Juknis Ormit

8/18/2019 Juknis Ormit

1/53


2/53


3/53

Petunjuk TeknisBantuan Penguatan

Kapasitas Organisasi

Mitra dan Prosedur

Pengajuan Bantuan

Tahun 2016

DIREKTORAT PEMBINAAN

PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2016


4/53


5/53

iii

SAMBUTANDIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kita telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

yang dimulai pada tahun ini. Dengan dimulainya era MEA ini, kitadihadapkan dengan kompetisi di bidang sumber daya manusia

khususnya di lingkungan negara ASEAN. Masyarakat dituntut

untuk siap menjadi tenaga yang profesional untuk dapat

memenangkan persaingan dalam memasuki dunia kerja.

Bonus demografi yang sedang berlangsung juga menjadi

tantangan pula bagi bangsa Indonesia untuk dapat

memanfaatkannya secara positif agar dapat menjadi penggerakpembangunan.

Program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebagai

salah satu bagian untuk mempersiapkan penduduk sebagaimana

tantangan di atas, perlu mendapatkan perhatian yang sebaik-

baiknya guna mewujudkannya. Hal ini tentunya tidak dapat

dianggap ringan mengingat keragaman penduduk Indonesia yang

perlu ditangani secara serius.

Sejalan dengan hal itu, organisasi mitra penyelenggara

program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tentunya

memiliki peran penting dalam mewujudkan sumber daya

manusia yang mampu bersaing dan produktif dalam menghadapi

tantangan di atas. Sinergi yang kuat antara organisasi mitra

bersama dengan pemerintah akan mendorong keberhasilan

program-program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.


6/53

iv

Untuk itu saya menyambut baik program bantuan

penguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitra ini agar dapat

memperkuat penyelenggaraan program pendidikan keaksaraandan kesetaraan. Kami berharap program ini dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat yang seluas-luasnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Januari 2016Direktur Jenderal,

Harris Iskandar

NIP 196204291986011001


7/53

v

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN

KEAKSARAAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan

masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat

terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin

berkembang. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan atas

layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan segala

variasinya.

Kebutuhan masyarakat tersebut perlu direspons, antara lain

dengan memperluas jejaring kemitraan dengan organisasi mitra

penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan

kesetaraan. Dengan menguatnya jejaring kemitraan, diharapkan

lembaga/organisasi mitra penyelenggara program pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan ini menjadi bagian peningkatan

kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan

di lingkungan binaan masing-masing.

Atas dasar itu, pada tahun 2016 Direktorat Pembinaan

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu

untuk meluncurkan bantuan penguatan kapasitas kelembagaan

organisasi kemitraan bagi organisasi mitra penyelenggara

pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.


8/53

vi

Agar proses pemberian bantuan ini dapat berjalan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, maka disusunlah Petunjuk

Teknis Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi

Mitra dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016.

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan

dalam penyelenggaran bantuan operasional penguatan kapasitas

organisasi kemitraan Tahun 2016 bagi organisasi mitra

penyelenggara, pengelola, pemangku kepentingan dan satuan

pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan programpendidikan keaksaraan dan kesetaraan dari Direktorat

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang

telah menyusun petunjuk teknis ini, untuk mendukungpenyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang

lebih berkualitas. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2016

Direktur,

Erman Syamsuddin

NIP 195703041988031015


9/53

vii

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas ____________ ii i

Kata Pengantar Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan

dan Kesetaraan ______________________________________ v

Daftar Isi ____________________________________________ vii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang ________________________________ 1

B.

Dasar Hukum __________________________________ 2C.

Tujuan Juknis__________________________________ 3

BAB II PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

ORGANISASI MITRA

A. Ruang Lingkup Program Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Organisasi Mitra ___________________ 4

1. Pengertian__________________________________ 4

2. Tujuan Program _____________________________ 4

3. Sasaran_____________________________________ 5

4. Jenis Kegiatan _______________________________

B.

Hasil yang Diharapkan __________________________ 6

BAB III Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi

Mitra

A.

Pengertian Bantuan ____________________________ 7

B. Tujuan Bantuan ________________________________ 7

C.

Sasaran dan Kriteria ____________________________ 8D.

Persyaratan ___________________________________ 8

E. Dana dan Pemanfaatannya _____________________ 9

F . Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan ____ 9

G. Peran Pemerintah _____________________________ 11

H. Akuntabilitas Pengelolaan _______________________ 12

I. Pelaporan_____________________________________ 13


10/53

viii

BAB IV PENGENDALIAN MUTU

A.

Indikator Keberhasilan _________________________ 15

B.

Supervisi dan Monitoring _______________________ 15BAB V PENUTUP ____________________________________ 17

LAMPIRAN

1.Lampiran 1. Format Proposal

2.Lampiran 2. Fakta Integritas

3.Lampiran 3. Format Laporan Awal

4.Lampiran 4. Format Laporan Akhir

5.Lampiran 5. Tata Cara Pengembalian dan Contoh

Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)6.Lampiran 6. Format Buku Kas Umum

7.Lampiran 7. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak


11/53

1

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan

kesetaraan merupakan sebuah upaya yang senantiasaditingkatkan. Terlebih lagi dengan tantangan ke depan di era

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan era perdagangan

bebas. Perlu dipersiapkan tenaga-tenaga terampil dan

profesional agar mampu bersaing di kawasan regional dan

internasional. Untuk mewujudkan hal ini, peningkatan

kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama

antara pemerintah dan masyarakat.

Organisasi mitra pendidikan keaksaraan dan kesetaraan

adalah bagian dari masyarakat yang dapat berperan serta

dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu

layanan, perluasan akses, dan penyelenggaraan pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan. Peran tersebut antara lain: 1)

meningkatkan mutu lembaga, 2) mengembangkan

kurikulum, 3) mengembangkan sarana pembelajaran, 4)

meningkatkan mutu pengelola, 5) meningkatkan mutu

instruktur, 6) meningkatkan mutu ujian, dan 7)

mengembangkan sertifikasi peserta didik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat

masyarakat terhadap tuntutan dunia kerja, pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan serta pendidikan perempuan,

BAB I


12/53

2

peningkatan budaya baca, dan pendidikan berkelanjutan

diharapkan dapat berdampak positif bagi keberlangsungan

hidup masyarakat di tengah-tengah kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi dan era persaingan bebas ini.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan

Kesetaraan terus berupaya untuk meningkatkan mutu

layanan dan penyelenggaraan program pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan dengan mengoptimalkan peran

serta organisasi mitra.

Dukungan pemerintah terhadap organisasi mitra berupa

Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra

bertujuan untuk memperkuat manajerial dan kapasitas

organisasi dalam mendukung peningkatkan mutu

pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

B. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 sebagai

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikansebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;


13/53

3

6.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun danPemberantasan Buta Aksara;

7.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK05/2012

tentang Belanja Bantuan Sosial pada

Kementerian/Lembaga;

8.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh

Satuan Pendidikan Nonformal;

9.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan

Nonformal;

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

12.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja


Kesetaraan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA

023.05.1.666866/2016, tanggal 7 Desember 2015.

C.

Tujuan JuknisTujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan

acuan kepada berbagai pihak terkait untuk mengajukan,

memproses, menilai, menetapkan, menyalurkan,

melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan

bantuan penguatan kapasitas organisasi mitra yang menjadi

mitra Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan

Kesetaraan.


14/53

4

PROGRAM PEGUATAN KAPASITASKELEMBAGAAN ORGANISASI MITRA

A.

Ruang Lingkup Program Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Organisasi Mitra

1.

PengertianPenguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitra

merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja

organisasi mitra dalam mendukung percepatan dan

peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan

kesetaraan melalui kegiatan sosialisasi, publikasi,

penguatan kompetensi pengelola satuan pendidikan

serta penguatan kelembagaan organisasi mitra.

2. Tujuan ProgramProgram ini bertujuan untuk:

a.

Meningkatkan wawasan pengelola organisasi mitra

mengenai pendidikan keaksaraan, pengembangan

budaya baca, pendidikan kesetaraan, dan

pendidikan berkelanjutan.

b.

Meningkatkan kemampuan organisasi mitra dalammenyelenggarakan program pendidikan keaksaraan,

pengembangan budaya baca, pendidikan

kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan.

c. Meningkatkan tanggung jawab organisasi mitra

dalam menyukseskan program pendidikan

keaksaraan, pengembangan budaya baca,

pendidikan kesetaraan, dan pendidikan

berkelanjutan.

BAB II


15/53

5

3. Sasaran

Sasaran program ini adalah organisasi mitra yangmemiliki jaringan dan mampu berjejaring dalam bidang

pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta telah

bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan

Keaksaraan dan Kesetaraan.

4. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai

penguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitraantara lain:

a. Sosialisasi program-program pendidikan keaksaraan,

pendidikan kesetaraan, gerakan membaca dan

pemberdayaan perempuan marjinal.

b.

Pengkajian/studi/penelitian dan pengabdian

masyarakat tentang program pendidikan

keaksaraan, kesetaraan, gerakan membaca dan

pemberdayaan pendidikan perempuan marjinal.

c.

Kajian dan pengembangan model pendidikan

karakter bagi peserta didik.

d.

Penggalian dan pengembangan model pembelajaran

sesuai konten lokal di daerah masing-masing;

e.

Pengembangan model pemberdayaan perempuan

miskin melalui pengembangan usaha produktif

menuju kemandirian ekonomi.f.

Gerakan pemeliharaan keaksaraan berspektif

gender dan keaksaraan berkelanjutan.

g.

Penulisan buku teks bidang pendidikan keaksaraan

dan kesetaraan.

h.

Publikasi ilmiah (jurnal) bidang pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan.


16/53

6

i.

Lomba-lomba dan pameran program keaksaraan

dan kesetaraan atau pendukungnya.

j.

Penyusunan direktori atau kisah sukses lembaga/organisasi mitra.

B. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari program penguatan

kapasitas kelembagaan organisasi mitra ini adalah: 1.

Meningkatnya wawasan pengelola organisasi mitra

beserta jaringannya mengenai pendidikan keaksaraan,

pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan,

dan pendidikan berkelanjutan.

2.

Meningkatnya kemampuan organisasi mitra dalam

menyelenggarakan program pendidikan keasaraan,

pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan,

dan pendidikan berkelanjutan.

3.

Meningkatnya tanggung jawab organisasi mitra untukturut serta menyukseskan program pendidikan

keasaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan

kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan.


17/53

7

BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS

ORGANISASI MITRA

A. Pengertian Bantuan

1.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan

Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat

atau lembaga pemerintah/nonpemerintah (Peraturan

Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015).

2. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi

Mitra adalah pemberian sejumlah dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan

dan Kesetaraan kepada lembaga/organisasi mitra

Direktorat untuk meningkatkan kapasitasnya terkait

dengan penyelenggaraan program pendidikan


B. Tujuan BantuanBantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi

Mitra bertujuan untuk:

1. Mendorong organisasi mitra untuk meningkatkan

kemampuannya dalam kegiatan percepatan dan

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan


BAB III


18/53

8

2. Memberdayakan organisasi mitra untuk

menyosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan

percepatan dan peningkatan mutu pendidikankeaksaraan dan kesetaraan.

3. Menstimulasi organisasi mitra untuk mengembangkan

pendekatan penyelenggaraan program pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan melalui studi, kajian dan

evaluasi.

C. Sasaran dan KriteriaSasaran penerima bantuan ini adalah organisasi mitra yang

telah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan pendidikan

Keaksaraan dan Kesetaraan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki legalitas kelembagaan berupa Akta Notaris atau

Penetapan.

2.

Memiliki SK Pengukuhan/Kepengurusan organisasi yang

masih berlaku.

3.

Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas.

4.

Memiliki alamat dan sekretariat yang jelas.

D. PersyaratanLembaga/organisasi mitra yang berminat mendapatkan

dana Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi

Mitra harus menyampaikan proposal kepada Direktorat

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan denganmelampirkan: 1.

Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota ataudinas pendidikan provinsi apablia wilayah kegiatanmeliputi beberapa kabupaten/kota.

2.

Fotokopi rekening bank atas nama lembaga.3.

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namalembaga.

4.

Dokumen administrasi lain yang dibutuhkan sebagai

kelengkapan proposal.


19/53

9

E. Dana dan Pemanfaatannya

Dana Bantuan Penguatan Kapasitas KelembagaanOrganisasi Mitra tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000.000,-

(Dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk mendanai 50

organisasi mitra @ Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

dengan rincian pemanfaatan dana sebagai berikut:

No. Komponen yang Dibiayai Proporsi Biaya

1. Manaj emen sekretariat

lembaga organisas i mitra

(ATK, bahan habis pakai, dll.)

5%

2. Penyelenggaraan kegiatan 95%

Jumlah 100%

F. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan

1. Sosialisasi


Kesetaraan melakukan sosialisasi program kepada dinas

pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota

dan organisasi mitra terkait. Sosialisasi dilakukan dengan

cara pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan

web: www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas. 2. Pengajuan proposal

Organisasi mitra yang memenuhi syarat dapat

mengajukan proposal (sesuai format terlampir). Proposal

dikirim ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan

dan Kesetaraan dengan alamat:

http://www.paud-/http://www.paud-/http://www.paud-/


20/53

10

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan

dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kompleks Perkantoran Kemendikbud, Gedung E Lantai 8,

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Proposal ditembuskan kepada pimpinan pusat organisasi

mitra yang relevan. Proposal diterima paling lambat

tanggal 30 Juni 2016. Proposal yang diterima setelah

tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut apabila

kuota bantuan masih tersedia.

3. Penilaian Proposal


Kesetaraan melakukan penilaian dengan membentuk

tim penilai.

Aspek yang dinilai terdiri atas:

a.

Administrasi

b.

Teknis/substansi

Apabila diperlukan calon penerima bantuan yang telah

lolos penilaian administrasi dan teknis akan dilakukan

verifikasi.

4. Penetapan Lembaga dan Pencairan Dana Bantuan

Lembaga calon penerima bantuan ditetapkan dengan

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yangdiketahui oleh Direktur.

5. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Lembaga yang sudah ditetapkan sebagai penerima

bantuan wajib menandatangani perjanjian kerjasama

tentang pelaksanaan bantuan.


21/53

11

6. Pencairan danaNaskah perjanjian kerjasama dan kelengkapan dokumen

administrasi (NPWP, Nomor Rekening dan kuitansi)dijadikan dasar untuk melakukan pencairan dana ke

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Jakarta III. Dana akan ditransfer langsung ke rekening

lembaga melalui bank penyalur.

Jika terjadi perubahan rencana anggaran belanja (RAB)

dalam pelaksanaan kegiatan, pimpinan organisasi mitra

yang bersangkutan harus mengajukan perubahan/addendum RAB kepada PPK Subdirektorat Kelembagaan

dan Kemitraan.

G. Peran Pemerintah

1.

Pemerintah Pusat

Peran pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan meliputi:

a.

menyusun petunjuk teknis bantuan penguatan

kapasitas organisasi mitra;

b. melakukan sosialisasi;

c.

membentuk tim penilai proposal;d.

melakukan penilaian proposal yang diajukan

lembaga;

e.

melakukan penetapan penerima bantuan;

f. melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama

dan memberikan pembekalan pelaksanaan program

bagi penerima bantuan;

g.

melakukan pencairan dana ke rekening lembaga; dan

h.

melakukan monitoring dan evaluasi program.


22/53

12

2.

Pemerintah Provinsi

Peran pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi)

meliputi:a.

melakukan sosialisasi bantuan penguatan kapasitas

organisasi mitra di daerahnya;

b.

memberikan rekomendasi proposal bagi organisasi

mitra di tingkat provinsi setelah dilakukan

pengecekan kelengkapan lembaga pengusul;

c.

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program.

3.

Pemerintah Kabupaten/KotaPeran Pemerintah kabupaten/kota (dinas pendidikan)

meliputi:

a.

melakukan sosialisasi bantuan penguatan kapasitas

organisasi mitra di daerahnya;

b.

memberikan rekomendasi proposal bagi organisasi di

tingkat kabupaten/kota setelah dilakukan

pengecekan kelengkapan lembaga pengusul;

c. membantu memberikan supervisi dan pemantauan

pelaksanaan program.

H. Akuntabilitas Pengelolaan1.

Pakta integritas

Ditjen PAUD dan Dikmas sudah dinyatakan sebagai Unit

Utama wilayah bebas korupsi (WBK). Terkait dengan hal

tersebut maka: a.

Organisasi mitra penerima bantuan harus

menandatangani pakta integritas tentang

pelaksanaan program dan pemanfaatan dana

bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b.

Direktur, semua pejabat dan staf Direktorat

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

tidak menerima gratifikasi yang terkait dengan dana

bantuan dalam bentuk apapun;


23/53

13

2.

Pernyataan Kesanggupan

Organisasi mitra menyatakan kesanggupan untuk

melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas organisasimitra dan sebagai syarat kelengkapan administrasi

(format surat pernyataan kesanggupan terlampir).

3.

Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab

lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program

sesuai dana yang telah diterima.

I. PelaporanSebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas

pelaksanaan kegiatan, maka organisasi mitra penerima

bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang

meliputi:

1.

Laporan Awal

Organisasi mitra yang sudah menerima dana bantuan

dalam rekeningnya wajib menyampaikan laporan awal

maksimal 1 (satu) minggu setelah dana bantuan masuk ke

rekening (Format terlampir). Laporan dilampiri fotokopi

bukti penerimaan transfer dana dan jadwal pelaksanaan

kegiatan.

2.

Laporan Pertanggungjawaban (Laporan akhir)

Organisasi mitra menyampaikan laporan pertanggung-

jawaban kegiatan kepada PPK Subdit Kelembagaan danKemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan

dan Kesetaraan maksimal 2 (dua) minggu) setelah

pelaksanaan kegiatan selesai (Format terlampir). Laporan

dilampiri dengan:

a.

Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa

dana;

b. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai

dilaksanakan;


24/53

14

c.

Surat penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah

disimpan;

d.

Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapatsisa bantuan;

e.

Foto dan dokumentasi kegiatan (hard dan soft copy );

f.

Daftar peserta kegiatan;

g.

Hasil kegiatan (model, resume hasil kegiatan).

3.

Sanksi

Organisasi mitra penerima bantuan yang melaksanakan

kegiatan tidak sesuai dengan usulan yang disepakati danperjanjian kerjasama serta tidak menyampaikan laporan

pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang ditentukan

dapat dikenai sanksi berupa:

a. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke Kas

Negara;

b.

Diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan

penyelewengan;

c.

Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari


Kesetaraan.


25/53

15

PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator KeberhasilanIndikator keberhasilan program bantuan penguatan

kapasitas organisasi mitra dilihat dari: 1.

Tersalurnya dana bantuan ke 50 organisasi mitra.

2.

Adanya laporan penyelenggaraan kegiatan penguatan

kapasitas organisasi mitra terkait dengan pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan serta pemanfaatan dananya

yang tepat waktu, sesuai materi, dan sesuai penggunaan.

3.

Meningkatnya kemampuan pengelola organisasi mitra

dalam membina dan mengembangkan lembaga

penyelenggara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di

masa mendatang.

4.

Tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dana

bantuan.

B. Supervisi dan MonitoringPengendalian mutu terhadap pelaksanaan program

penguatan kapasitas organisasi mitra dilakukan dengan cara

supervisi dan monitoring oleh Direktorat Pembinaan

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota, atau UPT pendidikan masyarakat.

Aspek yang disupervisi dan dimonitor meliputi jadwal,

materi, narasumber, dan aspek kegiatan lain sebagaimana

BAB IV


26/53

16

yang telah direncanakan oleh organisasi mitra

penyelenggara.


27/53

17

PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian Pendahuluan,

penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Organisasi Mitra Tahun 2016 dimaksudkan sebagai

acuan/panduan bagi berbagai pihak terkait agar memperolehgambaran dan pemahaman dalam mengajukan, memproses,

menggunakan, dan mempertanggungjawabkan bantuan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila ada hal-hal yang masih meragukan dan/atau

membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pembaca dapat

menghubungi dan/atau membaca laman resmi Direktorat

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melalui

alamat sebagai berikut:

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan,


Kesetaraan,

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8,

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725501

Laman: http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat mencapai tujuan yang

diharapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini,

BAB V

http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmashttp://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmashttp://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmashttp://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas


28/53

18

akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.


29/53

19

Lampiran 1. Format Proposal

Contoh Format Cover Proposal

Proposal

Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Organisasi Mitra

Disampaikan Kepada

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN

KESETARAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT


Diajukan Oleh

Nama Lembaga : ………………………………………………………

Alamat Lembaga

• Jalan :

• Nomor :

• Desa/Kel*) :

• RT/RW :

• Kecamatan :

• Kabn/Kota*) :

• Provinsi :

• Alamat email :

•

Telp/HP :


30/53

20

Format Rekomendasi

KOP SURAT

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

==================================================

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..................................................................

Jabatan : ..................................................................

Alamat : ..................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : ……………………………………………………..…….....

Ketua Lembaga : ………………………………………….......................

Alamat Lembaga : ...................................................................

No. Tlp./HP/Faxs : ..................................................................

Adalah benar merupakan organisasi mitra yang memilikikredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan

pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan dianggap layak

mengajukan bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Organisasi Mitra Tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal

Pendidikan Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnyauntuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..................................................... 2016

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(...........................................)


31/53

21

Format Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program

Surat Pernyataan Kesanggupan

Melaksanakan Program Bantuan Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Organisasi Mitra

Tahun 2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama ketua lembaga :

Nama lembaga :

Alamat lembaga :

No. Telp / HP :

Kami sanggup melaksanakan program bantuan penguatan

kapasitas kelembagaan organisasi mitra tahun 2016 sesuai denganpetunjuk teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk

menjadikan periksa adanya.

………………..... 2016

Yang menyatakan

( )


32/53

22

Format Isi Proposal

PROPOSAL

BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAN ORGANISASI

MITRA

Dengan hormat, dengan ini kami mengusulkan bantuan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra kepada

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

sebagai berikut:

A. Identitas Lembaga1. Nama Lembaga …………………………………….

2. SK Pengukuhan/

Kepengurusan Organisasi

(bukti dilampirkan)

No. ……………………………..

3. Tahun Pendirian Lembaga ……………………………………

4. Akte Notaris Lembaga

(bukti dilampirkan)

No. ………………………………

5. Status Kependudukan Ketua

(bukti KTP dilampirkan)

No. ………………………………

6. Rekomendasi dari dinas

pendidikan

(bukti dilampirkan)

No. ……………………………..

7. Alamat: Jalan…………………………….

...................................

8. Kecamatan …………………………………….

9. Kabupaten/Kota …………………………………….

10. Provinsi …………………………………...

11. Nomor HP/Telp …………………………………...


33/53

23

B. Daftar Pengurus Inti

No Nama Jabatan dalam lembaga HP/Telp.1.

2.

3.

C. Program Kerja Lembaga Tahun 2016

No.Rincian

Kegiatan

Output/

HasilKegiatan

Penanggung

JawabWaktu

Pelaksanaan

Sumber

Dana

1.

2.

3.

D. Rencana Anggaran Biaya

No. Kegiatan Volume Harga

Satuan

Jumlah

A. Kegiatan Kapasitas

Kelembagaan Organisasi

1. ............................

2. ............................

3. ............................

4. ............................ B. Manajemen/Kesekretariatan

ATK, bahan

Penggunaan dan

penggandaan laporan

Jumlah 50.000.000


34/53

24

Demikian proposal kami, sebagai pelengkap proposal kami

lampirkan:

1.

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan;2.

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program;

3.

Fotokopi legalitas lembaga (Akta Notaris/SK

Pengukuhan/Kepengurusan organisasi);

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Lembaga/

Penanggungjawab

5.

Fotokopi rekening bank a.n. Lembaga

6.

Fotokopi NPWP a.n. Lembaga

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

...................................... 2016

Ketua Lembaga,

( )


35/53

25

Lampiran 2: Fakta Integritas (disampaikan pada saatpenandatanganan perjanjian kerjasama)

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ................................................................

Jabatan: Ketua

Nama Lembaga:..................................................................

Alamat :..................................................................

dalam rangka penyelenggaraan bantuan Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Organisasi Mitra Tahun 2016 dengan ini

menyatakan:

1.

tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2.

tidak akan melakukan praktik KKN;3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan

urusan penyaluran dana bantuan yang dapat

dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;

4.

akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih,

transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang

terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

5.

akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposaldan perjanjian kerjasama;

6.

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA

INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif

dan/atau dilaporkan secara pidana; dan


36/53

26

7.

menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam,

digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara

pidana.

............................……2016

Yang Membuat Pernyataan

ttd dan cap stempel + materai

Rp. 6.000

(...................................)

Materai


37/53

27

Lampiran 3: Format Laporan Awal

LAPORAN AWALDANA BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

ORGANISASI MITRA TAHUN 2016

Yth. Direktur Bindiktara

di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:Nama lembaga : ……………………………………………………...............

Alamat lembaga: …………………………………………………………......…

Nama Ketua : ……….……………………………………………….........

Telp./HP/Faks. : ………………………………………………………….......

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Dana penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Organisasi Mitra Tahun 2016 dari Direktorat PembinaanPendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan telah diterima melalui

nomor rekening lembaga ………………………....................………..

pada tanggal …………………. Sebesar Rp50.000.000,- (Lima

puluh juta rupiah).

2. Akan menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra sesuai

dengan proposal dan perjanjian kerjasama yang telah kami

tandatangani pada tanggal ....... bulan ................. Tahun 2016.3. Akan menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban

sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis.


38/53

28

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan

kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

............................……2016Yang Membuat Pernyataan

ttd dan cap

stempel + materai Rp. 6.000

(…………..………………….)

Lampiran:

1. Fotokopi rekening

2. Jadwal kegiatan

Materai


39/53

29

Lampiran 4: Format laporan Akhir

LAPORAN AKHIR/PERTANGGUNGJAWABANBANTUAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

ORGANISASI MITRA TAHUN 2016

Disampaikan Kepada

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN

KESETARAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT


Oleh:

Nama lembaga : …………………………………………….

Alamat lembaga : …………………………………………….

• Jalan :

• Nomor :

• Desa/Kel*) :

•

RT/RW :

• Kecamatan :

• Kab/Kota*) :

• Provinsi :

• Alamat email :

•

Telp/HP :


40/53

30

Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun

serta perjanjian kerjasama antara Direktorat Bindikstaradengan lembaga ...................................., kami melaporkan

sebagai berikut:

A.

Lembaga .......……………… (nama lembaga) telah

menerima dana melalui rekening dengan nomor …………..

sebesar Rp50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)

B.

Dana bantuan tersebut telah digunakan untuk mendanai

kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi

berupa kegiatan ...................................................... yangdilaksanakan dari tanggal ... s.d. ................. (laporan

kegiatan ................................... terlampir).

C.

Rekapitulasi penggunaan dana bantuan adalah sebagai

berikut:

No. Uraian/Komponen

yang Dibiayai

Biaya yang

Digunakan

(Realisasi)

Ket.

1. Manajemen

sekretariat

organisasi:

a. ..................

b. .................

2. Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

organisasi:

a. ................

b. ...............

c. ................


41/53

31

D. Permasalahan dan upaya pemecahan

1. Permasalahan yang ditemukan selama

melaksanakan kegiatan:a. ...................................................................

b. ..................................................................

c. ...................................................................

2. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan:

a. ...................................................................

b. ..................................................................

c. ...................................................................

Demikian laporan pertanggungjawaban kami.

.......................................... 2016

Ketua Lembaga,

( )

Lampiran:

1.

Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana

2.

Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesaidilaksanakan

3.

Surat pernyataan menyimpan bukti pengeluaran

4.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

5. Bukti setor ke rekening Kas Negara (dalam hal terdapat sisa

dana bantuan)

6.

Foto dan dokumentasi kegiatan

7.

Laporan kegiatan


42/53

32

( KOP SURAT LEMBAGA )=====================================================

DAFTAR PERHITUNGAN DANA AWAL,PENGGUNAAN, DAN SISA DANA

No. Rincian Penggunaan *) Usulan Penggunaan/

Realisasi

Sisa

1. Manajemen Sekretariat

Lembaga Organisasimitra

a. ..................

b. .................

2. Peningkatan kapasitas

pengelola Organisasi

a. ................

b. ...............c. ................

Jumlah

50.000.000

Saldo Akhir

Ket *) Tuliskan detail kegiatan yang dibiayai

........................... 2016

Mengetahui

Ketua, Bendahara,

( ) ( )


43/53

33

(KOP SURAT LEMBAGA)

=====================================================

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan dalam lembaga :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah melaksanakan

kegiatan ................................ pada tanggal ............................... di

..................................................

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan

perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani dengan hasil

baik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.... ............................... 2016

Ketua ..................................

( )


44/53

34

( KOP SURAT LEMBAGA )

=====================================================

SURAT PERNYATAAN

MENYIMPAN BUKTI PENGELUARAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami:

1.

Bertanggung jawab atas pengeluaran yang telah dibayar

lunas kepada yang berhak menerima.

2.

Menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran yang

telah dilaksanakan.3.

Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti -bukti

pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan

penuh tanggungjawab.

.......................... ..... 2016

Ketua ........................

( )


45/53

35

(KOP SURAT LEMBAGA)

=====================================================

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pimpinan/Ketua: ............……………………………......................

Alamat lembaga: ……………………………………………....................……..

.......................................................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya

bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuanPenguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra tersebut di

atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia

dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra disimpan

sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untukkelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

pengawas fungsional.


46/53

36

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

............................……2016

Pimpinan/Ketua .......................

ttd dan cap stempel + materai

Rp6.000,-

(…………..………………….)

Materai


47/53

37

Lampiran 5:

Format: Tata Cara Pengembalian dan Contoh Format SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP)

Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan

dengan prosedur berikut:

1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas

negara dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi

dengan mengisi formulir Surat Setoran PengembalianBelanja (SSPB) untuk pengembalian yang dilakukan pada

tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk

pengembalian yang dilakukan melewati tahun 2016, bukan

mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir

SSPB/SSBP dapat diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau

toko buku terdekat.

2.

Pengisian formulir harap mengikuti kode-kode pengisian

yang telah ditentukan, dengan beberapa keteranganberikut:

- Isian jumlah setoran diisi sesuai jumlah yang disetorkan

dalam bentuk angka dan uraian;

-

Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran;

- Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan

Penagihan Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP)

dikosongkan;

-

Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan padakolom kiri bawah disertai stempel lembaga dan nama

lengkap.

3.

Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir

SSPB/SSBP yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun

kantor pos yang memiliki bank.

4.

Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima

dokumen berikut:


48/53

38

-

SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh

pihak bank;

-

Bukti penerimaan negara yang telah disahkan olehpihak bank yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan

Negara disingkat NTPN

5.

Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli

SSPB/SSBP lembar 1-3 (asli), dan bukti penerimaan negara

(asli) harus dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan

Keaksaraan dan Kesetaraan; sedangkan SSPB/SSBP lembar 5

dan fotokopi bukti penerimaan negara disimpan oleh

lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan ditembuskankepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP


49/53

39

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDITJEN PERBENDAHARAAN

KPPN

SURAT SETORANPENGEMBALIAN BELANJA

(SSPB)Nomor : ...........................

Tanggal : ...........................

Lembar 1Untuk

BENDAHARA PENGELUARAN

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ..........................................................................................

A. 1. NPWP wajib setor/Bend :

2. Nama Wajib setor/Bend : .................................................................... ...................

3. Alamat : .................................................................... ...................

............ ....................................................... ...................

B.

1. Kementerian/Lembaga : .................................................... ...................

2. Unit Organisasi Eselon I : ..................................................... ...................

3. Satuan Kerja : ....................................... ...................

4. Fungsi/Subfungsi/Program : ..................... ...................

5. Kegiatan/Subkegiatan : ......................... ...................

6. Lokasi : ................................................ ...................

C. MAP dan Uraian Penerimaan : ....................................... ...................

D. Jumlah Setoran : Rp. ..................... ............................................................

Dengan Huruf : ..................................................................................

..................................................................................

PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian

Formulir SSBP pada halaman belakanglembar ini

Untuk Keperluan:

............, Tanggal ..........................

......................................................NIP. ..............................................

Diterima oleh:BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ....................................................

Tanda Tangan ...............................................Nama Terang ...............................................


50/53

40

Surat Setoran Bukan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDITJEN PERBENDAHARAAN

KPPN

SURAT SETORANBUKAN PAJAK

(SSBP)Nomor : ...........................

Tanggal : ...........................

LembarUntuk

WAJIB SETOR/BENDAHARAPENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ..........................................................................................

A. 1. NPWP wajib setor/Bend :

2. Nama Wajib setor/Bend : .................................................................... ...................

3. Alamat : .................................................................... ...................

............ ....................................................... ...................

B. 1. Kementerian/Lembaga : .................................................... ...................

2. Unit Organisasi Eselon I : ..................................................... ...................

3. Satuan Kerja : ....................................... ...................

4. Fungsi/Subfungsi/Program : ..................... ...................

5. Kegiatan/Subkegiatan : ......................... ...................

6. Lokasi : ................................................ ...................

A. MAP dan Uraian Penerimaan : ....................................... ...................

B.

Jumlah Setoran : Rp. ..................... ............................................................

Dengan Huruf : ..................................................................................

..................................................................................

C. Surat Penagihan (SPN) atau Surat : Nomor ......................Tanggal: .........................................

Pemindahan Penagihan Piutang

Negara (SP3N) : KPPN ..........................................................

PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian

Formulir SSBP pada halaman belakang

lembar ini

Untuk Keperluan:

............, Tanggal ..........................

......................................................

NIP. ..............................................

Diterima oleh:

BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

Tanggal ....................................................

Tanda Tangan ...............................................

Nama Terang ...............................................


51/53

41

Lampiran 6: Format Buku Kas Umum

Buku Kas Umum

Bantuan :

Nama Lembaga :

Alamat Lengkap :

Tanggal Penerimaan :

Tahun Anggaran :

TglNomor

Kode

Nomor

BuktiUraian

Peneri-

maan

Penge-

luaranSaldo

1 2 3 4 5 6 7

…………………., 2016

Mengetahui dibuat oleh:

Ketua Lembaga Bendahara

............................ ........................


52/53

42

Lampiran 7: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

Bantuan :

Nama Lembaga :

Alamat Lengkap :

Tanggal Penerimaan :

Tahun Anggaran :

……………………, 2016

Mengetahui dibuat oleh:

Ketua lembaga Bendahara

............................. ........................

No. Tgl.Nomor

BuktiUraian

Jenis Pajak

Jumlah Ket

PPNPPh

21

PPh

22

PPh

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


53/53

Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

Juknis Ormit

Documents