KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI SELATAN
KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTABIDANG INFRASTRUKTUR
DI SELATAN
LATAR BELAKANG
Kebutuhan investasi di bidang pembangunan infrastruktur Indonesia mencapai 4,51% dari PDB,
Dari data kebutuhan investasi tersebut, masih terdapat selisih kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berjumlah Rp.324 triliun atau 17% dari total kebutuhan sebesar Rp1.924 triliun yang tidak bisa disediakan oleh APBN/APBD, maupun belanja modal (capital expenditure) oleh BUMN (RPJMN 2010-2014)
…however as with other developing countries, the Government of Indonesia faced problems of limited funding ability to fund provision of infrastructure ………(World Bank 2012)
LATAR BELAKANG
Guna mengisi gap pembiayaan tersebut, pemerintah memperkenalkan skema kerjasama pembangunan infrastruktur dengan melibatkan partisipasi dari pihak swasta yang kemudian dikenal dengan skema KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta)
Sebagai daerah penyangga ibukota dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi kawasan-kawasan sekitarnya Kota Tangerang Selatan perlu didukung infrastruktur secara lebih terencana, terpadu, memadai dan berkelanjutan.
adanya rencana pengembangan infrastruktur dan permukiman yang terintegrasi di wilayah JABODETABEK merupakan peluang bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membuka peluang kerjasama dengan daerah-daerah di perbatasan maupun dengan swasta (RPJMD Kota Tangerang Selatan)
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud : Untuk mendapatkan Penyusunan kajian Kerjasama
Pemerintah-Swasta Bidang Infrastruktur yang dapat diterapkan di Kota Tangerang Selatan.
Tujuan :
Agar Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat memperoleh gambaran Kerjasama pemerintah-swasta bidang infrastruktur yang dibutuhkan di Tangerang Selatan.
OUTPUT PEKERJAAN
Teridentifikasinya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur melalui KPS di Kota Tangerang Selatan
Tersosialisasikannya kebutuhan program/tahapan pelaksanaan KPS bidang infrastruktur di Kota Tangerang Selatan
Terindentifikasinya bentuk dan resiko-resiko pelaksanaan KPS bidang infrastruktur
DASAR HUKUM UTAMA
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2011 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 03/2012 Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Urusan
Pemerintahan Kota Tangerang Selatan; Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 - 2025
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 20112016;
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031.
SEKILAS TEORI KPS
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip: adil, Terbuka transparan, Bersaing bertanggung-gugat saling
menguntungkan saling membutuhkan saling mendukung
Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan KPS diantaranya: 1. Adanya pembagian risiko antara
pemerintah dan swasta dengan memberi pengelolaan jenis risiko kepada pihak yang dapat mengelolanya;
2. Pembagian risiko ini ditetapkan dengan kontrak di antara pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi ke duanya ;
3. Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek (revenue ) yang di bayar oleh pengguna (user charge);
4. Kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.
SEKILAS TEORI KPS
Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha meliputi: Infrastruktur transportasi (pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan
dan/atau pelayana jasa kepelabuhan, sarana dan prasaranan perkeretaapian);
Infrastruktur jalan (jalan tol dan jembatan tol); Infrastruktur pengairan (saluran pembawa air baku); Infrastruktur air minum, (bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi,
jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum); infrastruktur sanitasi/air limbah (instalasi pengolah air limbah, jaringan
pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan);
infrastruktur telekomunikasi dan informatika, (jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government);
infrastruktur ketenagalistrikan, (pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; dan
infrastruktur minyak dan gas bumi, (transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi).
(UNTUK PEMERINTAH DAERAH DISESUAIKAN DENGAN URUSAN/KEWENANGANNYA)
PEMRAKARSA KPS
1. Prakarsa Pemerintah (Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai Penanggung jawab Proyek Kerjasama/PJPK), Rencana pelaksanaan proyek kerjasama harus sesuai dengan RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah, rencana strategis, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundan-undangan.
2. Prakarsa Swasta (Badan usaha), apabila proyek tersebut : Belum termasuk/terdaftar dalam rencana induk sektor yang
bersangkutan Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk sektor yang
bersangkutan Layak secara ekonomi dan finansial; dan Tidak memerlukan dukungan pemerintah yang berupa konstribusi
fiskal dalam bentuk finansial.
Bentuk-Bentuk KPS
Kontrak manajemen Kontrak Pengelolaan Lease - Develop - Operate (LDO), Mekanisme BOT dan variasinya Konsesi
PENDEKATAN/METODOLOGI
Adapun pendekatan untuk menangani pekerjaan ini, yang akan dilakukan oleh konsultan meliputi : Pendekatan Umum Pendekatan Institusional Pendekatan Kepustakaan Pendekatan Konseptual
PENDEKATAN/METODOLOGI
TAHAPAN PELASKAAN PEKERJAAN
Tahap Persiapan Koordinasi dengan User Pengumpulan Data Awal Observasi/kunjungan
lapangan/Wawancara Penyusunan tahapan KPS Identifikasi bentuk dan resiko KPS
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Hatur Nuhun…