KATA PENGANTARitjen.kemenperin.go.id/itjen/laporan/lakip/LAKIP_2016_IR1_(FINAL).pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

LAKIP INSPEKTORAT I TA. 2016 i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun

2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2O11 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah

dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2016.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I atas

penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai

terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat I

untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh

pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I yang

dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam

rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor

industri.

Jakarta, Januari 2017

Inspektur I

Pranata

LAKIP INSPEKTORAT I TA. 2016 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan

Departemen / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja

didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara

berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Karena itu, LAKIP berguna

sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance), Inspektorat I yang merupakan bagian dari

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian

No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai

tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk

tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat

Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri

Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut,

Inspektorat Jenderal memiliki Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerjadan penjamin mutu kegiatan kepemerintahan di bidang industri” dengan Misi:1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola

kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan

akselerator pengembangan industri;

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan

profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap.

Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan

pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian Inspektorat I, secara umum total

nilai capaian kinerja Inspektorat Jenderal termasuk kedalam kategori “sangat baik”. Realisasi

anggaran Inspektorat I sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar Rp3.274.065.969,- atau

sebesar 85,55% dari pagu Rp.3.827.012.000,- dan/atau sebesar 99.3% dari pagu selfblocking

senilai Rp.3.296.870.254,-. dengan nilai capaian masing-masing program sebagai berikut :

LAKIP INSPEKTORAT I TA. 2016 iii

1) Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang dengan berhasil memenuhi target

Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan

perundang – undangan telah tercapai 100%. Hal ini dapat diukur melalui realisasi

pelaksanaan kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN 15 satker yang termasuk

dalam cakupan tugas Inspektorat I pada 2 (dua) periode, yaitu Laporan Keuangan dan

BMN semester II TA 2015 dan semester I TA 2016.

2) Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold < 3% (realisasi 0,173%). Hal ini

diukur berdasarkan dengan nilai temuan BPK yakni sebesar Rp. 4.714.030.164,-

dibandingkan dengan DIPA Kementerian Perindustrian TA 2015 sebesar Rp

2.743.315.143.000,-. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah

dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat I

dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat I serta telah dilakukannya pendampingan

atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Cakupan Tugas Inspektorat I termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang

akan dilelang.

3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Memperoleh Predikat B pada Nilai SAKIP

Kementerian, Pencapaian dari indikator persentase nilai rata-rata SAKIP Unit Eselon I

dalam cakupan pengawasan Inspektorat I adalah Sekjen dengan capaian sebesar

79,9% (predikat A) dan Direktorat Jenderal KPAII sebesar 67% (predikat B). Nilai akhir

dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro

Perencanaan sehingga rata-rata persentase nilai mencapai sebesar 73,5%.

4) Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal.

Hal ini diukur melalui Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata

kelola dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan

monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan

Match dengan Industri dengan hasil 1 rekomendasi atau capaian kegiatan sangat baik

mencapai 100%.

LAKIP INSPEKTORAT I TA. 2016 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................iv

I. PENDAHULUAN................................................................................................................ 1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI ...................................................... 1

B. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................ 1

C. CAKUPAN TUGAS........................................................................................................ 2

D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM......................................................... 3

II. PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................... 5

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI................................................................... 5

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016......................................................................... 6

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016................................................................. 12

D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA....................................................................... 13

E. RENCANA ANGGARAN ............................................................................................ 14

III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 15

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................................................................. 16

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN............................................................................... 27

IV. P E N U T U P............................................................................................................... 30

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN ......................................... 30

B. PERMASALAHAN/KENDALA ................................................................................. 31

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN ................................................................ 31

LAMPIRAN ............................................................................................................................... 33

Sumber Daya Manusia di Inspektorat I ................................................................... 33

Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2016..................................... 34

LAKIP INSPEKTORAT I TA. 2016 1

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur

organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal,

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional serta

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat I.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2016 tanggal

30 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian,

Inspektorat I terdiri dari :

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja

Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta manejemen

kinerja Inspektorat I. Secara fungsional Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja

bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Tatausaha dan Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang


keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

C. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan

Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal

Kementerian Perindustrian Nomor 135/IJ-IND/PER/8/2016, Inspektorat I memiliki

kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:

a) Sekretariat Jenderal,

b) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional,

dan

c) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

2. Unit Vertikal Balai Besar dan Baristand Industri, yaitu:

a) Balai Besar Keramik Bandung

b) Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung

c) Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

d) Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

e) Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang

f) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

3. Unit Vertikal Sekolah dan Balai Diklat, yaitu:

a) Perguruan Tinggi Kimia Industri (PTKI) Medan

b) Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Makassar

c) Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor

d) Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta

e) Balai Diklat Industri (BDI) Makassar

f) Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta

4. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi), yaitu:

a) Dinas perindag Prov. Sumatera Selatan

b) Dinas perindag Prov. Lampung

c) Dinas perindag Prov. Jawa Timur

d) Dinas perindag Prov Bali

e) Dinas perindag Prov. Kalimantan Tengah


f) Dinas perindag Prov. Sulawesi Utara

g) Dinas perindag Prov. Sulawesi Selatan

h) Dinas perindag Prov. Maluku Utara

D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat I telah menyusun

kegiatan tahun 2016 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan

kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2016, Inspektorat I

melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2016 dan

menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan

kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2016 yakni :

Mengoptimalisasikan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

dengan berbasis pada pembinaan;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional

sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya

mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam

pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan PelaksanaanPengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan DekonsentrasiPerindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus sesuai dengan

cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian

Nomor 135/IJ-IND/PER/8/2016 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas

laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat I juga

melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat dan vertikal

yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga,

APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance)

terhadap perencanaan pengaanggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2016. Oleh

karena itu, pada tahun 2016 Inspektorat I juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan

kegiatan Reviu Perencanaan dan Program terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan

tugas Inspektorat I agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan

sesuai kaidah peraturan yang berlaku.


Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait

pengembangan Industri Nasional, Inspektorat I melaksanakan monitoring dan evaluasi

(Monev) kegiatan yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja eselon I dan Monev Unit Pendidikan VokasiBerbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri. Dalam mendukung

pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan Layanan

Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.


II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung

visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok

dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian

Perindustrian No. 110/IJ-IND/PER/ 8/2016 dan sebagai salah satu bagian dari struktur

organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat I sebagai aparat pengawasan fungsional di

lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung

penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian

Perindustrian, yakni:

VISI :

“Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatankepemerintahan di bidang industri”.

MISI :

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya

tata kelola kepemerintahan yang baik;

2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai

katalisator dan akselerator pembangunan industri;

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan

profesional.

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke

depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan “Tercapainya peran pemberi jasakonsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industry yang efektif” sebagai unit

kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan. Sasaran strategis

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian,

dengan indikator sasaran strategis Opini atas laporan keuangan BPK.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran strategis : 1) Nilai

SAKIP Kementerian dan 2) Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal

B.


3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, dengan indikator

sasaran strategis Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak

lanjuti.

4. Meningkatnya pengawalan Reformasi birokrasi di lingkungan Kementrian

Perindustrian, dengan indikator sasaran strategis Jumlah Satuan Kerja yang

Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3.

5. Meningkatnya kualitas pelaksananaan pengawasan, dengan indikator sasaran

strategis : 1) Perbandingan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT

terhadap seluruh kegiatan pengawasan, 2) Persentase pengawasan yang sesuai

dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dan 3) Laporan Keuangan

Satker yamg Berkualitas.

6. Meningkatnya kemampuan SDM APIP, dengan indikator sasaran strategis : 1)

Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat

Jenderal, 2) Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan

dan 3) Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan

7. Organisasi yang efektif, dengan indikator sasaran strategis: 1) Nilai akuntabilitas

kinerja Inspektorat Jenderal dan 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

: 2008

8. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, dengan indikator sasaran

strategis: 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen

perencanaan dan 2) Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun

2016 Inspektorat I memiliki program dan kegiatan melaksanakan Pengawasan danPeningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian, dengan

sasaran sebagai berikut :

Perspektif Stakeholder

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian diukur

dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Perindustrian

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian diukur dengan

indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIP

Eselon I binaan Inspektorat I


3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri diukur dengan

indikator kinerja Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang dapat

ditindaklanjuti;

4. Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian

Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Satker yang menerapkan SPIP s/d

Level 5.

Perspektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan diukur dengan indikator kinerja

Persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, Persentase pengawasan yang

sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan Laporan Keuangan Satker

yang Berkualitas.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP diukur dengan indikator kinerja persentase

pegawai yang mengikuti diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I, Jumlah auditor

yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan Persentase Kepuasan

Pelanggan terhadap layanan pengawasan;

2. Organisasi yang efektif diukur dengan indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat I dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;

3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja

tersedia dan terpeliharanya sistem pengawasan berbasis informasi;

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan diukur dengan indikator kinerja

persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan

persentase penyerapan anggaran Inspektorat I.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka

disusun program/kegiatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran I

Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja yang digunakan Opini atas laporan keuangan BPK


Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal terhadap satker binaan Inspektorat I

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan

mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di

lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan

dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 dan Peraturan Inspektur

Jenderal, Inspektorat I melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja

sebagai berikut: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan

Pengembangan Akses Industri Internasional, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan

Industri, Balai Besar Keramik (BBK) Bandung, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK)

Bandung, dan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI)

Semarang, Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, Balai Riset dan

Standardisasi Industri Padang, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh,

Balai Diklat Industri Makassar, Balai Diklat Industri Yogyakarta, Politeknik STMI

Jakarta, Politeknik PTKI Medan, SMK-SMAK Bogor, SMK-SMAK Makassar dan

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebanyak 8 (delapan) provinsi yang meliputi Dinas

Perindag Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perindag Provinsi Lampung, Dinas

Perindag Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindag Provinsi Bali, Dinas Perindag Provinsi

Kalimantan Tengah, Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perindag

Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara.

2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Perencanaan Program terhadapsatker binaan Inspektorat I

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian Perindustrian, Inspektorat I berupaya mendorong unit-unit kerja di

lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan

mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntasi Pemerintah. Upaya

tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di

lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah

memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah

membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan

Standar Biaya yang telah ditentukan serta telah membuat Laporan Keuangan/BMN

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Pada Inspektorat I, kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan di


Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses

Industri Internasional, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri, Balai Besar Keramik

(BBK) Bandung, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Bandung, dan Balai Besar

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, Balai Riset dan

Standardisasi Industri Ambon, Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Balai

Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, Balai Diklat Industri Makassar, Balai

Diklat Industri Yogyakarta, Politeknik STMI Jakarta, Politeknik PTKI Medan, SMK-

SMAK Bogor, SMK-SMAK Makassar sehingga kualitas laporan keuangan sesuai

dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan

kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga

diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKA-K/L) satker binaan

Inspektorat I.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Inspektorat I

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat I

diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Salah satu

kegiatan pendampingan dan monitoring yang dilakukan adalah pendampingan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada unit/satker dibawah binaan Inspektorat I.

4. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu

Pengawasan dengan tujuan tertentu dapat dilakukan sewaktu-waktu sebagai bahan

tindak lanjut dari laporan penyimpangan yang diterima Inspektorat I.

5. Kegiatan Pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup Inspektorat I

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi,

Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan,

secara bertahap diubah dari Post-Audit (watch dog) menjadi pembinaan, advokasi,

pendampingan, pengendalian (counseling partner) dan ke depan menjadi Penjamin

Mutu (quality assurance). Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan

pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penanganan pengaduan

masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat I. Pelaksanaan kualitas

pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit

eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi

pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan

tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.


Indikator Sasaran II

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian Indikator Kinerja yang

digunakan Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIPEselon I binaan Inspektorat I.


Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

pada unit eselon I yang menjadi wilayah binaan Inspektorat I. Monitoring dan evaluasi

ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai

akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja

dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I sehingga diharapkan unit

kerja tersebut memperoleh predikat B untuk penilaian SAKIP-nya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107 tahun 2016 dan Peraturan

Inspektur Jenderal No.135/IJ-IND/Per/11/2016, unit eselon I yang menjadi binaan

Inspektorat I adalah Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Ketahanan dan

Pengembangan Akses Industri Internasional.

Indikator Sasaran III

Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri.

Indikator Kinerja yang digunakan Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakanindustri yang dapat ditindaklanjuti.


Monitoring dan evaluasi program/kebijakan industri dalam rangka pemantauandan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri bersifat strategis pada satkerbinaan Inspektorat I.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa

efektifitas penyelenggaraan reposisi pada unit pendidikan dibawah Pusat Pendidikan

dan Pelatihan industri dalam rangka menciptakan Unit Pendidikan Vokasi Berbasis

Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri.

Sesuai dengan rencana strategis yang hendak dicapai Inspektorat Jenderal, pada

tahun 2016 Inspektorat I diharapkan mampu menghasikan 1 (satu) rekomendasi

dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini.

Indikator Sasaran IV

Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Indikator Kinerja yang digunakan Satker yang menerapkan SPIP s/d Level 5



Inspektorat Jenderal menargetkan penerapan SPI hingga level 4 pada tahun 2016

tercapai di 3 satker yang merupakan satuan kerja unit pusat dan level 3 tercapai di 2

satker. Pada Inspektorat I yang menjadi fokus pembinaan Sekretariat Jenderal,

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional serta

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai

sasaran ini adalah dalam bentuk observasi/pengamatan penerapan SPIP di unit kerja

pusat tersebut mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan pada tahun

berjalan pada saat pelaksanaan audit kinerja.

Indikator Sasaran I Pada Persepektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Indikator kinerja yang digunakan Persentase pengawasan yang sesuai denganPKPT, Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standarpengawasan dan Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.


1. Monitoring Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I denganmenggunakan kartu kendali

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika pelaksanaan kinerja pada unit vertikal

pusat dan daerah serta pengelolaan dana dekonsentrasi di Provinsi dilaksanakan

sesuai pedoman, prosedur/standar pengawasan dan tepat waktu sesuai dengan

jadwal perencanaan minimal 80% dari target yang ditentukan.

2. Monitoring Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I sesuai denganprosedur/standar pengawasan melalui audit internal ISO 9001:2008.

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika ISO 9001:2008 dijalankan sesuai

dengan ketentuan.

Indikator Sasaran I Pada Persepektif Pembelajaran Organisasi

Meningkatnya kemampuan SDM APIP aparatur yang kompeten.

Indikator Kinerja yang digunakan Persentase pegawai Inspektorat I yangmengikuti diklat, persentase auditor yang menulis artikel/karya tulis yangdipublikasikan, persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan.


1. Keikutsertaan pegawai Inspektorat I dalam diklat yang diadakan dalam menunjang

kompetensi pegawai.

2. Peran serta auditor dalam kontibusi penulisan artikel/karya tulis pada majalah

SOLUSI ataupun media publikasi lainnya.


3. Survey dan monitoring kepuasan satker terhadap layanan pengawasan yang

dilakukan Inspektorat I.

Indikator Sasaran II Organisasi Kinerja yang efektif

Indikator kinerja yang digunakan Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I, danPenerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.


1. Penyusunan dokumen akuntabilitas Inspektorat I sesuai dengan Permenpan

No.25 Tahun 2012

2. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu di Inspektorat Jendral pada

dasarnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, namun dalam hal

ini Inspektorat I berkewajiban untuk ikut serta dan menjaga penerapan ISO SMM

9001:2008 dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan

prosedur.

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika sistem manajemen mutu dilaksanakan

oleh Inspektorat Jenderal dan sertifikasi ISO SMM 9001:2008 dapat dipertahankan.

Indikator Sasaran III Perencanaan Penganggaran yang berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan Persentase keseuaian pelaksanaan kegiatandengan dokumen perencanaan dan persentase penyerapan anggaran.


1. Pelaksanaan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan melalui kartu

kendali dan monitoring pelaksanaan kegiatan per triwulan, dan tahunan.

2. Monitoring realisasi keuangan inspektorat I melalui e-monitoring.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efesien

dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat I menetapkan kinerja yang

dilaksanakan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN)

Inspektorat I sebagai berikut:

Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan

Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Guna mengukur pencapaian sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka

ditetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:


Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan

perundang – undangan

Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold

Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka

sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan

dicapai melalui pelaksanaan reviu laporan keuangan dan BMN serta reviuperencanaan program dan anggaran serta untuk menjamin persentase temuan

BPK di bawah materiality threshold dengan target kurang dari 3% dicapai melalui

kegiatan audit kinerja.

Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

dilakukan melalui monitoring dan evaluasi SAKIP pada unit eselon I di bawah

cakupan tugas Inspektorat I serta monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan VokasiBerbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri.

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2016, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat I telah

menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya efektifitas,efesiensi, dan ketaatanterhadap perundang –undangan.

Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerjasesuai dengan SAP dan peraturanperundang – undangan

90%

Prosentase temuan BPK di bawah materialitythreshold

<3%

2. Meningkatnya Akuntabilitaspelaksanaan kebijakanprogram dan pengendalianinternal.

Persentase nilai rata – rata SAKIP unitEselon I minimal B

78%

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakanindustri dan/atau tata kelola

1rekomendasi


E. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal

tahun 2016 Inspektorat I mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.827.012.000,-.

Namun demikian, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran, terjadi

perubahan alokasi anggaran menjadi Rp. 3.296.870.254,- dengan rincian per

program/kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Audit Inspektorat I terhadap unit kerja dan satuan kerja pada Kementerian

Perindustrian, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pemeriksaan khusus serta audit

tematik sebesar Rp. 1.585.754.500,-

2. Layanan Reviu Inspektorat I terhadap Laporan Keuangan atas kualitas penyajian

laporan keuangan yang sesuai SAP di 15 satker unit pusat/vertikal dan Reviu

Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp. 724.337.500,-

3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kebijakan Cakupan Tugas

Inspektorat I sebesar Rp. 607.865.754,- dengan rincian:

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP sebesar Rp. 20.347.154,-

Monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan sebesar Rp. 587.518.600,-

4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I dalam rangka mendukung kegiatan

rutin sebesar Rp. 267.010.000,-

5. Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat I sebesar Rp. 89.098.215,-


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban

Inspektur I kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas

penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat I Kementerian Perindustrian pada tahun 2016. Untuk

mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat I dilakukan melalui pengukuran

kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan

kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat I. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara

sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala,

dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam

pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat I dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja

yaitu :

1. Indikator Masukan (Input) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output

2. Indikator Keluaran (Output) : sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau

kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang

digunakan.

3. Indikator Hasil (Outcome) : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program

dan kegiatan.

4. Indikator manfaat (Benefit) : sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (Impact) : ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan

oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat I menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai

berikut :

85 s/d 100 = Sangat Baik

70 s/d < 85 = Baik

55 s/d < 70 = Sedang

< 55 = Kurang Baik


A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat I telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2016 yang merupakan

tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap

pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat I tahun 2016 termasuk dalam kategori

sangat baik .

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat I sampai dengan tahun 2016 berakhir dan dikaitkan dengan

indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain

dilaksanakan melalui kegiatan :

1.Audit Kinerja

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan

perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara

efektif, efisien dan ekonomis, pada tahun 2016 Inspektorat I telah melaksanakan

pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat I

sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2016.

Sampai dengan akhir tahun 2016, Inspektorat I telah melaksanakan pengawasan

internal melalui audit terhadap:

a. Sekretariat Jendera pada bulan Januari 2016;

b. Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri

Internasional pada bulan Februari 2016;

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri pada bulan November 2016;

d. Balai Besar Keramik (BBK) Bandung, pada bulan Maret 2016;

e. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Bandung, pada bulan Maret 2016;

f. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang,

pada bulan Agustus 2016;

g. Balai Riset dan Standardisasi Industri Aceh, pada April 2016;

h. Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, pada April 2016;

i. Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, pada April 2016;

j. Politeknik PTKI Medan, pada April 2016;

k. Politeknik STMI Jakarta, pada November 2016

l. SMK-SMAK Bogor, pada April 2016;

m. SMK-SMAK Makassar, pada April 2016;

n. Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta, pada April 2016;


o. Balai Diklat Industri (BDI) Makassar, pada April 2016;

p. Dinas Perindag Prov. Sumatera Selatan pada Juni 2016;

q. Dinas Perindag Prov. Lampung pada Juni 2016;

r. Dinas Perindag Prov. Jawa Timur pada Mei 2016;

s. Dinas Perindag Prov. Bali pada Mei 2016;

t. Dinas Perindag Prov. Kalimantan Tengah pada Mei 2016;

u. Dinas Perindag Prov. Sulawesi Utara pada Juni 2016;

v. Dinas Perindag Prov. Sulawesi Selatan pada Juni 2016; dan

w. Dinas Perindag Prov. Maluku Utara pada Mei 2016.

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2016, beberapa permasalahan utama yang

masih dihadapi antara lain:

Pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran

output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;

Pembebanan dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan

dan/atau melebihi standar biaya yang berlaku;

Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang

lengkap dan sesuai ketentuan sehingga belum akuntabel;

Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib.

Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang

Ruangan yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan,

BMN yang belum dikodering serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat

belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN; dan

Penyelenggaraan pelayanan publik pada satker belum optimal, karena masih

terdapat informasi yang belum tersaji secara realtime dan mudah diakses

masyarakat serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.Reviu Laporan Keuangan/BMN serta Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP

dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit

kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka, pada tahun 2016 Inspektorat I

melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan

dan BMN serta reviu perencanaan program kegiatan dan anggaran satker di bawah

binaan Inspektorat I sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal

No.135 tahun 2016. Reviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2


periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II

TA 2016 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

Semester I TA 2016.

Sedangkan reviu perencanaan program dan anggaran juga telah dilaksanakan

selama 2 periode, yakni periode Juli terhadap Pagu alokasi 2017 dan Periode

September terhadap pagu anggaran 2017. Pada bulan Maret 2016 telah

dilaksanakan pula reviu program dan anggaran karena adanya perubahan

nomenklatur sehingga menyebabkan realokasi anggaran dari suatu direktorat ke

direktorat lain. Pada akhir semester I juga dilakukan reviu atas peubahan yang

disebabkan pemotongan anggaran tahun anggaran 2016.

Tabel 2 Pelaksanaan reviu Inspektorat I tahun anggaran 2016

Unit kerja

Reviu Laporan Keuangan Reviu Program dan Anggaran

KetSemester IITA 2016

(Periode Jan)

Semester ITA 2016

(Periode Juli)Pagu Alokasi Pagu

Anggaran Lainnya

Setjen Februari(Minggu ke 4) -

Juli Oktober

MaretJuli

PerubahanNomenklatur

&Pemotongan

Ditjen KPAII

Februari(Minggu ke 4) - Maret

Juli

PerubahanNomenklatur

&Pemotongan

PusdiklatIndustri

Februari(Minggu ke 4) - Juli Pemotongan

BBK Bandung Maret(Minggu ke 1)

Agustus(Minggu ke 1) Juli Pemotongan

BBPK Bandung Maret(Minggu ke 2)


BBTPPISemarang

Maret(Minggu ke 2)

Juli(Minggu ke 4) Juli Pemotongan

Baristand AcehMaret

(Minggu ke 2)Juli

(Minggu ke 3) Juli Pemotongan

BaristandAmbon

Maret(Minggu ke 1)


BaristandPadang

Maret(Minggu ke 3)


PTKI Medan Maret(Minggu ke 1)


STMI Jakarta Maret(Minggu ke 3)


SMAK Bogor Maret(Minggu ke 1)


SMAKMakassar

Maret(Minggu ke 2)


BDI YogyakartaMaret

(Minggu ke 3)Juli


BDi MakassarMaret

(Minggu ke 2)Juli


Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN, Penyusunan laporan keuangan

berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga masih perlu


perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan

keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil reviu perencanaan program dan anggaran, dapat disampaikan

bahwa program dan anggaran unit kerja telah disusun secara periodik dan sesuai

dengan perencanaan nasional serta alokasi yang telah ditentukan dan disepakati.

Namun demikian, dalam penyusunannya masih ditemukan beberapa dokumen

pendukung yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan, seperti melebihi standar

biaya.

3.Monitoring dan Evaluasi Inspektorat I

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan

pengendalian internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat I

melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah

dilaksanakan unit kerja. Pada tahun 2016, capaian indikator Persentase nilai rata-rata

SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat I telah mencapai 100% karena pada

penilaian SAKIP terhadap unit eselon I di bawah binaan Inspektorat I telah mencapai

nilai 67 (B) untuk KPAII; dan Sekjen 79,9 (A) untuk Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan nilai tersebut maka indikator Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I

binaan Inspektorat I minimal B tercapai.

Selain melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja unit eselon I di bawah

binaan Inspektorat I, dilakukan pula pendampingan penilaian SAKIP unit Balai Besar,

Baristand, dan Unit Pendidikan Kementerian Perindustrian.

Monitoring dan Evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yangLink dan Match dengan Industri

Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan SDM Industri yang kompeten dan

profesional, Kementerian Perindustrian melalui unit pendidikan dibawah Pusat

Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri melaksanakan program reposisi unit

pendidikan. Melalui program tersebut diharapkan tercipta unit pendidikan vokasi

berbasis kompetensi yang link dan match dengan Industri, khususnya yang berada di

daerah tempat unit pendidikan tersebut berada. Program reposisi pendidikan

diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan kurikulum berbabasis

kompetensi dengan sistem blok, penambahan dan peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan serta peningkatan kerjasama dengan industri di bidang

penelitian maupun pendidikan (magang).

Dalam rangka mengidentifikasi dan mengevaluasi peranan serta sejauh mana

efektivitas pelaksanaan program ini, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan


monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan

Match dengan Industri. Ruang lingkup monev ini dibatasi untuk unit pendidikan

tinggi/politeknik di bawah Pusdiklat Industri dengan responden terdiri dari Pimpinan

Unit Pendidikan beserta wakil, Ketua Jurusan, Tenaga Pengajar dan Staff serta

perusahaan/industri yang menjadi user dari lulusan unit pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Kegiatan yang terkait dengan program prioritas Rencana Induk Pengembangan

Industri Nasional (RIPIN) masih terkonsentrasi pada kegiatan pendidikan, belum

menyentuh seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi;

b. Kurangnya dosen untuk menjalan kurikulum berbasis kompetensi dengan

kualifikasi S3 yang linear dengan bidang ilmu pada prodi;

c. Belum menyeluruhnya pemahaman unit pendidikan tentang program Reposisi

dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sehingga kontribusi dalam

pencapaian visi dan misi politeknik belum optimal;

d. Belum optimalnya peran unit pendidikan sebagai role model pendidikan vokasi;

e. Kurangnya sarana dan prasarana serta kegiatan yang yang mampu

meningkatkan brand image unit pendidikan;

f. Kurangnya kesiapan unit pendidikan menjadi kampus elite dan bereputasi;

g. Teknologi Sarana dan prasarana laboratorium yang perlu diupdate;

h. Unit pendidikan belum sepenuhnya menerapkan metode pembelajaran

menggunakan teaching factory (menerapkan sistem blok);

i. Terkait dengan perkembangan jumlah mahasiswa pada unit pendidikan,

perbandingan antara jumlah yang lulus seleksi dan yang mendaftar ulang relatif

kecil;

j. Kurangnya SDM Pengelola, sarana dan prasarana, serta alokasi dana untuk

pengelolaan Inkubator Bisnis; dan

k. Belum berjalannya program pengembangan wisata pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, arah solusi yang diperlukan antara lain:

Perencanaan program pada unit pendidikan harus meliputi seluruh aspek Tri

Dharma perguruan tinggi, yaitu Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran serta

Pengabdian Masyarakat;

Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Pengajar/dosen dengan

memperhatikan linearisasinya dengan prodi yang ada;

Peningkatan pemahaman unit pendidikan tentang program Reposisi dan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);


Peningkatan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, untuk

menciptakan unit pendidikan yang elite dan bereputasi serta mampu berperan

sebagai role model dalam dunia pendidikan vokasi;

Perlunya dikembangkannya sistem monitoring dan self evaluation untuk

menjamin terlaksananya metode pembelajaran menggunakan teaching factory

(menerapkan sistem blok); dan

Pengembangan wisata pendidikan yang kreatif serta didukung dengan

penambahan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya

pengembangan inkubator bisnis, sehingga dapat meningkatkan brand image

dan meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat atas pendidikan vokasi.

4.Manajemen Pengawasan Inspektorat I

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan

manajemen pengawasan Inspektorat I. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan

berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2016 baik dalam bentuk

koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja. Apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan layanan manajemen pengawasan

antara lain sebagai berikut:

Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat I TA 2017

baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT), rencana

kegiatan TA 2017 (renkin, ADIK, dsb) sampai dengan penyusunan pagu indikatif

dan definitif TA 2017;

Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d

Desember 2016 dengan rata-rata per bulannya 1 kegiatan;

Pengawalan dan pendampingan ke beberapa unit kerja dalam rangka

pendampingan, pembinaan, klarifikasi dan konsultasi; serta

Layanan pengawasan penunjang lainnya.

5.Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat I

Inspektorat I telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas

secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2016 pada bulan Januari 2017;

Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I pada bulan

April 2016, laporan PP 39 triwulan II pada bulan Juli 2016, laporan PP 39 triwulan

III pada bulan Oktober 2016, dan laporan PP 39 triwulan IV 2016 pada Januari

2017.

Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat I TA 2016 pada bulan

Desember 2016


Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat I yang diturunkan dari Rencana

Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat I menetapkan indikator kinerja untuk

setiap sasarannya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan IV (Januari

s.d. Desember) Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian TAPKIN Inspektorat I Tahun 2016

NO SASARANPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya efektifitas,efesiensi, dan ketaatanterhadap perundang -undangan

Prosentase Laporan KeuanganSatuan Kerja sesuai dengan SAPdan peraturan perundang –undangan

90% 100%

Prosentase temuan BPK di bawahmateriality threshold

<3% 0,172%

2. Meningkatnya Akuntabilitaspelaksanaan kebijakanprogram dan pengendalianinternal.

Persentase nilai rata – rata SAKIPunit Eselon I minimal B

78% 73,5%

Jumlah rekomendasi perbaikankebijakan industri dan/atau tatakelola

1rekomendasi

1rekomendasi

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap PeraturanPerundang-undangan

a. Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan

peraturan perundang – undangan

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas,

efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan adalah prosentase

Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan

perundang-undangan.

Target dari Indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui realisasi pelaksanaan

kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN 15 satker yang termasuk dalam

cakupan tugas Inspektorat I pada 2 (dua) periode, yaitu Laporan Keuangan dan

BMN semester II TA 2015 dan semester I TA 2016. Sehingga capaian dari

target yang ditetapkan secara umum sangat baik sebesar 100%. Rincian

indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:


NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 Meningkatnyaefektifitas, efesiensi,dan ketaatan terhadapperundang - undangan

Prosentase LaporanKeuangan Satuan Kerjasesuai dengan SAP danperaturan perundang –undangan.

90% 90 % 100

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini

dapat dikatakan berhasil. Indikator ini merupakan indikator baru yang tidak ada

di tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan indikator

antara tahun 2016 dan 2015.

b. Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan

tercapainya persentase temuan BPK di bawah materiality threshold dengan

target <3%. Capaian secara umum sangat baik sebesar 100%, sedangkan

rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas

dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:


1 Meningkatnyaefektifitas, efesiensi,dan ketaatan terhadapperundang - undangan

Prosentase temuan BPKdi bawah materialitythreshold.

<3% 0,172 % 100

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya untuk indikator yang

sama, yaitu sebesar 0,33%, pada tahun 2016 ini Kementerian Perindustrian

telah mencapai realisasi yang lebih baik yakni persentase temuan BPK di

bawah materiality threshold sebesar 0,17%. Hal ini diukur berdasarkan dengan

nilai temuan BPK yakni sebesar Rp. 4.714.030.164,- dibandingkan dengan

DIPA Kementerian Perindustrian TA 2015 sebesar Rp 2.743.315.143.000,-.

Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya

kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat I dan 12 unit

vertikal cakupan tugas Inspektorat I serta telah dilakukannya pendampingan

atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Cakupan Tugas Inspektorat I termasuk anggaran yang masih diblokir maupun

yang akan dilelang.

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini

dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kembali

pengendalian internal yang dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap realisasi

kegiatan diseluruh tahapan, terutama terkait dengan realisasi keuangan, agar

tingkat materialitas temuan BPK pada Kementerian Perindustrian dapat ditekan

seminimal mungkin.


2.Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan PengendalianInternal.

a. Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B

Indikator kinerja pertama untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas

pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal adalah dengan

tercapainya persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I binaan minimal

berpredikat B, capaian sasaran ini sangat baik sebesar 94,23%. Secara umum

rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:


1 MeningkatnyaAkuntabilitaspelaksanaan kebijakanprogram danpengendalian internal.

Persentase nilai rata –rata SAKIP unit Eselon Iminimal B.

78% 73,5% 94,23

Pencapaian dari indikator persentase nilai rata-rata SAKIP Unit Eselon I dalam

cakupan pengawasan Inspektorat I adalah Sekjen dengan capaian sebesar

79,9% (predikat A) dan Direktorat Jenderal KPAII sebesar 67% (predikat B).

Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan

kepada Biro Perencanaan sehingga rata-rata persentase nilai mencapai

sebesar 73,5%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi yang diperoleh

Inspektorat I pada tahun 2016 untuk indikator tersebut diatas mengalami

peningkatan, yaitu dari 67,96% menjadi 73,50%, dengan persentase capaian

sebesar 94,23%. Walaupun capaian belum mencapai 100% atau sempurna,

Inspektorat I telah berhasil mewujudkan nilai SAKIP unit Eselon I binaan

Inspektorat I minimal B pada seluruh eselon I binaan.

Melihat dari capaian kinerja yang telah tergolong sangat baik, indikator kinerja

ini dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kembali

kemampuan SDM Aparatur dalam melaksanakan SAKIP sesuai dengan

standar/peraturan yang berlaku juga perlu terus ditingkatkan baik dengan

sosialisasi peraturan dan penyusunan pedoman pelaksanaan SAKIP di

lingkungan Kementerian Perindustrian, maupun pelatihan/workshop

penyusunan LAKIP yang merupakan produk akhir dari SAKIP. Selain itu, SDM

aparatur pengawasan juga diharapkan tidak hanya memberikan

penilaian/predikat SAKIP unit kerja tapi juga dapat memantau pencapaian

sasaran strategis Kementerian secara keseluruhan. Sehingga nantinya kinerja

pengembangan industri benar-benar dapat terukur dan solusi/rekomendasi


terbaik dapat dijalankan bersama dalam mencapai visi dan misi Kementerian

Perindustrian.

b. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah

rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola. Secara umum

rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat

diuraikan dalam tabel sebagai berikut :


1 MeningkatnyaAkuntabilitas pelaksanaankebijakan program danpengendalian internal.

Jumlah rekomendasiperbaikan kebijakanindustri dan/atau tatakelola

1Rekomendasi

1Rekomendasi

100

Pada tahun 2015, Inspektorat I melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi penerapan

SNI Wajib Bidang Elektronika untuk Produk Pompa Air dan menghasilkan 1

rekomendasi terkait kebijakan pelaksanaan SNI Wajib tersebut sehingga dapat

dikatakan target tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2016, Inspektorat I

melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan

evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan Match

dengan Industri dengan hasil 1 rekomendasi atau capaian kegiatan sangatbaik mencapai 100%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini tidak mengalami

perubahan karena pada tahun 2016 dan 2015 anggaran yang tersedia hanya

dapat mendukung 1 kegiatan evaluasi untuk meningkatkan kualitas

pelaksanaan kebijakan industri. Perbedaan di kedua tahun ini hanya pada

fokus kebijakan program yang dimonitor dan dievaluasi, yakni penerapan SNI

Wajib Bidang Elektronika untuk Produk Pompa Air yang dilaksanakan pada

tahun 2015 dan Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan

Match dengan Industri di tahun 2016.

Rekomendasi terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan

Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri antara lain

perlu dilakukannya:

Perencanaan program pada unit pendidikan harus meliputi seluruh aspek

Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran

serta Pengabdian Masyarakat;

Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Pengajar/dosen dengan

memperhatikan linearisasinya dengan prodi yang ada;


Peningkatan pemahaman unit pendidikan tentang program Reposisi dan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

Peningkatan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana pendidikan,

untuk menciptakan unit pendidikan yang elite dan bereputasi serta mampu

berperan sebagai role model dalam dunia pendidikan vokasi;

Perlunya dikembangkannya sistem monitoring dan self evaluation untuk

menjamin terlaksananya metode pembelajaran menggunakan teaching

factory (menerapkan sistem blok); dan

Pengembangan wisata pendidikan yang kreatif serta didukung dengan

penambahan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya

pengembangan inkubator bisnis, sehingga dapat meningkatkan brand

image dan meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat atas

pendidikan vokasi.

Selain menyampaikan analisis capaian kinerja, pada LAKIP perlu disampaikan pula

akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi

pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan

organisasi yang telah ditetapkan.


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan aplikasi SPM, sampai dengan akhir 2016 realisasi keuangan Inspektorat I

mencapai Rp.3.274.065.969,- atau 85,55% dari pagu anggaran Rp 3.827.012.000,-. Jika

dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan tahun

2015 mengalami penurunan sebesar 11.36%. Namun pada tahun 2016 terjadi kebijakan

pemotongan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga Inspektorat I

mengalami penurunan anggaran menjadi Rp 3.296.870.254,-. Jika dibandingkan dengan

tahun 2015 yang mencapai realisasi keuangan sebesar Rp.3.376.517.000,- atau sebesar

97.64% dari pagu anggaran sebesar Rp.3.296.870.254,-, realisasi pada tahun 2016

sebesar Rp.3.274.065.969,- (99.3%) mengalami peningkatan sebesar 2.58%.

Apabila dilihat dari pencapaian perjanjian kinerja anggaran yang telah digunakan selama

tahun 2016 adalah:

Tabel 4. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat I Tahun 2016

Sasaran Strategis Indicator KinerjaPagu SelfBlocking

Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnyaefektifitas, efesiensi,dan ketaatan terhadapperundang - undangan

Prosentase LaporanKeuangan Satuan Kerjasesuai dengan SAP danperaturan perundang –undangan

727.600.000,- 724.337.500,- 7,14

Persentase temuan BPKdi bawah materialitythreshold

1.587.697.000,- 1.585.754.500,- 13,04

MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja

Persentase nilai rata –rata SAKIP unit Eselon Iminimal B

94.928.000,- 89.098.215,- 34,08

Jumlah rekomendasiperbaikan kebijakanindustri dan/atau tatakelola

614.465.000,- 607.865.754.000,- 22,29


Pencapaian Realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No Program/Kegiatan PaguRealisasi %

RealisasiTW I TW II TW III TW IV Total

1 Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat I

1.587.697.000,- 99.336.546,- 555.218.175,- 312.942.415,- 260.840.434,- 1.585.754.500,- 99,88

2 Laporan Hasil Reviu Inspektorat I 727.600.000,- 341.194.527,- 21.938.018,- 251.855.927,- 62.279.380,- 724.337.500,- 99,55

3 Laporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi Inspektorat I

614.465.000,- Data tidak dapat

ditampilkan

karena aplikasi

PP 39 tidak

merekap data dari

ALKI

48.203.715,- 29.136.204,- 658.566.372,- 607.865.754,- 98,93

4 Layanan Manajemen Pengawasan

Inspektorat I


ditampilkan

karena aplikasi

PP 39 tidak

merekap data dari

ALKI

60.902.220,- 49.800.660,- 266.801.520,- 267.010.000,- 98,10

5 Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Pengawasan Inspektorat I


ditampilkan

karena aplikasi

PP 39 tidak

merekap data dari

ALKI

26.551.547,- 26.551.547,- 97.496.906,- 89.098.215,- 93,86

TOTAL 3.296.870.000,- 532.139.079,- 713.113.675,- 670.286.753,- 1.345.984.612,- 3.274.065.969,- 99,31


Table 6. perbandingan realisasi keuangan tahun 2015 dan 2016

No Program/Kegiatan

Pagu Realisasi Total

2015 2016 Perbedaan (%) 2015 2016 Perbedaan(%)

1 Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat I1.251.090.000,- 1.587.697.000,- 126,90 1.228.433.440,- 1.585.754.500,- 129,08

2 Laporan Hasil Reviu Inspektorat I686.370.000,- 727.600.000,- 10,60

677.266.900,- 724.337.500,-106,95

3 Laporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi Inspektorat I 857.276.000,- 614.465.000,- 71,67 736.235.578,- 607.865.754,- 82,56

4 Layanan Manajemen

Pengawasan Inspektorat I390.900.000,- 272.180.000,- 69,63 377.504.400,- 267.010.000,- 70,73

5 Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Pengawasan Inspektorat I190.881.000,- 94.928.000,- 49,73 150.600.000,- 89.098.215,- 59,16

TOTAL 3.376.517.000,- 3.296.870.000,- 97,64 3.170.040.318,- 3.274.065.969,- 103,28


IV. P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat I tahun 2016, secara umum dapat

dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I tahun 2016 telah berjalan baik,

tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.

2. Pencapaian kinerja pun telah memenuhi target antara lain:

a. Sasaran meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap

perundang – undangan yang diukur melalui indikator Laporan Keuangan

Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan telah

memenuhi target yang ditetapkan yakni mencapai 90% dari target yang

ditetapkan sebesar 90%.

b. Indikator kedua untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektifitas,

efesiensi dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui

persentase temuan BPK di bawah materiality threshold telah memenuhi

target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,172% dari target < 3 %.

c. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan

pengendalian internal yang diukur melalui indikator Persentase nilai rata –

rata SAKIP unit Eselon I minimal B telah memenuhi target yang ditetapkan,

yakni 73,5% dari target yang ditetapkan 78%.

d. Indikator kedua untuk meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan

program dan pengendalian internal yang diukur melalui jumlah rekomendasi

perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah memenuhi target

dengan menghasilkan 1 rekomendasi monitoring dan evaluasi Unit

Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan

Industri.

3. Untuk Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I, pada tahun 2016 dapat

dicapai sebesar 99,30% dimana anggaran pada Inspektorat I telah terealisasi

sebesar Rp 3.274.065.969,- dari Pagu anggaran sebesar Rp 3.296.870.254,-.

Capaian tersebut juga telah melewati target yang ditetapkan, yaitu 90%.

4. Tingkat penyerapan anggaran Inspektorat I sampai dengan triwulan IV adalah

sebesar 99,30%.


B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat I tahun

2016 adalah sebagai berikut :

1. Beban kerja auditor yang cukup tinggi pada tahun 2016 berupa penugasan diluar

PKPT yang telah ditetapkan, seperti permohonan keikutsertaan kegiatan yang

diselenggarakan oleh Sekretariat inspektorat Jenderal, permohonan dari satker

untuk melakukan cek fisik bantuan peralatan/mesin dalam rangka hibah,

pemeriksaan khusus terkait aduan masyarakat serta reviu RKA-K/L terkait dengan

revisi anggaran, sehingga menyebabkan kegiatan pengawasan yang mengalami

keterlambatan dibandingkan perencanaan, seperti pada pemeriksaan kinerja

satker STMI Jakarta dan Pusdiklat, serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Unit

Pendidikan.

2. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan adalah bersifat post-audit, sehingga

upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat

diwujudkan secara optimal.

3. Pada reviu keuangan dan reviu RKA-K/L terdapat kendala yang dialami antara lain

dalam penyusunan laporan keuangan 2016 berbasis akrual masih ditemukan

kelemahan dan belum seluruh SDM memahami tata cara pembuatan dan

penelahaan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu pada reviu penyusunan

program dan anggaran masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap

dan tidak sesuai ketentuan sehingga mempersulit proses reviu perencanaan dan

program.

4. Kebijakan pemotongan anggaran diakhir tahun mengakibatkan potensi pagu

minus.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi

pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam membantu pencapaian visi dan misi

organisasi dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit

kerja/obrik dan memberikan early warning, maka perlu dilakukan kegiatan

pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja

sebagai pelengkap kegiatan pengawasan yang telah rutin dilakukan.


2. Masih perlu dilakukannya peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu

laporan keuangan berbasis akrual. Sosialiasi dan bimtek penelaahan reviu laporan

keuangan bebasis akrual yang telah diikuti oleh beberapa pegawai perlu

didiseminasikan ke SDM/auditor yang lain agar kemampuan reviu laporan keuangan

berbasis akrual dapat dipahami oleh seluruh auditor.

3. Kebijakan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi sedini

mungkin dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I ini disusun, yang

menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat

didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya

peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

Inspektur I

Pranata


LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat I

Pada tahun 2016 ini, Inspektorat I memiliki total pegawai sebanyak 15 orang dengan rincian 1 (satu) orang

Inspektur, 9 (sembilan) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 4

(orang) orang fungsional umum sebagai analis data.

No Nama Jabatan

1 Pranata Inspektur I

2 Faisal Iskandar Auditor Ahli Madya

3 Abdul Hamid Auditor Ahli Madya

4 Jelita Berlina Auditor Muda

5 Riko Lesmana Oetarman Auditor Muda

6 Ridja Muda Utama Auditor Muda

7 Kusnadi Heryanto Auditor Ahli Pertama

8 Abu Naim Toyib Auditor Ahli Pertama

9 Agung Tri Utomo Auditor Ahli Pertama

10 Ayu Budiarti Auditor Ahli Pertama

11 Asnawi Kepala Sub Bagian Tata Usaha

12 Dwi Harjanto Analis Data

13 Indra Laksmana Analis Data

14 Paramitha Susilo Budhi Utari Analis Data

15 Warsito Analis Data

INSPEKTORAT IV

SUB BAGIANTATA USAHA DAN

MANAJEMEN KINERJA

INSPEKTORAT I

SUB BAGIANTATA USAHA DAN MANAJEMEN

KINERJA

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL AUDITOR

ANALIS DATA


Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2016


KATA PENGANTARitjen.kemenperin.go.id/itjen/laporan/lakip/LAKIP_2016_IR1_(FINAL).pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Documents