Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya i ebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mendukung Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) dan pencapaian program-program prioritas Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi kedeputian untuk periode 2015-2019. Rencana strategis Deputi III tahun 2015-2019 merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi III untuk 5 (lima) tahun ke depan dan menjadi acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Deputi III sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di lingkungan Deputi III sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Renstra Deputi III tahun 2015-2019. Jakarta, 3 Juni 2015 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Drs. Suratmono, MP. S K a t a Pengantar
107
Embed
K a t a Pengantar S - POM Bidang... · a t a P engantar. 1 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
i
ebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mendukung Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawa Cita) dan pencapaian program-program prioritas Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis
(Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan,
indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi kedeputian
untuk periode 2015-2019.
Rencana strategis Deputi III tahun 2015-2019 merupakan panduan dalam perencanaan
dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi III untuk 5 (lima) tahun ke depan dan
menjadi acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Deputi III sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja
di lingkungan Deputi III sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa
berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah
berkonstribusi dalam penyusunan Renstra Deputi III tahun 2015-2019.
Jakarta, 3 Juni 2015 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
Drs. Suratmono, MP.
S
K a t a Pengantar
1
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA NOMOR HK.04.05.04.15.1780 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
Gambaran kondisi umum dipaparkan mencakup peranan Deputi Bidang
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (Deputi III), Sumber Daya Manusia
(SDM) dan hasil pencapaian program dan kegiatan pada periode tahun 2010 – 2014.
Sedangkan potensi dan permasalahan diungkapkan berdasarkan faktor lingkungan
internal sebagai kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal sebagai peluang dan
tantangan. Kondisi umum, serta potensi dan permasalahan tersebut akan menjadi input
dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pada periode pembangunan selanjutnya
yaitu tahun 2015 – 2019.
1.1 KONDISI UMUM
Dalam rangka mendukung implementasi RPJMN 2015-2019 yang merupakan
tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang merupakan amanat Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
mendukung Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) pada butir 5: Meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia, utamnya di sektor kesehatan; butir 6: Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta butir 7: Mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic,
serta mendukung pencapaian program-program prioritas Badan Pengawas Obat dan
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
2
Makanan (BPOM), maka Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya (Deputi III) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan
kegiatan kedeputian untuk periode tahun 2015-2019.
Proses penyusunan Renstra Deputi III tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan
amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian
kinerja tahun 2010-2014, serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra
Deputi III. Renstra Deputi III ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan POM
khususnya di Deputi III sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.1.1 Peran Deputi III Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bab VII Pasal
231, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya merupakan
unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPOM dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya.
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
b. penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di
bidang penilaian keamanan pangan;
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
3
d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di
bidang standardisasi produk pangan;
e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di
bidang inspeksi dan sertifikasi pangan;
f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di
bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
g. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di
bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
h. pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
i. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya;
j. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya;
k. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.
1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya merupakan
salah satu eselon I di Badan POM yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM.
Struktur Organisasi Badan POM secara umum ditunjukkan pada Gambar 1.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
4
Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM RI
Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 233, Deputi
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya terdiri dari:
a. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan;
b. Direktorat Standardisasi Produk Pangan;
c. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan;
d. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan;
e. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya;
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan
Inspektorat
1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Kerjasama Luar Negeri 3. Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat 4. Biro Umum
Sekretariat Utama
Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Pusat Riset Obat dan Makanan
Pusat Informasi Obat dan Makanan
Deputi I Bidang Pengawasan Produk
Terapetik dan Napza
Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan
Produk Komplemen
Deputi III Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Beahaya
Balai Besar/Balai POM
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
5
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Secara rinci, struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
Jumlah SDM yang dimiliki Deputi III untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya sampai tahun 2014 adalah 184
orang, yang tersebar di lima direktorat sebagai berikut :
a. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, sejumlah 52 orang;
b. Direktorat Standardisasi Produk Pangan, sejumlah 30 orang;
c. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, sejumlah 47 orang;
d. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, sejumlah 32 orang;
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
6
e. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, sejumlah 23 orang;
Adapun profil pegawai Deputi III berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2014
dapat dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini:
No Unit Kerja S2
Ap
ote
ke
r
S1
Pa
ng
an
S1
Giz
i
S1
la
inn
ya
No
n s
arj
an
a
Jum
lah
1 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
12 18 8 6 4 4 52
2 Direktorat Standardisasi Produk Pangan
8 10 8 - - 4 30
3 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
6 21 8 2 2 8 47
4 Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
12 3 11 1 3 2 32
5 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
7 8 - -
3 5 23
TOTAL 45 60 35 9 12 23 184
Tabel 1. Profil pegawai Deputi III berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014
Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar 33% pegawai di kedeputian III
memiliki latar belakang pendidikan apoteker, 24% sarjana strata 2, 19% sarjana bidang
pangan/teknologi pangan dan 4,89% sarjana bidang gizi. Selain itu terdapat 6,5% sarjana
lainnya dan 13% non sarjana. Komposisi sarjana strata 2 atau apoteker terbanyak
terdapat pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya sebesar 65%, dan
komposisi non sarjana terbanyak terdapat pada Direktorat Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya sebesar 22%.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
7
Selain pendidikan formal, Deputi III memerlukan kompetensi khusus terkait tugas
dan fungsinya, antara lain inspektur pangan, evaluator pangan, tenaga penyuluh
keamanan pangan, district food inspector. Profil kompetensi dapat dilihat pada Tabel 2.
No Unit Kerja
Inspektur Pangan
Ev
alu
ato
r
Pe
ny
ulu
h
Ke
am
an
an
P
an
ga
n
Dis
tric
t F
oo
d
Insp
ect
or
(DF
I)
Dasar Muda Madya
1 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
- - 1 34 - -
2 Direktorat Standardisasi Produk Pangan
- - 1 - - -
3 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
11 6 25 - 1 1
4 Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
- 3 - - 27 20
5 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
- - 2 - - -
TOTAL 11 9 29 34 28 21
Catatan : seorang pegawai dapat memiliki kompetensi lebih dari satu
Tabel 2. Profil pegawai Deputi III berdasarkan kompetensi tahun 2014
Kelompok jabatan fungsional di Deputi III berupa jabatan fungsional tertentu yang
disebut sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Arsiparis,
Pengadministrasi Umum dan Verifikator Keuangan. Profil kompetensi dapat dilihat pada
Tabel 3.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
8
No Unit Kerja P
FM
Mu
da
PF
M P
ert
am
a
PF
M T
era
mp
il
Pe
lak
san
a l
an
juta
n
PF
M T
era
mp
il
Pe
lak
san
a
PF
M T
era
mp
il
Pe
ny
eli
a
Pra
na
ta K
om
pu
ter
pe
rta
ma
Pra
na
ta K
om
pu
ter
Te
ram
pil
Pra
na
ta K
om
pu
ter
Ah
li
Ars
ipp
ari
s
Pe
ng
ad
min
istr
asi
u
mu
m
Pe
ng
ad
min
istr
asi
k
eu
an
ga
n
Ve
rifi
ka
tor
ke
ua
ng
an
1 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
10 22 1 2 2 1 3
2 Direktorat Standardisasi Produk Pangan
1 12 1 2 1 1 1
3 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
16 9 2 2 2 2 3 1
4
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
2 27 1 2
5
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
1 6 1 4
TOTAL 30 76 2 5 2 2 5 1 2 13 1 2
Tabel 3. Profil pegawai Deputi III berdasarkan jabatan fungsional tahun 2014
Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2014, Deputi III membutuhkan tambahan
sumber daya manusia sebanyak 182 orang agar tiap Direktorat di kedeputian III dapat
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Data kebutuhan pegawai berdasarkan
ABK tiap Direktorat di kedeputian III dapat dilihat pada Tabel 4.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
9
No Jabatan
Pegawai yang dibutuhkan
Pegawai yang Ada Kekurangan Pegawai
Dit.
Pen
ilaia
n K
eam
anan
Pan
gan
Dit.
Insp
eksi
dan
Ser
tifik
asi P
anga
n
Dit.
Sta
ndar
disa
si P
rodu
k P
anga
n
Dit
. Su
rvei
lan
& P
eny
ulu
han
Kea
man
an P
anga
n
Dir
ekto
rat
Pen
gaw
asan
Pro
du
k &
Bah
an B
erb
ahay
a
Dit.
Pen
ilaia
n K
eam
anan
Pan
gan
Dit.
Insp
eksi
dan
Ser
tifik
asi P
anga
n
Dit.
Sta
ndar
disa
si P
rodu
k P
anga
n
Dit
. Su
rvei
lan
& P
eny
ulu
han
Kea
man
an P
anga
n
Dir
ekto
rat
Pen
gaw
asan
Pro
du
k &
Bah
an B
erb
ahay
a
Dit.
Pen
ilaia
n K
eam
anan
Pan
gan
Dit.
Insp
eksi
dan
Ser
tifik
asi P
anga
n
Dit.
Sta
ndar
disa
si P
rodu
k P
anga
n
Dit
. Su
rvei
lan
& P
eny
ulu
han
Kea
man
an P
anga
n
Dir
ekto
rat
Pen
gaw
asan
Pro
du
k &
Bah
an B
erb
ahay
a
1 PFM Ahli Madya 2 - - - - 1 - - - - 1 - - - -
2 PFM Ahli Muda 23 28 9 35 3 3 15 0 2 1 20 13 9 33 2
3 PFM Ahli Pertama 27 35 17 35 14 27 19 14 15 7 0 16 3 20 7
Tabel 4. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2014
1.1.3 Capaian Kinerja Deputi III periode tahun 2010-2014
Arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya periode tahun 2010-2014 dilakukan melalui 5 (lima) strategi, yaitu:
Strategi Pertama
Peningkatan intensitas pengawasan pre-market pangan, untuk menjamin
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, diselenggarakan melalui fokus prioritas :
a. Penapisan penilaian pangan olahan sebelum beredar sebagai antisipasi
globalisasi, termasuk ACFTA.
b. Peningkatan pelayanan publik terkait pendaftaran pangan melalui online
registration.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
11
c. Pengawasan pengembangan teknologi pangan (PPRG, iradiasi), untuk
perlindungan konsumen dan ketersediaan pangan.
d. Peningkatan pemenuhan Good Manufacturing Practices (GMP) industri
pangan dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing.
Strategi kedua :
Peningkatan pengawasan post-market pangan, diselenggarakan melalui fokus
prioritas :
a. Pemantapan sampling dan pengujian pangan, berdasarkan risk based
approaches.
b. Intensifikasi pemberantasan produk ilegal.
c. Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS), melalui
operasionalisasi Mobil Laboratorium.
d. Pengawasan sarana post-market sesuai dengan GMP dan Good Retail Practices
(GRP)
e. Pengawasan pangan yang tercemar bahan berbahaya
f. Pengawasan pangan fortifikasi
Strategi ketiga:
Pemantapan regulasi dan standar di bidang pengawasan pangan, diselenggarakan
melalui fokus prioritas :
a. Penyelarasan regulasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis di
bidang pengawasan pangan.
b. Peningkatan penerapan standar pangan termasuk kemasan pangan yang
terharmonisasi.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
12
Strategi keempat :
Perkuatan Institusi, diselenggarakan melalui fokus prioritas :
a. Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan
pelayanan publik.
b. Perkuatan sistem pengelolaan data serta teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) termasuk strategi media komunikasi
c. Perkuatan human capital management Badan POM.
d. Restrukturisasi Organisasi untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan
strategis.
e. Peningkatan dan penguatan peran dan fungsi Balai POM, Integrated Bottom
Up Planning dan Quality System Evaluation
f. Perkuatan legislasi di bidang pengawasan pangan
Strategi kelima :
Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pembagian Peran Badan
POM dengan Lintas Sektor terkait, yang diselenggarakan melalui fokus prioritas :
a. Pemantapan koordinasi pengawasan pangan
b. Pemantapan Sistem Kerjasama Operasional Pengawasan pangan
c. Peningkatan operasi terpadu pengawasan pangan pangan
d. Perkuatan jejaring komunikasi
e. Pemberdayaan masyarakat melalui KIE
Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka sasaran strategis yang dicapai
dalam Renstra BPOM tahun 2010-2014 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
13
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM
2010 2011 2012 2013 2014 Memperkuat Sistem Regulatori Pengawasan Obat dan Makanan
Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bemutu
Jumlah Standar yang Dihasilkan dalam rangka Antisipasi Perkembangan Isu Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
10 standar
10 standar
10 standar
10 standar
10 standar
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah Standar yang Dihasilkan dalam rangka Mendukung Program Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
- - 4 standar
4 standar
4 standar
Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM)
- - - 50% 60%
Meningkatnya perlindungan masyarakat dari makanan yang beresiko terhadap kesehatan
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan
Persentase sarana produksi pangan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini (dihitung dari 1000 sarana yang diperiksa)
45 55 60 65 70 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase sarana penjualanan pangan yang memenuhi standar GRP/GDP
5 15 35 45 55
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
14
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM
2010 2011 2012 2013 2014 (dihitung dari 6000 sarana yang diperiksa) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan produk pangan (dihitung dari 1000 temuan ketidaksesuaian)
- - 80 85 90
Jumlah sekolah yang disampling PJAS
- - 750 975 1268
Persentase sarana UMKM yang memenuhi ketentuan (dihitung dari 1800 sarana yang diperiksa)
- - - 50% 55%
Meningkatnya perlindungan masyarakat dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan
Meningkatnya jumlah produk pangan yang memiliki Izin Edar.
Persentase keputusan penilaian pangan yang diselesaikan tepat waktu
90% 90% 90% 90% 90%
Persentase keputusan penilaian pangan industri UMKM yang diselesaikan tepat waktu
- - - 90% 90%
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari Produk Pangan yang Berisiko
Meningkatnya pemberdayaan Pemda Kabupaten/Kota melalui advokasi keamanan pangan, serta
Persentase Kabupaten/Kota yang menerbitkan P-IRT sesuai ketentuan yang berlaku
- - - 5 10
Jumlah profil resiko
- - - 2 2
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
15
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM
2010 2011 2012 2013 2014 terhadap Kesehatan
menguatnya rapid alert system keamanan pangan
keamanan pangan yang dikategorikan sebagai early warning untuk merespon permasalahan keamanan pangan Persentase Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan
- - 70 80 90
Jumlah e-Learning tenaga PKP dan DFI di Indonesia
- - - 2 2
Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan pangan dalam rangka melindungi masyarakat
Menurunnya pangan yang mengandung bahan berbahaya
Persentase pangan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang*)
25 20 17 - -
Persentase temuan kemasan pangan yang melepaskan migran berbahaya yang melampaui ketentuan ke dalam pangan **)
25 20 17 - -
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan dilarang
- - - 40 48
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
16
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM
2010 2011 2012 2013 2014 untuk pangan (bahan berbahaya) yang sesuai ketentuan Persentase kemasan pangan dari pangan terdaftar, yang tidak memenuhi syarat
- - - 15 14
Jumlah advokasi lintas sektor yang dilakukan terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan pada PJAS (provinsi)
- - 15 15 10
Jumlah Pasar yang di intervensi menjadi pasar bebas bahan berbahaya (kumulatif)
- - - 62 77
Keterangan:
*) = Indikator sesuai dokumen renstra sebelum revisi dan sudah tidak berlaku
**) = Indikator sesuai dokumen trilateral meeting/ RKP 2012 dan sudah tidak berlaku
Tabel 5. Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya Tahun 2010-2014
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
17
Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Deputi III
tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja pada Tabel 6.
18
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Tabel 6. Capaian kinerja Deputi III periode 2010-2014.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
T R % C T R % C T R % C T R % C T R % C
Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bemutu
Jumlah Standar yang Dihasilkan dalam rangka Antisipasi Perkembangan Isu Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Persentase keputusan penilaian pangan industri UMKM yang diselesaikan tepat waktu
90% 92,30% 102,56% 90% 58,96 65,51%
Meningkatnya kualitas tindaklanjut informasi jejaring regional dan internasional dalam post market alert/rapid alert Pangan
Persentase penyelesaian tindak lanjut informasi jejaring nasional, regional dan internasional terkait dan persentase respon terhadap permasalahan keamanan pangan
50% 50% 100% 70% 70,40% 100,57%
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
21
Meningkatnya pemberdayaan Pemda Kabupaten/Kota melalui advokasi keamanan pangan, serta menguatnya rapid alert system keamanan pangan
Persentase Kabupaten/Kota yang menerbitkan P-IRT sesuai ketentuan yang berlaku
5% 5% 100% 12 10 83%
Jumlah profil resiko keamanan pangan yang dikategorikan sebagai early warning untuk merespon permasalahan keamanan pangan
2
paket 2 paket 100%
2 paket
2 paket 100%
Persentase Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan
70 76 108,57% 80% 80,79% 100% 90 76,18 84,64%
Jumlah e-Learning tenaga PKP dan DFI di Indonesia
2
paket 2 paket 100%
2 paket
2 paket 100%
Menurunnya pangan yang mengandung bahan berbahaya
Persentase pangan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/ dilarang*)
25 20 17
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
22
Persentase temuan kemasan pangan yang melepaskan migran berbahaya yang melampaui ketentuan ke dalam pangan **)
25 20 17
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan dilarang untuk pangan (bahan berbahaya) yang sesuai ketentuan
40% 41% 103,66% 48
Persentase kemasan pangan dari pangan terdaftar, yang tidak memenuhi syarat
15% 14% 101,04% 14
Jumlah advokasi lintas sektor yang dilakukan terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan pada PJAS (provinsi)
15 15% 13% 86,67% 10
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
23
Jumlah Pasar yang di intervensi menjadi pasar bebas bahan berbahaya (kumulatif)
62% 62% 100% 77
Keterangan : T = target, R = realisasi, % C = prosentase capaian
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
21
Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kegiatan yang capaian
melebihi target indikator yang ditetapkan, namun masih ada beberapa kegiatan yang
capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan.
Pencapaian indikator kinerja utama Deputi III yaitu pangan yang memenuhi syarat
selama periode tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini.
Gambar 3. Profil Pangan yang Memenuhi Syarat Tahun 2010-2014
Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa persentase pangan yang memenuhi syarat dari tahun
ke tahun cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010, meskipun pada
tahun 2013 mengalami sedikit penurunan.
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks.
Globalisasi membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa
yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus
informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber
daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antarnegara,
76.03% 76.41%
83.94%82.88%
85.32%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
2010 2011 2012 2013 2014
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
22
serta percepatan penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang
harus dihadapi oleh BPOM termasuk Deputi III. Hal ini menuntut peningkatan peran dan
kapasitas Deputi III dalam melakukan fungsi pengawasan pangan.
1. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang
mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan
berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi
dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya
dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya
suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.
Dampak dari pengaruh globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk
dalam perjanjian-perjanjian internasional, antara lain perjanjian ASEAN-6 (Brunei
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area,
laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan
publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk
based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta
implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
64
Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan,
para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan
upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan
perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK),
peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan
penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan
evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan
penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BPOM perlu
mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses
secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta
penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian
hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian
kasus, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis
kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input
dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.
Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi BPOM, kebijakan ini perlu
disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak
eksternal yang strategis.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan
Makanan;
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
65
Internal:
1) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan
untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah
secara lebih proporsional dan akuntabel;
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam
mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan
lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil).
Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal
maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan
sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi
dan kelembagaan BPOM sendiri. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada
pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM
sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena
kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.
Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah,
arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan
dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau
mengacu alternatif penekanan sebagai berikut :
– Tahun 2016 :
Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis dalam
pengawasan Obat dan Makanan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik.
(Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana
menjadi pra syarat yang harus dipenuhi)
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
66
– Tahun 2017 :
Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Pelaksanaan
Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara
pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian), dan Penguatan
Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk
memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum.
– Tahun 2018 :
Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan
didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial
untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. (Dalam hal ini economic
burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban
pemerintah secara nasional).
– Tahun 2019 :
Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015-
2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode
berikutnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat
dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode
2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai
berikut:
a. Program Teknis
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan
Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam
pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian
kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai
standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
67
distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum,
serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.
b. Program Generik
1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya.
2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
prioritas BPOM, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan :
1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market);
2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat;
3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui
penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan,
sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan
dan bahan berbahaya;
5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya
laboratorium Obat dan Makanan;
7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain
regulatory science, life science;
9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku
kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran,
Keuangan;
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
68
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan
Makanan;
3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana
dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;
4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM;
5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan
Hubungan Masyarakat.
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI III
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, Renstra Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (Deputi III) disusun berdasarkan Renstra
Kepala BPOM tahun 2015-2019.
Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra
periode sebelumnya, Renstra Deputi III ditujukan untuk meningkatkan jaminan produk
pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka mendukung terwujudnya visi
organisasi BPOM yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya, pada periode tahun 2015-2019, Deputi III
mendukung agenda Nawacita ke 5, 6 dan 7 sebagaimana dicantumkan pada Tabel 6
dibawah ini.
AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) TERKAIT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pembangunan kesehatan
khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat)
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
(Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi)
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)
Tabel 8. Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) yang terkait dengan Deputi III
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
69
Nawa Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Program prioritas:
1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah
(PJAS)
Nawa Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional
Program prioritas:
1. Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000
pasar tradisional)
2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal
Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik
Program prioritas:
1. Perkuatan UMKM Pangan
2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
Uraian Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang terkait dengan masing-masing
Nawacita diuraikan pada Tabel 9.
Nawa Cita Program Prioritas Kegiatan Prioritas
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
Pengawasan Pangan Fortifikasi
Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah
Pengawalan 18.000 SD
Intervensi Keamanan PJAS di SMP/SMU
6 Meningkatkan Perkuatan Program Monitoring dan Evaluasi
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
70
Nawa Cita Program Prioritas Kegiatan Prioritas
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000 pasar tradisional)
Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal
Perkuatan pengawasan pangan ilegal
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Penguatan UMKM Pangan
Forum koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM diantara K/L
Pendampingan UMKM untuk pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan (CPPOB pelabelan pangan dan penggunaan BTP)
Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa
Bulan Keamanan Pangan
Perkuatan kapasitas desa
Pemberdayaan komunitas desa
Tabel 9. Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang mendukung Nawacita
Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, Badan POM dalam hal ini Deputi III
termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu :
1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama – Sub bidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat,
Fokus pada pembangunan sub bidang kesehatan dan Sumber Daya Manusia,
tantangan ke depan adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif, yang
mencakup:
– peningkatan kesehatan keluarga melalui pangan yang aman,
– perbaikan gizi (spesifik dan sensitif),
– peningkatan pengawasan pangan
– peningkatan akses pangan yang aman, serta
– peningkatan dan pemeliharaan kompetensi SDM di bidang keamanan pangan.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
71
Pada matriks Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,
terdapat 3 (tiga) program lintas di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang melibatkan Deputi III, yaitu:
a. Program Lintas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat,
Program ini terdiri atas 12 Program di 11 K/L termasuk Program Pengawasan
Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan diukur
dengan ukuran 1 (satu) indikator kinerja program (IKP) dan 5 (lima) indikator
kinerja kegiatan (IKK), sebagaimana diuraikan dalam Tabel 10.
Kode Program/Kegiatan Indikator
1.2 Program Pengawasan Pangan Persentase pangan yang memenuhi syarat
1.2.1
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan
1.2.2 Penilaian Pangan Olahan Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan
1.2.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan
Tabel 10. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Lintas Perbaikan
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dan Indikatornya
b. Program Lintas Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit
Program ini terdiri atas program Dukungan Manajemen Kemenkes, P2PL,
Kepemudaan dan Olahraga, serta Program Pengawasan Obat dan Makanan yang
dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan ukuran 1 (satu) IKP dan 7 (tujuh)
IKK, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 11.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
72
Kode Program/Kegiatan Indikator
1.2 Program Pengawasan Pangan Persentase pangan yang memenuhi syarat 3.4.2
Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan
3.4.7 Penyusunan Standar Pangan Jumlah Standar Pangan yang disusun 1.2.1 Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
Tabel 11. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Lintas Peningkatan
Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit dan Indikatornya
2) Bidang Ekonomi – Sub bidang UMKM dan Koperasi
Fokus pada pembangunan sub bidang UMKM dan Koperasi, tantangan ke depan
adalah membantu industri pangan dalam negeri, khususnya UMKM pangan yang
tidak hanya menghadapi permasalahan dari dalam, tetapi juga harus bersiap
menghadapai masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Produk dalam negeri harus bisa
bersaing dengan produk luar dengan mutu dan harga yang lebih baik. UMKM
pangan menjadi tulang punggung pada sektor pangan di Indonesia dan memainkan
peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan demikian
sasaran pokok Deputi III di sub bidang ini menacakup bagaimana meningkatkan
kemampuan UMKM pangan memenuhi persyaratan keamanan pangan, karena
keamanan pangan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga
meningkatkan fasilitasi perdagangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan
ekonomi Indonesia secara lebih luas.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
73
Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan ukuran 1 (satu) IKP dan
5 IKK, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 12.
Kode Program/Kegiatan Indikator
1.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase pangan yang memenuhi syarat
3.4.2
Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan
1.2.1
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
1.2.2
Penilaian Pangan Olahan Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan
1.2.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan
Tabel 12. Program / Kegiatan Keamanan Pangan terkait Peningkatan Kemampuan
UMKM Pangan dan Indikatornya
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan
Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, dimana terdapat satu arah kebijakan pembangunan
di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan Badan POM, yaitu
“Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”.
Untuk itu, Deputi III menetapkan 6 (enam) strategi sebagai berikut :
1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas pangan;
3. Perkuatan kemitraan pengawasan pangan dengan pemangku kepentingan;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan pangan berbasis risiko oleh masyarakat dan
pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong
peningkatan daya saing produk pangan; dan
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
74
6. Perkuatan kapasitas dan kapabilitas pengujian pangan.
Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi III tahun 2015-2019
adalah:
1) Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi
masyarakat
Pendekatan analisis risiko dilakukan dengan memprioritaskan pengawasan
pangan baik pre market maupun post market terhadap hal-hal yang memiliki
dampak risiko lebih besar dengan tujuan pengawasan yang dilakukan lebih
optimal seperti meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi
bayi, balita, anak usia sekolah, orang sakit, ibu hamil, orang dengan
immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui
pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng),
pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), pengawasan pangan fortifikasi
dan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya
saing produk pangan
Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi III dapat meningkatkan
kemandirian ekonomi utamanya daya saing pangan. Pendekatan dalam kebijakan
ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan
terus menerus oleh produsen pangan. Ketersediaan tenaga pengawas internal atau
auditor internal merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi III perlu
memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui
pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi
kemandirian tersebut.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
75
3) Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi
publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan pangan
Dengan keterbatasannya dari sisi kelembagaan dan sumber daya (SDM dan biaya),
Deputi III memerlukan kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini
Deputi III harus proaktif dalam meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan
melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur
pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan
organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa
pangan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk
kerjasama/kemitraan harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap mengikat
dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta terpantau dan
berkelanjutan.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik merupakan salah satu upaya yang
strategis dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa
materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas
menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak
yang ingin dituju. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai media
sosial yang ada.
4) Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan
struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif,
budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber
daya yang efektif dan efisien
Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif
dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
78
JKPN akan memastikan keterlibatan berkelanjutan mitra kerja dari semua
stakeholder di sepanjang rantai suplai pangan termasuk asosiasi industri pangan,
akademi, dan masyarakat untuk memahami dan bertindak atas kemajuan dan
perkembangan sistem pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan
pencegahan. Tiga jejaring akan diperkuat pada tingkat pusat yaitu Jaringan
Intelejen Pangan (JIP), Jaringan Pengawasan Pangan (JPP) dan Jaringan Promosi
Keamanan Pangan (JPKN). Pada tingkat daerah, jejaring yang akan diperkuat ialah
JPP dan JPKN, karena JIP akan difokuskan pada tingkat Pusat.
2) Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)
Saat ini sudah dibentuk Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)
dan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) bertindak
selaku National Contact Point (NCP). Untuk mendukung kebijakan joint FAO/WHO,
Direktorat SPKP juga bertindak selaku Emergency Contat Point (ECP) untuk
International Food Safety Authotities Network (INFOSAN). INRASFF working group
terdiri dari otoritas kompeten keamanan pangan di tingkat pusat (CCP) dan juga di
tingkat daerah (LCCP). CCP INRASFF terdiri dari perwakilan di Kementerian
Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BPOM. INRASFF
dirancangan sebagai subsiteearly warning keamanan pangan untuk Indonesia.
Subsite INRASFF merupakan sumber utama informasi untuk mempersiapkan dan
menanggapi notifikasi pangan baik yang bersifat upstream (sumber informasi dari
dalam negeri) maupun downstream (sumber informasi dari luar negeri). Situs ini
terus menindaklanjuti notifikasi dan memberikan informasi publik yang
dibutuhkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
3) Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)
INARAC merupakan forum utuk memfasilitasi pengumpulan data, pool of expert di
bidang kajian risiko di tingkat nasional, peningkatan kapasitas serta berkomunikasi
dengan kementerian atau lembaga. INARAC merupakan bentuk kemitraan dengan
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
79
berbagai pihak dalam rangka melakukan kajian risiko keamanan pangan secara
terintegrasi, dimana hasil kajiannya dikomunikasikan dengan baik kepada para
pengambil kebijakan dan pihak yang berkepentingan. INARAC untuk menjawab
salah satu persyaratan World Trade Organization (WTO) dalam Sanitary Phyto
Sanitary (SPS) Agreement, yaitu sebagai anggota WTO jika komplain atau protes
harus berbasis ilmiah.
Strategi eksternal lainnya yaitu peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di
bidang pangan. Terkait hal ini, Deputi III mempromosikan respon awareness publik
melalui komunikasi risiko dan menyebarluaskan hasil kajian risiko keamanan pangan
dengan disain promosi keamanan pangan yang komprehensif. Kebutuhan untuk
komunikasi risiko yang efektif semakin diakui oleh pemerintah, industri pangan dan
konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan Jejaring Promosi Keamanan
Pangan (JPKP) untuk pertukaran informasi dan opini mengenai risiko dan faktor risiko
terkait diantara asesor risiko, manajer risiko, komunikator risiko dan konsumen,
termasuk pihak lain yang berkepentingan dalam rangka komunikasi risiko yang efektif,
sekaligus sebagai sarana KIE.
Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi
dan kelembagaan serta sumber daya pegawai di Deputi III sendiri. Poin penting yang
harus diperhatikan di sini adalah peningkatan kapasitas SDM pengawas di Deputi III,
secara lebih proporsional dan akuntabel, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga
sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.
SDM yang kompeten dalam bidang keamanan pangan akan mampu melaksanakan
tugasnya dengan baik. Untuk meningkatkan, memastikan dan memelihara kompetensi
SDM, telah dikembangkan sistem kompetensi bidang keamanan pangan, yaitu
penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan
Pangan yang perlu direview setiap 5 tahun seiring dengan perkembangan ilmu dan
teknologi. Badan POM RI telah memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Keamanan Pangan.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
80
LSP Keamanan Pangan Badan POM RI saat ini telah siap melakukan asesmen
kompetensi untuk tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector
(DFI), sedangkan untuk National Food Inspector (NFI) sedang dalam proses persiapan.
LSP Keamanan Pangan ini didukung dengan sistem pembelajaran keamanan pangan
jarak jauh berbasis kompetensi (E-Learning). Ke depan akan dikembangkan kompetensi
bidang keamanan pangan lainnya, baik yang ada di lingkungan Badan POM RI maupun di
industri pangan.
Agar pembangunan pengawasan pangan menjadi tajam dan terarah, arah
kebijakan dan strategi BPOM sudah dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan
penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita). Mengacu hal
tersebut, Deputi III menetapkan penekanan tahunan sebagai berikut :
– Tahun 2016 :
Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis dalam
pengawasan pangan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik.
– Tahun 2017 :
Penguatan regulasi di bidang pengawasan pangan termasuk pelaksanaan regulatory
impact analysis, penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan
daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian).
– Tahun 2018 :
Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan pangan didukung dengan
analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk
mendukung pencapaian pembangunan nasional.
– Tahun 2019 :
Percepatan pengawasan pangan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019) dalam
rangka peningkatan kinerja pengawasan pangan periode berikutnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan pangan,
Deputi III menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu
program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
81
Program Teknis
Program Pengawasan Pangan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Deputi III untuk
menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu dan keamanan pangan
melalui serangkaian kegiatan penetapan standar produk pangan, penilaian
keamanan pangan olahan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi,
pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian pangan yang
beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku
kepentingan, termasuk industri pangan.
Program Generik
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kedeputian Bidang
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
prioritas Deputi III, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan pangan :
1) Penyusunan standar pangan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) pengawasan pangan (pre dan post-market);
2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian pangan olahan
berbasis risiko;
3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu pangan beredar melalui penetapan
prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
82
4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan, sarana
pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan dan
bahan berbahaya;
5) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku
kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):
1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran,
Keuangan;
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian Bidang
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan
Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kedeputian Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
4) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Kedeputian Bidang
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan
Hubungan Masyarakat.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran
strategis dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model
perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan
Deputi III dapat dilihat pada Gambar 13
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
83
Gambar 13. Logframe Kedeputian
Uraian tentang Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator
di Deputi III digambarkan pada Tabel 13 berikut ini.
Program Sasaran
Program Kegiatan Strategis
Sasaran Kegiatan
Indikator PIC
Program Pengawasan Makanan
Menguatnya sistem pengawasan pangan
Penyusunan Standar Pangan
Tersusunnya standar pangan dalam rangka menjamin pangan yang beredar aman dan bermutu
Jumlah standar pangan yang disusun
Dit. Standardisasi Produk Pangan
Penilaian Pangan Olahan
Tersedianya Pangan memenuhi standar
Persentase Keputusan Penilaian Pangan yang diselesaikan
Dit. Penilaian Keamanan Pangan
Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan
1. Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang memerlukan pendalaman mutu dan sertifikasi 2. Persentase penyelesaian tindaklanjut
Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
84
Program Sasaran
Program Kegiatan Strategis
Sasaran Kegiatan
Indikator PIC
pengawasan mutu dan keamanan produk pangan 3. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu
Pengawasan Produk dan BB
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan
1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan BB sesuai ketentuan 2. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan 3. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari BB
Dit. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert sysitem keamanan pangan
1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan 2. Jumlah Kab/Kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP 3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan
Dit. Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Meningkat nya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan,
Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha pangan olahan
Pelaku usaha menjamin mutu produk pangan olahan
1. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan
Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
85
Program Sasaran
Program Kegiatan Strategis
Sasaran Kegiatan
Indikator PIC
dan partisipasi masyarakat
Tabel 13. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator di
Deputi III
3.3 KERANGKA REGULASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya untuk mencapai sasaran strategis dan target kinerja Deputi III, dibutuhkan
adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai unit Eselon I
yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus
dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.
Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya merupakan tugas pemerintahan
yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Deputi III, dan dalam praktiknya dibutuhkan
kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu,
regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan pangan.
Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan pangan masih dijumpai kendala yang
berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di daerah, Balai
Besar/Balai POM dalam melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi
dengan dinas kabupaten/kota setempat yang membawahi bidang kesehatan terkait
dengan kewenangan pangan atau dinas provinsi atau kota yang membawahi bidang
perindustrian dan perdagangan terkait dengan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan
tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-
undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Pengawasan pangan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi.
Dari segi kesehatan, pangan secara langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat
kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
86
kehidupan seorang manusia. Pangan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap
inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di
bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, pangan merupakan potensi yang sangat besar bagi
pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri pangan dapat menyediakan
lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah
pengangguran.
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan pangan secara optimal, maka
Deputi III perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat
dalam lingkup pengawasan pangan.
Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh
Deputi III dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: