KAJIAN FISKAL - DJPb

- 1 -

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN

FISKAL

REGIONAL

Triwulan I 2020

Penyusun

Penanggung Jawab : Syaiful Ketua Tim : Rochmad Arif Tri Setyawan Anggota : Rochmat Basuki | Muhammad Ulil Albab |

Achmad Puji Slamet | Reynaldi Wisnu Werdhana | Lusiane Noorlin Nussy | Maria Paulina Warwe |

Desain Grafis : Reynaldi Wisnu Werdhana

ii

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Grafik iv I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1 A. Produk Domestik Regional Bruto 1 B. Inflasi 2 C. Ekspor-Impor

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3 4

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 4 A. Pendapatan Negara 4 B. Belanja Negara 8 C. Prognosis Realisasi APBN 12

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 13 A. Pendapatan Daerah 14 B. Belanja Daerah 17 C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 18

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

19

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 19 B. Pendapatan Konsolidasian 19 C. Belanja Konsolidasian 21 D. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam PDRB 22

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 23

A. Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Covid-19 Bagi Perekonomian Sektor UMKM Provinsi Papua

23

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 5

Tabel 2.2 Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat (dalam miliar rupiah) 10

Tabel 2.3 Prognosis Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2020 (miliar rupiah) 12

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBD Seluruh Pemda(Prov/Kota/Kab) di Provinsi Papua s.d. Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020 (miliar rupiah)

13

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV Tahun 2020 18

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Provinsi s.d. Triwulan I Tahun 2020

19

Tabel 4.2 Pertumbuhan Pendapatan dan PDRB 20

Tabel 4.3 Pertumbuhan Belanja Pemerintah dan PDRB 22

Tabel 4.4 Kontribusi Belanja Pemerintah Terhadap PDRB 22

iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan I-2020 Year on Year 1

Grafik 1.2 PDRB per Kapita Papua 2

Grafik 1.3 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2020 2

Grafik 1.4 Perkembangan Ekspor-Impor Provinsi Papua Tahun 2020 3

Grafik 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2020 4

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri s.d. Triwulan I Tahun 2020 5

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional s.d. Triwulan I Tahun 2020

7

Grafik 2.3 Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Triwulan I Tahun 2020 8

Grafik 2.4 Tren Realisasi TKDD s.d. Triwulan I Tahun 2020 9

Grafik 2.5 Realisasi Penyaluran KUR s.d. Triwulan I Tahun 2020 11

Grafik 2.6 Realisasi Penyaluran KUR Per Sektor Triwulan I Tahun 2020 11

Grafik 2.7 Realisasi Tren Realisasi Belanja Tahunan Pemerintah Pusat 12

Grafik 3.1 Realisasi PAD Lingkup Papua s.d. Triwulan I Tahun 2020 14

Grafik 3.2 Pemda Dengan Realisasi Pajak Daerah Terbesar s.d. Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)

14

Grafik 3.3 Pemda Dengan Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Terbesar s.d. Triwulan I Tahun 2020

15

Grafik 3.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer di Papua s.d. Triwulan I Tahun 2020

16

Grafik 3.5 Realisasi Pendapatan Transfer s.d. Triwulan I Tahun 2020 16

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja s.d. Triwulan I Tahun 2020

17

Grafik 3.7 Tren Pendapatan dan Belanja Daerah, IPM dan Tingkat Kemiskinan 18

Grafik 3.8 18

Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian s.d. Triwulan I 19

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Konsolidasian s.d. Triwulan I 2020 20

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah 20

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah (miliar rupiah) 21

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian s.d. Triwulan I 21

Grafik 5.1 Peningkatan Jumlah Penderita Covid19

di Provonsi Papua

24

Grafik 5.2 Penyaluran KUR di Papua Tahun 2020 24

Grafik 5.3 Penyaluran Pembiayaan Umi di Papua Tahun 2020 25

BAB 1

Bandara Mozes Ki langin - T imika

Perkembangan dan Anal is isEkonomi Regional

1

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Kanwil DJPb Provinsi Papua – KFR Triwulan I-2020


A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Papua jika ditinjau

dari besaran Produk Domestik Regional

Bruto atas dasar harga berlaku triwulan I-

2020 adalah sebesar Rp46,31 triliun,

sedangkan atas dasar harga konstan

sebesar Rp.32,29 triliun. Selama periode

triwulan I-2020, kondisi perekonomian

papua mengalami pertumbuhan sebesar

1,48 persen jika dibandingkan triwulan

yang sama tahun 2019. Peningkatan mayoritas lapangan usaha merupakan pemicu

pertumbuhan tersebut, walaupun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang

merupakan penyumbang ekonomi utama Papua mengalami kontraksi -2,35 persen.

Secara total, triwulan I-2020 ekonomi Papua masih berada pada pertumbuhan positif.

Walaupun terjadi peningkatan disbanding triwulan I-2019, beberapa lapangan usaha

justru mengalami perlambatan. Salah satu penyebab perlambatan tersebut adalah

munculnya covid-19 pada akhir triwulan I-2019. Walaupun terjadi perlambatan,

beberapa lapangan usaha mampu merespon situasi dengan pertumbuhan yang cukup

tinggi. Beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama

triwulan I-2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 5,69 persen;

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,59 persen; dan kategori Perdagangan

Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 5,41 persen.

Kategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Jasa Keuangan dan Asuransi

sebesar -7,33 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang

sebesar -7,51 persen, dan kategori Industri Pengolahan sebesar -4,86 persen.

Jika dilihat secara q-to-q, pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan I-2020

mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -6,67 persen. Adanya penurunan produksi

pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyangga tertinggi

ekonomi Papua sebesar -3,89 persen adalah penyebab terjadinya kontraksi ekonomi.

Selain itu, mayoritas lapangan usaha juga mengalami kontraksi. Berkurangnya aktivitas

pada triwulan I-2020 dibanding triwulan IV-2019 yang merupakan puncak perayaan hari

besar keagamaan dan hari libur panjang Papua merupakan pemicu menurunnya

perekonomian. Kontraksi tertinggi dialami lapangan usaha Konstruksi sebesar -13,41

BAB 1

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Papua

Triwulan I-2020 Year on Year

Sumber: BPS (2020), diolah


2 Kanwil DJPb Provinsi Papua – KFR Triwulan I-2020

persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar -12,49 persen. Sedangkan

beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah Jasa Keuangan

dan Asuransi sebesar 3,02 persen, Pengadaan listrik dan gas sebesar 1,21 dan kategori

Industri Pengolahan sebesar 0,08 persen.

PDRB per Kapita Papua

pada triwulan I-2020 senilai

Rp13,53 juta atau turun sebesar -

7,12 persen dibandingkan triwulan

lalu Rp.14,57 juta. Jika ditinjau

tanpa memasukkan sektor

Pertambangan dan Penggalian,

PDRB per kapita Papua pada

triwulan I-2020 sebesar Rp.10,44

juta atau turun sebesar 7,94

persen dibandingkan triwulan lalu Rp.11,34 juta.

B. Inflasi

Pada bulan Maret 2020

Papua mengalami deflasi

gabungan 3 kota IHK (Jayapura,

Merauke dan Timika) sebesar 0,92

persen. Deflasi di 3 kota IHK

terjadi akibat penurunan harga

barang dan jasa pada kelompok

makanan, minuman, dan

tembakau; kelompok pakaian dan

alas kaki; kelompok kesehatan;

kelompok transportasi; dan

kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Disamping itu, faktor yang juga

mendorong terjadinya deflasi tersebut adalah penurunan harga yang cukup signifikan

pada beberapa komoditi antara lain: tarif angkutan udara, cabai rawit, tomat, kangkung,

bawang merah, dan lain-lain. Sedangkan inflasi tahun kalender 3 kota IHK di Papua

pada Maret 2020 sebesar 0,09 persen dan inflasi year on year sebesar 1,21 persen.

Pada Maret 2020, Kota Jayapura mengalami deflasi sebesar 0,29 persen,

Merauke 1,53 persen dan Timika 1,91 persen. Ditinjau dari wilayah Sulampua (Sulawesi,

Maluku dan Papua), inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 0,62 persen dan inflasi

Grafik 1.2. PDRB per Kapita Papua


Grafik 1.3. Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun

2020


3


Kanwil DJPb Provinsi Papua – KFR Triwulan I-2020

terendah terjadi di Watampone sebesar 0,02 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi

di Timika sebesar -1,91 persen dan deflasi terendah terjadi di Palopo dan Sorong

sebesar -0,09 persen.

C. Ekspor Impor

Pada Maret 2020, Ekspor

Papua sebesar US$84,36 juta

atau meningkat sebesar 877,13

persen disbanding bulan Februari

2020 yang hanya sebesar

US$8,63 juta. Ekspor Papua pada

bulan Maret 2020 hanya

didominasi oleh ekspor nonmigas.

Ekspor terbesar berasal dari

Pelabuhan Amamapare yaitu

sebesar US$76,38 juta atau 90,54

persen dari total ekspor Papua. Total ekspor Papua selama triwulan I-2020 sebesar

US$100,98 juta atau menurun sebesar 72,9 persen dibandingkan triwulan yang sama

tahun 2019.

Impor Papua pada bulan Maret 2020 mencapai US$12,82 juta, yang terdiri dari

impor migas US$0,91 juta dan impor nonmigas US$11,91 juta. Nilai impor Papua

mengalami penurunan sebesar 30,52 persen dibandingkang bulan Februari 2020.

Walaupun impor nonmigas mengalami peningkatan sebesar 16,87 persen pada bulan

Maret 2020, tetapi impor migas menurun tajam sebesar 89,01 persen. Komoditi

nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar adalah Barang-barang dari besi dan baja

(HS73) yang memiliki nilai US$3,5 juta atau sebesar 29,37 persen dari total nilai impor

komoditi nonmigas.

Neraca perdagangan Papua pada bulan Maret 2020 mengalami surplus sebesar

US$71,54 juta. Secara kumulatif, Pada bulan Maret 2020 neraca perdagangan Papua

mengalami surplus sebesar US$51,45 juta.

Grafik 1.4. Perkembangan Ekspor-Impor Provinsi Papua

Tahun 2020




D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Februari 2020, jumlah

angkatan kerja di Papua mencapai

1.830.409 orang. Jumlah tersebut

meningkat 21.561 dibandingkan

Februari tahun 2019. Sedangkan

jumlah penduduk yang bekerja di

Papua mencapai 1.764.113 orang,

lebih banyak 17.150 orang

dibandingkan Februari 2019.

Jumlah pengangguran pada

Februari 2020 mencapai 66.296 orang, meningkat 4.411 orang dibandingkan Februari

2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua pada Februari 2020

mencapai 3,62 persen atau turun sebesar 0,03 persen dibandingkan kondisi pada bulan

Agustus 2019.

Akibat Wabah Corona, Perekonomian Papua Triwulan I Minus 6,77 Persen Jayapura – Perekonomian Papua pada triwulan I tahun 2020 minus 6,77 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2019. Kepala Bidang Neraca Wilayah Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Eko Mardiana mengatakan, hal tersebut disebabkan hampir semua lapangan usaha mengalami penurunan produksi. Sementara, dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang turun hingga 71,58 persen. Kontraksi pertumbuhan tertinggi, kata Eko, terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar minus 13,41 persen dan lapangan usaha jasa pendidikan minus 12,49 persen. https://www.pasificpos.com/akibat-wabah-corona-perekonomian-papua-triwulan-i-minus-677-persen/

Grafik 1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi

Papua Tahun 2020


https://www.pasificpos.com/akibat-wabah-corona-perekonomian-papua-triwulan-i-minus-677-persen/

https://www.pasificpos.com/akibat-wabah-corona-perekonomian-papua-triwulan-i-minus-677-persen/

BAB 2

Bandara Wamena - Jayawi jaya

Perkembangan dan Anal is isPelaksanaan APBN

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Kanwil DJPb Provinsi Papua – KFR Triwulan I-2020 5


Realisasi APBN Papua pada triwulan I-2020 ditinjau dari sisi pendapatan dan

belanja mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya. Perkembangan APBN Papua dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1: Pagu dan Realisasi APBN s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan 2020

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

A. PENDAPATAN NEGARA 9.783,78 1.974,65 11.032,06 1.860,44

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 9.783,78 1.974,65 11.032,06 1.860,44

1. Penerimaan Perpajakan 9.374,25 1.800,42 10.393,32 1.595,80

a. Pajak Dalam Negeri 7.090,34 1.256,54 8.751,93 1.437,49

b. Pajak Perdagangan Internasional 2.283,92 543,88 1.641,38 158,31

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 409,52 174,23 638,74 264,64

II. HIBAH 0,00 0,00 0,00 0,00

B. BELANJA NEGARA 66.333,14 10.491,50 64.156,44 8.510,60

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 17.897,41 1.777,86 16.856,58 1.773,83

1. Belanja Pegawai 4.092,10 750,66 4.099,05 799,75

2. Belanja Barang 7.040,30 679,89 5.396,81 539,52

3. Belanja Modal 6.613,74 347,13 7.236,07 414,80

4. Belanja Bantuan Sosial 35,48 0,00 24,27 0,00

5. Belanja Lain-lain 115,79 0,18 100,38 19,76

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 48.435,73 8.713,65 47.299,86 6.736,77

1. Transfer ke Daerah 43.198,23 8.637,12 41.890,99 6.736,77

a. Dana Perimbangan 34.396,13 8.573,41 33.054,83 6.736,77

1) Dana Alokasi Umum 23.105,60 7.668,50 23.456,05 5.906,08

2) Dana Bagi Hasil 4.211,46 455,63 2.701,31 368,79

3) Dana Alokasi Khusus Fisik 4.991,47 0,00 4.894,56 0,00

4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2.087,60 449,28 2.002,91 461,90

b. Dana Otonomi Khusus 8.674,68 0,00 8.715,88 0,00

c. Dana Insentif Daerah 127,42 63,71 120,28 0,00

2. Dana Desa 5.237,50 76,53 5.408,87 0,00

C. SURPLUS DEFISIT -56.549,36 -8.516,86 -53.124,38 -6.650,17

Sumber: OMSPAN dan MEBE (2020), diolah

Realisasi pendapatan negara sampai dengan triwulan I-2020 baru tercapai Rp1,86

triliun atau 16,9 persen dari target sebesar Rp11,03 triliun. Realisasi ini lebih rendah

dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 20,2 persen.

Penurunan pendapatan negara terutama terjadi pada komponen penerimaan pajak

perdagangan internasional, yang turun dari Rp543,88 miliar pada triwulan I-2019

menjadi hanya sebesar Rp158,31 miliar pada triwulan I tahun anggaran berjalan.

Di sisi belanja, alokasi pagu tahun 2020 sebesar Rp64,16 triliun, yang terdiri dari

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp16,86 Triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa (TKDD) sebesar 47,30 Triliun. Pagu belanja tersebut turun 2,5 persen dari pagu

tahun sebelumnya, terutama pada alokasi Dana Bagi Hasil. Realisasi belanja negara

sampai dengan triwulan I-2020 baru mencapai Rp8,51 triliun atau 13,3 persen dari total

pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 15,8 persen.

BAB 2



A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan triwulan I-2020 baru terealisasi sebesar Rp1,59 triliun

atau 15,4 persen dari target penerimaan perpajakan sebesar Rp10,39 triliun.

Penerimaan tersebut turun sebesar 11,4 persen dibandingkan realisasi pada periode

yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,80 triliun. Penurunan tersebut

terutama diakibatkan berkurangnya penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan

Internasional baik di sisi penerimaan Bea Masuk maupun Bea Keluar.

a. Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Penerimaan Pajak Dalam

Negeri sampai dengan triwulan I-

2020 baru tercapai sebesar

Rp1,44 triliun atau 16,4 persen

dari target sebesar Rp8,75 triliun.

Penerimaan tersebut sebagian

besar berasal dari PPh yang

mencapai Rp951,90 Miliar atau

66,2 persen dari total

penerimaan Pajak Dalam Negeri.

Penerimaan PPh sendiri didominasi oleh PPh Non Migas yang mencapai 99,9 persen.

Penyumbang PPh terbesar berasal dari pembayaran PPh dari karyawan PT. Freeport

Indonesia yang terdaftar pada KPP Timika. Setelah PPh, penerimaan PPN yang

mencapai Rp388,34 Miliar menyumbang 27,0 persen dari total penerimaan Pajak Dalam

Negeri, khususnya di wilayah Kota Jayapura sebagai pusat perdagangan dan bisnis di

Papua. Penerimaan PBB sampai dengan triwulan I-2020 sebesar Rp3,60 miliar,

mengalami kenaikan signifikan (81,4%) dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya, karena meningkatnya setoran PBB dari PTFI akibat perubahan Kontrak

Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Dalam Negeri antara lain: 1. Status tanggap darurat pencegahan COVID 19 di Provinsi Papua, penutupan akses

transportasi laut dan udara; 2. Sektor konstruksi terdampak COVID 19 akibat minimnya pasokan bahan baku,

adanya penghentian proyek infrastruktur, serta realokasi anggaran infrastruktur.

Grafik 2.1. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri

s.d. Triwulan I Tahun 2020

Sumber: LRA tingkat Kanwil (2020), diolah



b. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sampai dengan triwulan I-2020

baru tercapai sebesar Rp158,31 miliar atau 9,6 persen dari target sebesar Rp1,64 triliun.

Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar 70,9 persen dari realisasi pada

periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp543,88 Miliar.

Penerimaan Pajak

Perdagangan Internasional di

Provinsi Papua lebih didominasi

oleh penerimaan Bea Keluar.

Penerimaan Bea Keluar sampai

dengan triwulan I-2020 sebesar

Rp132,95 miliar atau 9,4 persen

dari target yang ditetapkan

sebesar Rp1,42 triliun, menurun

sangat signifikan dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp488,22 Miliar. Selain faktor

produksi, menurunnya penerimaan Bea Keluar juga disebabkan adanya restitusi yang

mencapai Rp12,59 miliar akibat putusan pengadilan pajak atas banding yang diajukan

PT. Freeport Indonesia. Beberapa komoditas utama yang menopang penerimaan Bea

Keluar antara lain Konsentrat Tembaga dan Mineral Ikutannya serta ekspor Palm Acid

Oil.

Di sisi Bea Masuk, penerimaan sampai dengan triwulan I-2020 sebesar Rp25,36

Miliar atau 11,3 persen dari target sebesar 223,49 miliar. Penerimaan tersebut juga turun

signifikan sebesar 54,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

yang mencapai Rp55,66 Miliar. Penerimaan Bea Masuk terutama ditopang dari

importasi vanili dari Papua Nugini dan barang kiriman pos.

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan triwulan I-2020 telah mencapai Rp264,64 miliar

atau 41,4 persen dari target sebesar Rp638,74 miliar. Realisasi tersebut meningkat 51,9

persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar

Rp174,23 miliar. Beberapa jenis PNBP yang menopang pendapatan di Papua antara

lain berasal dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp23,06 miliar, Pendapatan

BPJS Kesehatan sebesar Rp25,55 miliar, Pendapatan Jasa Kebandarudaraan sebesar

Rp23,93 miliar, Pendapatan Pengamanan Obyek vital sebesar Rp18,13 miliar, dan

kelompok pendapatan lain-lain.

Grafik 2.2. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan

Internasional s.d. Triwulan I Tahun 2020

Sumber: LRA tingkat Kanwil (2020), diolah



Berdasarkan hasil penelusuran pada kelompok Pendapatan Lain-lain, tingginya

realisasi sampai dengan triwulan I-2020 berasal dari penerimaan kembali belanja tahun

anggaran yang lalu, khususnya belanja barang dan modal yang mencapai lebih dari

Rp103,99 miliar. Pengembalian belanja tersebut dapat diakibatnya antara lain adanya

pencairan garansi bank karena pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun,

adanya temuan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan yang mewajibkan satker

harus menyetorkan kembali sebagian dari kelebihan pembayaran, dan sebagainya.

2. Pendapatan Hibah

Sampai dengan triwulan I-2020, belum terdapat realisasi pendapatan hibah.

Realisasi pendapatan hibah di Papua diperkirakan mulai ada pada akhir triwulan II-2020.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Penyerapan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, barang,

modal, bantuan sosial, maupun belanja lain-lain sampai dengan triwulan I-2020 belum

menunjukkan capaian yang optimal. Realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai

Rp1,77 triliun atau 10,5 persen dari pagu sebesar Rp16,86 triliun. Realisasi tersebut

sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang

hanya mencapai 9,9 persen. Realisasi belanja sampai dengan triwulan I-2020 masih

didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 45,1 persen.

Pada tahun 2020,

Belanja Pemerintah Pusat di

Provinsi Papua diperuntukkan

bagi 43 Bagian Anggaran /

Kementerian Lembaga. Bagian

Anggaran selain BUN yang

memperoleh alokasi terbesar

yaitu Kementerian PUPR

sebesar Rp6,38 triliun dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,40 triliun. Secara

keseluruhan, realisasi belanja pegawai sebesar Rp799,75 Miliar (19,5%) dari pagu

Rp4,10 triliun. Realisasi belanja barang sebesar Rp539,52 Miliar (10,0%) dari pagu

Rp5,40 triliun. Realisasi belanja modal sebesar Rp414,80 Miliar (5,7%) dari pagu Rp7,24

triliun. Realisasi belanja lain-lain sebesar Rp19,76 miliar (19,7%) dari pagu Rp100,38

miliar. Adapun belanja bantuan sosial hingga akhir triwulan I-2020 belum terdapat

realisasi penyaluran.

Grafik 2.3. Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan

I Tahun 2020

Sumber: SPAN (2020), diolah



Tingginya realisasi belanja lain-lain didorong adanya percepatan proses lelang

pengadaan operator penyalur beras sehingga kontrak dapat ditandatangani dan

pekerjaan dapat dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Lain-

lain dipergunakan untuk pembayaran biaya ongkos angkut beras PNS di Distrik

Pedalaman Papua. Di sisi lain, belum adanya realisasi penyaluran belanja bantuan

sosial antara lain disebabkan adanya perubahan beberapa kebijakan/regulasi terkait

pemberian bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebijakan bantuan sosial dalam

rangka penanganan pandemi Covid-19.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Penyaluran TKDD sampai dengan triwulan I-2020 belum menunjukkan capaian

yang optimal. Dari 7 jenis dana TKDD, hanya 3 saja yang telah terdapat realisasi

penyaluran, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dan

Dana Bagi Hasil (DBH). Secara nominal, realisasi penyaluran DAU sebesar Rp5,91

triliun (25,2%) dari pagu Rp23,46 triliun, DBH sebesar Rp368,79 Miliar (13,7%) dari pagu

Rp2,70 triliun, DAK Nonfisik sebesar Rp461,90 Miliar (23,1%) dari pagu Rp2,00 triliun.

Adapun Dana Insentif Daerah (DID), DAK Fisik, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa

hingga akhir triwulan I-2020 belum terdapat realisasi penyaluran.

Secara kumulatif,

hingga triwulan I-2020,

realisasi dana TKDD

mencapai Rp6,74 triliun atau

14,2 persen dari pagu

Rp47,30 triliun. Persentase

realisasi tertinggi terdapat

pada DAU sebesar 25,2

persen dan DAK Nonfisik sebesar 23,1 persen. DAK Fisik dan Dana Desa yang

disalurkan melalui KPPN di daerah, hingga triwulan I-2020 belum terdapat realisasi

penyaluran. Penyebab hal tersebut di sisi DAK Fisik adalah adanya penundaan dan/atau

pembatalan proses lelang sebagian besar proyek DAK Fisik karena anggaran DAK Fisik

tersebut sebagian akan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Di sisi Dana

Desa, keterlambatan penyaluran disebabkan adanya perubahan mekanisme penyaluran

Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Salah satu poin penting mekanisme

penyaluran Dana Desa yang baru adalah desa harus lebih dulu menyampaikan APBDes

sebagai salah satu persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I.

Selain DAK Fisik dan Dana Desa, mulai tahun 2020 terdapat salah satu DAK

Grafik 2.4. Tren Realisasi TKDD s.d. Triwulan I Tahun 2020




Nonfisik yang penyalurannya dilakukan melalui KPPN di daerah, khususnya KPPN yang

berlokasi di ibukota provinsi, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sampai

dengan akhir triwulan I-2020, realisasi penyaluran Dana BOS sebesar Rp182,97 Miliar.

Realisasi tersebut diperuntukkan bagi 3.194 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah

Papua.

3. Pengelolaan BLU

Sampai dengan akhir triwulan I-2020 terdapat tiga Satker BLU di Provinsi

Papua.Tiga Satker BLU tersebut masing-masing bergerak dalam bidang/pelayanan

pendidikan, kesehatan, dan penyediaan barang dan jasa lainnya. Ketiga BLU tersebut

memiliki total aset sebesar Rp2,88 triliun. Dari ketiga BLU tersebut, Satker BLU Bandar

Udara Sentani di Jayapura memiliki nilai aset tertinggi dibanding dua satker BLU lainnya.

Total aset yang dimiliki oleh Bandar Udara Sentani di Jayapura mencapai Rp2,49 triliun.

Tabel 2.2: Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat (dalam miliar rupiah)

Nama Satker BLU Total Aset Pagu RM Pagu BLU Realisasi

Bandar Udara Sentani di Jayapura 2.486,31 27,95 125,34 3,10 Politeknik Penerbangan Jayapura 338,79 46,52 15,66 9,70 RS Bhayangkara Jayapura 51,35 11,33 40,57 8,21

Sumber: E-Rekon & LK 2020, diolah

Untuk keperluan operasional, ketiga satker BLU mengelola pagu anggaran

sebesar Rp267,37 miliar, yang terdiri dari 67,9 persen pagu BLU dan 32,1 persen pagu

Rupiah Murni. Bandar Udara Sentani di Jayapura memiliki komposisi pagu BLU tertinggi

dibandingkan satker BLU lainnya, yaitu sebesar 81,8 persen dari keseluruhan pagu yang

dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa Bandar Udara Sentani di Jayapura memiliki tingkat

kemandirian yang paling matang dibandingkan dua satker BLU lainnya.

4. Manajemen Investasi Pusat

a. Penerusan Pinjaman

Sampai dengan akhir triwulan I-2020, di wilayah Provinsi Papua belum terdapat

debitur yang menerima penerusan pinjaman lagi dari Pemerintah Pusat.

Salah satu penyebab masih belum optimalnya serapan anggaran pada triwulan I-2020 dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang membuat aktifitas pemerintahan tidak berjalan sebagaimana biasanya, sehingga pelaksanaan proyek dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu.

Belum adanya penyaluran TKDD khususnya Dana Otsus, DID, DAK Fisik dan Dana Desa karena pemda belum dapat memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Pada penyaluran Dana Desa, terdapat mekanisme dan beberapa dokumen persyaratan yang baru yang harus dipenuhi oleh desa maupun pemda, sehingga membutuhkan waktu bagi desa/pemda untuk menyesuaikan dengan mekanisme baru tersebut.



b. Kredit Program

Realisasi penyaluran KUR

sampai dengan triwulan I-2020

mencapai Rp282,08 miliar, dengan

total debitur sebanyak 6.141

orang/badan usaha. Realisasi

tersebut meningkat 5,4 persen

dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang hanya

sebesar Rp267,54 miliar.

Berdasarkan jumlah akad kredit, realisasi penyaluran KUR Mikro merupakan yang

terbesar, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp174,23 miliar atau sebesar 61,8

persen dari total penyaluran KUR. Berdasarkan jumlah debitur, KUR mikro memiliki

debitur terbanyak, mencapai 5.480 debitur atau 89,2 persen dari total debitur KUR.

Penyaluran KUR terdistribusi ke

dalam 11 kelompok usaha. Di

provinsi Papua, Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran

merupakan sektor yang

memperoleh pembiayaan KUR

terbesar mencapai Rp130,15

miliar atau 46,1 persen dari total

penyaluran KUR. Hal ini senada

dengan realisasi penyaluran KUR

secara nasional yang mayoritas terdistribusi ke sektor perdagangan besar dan eceran

mencapai 43,3 persen. Sedangkan sektor yang memperoleh pembiayaan KUR paling

kecil adalah sektor konstruksi, dengan realisasi penyaluran KUR hanya sebesar Rp115

juta atau 0,04 persen dari total penyaluran KUR.

Berbeda dengan KUR Kecil dan Mikro, penyaluran KUR Ultramikro (UMi) di Papua

masih relatif rendah. Realisasi penyaluran KUR UMi sampai dengan akhir triwulan I-

2020 hanya sebesar Rp699,10 Juta, dengan debitur hanya 82 orang. Namun demikian,

jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penyaluran UMi pada

triwulan pertama tahun ini jauh lebih besar baik dari sisi nominal penyaluran maupun

jumlah debitur. Kanwil DJPb Papua bersama pihak-pihak terkait terus berupaya

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan peranan UMi dalam

Grafik 2.5. Realisasi Penyaluran KUR s.d. Triwulan I

Tahun 2020


Grafik 2.6. Realisasi Penyaluran KUR Per Sektor Triwulan

I Tahun 2020

Sumber: SIKP (2020), diolah



mendorong perekonomian masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah ke

bawah yang belum bersentuhan dengan dunia perbankan.

C. Prognosis Realisasi APBN

Tren realisasi belanja Pemerintah

Pusat dalam enam tahun terakhir berkisar

pada angka 90,7 persen. Berdasarkan tren

tersebut dan mempertimbangkan berbagai

kebijakan yang diterapkan Kanwil DJPb

Provinsi Papua dalam mempercepat

penyerapan anggaran serta adanya

dampak pandemi Covid-19, maka realisasi

belanja Pemerintah Pusat hingga akhir tahun anggaran diproyeksikan akan mencapai

85,0 persen atau sebesar Rp15,21 triliun.

Di sisi TKDD, berdasarkan data historis dalam beberapa tahun terakhir

diproyeksikan akan mencapai 94,3 persen atau sebesar Rp44,60 triliun pada akhir tahun

anggaran. Meskipun pemda telah memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih

memadai dalam mengelola DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan pengalaman tahun-

tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 terdapat beberapa kebijakan baru

khususnya dalam penyaluran Dana Desa, sehingga pemda perlu menyesuaikan kembali

atas pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Selain itu, dampak adanya pandemi Covid-

19 diprediksi juga akan sangat mempengaruhi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

serta dana transfer ke daerah lainnya.

Adapun realisasi pendapatan pada akhir tahun 2020 diperkirakan hanya akan

mencapai 82,7 persen atau sebesar Rp9,13 triliun. Adanya transisi produksi

menyebabkan PT Freeport Indonesia belum berproduksi secara optimal menjadi faktor

utama yang menyebabkan turunnya ekspor, sehingga berpengaruh pada pendapatan

negara khususnya Bea Keluar. Selain itu, berbagai kebijakan relaksasi di bidang

perpajakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga akan sangat mempengaruhi

penerimaan pajak di Papua.

Tabel 2.3: Prognosis Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2020 (miliar rupiah)

Uraian

Pagu

Realisasi s.d. Triwulan I

Perkiraan Realisasi s.d. Akhir Tahun

Rp % Rp %

Pendapatan Negara 11.032,06 1.860,44 16,9% 9.126,59 82,7%

Belanja Negara 64.156,44 8.510,60 13,3% 59.813,97 93,2%

Surplus/Defisit (53.124,38) (6.650,17) 12,5% (50.687,38) 95,4%

Sumber: SPAN 2020, diolah

Grafik 2.7. Realisasi Tren Realisasi Belanja

Tahunan Pemerintah Pusat

Sumber: SPAN & Web MEBE (2020), diolah

BAB 3

Bandara Sentani - Jayapura

Perkembangan dan Anal is isPelaksanaan APBD

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD



nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen

kebijakan fiskal di daerah yang dapat digunakan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Struktur APBD Provinsi Papua Tahun 2020 dilihat dari sisi pendapatan, dari

total realisasi pendapatan sebesar Rp7,09 triliun atau 13,05 persen dari target, masih

didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 95,13 persen dari total realisasi

pendapatan, sedangkan PAD hanya memiliki porsi sebesar 4,67 persen, dan sisanya

sebesar 0,20 persen berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan

demikian, tingkat kemandirian Provinsi Papua masih sangat rendah karena memiliki

rasio PAD terhadap total pendapatan yang sangat kecil. Dari sisi belanja, pagu belanja

sebagian besar masih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai dan

Belanja Barang. Adapun realisasi Belanja sampai dengan triwulan I 2020 baru mencapai

Rp3,75 triliun atau sebesar 8,22 persen dari pagu.

Tabel 3.1. Pagu dan Realisasi APBD Seluruh Pemda(Prov/Kota/Kab) di Provinsi Papua s.d. Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020 (miliar rupiah)

Uraian 2019 2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

PENDAPATAN 54.477,80 7.264,25 54.337,93 7.092,34 PAD 2.755,27 474,20 3.069,10 331,45

Pajak Daerah 1.160,71 204,78 1.680,19 234,12 Retribusi Daerah 205,92 73,53 172,82 25,95

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 127,74 0,90 165,43 1,68 Lain-Lain PAD yang Sah 1.260,90 194,99 1.050,67 69,69

Pendapatan Transfer 47.188,25 6.758,06 46.755,46 6.746,77 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 33.199,71 6.603,94 34.263,06 6.736,77

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 12.482,59 113,10 5.278,82 - Transfer Pemerintah Provinsi 378,51 41,02 654,59 8,00 Transfer Bantuan Keuangan 1.127,44 - 6.558,99 2,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 4.534,28 31,98 4.513,36 14,12 Pendapatan Hibah 385,94 28,11 503,20 13,78

Pendapatan Dana Darurat - 2,00 - - Pendapatan Lainnya 4.148,34 1,87 4.010,17 0,35

JUMLAH PENDAPATAN 54.477,80 7.264,25 54.337,93 7.092,34

BELANJA 44.672,88 2.335,00 45.564,18 3.747,08 Belanja Pegawai 14.596,31 1.232,22 15.175,36 1.523,21

Belanja Barang 14.599,01 688,51 14.068,78 1.133,66 Belanja Bunga 57,29 11,02 92,55 13,67

Belanja Subsidi 89,22 5,63 78,47 10,26 Belanja Hibah 2.301,42 172,30 5.460,35 649,95

Belanja Bantuan Sosial 705,26 132,32 686,42 213,37 Belanja Modal 12.184,52 53,29 9.810,67 136,12

Belanja Tidak Terduga 139,84 39,72 191,57 66,84

TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 10.770,39 126,19 10.272,07 175,35 Transfer/Bagi Hasil 602,56 126,19 956,27 8,00

Transfer Bantuan Keuangan 10.167,83 - 9.315,80 167,35

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 55.443,27 2.461,19 55.836,25 3.922,43 SURPLUS/DEFISIT (965,46) 4.803,05 (1.498,32) 3.169,92

Sumber: SIKD, LKPK Tingkat Kanwil, 2020 (data diolah)

BAB 3



A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan triwulan I

2020 realisasi PAD seluruh

pemda di Papua sebesar

Rp331,45 miliar atau hanya

sebesar 4,67 persen dari

total pendapatan daerah.

Realisasi masing-masing

komponen PAD dari porsi

terbesar yaitu Pajak Daerah

mencapai 70,64 persen,

diikuti Lain-Lain PAD yang

Sah mencapai 21,03 persen,

Retribusi Daerah mencapai

7,83 persen, dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan mencapai 0,51 persen. Daerah yang menyumbang PAD

terbesar adalah Provinsi Papua sebesar 53,76 persen dari total realisasi PAD di seluruh

Papua, diikuti Kota Jayapura sebesar 11,32 persen dan Kabupaten Mimika sebesar 5,95

persen sebagai penyumbang PAD terbesar kedua dan ketiga.

Realisasi penerimaan pajak

daerah hingga triwulan I 2020,

sebesar Rp234,12 miliar atau naik

14,33 persen dibandingkan

periode yang sama tahun

sebelumnya. Provinsi Papua

memberikan kontribusi terbesar

atas realisasi penerimaan pajak

daerah yang mencapai Rp158,52

miliar, dengan penyumbang

penerimaan terbesar berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak

rokok yang merupakan bagi hasil dari pemerintah pusat. Dari 5 pemda penyumbang

pajak daerah terbesar, hanya Kabupaten Merauke yang mengalami penurunan realisasi

penerimaan pajak daerah sebesar -78,21 persen (yoy), antara lain disebabkan karena

Grafik 3.2. Pemda Dengan Realisasi Pajak Daerah

Terbesar s.d. Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)

Sumber: SIKD (2020), diolah

Grafik 3.1. Realisasi PAD Lingkup Papua s.d. Triwulan I Tahun

2020 (miliar rupiah)




turunnya penerimaan dari BPHTB.

Total realisasi penerimaan retribusi daerah seluruh Pemda di Papua sampai

dengan triwulan I 2020 turun -64,71 persen dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp25,95 miliar. Jenis retribusi yang menjadi

penyumbang terbesar penerimaan antara lain retribusi pelayanan kesehatan sebesar

Rp9,92 miliar dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp3,70 miliar.

Adapun realisasi penerimaan retribusi daerah terbesar berasal dari Provinsi Papua yang

mencapai 17,57 persen dari total penerimaan retribusi daerah, diikuti Kabupaten Kep

Yapen sebesar 15,68 persen dari total penerimaan retribusi daerah.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari seluruh

pemda di Papua sampai dengan triwulan I 2020 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan mencapai 86,89 persen dibandingkan triwulan I 2019 yaitu sebesar Rp1,68

miliar. Tercatat baru 2 dari 30 pemda yang membukukan penerimaan tersebut, dengan

realisasi tertinggi dari Pemerintah Kabupaten Merauke sebesar Rp1,18 miliar yang

seluruhnya bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD.

Sampai dengan triwulan I

2020 realisasi penerimaan lain-lain

PAD yang sah mencapai Rp69,69

miliar atau 6,63 persen dari total

target penerimaan. Adapun tiga

jenis penerimaan yang menjadi

penyumbang terbesar adalah

penerimaan tuntutan ganti

kerugian daerah sebesar Rp15,38

miliar, pendapatan pengembalian

belanja tahun yang lalu sebesar Rp14,29 miliar, dan pendapatan jasa giro sebesar Rp10

miliar. Dari seluruh pemda di Papua yang membukukan penerimaan ini, Pemerintah

Provinsi Papua tercatat menyumbang penerimaan terbesar yang mencapai Rp15,13

miliar.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan jenis pendapatan dengan proporsi paling besar

dalam APBD di Papua yang mencapai 95,13 persen dari total realisasi pendapatan.

Secara agregat realisasi pendapatan transfer di Papua sampai dengan triwulan I 2020

sebesar Rp6,75 triliun atau 14,43 persen dari total target pendapatan transfer sebesar

Rp46,76 triliun.

Grafik 3.3. Pemda Dengan Realisasi Penerimaan Lain-

Lain PAD Yang Sah Terbesar s.d. Triwulan I Tahun 2020

(miliar rupiah)




Dari seluruh komponen

pendapatan transfer, hingga triwulan I

2020 porsi terbesar berasal dari DAU

yang mencapai Rp5,90 triliun atau

87,54 persen dari total pendapatan

transfer. Hal ini menunjukkan bahwa

ketergantungan Papua terhadap dana

transfer pemerintah pusat untuk

mendanai pemerintahan di daerah

begitu besar. Sementara itu, sampai

dengan triwulan I 2020, komponen

pendapatan transfer yang lain yaitu DBH realisasi sebesar Rp368,79 miliar, DAK

realisasi sebesar Rp461,90 miliar, Dana Otsus, Penyesuaian, dan DID belum terdapat

realisasi, serta Dana Transfer Provinsi dan Bantuan Keuangan realisasi sebesar Rp10

miliar. Untuk DAK terutama DAK Fisik, belum terdapat realisasi sampai dengan triwulan

I 2020 karena dalam rangka penanganan COVID-19, Menteri Keuangan mengambil

kebijakan untuk kegiatan DAK Fisik lebih fokus pada Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan

triwulan I 2020 mencapai Rp14,12 miliar atau 0,31 persen dari target. Realisasi terdiri

dari pendapatan hibah sebesar Rp13,78 miliar dan pendapatan lainnya sebesar

Rp345,41 juta.

Grafik 3.5. Realisasi Pendapatan Transfer s.d. Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)


Grafik 3.4. Komposisi Realisasi Pendapatan

Transfer di Papua s.d. Triwulan I Tahun 2020




B. Belanja Daerah

Pada tahun 2020 total pagu belanja daerah seluruh pemda di Papua sebesar

Rp55,84 triliun atau naik 0,71 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Pagu terbesar

dialokasikan untuk belanja pegawai yaitu Rp15,18 triliun, diikuti belanja barang sebesar

Rp14,07 triliun, dan belanja modal Rp9,81 triliun, sedangkan alokasi terkecil adalah

belanja subsidi sebesar Rp78,47 miliar.

Sampai dengan triwulan I 2020, total realisasi belanja daerah di Papua baru

mencapai 7,02 persen dari total pagu yaitu sebesar Rp3,92 triliun. Realisasi belanja

tertinggi yang sudah melebihi 15 persen yaitu belanja tidak terduga 34,89 persen dan

belanja bantuan sosial 31,08 persen. Sementara itu, untuk jenis belanja lain, realisasi

masih dibawah 15 persen antara lain belanja pegawai 10,04 persen, belanja barang 8,06

persen, dan belanja modal masih sangat rendah yaitu sebesar 1,39 persen. Rendahnya

realisasi belanja modal mengindikasikan hal yang kurang baik, mengingat belanja modal

sangat penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjadi penggerak

dalam kegiatan pembangunan di daerah.

Masih rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal di Papua antara lain

dipengaruhi oleh kondisi terjadinya pandemic Covid-19. Adanya himbauan pemerintah

untuk melaksanakan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran Covid-

19, menyebabkan beberapa proyek dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada

triwulan I 2019, ditunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi belanja

barang dan belanja modal tidak tercapai secara ideal. Mengingat berbagai upaya

pemerintah dalam mengatasi Covid-19, diharapkan realisasi belanja daerah di Papua

dapat dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.

Grafik 3.6. Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja s.d.Triwulan I Tahun 2020

(miliar rupiah)

Sumber: SIKD, LKPK Tingkat Kanwil, 2020 (data diolah)



C. Prognosis Realisasi APBD Hingga Akhir Tahun 2020

Selama 4 tahun terakhir,

rata-rata realisasi pendapatan

daerah mencapai 95,75 persen,

sedangkan tren realisasi belanja

daerah berkisar antara 84-88

persen. Sementara itu, indikator

pembangunan ekonomi seperti

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dan tingkat kemiskinan

selama 4 tahun terakhir

menunjukkan kinerja cukup baik. IPM mengalami peningkatan dari 58,05 di tahun 2016

menjadi 60,84 di tahun 2019, sementara tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari

28,40 di tahun 2016 menjadi 26,55 di tahun 2019.

Dengan memperhatikan tren realisasi pendapatan dan belanja daerah, indikator

pembangunan ekonomi selama 4 tahun terakhir, dampak adanya pendemi Covid-19,

dan penundaan penyelenggaraan PON dimana Papua sebagai tuan rumah Pekan

Olahraga Nasional (PON) XX 2020, maka realisasi pendapatan daerah tahun 2020

diprediksi akan mencapai 90,00 persen, sedangkan realisasi belanja mendekati angka

84,00 persen.

Tabel 3.2. Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Uraian Pagu

(miliar Rp) Realisasi s.d.

Triwulan I Perkiraan Realisasi s.d.

Triwulan IV (miliar Rp) % (miliar Rp) %

Pendapatan Daerah 54.337,93 7.092,34 13,05% 48.904,13 90,00%

Belanja Daerah 55.836,25 3.922,43 7,02% 46.902,45 84,00%

Surplus/Defisit -1.498,32 3.169,92 2.001,68


Grafik 3.7. Tren Pendapatan dan Belanja Daerah, IPM dan Tingkat Kemiskinan

Sumber: SIKD, BPS (2020), diolah

PON 2020 Ditunda Setahun Akibat Virus Corona Covid-19, Tetap di Papua

Pemerintah memutuskan untuk menunda PON 2020 di Papua akibat pandemi virus corona covid-19. Seharusnya, PON XX di Papua ini bakal berlangsung pada 20 Oktober hingga 2 November 2020. Stadion Utama Papua Bangkit menjadi lokasi utama penyelenggaraan PON 2020. Dalam keputusan Ratas (rapat terbatas), Menpora Zainudin Amali atas mandat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menunda PON XX hingga Oktober tahun depan. Mundurnya jadwal PON 2020 karena virus corona. Di Indonesia hingga Kamis (23/4/2020) sudah ada 7.418 kasus. Bahkan, 635 orang di antaranya meninggal dunia, tapi sudah ada 913 kasus yang dinyatakan pulih dari wabah ini. "Terima kasih Bapak Presiden. Setelah mendapatkan paparan laporan lengkap dari Bapak Menpora, dengan cepat Bapak Presiden Jokowi telah memutuskan untuk penundaan PON di Papua di bulan Oktober 2021 di tempat yang sama di Papua." "Keputusan Bapak Presiden tersebut (mengenai penundaan PON) telah disambut positif oleh Bapak Wakil Gubernur Papua," bunyi keterangan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto melalui akun Instagram pribadinya.

Sumber: liputan6.com (diolah)

https://www.liputan6.com/tag/pon

https://www.liputan6.com/bola/read/4225324/kepastian-penyelenggaraan-pon-2020-papua-ditentukan-pekan-depan

BAB 4

Bandara Douw Aturure - Nabire

Perkembangan dan Anal is isPelaksanaan Anggaran

Konsol idasian

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN & APBD)


PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN

ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN & APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

aporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang

disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode

tertentu.

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Papua

s.d. Triwulan I 2020 (miliar rupiah)

Uraian

2020 2019

Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan/ Penurunan

Konsolidasi

Pendapatan Negara 1.772,02 7.084,35 2.119,60 -77,02% 9.224,00

Penenerimaan Perpajakan 1.556,18 234,12 1.790,30 -10,05% 1.990,30

Penerimaan Bukan Pajak 215,84 97,67 313,52 -29,94% 447,52

Hibah - 13,78 13,78 -51,00% 28,11

Transfer - 6.738,77 2,00 - 6.758,06

Belanja Negara 8.511,37 3.914,43 5.689,03 -56,08% 12.952,04

Belanja Pemerintah 1.774,60 3.747,08 5.521,68 34,28% 4.112,19

Transfer 6.736,77 167,35 167,35 - 8.839,84

Surplus/(Defisit) (6.739,35) 3.169,92 (3.569,43) -4,25% (3.728,04)

Pembiayaan - 367,21 367,21 -62,05% 967,71

Penerimaan Pembiayaan Daerah - 505,71 505,71 -57,48% 1.189,30

Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 138,50 138,50 -37,50% 221,59

SiLPA (6.739,35) 3.537,12 (3.202,23) 16,01% (2.760,33)

Sumber: LKPK Kanwil, 2020 (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan I 2020 mengalami

penurunan sebesar 77,02 persen (yoy) yaitu Rp2,12 triliun, terutama disebabkan oleh

penurunan komponen penerimaan perpajakan. Sementara itu, sampai dengan triwulan

I 2020 realisasi belanja konsolidasian menurun sebesar 56,08 persen dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp5,69 triliun.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Penerimaan perpajakan sampai dengan

triwulan I 2020 memberikan kontribusi lebih

besar yaitu sebesar 84,46 persen

dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 21,58

persen. Di sisi lain, kontribusi penerimaan

bukan pajak mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,79 persen pada triwulan I 2020.

Grafik 4.1. Perbandingan Komposisi Pendapatan

Konsolidasian s.d. Triwulan I


BAB 4



Secara agregat, sebagian

besar pendapatan konsolidasian

berasal dari penerimaan pemerintah

daerah yang mencapai Rp7,08 triliun

atau 79,99 persen dimana sebagian

besar berasal dari penerimaan

transfer yang mencapai Rp6,74

triliun. Sementara itu, untuk

penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan I 2020 didominasi oleh penerimaan

pemerintah pusat sebesar Rp1,56 triliun (86,92%).

2. Analisis Perubahan

Jika dibandingkan dengan

realisasi triwulan I 2019, realisasi

pendapatan pemerintah pada triwulan

I 2020 mengalami penurunan.

Penerimaan perpajakan turun

sebesar -10,05 persen, penerimaan

negara bukan pajak turun sebesar -

29,94 persen, dan penerimaan hibah

turun sebesar -51,00 persen.

Penurunan penerimaan perpajakan disebabkan karena dampak Covid-19 terhadap

sektor konstruksi yang berpengaruh pada pasokan bahan baku, penghentian proyek

infrastruktur, dan adanya realokasi anggaran infrastruktur.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Konsolidasian

Pada triwulan I

2020, PDRB hanya

mengalami pertumbuhan

sebesar 1,48% (yoy),

Sementara itu, realisasi

pendapatan mengalami

penurunan yaitu sebesar

-14,13 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi

mempunyai korelasi dengan penurunan pendapatan konsolidasian.

Ditengah kondisi pandemic Covid-19, pemerintah perlu melakukan berbagai

Grafik 4.2. Perbandingan Penerimaan

Konsolidasian s.d. Triwulan I 2020


Grafik 4.3. Perbandingan Penerimaan Perpajakan,

PNBP, dan Hibah


Tabel 4.2. Pertumbuhan Pendapatan dan PDRB

Uraian Triwulan

I 2019 (Miliar Rp)

Triwulan I 2020

(Miliar Rp)

Kenaikan/ Penurunan

(%) Penerimaan Perpajakan 1.990,30 1.790,30 -10,05%

PNBP 447,52 313,52 -29,94% Hibah 28,11 13,78 -51,00% Total 2.465,94 2.117,60 -14,13%

PDRB/Pert. Ekonomi 31.822,76 32.292,64 1,48%

Sumber: BPS, LKPK Kanwil, 2020 (diolah)



upaya untuk meningkatkan pergerakan ekonomi dari berbagai sektor, tidak hanya

mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian,

sehingga dapat meminimalisir penurunan pendapatan karena pengaruh lesunya

perekonomian yang terdampak Covid-19.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi belanja konsolidasian didominasi oleh belanja pemerintah daerah

dengan kontribusi sebesar 67,86 persen, sedangkan sisanya sebesar 32,14 persen

berasal dari belanja pemerintah pusat. Tingginya kontribusi belanja pemerintah daerah

antara lain berasal dari jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga, sedangkan

pemerintah pusat berkontribusi lebih besar pada belanja modal dan belanja lain-lain.

2. Analisis Perubahan

Komposisi belanja konsolidasian pada triwulan I 2019 dan triwulan I 2020 tidak

mengalami perubahan yang signifikan. Kontribusi belanja pegawai terhadap total belanja

konsolidasian masih yang tertinggi baik di triwulan I 2019 maupun triwulan I 2020.

Grafik 4.4. Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah (miliar rupiah)


Grafik 4.5. Komposisi Belanja Konsolidasian s.d. Triwulan I




Sementara itu, terjadi penurunan pada kontribusi belanja barang dari 33,26 persen

pada triwulan I 2019 menjadi 30,32 pada triwulan I 2020, sedangkan belanja modal

mengalami sedikit kenaikan dari 9,74 persen pada triwulan I 2019 menjadi 9,98 persen

pada triwulan I 2020.

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Sampai dengan

triwulan I 2020, belanja

pemerintah meningkat

34,28 persen dibandingkan

triwulan I 2019. Hal tersebut

sejalan dengan PDRB triwulan I 2020 yang masih tumbuh sebesar 1,48 persen.

Pertumbuhan PDRB antara lain ditopang oleh belanja pemerintah sebagai

kontributor utama. Belanja pemerintah yang mengalami kenaikan pada triwulan I 2020

turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan tersebut

masih kurang optimal karena terdampak oleh Covid-19 yang mulai dirasakan menjelang

pertengahan Maret 2020. Disamping itu, sebagian besar realisasi belanja pemerintah

sampai dengan triwulan I 2020 masih didominasi oleh belanja operasi seperti belanja

pegawai dan belanja barang. Sementara itu, belanja modal yang memiliki multiplier

effect tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, realisasinya

masih sangat rendah.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PDRB

Kontribusi belanja

pemerintah terhadap

PDRB triwulan I 2020

sebesar 12,33 persen,

sedangkan kontribusi

investasi pemerintah

sebesar 1,58 persen. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kontribusi belanja pemerintah

cukup signifikan, sedangkan kontribusi investasi pemerintah masih rendah. Peningkatan

kontribusi pemerintah dari investasi diharapkan menjadi lebih baik untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang melalui peningkatan alokasi belanja

modal dan percepatan penyerapannya.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Belanja Pemerintah dan PDRB

Uraian Triwulan I

2019 (Miliar Rp)

Triwulan I 2020

(Miliar Rp)

Kenaikan/ Penurunan

Belanja Pemerintah 4.112,19 5.521,68 34,28%

PDRB/Pert. Ekonomi 31.822,76 32.292,64 1,48%

Sumber: BPS, LKPK Kanwil, 2020 (diolah)

Tabel 4.4. Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB

Uraian Triwulan I 2020

Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 3.983,26 Investasi Pemerintah (miliar rupiah) 509,43

PDRB (miliar rupiah) 32.292,64 Kontribusi Belanja Pemerintah thd PDRB 12,33%

Kontribusi Investasi Pemerintah thd PDRB 1,58% Sumber: BPS, LKPK Kanwil, 2020 (diolah)

BAB 5

Bandara Mopah - Merauke

Berita F iskal Terpi l ih

BERITA FISKAL REGIONAL TERPILIH



DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL COVID-19 BAGI PEREKONOMIAN

SEKTOR UMKM PROVINSI PAPUA

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah virus yang menyerang sistem

pernapasan dengan infeksi virus pertama kali ditemukan di kota Wuhan (China) pada akhir

Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir

semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal ini membuat

beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka

mencegah penyebaran virus Corona (Sumber:www.alodokter.com). Pemerintah Indonesia

mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan

dua warga negara Indonesia yang dinyatakan positif setelah melakukan kontak dengan

warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Mengingat semakin banyaknya jumlah

korban, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan

penyebaran virus ini pada tanggal 31 Maret 2020 (Sumber:www.katadata.co.id).

Namun demikian, sebelum penetapan kebijakan PSBB ini, sejumlah Kepala

Daerah, pimpinan adat, dan stakeholder di Provinsi Papua telah melaksanakan rapat

pembahasan pada tanggal 24 Maret 2020 dalam rangka upaya pencegahan, pengendalian,

dan penanggulangan Covid-19 yang dipimpin oleh Gubernur Papua. Pelaksanaan rapat

tersebut sebagai tindak lanjut setelah ditemukannya dua orang pendatang di Kabupaten

Merauke yang dinyatakan positif Covid-19 sehingga Pemda setempat menetapkan status

Kejadian Luar Biasa (KLB). Rapat tersebut menyepakati beberapa hal antara lain:

a) Meningkatkan status Papua dari siaga darurat menjadi tanggap darurat Covid-19.

b) Melakukan penutupan bandara dan pelabuhan kapal penumpang di pintu-pintu masuk

Provinsi Papua.

c) Melakukan pembatasan sosial (Social Distancing) di dalam kehidupan masyarakat.

Kesepakatan pembatasan kegiatan dan penutupan akses ini berlaku sejak tanggal 26

Maret hingga 9 April 2020 dan akan dievaluasi kembali apabila terjadi perkembangan

kondisi terkait wabah Covid-19 ini. (Sumber:www.minews.id)

Hasil kesepakatan rapat tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan sehingga

dapat secara efektif akan mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua. Kebijakan

pembatasan sosial bertujuan untuk melarang orang/pendatang untuk sementara waktu

tidak dapat masuk ke Papua, baik lewat jalur udara maupun laut. Hal ini menunjukkan

bahwa penutupan tidak berlaku untuk transportasi barang, sehingga diharapkan kebijakan

ini tidak mengganggu pengiriman kebutuhan bahan makanan dan barang-barang

kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat Papua.

BAB 5

http://www.minews.id/



Salah satu tindak lanjut dari hasil kesepakatan di atas adalah pembatasan sosial/

aktivitas masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan pokok dan

aktivitas lainnya secara terbatas

antara pukul 06.00 sampai pukul

14.00 WIT. Kebijakan ini menjadikan

Papua sebagai Provinsi pertama

yang menetapkan kebijakan

pembatasan sosial. Namun

kebijakan ini sepertinya belum

secara optimal menekan

penyebaran Covid-19. Hal ini dapat

dilihat dari data per 30 April 2020 yang menunjukkan bahwa jumlah korban positif Covid-19

di Papua meningkat signifikan menjadi 205 orang dan menjadikan Papua sebagai Provinsi

di Luar Jawa dengan jumlah korban terbanyak ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Bali

(Sumber:www.covid19.go.id). Belum optimalnya kebijakan ini dalam menekan penyebaran

Covid-19 diduga karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan

social distancing sehingga belum terlihat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan

sehari-hari di Papua (khususnya Kota Jayapura) antara keadaan normal dengan keadaan

setelah kebijakan pembatasan sosial.

Namun demikian, kebijakan pembatasan sosial ini sangat berpengaruh dalam

perekonomian masyarakat Papua, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). Pengaruh ini dapat dilihat dari menurunnya angka penyaluran kredit

kepada sektor UMKM, antara lain pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra

Mikro (UMi). Penurunan penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi yang merupakan bagian

dari dampak kebijakan di masa tanggap darurat Covid-19 dapat dilihat pada grafik V.1 dan

V.2 sebagai berikut:

Grafik V.1. disamping

menunjukkan adanya kenaikan

penyaluran KUR sebesar Rp87,23

miliar di Bulan Januari menjadi

Rp106,91 miliar di Bulan Februari.

Tren kenaikan masih berlanjut hingga

pertengahan Maret 2020, namun

menurun di akhir Maret. Namun

demikian, total penyaluran di bulan

Maret sebesar Rp107,31 miliar masih

Grafik 5.1: Peningkatan Jumlah Penderita Covid19 di Provonsi Papua

Sumber: www.seputarpapua.com, diolah (2020)

Grafik 5.2: Penyaluran KUR di Papua Tahun 2020

Sumber: sikp.kemenkeu.go.id; data diolah (2020)

-

50,000

100,000

150,000

Jan Feb Mar Apr

58,602 66,665 68,840

33,108

28,630 40,247 38,468 7,230

87,231

106,911 107,308

40,338

(Rp Juta)

KUR Mikro KUR Kecil Jumlah

http://www.covid19.go.id/

http://www.seputarpapua.com/



sedikit lebih tinggi dari penyaluran KUR pada bulan sebelumnya. Kebijakan pembatasan

yang dimulai akhir Maret dan masih diperpanjang hingga saat ini, dapat dilihat pada

penurunan penyaluran KUR di Bulan April 2020 sebesar Rp40,34 miliar (hanya sebesar

37,59% dari penyaluran bulan sebelumnya).

Di samping penyaluran KUR, tren

penurunan juga terlihat pada penyaluran

Pembiayaan UMi. Pada Grafik V.2 di

samping, penyaluran Pembiayaan UMi

bahkan menurun secara konsisten dari

Bulan Januari s.d. April 2020. Namun

demikian, angka penurunan ini salah

satunya disebabkan oleh data penyaluran

pada PNM di Tahun 2020 yang belum diinput ke dalam SIKP maupun SIKP-UMi.

Penurunan penyaluran dampak dari kebijakan pembatasan dalam masa Covid-19 di Papua

dapat dilihat pada penurunan sangat signifikan penyaluran UMi di Bulan April 2020, yaitu

sebesar Rp8 juta yang disalurkan kepada dua debitur UMi (hanya 4,4% dari penyaluran

Bulan Maret 2020 sebesar Rp182 juta).

Mengingat besarnya dampak yang dirasakan oleh sektor UMKM dari kebijakan

pembatasan di masa tanggap darurat covid-19, Pemerintah Pusat telah menyiapkan lima

skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi yang disiapkan dengan harapan agar

mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Kelima skema tersebut adalah:

No Skema Pelaku Bentuk

1 Bantuan Sosial Pelaku UMKM dengan kategori miskin dan rentan terdampak covid-19

Masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah

2 Insentif Pajak Pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per Tahun

Tarif PPh final 0% selama 6 bulan (April-September 2020)

3 Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit UMKM

Pelaku KUR, UMi, PNM Mekaar, dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah

Penundaan angsuran dan subsidi bunga selama 6 bulan

4 Perluasan Pembiayaan bagi UMKM

Pelaku UMKM yang belum pernah mendapat pembiayaan dari Lembaga Keuangan maupun sistem Perbankan

Stimulus bantuan modal kerja darurat khusus bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19

5 Pemulihan dan Konsolidasi Usaha

Pemerintah melalui Kementrian, Lembaga BUMN, dan Pemda bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pendemi Covid-19

Sumber: www.kemenkeu.go.id (2020)

Grafik 5.3: Penyaluran Pembiayaan UMi di Papua Tahun 2020

Sumber: sikp.kemenkeu.go.id; data diolah (2020)

-

50

100

150

200

250

300

Jan Feb Mar Apr

296

224

182

8

(Rp Juta)

“Pembiayaan UMi pada PNM Mekaar di Papua mengalami penurunan usaha hingga 80% sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Beberapa debitur UMi bahkan tidak dapat berjualan menyusul kebijakan pembatasan sosial dari Pemda. Kebijakan dari Kantor Pusat PNM adalah dengan tidak memaksakan debitur UMi yang usahanya terdampak untuk membayar angsuran serta membatasi dalam pencairan baru”, ungkap Manajer PNM Mekaar Area Papua dan Papua Barat.

http://www.kemenkeu.go.id/

- 1 -

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua

Komplek Papua Trade Center Jalan Raya Kelapa Dua Entrop Jayapura 99224 Telp. 0967-533140, 534140 Faks. 0967-535963

KAJIAN FISKAL - DJPb

Documents