paket

4 Ayam KUB Ayam KUB betina 300 ekor

Ayam KUB Jantan 60 ekor

Pakan konsentrat 1 paket

Vitamin dan obat-obatan 1 paket

Peralatan peternakan 1 paket

Kandang 1 paket

Keterangan : *) penetapan luasan tanam/jumlah paket dapat berubah sesuai dengan perubahan jenis tanaman, peningkatan produksi tanaman/ternak dan kebutuhan kelompok tani

Tabel 2. Bantuan paket teknologi Zona 3 dan 4 di Desa Tapak Kegiatan TTP Cigombong tahun 2015

No Jenis Bantuan

Uraian bahan Luasan/Jumlah Paket*)

Satuan

1 Tanaman Pokok

Jambu Kristal 0,5 Ha

Kopi 1 Ha

2 Tanaman Tumpang sari

Tanaman Hortikultura 1,5 Ha

3 Paket Kabutuhan Tanaman

Pestisida 1 paket

Pupuk Kimia 1 paket

Pupuk kandang 1 paket

4 Kambing Perah

Kambing Perah betina 16 ekor

Kambing Perah Jantan 4 ekor



14

No Jenis Bantuan


Satuan


Kandang 1 paket


Tabel 3. Bantuan paket teknologi Zona 5 dan 6 di Desa Tapak

Kegiatan TTP Cigombong tahun 2015

No Jenis Bantuan


Satuan

1 Tanaman Pokok

Pala 1 Ha

2 Tanaman Tumpang sari

Tanaman Hortikultura 1 Ha


Pestisida 1 paket

Pupuk Kimia 1 paket



Tabel 4. Bantuan paket teknologi Zona 7 di Desa Tapak Kegiatan TTP Cigombong tahun 2015

No Jenis Bantuan

Uraian bahan Luasan/Jumlah Paket

Satuan

1 Tanaman Pokok

Pepaya Calina dan Bangkok

1 Ha

2 Tanaman Tumpang

sari

Tanaman Hortikultura 1 Ha

15

No Jenis Bantuan

Uraian bahan Luasan/Jumlah Paket

Satuan


Pestisida 1 paket

Pupuk Kimia 1 paket


4 Domba Domba betina 13 ekor

Domba Jantan 3 ekor




Kandang 1 paket


3.2.2. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan

Tabel 5. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan

No Uraian kegiatan 2015 2016 2017

Nov Des Jan Feb- Des

Jan-Des

1 Sosialisasi kegiatan Pengembangan Usahatani Terpadu (Terintegrasi dengan Industri dan Bisnis Pertanian) di Desa Tapak Kegiatan TTP Cigombong Kabupaten Bogor

V

2 Identifikasi komoditas berdasarkan kesesuaian lokasi

V

3 Penetapan anggota kelompok tani dan

V V V V

16

No Uraian kegiatan 2015 2016 2017

Nov Des Jan Feb- Des

Jan-Des

pengesahan kelompoktani

4 Penetapan dan penandatanganan perjanjian kerjasama

kelompok tani penerima

V V V

5 Penyerahan bantuan paket saprodi

V V

6 Bimbingan teknis V V V V

3.2.3. Pertanggungjawaban Kegiatan

Bantuan pemerintah yang diberikan merupakan

stimulan bagi kelompok yang penggunaannya sesuai dengan

proposal bagi Pengembangan Agribisnis, sehingga jika terjadi

kekurangan sarana produksi maupun operasional kegiatan,

maka kelompok tani memberikan kontribusi secara mandiri.

Besarnya kontribusi kelompok tani ditetapkan atas

kesepakatan bersama.

Pengurus kelompok tani membukukan (recording)

seluruh aktivitas kegiatan, antara lain: kegiatan

budidaya/pemeliharaan; penggunaan saprodi; jumlah

produksi/panen; kegiatan pascapanen; pemasaran/penjualan;

jumlah penerimaan (keuntungan/kerugian); dan pembagian

serta penyerahan hasil keuntungan secara baik dan berkala.

17

3.2.4. Pengelolaan Hasil Kegiatan

Adapun ketentuan terkait pengelolaan hasil kegiatan,

diuraikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hasil Tanaman Pokok

a. Tanaman Pokok merupakan :

Tanaman perkebunan berupa buah-buahan lokal

yakni tanaman Jambu Kristal, Pala, Durian, dan Kopi.

Sifat dari tanaman pokok tersebut merupakan

tanaman tahunan dimana berbuah/menghasilkan

pada jangka waktu tertentu.

b. Keuntungan usaha berupa :

Penjualan hasil produksi tanaman pokok pada musim

panen berdasarkan harga yang berlaku dikurangi

biaya produksi yang telah dikeluarkan.

Biaya produksi berupa saprodi akan disupport selama

satu tahun untuk kemudian petani akan mandiri

dalam pengadaan saprodi, baik yang dikelola

berdasarkan kesepakatan bersama kelompok tani

atau menjadi bagian tambahan biaya produksi dalam

kegiatan budidaya tanaman tumpangsari.

Pengeluaran saprodi akan tercatat untuk nantinya

18

menjadi akumulasi biaya saprodi pada saat

perhitungan keuntungan yang diperoleh ketika

tanaman pokok telah menghasilkan.

Apabila diperoleh keuntungan maka akan menjadi

milik petani yang diatur berdasarkan kesepakatan

kelompok.

2. Pengelolaan Hasil Tanaman Tumpang sari

a. Tanaman Tumpang sari merupakan :

Tanaman yang dikembangkan bersama tanaman

pokok yang jenis tanamannya merupakan

kesepakatan kelompok yang disesuaikan dengan

kondisi lahan, nilai ekonomis dan tidak menganggu

tanaman pokok.

Tanaman tumpangsari berfungsi sebagai pengontrol

tanaman pokok dan hasilnya dapat dimanfaatkan

sebagai pendapatan tambahan sebelum dan atau saat

tanaman pokok telah menghasilkan.

b. Keuntungan usaha berupa :

Penjualan hasil produksi tanaman tumpangsari pada

musim panen berdasarkan harga yang berlaku

dikurangi biaya produksi yang telah dikeluarkan

19

Biaya produksi yang dimaksud adalah modal (biaya

saprodi) dan tenaga kerja. Modal biaya saprodi akan

digunakan untuk musim tanam berikutnya sekaligus

untuk biaya pemeliharaan tanaman pokok setelah

satu tahun penanaman tanaman pokok.

Apabila pada periode pertama diperoleh keuntungan

maka akan menjadi milik petani yang diatur

berdasarkan kesepakatan kelompok.

c. Kondisi Force Majeure

Apabila terjadi kondisi force majeure yakni tidak

diperolehnya keuntungan sebagai akibat jatuhnya

harga jual, serangan Hama Penyakit, kondisi bencana

alam, maka untuk penyediaan modal tanam musim

berikutnya akan disiapkan oleh TTP Cigombong

dengan ketentuan maksimal sampai dengan 2 kali

musim tanam.

3. Pengelolaan Hasil Ternak

a. Ternak yang dimaksud merupakan :

- Kambing Perah terdiri dari 16 ekor betina dan 4

ekor jantan, dengan produk berupa susu dan bibit

anakan. Proses perolehan bibit anakan dalam

jangka waktu 2 tahun maksimal akan 3 kali

20

melahirkan dengan jumlah kelahiran 1-2 ekor

kambing (persentase 50% betina dan 50%

jantan)

- Domba terdiri dari 13 ekor betina dan 3 ekor

jantan, dengan produk bibit anakan dan daging.

Proses perolehan bibit anakan dalam jangka

waktu 2 tahun maksimal akan 3 kali melahirkan

dengan jumlah kelahiran 1-2 ekor domba

(persentase 50% betina dan 50% jantan)

- Ayam KUB terdiri dari 300 ekor betina dan 60

ekor jantan, dengan produk berupa telur, doc,

dan daging.

b. Pengelolaan hasil :

- Pengelolaan hasil keuntungan usaha ternak

Kambing Sapera dan Domba berupa :

1) Indukan betina dan jantan selanjutnya dapat

dijual setelah umur tertentu atau sudah tidak

bisa dikawinkan lagi (pencegahan terjadinya

inbreeding);

2) anak kambing/domba jantan selanjutnya akan

dijual setelah cukup umur; dan

3) Susu Kambing Perah.

21

4) Kompos yang berasal dari pengolahan

kotoran ternak.

5) Segala keuntungan yang diperoleh setelah

memenuhi tanggung jawab pengembalian ke

TTP Center merupakan bagian dari kelompok

tani pelaksana kegiatan (yang memelihara

ternak)

- Pembagian pengembalian kepada TTP adalah :

1) Anakan kambing/domba betina akan

digulirkan ke anggota kelompok tani yang

telah terpilih sebagai anggota kelompok tani

penerima dan siap untuk melaksanakan

kegiatan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

2) Dari hasil keuntungan yang diterima petani,

diharapkan selanjutnya secara mandiri untuk

melakukan kegiatan pemeliharaan ternak

dengan baik, yang bentuk pengelolaannya

berdasarkan kesepakatan seluruh anggota

kelompoktani ternak.

3) Kewajiban untuk mengisi kandang ternak

yang tersedia di Desa Tapak TTP Cigombong

yang pengelolaannya dilakukan oleh

kelompoktani yang telah ditentukan.

22

4) Kelompok ternak Kambing Sapera diharapkan

tetap melaksanakan kegiatan ternak

(melakukan replacement anakan Kambing

Sapera ketika kondisi indukan tidak produktif)

Catatan:

Jumlah pembagian hasil baik pengembalian ke TTP

Cigombong untuk digulirkan kembali dan aturan pengelolaan

hasil dari Ayam KUB akan disepakati kemudian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

23

BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN

4. 1. Hak dan Kewajiban Tim Teknis

Hak Tim Teknis adalah :

1. Tim Teknis berhak melakukan seleksi dan

menentukan CPCL penerima bantuan.

2. Tim Teknis berhak menerima laporan

pelaksanaan kegiatan dari kelompok tani dengan

diketahui dan ditandatangani oleh penyuluh

pendamping/manager.

3. Tim Teknis berhak menerima laporan

pelaksanaan kegiatan sebulan sekali setiap

tanggal 7-10.

Kewajiban Tim Teknis adalah :

1. Melakukan seleksi calon lokasi, calon kelompok

tani, proposal dan memberikan rekomendasi

kelompok.

2. Menyiapkan kontrak kerjasama dan surat

pernyataan kelompok tani bersedia melaksanakan

kegiatan dengan baik.

3. Melakukan koordinasi dalam rangka

verifikasi/peninjauan lapang.

24

4. Melakukan pendampingan kepada kelompok

dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

5. Melakukan pembimbingan, pemantauan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan

pengembangan agribisnis.

6. Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang

bergerak di bidang pertanian maupun perusahaan

di luar bidang pertanian serta instansi terkait

lintas sektor lainnya.

7. Membuat laporan perkembangan.

4. 2. Hak dan Kewajiban Penyuluh Pendamping

/Manager

Hak penyuluh pendamping/manager adalah :

1. Bekerjasama dengan kelompok tani untuk

mengusulkan proposal.

2. Memperoleh keuntungan dari kegiatan hilir

agribisnis desa tapak kegiatan baik berupa

kegiatan pascapanen maupun aktifitas

agroekowisata dan agroeduwisata.

25

Kewajiban penyuluh pendamping/manager adalah :

1. Bekerjasama dengan kelompok tani dalam

pembuatan proposal.

2. Mendampingi tim teknis dalam rangka

verifikasi/peninjauan lapang.

3. Melakukan pendampingan kepada kelompok

dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimulai dari

persiapan, manajemen budidaya, pascapanen,

pemasaran hingga pencatatan kegiatan.

4. Melakukan pembinaan terhadap dinamika

kelompok setidaknya 2 kali dalam sebulan

5. Memantau, mengetahui, dan menandatangani

laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

yang dibuat oleh kelompok tani binaan.

6. Membuat dan menyerahkan laporan

perkembangan secara berkala (antara tanggal 7-

10 setiap bulan).

4. 3. Hak dan Kewajiban Kelompok Tani

Hak kelompok tani adalah :

1. Bekerjasama dengan penyuluh

pendamping/manager untuk mengusulkan

proposal.

26

2. Memperoleh pembagian hasil keuntungan

agribisnis yang besarannya sesuai kesepakatan.

Kewajiban kelompok tani adalah :

1. Menyusun proposal kegiatan.

2. Menandatangani kontrak kerjasama dan surat

pernyataan kelompok tani bersedia melaksanakan

kegiatan dengan baik.

3. Melakukan budidaya dan pemeliharaan dengan

baik sesuai petunjuk teknis secara berkelompok.

4. Melakukan pencatatan dengan baik.

5. Memberikan data yang dibutuhkan oleh tim teknis

maupun instansi terkait dengan jujur dan benar.

6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala

(antara tanggal 7-10 setiap bulan) kepada

manager TTP/penyuluh pendamping.

27

BAB V. PEMBIMBINGAN TEKNIS DAN INDIKATOR

KEBERHASILAN

5. 1. Pembimbingan Teknis

1. Pembimbingan teknis kepada kelompok tani

dilakukan oleh tim teknis mulai dari pengadaan

bibit/benih, pembangunan/perbaikan kandang,

proses budidaya/pemeliharaan, pascapanen,

pemasaran serta kondisi-kondisi lainnya yang

membutuhkan bantuan teknis.

2. Pengadaan bibit/benih dilakukan mengacu pada

persyaratan spesifikasi teknis yang berlaku.

3. Pembimbingan kelembagaan dan manajerial

dikembangkan dalam rangka meningkatkan

usaha kelompok sehingga berkembang menjadi

koperasi atau usaha berbadan hukum lainnya.

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui:

dinamisasi aktivitas kelompok, kemampuan

memupuk modal, kemampuan memilih bentuk

dan memanfaatkan peluang usaha yang

menguntungkan dan pengembangan jaringan

kerjasama dengan pihak lain.

4. Tim teknis akan memfasilitasi keterlibatan industri

terkait untuk jaringan pemasaran.

28

5. 2. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan pengembangan agribisnis di

desa tapak TTP Cigombong ditinjau dari beberapa

aspek, antara lain :

1. Aspek teknis : meningkatnya produktivitas dan

atau populasi peternakan kambing perah dan

Ayam KUB, tanaman perkebunan dan tanaman

hortikultura.

2. Aspek kelembagaan : menguatnya kelembagaan

kelompok tani.

3. Aspek usaha : meningkatnya skala usaha

kelompok, berkembangnya usaha agribisnis dan

meningkatnya SDM anggota kelompok tani dalam

hal budidaya hingga jiwa wirausaha pada

kelompok tersebut.

29

BAB VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6. 1. Monitoring dan Evaluasi

Agar pemanfaatan dana berjalan secara efektif dan

tepat penggunaannya di dalam pengelolaan usaha, maka

kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin

untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul

maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Untuk itu

kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala

dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan

pengembangan usaha kelompok. Dengan demikian kegiatan

monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum

dimulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-

going) dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post).

6. 2. Pelaporan

Pelaporan diperlukan untuk mengetahui

perkembangan kegiatan agribisnis di lapangan. Tahapan

pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Kelompok tani dan penyuluh pendamping/manager wajib

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap

bulan kepada Tim teknis, selambat-lambatnya tanggal 10

bulan berikutnya.

30

2. Tim Teknis melakukan rekapitulasi seluruh laporan

perkembangan yang diterima dari kelompok dan penyuluh

pendamping/manager setiap bulan, selambat-lambatnya

tanggal 15 bulan berikutnya.

31

BAB VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengembangan Usahatani Terpadu

(Terintegrasi dengan Industri dan Bisnis Pertanian) di Desa

Tapak Kegiatan Taman Teknologi Pertanian Cigombong Bogor

ini merupakan acuan untuk kelancaran pelaksanaan di tingkat

lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung

kegiatan pertanian berbasis bisnis secara berkelanjutan dan

mampu menunjang TTP Cigombong, Kabupaten Bogor.

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan semua pelaksana

kegiatan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan

secara baik dan benar menuju tercapainya tujuan kegiatan

dan untuk pemberdayaan masyarakat.

32

DAFTAR PUSTAKA

Beaudoux, Elian, André Bourque, Marie-Hélène Collin, Jean Delion, Dominique Gentil, Charles Kabuga, Jurgen

Schwettman, and Ashih Shah. 2001.

http://wbln0018.worldbank.org/essd/ essd.nsf/producer/beaudouxetal.

Debrah, S. K. and Nederlof, E. S. (2002). Empowering

farmers for effective participation in decision-making.

Report published by the International Center for Soil

Fertility and Agricultural Development.

Rowlands, J. (1995). Empowerment examined. Development

in Practice, 5(2), 101-107.

Sharma, Raju. 2001. “Empowerment Mobilization for Effective

Women’s Development,” LEISA Magazine, Vol. 17, No. 1,

April 2001, p. 15.

KATA PENGANTAR - bpatp.litbang.pertanian.go.idbpatp.litbang.pertanian.go.id/.../upload/download/file/Dokumen_86.pdf · pelaksanaan kegiatan oleh semua pihak terkait. Penyusunan Juknis

Documents