KAJIAN AKADEMIK RANPERDA KABUPATEN BANYUWANGI …

KAJIAN AKADEMIK

RANPERDA KABUPATEN

BANYUWANGI

Perubahan Perda No. 9 tahun

2013 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan

dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga

Pemkab Banyuwangi &

Universitas Jember, 2020

1

KAJIAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga

Disusun atas kerjasama

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dengan

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER

2020

PEMKAB BANYUWANGI & KAJIAN AKADEMIK RANPERDA KABUPATEN BANYUWANGI UNIVERSITAS JEMBER, 2020

2

Kajian Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga

PEMKAB BANYUWANGI &

KAJIAN AKADEMIK RANPERDA KABUPATEN BANYUWANGI UNIVERSITAS JEMBER, 2020

3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................................. 3

BAB I. PENDAHULUAN................................................................................. 5

1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................ 5 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH................................................................................. 8 1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK................................. 9

1.4 METODE PENELITIAN.................................................................................. 12

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ........................................ 18

2.1 KAJIAN TEORITIS........................................................................................ 18 2.1.1 Sampah, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan: Sebuah Keterkaitan ... 19 2.1.2 Definisi Sampah ................................................................................ 21 2.1.3 Jenis-jenis Sampah ............................................................................ 23 2.1.4 Konsep Pengelolaan Sampah ............................................................ 25 2.1.5 Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah .......... 27

2.2 PRAKTEK EMPIRIS ...................................................................................... 32

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT .......................................................................................................... 44

3.1 PASAL PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945 ........................................................................................... 44 3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH... 47 3.3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA......... 51 3.4 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE MELALUI BANK

SAMPAH .................................................................................................. 53 3.5 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 03/PRT/M/2013 TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA......... 56

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.......................... 58

4.1 LANDASAN FILOSOFIS ................................................................................. 58 4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS............................................................................... 61

4.3 LANDASAN YURIDIS .................................................................................... 62

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG

PERUBAHAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2013 .................................................. 68

PEMKAB BANYUWANGI &


4

5.1 JANGKAUAN PENGATURAN .......................................................................................... 68

5.2 ARAH PENGATURAN .................................................................................................... 69

5.3 MATERI MUATAN PENGATURAN ................................................................................ 70

BAB VI. PENUTUP .................................................................................................................... 87

6.1 KESIMPULAN ................................................................................................................ 87

6.2 SARAN/REKOMENDASI ................................................................................................ 90

REFERENSI .................................................................................................................................. 92

PEMKAB BANYUWANGI &


5

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah

berhasil megundangkan peraturan daerah (selanjutnya disingkat Perda) yang

berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nomenklatur dari Perda tersebut

adalah Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga. Adapun tujuan dari penyusunan Perda tersebut adalah: "bertujuan

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya" (Pasal 3 Perda Kabupaten

Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga). Hal ini patut

diapresiasi karena peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah

tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan kesejahteran dan kesehatan

masyarakat secara luas. Artinya, tujuan yang hendak dicapai oleh Perda

tersebut adalah tujuan yang relevan dengan keberadaan hukum sebagai

sarana untuk mencapai kebaikan bersama (the common good).

Sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan umum Perda Kabupaten


Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah

adalah sistem yang bertujuan dan saling terkait. Secara detail, ditegaskan

didalam penjelasan umumnya bahwa (Penjelasan Umum Perda

PEMKAB BANYUWANGI &


6

Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga):

Pengelolahan persampahan di perkotaan merupakan suatu

sistem yang saling berinteraksi membentuk kesatuan dan

mempunyai tujuan. Pengolahan sampah suatu daerah/kota

bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah

domestik rumah tangga yang dihasilkannya secara tidak

langsung memelihara kesehatan masyarakat serta

menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan

sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan

adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek

persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi

yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara

baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana

manusia beraktifitas di dalamnya.

Namun demikian, perkembangan dan evaluasi atas Perda Kabupaten


Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga patut terus dilakukan.

Hal ini penting agar Perda tersebut tetap aktual, akomodatif, dan adaptif

dengan berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat di dalam kehidupan

sehari-hari. Berdasarkan hal itulah, hasil penelusuran awal dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa terdapat

PEMKAB BANYUWANGI &


7

beberapa aspek yang patut dikaji lebih mendalam lagi untuk

menyesuaikan perkembangan yang terjadi dengan norma yang

terkandung dalam Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga. Pemikiran teresbut menjadi dasar dari

penyusunan Kajian akademik ini dalam rangka perubahan perda tentang

pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

seyogyanya sudah mulai mengidentifikasi kelemahan-kelemahan atau

kekurangan-kekurangan yang tampak dalam Perda Kabupaten


Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian,

mengidentifikasi dan menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat

mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan jenis-

jenis sampah lainnya. Kebijakan pengelolaan berbagai jenis sampah di

Kabupaten Banyuwangi sangat penting untuk menjaga kesehatan

masyakatat dan kesehatan lingkungan sehingga diperlukan langkah-

langkah adaptasi Perda tersebut terhadap perkembangan sosial dan

hukum. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi yang khusus mengatur tentang perubahan Perda Kabupaten


Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sangat dibutuhkan.

PEMKAB BANYUWANGI &


8

1.2 Identifikasi Masalah

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi dan

memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Kewajiban tersebut

dapat diimplementasikan dalam bentuk penyusunan peraturan daerah

(Perda) yang disesuaikan dengan situsasi dan kondisi masyarakat setempat.

Terkait dengan itu, inisiatif penyusunan Perda yang bertujuan untuk merubah

Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

merupakan hal yang patut diapresiasi oleh karena adanya kebutuhan serta

perubahan kondisi di lapangan. Dalam rangka penyusunan Perda tentang


Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,

terdapat empat isu yang harus dimunculkan dan dibahas.

Pertama, permasalahan apa yang dihadapi masyarakat Kabupaten

Banyuwangi terkait dengan implementasi dari pengelolaan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

Kedua, bagaimanakah evaluasi dan analisis dari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan Perda tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?

Ketiga, apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,

yuridis, dan sosiologis dari penyusunan Perda tentang Perubahan Perda


Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?


9

Keempat, apakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup

materi muatan dari Perda Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan


Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik

Penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur

dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa Kajian akademik

merupakan sebuah dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari lahirnya

sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Pasal 1 UU No.

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menyatakan bahwa:

Kajian Akademik adalah Kajian hasil penelitian atau

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu

masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum

masyarakat.

Dari rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa Kajian akademik

pada hakikatnya merupakan suatu hasil penelitian atau pengkajian yang

akan menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam

rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan

demikian, pengaturan suatu norma hukum di masyarakat harus didasari

PEMKAB BANYUWANGI &


10

oleh sebuah hasil kajian ilmiah yang tertuang dalam Kajian akademik. Jadi

Kajian akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah atau landasan teoritis

dalam penyusunan perundang-undangan.

Tujuan yang disebutkan di atas merupakan tujuan secara umum.

Selain tujuan dan kegunaan penyusunan Kajian akademik secara umum,

tujuan dan kegunaan penyusunan Kajian akademik secara khusus juga

perlu juga digali. Maksud dari tujuan dan kegunaan secara khusus adalah

tujuan dan kegunaan yang berhubungan dengan materi atau muatan yang

akan diatur dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

dalam mengundangkan Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten


Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tujuan dari Kajian

akademik ini adalah untuk memberikan landasan teoritis dan ilmiah atas

urgensi materi tentang perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9

Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan

permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan Kajian

akademik Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9


Sejenis Sampah Rumah Tangga, adalah sebagai berikut:

PEMKAB BANYUWANGI &


11

1. Mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi masyarakat

Banyuwangi terkait dengan persoalan pengelolaan sampah

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Merumuskan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-

undangan terkait dengan Perda tentang sampah rumah tangga

dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten

Banyuwangi.

3. Mengkaji pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, dan

sosiologis dari penyusunan Perda tentang perubahan atas

Perda pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah tangga yang telah diundangkan pada tahun

2013 di Kabupaten Banyuwangi.

4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup

materi muatan dari Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten

Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan Kajian akademik

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda


Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah: (1)

sebagai bahan kajian dan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun

2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

PEMKAB BANYUWANGI &


12

Sejenis Sampah Rumah Tangga; (2) sebagai wujud peran aktif dan

tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjawab

keinginan dan kebutuhan masyarakat Banyuwangi terutama terkait

dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga; (3) menemukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan


Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

(4) diketahuinya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun

2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Kajian akademik ini menggunakan metode penelitian

yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005:90) pengertian

penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan

menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok

permasalahan, atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas

hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli.

Bahan yang dipergunakan adalah bahan hukum dan bahan non-

hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum

PEMKAB BANYUWANGI &


13

sekunder. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan guna memperkuat

analisis hukum yang diajukan. Dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang juga dikumpulkan sebagai bahan acuan atas

kondisi terkini di lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan

menelusuri website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang

memuat tentang data dan angka yang terkait dengan topik sampah dan

pengelolaan sampah termasuk pengelolaan lingkungan hidup.

Disamping itu, patut juga dikemukakan bahwa penyusunan Kajian

akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda


Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini juga

dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek

penyusunan Kajian akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di

Badan Legislasi DPR RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Kabupaten


Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:

PEMKAB BANYUWANGI &


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14

Tabel 1.1 Bahan Hukum Primer

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5059);

PEMKAB BANYUWANGI &


15

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5347);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem

Pengelolaan Persampahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Sampah;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun

2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;

PEMKAB BANYUWANGI &


16

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dala

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010

Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten

Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

Nomor 3/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1).

Pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Kajian

akademik ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan atau statute approach (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan sampah,

pengelolaan sampah, lingkungan hidup, kesehatan, dan topik yang terkait

lainnya.

PEMKAB BANYUWANGI &


17

Selain pendekatan perundang-undangan (statute approach),

penyusunan Kajian akademik ini juga menggunakan pendekatan konseptual

atau conceptual approach (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan

konseptual pada hakikatnya adalah rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum.

Peter Mahmud Marzuki (2005:138) menyatakan bahwa: "Prinsip-prinsip ini

dpat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-

doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga

diketemukan dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi

prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui

pandangan-pandangan dan doktrin yang ada".

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam

penyusunan Kajian akademik ini dimulai dari: (1) penentuan tipe

penelitian, (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipergunakan, (3)

pengumpulan data, dan (4) pendekatan yang dipilih. Berdasarkan

langkah-langkah tersebut maka akan diperoleh analisis yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah gunna memberikan nilai dalam

rangka pembentukan peraturan daerah tentang Perubahan Perda




18

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kajian akademik dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan memegang peranan yang penting sebagai "pondasi" dari

norma-norma yang akan dimuat dalam perundang-undangan yang akan

ditetapkan. Kajian akademik disusun berdasarkan hasil penelitian yang

bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang

rasonal, kritis, objektif, dan impersonal. Karena itu, Kajian akademis harus

terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok,

golongan, partai, dan kepentingan-kepentingan sesaat lainnya (Jimly

Asshiddiqie, 2006:320). Penyusunan Kajian akademik menunjukkan

bahwa rancangan undang-undang yang disusun bukanlah atas dasar

"kepentingan sesaat, kebutuhan mendadak, atau karena pemikiran tidak

mendalam" (Jimly Asshiddiqie, 2006:321).

Kajian teoritis, yang merupakan bagian dari Kajian akademik, juga

merupakan bagian dari pondasi yang terkandung dalam Kajian akademik.

Pada dasarnya, kajian teoritis memuat tentang konsep-konsep atau prinsip-

prinsip yang bekembang dalam ilmu pengetahuan; dan substansinya memiliki

keterkaitan dengan norma yang akan diatur dalam perundang-undangan

yang akan disusun. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini akan dijabarkan

beberapa aspek teoritis yang menjadi pondasi dari penyusunan Ranperda

Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Peraturan Daerah

PEMKAB BANYUWANGI &


19

Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2.1.1 Sampah, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan: Sebuah

Keterkaitan

Bagi kota-kota besar dengan penduduk yang padat dan pola

konsumsi yang tinggi, persoalan sampah merupakan masalah umum yang

memerlukan penanganan dengan baik. Apabila tidak ditangani dengan

baik maka sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pencemaran lingkungan dapat berupa pencemaran tanah, air dan

udara. Sampah yang sukar membusuk akan mengakibatkan pencemaran

tanah, sedangkan sampah yang dibakar secara terbuka (open burning) akan

menghasilkan gas-gas yang dapat mencemari udara dan air rembesan hasil

pembusukan sampah akan menyebabkan pencemaran air.

Kemudian, dampak pengelolaan sampah yang salah dapat

menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, seperti penyakit

pencernaan karena infeksi bakteri-bakteri yang bersumber dari sampah,

sakit pernapasan karena bau busuk yang bersumber dari sampah, dan

bahkan sampai penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh sampah beracun.

Yang terakhir ini dikenal dengan istilah sampah dari bahan berbahaya dan

beracun (selanjutnya disingkat B3).

PEMKAB BANYUWANGI &


20

Sumber sampah yang mengandung B3 dapat bersumber dari

beberapa sektor. Sektor industri dan sektor pertanian dinilai sebagai

sektor yang dapat menimbulkan masalah lingkungan, yaitu pencemaran

lingkungan akibat B3 (Takdir Rahmadi, 2003). Selain kedua sektor

tersebut, sektor kesehatan, khsusunya aktivitas rumah sakit, dan sektor

energi merupakan sektor-sektor yang juga berpotensi untuk mencemari

lingkungan karena limbah B3 yang dihasilkannya. Terkait dengan

persoalan ini, Takdir Rahmadi (2003:1) menyatakan bahwa: "pencemaran

lingkungan oleh B3 merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat serta pemerosotan kualitas sumber daya

alam". Pencemaran lingkungan tersebut tentunya bukan saja karena

keberadaan B3, melainkan juga merupakan akibat dari pengelolaan

sampah B3 yang tidak tepat.

Sebaliknya, apabila sampah ditangani dan dikelola dengan baik

maka akan dapat menigkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan

masyarakat, termasuk dalam hal ini sampah yang mengandung bahan B3.

Misalnya, pengembangan Waste to Energy diperlukan sebagai bagian

dari pengolahan sampah yang dapat memberikan opsi dalam solusi

persampahan yang ada di Indonesia (Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah b, 2018:2).

Dengan demikian, secara konseptual antara sampah dengan

lingkungan hidup dan kesehatan adalah hal yang saling terkait. Dampak

PEMKAB BANYUWANGI &


21

positif ataupun negatif dari pengelolaan sampah terhadap lingkungan hidup

dan kesehatan masyarakat tergantung dari pola pengelolaan sampah itu

sendiri. Supaya keberadaan sampah berdampak positif terhadap lingkungan

hidup dan kesehatan masyarakat maka pengelolaanya harus dilakukan

dengan tepat. Hal ini sudah dilaksanakan di kota-kota besar di dunia,

khususnya di kota-kota negara maju (developed countries), seperti Amerika,

Australia, Inggris, Jepang, Canada, dan lain-lain.

2.1.2 Definisi Sampah

Secara normatif, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah. Defnisi tersebut merupakan definisi yuridis.

Sementara definisi sampah secara umum dapat dilihat misalnya

dalam kamus Oxford Advance Learner's Dictionary (1995:1343) yang

menegaskan bahwa waste adalah "material, food, etc that is no longer

needed and is (to be) thrown away" Secara harfiah dapat diterjemahkan

bahwa sampah adalah material, makanan, dan lain-lain yang mana tidak

lagi dibutuhkan dan karenanya harus dibuang. Jadi, pengertian ini adalah

oengertian yang umum atau genearl tentang sampah yang bermakna

bahwa sampah adalah segala sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi, entah

karena rusak atau karena memang tidak diperlukan, sehingga harus

dibuang. Apabila dicermati maka tampak bahwa point pentingnya adalah


22

pada aspek "membuangnya". Oleh karena akan dibuang, persoalan

selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola segala sesuatu yang

dibuang tersebut (sampah) agar tidak merusak lingkungan dan

menyebabkan masalah kesehatan.

Pengelolaan sampah di Indonesia mengalami pergeseran paradigma

setelah tahun 2008, yaitu setelah disahkannya Undang-Undang No. 18 tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebelumnya, pola pengelolaan sampah

adalah sebagai berikut: (1) pola penanganan sampah kumpul, angkut, dan

buang; dan (2) mindset sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan

harus dibuang, sehingga pendekatan yang dijalankan adalah pendekatan

melalui penyelesaian di akhir (end of pipe).

Setelah tahun 2008, perubahan paradigma dalam pengelolaan

sampah di Indonesia adalah sebagai berikut (Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah a, 2018:6):

• Mengubah paradigma dari kumpul-angkut-buang menjadi

pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang

sumberdaya (resources recycle).

• Pendekatan yang tepat menggantikan pendekatan end of pipe

adalah dengan mengimplementasikan prinsip 3R (reduce, reuse,

recycle), extended producer responsiblity (EPR), pemanfaatan

sampah (waste utilisation), dan pemrosesan akhir sampah di TPA

yang environmentally sound manner.

PEMKAB BANYUWANGI &


23

2.1.3 Jenis-jenis Sampah

Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

dinyatakan bahwa jenis-jenis sampah adalah: (1) sampah rumah tangga;

(2) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (3) sampah spesifik.

Jenis-jenis sampah tersebut dibagi berdasarkan sumbernya sebagaimana

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 18

tahun 2008.

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam

rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis

sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah

tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut berasal dari

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,

fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Merujuk pada penjelasan Pasal

2 ayat (3) UU No. 18 tahun 2008, yang dimaksud dengan kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas

umum, dan/atau fasilitas lainnya adalah sebagai berikut.

• Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar,

pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

• Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan

industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang

yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan

industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

PEMKAB BANYUWANGI &


24

• Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang

digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya,

kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri

strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

• Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan,

dan panti sosial.

• Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum,

stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat

pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

• Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum

antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit,

klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan

pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Sementara itu, sampah spesifik meliputi:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

2. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan

beracun;

3. sampah yang timbul akibat bencana;

4. puing bongkaran bangunan;

5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

6. sampah yang timbul secara tidak periodik.


25

2.1.4 Konsep Pengelolaan Sampah

Sebelum disahkannya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, paradigma pengelolaan sampah di Indonesia adalah kumpul-

angkut-buang. Hal ini tentunya akan akan menambah beban tempat

pembuangan akhir (TPA). Padahal dengan semakin terbatasnya wilayah

suatu kota karena pembangunan (perumahan, industri, kawasan

komersial, jalan, dansebagainya), ketersediaan lahan menjadi persoalan

yang sering dihadapi oleh suatu kota. Oleh karena itu, diperlukan suatu

terobosan terkait pengembangan teknologi pengelolaan sampah, salah

satunya melalui aplikasi teknologi Waste to Energy (WtE). Selain dapat

memaksimalkan potensi sumber energi yang masih dimiliki sampah,

teknologi pengolahan sampah dengan konsep WtE dapat mereduksi

jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah a, 2018).

Sejalan dengan itu, dalam Penjelasan Umum UU No. 18 tahun

2008 telah menegaskan bahwa:

"Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan

akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma

baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah

sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat

dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun

untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan

PEMKAB BANYUWANGI &


26

pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan

suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir,

yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi

sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara

aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut

dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan

kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan

sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan, dan pemrosesan akhir."

Dengan demikian, pendekatan dalam pengelolaan sampah telah

mengalami pergeseran setelah diundangkannya UU No. 18 tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah. Keberadaan sampah tidak hanya dilihat

sebagai hal yang tidak berguna dan karenanya harus dimusnahkan,

melainkan sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan

dapat dimanfaatkan. Misalnya, sampah dapat dimanfaatkan untuk energi,

kompos, pupuk, maupun untuk bahan baku industri.

Selain itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lain seperti

upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi

masyarakat, meningkatkan peran serta kemitraan, meningkatkan peran

serta pihak-pihak yang menghasilkan sampah selain rumah tangga, dan

tentunya upaya optimalisasi peran Pemerintah Daerah. Terkait dengan ini,

dalam Penjelasan Perda No. 9 Tahun 2013 telah ditegaskan bahwa:


27

"Bagi sebagian kalangan, pengelolaan sampah masih dipandang

sebatas tanggungjawab pemerintah semata. Dan memposisikan

masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani,

karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar

uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah

menjadi tanggungjawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada

sistem yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu

konsep zero waste, dengan menerapkan pengelolaan sampah

secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya

dengan cara daur ulang dan pengkomposan".

Peran serta semua pihak, termasuk masyarakat, sangat penting

dalam optimalisasi pengelolaan sampah. Justru awal dari pengelolaan

sampah yang baik berasal dari adanya kesadaran masyarakat akan

pentingnya memilah sampah yang dapat di daur ulang (recycle) dengan

sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga. Logikanya bahwa

kesadaran awal dari level rumah tangga untuk memisahkan antara sampah

yang organik dan sampah daur ulang (recycle) akan sangat membantu

pengelolaan sampah pada level berikutnya yang dilakukan di tempat

pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan ahir (TPA).

2.1.5 Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah

Takdir Rahmadi (2003:23) dengan mengutip pendapat Kleijs-

Wijnnobel menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan bergerak

PEMKAB BANYUWANGI &


28

dalam berbagai bidang hukum, baik dalam bidang hukum administrasi,

hukum pidana, maupun hukum perdata. Selanjutnya dinyatakan bahwa

penegakan hukum diartikan sebagai pengawasan dan penerapan sarana-

sarana hukum administrasi, hukum pidana, atau hukum perdata agar aturan-

aturan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum dan

individual dipatuhi (Takdir Rahmadi, 2003:23). Sebagai pembanding yang

lain, Takdir Rahmadi juga mengemukakan pandangan dari Biezeveld tentang

penegakan hukum lingkungan (environmental law enforcement).

Dari kedua pandangan pakar tersebut memang tepat apabila

disimpulkan bahwa "penegakan hukum lingkungan mencakup sarana-

sarana penegakan hukum di tiga bidang hukum, yaitu hukum administrasi,

hukum pidana, dan hukum perdata" (Takdir Rahmadi, 2003:23). Dari

itulah kemudian muncul istilah hukum lingkungan administrasi, hukum

lingkungan pidana, dan hukum lingkungan perdata. Berikut ini akan

dijelaskan perbedaan di antara ketiganya.

A. Hukum Lingkungan Administrasi

Dalam bidang hukum administrasi, penegakan hukum lingkungan

tampak dari pengaturan norma administratif dan sanksi adminsitratif yang

digunakannya. Norma hukum administrasi lingkungan pada umumnya

mengatur permasalahan perizinan. Kemudian, sanksi administrasi

dipergunakan untuk memperkuat norma administratif tersebut. Siti Soetami

(2000:60) mengatakan bahwa sanksi merupakan bagian penutup yang

PEMKAB BANYUWANGI &


29

penting dalam hukum, termasuk dalam bidang hukum administrasi. Dalam

kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi

administrasi yang khas, yaitu:

• bestuursdwang (paksaan administratif).

• penarikan kembali keputusan (izin, pembayaran, subsidi).

• pengenaan denda administratif.

• pengenaan uang paksa oleh pemerintah.

Selain itu, dalam hukum adminsitrasi juga dikenal konsep tanggung

gugat yang berarti bahwa "negara dapat digugat atas perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh badan pemerintahan" (Takdir Rahmadi,

2003:25). Dengan kata lain, pemerintah dapat dipertanggungjawabkan

apabila melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugasnya di

lapangan publik. Siti Soetami (2000:3) menyatakan bahwa pengertian

perbuatan melawan hukum penguasa diperluas, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum UU dengan tidak mempedulikan

apakah peraturan yang dilanggar di lapangan publik atau

hukum privat.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiabn penguasa itu

sendiri.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap hati-hati atau

kecermatan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak

penguasa

PEMKAB BANYUWANGI &


30

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan atau

kelayakan dalam hidup bermasyarakat.

B. Hukum Lingkungan Pidana

Selain terminologi hukum lingkungan pidana biasanya juga dikenal

ada istilah hukum pidana lingkungan (Hermien Hadiati Koeswadji, 1993).

Dengan merujuk pendapat Hermien Hadiati Koeswadji (1993:90), hukum

pidana lingkungan yang dimaksud adalah terbatas pada ruang lingkup

obyektif yaitu yang menyangkut aspek pidana dari UU Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UU PLH). Jadi sifatnya lebih terbatas, yaitu aspek

pidana yang terkandung dalam UU PLH.

Hukum pidana dipergunakan dalam menegakkan hukum lingkungan

tampak dari perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Jadi tidak terbatas pada UUPLH

semata. Sanksi pidana diperlukan didasari oleh, paling tidak, dua alasan

sebagaimana dikemukakan oleh Takdir Rahmadi (2003:26):

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan manusia seperti harta enad dan kesehatan, juga

untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak

dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik

apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang

baik tidak dipenuhi.

PEMKAB BANYUWANGI &


31

2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk

memberi rasa takut kepada pencemar potensial. Sanski pidana

yang dikenakan seperti penjara, denda, pemulihan lingkungan

yang tercemar, pengumuman melalui media massa akan dapat

menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Dengan demikian, diharapkan pihak-pihak yang berencana

untuk melakukan tindakan pencemaran lingkungan (pencemar

potensial) akan menjadi mengurungkan niatnya karena

reputasinya akan jatuh dengan dikenakannya sanksi pidana.

C. Hukum Lingkungan Perdata

Sejalan dengan bidang keperdataan yang bertumpu pada aspk

privat, hukum lingkungan perdata merupakan pranata hukum untuk

memperoleh ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang

tercemar atau rusak. Pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata

lingkungan adalah penguasa maupun rakyat. Menurut Takdir Rahmadi

(2003), pergeseran konsep tanggunggugat dari asas liability based on

fault ke asas strict liability (tanggungugat mutlak), baik di Indonesia

maupun di negara-negara lain, merupakan pekembangan penting dalam

bidang hukum lingkungan perdata.

PEMKAB BANYUWANGI &


32

2.2 Praktek Empiris

Praktek empiris dalam Kajian akedemik memuat tentang realitas di

lapangan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang akan

disusun. Pada akhirnya, praktek empiris akan menjadi dasar sosiologis

dari pembentukan peraturan perundang-udnangan. Tujuan penjabaran

praktek empiris adalah kajian sosiologis sebagai bagian dari telaah

akademik. Mahendra Eka Putra dkk (2007:37) menyatakan bahwa kajian

sosiologis memuat uraian realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan

hukum masyarakat, kondisi masyarakat, dan nilai-nilai yang hidup dan

berkembang di masyarakat.

Terkait dengan itu, dalam sub-bab ini akan menjelaskan tentang

kondisi yang berkembang dalam pengelolaan sampah di Kabupaten

Banyuwangi. Sebelum menjelaskan praktek empiris tersebut, terlebih

dahulu akan dijabarkan data-data yang relevan tentang Kabupaten

Banyuwangi dan perkembangannya.

Kabupaten Banyuwangi terletak di wilayah timur Provinsi Jawa

Timur, paling dekat dengan Provinsi Bali. Kabupaten Banyuwangi

dikelilingi dan berbatasan dengan beberapa Kabupaten, yaitu Kabupaten

Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Secara

administratif, Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 Kecamatan, 217 Desa

/ Kelurahan. Peta Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam gambar

berikut ini (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2018:5).

PEMKAB BANYUWANGI &


33

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Banyuwangi

Total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah

5.782,50 km2.

Dengan luas tersebut, Kabupaten Banyuwangi merupakan

kabupaten yang terluas di Jawa Timur (BPS Kabupaten Banyuwangi,

2018:3). Kemudian, topografi wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa

dataran tinggi, tanah datar, dan garis pantai. Dalam laporan statistik BPS

dikemukakan bahwa dataran tinggi berupa daerah pegunungan

PEMKAB BANYUWANGI &


34

menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan

tanaman pangan; sementara daerah sekitar garis pantai yang membujur

dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota

laut (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2018:4).

Terkait dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk Kabupaten

Banyuwangi juga semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana

kota besar lain di Indonesia. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Banyuwangi 2018, diketahui bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1980 sebesar 1.420.562 jiwa, yang

kemudian terus mengalami peningatan dalam kurun waktu tahun 1990,

2000, dan 2010. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun

2010 mencapai angka 1.556.078 jiwa. Angka pertumbuhan penduduk

Kabupaten Banyuwangi dari tahun 1980 s/d 2010 dapat dilihat dalam

gambar berikut ini (di halaman selanjutnya).

PEMKAB BANYUWANGI &


35

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Hasil Sensus

Penduduk 1980, 1990, 2000, 2010

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi (2018:54)

Pada tahun 2016, angka tersebut mengalami peningkatan lagi, yaitu

menjadi 1.599.811 jiwa. Sebaran tertinggi dari jumlah tersebut terdapat di

Kecamatan Muncar dan Banyuwangi sebesar 8,36% dan 6,81%. Sebaran

jumpah penduduk di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dapat

dilihat dalam gambar beikut ini (di halaman berikutnya).


36

Gambar 2.3 Peta Kabupaten Banyuwangi Menurut Jumlah Penduduk,

2016

Keterangan / Note :

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi (2018:51)

Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertumbuhan

penduduk akan berkaitan dengan pertumbuhan sampah di Kabupaten

Banyuwangi. Oleh karena itu, persoalan sampah merupakan persoalan

PEMKAB BANYUWANGI &


37

yang penting untuk dikelola dengan baik di Kabupaten Banyuwangi. Hal

ini adalah konsekuensi logis dari menigkatnya jumlah sampah yang

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun di

Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penjelasan umum Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 tahun

20013 telah dikemukakan data empiris tentang pertumbuhan volume

sampah di Kabupaten Banyuwangi. Data menunjukkan bahwa

pertumbuhan volume sampah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 218 m3

per hari dengan jumlah sampah per tahun sebesar 1.089.254.600 ton.

Secara rata-rata dapat dikatakan bahwa jumlah sampah meningkat rata-

rata 11,53% per-tahun.

Dari data pertumbuhan tersebut, perbandingan antara rata-rata

pertumbuhan volume sampah dengan pertumbuhan jumlah penduduk di

Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah

sampah jauh melebihi pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini menjadi

alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang

harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun

panjang, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasn umum Perda

Kabupaten Banyuwangi No. 9 tahun 20013.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi merespon

permasalahan pengelolaan samaph dengan cukup baik melalui berbagai

kebijakan dan langkah-langkah pengaturan. Sebagai langkah konkrit dan

tanggungjawab pengelolaan sampah yang sudah dilaksanakan saat ini

PEMKAB BANYUWANGI &


38

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan

langkah-langkah pengelolaan sampah dengan optimal. Pengelolaan ini

dilakukan dikoordinasikan dan dilaksanakan Pelaksanaan pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Pasal 22 Perda Kabupaten

Banyuwangi No. 9 Tahun 2013). Sebagai langkah konkrit dari upaya

tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah

mengundangkan Perda yang khusus mengatur pengelolaan sampah,

yaitu Perda No. 9 Tahun 2013. Dalam penjelasan umum Perda tersebut

tergambar dengan jelas fakta empiris tentang pentingnya pengelolaan

sampah dengan baik dan benar di Kabupaten Banyuwangi. Secara detail

dinyatakan dalam penjelasan umum Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9

Tahun 2013, bahwa:

"Bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, permasalahan

persampahan merupakan isu penting dalam masalah

lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan

perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk seiring

peningkatan dinamika pembangunan. Konsekuensi dari

padanya adalah menunjukkan fakta bahwa peningkatan

volume sampah berkembang secara eksponensial yang

belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Masalah

mendasar adalah berkaitan dengan mendapatkan lokasi

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang


39

memungkinkan diperolehnya lokasi strategis serta murah

dengan memperhitungkan overhead cost untuk biaya

tranportasi yang harus dikeluarkan pemerintah daerah

secara regular".

Sehubungan dengan prediksi sampah atau limbah padat rumah

tangga, jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan akan

mengalami peningkatan sebesar 5 kali lipat pada tahun 2020. Data yang

dikemukakan oleh Pusat Informasi Lingkungan Hidup (2001:11-13)

menunjukkan bahwa rata-rata produksi sampah tersebut diperkirakan

meningkat dari 800 gram per hari per kapita pada tahun 1995 menjadi 910

gram per hari per kapita pada tahun 2000.

Hal yang sama akan dialami oleh kota-kota besar dan berkembang

di Indonesia termasuk Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu,

pengelolaan sampah merupakan hal yang harus diperhatikan dengan

serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Apabila

pertambahan jumlah sampah di Kabupaten Banyuwangi tidak diimbangi

dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan

terjadinya masalah kesehatan, perusakan, dan pencemaran lingkungan di

daerah Kabupaten Banyuwangi. Sebaliknya, apabila ditangani dengan

baik maka diharapkan akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat

dan lingkungan bahkan sampai pada pemanfaatan sampah guna

kepentingan peningkatan ekonomi daerah.

PEMKAB BANYUWANGI &


40

Selain kondisi empiris di atas, sektor pengelolaan sampah sangat

penting untuk dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi mengingat sektor ini juga sebagai salah satu penyumbang

pendapatan daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam BPS Kabupaten Banyuwangi (2018) dinyatakan bahwa PDRB

menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh

sektor ekonomi yang mencakup 17 lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

2. Pertambangan dan Penggalian;

3. Industri Pengolahan;

4. Pengadaan Listrik dan Gas;

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;

6. Konstruksi;

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor;

8. Transportasi dan Pergudangan;

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;

10. Informasi dan Komunikasi;

11. Jasa Keuangan dan Asuransi;

12. Real Estate;

13. Jasa Perusahaan;

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib;

PEMKAB BANYUWANGI &


41

15. Jasa Pendidikan;

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan

17. Jasa lainnya.

Sementara yang menduduki 4 besar penyumbang Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) adalah dari sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan; (2) Industri Pengolahan; (3) Konstruksi; dan (4) Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (BPS Banyuwangi,

2018). Dari 4 besar lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha terbesar dalam

meningkatkan PDRB dengan 33,70% dari seluruh jenis usaha yang ada.

Data selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini (lihat

halaman berikutnya):

PEMKAB BANYUWANGI &


42

Gambar 2.4 Empat Besar Pembentukan PDRB Kabupaten

Banyuwangi

40

35

30

25

20

33,7

15 27,9

10

15,21 12,45

10,74

5

0 Pertanian, Perdagangan Konstruksi Industri Lapangan Usaha

Kehutanan, dan Besar dan Eceran, Pengolahan Lainnya Perikanan Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Banyuwangi (2018:237)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional

(kabupaten) merupakan sebuah gambaran kemampuan suatu wilayah

untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Sebagai salah

satu sektor dalam menunjang PDRB, pengelolaan sampah, limbah dan

daur ulang di Kabupaten Banyuwangi tentu merupakan hal yang sangat

strategis. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk

menunjang aktifitas pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di

wilayah Kabupaten Banyuwangi perlu mendapatkan perhatian serius oleh

Pemerintah Daerah, salah satunya adalah dengan menyesuaikan

PEMKAB BANYUWANGI &


43

peraturan daerah yang telah ada dengan situasi dan perkembangan yang

ada melalui pengudangan sebuah Peraturan Daerah (Perda) perubahan.

Namun demikian, data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)dari sektor "Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang", mengalami penurunan

dalam menopang PDRB Kabupaten Banyuwangi. Selama tiga tahun

terakhir (2015, 2016, dan 2017), data menunjukkan bahwa laju

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan

usaha "Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang" di

Kabupaten Banyuwangi (dalam juta rupiah) adalah sebesar 5,34 pada

tahun 2015; pada tahun 2016 sebesar 5,05; dan pada tahun 2017

menurun menjadi sebesar 2,09 (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2018:245).

Data empiris tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi harus melakukan evaluasi dalam pengelolaan sampah

mengingat laju pertumbuhan PDRB dari sektor tersebut mengalami

penurunan. Secara ekonomis, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

seharusnya dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan

masyarakat. Oleh karena itu, sektor pengelolaan sampah dalam upaya

penunjang perekonomian harus dievaluasi agar laju pertumbuhannya

mengalami peningkatan; bukan sebaliknya, mengalami penurunan.

PEMKAB BANYUWANGI &


44

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Segala hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan

perundang-undangan, harus bersumber dari Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum

tertinggi di Indonesia. Merujuk pada ajaran hukum dari Hans Kelsen

(1978), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan sumber hukum yang harus menjadi rujukan dari peraturan

perundang-undangan dibawahnya.

Pasal Berkaitan dengan pengaturan tentang pengelolaan sampah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

dan tugas pembatuan". Hal ini mengandung makna bahwa konstitusi telah

memberikan dasar yang jelas dan tegas tentang kewenangan Pemerintah

Daerah dalam menetapkan peraturan daerah, termasuk dalam hal ini adalah

penetapan Perda yang berkaitan dengan

PEMKAB BANYUWANGI &


45

pengelolaan sampah demi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain pengundangan Perda tentang pengelolaan sampah oleh

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan beberapa

peraturan perundang-undangan yang materi muatannya adalah tentang

pengelolaan sampah. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4851). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tersebut merupakan undang-undang payung (umbrella act) dalam

pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, pemerintah juga telah

menetapkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

yang materinya menjabarkan lebih rinci tentang pegelolaan sampah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5347) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle

melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 804). Hal ini merupakan wujud dari tanggung jawab Pemerintah

Pusat dalam mengelola persoalan sampah di Indonesia.


46

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah juga harus melakukan pengelolaan

sampah demi kesehatan masyarakat dan lingkungan diwilayahnya masing-

masing. Peran ini jelas dijamin dan diamanatkan dalam konstitusi, yaitu

dengan diberikannya kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk

menetapkan Perda. Dengan peran demikian maka Pemerintah Daerah telah

megimplementasikan dan mewujudkan amanat UUD 1945.

Terkait dengan pembentukan Perda yang berkaitan dengan

pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bayuwangi telah

menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang spesifik mengatur

tentang pengelolaan sampah, yaitu: Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9


Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun demikian, Perda tersebut

membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan

peraturan yang ada.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membutuhkan

Perda yang menjadi dasar untuk merubah beberapa norma yang terdapat

dalam Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka optimalisasi

dan adaptasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

lainnya di Kabupaten Banyuwangi, baik untuk kesehatan masyarakat

Banyuwangi pada umunya maupun kesehatan masing-masing warga atau

rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi. Jadi, amanat perubahan Perda


47

dimaksud memenuhi aspek sosiologis. Mengenai hal ini akan dijelaskan

lebih lanjut pada BAB IV dalam uraian Kajian akademik ini.

Dalam pembahasan BAB ini, hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa

langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun dan

menetapkan Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9


Sejenis Sampah Rumah Tangga telah memiliki landasan konstitusional yang

kuat. Dengan kata lain, langkah Pemerintahan Daerah dalam menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain telah dijamin oleh konstitusi

dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana

diamanatkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (Maria Farida Indrati, 2014).

3.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah

Pada tahun 2008, pemerintah mengundangkan UU No. 18 tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini bertujuan sebagai

slah satu implementasi dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan hak

kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat yang lebih lanjut disikapi oleh pemerintah dengan menetapkan UU

tentang Pengelolaan Sampah pada tahun 2008. Dalam penjelasan UU

tersebut digariskan bahwa: "Amanat Undang-Undang Dasar tersebut


48

memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan

pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa

konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang

dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara

operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha".

Lebih lanjut ditegaskan bahwa, pembentukan Undang-Undang

tentang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka (Penjelasan Umum

UU No 18 tahun 2008):

1. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

2. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau

mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

3. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

4. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah

dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan

5. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-

undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 UU No. 18 tahun 2008 menyebutkan

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

PEMKAB BANYUWANGI &


49

lingkungan. Lebih rinci disebutkan dalam Pasal 6 bahwa: Tugas pemerintah

dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam pengelolaan sampah;

2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan,

dan penanganan sampah;

3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya

pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil

pengolahan sampah;

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga memiliki

tugas dan wewenang dalam mengelola sampah di daerah. Tentu saja hal ini

harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

pemerintah. Bahkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditegaskan mengenai hal-hal

apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi (Pasal 8) dan

Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki wewenang dalam

mengatur pengelolaan sampah. Oleh karena konteks Kajian akademik ini

adalah sebagai landasan dalam penyusunan Perda Kabupaten Banyuwangi

maka yang dapat dirujuk adalah ketentuan Pasal 9 UU 18 tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan Pasal 9 ayat


50

(1) UU tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai

kewenangan:

1. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

2. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah;

3. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

4. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat

pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan

akhir sampah;

5. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6

(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat

pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka

yang telah ditutup; dan

6. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat

pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian, UU tentang Pengelolaan Sampah merupakan

sebuah norma hukum yang melandasi penyusunan Rancangan Perda

tentang Perubahan Perda No. 9 tahun 2013 yang mengatur tentang

pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dengan kata lain,

PEMKAB BANYUWANGI &


51

selain landasan konstitusional, Ranperda ini telah memiliki landasan

norma hukum (payung hukum) sebagaimana tertuang dalam UU No. 11

tahun 1974 tentang UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang


Rumah Tangga

Sebagai implementasi lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan

Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tujuan dari pengaturan

pengelolaan sampah dalam PP ini adalah untuk: (1) menjaga kelestarian

fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan (2) menjadikan

sampah sebagai sumber daya.

Penjelasan umum PP tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan

sampah sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan

sebagai berikut: "Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah ini berperan

penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan,

menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan".

Dengan demikian, disamping untuk menjaga kesehatan

PEMKAB BANYUWANGI &


52

masyarakat dan lingkungan, keberadaan sampah juga diharapkan

menjadi sektor pendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan

sampah, Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan


menyatakan bahwa: "Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan

kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah". Artinya,

PP tersebut kembali menegaskan amanat UU No. 18 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah yang menggariskan bahwa Pemerintah Daerah juga

memiliki wewenang dalam pengembangan dan pengeloaan sampah. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sampah yang

efisien dan efektif di tiap-tiap daerah.

Dengan demikian, rencana penyusunan Rancangan Perda tentang

Perubahan Perda No. 9 tahun 2013 telah sejalan dengan semangat PP

Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Bahkan, dalam penjelasan PP

No. 81 tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa norma dalam Peraturan

Pemerintah ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun

peraturan daerah.

Karena itu, secara yuridis, PP ini juga merupakan payung hukum

dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan Perda No. 9

tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diberlakukan dan

PEMKAB BANYUWANGI &


53

diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana telah

dikemukakan sebelumnya bahwa Perda pengelolaan sampah yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut memerlukan

sebuah evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Dengan kata lain, secara empiris, perlunya perubahan Perda adalah

sebagai upaya untuk menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi yang

berkembang dalam pengelolaan sampah, terutama di Kabupaten

Banyuwangi.

3.4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle

melalui Bank Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank

Sampah (selanjutnya disingkat Permen LH No. 13 tahun 2012) merupakan

penjabaran lebih lanjut dari upaya pemerintah dalam mengelola sampah

secara nasional. Secara teknis yuridis, Permen LH No. 13 tahun 2012

ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu landasan hukum dibawah

undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) yang terkait dengan

pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Permen LH No. 13 tahun 2012

merupakan salah satu landasan hukum yang mendasari perlunya Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi menetapkan Rancangan Perda yang berfungsi untuk

merubah atau menyempurnakan Perda tentang


54

pengelolaan sampah yang telah diundangkan di Kabupaten Banyuwangi

pada tahun 2012.

Fokus utama dari Permen LH No. 13 tahun 2012 tersebut adalah

pada aspek pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank

Sampah. Hal ini terlihat secara jelas dari nomenklatur yang dipakai dalam

judul Permen tersebut. Norma-norma yang terkandung didalamnya juga

menggariskan bahwa fokus Permen tersebut adalah pengaturan tentang:

(1) Reduce, Reuse, dan Recycle, dan (2) Bank Sampah. Yang dimaksud

dengan "bank sampah", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2

Permen LH No. 13 tahun 2012, adalah tempat pemilahan dan

pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang

yang memiliki nilai ekonomi.

Terkait dengan reduce, reuse, dan recycle (R3), diundangkannya

Permen LH No. 13 tahun 2012 didasari atas pertimbangan bahwa

pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip R3 sehingga

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan

lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

Permen LH No. 13 tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang

sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan

3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu

yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali

PEMKAB BANYUWANGI &


55

sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang

lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pasal tersebut memberikan arti secara hukum tentang apa yang

dimaksud dengan reduce, reuse, dan recycle dalam konteks pengelolaan

sampah di Indonesia. Tersirat dengan jelas dalam Pasal 1 angka 1 tersebut

bahwa reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan

sampah. Reuse adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak

pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Sementara, recycle

adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pada prinsipnya, pengertian yuridis reduce, reuse, dan recycle

tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dipahami secara

umum oleh publik selama ini. Permen LH No. 13 tahun 2012 memberikan

penegasan bahwa pengertian tersebut juga diadopsi secara yuridis

sehingga memiliki kekuatan secara hukum. Dan, makna yang lebih utama

lagi, sehubungan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

menyusun Ranperda tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang


Rumah Tangga, bahwa Permen LH No. 13 tahun 2012 adalah sebuah

landasan yuridis yang menjadi justifikasi hukum bagi penyusunan

peraturan daerah perubahan tentang sampah yang telah diberlakukan di

Kabuten Banyuwangi.

PEMKAB BANYUWANGI &


56

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013

tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga

Selain Permen LH No. 13 tahun 2012 yang telah dijelaskan dalam

sub-bab sebelumnya, peraturan pada level kementerian yang juga

berkitan dengan pengelolaan sampah adalah Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan

Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

(selanjutnya disingkat Permen PU 03/PRT/M/2013).

Adapun maksud dari ditetapkannya Permen PU 03/PRT/M/2013

adalah sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan

Prasarana Dan Sarana Persampahan atau PSP, sebagaimana ditetapkan

dalam Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut. Dari norma yang terkandung di

dalam Permen PU 03/PRT/M/2013 menunjukkan bahwa yang menjadi

salah satu fokus utamanya adalah seputar Prasarana Dan Sarana

Persampahan (PSP). Yang dimaksud dengan PSP adalah kegiatan

merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta

memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga (Pasal 1 angka 6 Permen PU

03/PRT/M/2013).


57

Salah satu fokus utama Permen PU 03/PRT/M/2013 pada persoalan

PSP juga tampak dari tujuan ditetapkannya Permen tersebut. Pasal 2 ayat

(2) Permen PU 03/PRT/M/2013 menyatakan bahwa tujuan dari

ditetapkannya Permen PU ini adalah untuk:

1. mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan

berwawasan lingkungan;

2. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;

3. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan;

4. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap

pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan

5. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dengan demikian, dari norma yang terkandung dalam Permen PU

03/PRT/M/2013 tersebut maka tampak bahwa Permen ini jelas

merupakan salah satu dasar yuridis dari pembentukan Perda Kabupaten


Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah; termasuk rencana

penyusunan perda perubahannya guna menyesuaikannya dengan

perkembangan hukum dan keadaan yang ada di lapangan.


58

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN

YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan

filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa

peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran

dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum Indonesia (Darji

Darmodiharjo dan Shidarta, 2002).

Dengan merujuk pada pendapat Gustav Radbruch, Maria Farida

Indrati menyatakan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok

ukur yang besifat regulatif, yang semata-mata menguji apakah suatu

hukum adil atau tidak, namun juga sebagai dasar yang bersifat konstitutif,

yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan

maknanya (Maria Farida Indrati, 2014:237-238).

Landasan filosofis yang menjadi pijakan dalam penyusunan

Rancangan Perda Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Perda No.

PEMKAB BANYUWANGI &


59

9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah adalah ketiga asas sebagaimana yang

dikemukakan oleh Gustav Radbruch tersebut, yaitu asas keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan sampah. Asas ini

penting dalam rangka optimalissi pengelolaan sampah untuk kesehatan

masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya asas

keadilan dan kemanfaatan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga telah tersirat dalam peraturan

perundang-undangan yang telah diuraiakan sebelumnya. Misalnya, dalam

Pasal 3 UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

menyebutkan bahwa: "Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan

asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan,

asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan,

dan asas nilai ekonomi". Dengan demikian, selain asas keadilan dan

kemanfaatan, UU No. 18 tahun 2008 ternyata juga menegaskan terdapat

asas lain sebagai landasan filosofis pengelolaan sampah di Indonesia.

Adapun asas-asas yang landasan filosofis penyusunan Ranperda tentang

Perubahan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, selain

asas keadilan dan kemanfaatan, adalah:

• asas tanggung jawab,

• asas berkelanjutan,

• asas kesadaran,

PEMKAB BANYUWANGI &


60

• asas kebersamaan,

• asas keselamatan,

• asas keamanan, dan

• asas nilai ekonomi

Secara konstitusional, pijakan hukum dalam pengaturan tentang

pengelolaan sampah di Indonesia didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal

20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana

ditegaskan dalam konsiderans mengingat UU No. 18 tahun 2008. Dengan

pijakan konstitusianal tersebut maka secara tidak langsung menegaskan

pentingnya asas kepastian hukum dalam pengelolaan sampah agar

pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan

efisien. Dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan kejelasan

tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah,

serta peran masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itulah diperlukan

adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengatur hal-hal tersebut,

termasuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka menciptakan

adanya kepastian hukum pengelolaan sampah yang sejalan dengan

perkembangan (up to date), maka diperlukan adanya penyusunan

Ranperda tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang


Rumah Tangga.

PEMKAB BANYUWANGI &


61

4.2 Landasan Sosiologis

Selain merumuskan landasan filosofis, sebuah peraturan

perundang-undangan juga harus memuat landasan sosiologis guna

menjustifikasi peraturan tersebut memiliki basis empiris yang nyata.

Dalam pengertian bahwa peraturan yang dibuat memang merupakan

sebuah peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau

para pihak terkait, baik sebagai subjek ataupun sebagai objek dari

peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, landasan

sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang berasal dari kondisi

faktual di Kabupaten Banyuwangi saat ini, khususnya yang terkait dengan

penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga dan jenis-jenis

sampah lainnya di Kabupaten Banyuwangi.

Secara sosiologis, terdapat paling tidak 4 (empat) alasan tentang

mengapa Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 memerlukan

perubahan. Pertama, pertumbuhan sampah melebihi pertumbuhan

penduduk. Kedua, menghindari munculnya masalah kesehatan dan

kerusakan lingkungan.

Ketiga, sebagaimana data yang telah dikemukakan dalam BAB II,

kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi merupakan salah

satu sektor yang dalam menopang perekonomian daerah selain sektor:

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian;

Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Konstruksi;

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

PEMKAB BANYUWANGI &


62

Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi;

Real Estate; Jasa Perusahaan;Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Keempat, laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan selama

tiga tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017). Dari sebesar 5,34 pada tahun

2015; menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,05; dan pada tahun

2017 menurun lagi menjadi sebesar 2,09 (BPS Kabupaten Banyuwangi,

2018:245).

4.3 Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang

diatur dalam Ranperda tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2013


Sampah Rumah Tangga telah dikumpulkan dan di-inventarisasi.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan paling erat

dengan materi Ranperda telah dianalisis sebelumnya dalam BAB III.

Dari hasil inventarisasi dan analisis yuridis yang telah dilakukan maka

pada intinya dapat dikatakan bahwa tidak semua peraturan perundang-

undangan yang telah dikumpulkan tersebut dapat dijadikan landasan yuridis.

Hanya peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi materi yang

dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, hasil

PEMKAB BANYUWANGI &


63

kajian dalam Kajian akademik ini menentukan bahwa peraturan

perundang-undangan yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan

konsiderans mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang


Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,


Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

PEMKAB BANYUWANGI &


64

124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan


6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);


Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

PEMKAB BANYUWANGI &


65

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);


Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012

Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 199);


tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Sistem Pengelolaan Persampahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16

Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

PEMKAB BANYUWANGI &


66


tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

Persampahan dala Penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4

Tahun 2010 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun

2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1).

Sementara itu, perlu juga dikemukakan disini sebagai tambahan

bahwa pengaturan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia tersebar

dalam sejumlah peraturan perundang-undangan mulai dari tingkatan yang

tingggi sampai tingkat yang berada dibawhnya (Ordonansi hingga Keputusan

Menteri). Takdir Rahmadi (2003:33) berpandangan bahwa dengan tidak

tersedianya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan penyelaras

(harmonizing provisions) menyebabkan peraturan

PEMKAB BANYUWANGI &


67

perundang-undangan yang ada tidak mencerminkan sebuah keterpaduan.

Dilihat dari masa pengundangannya, pengaturan B3 dapat dibedakan atas

4 periode waktu, yaitu (Takdir Rahmadi, 2003:33):

1. Masa pemerintahan atau pendudukan Belanda;

2. Masa sebelum pengundangan UU Lingkungan Hidup;

3. Masa setelah pengundangan UU Lingkungan Hidup, 11

Maret 1982; dan

4. Masa setelah pengundangan UU Pengelolaan Lingkungan

Hidup, 19 September 1997.

PEMKAB BANYUWANGI &


68

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2013

Dalam Bab ini pada dasarnya menjelaskan ruang lingkup materi

muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang


Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sebelum

memaparkan tentang materi muatan yang akan di atur dalam Rancangan

Peraturan Daerah tersebut, dalam bab ini juga merumuskan jangkauan

serta arah pengaturan yang ada di dalamnya.

5.1 Jangkauan Pengaturan

Pengaturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi

diharapkan akan menjangkau para stakeholder, utamanya setiap rumah

tangga sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan dalam pengelolaan

sampah serta pihak-pihak terkait lainnya. Pihak-pihak lainnya yang

hendak dijangkau oleh norma dalam Perda ini adalah kelompok-kelompok

masyarakat atau wilayah tertentu yang juga memproduksi sampah; dan

bahkan dengan kapasitas yang lebih besar dari sekedar sampah rumah

PEMKAB BANYUWANGI &


69

tangga, seperti kawasan permukiman, wilayah tindustrial, kawasan

komersial seperti mall, ruko, dan sebagainya.

Dengan demikian, keberadaan Perda ini diharapkan meningkatkan

kualitas kesehatan warga masyarakat Banyuwangi dan kelestarian

lingkungan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pada akhirnya juga

diharapkan bahwa Perda ini akan memberikan manfaat terhadap semua

pihak/kelompok/badan usaha yang terlibat langsung dalam pengelolaan

sampah di Kabupaten Banyuwangi. Perhatian khusus dalam Rancangan

Perda perubahan ini adalah adanya syarat tambahan bagi kelompok

penyedia jasa pelayanan sampah.

5.2 Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan


diharapkan dapat menjadi acuan dalam penetapan kebijakan pengelolaan

sampah di Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu, pengaturan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga diarahkan untuk menata keberadaan kelompok

penyedia jasa pelayanan sampah.

Perda ini diarahkan juga untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan peraturan atau

PEMKAB BANYUWANGI &


70

kebijakan teknis dalam pengelolaan sampah. Wilayah atau area yang

sekiranya juga akan memproduksi sampah selain rumah tangga juga

menjadi fokus dari perubahan Perda ini. Adapun wilayah atau area yang

dimaksud adalah:

a. kawasan permukiman;

b. kawasan komersial;

c. kawasan industri;

d. kawasan khusus;

e. fasilitas umum;

f. fasilitas sosial; dan/atau

g. fasilitas lainnya.

5.3 Materi Muatan Pengaturan

Adapun ruang lingkup materi muatan pada Perda ini akan meliputi

beberapa hal, mulai dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan

penutup sebagaimana halnya sebuah kelaziman dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, materi muatan yang

akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi



dijabarkan dalam uraian berikut ini.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

PEMKAB BANYUWANGI &


71

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam

Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a. sampah rumah tangga;

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

c. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-

hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan

sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan sampah yang berasal dari:

a. kawasan permukiman;

b. kawasan komersial;

c. kawasan industri;

d. kawasan khusus;

e. fasilitas umum;

f. fasilitas sosial; dan/atau

g. fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:

PEMKAB BANYUWANGI &


72

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya

dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan

berbahaya dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum

dapat diolah; dan/atau

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1

(satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah;

c. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau

d. pengurangan penggunaan benda - benda

yang berpotensi menjadi sampah.


73

(2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:

a. memfasilitasi penerapan teknologi yang

ramah lingkungan;

b. memfasilitasi penerapan label produk yang

ramah lingkungan;

c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan

mendaur ulang; dan

d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur

ulang.

(2a) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh

penghasil sampah meliputi:

a. pengomposan sampah basah; dan/atau

b. pelaksanaan daur ulang meliputi kertas, plastik

dan sejenisnya atau material dan sejenisnya.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan bahan produksi yang menimbulkan

sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang,

PEMKAB BANYUWANGI &


74

dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh

proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan

pengurangan sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat

diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai

oleh proses alam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu)

Pasal baru, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang

untuk menetapkan kebijakan larangan

penggunaan kantong plastik.

(2) Kebijakan larangan penggunaan kantong plastik

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling

PEMKAB BANYUWANGI &


75

lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kebijakan

larangan penggunaan kantong plastik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1

(satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8


Pasal 8

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan

pemisahan sampah sesuai dengan jenis,

jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah ke

tempat penampungan sementara atau tempat

pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa

sampah dari sumber dan/atau dari tempat

penampungan sampah sementara atau dari

PEMKAB BANYUWANGI &


76

tempat pengolahan sampah terpadu menuju

ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah

karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;

dan/atau

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk

pengembalian sampah dan/atau residu hasil

pengolahan sebelumnya kemedia lingkungan

secara aman.

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan melalui kegiatan

pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5

(lima) jenis sampah yang terdiri atas:

a. sampah yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun serta limbah bahan


b. sampah yang mudah terurai;

c. sampah yang dapat digunakan kembali;

d. sampah yang dapat didaur ulang; dan

e. sampah lainnya.

(2a) Pengelola kawasan permukiman, kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

PEMKAB BANYUWANGI &


77

fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

dalam melakukan pemilahan sampah wajib

menyediakan sarana pemilahan sampah skala

kawasan dengan memperhatikan jenis,

karakteristik dan timbulan sampah.

(3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun serta limbah bahan berbahaya dan

beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a antara lain kemasan obat serangga,

kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan

kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan

elektronik rumah tangga.

(4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sampah

yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau

bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk

hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti

sampah makanan dan serasah.

(5) Sampah yang dapat digunakan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan

PEMKAB BANYUWANGI &


78

kembali tanpa melalui proses pengolahan antara

lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

(6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan

sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah

melalui proses pengolahan antara lain sisa kain,

plastik, kertas, dan kaca.

(7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf e merupakan residu.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

5. Setelah ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat

baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimulai dari tempat

sampah domestik (sumber sampah) ke TPS atau

TPST, transfer depo dan/atau transfer station ke

TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.

PEMKAB BANYUWANGI &


79

(2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa

pelayanan sampah.

(2a) Penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan

alat angkut dalam rangka pelaksanaan

pengangkutan sampah oleh lembaga penyedia

jasa layanan sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memenuhi

ketentuan:

a. memiliki jadwal dan rute pengangkutan;

b. mencegah tercecernya air lindi;

c. memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan

lingkungan, kenyamanan dan kebersihan;

d. menaati ketentuan kewajiban, larangan dan

persyaratan lainnya yang tercantum dalam

izin usaha pengelolaan sampah; dan

e. menaati ketentuan kewajiban,larangan dan

persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal baru, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

PEMKAB BANYUWANGI &


80

Pasal 10A

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang materi; dan/atau

d. daur ulang energi.


pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggunaan

atau pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

(3) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di

TPA.


pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya; dan

c. Pemerintah Daerah.

PEMKAB BANYUWANGI &


81

(5) Pengelola kawasan permukiman, kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah

skala kawasan yang berupa TPS 3R (reduce,

reuse, recycle).

(6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas

pengolahan sampah pada wilayah permukiman

berupa:

a. TPS;

b. TPST;

c. Transfer depo;

d. Transfer station; dan/atau

e. TPA.


Pasal baru, yakni Pasal 10B, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 10B

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e

dilakukan dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali;

PEMKAB BANYUWANGI &


82

b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga


Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang:

a. mencampur sampah dengan limbah


b. membuang sampah yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun (B3) ke TPS, TPST,

transfer depo/transfer station, dan/atau TPA;

c. mengelola sampah yang menyebabkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

d. membuang sampah tidak pada tempat yang

tetelah ditentukan dan disediakan, termasuk

membuang sampah ke sungai, parit, selokan,

got, saluran irigasi, saluran drainase, taman

kabupaten, tempat terbuka, fasilitas umum,

PEMKAB BANYUWANGI &


83

jalan umum, trotoar dan/atau di tempat umum

lainnya;

e. membakar sampah dengan cara yang tidak

sesuai persyaratan teknis pengelolaan

sampah;

f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan

sebagai tempat pembuangan akhir sampah

tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis

sampah;

g. memasukkan sampah dari luar wilayah

Kabupaten Banyuwangi ke TPS, TPST,

transfer depo/transfer station, dan/atau TPA

kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah;

h. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan

di TPA;

i. menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau

gerobak di kawasan TPS, TPST, dan/atau

transfer depo/transfer station; dan

j. membuang sampah puing bongkaran

bangunan ke TPS, TPST, transfer

depo/transfer station, dan/atau TPA.

PEMKAB BANYUWANGI &


84

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga


Pasal 22

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. penyuluhan dan pembinaan teknis

pengelolaan sampah;

b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan

atau alat transportasi;

c. meminta laporan dan/atau keterangan dari

pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan

pengelolaan sampah.

(3) Dalam rangka pembinaan pengelolaan sampah

Pemerintah Daerah berwenang memberikan:

PEMKAB BANYUWANGI &


85

a. Insentif kepada setiap orang, lembaga,

dan/atau badan hukum yang melakukan

pengurangan sampah; dan

b. Disinsentif kepada setiap orang lembaga,

dan/atau badan hukum yang tidak melakukan

pengurangan sampah.

(4) Pemberian insentif dan desintensif disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah.

(5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah

sehingga berbunyi:

Pasal 24

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat

(2a), atau Pasal 10A ayat (5) dapat dikenakan

sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran;

PEMKAB BANYUWANGI &


86

b. peringatan tertulis;

c. paksaan pemerintahan;

d. uang paksa;

e. pembekuan izin untuk sementara;

f. pencabutan izin; dan/atau

g. penutupan usaha/kegiatan

(3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

PEMKAB BANYUWANGI &


87

BAB VI. PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan dikemukakan dua hal, yaitu

kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan pemaparan

kembali secara ringkas dan padat dari pembahasan yang telah

dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Rekomendasi memuat point-

point utama yang dapat dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

sehubungan dengan inisiatif untuk menyusun Ranperta tentang



6.1 Kesimpulan

Bagi kota-kota besar dengan penduduk yang padat dan pola

konsumsi yang tinggi, persoalan sampah merupakan masalah umum yang

memerlukan penanganan dengan baik. Apabila tidak ditangani dengan

baik maka sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan dapat

berupa pencemaran tanah, air dan udara. Sampah yang sukar membusuk

akan mengakibatkan pencemaran tanah, sedangkan sampah yang

dibakar secara terbuka (open burning) akan menghasilkan gas-gas yang

dapat mencemari udara dan air rembesan hasil pembusukan sampah

akan menyebabkan pencemaran air.

PEMKAB BANYUWANGI &


88

Dampak pengelolaan sampah yang salah dapat menimbulkan

masalah kesehatan masyarakat, seperti penyakit pencernaan karena

infeksi bakteri-bakteri yang bersumber dari sampah, sakit pernapasan

karena bau busuk yang bersumber dari sampah, dan bahkan sampai

penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh sampah beracun. Yang terakhir

ini dikenal dengan istilah sampah dari bahan berbahaya dan beracun

(selanjutnya disingkat B3).

Terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten

Banyuwangi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bayuwangi telah menyusun

dan menetapkan Peraturan Daerah yang spesifik mengatur tentang

sampah, yaitu: Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang


Rumah Tangga. Namun demikian, Perda tersebut membutuhkan

penyesuaian seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, keadaan dan

peraturan yang ada.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membutuhkan

Perda yang menjadi dasar untuk merubah beberapa norma yang terdapat

dalam Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang


Rumah Tangga. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka optimalisasi

dan adaptasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

lainnya dengan perubahan situasi, kondisi, dan keadaan di Kabupaten

PEMKAB BANYUWANGI &


89

Banyuwangi; termasuk adaptasi dengan perubahan peraturan perundang-

undangan yang ada.

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan dalam pembahasan

Kajian akadmik ini maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Banyuwangi


Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

telah memiliki pijakan teoritis dan empiris yang kuat. Selain itu, landasan

filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Ranperda tersebut juga telah

tergali secara kuat, faktual, dan jelas.

Secara konstitusional, rencana pengundangan Peraturan Daerah

(Perda) guna merubah beberapa norma dalam Perda No. 9 Tahun 2013


Sampah Rumah Tangga adalah sejalan dengan mandat Pasal 18 ayat (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembatuan".

Secara sosiologis menunjukkan bahwa adanya kebutuhan perubahan

pengaturan pengelolaan sampah di Banyuwangi adalah konsekuensi logis

dari perkembangan pengelolaan sampah di Banyuwangi. Secara yuridis,

beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah

mengamanatkan juga bahwa pengelolaan sampah merupakan

PEMKAB BANYUWANGI &


90

tanggungjawab bersama pemerintah pusat maupuan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, asas kemanfaatan dan kepastian hukum telah

terpenuhi apabila kebijakan ini akan diundangkan dalam bentuk Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Perda No. 9

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga.

6.2 Saran/Rekomendasi

Bertolak dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam

Kajian akademik ini, hal-hal yang direkomendasikan adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu dirubah mengingat

adanya perkembangan dalam pengelolaan sampah dan

perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi seyogyanya segera mengundangkan

Perda Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Perda No. 9

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seyogyanya melakukan

serap aspirasi dan sosialisasi sehubungan dengan pengaturan

dan substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

PEMKAB BANYUWANGI &


91

Perubahan Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga yang telah disusun atas dasar Kajian akademik ini.

Sasaran dari serap aspirasi ini adalah masyarakat yang

terdampak secara langsung, pengusaha dan badan usaha yang

relevan, serta penyedia jasa layanan sampah. Masukan dari

para pihak tersebut akan sangat bermanfaat dalam

menyempurnakan norma yang telah disusun atas dasar Kajian

akademik ini.

PEMKAB BANYUWANGI &


92

REFERENSI

Affan Gafar, Civil Society dan Prospeknya di Indonesia, dalam Affan

Gafar dan Abdul Gaffar Karim, Negara dan Civil Society, Fisipol

UGM, Yogyakarta, 1997.

Arfawie Kurde, dan Nukthoh, Telaah Kritis Teori Negara Hukum,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

A S Horby, Oxford Advance Learner's Dictionary, Oxford University Press,

Oxford, 1995.

Bagir Manan, Perumbuhan dan Pekembangan Konstitusi Suatu

Negara, Bandung, Mandar Maju, 1995.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi

dalam Angka: 2018, BPS Kabupaten Banyuwangi, banyuwangi,

2018.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan

Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2002

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1993.

Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Barkeley, University California Press,

1978.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta,

2006.

Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta, Bandung,

2014.

Mahendra Putra Kurnia, dkk., Pedoman Kajian Akademik Perda

Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

PEMKAB BANYUWANGI &


93

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (bk.2 Proses dan

Teknik Pembentukannya), Kanisius, Jakarta, 2014.

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (bk.1 Jenis, Fungsi

dan Materi Muatan), Kanisius, Jakarta, 2014.

M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan

Mengenai Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 1975.

Pusat Informasi Lingkungan Hidup, State of The Environment Report

Indonesia, Bapedal, Jakarta, 2001.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (a), Kebijakan Dan Strategi

Pengembangan Waste to Energy: Modul 1, Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bandung, 2018.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (b), Pengantar Pengolahan

Sampah Secara Umum: Modul 2, Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah, Bandung, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara Lanjut, BP Undip, Semarang,

2000.

Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara

Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,

Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

PEMKAB BANYUWANGI &


KAJIAN AKADEMIK RANPERDA KABUPATEN BANYUWANGI …

Documents