1 INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Oleh : Narwati Narang Inspektur 4
1
INSPEKTORAT JENDERALINSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Oleh :
Narwati Narang
Inspektur 4
PENGELOLAAN ANGGARAN
2
BRAINSTROMING :Pengelolaan Keuangan Negara
1.Jumlah dana dalam DIPA merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran
2.Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
3.Pejabat yang menandatangani/mengesahkan surat bukti pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkannya
UU No 1/2004 Pasal 52“Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan per-UU-an yang berlaku “
BRAINSTROMING :Penatausahaan Dokumen
Realisasi perkembangan anggaran dan fisik kegiatan;
Persentase antara rencana kinerja dan pelaksanaannya;
Akumulasi pengeluaran per kegiatan/subkegiatan
Pencatatan secara Tertib
Setiap Penyelenggara Negara
5
MENGELOLA KEUANGAN NEGARA SECARA
WAJIB
• Tertib
• Taat pada Peraturan Perundang-undangan
• Efisien
• Ekonomis
• Efektif
• Transparan
• Bertanggung jawab
Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
PENGELOLAAN MENCAKUP :• Perencanaan• Penguasaan• Penggunaan• Pengawasan
• Pertanggungjawaban
Menteri/Pimpinan Lembaga
6
MENDELEGASIKAN WEWENANG KEPADA KPA
MENUNJUK
(1) Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen
(2) Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
(3) Bendahara Pengeluaran.
Pejabat Pengelola Pejabat Pengelola AnggaranAnggaran
Menunjuk Menunjuk KPAKPA
1. menyusun DIPA
2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembuatan Komitmen
KPA/PETUGAS YG DITUNJUK
8
• Melaksanakan Renja sesuai DIPA
• Membuat Keputusan2
• Mengambil Tindakan2
YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN KEUANGAN NEGARA
Keputusan/tindakan mencakup kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi
Tupoksi
Yang menandatangani kontrak/keputusan bertanggung
jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkannya
TUGAS POKOK PPK
Antara lain : Menyusun rencana Pengadaan & menetapkan paket2
pekerjaan Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara, dan
lokasi pengadaan yang disusun panitia Menetapkan/mengesahkan hasil pengadaan sesuai
kewenangannya Menetapkan besaran UM sesuai ketentuan Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak serta
mengendalikan pelaksanaannya Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada
pimpinannya Menyerahkan aset hasil pengadaan dan aset lainnya
kepada Menteri dengan BA Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan9
KEWAJIBAN & LARANGAN PPK
Kewajiban & Larangan PPK antara lain : Bertggjwb dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan
fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan Wajib melakukan pencatatan/pelaporan keuangan
dan hasil kerja tiap kegiatan Wajib menyimpan & memelihara dokumen
pelaksanaan pengadaan Wajib memberikan tanggapan/informasi tentang
pengadaan kepada masyarakat yang mengajukan pengaduan atau memerlukan penjelasan (yang tidak puas dpt mengadukan ke Menteri)
Dilarang mengadakan ikatan perjanjian sebelum tersedia/tidak cukup tersedia anggaran untuk pengadaan (proses dapat dilakukan sebelum DIPA disahkan sepanjang dananya telah dialokasikan)
10
1.Dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pemborongan, penjualan jasa, (langsung/tidak langsung) dan penjamin atas pekerjaan tersebut
2.Wajib menolak perintah bayar dari KPA apabila kelengkapan/kebenaran perintah bayar dan KPA tidak dipenuhi dan tidak tersedia dana untuk itu
3. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
4. Wajib membuat pembukuan atas seluruh transaksi keuangan
11
TANGGUNG JAWAB BENDAHARA TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN
12
1. Setiap orang yang menguasai dokumen perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik
2. KPA bertanggungjawab secara formal dan material kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Pertanggungjawaban
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
1. Menteri bertanggung jawab dari segi kebijakan pencapaian kinerja
2. Unit Organisasi (Eselon I & II mandiri) bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan pelaksanaan suatu program
3. Ka Satker sebagai KPA bertanggung jawab atas pencapaian kinerja (barang/jasa) dari kegiatan yang dilaksanakan
4. Unit/Satker bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung program
5. Setiap Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penguasaannya
Umum :- Merumuskan strategi yang jelas- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran- Menggunakan sumber daya secara efesien & efektif- Melaporkan kinerja & penggunaan sumber daya- Melakukan evaluasi atas hasil kerja
13
1. Setiap kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang (langsung/tidak langsung) harus segera diselesaikan (diganti oleh pihak yang bersalah)
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang berakibat kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut
3. Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti KN dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana 14
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)(KN)
PENGELOLAAN BMN
15
PRESIDEN:PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGANNEGARA
MENTERI KEUANGANPENGELOLA BARANG
MENTERI/PIMP.LBGPENGGUNA BARANG
GUB/BUPT/WALKOTAPEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD
DISERAHKANDIKUASAKAN
KEPALA KANTOR KUASA PENGGUNA BMN
SEKRETARIS DAERAHPENGELOLA BMD
KEPALA SKPDPENGGUNA BMD
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABKEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Penyederhanaan Birokrasi Pendelegasian kewenangan Pengelola BMN kepada Pengguna BMN (Pasal 4 ayat (3)) Pendelegasian kewenangan Pengguna BMN kepada Kuasa Pengguna Barang (Pasal 6
ayat (3))Slide 16
Pengembangan manajemen aset negarao Perencanaan Kebutuhan BMN/D meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D. o Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang
melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah
o Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D dapat dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.
Harmonisasi/Sinkronisasi Pengaturano Perencanaan Kebutuhan BMN/D merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
RKBMN Kebutuhan BMN Review Exist. BMN Analisa Kesesuaian
PENGADAAN
PENGHAPUSAN
PENGGUNAAN
PEMELIHARAAN
PEMANFAATAN
PEMINDAHTANGANAN
Solusi Aset Belanja Modal
Solusi Non Aset (Hibah, Sewa, Pemanfaatan BMN Idle)
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARANPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Standar Barang
Standar Kebutuhan
Standar Biaya
NEW INISIATIVE
BASELINERKA
Slide 17
NON TUSI + NON TUSI + OptimalisasiOptimalisasi
TUSITUSI
PEMANFAATPEMANFAATANAN
PENGGUNAPENGGUNAANAN Penguatan dasar hukum
alih status penggunaan penggunaan sementara BMN/D idle
Penyederhanaan birokrasi Pengelola dapat mendelegasikan
sebagian kewenangannya kepada Pengguna
Dalam kondisi tertentu, Pengelola dapat menetapkan status Penggunaan BMN pada Pengguna tanpa didahului usulan Pengguna
PSP BMN/D dikecualikan untuk:o barang persediaan, o KDP, o barang yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan, o BMN yang berasal dari DK/TP (penunjang) yang
direncanakan untuk diserahkan, o BMN/D lain yang ditetapkan oleh Pengelola
BMN/Gubernur/Bupati/Walikota.
Pengembangan manajemen aset negara
Kriteria BMN/D Idle dikecualikan untuk BMN/D yg telah direncanakan untuk digunakan/ dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yg ditetapkan
Pengembangan manajemen aset negara Ruang lingkup pemanfaatano pendayagunaan BMN/D yg tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tusi K/L/SKPD o optimalisasi BMN/D Jangka waktu, besaran dan cara pembayaran
sewa untuk infrastruktur (bisa > 5 tahun) Diversifikasi KSP Konstribusi dan pembagian
keuntungan dapat berupa aset (maks. 10%) Jangka waktu KSP infrastruktur s.d. 50 tahun Jangka waktu pinjam pakai (5 tahun) KSPI Mekanisme tender KSP dan BGS/BSG
Penyederhanaan birokrasi Pelaksana pemanfaatan BMNo Pengelola untuk BMN pada Pengelolao Pengguna untuk BMN pada Pengguna Jumlah peserta tender sekurangnya 3 peserta Mitra KSP penugasan
Harmonisasi pengaturan Lingkup infrastruktur
Slide 18
Slide 18
Slide 19
ADMINISTRASIADMINISTRASI
FISIKFISIK
Pengembangan manajemen aset negara
Perhitungan nilai limit penjualan Pengkinian definisi lelang Perluasan pertimbangan hibah Perluasan cakupan mitra tukar-menukar Penyesuaian tujuan PMPP/D
Penyederhanaan birokrasi Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola
kepada Pengguna Subyek pelaksana pemindahtanganan
PEMINDAHTANGANAN
Pengembangan manajemen aset negaraPemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Penyederhanaan birokrasiPendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada Pengguna Subyek pelaksana pemusnahan
PEMUSNAHAN
Penyederhanaan birokrasi
Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada Pengguna
Pengecualian persetujuan penghapusan dari Pengelola yang didahului kegiatan yang telah mendapat persetujuan Pengelola
Subyek pelaksana penghapusan
PENGHAPUSAN
CATATANATAS PENCERMATAN
HASIL PENGAWASAN
1.Catatan Pertanggungjawaban
KegiatanTidak Sesuai Ketentuan
Pertanggungjawaban kegiatan tidak sinkron dengan KAK ataupun kontrak
Pertanggungjawaban tidak sesuai SBU
Tanggal Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan kegiatan
Pertanggungjawaban keuangan melebihi fisik (keuangan 100% fisik belum ada/belum tuntas)
Kuitansi pembayaran belum ditandatangani Bendahara Pengeluaran
2.Catatan Pelaksanaan Kegiatan
Wanprestasi pekerjaan rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung dan jalan produksi dengan alasan yg tidak obyektif (Satker Pusat)
Pengadaan benur dan nener mengalami kelambatan sehingga kegiatan tambak percontohan tidak sesuai musim tanam (Satker Tugas Pembantuan)
Kelebihan pembayaran pada pengadaan bibit rumput laut, nener, tali dan pelampung (Satker Tugas Pembantuan)
Pekerjaan rehabilitasi turap kolam tidak sesuai spesifikasi teknis (Satker Dekonsentrasi)
A. Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa belum memenuhi Ketepatan Mutu, Jumlah, Harga, dan Waktu
3.Catatan Pembayaran Honor
Tidak sesuai Ketentuan
Pembayaran Honor Tim tanpa didukung SK Penetapan Tim
Pembayaran Honor Kegiatan tanpa output/laporan
Masih terdapat duplikasi pembayaran honor (tenaga ahli merangkap narasumber)
Honor kegiatan dalam satuan OK, namun dibayarkan dalam satuan OB
Biaya Honor dan Perjalanan Dinas Narasumber dibebankan pada Kontrak pihak ketiga
MASUKAN/SARAN
1. Melakukan pengendalian intern secara berjenjang dan konsisten, dengan:
• Meningkatkan kemampuan SDM;• Membuat perencanaan secara cermat;2. Mengelola anggaran secara disiplin dan tertib,
dengan memperhatikan :• Petunjuk Operasional Kegiatan.• Pedoman Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.• Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan langkah pembinaan yang harus ditempuh, antara lain:
25 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan