LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN… · 2019. 7. 29. · Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders serta

LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI

BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PERTANAHAN

TAHUN 2014

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

SEKRETARIAT KABINET RI

JAKARTA, FEBRUARI 2015

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung-

jawaban instansi Pemerintah kepada publik dan stakeholders terkait

pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini

juga disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk

komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang

bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang

keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahun 2014 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan dalam pencapaian sasaran strategis yang

dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif,

dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis

(Renstra) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan

Tahun 2012-2014, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja

(PK) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun

2014 beserta realisasinya.

Selama tahun 2014, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi

Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dapat dicapai. Hal ini

dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program

reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban

kepada publik dan stakeholders serta menjadi pemicu bagi penguatan dan

peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, untuk mewujudkan pemerintahan

yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Jakarta, Februari 2015

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan,

Edwin JH Wuisang, S.H., M.H.

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 adalah sebagai

berikut.

a. Dari Segi Anggaran

Sepanjang 2014, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan telah memanfatkan anggaran sebesar Rp. 608.465.680 (enam

ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan

puluh rupiah) atau 91,92% dari seluruh pagu anggaran 2014 (sebesar Rp.

661.915.000). Maka sisa anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.

53.449.320 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga

ratus dua puluh rupiah).

b. Dari Segi Output

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 berjumlah 214 dokumen, atau

104,90% dari seluruh target output yang berjumlah 204 dokumen, dengan

perincian:

- 47 dokumen atau 90,38% dari seluruh output (52) yang ditargetkan

dalam RAB 2014

- 167 dokumen (berbentuk memo laporan) atau sekitar 109,86% dari

seluruh output (152) yang pengerjaannya tidak dianggarkan dalam RAB

2014.

Dari sudut pandang perencanaan, angka-angka di atas dapat dikatakan

memuaskan karena telah mencapai lebih dari 85%. Selanjutnya, untuk

meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan senantiasa melakukan langkah-

langkah perbaikan secara terkoordinasi.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………….......... 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan ...........................................................

2

C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan ......................................

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 11

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan ..........................

11

B. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 ......................................

15

C. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 ......................................

16

BAB III CAPAIAN KINERJA ............................................................................ 18

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 .....................................

18

B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 .....................................

27

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 34

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 .................

34

B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja ............... 35

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk

penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan

kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah

rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah

instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah

melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang

telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat

Laporan Kinerja (LKj). Teknik pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program

kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj

dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah

sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran

Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun berjalan.

LKj mempunyai manfaat sebagai :

a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan

d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2

LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu

unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya

terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan

yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini juga dapat digunakan sebagai

acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun-tahun

mendatang.

Berdasarkan hal-hal di atas, Keasistendeputian (Keasdepan) Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang merupakan salah satu unit kerja

di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat

Kabinet menyusun LKj Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan

Tahun 2014.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,

dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 seba-

gaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun

2012, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan mempunyai tugas

membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan

penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan

program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan,

keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan.

Adapun fungsi Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan

meliputi:

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan

program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa,

wilayah perbatasan dan pertanahan;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah

perbatasan dan pertanahan;

3

c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi

dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di

bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan

pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,

kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan,

keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, baik di

luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang

berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai

politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi,

media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan.

Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan terdiri dari:

a. Bidang Pertahanan dan Keamanan;

b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan;

c. Bidang Pertanahan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan

dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan

penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian

analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang

pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertahanan dan Keamanan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana

kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;

4

b. penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan;



bidang pertahanan dan keamanan, berikut permasalahan yang timbul dan

upaya pemecahannya;

d. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan

keamanan; dan

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan

keamanan baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan

pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga

negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,

masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap

perlu.

Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

a. Subbidang Pertahanan; dan

b. Subbidang Keamanan.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas

rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan

penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantau-an, penyiapan bahan evaluasi

dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah

Perbatasan menyelenggarakan fungsi:


kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah

perbatasan;

5


penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah

perbatasan;



bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan, berikut permasalahan

yang timbul dan upaya pemecahannya;


pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa

dan wilayah perbatasan;

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan

wilayah perbatasan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut

penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-

lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi

kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya

yang dianggap perlu; dan

f. pelaksanaan fasilitasi operasional ketatausahaan, acara dan keprotokoleran,

pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta pelayanan bagi

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan terdiri dari:

a. Subbidang Kesatuan Bangsa;

b. Subbidang Wilayah Perbatasan; dan

c. Subbidang Fasilitasi Operasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan

pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta

pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penatagunaan

tanah, hak dan pendaftaran tanah.

6

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertanahan menyelenggarakan

fungsi:


kebijakan dan program pemerintah di bidang penatagunaan tanah, hak dan

pendaftaran tanah;


penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatagunaan tanah, hak dan

pendaftaran tanah;



bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah, berikut

permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;


pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penatagunaan

tanah, hak dan pendaftaran tanah; dan

e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang penatagunaan tanah,

hak dan pendaftaran tanah, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut

penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-

lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi

kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya

yang dianggap perlu.

Bidang Pertanahan terdiri dari:

a. Subbidang Penatagunaan Tanah; dan

b. Subbidang Hak dan Pendaftaran Tanah.

Bagan struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan,

dan Pertanahan dapat digambarkan sebagai berikut.

7

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN DAN

PERTANAHAN

BIDANG PERTAHANAN

DAN KEAMANAN

BIDANG KESATUAN

BANGSA DAN WILAYAH

PERBATASAN

BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG PERTAHANAN

SUB BIDANG KESATUAN

BANGSA

SUB BIDANG PENATAGUNAAN

TANAH

SUB BIDANG KEAMANAN

SUB BIDANG WILAYAH

PERBATASAN

SUB BIDANG HAK DAN

PENDAFTARAN TANAH

SUB BIDANG FASILITASI

OPERASIONAL BIDANG

POLHUKAM

Jumlah sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Kea-

manan, dan Pertanahan pada akhir 2014 adalah sebagaimana dalam tabel

berikut.

Pangkat Jabatan Pendidikan Jenis Kelamin

Gol. Jmlh Nama Jabatan Jmlh Tingkat

Jmlh Jenis

Jmlh S2 S1 D3 SLTA P L

IV/c 1 Asisten Deputi 1 1 - - - 1 - 1 1

IV/a 2 Kepala Bidang 2 2 - - - 2 - 2 2

III/d 2

Kepala Subbidang

7 2 4 1 7 3 4 7 III/c 3

III/b 2

III/a 2 Analis 2 - 2 2 2 - 2

III/a 1 Pengolah Data 1 1 1 1 1

8

Pangkat Jabatan Pendidikan Jenis Kelamin

Gol. Jmlh Nama Jabatan Jmlh Tingkat

Jmlh Jenis

Jmlh S2 S1 D3 SLTA P L

II/d 1 Staf 1 1 1 1 1

Jmlh 14 14 5 7 1 1 14 5 9 14

Komposisi kuantitas pegawai tersebut, apabila dibandingkan dengan

tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,

dan Pertanahan, masih belum ideal, karena ada bidang dan sub bidang yang

tidak memiliki dukungan SDM yang memadai, meskipun pada Maret 2014, unit

kerja Asisten Deputi ini mendapatkan tambahan 2 staf baru. Bahkan, sejak 1

Maret s.d. 2 Juli 2014, unit kerja Asisten Deputi ini tidak memiliki pejabat Asisten

Deputi, berhubung pejabat Asdep yang lama memasuki masa pensiun pada 28

Februari 2014, sedangkan pejabat Asdep penggantinya baru dilantik pada 3 Juli

2014. Sehubungan dengan kekurangan SDM tersebut, sebagian kegiatan

kinerja harus dilakukan secara rangkap, dan upaya pencapaian target kinerja

sering dilakukan dengan kerja lembur para staf.

C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues) Asisten Deputi Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan menghadapi berbagai faktor pendukung dan

penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari

dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi

dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor

yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan

potensi Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah sebagai

berikut :

a. Kekuatan Organisasi

9

1) komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan

reformasi birokrasi

2) kebijakan organisasi

3) sumber daya manusia yang berkualitas

b. Kelemahan Organisasi

1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia

belum sepenuhnya optimal

2) belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan

menyeluruh.

c. Potensi Organisasi

1) komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi,

2) tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi untuk

dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan

3) komitmen sumber daya manusia pelaksana untuk terus meningkatkan

kinerja

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan

dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan hukum

nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor

eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Keasdepan Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

a. Peluang Organisasi

1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan

Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sebagai

bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan

terbaik bagi masyarakat;

2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen,

prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan

(deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan

publik;

10

3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan

dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap

instansi pemerintah;

4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik

(good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah

terhadap birokrasi pemerintah.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di

atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama

ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdep Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan dalam tahun-tahun mendatang, yaitu :

a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah

di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga

kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan

Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan;

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung

tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum

terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen

teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya

berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sekretariat Kabinet

sebagai salah satu lembaga pemerintahan setingkat kementerian telah

menyusun Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang disahkan

dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor Per-1/Seskab/II/2010. Berhubung

pada 2011 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi, Renstra

tersebut diperbarui dan disahkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5

Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet

Tahun 2010-2014. Menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut,

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kedeputian Polhukam)

menetapkan Renstra Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun

2012-2014 pada Maret 2012 dengan mengacu pada penyempurnaan Renstra

Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014.

Sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Sekretariat Kabinet dan Renstra

Kedeputian Polhukam, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan (Asdep 3) telah pula menyusun Renstra Asdep 3 sebagai pedoman

dan arahan bagi seluruh jajaran Asdep 3 dalam melaksanakan tugas dan fungsi

mereka.

Berikut dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Renstra dan

perkembangan implementasi manajemen kinerja Asdep 3.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang


Renstra Sekretariat Kabinet menyatakan visi dan misi Sekretariat

Kabinet, sebagai dasar bagi segenap jajaran Sekretariat Kabinet dalam

12

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Visi dan misi ini

ditindaklanjuti oleh Kedeputian Polhukam dan Asisten Deputi Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (Asdep 3) sesuai dengan tingkat

hirarki, tugas, dan fungsi masing-masing.

Apabila disandingkan, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

VISI

Sekretariat Kabinet

Kedeputian Polhukam Asdep Pertahanan, Keamanan,

dan Pertanahan

Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaaan pemerintahan

Menjadi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan handal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Menjadi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang profesional dan handal dalam membantu Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memberikan dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan

MISI

Sekretariat Kabinet

Kedeputian Polhukam Asdep Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan

Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Meningkatkan kualitas dukung-an analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberi-kan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Memberikan dukungan kepada Kedeputian Bidang Polhukam dengan meningkatkan kualitas dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan dan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014, Sekretariat

Kabinet menetapkan tujuan :

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang

13

prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden

menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Tujuan ini ditindaklanjuti oleh Kedeputian Polhukam dan Asdep 3 sesuai

dengan tingkat hirarki, tugas, dan fungsi masing-masing.

Apabila disandingkan, tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kabinet Deputi Bidang Polhukam Asdep Pertahanan,


Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekua-saan pemerintahan.

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan dalam rangka mendukung Kedeputian Bidang Polhukam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas dan fungsinya

Guna mencapai tujuan, perlu dirumuskan sasaran-sasaran strategis

organisasi. Dalam Renstra Sekretariat Kabinet, ditetapkan lima sasaran kinerja

Sekretariat Kabinet. Dari kelima sasaran dimaksud, sasaran yang terkait erat

secara hirarkis-fungsional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian

Polhukam adalah :

1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan; dan

2) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Dengan mengacu pada kedua sasaran Sekretariat Kabinet di atas, maka

untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi organisasi,

Kedeputian Polhukam dan Asdep 3 menetapkan sasaran sesuai dengan tingkat

hirarkis, tugas, dan fungsi masing-masing.

Apabila disandingkan, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Sekretariat Kabinet yang terkait dengan

Kedeputian Polhukam

Sasaran Kedeputian Polhukam

Sasaran Asdep 3

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis

Terwujudnya peningkatan kualitas

14

Sasaran Sekretariat Kabinet yang terkait dengan

Kedeputian Polhukam

Sasaran Kedeputian Polhukam

Sasaran Asdep 3

kebijakan

2. Terwujudnya peningkatan

kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Per-aturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan

Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific

(spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant

(relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu). Selanjutnya, dalam

rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, Asdep 3

menetapkan program operasional yaitu: “penyelenggaraan pelayanan dukung-

an kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah

perbatasan, dan pertanahan kepada Kedeputian Bidang Polhukam”.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui program

penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala

Pemerintahan. Program tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam program

operasional, kegiatan, dan output/outcome sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Program Operasional

Kegiatan Output/Outcome

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada presiden di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

1. Perumusan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan;

2. Pengamatan

perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, baik di

1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

2. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan

15

Sasaran Strategis

Program Operasional

Kegiatan Output/Outcome

dalam maupun di luar negeri;

3. Penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan.

pertanahan.

3. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

B. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan Tahun 2014

Target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Keasdepan Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dalam Penetapan Kinerjanya tahun

2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu

97%

2. Persentase laporan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti

97%

3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu

97%

4. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti

97%

5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di

97%

16

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu

6. Persentase laporan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti

97%

C. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama (IKU) Keasdepan Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Uraian IKU Alasan

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan

a. Persentase laporan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu

Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan

b. Persentase laporan analisis dan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti

c. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu

d. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti

e. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu

f. Persentase laporan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti

17

Output disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh

Asdep dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah

ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 7 hari), sedangkan

output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan yang diajukan/ disampaikan

oleh Asdep diterima, disetujui, atau mendapatkan tanggapan positif dari

pimpinan.

18

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan Tahun 2014

Berdasarkan enam Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, capaian kinerja

Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan pada tahun 2014 adalah

sebagai berikut.

Indikator Kinerja

Target Kinerja Realisasi dan Capaian Tahunan

Tahunan (%)

Tahunan (Kuantitas)

Output Tahunan

(Kuantitas)

Outcome Tahunan

(Kuantitas)

Outcome dibanding Output (%) [ (5) : (4) ]

Outcome dibanding Target (%) [ (6) : (2) ]

Outcome dibanding

Target (Kuantitas) [ (5) : (3) ]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Hasil analisis atas renca-na kebijakan dan prog-ram pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu

97% 170 186 186 100% 103,09% 109,41%

Hasil analisis atas renca-na kebijakan dan prog-ram pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti

97% 170 186 186 100% 103,09% 109,41%

Hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Perta-nahan secara tepat waktu

97% 12 8 8 100% 103,09% 66,66%

Hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Perta-nahan yang ditindaklanjuti

97% 12 8 8 100% 103,09% 66,66%

Hasil pemantauan, evalu-asi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan,

97% 22 20 20 100% 103,09% 90,90%

19

Indikator Kinerja


Tahunan (%)

Tahunan (Kuantitas)

Output Tahunan

(Kuantitas)

Outcome Tahunan

(Kuantitas)



Outcome dibanding


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Keamanan, dan Perta-nahan secara tepat waktu

Hasil pemantauan, evalu-asi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Perta-nahan yang ditindaklanjuti

97% 22 20 20 100% 103,09% 90,90%

Tabel di atas dapat dirangkum menjadi sebagai berikut.

Indikator Kinerja


Tahunan (%)

Tahunan (Kuantitas)

Output Tahunan

(Kuantitas)

Outcome Tahunan

(Kuantitas)



Outcome dibanding


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dokumen yang disampaikan tepat waktu

97% 204 214 214 100% 103,09% 104,90%

Dokumen yang ditindaklanjuti

97% 204 214 214 100% 103,09% 104,90%

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 berjumlah 214

dokumen, atau 104,90% dari seluruh target output yang berjumlah 204

dokumen, dengan perincian:

- 47 dokumen atau 90,38% dari seluruh output (52) yang ditargetkan dalam

RAB 2014

- 167 dokumen (berbentuk memo laporan) atau sekitar 109,86% dari seluruh

output (152) yang pengerjaannya tidak dianggarkan secara khusus dalam

RAB 2014 (yaitu: dokumen hasil penanganan surat-surat masuk (antara lain:

dari kementerian/lembaga lain dan dari masyarakat) termasuk dokumen-

dokumen yang dihasilkan dari penyelenggaraan fasilitasi operasional

20

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kinerja ini merupakan

pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan disposisi pimpinan. Hasil

analisis disampaikan dalam bentuk memorandum laporan).


Pertanahan menerima surat kategori substansi sebanyak 316 (tiga ratus

enam belas) surat. Setelah surat-surat tersebut ditelaah dan diseleksi, tindak

lanjut dari surat sebanyak itu adalah 167 memorandum laporan dari Asisten

Deputi kepada Deputi. Dari 167 memorandum tersebut, 75 memorandum

diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet. Dari 75

memorandum yang diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris

Kabinet, 47 memorandum diajukan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

Isu-isu penting yang disampaikan dalam memo-memo laporan tersebut

adalah:

1. Laporan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, di

antaranya :

a. permohonan Penetapan Pemerintah berupa Keppres/Perpres/Inpres

tentang pembelian/sewa beli Rumah Negara Golongan III yang Dikelola

PT KA Persero.

b. perkembangan ancaman terorisme di wilayah Sulawesi Tengah dan

Sulawesi Selatan menjelang Pemilu Presiden.

c. prediksi ancaman terorisme dalam Pemilihan Presiden tahun 2014.

e. penyelesaian Outstanding Boundary Problems (masalah perbatasan

darat di Pulau Kalimantan) antara RI dan Malaysia.

f. rencana penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana

Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang Berhadapan dengan

Laut Lepas.

g. rencana perubahan atas Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

h. Permohonan Perpanjangan Inpres No. 1 Tahun 2014 tentang

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.

21

i. Pengajuan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Program

Pembangunan Kapal Selam.

2. Laporan dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis

atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, di antaranya :

a. laporan pelaksanaan Jakarta International Defence Dialogue 2014 di

Jakarta Convention Center pada tanggal 19 – 20 Maret 2014.

b. laporan hasil Sidang Kesepuluh Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Tahun Anggaran 2013.

c. laporan kinerja triwulan keempat Badan Koordinasi Keamanan Laut

Tahun 2013.

d. laporan program pembangunan kapal selam di PT PAL Indonesia

(Persero).

e. laporan Sidang I Komite Kebijakan Industri Pertahanan Tahun

Anggaran 2014.

f. persiapan Rapat Terbatas dalam rangka membahas konsep Komando

Gabungan Wilayah Pertahanan.

g. keterlibatan Lead Integrator Alutsista Matra Laut dalam proyek Kapal

Kombatan.

h. laporan kemajuan pembangunan kapal oleh PT Dok dan Perkapalan

Kodja Bahari (Persero).

i. laporan pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal di PT PAL

Indonesia (Persero).

j. laporan pembangunan Sistem Pertahanan Negara Periode 2004-2014.

k. posisi Indonesia terhadap isu Laut China Selatan dan pelaksanaan

Peraturan Provinsi Hainan tentang Perikanan.

l. laporan hasil pengamatan serta pengumpulan data dan informasi terkait

kemampuan dan kesiapan industri pertahanan dalam rangka menuju

kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

m. penjelasan Menteri Pertahanan terkait urgensi Program Kapal Selam

dan Pesawat Tempur KF-X/IF-X.

n. laporan hasil Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan

22

dan Panglima TNI tanggal 5 Juni 2014.

o. penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan Register 13.

p. permohonan audiensi H. Thenzur terhadap 4 permasalahan tanah

miliknya.

q. Surat Dewan Pertimbangan Presiden terkait RUU Hak Masyarakat

Adat.

r. permohonan pemblokiran perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan

No. 134/Gelora atas nama PT. Batara Indra di Timor Leste.

s. operasi penindakan Mujahidin Indonesia Barat di Ciputat.

t. hasil evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2013.

u. laporan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.

v. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terhadap Gerakan

ISIS.

w. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Industri Pertahanan antara

Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki.

x. Optimalisasi Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis.

y. Upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di

Kalimantan, NTT, dan Papua, untuk menciptakan wilayah perbatasan

sebagai beranda depan NKRI.

z. Analisis terhadap permasalahan tumpang tindih hak ulayat/masyarakat

adat dengan pihak perusahaan.

3. Laporan dalam rangka pengamatan perkembangan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya :

a. permohonan kepastian hukum lahan masyarakat Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang bekas HGU PTPN II.

b. pengaduan masyarakat terkait proses jual beli lahan di Pulau Sitabok,

Kabupaten Sumenep.

c. permohonan audiensi dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon.

d. permohonan hak atas tanah negara eks tanah partikelir.

e. status tanah Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur.

23

f. hasil telaahan terhadap pengaduan masyarakat terkait permohonan

hak atas tanah negara eks tanah partikelir di Jl. Jenderal Sudirman

Nomor 237, Kecamatan Semarang Barat.

g. penyelesaian tanah konsesi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di

Dumai.

h. perkembangan penyelesaian perbatasan darat antara RI dan Timor

Leste.

i. perkembangan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

j. pengembangan infrastruktur untuk memudahkan aksesibilitas warga di

daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan.

k. permasalahan lahan yang terkait dengan dugaan pelanggaran HAM.

l. perkembangan penyelesaian masalah perbatasan dengan negara

tetangga, khususnya dengan Malaysia dan Timor Leste.

Perbandingan jumlah dokumen yang diterima dan dilaporkan kepada

pimpinan dari tahun ke tahun sejak Mei 2011 adalah sebagai berikut.

Mei - Des 2011

2012 2013 2014

Jumlah surat substansi yang diterima Asdep Pertahanan, Keamanan, Pertanahan

254 470 356 316

Jumlah surat substansi yang diproses dan dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum laporan

140 247 200 214

Tidak semua surat yang diterima oleh Asdep Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan diproses dan dilaporkan kepada pimpinan, karena surat-surat

tersebut perlu ditelaah lebih dulu dan kemudian diseleksi untuk menetukan

surat-surat mana yang perlu diproses dan dilaporkan atau ditindaklanjuti, dan

mana yang tidak.

Kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan juga tidak

terlepas dari berbagai kendala. Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh

Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Data yang telah diminta melalui korespondensi belum disiapkan oleh

instansi yang dikunjungi pada saat pemantauan ke daerah.

24

2. Disposisi dari pimpinan instansi terkait dalam hal penunjukan pejabat yang

menerima kunjungan sering kali belum turun pada saat melakukan

kunjungan

3. Kejadian tidak terduga (seperti:kerusuhan, demo, ada kunjungan pejabat

tinggi dari pusat) yang menjadikan pejabat yang bersangkutan tidak bisa

ditemui

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Staf/Pegawai) dalam pelaksanaan

pekerjaan

5. Prasarana dan sarana (komputer, printer, fax, dll) kurang memadai

6. Biaya perjalanan dinas belum diterima oleh pejabat dan/ atau pegawai pada

saat pelaksanaan tugas

7. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena:

- Kegiatan yang direncanakan seringkali di luar kendali unit kerja sehingga

harus segera dilakukan perubahan anggaran

- Seringkali terjadi kekurangan UP (uang persediaan)

8. Ketersediaan buku-buku referensi pendukung kerja masih kurang sehingga

selama ini staf/pejabat mengupayakan sendiri buku-buku referensi tersebut

secara pribadi. Koleksi buku di perpustakaan Sekretariat Kabinet masih

sangat terbatas sehingga belum bisa diandalkan sebagai tempat referensi

utama.

Pada umumnya, kendala-kendala tersebut belum sampai menimbulkan

gangguan signifikan terhadap kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan, sebagaimana terlihat bahwa sejauh ini, Asdep Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan masih bisa mengatasi kendala-kendala tersebut

dan masih bisa memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain kemampuan mengatasi kendala, faktor-faktor lain yang berperan

dalam keberhasilan Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan memenuhi

IKU antara lain adalah: jumlah pegawai yang sedikit (hanya 14 orang, dari

Asdep hingga staf) sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi,

kompetensi dan latar belakang pendidikan para pegawai yang mendukung, dan

koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.

25

Rencana Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang

dinilai berhasil dalam realisasinya pada 2014 terutama adalah kegiatan

pemantauan dan pengamatan di daerah. Kegiatan ini menghimpun berbagai

informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di daerah,

seperti: produksi alat-alat pertahanan dan keamanan, pembinaan wawasan

kebangsaan di daerah, pengelolaan kawasan perbatasan, dan penanganan

masalah dan sengketa pertanahan.

Selain melakukan pemantauan dan pengamatan ke beberapa daerah di

Indonesia, pada April 2014, Bidang Pertanahan juga mengikuti workshop

internasional bertajuk “Appropriate Expropriation: Securing Land and Property

Rights in Southeast Asia” di Kota Siem Reap, Kamboja. Dalam workshop yang

ini, Bidang Pertanahan melakukan serangkaian studi perbandingan yang terkait

dengan perlindungan hak-hak pertanahan pada umumnya. Hasilnya

disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk laporan dan rekomendasi untuk

langkah-langkah perbaikan kebijakan di bidang pertanahan.

Pegawai Bidang Pertanahan Sekretariat Kabinet bergabung bersama para peserta workshop

internasional “Appropriate Expropriation: Securing Land and Property Rights in Southeast Asia” di Kota Siem Reap, Kamboja (April 2014).

26

Pemantauan Industri Pertahanan Galangan Kapal Nasional

Ke PT. Dok Perkapalan Surabaya

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (bersama Staf Ahli Sekretaris Kabinet) memantau kegiatan industri pertahanan galangan kapal nasional di PT Dok

Perkapalan Surabaya, dan mendapat penjelasan langsung dari Direktur Utama (Mei 2014).

Pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Gianyar

Bali di bidang kesatuan bangsa, dan bertemu langsung dengan Bupati Gianyar Bapak A.A. Gde Agung Bharata (September 2014).

27

B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,

dan Pertanahan Tahun 2014

Pada tahun anggaran 2014, Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan,

dan Pertanahan mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 661.915.000,00

(enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya

pada awal 2014 dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun

2014 (yaitu Rp. 800.000.000,00). Perbedaan tersebut merupakan tindak lanjut

dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah

Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2014. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, pagu definitif awal

dikurangi / dipotong sebesar Rp. 138.085.000,00, sebagaimana dikonfirmasi

oleh Deputi Bidang Administrasi melalui memorandum nomor

M.296/Adm/06/2014 tanggal 18 Juni 2014, dan dirinci lagi oleh Kepala Biro

Perencanaan dan Keuangan melalui memorandum nomor M.395/Adm-

1/06/2014 tanggal 24 Juni 2014. Perubahan jumlah anggaran ini sekaligus juga

mengubah jumlah target output (dari semula 55 menjadi 52).

Dalam rangka realisasi anggaran dimaksud, telah ditetapkan kegiatan

(yaitu “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan”, dengan kode 5017), output (yaitu “Dokumen

Hasil Analisis Kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan”,

dengan kode 5017.001), dan komponen (yaitu 5 komponen dengan kode 111,

112, 113, 114, 115, di mana masing-masing komponen terbagi menjadi sub

komponen dengan kode AA, AB, AC). Perincian pembagian tersebut,

pemanfaatan anggaran, dan jumlah output yang dihasilkan per komponen dan

sub komponen adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

28

halaman 28 - 33 ada di file terpisah

29


30


31


32


33


34

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang


Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang

2014 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi Anggaran


Pertanahan telah memanfatkan anggaran sebesar Rp. 608.465.680 (enam

ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan

puluh rupiah) atau 91,92% dari seluruh pagu anggaran 2014 (sebesar Rp.

661.915.000). Maka sisa anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.

53.449.320 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga

ratus dua puluh rupiah).

b. Dari Segi Output

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 berjumlah 214 dokumen, atau

104,90% dari seluruh target output yang berjumlah 204 dokumen, dengan

perincian:

- 47 dokumen atau 90,38% dari seluruh output (52) yang ditargetkan

dalam RAB 2014

- 167 dokumen (berbentuk memo laporan) atau sekitar 109,86% dari

seluruh output (152) yang pengerjaannya tidak dianggarkan dalam RAB

2014.

Dari sudut pandang perencanaan, angka-angka di atas dapat dikatakan

memuaskan karena telah mencapai lebih dari 85%.

Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi

akuntabilitas Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan serta menjadi

masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

35

Peningkatan kinerja diperlukan agar Asdep Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan

dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan

pengendalian kebijakan pemerintah.

B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Sepanjang 2014, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan telah dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari

keberhasilan Asdep ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai

persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus

mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi

berbagai kendala yang timbul, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti :

1. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asdep Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dengan mengikutsertakan mereka

dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, forum group

discussion (FGD), dan forum-forum semacamnya

2. mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asdep Bidang Pertahanan,

Keamanan, dan Pertanahan untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan

tugas dan fungsi

3. memaksimalkan efektivitas prasarana dan sarana yang tersedia

4. membuat sitem monitoring surat masuk dan keluar untuk memantau posisi,

penanganan, dan kemajuan pemrosesan surat-surat tersebut, sehingga

masalah-masalah yang timbul dapat langsung diketahui

5. memutakhirkan (meng-update) secara berkala informasi yang terkait dengan

capaian output dan pemanfaatan anggaran oleh Asdep Bidang Pertahanan,


6. menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asdep Bidang

Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, seperti: membuat electronic media

group dengan menggunakan aplikasi whatsapp untuk memfasilitasi

koordinasi para pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan

Pertanahan secara online, dan menciptakan database isu-isu aktual di

36

bidang-bidang dalam lingkup kerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan,

dan Pertanahan

7. mengikutsertakan staf dalam tim-tim yang mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi seperti: Tim Desk Informasi, Tim SAKIP, atau Tim Reformasi

Birokrasi Sekretariat Kabinet

8. menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait

____________________

28

Tabel Pemanfaatan Anggaran oleh Asisten Deputi Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014

Kode Kegiatan/ Komponen/

Sub Komponen

TARGET REALISASI % Realisasi

Keterangan Pemanfaatan Output (dokumen)

Anggaran (Rp)

Output (dokumen)

Anggaran (Rp)

Output Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

111

Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

5 3,660,000 4 3,093,000 80.00% 84.51%

AA

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan peru-musan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan prog-ram pemerintah di bidang perta-hanan, keamanan, dan pertanahan

2 440,000 1 220,000 50.00% 50.00%

biaya transpor dalam kota untuk menghadiri rapat di kementerian atau lembaga lain dalam rangka pengumpulan data untuk bahan analisis dan evaluasi

AB

Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

2 3,000,000 2 2,653,000 100.00% 88.43%

fasilitasi penyelenggaraan rapat dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

AC

Diskusi dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan

1 220,000 1 220,000 100.00% 100.00%


29


Sub Komponen



Anggaran (Rp)

Output (dokumen)

Anggaran (Rp)

Output Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

112

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

13 132,744,000 15 97,194,400 115.38% 73.22%

AA

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan atas penyeleng-garaan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

2 440,000 1 220,000 50.00% 50.00%


AB

Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

11 132,304,000 14 96,974,400 127.27% 73.30%

- fasilitasi rapat koordinasi dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

- biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Banjar (Jawa Barat), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Surabaya (Jawa Timur, sebanyak 2 kali untuk 2 kesempatan yang berbeda), Yogyakarta, Sentul (Jawa Barat, sebanyak 3 kali untuk 3 kesempatan yang berbeda), dan Kota Malang (Jawa Timur)

30


Sub Komponen



Anggaran (Rp)

Output (dokumen)

Anggaran (Rp)

Output Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

113

Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerin-tah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan pemecahannya

9 115,687,000 7 115,246,330 77.78% 99.62%

AA

Pengumpulan data dalam rangka pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan pemecahannya

2 440,000 0 0 0.00% 0.00%

AB

Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan pemecahannya

7 115,247,000 7 115,246,330 100.00% 99.999%

biaya perjalanan dinas ke Provinsi Jawa Tengah (Kota Solo), Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau (sebanyak 2 kali untuk 2 kesempatan yang berbeda, yaitu di Kota Tanjung Pinang dan Batam), Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Jawa Timur, dan Kalimantan Timur (Kota Samarinda)

31


Sub Komponen



Anggaran (Rp)

Output (dokumen)

Anggaran (Rp)

Output Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

114

Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

22 352,776,000 20 352,554,900 90.91% 99.94%

AA

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

5 550,000 3 330,000 60.00% 60.00%


AB

Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan

17 352,226,000 17 352,224,900 100.00% 99.9997%

biaya perjalanan dinas ke Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Sumatera Selatan (Kota Palembang), Jawa Tengah (Kota Semarang), Sumatera Barat (Kota Bukittinggi), Jawa Timur (Kota Surabaya), Bangka Belitung (Kabupaten Belitung), Papua (Kota Jayapura), Bali (3 kegiatan untuk 3 bidang yaitu bidang hankam, bidang kesatuan bangsa, dan bidang pertanahan), Kalimantan Barat (Kabupaten Singkawang), Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar), Bengkulu (Kota Bengkulu), Sulawesi Utara, NTB (2 kegiatan untuk 2 bidang yaitu bidang hankam

32


Sub Komponen



Anggaran (Rp)

Output (dokumen)

Anggaran (Rp)

Output Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dan bidang kesatuan bangsa), dan Lampung (Kota Bandar Lampung)

115

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademik, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu

3 57,048,000 1 40,377,050 33.33% 70.78%

AA

Rapat konsultasi dalam rangka pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademik, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu

1 220,000 0 0 0.00% 0.00%

33


Sub Komponen



Anggaran (Rp)

Output (dokumen)

Anggaran (Rp)

Output Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

AB

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademik, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu

2 56,828,000 1 40,377,050 50.00% 71.05% biaya perjalanan dinas ke negara Kamboja (Kota Siem Reap)

T O T A L

5017

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (5017)

52 661,915,000 47 608,465,680 90.38% 91.93%

LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN… · 2019. 7. 29. · Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders serta

Documents