KATA PENGANTAR · evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. LKJIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten

Lamongan Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan

kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan sebagaimana

yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, yang

mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan

sasaran yang mengacu pada RENSTRA BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2018 ini

disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan

evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan

tujuan organisasi. LKJIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan untuk

mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan tersebut dapat mewujudkan

sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai.

Penyusunan LKJIP BPBD ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian

LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan

dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BPBD Kabupaten Lamongan telah

mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana

kegiatan. Semoga LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan ini telah dapat mencerminkan kinerja BPBD

Kabupaten Lamongan tahun 2018.


ii

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga BPBD

Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik - baiknya serta

mampu meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

S U P R A P T O, SH

Pembina Tk I

NIP. 19611118 198303 1 012


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan mempertanggungjawabkan

dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara

periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2018 Badan Pennaggulangan

Bencana daerah Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance result )

selama Tahun 2018 dan mengacu pada Renstra BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

serta Rencana Kerja Tahun 2018.

Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu“Lamongan Lebih

Sejahtera dan Berdaya Saing “ dan misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana

adalah Misi, yaitu Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang

dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPBD

Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2018 ini dapat dikatakan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan

telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian

kinerja sasaran sebesar 94,05%

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BPBD Kabupaten Lamongan tidak terlepas

dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini

diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang

dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, BPBD Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara

pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat

diminimalisir.


iv

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran

BPBD Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf pada BPBD Kab. Lamongan yang

menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja BPBD Kabupaten Lamongan,

untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan

prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Lamongan.


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................... iii

DAFTAR ISI ........................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................ ........... 1

B. Maksud dan Tujuan........................................................ 2

C. Gambaran Umum Organisasi ............................................... 3

1. Personil....................... ................................................ 3

2. Sarana dan Prasarana ................................................... 5

3. Pembiayaan ................................................................. 7

D. Sitematika Penyajian LkjIP................................................... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ........................... 12

A. Rencana Strategis ............................................................. 12

1. Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran......................... 12

2. Program dan Kegiatan.................. ................................ 13

B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018.................................... 15

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018............................................. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 17

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018................................................ 17

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 18

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2018 dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir

19

3. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir RPJMD 19

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional 20

B Evaluasi dan analisis akuntanbilitas kinerja tahun 2018 20

1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ( dana, Sarana dan

prasarana dan SDM )

3 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang keberhasilan atau

20

20

24


vi

kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

C. Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2018............................................ 24

BAB IV PENUTUP ............................................................................... 26

A. Kesimpulan ....................................................................... 26

B. Saran ............................................................................... 27

LAMPIRAN – LAMPIRAN ...................................................................... 28

L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h

( L K J I P )

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional

yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk

meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam

pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan,

Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu

kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang

akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan

visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa

depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada

lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya

kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas

dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LKJIP ) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis


( L K J I P )

2

instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang

memadai atas pencapain kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai

dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKJIP

tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator

kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan yang menjadi

laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala BPBD kepada

Bupati Lamongan ini telah disusun sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi

yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2017.

BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka

BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan

hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan

kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana

dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana

terjadi.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah

sebagai penjabaran dari RPJMD dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja)

program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan BPBD Kabupaten Lamongan

dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lamongan adalah membuat suatu dokumen perencanaan Pembangunan yang

memberikan arah / strategi pembangunan, sasaran – sasaran strategis, mengenai kebijakan


( L K J I P )

3

umum dan program Pembangunan Daerah selama Lima (5) Tahun ke depan, dan untuk

memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Tujuan Lain Dari

Penyusunan Renstra ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua jajaran dalam melaksanakan tugasnya

untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Penanggulangan Bencana, sehingga tujuan

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat

tercapai;

2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran BPBD dalam mencapai target pencapaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kabupaten Lamongan dan

Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara

periodik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BPBD Kabupaten lamongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-

officio dijabat oleh Sekretaris Daerah kabupaten lamongan.

1. PERSONIL

BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah

Kabupaten Lamongan . Susunan Organisasi/Personil BPBD terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum


( L K J I P )

4

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Program

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

1) Seksi Pencegahan

2) Seksi Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

1) Seksi Tanggap Darurat

2) Seksi Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

1) Seksi Rehabilitasi

2) Seksi Rekonstruksi

adapun data personil BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan Ket.

1. SUPRAPTO, SH

Kepala Pelaksana

2. ZAINI, SH., M.Si

Sekretaris

3. GUNAWAN, SE Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

4. DJUMALI SUGIARTO, SE., MM Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekontruksi

5. JS. MULYO PURWANTO, SE., MM Kepala Bidang Kedaruratan dan

Logistik

6. M. MUSLIMIN, SH,MM Kepala Seksi Tanggap Darurat

7. IBRAHIM, SSTP Kepala Seksi Pencegahan


( L K J I P )

5

8. SUEB, SH

Kepala Seksi Kesiapsiagaan

9. ISKANDAR, SE Kepala Seksi Logistik

10. DWI FEBRI ERIYANTO, ST Kepala Seksi Rehabilitasi

11. DIAH ISMAWATI

Kepala Sub Bagian Program

12. PEPEN TEGUH ARDIANTO, S.sos.

Kepala Sub Bagian Umum

13. KHOIRUDIN YUNUS, S.E. Kepala Sub Bagian Keuangan

14. AE. SUGIATNO Staf

15. SRI SUKARTI, SE Staf

16. AINIS YUNITA DEWI, SE Staf

17. SYAHRIEL BURHANUDIN, SIP Staf

18. SLAMET PRAMONO Staf

19. NASIKIN Staf

20. AGUS SUTOMO Staf

21 LILIK MURTOMO Tenaga Kebersihan

22. MOCH FARID NURCAHYO Tenaga Keamanan

23. MOCH HENDRO BUDI S. Tenaka Keamanan

24. ANGGA ADI KURNIAWAN Tenaga Pengemudi

25. MUHAMMAD LUKMAN Tenaga Keamanan

26. INDRA SUSANTO Tenaga Kebersihan

27. DITA SETIAWAN, SP Tenaga Keamanan

28. RINA APRILIA, SPD Tenaga Kebersihan

29. SAIFUDDIN JEFRI Tenaga Kebersihan

30. WAHYU BAGUS P. Pusdalops `

31. EDI SHOBIRIN Pusdalops

32. WULAN SARI, S.Pi Pusdalops

33. HAMIDAH Pusdalops

34. NUR KHASANA, SE Pusdalops

35. MUHAMMAD ABDUL GHOFUR Pusdalops


( L K J I P )

6

36. RESTU INDRA NURANI, SH Pusdalops

37. ASTRID VALERINA L.S Pusdalops

38. AHMAD FARID RIZKY Pusdalops

39. ARDA DIFA ABIEUKA Pusdalops

40. BAYU PAMUNGKAS Pusdalops

41. ANDI WALUYO Pusdalops

42. GILYANG FRISMA N.P Pusdalops

2. SARANA DAN PRASARANA

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur dan semakin

meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan khususnya dalam

penanggulangan bencana serta dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi

BPBD Kabupaten Lamongan, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang

dimiliki, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Lamongan

adalah sebagai berikut :

No JENIS BARANG JUMLAH KET.

1. Kendaraan Roda 4 (empat) 9 Unit

2. Kendaraan Roda 2 (dua) 8 Unit

3. Meja Kerja Eselon II 1 buah

4. Meja Kerja Eselon III 4 buah

5. Meja Kerja Eselon IV 8 buah

6. Meja Kerja Staf 20 buah

7. Kursi Eselon II 1 buah

8. Kursi Kerja Eselon III 2 buah

9. Kursi Eselon IV 5 buah

10. Kursi lipat 50 buah

11. Meja Tamu 1 buah

12. Lemari Buku untuk arsip 3 buah

13. Filling Cabinet 5 buah

14. Komputer 10 buah

15. Printer 8 buah


( L K J I P )

7

16. Laptop 6 buah

17. Mesin Ketik Manual 1 buah

18. Pesawat Telepon/ Fax 1 buah

19. AC 8 buah

20. Kamera 3 buah

21. Rak penyimpan alat logistik 4 buah

22. Rak arsip 1 buah

23. Genset 10 unit

24. Perahu Karet 14 unit

25. Perahu Fiber 2 unit

26. Mesin Perahu Karet 7 unit

27. Gergaji Chainshow 14 unit

28. Velbet 53 buah

29. Tenda 30 buah

30. Pelampung 47 buah

31. Lampu neon 40 buah

32. Mesin Gerinda 1 buah

33. Mega Phone 4 buah

34. Gilingan bumbu 1 buah

35. Kompor 15 buah

36. Dandang 20 kg 4 buah



39. Panci besar 3 buah

40. Piring besar 35 buah

41. Piring 24 buah

42. cangkir 60 buah

43. Sendok nasi 14 buah

44. Bakul nasi 2 buah

45. Radio RIG 5 buah

46. Radio HT 10 buah


( L K J I P )

8

47. Senter 8 buah

48. Senter besar 1 buah

49. Jas Hujan 10 buah

50. Kantung Mayat 15 buah

51. Penjernih Air 1 buah

3. PEMBIAYAAN

Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018, dalam pelaksanaan tugas

BPBD Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD

Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

No. Program Anggaran Ket

1. Program Pelayanan Administrai Perkantoran

573.350.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.146.525.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 51.525.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18.800.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,-

6. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

738.500.000,-

7. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

90.000.000,-

8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam

630.000.000,-

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No SASARAN ANGGARAN KET.

I. Belanja Langsung 2.278.700.000,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat perkantoran 308.350.000

2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran 90.000.000

3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 175.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000


( L K J I P )

9

2. Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung

Kantor

120.475.0000

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.000.000

4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

12.000.000

5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 112.050.000

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

90.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 51.525.000

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan keuangan secara berkala 10.000.000

2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 20.000.000

Program Penanganan Tanggap Bencana

1. Pengadaan sarana dan prasarana/material bencana

banjir dan kekeringan

100.000.000

2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan

tanggap darurat

122.500.000

3. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk

dari ancaman/korban bencana alam

150.000.000

4. Pengadaan bahan pangan, papan sandang/logistik bagi

penduduk korban bencana alam

150.000.000

5. Operasional penanganan tanggap darurat 51.000.000

6. Aktifasi posko darurat bencana 110.000.000

7. Pengembangan dan operasional pusdalops

penanggulangan bencana

55.000.000

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1. Operasional tim penilaian kerusakan dan kerugian

akibat bencana (DALA)

50.000.000


( L K J I P )

10

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan

bencana

40.000.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

1. Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana 480.000.000

2. Penyusunan perencanaan dan kebijakan


100.000.000

3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas TRC dan relawan

bencana

50.000.000

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2018. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa

datang. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BPBD Kabupaten Lamongan,

serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja,

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,

kegiatan dan anggaran BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPBD

Kabupaten Lamongan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian

sasaran strategis untuk Tahun 2018.


( L K J I P )

11

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja di masa mendatang.


( L K J I P )

12

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Dan Misi

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada

pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada

pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di siding DPRD dan sejalan dengan arah

kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025

dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Visi tersebut juga disinergikan dengan

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019

(NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan

visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang

dinamis antara masyarakat,Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongansecara

komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung

di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber

dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah

dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan

bermartabat. Kesejahteraanyang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai


( L K J I P )

13

dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten

Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih

lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah,sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki

dalam persaingan ditingkat Global. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten

Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai

berikut: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan

akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang sudah baik,semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan

pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi

daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan

perekonomianKabupaten Lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua

potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian

diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan


( L K J I P )

14

infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta

sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang

akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan bekelanjutan melalui peningkatan kualitas

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan

sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelolapemerintahan yang

baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut

dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan

aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi

budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk

memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan,

sandang dan papan dengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang

aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan

dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Tujuan 2 (dua) dari RPJMD

Kabupaten Lamongan.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran yang termuat dalam

RPJMD Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini

dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan


( L K J I P )

15

yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan

Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah:


( L K J I P )

16


( L K J I P )

17

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan dana yang

bersumber dari APBD Tingkat II Kabupaten Lamongan meliputi 8 (Sembilan) program dan 25 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO PROGRAM KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4. Penyediaan jasa surat perkantoran

5. Penyediaan barang pakai habis

perkantoran

6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

8. Pengadaan Perlengkapan dan peralatan

Gedung Kantor

9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

13. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Penyusunan Pelaporan keuangan secara

berkala

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan

evaluasi

6. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

8. Pengadaan sarana dan prasarana/material

bencana banjir dan kekeringan

9. Peningkatan sarana dan prasarana

penanganan tanggap darurat

10. Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman/korban


( L K J I P )

18

bencana alam

11. Pengadaan bahan pangan, papan

sandang/logistik bagi penduduk korban

bencana alam

12. Operasional penanganan tanggap darurat

13. Aktifasi posko darurat bencana

14. Pengembangan dan operasional

pusdalops penanggulangan bencana

7. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

3. Operasional tim penilaian kerusakan dan

kerugian akibat bencana (DALA)

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana

Alam

1. Pembentukan dan pembinaan desa

tangguh bencana

2. Penyusunan perencanaan dan kebijakan


3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas TRC

dan relawan bencana

A. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018

Dengan memperhatikan rancangan awal dan berpedoman pada Renstra, BPBD

Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai

sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran

pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai

indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun

kemudian BPBD Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

RKA yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja,

serta rincian anggaran.

Keterkaitan antara Renja dan RKA adalah RKA memuat informasi yang tertuang dalam

Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah dimutakhirkan sesuai dengan


( L K J I P )

19

kemampuan fiskal pemerintah (resources envelope). Informasi pendanaan dalam RKA

memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan

kelompok belanja.

Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada formulir

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan

penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan

tanggungjawab kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan ini memuat dua unsur pokok,

yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab

program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang

ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

a) Konsistensi, keselarasan dan proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) ke dalam penetapan prioritas program

/kegiatan dan alokasi anggaran.

b) Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja.

c) Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja.

d) Obyektivitas dalam pengukuran kinerja.


( L K J I P )

20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat

atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam

suatu media pelaporan. Penyusunan LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2018 ini

didasarkan kepada pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2018

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2018 dengan realisasinya.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi BPBD

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran. Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator

kinerja guna Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan

keterkaitan Kabupaten pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

stratejik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator

masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan

cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan

(input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil

pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir


( L K J I P )

21

Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),

Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran

kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

85 - 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - 85 : Baik / Berhasil

55 - 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

1 2 3 4 5

Terwujudnya

masyarakat tangguh

bencana

Presentase

Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy.

Tentang kebencanaan Di daerah Rawan

Bencana

100%

100%

100%

Terwujudnya

Penanganan darurat

bencana yang cepat

dan tepat

Prosentase

penanganan

bencana yang

ditangani dengan

cepat dan tepat

100% 100% 100%

Terwujudnya

pemulihan

masyarakat dan

sarpras yang lebih

baik

Prosentase

kerusakan akibat

bencana yang telah

direhabilitasi sesuai

dengan SOP

100% 100% 100%


( L K J I P )

22

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir

No. Sasaran Indikator Kinerja 2016 2017 2018

Capaian Capaian Target Capaian

1. Meningkatnya

pengendalian bencana alam pada saat pra bencana

Terwujudnya

pengendalian

bencana alam saat

pra bencana

100 % 100 % 100 % 100 %

2. Meningkatnya

pengendalian

bencana alam

pada saat

tanggap

darurat

Terwujudnya

pengendalian

bencana alam saat

tanggap darurat

100 % 100 % 100 % 100 %

3. Meningkatnya

pengendalian

bencana alam

pada saat

pasca

bencana

Terwujudnya

pengendalian

bencana alam saat

pasca bencana

100 % 100 % 100 % 100 %

3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode RPJMD

No. Indikator Sasaran Satuan

Realisasi

Tahun 2018

Rencana Sesuai dengan

Renstra dan RPJMD

Prosentasi Capaian Kinerja

1. Terwujudnya pengendalian

bencana alam saat pra

bencana

% 100 100 100

2. Terwujudnya pengendalian bencana alam saat tanggap darurat

% 100 100 100

3. Terwujudnya pengendalian

bencana alam saat pasca bencana

% 100 100 100


( L K J I P )

23

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Capaian Nasional

No. Jenis Pelayanan

Dasar

Standart Pelayanan Minimal Realis

asi Kinerja

Indikator Nilai

1. 2.

Bantuan Sosial Evakuasi korban

bencana Alam

Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Skala Kabupaten Evakuasi Korban Bencana Skala

kabupaten

100 %

100 %

100 %

100 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan

adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana

pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang

selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .

2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana dan prasarana dan SDM

Sumber daya aparatur yang ideal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 41 orang,

akan tetapi hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 17 orang sehingga masih

terdapat kekurangan sebanyak 2 (sembilan) orang Pejabat Eselon III dan Pejabat

Eselon IV.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai

target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD maupun Standart Pelayanan Minimal yang di

tetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang

SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan

keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.. ,- (Empat


( L K J I P )

24

miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan yang

telah direalisasikan sebesar Rp. 3.278.700.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan

juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan ribu dua rupiah). dengan rincian

sebagai berikut :

NO. KEGIATAN RENCANA REALISASI %

EFISIENSI

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 7. Penyediaan jasa surat

perkantoran

308.350.000 281.776.774 91,28

2. 8. Penyediaan barang pakai

habis perkantoran

62.000.000 89.645.000 99,61

3. 9. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

175.000.000 174.877.200 99,93

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. 15. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

800.000.000 667.917.900 83,49

2. 16. Pengadaan Perlengkapan

dan peralatan Gedung Kantor

120.475.000 118.800.000 98.61

3. 17. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

12.000.000 12.000.000 100

4. 18. Pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

12.000.000 12.000.000 100

5. 19. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

112.050.000 111.575.000 99,58

6. 20. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

90.000.000 89.999.800 100

III. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1. Pengadaan pakaian kerja

lapangan

51.225.000 51.225.000 100


( L K J I P )

25

NO. KEGIATAN RENCANA REALISASI %

EFISIENSI

IV. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal 18.000.000 18.000.000 100

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. 5. Penyusunan Pelaporan

keuangan secara berkala

10.000.000 10.000.000 100

2. 6. Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

10.000.000 10.000.000 100

VI. Program Penanganan tanggap Darurat

1. 15. Pengadaan sarana dan

prasarana/material bencana

banjir dan kekeringan

100.000.000 100.000.000 100

2. 16. Peningkatan sarana dan

prasarana penanganan

tanggap darurat

122.500.000 122.499.000 100

3. 17. Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban bencana

alam

150.000.000 149.125.000 99,42

4. 18. Pengadaan bahan pangan,

papan sandang/logistik bagi

penduduk korban bencana

alam

150.000.000 149.300.000 99,53

5. 19. Operasional penanganan

tanggap darurat

51.000.000 50.970.000 99,94

6. 20. Aktifasi posko darurat

bencana

110.000.000 110.000.000 100

7. 21. Pengembangan dan 55.000.000 55.000.000 100


( L K J I P )

26

operasional pusdalops


VIII. Program Rehabilitasi dan rekontruksi

1. Operasionla tim penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DALA)

50.000.000

50.000.000

100

2. Monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana

40.000.000 40.000.000 100

IX. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

1. Pembentukan dan pembinaan desa tangguh

480.000.000 479.999.800 100

2. Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana

100.000.000 98.600.000 98,60

3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas TRC dan relawan bencana

50.000.000 50.000.000 100

3. Analisis program / kegiatan yang Menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas

dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin

dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan

masyarakat / stake holders dalam bentuk kegiatan jemput bola.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan menyajikan data dan informasi yang relevan

untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis

tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program,

dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan

informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi

kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun

sistem dan proses pelaksanaannya.


( L K J I P )

27

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan tanggung jawab

penanggulangan bencana maka tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan juga

disinkronisasi dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. BPBD merupakan unsur

pendukung tugas Kepala daerah di Bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapaun Program dan kegiatan yang

direalisasikan oleh BPBD Kabupaten Lamongan dalam rangka penanggulangan bencana di

Kabupaten Lamongan tahun 2018 sebesar Rp.. 3.278.700.000,- (Tiga Miliyar Dua Ratus

Tujuh Puluh Delapan Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.

3.114.110.474,- (Tiga Miliyar Seratus Empat Belas Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus

Empat Rupiah), atau 94,56 persen, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan

sebagai berikut :

No. Program

Sumber Dana

Plafon Dana Realisasi

%

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penanganan Tanggap Bencana

Program rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

573.350.000

1.146.525.000

51.525.000

18.800.000

30.000.000

738.500.000

90.000.000 630.000.000

546.298.974

1.012.292.700

51.225.000

18.800.000

30.000.000

736.894.000

90.000.000 628.599.800

95,28

88,29

99,42

100,00

100,00

99,78

100,00

99,78


( L K J I P )

28

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Lamongan tahun

2016–2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan

sasaran yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lamongan pada tahun 2018.

Secara umum pada Tahun Anggaran 2018, BPBD Kabupaten Lamongan telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan, serta dapat pula memenuhi

sasaran. Fungsi utama yang diharapkan dari BPBD Kabupaten Lamongan yakni penyiapan

perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan

teknis dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, BPBD Kabupaten

Lamongan mendapatkan alokasi dana belanja langsung untuk tahun anggaran Kabupaten

Lamongan tahun 2018 sebesar Rp.. 3.278.700.000,- (Tiga Miliyar Dua Ratus Tujuh Puluh

Delapan Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.

3.114.110.474,- (Tiga Miliyar Seratus Empat Belas Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus

Empat Rupiah), atau 94,56 persen.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga

harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada

keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2018 baru sebanyak 17 orang

atau 38,34 persen dari kebutuhan.


( L K J I P )

29

3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya

terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal BPBD

Kabupaten Lamongan, terbatasnya jumlah kendaraan operasional, dan belum

memadainya gudang penyimpanan ATK, Arsip dan Aset Barang Milik BPBD Kabupaten

Lamongan.


( L K J I P )

30

1. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKJIP Tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja

pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran

dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan

kegiatan.

2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui

penambahan personil, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai,

sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait tugas dan

fungsi BPBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk koordinasi teknis dengan Instansi terkait

dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka penanggulangan

bencana di Kabupaten Lamongan. Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan Laporan

Akuntabilitas Intansi Pemerintah oleh BPBD Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari

sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan -perbaikan, baik format penyajian

maupun dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.

Akhirnya semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk

kepada kita semua.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

S U P R A P T O, SH

Pembina Tk I NIP. 19611118 198303 1 012


( L K J I P )

31


( L K J I P )

36

KATA PENGANTAR · evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. LKJIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan

Documents