JURNAL ILMIAH PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PELEBARAN JALAN RAYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH) Program Studi Ilmu Hukum Oleh : SOFIAN HARDIANSYAH D1A015248 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2019
17
Embed
JURNAL ILMIAH PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI …...Penyerahan hasil Pengadaan tanah yang dilakukan dalam pembangunan pelebaran ruas jalan ... hasil pengukuran yang sah terhadap data-data
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JURNAL ILMIAH
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PELEBARAN JALAN RAYA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(STUDI DI KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh :
SOFIAN HARDIANSYAH
D1A015248
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019
Halaman Pengesahan Pembimbing
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PELEBARAN JALAN RAYA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(STUDI DI KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
Oleh :
SOFIAN HARDIANSYAH
D1A015248
Menyetujui:
i
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PELEBARAN
JALAN RAYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KOTA
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
SOFIAN HARDIANSYAH
D1A015248
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
pemberian ganti rugi atas pelebaran jalan raya untuk kepentingan umum di kota
Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan penelitian empiris dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
sosiologis.
Hasil penelitian dan pembahasaan menunjukkan bahwa dalam pengadaan
tanah dan pemberian ganti rugi oleh pemerintah dalam pelebaran jalan raya di kota
Praya Kabupaten Lombok tengah sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Kepentingan Umum, dinilai dari peran aktif panitia pengadaan tanah
dan instansi yang memerlukan tanah dengan melakukan musyawarah dengan
pemilih hak atas tanah mengenai harga ganti rugi. Sehingga dengan dilakukannya
musyawarah tersebut dapat menyelesaikan hambatan yang ada dalam pengadaan
tanah, terutama mengenai ganti rugi.
Kata kunci: Pembangunan, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah.
IMPLEMENTATION OF DAMAGES RESULTING FROM THE EXPANSION
OF ROADS FOR THE PUBLIC GOOD (STUDY IN THE CITY PRAYA
CENTRAL LOMBOK )
ABSTRACT
The study aims to find out how the implementation of compensation for the
widening of the highway to the public interest in the city Praya the district of central
Lombok, which is empirical research with legislation, the conceptual, and
approach to the sociological.
The results and discussions showed that in the procurement of land and the
provision of compensation by the government in the widening of highway in the
town of Praya the district of central Lombok is in accordance with the provisions
of law namber 2 year 2012 of land acquisition for construction of the public
interest, judging from an active role of the land procurement committee and
agencies the require th eground by doing a discussion with the owner of the land of
price compensation. So, by means of implementation of that can solve these
constraints in the procurement of land, especially regarding compensation.
Keywords: Development, Compensation, Land Acquisition.
i
I. PENDAHULUAN
Pembangunan untuk kepentingan umum membutuhkan tanah sebagai salah
satu aspek penting pendukung keberhasilan pelaksanaannya, namun yang menjadi
permasalahan adalah jumlah tanah yang dikuasai oleh negara terbatas. Berdasarkan
keadaan tersebut maka mulai dilakukan pengadaan tanah oleh Pemerintah dengan
pencabutan hak-hak atas tanah perseorangan atau badan hukum yang telah dikuasai
dengan suatu hak atas tanah. Dalam hal ini Pasal 6 UUPA No.5 Tahun 1960 yang
mengatur mengenai semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Selain itu yang
merupakan dasar pokok dalam masalah pencabutan hak-hak atas tanah untuk
kepentingan umum ini adalah Pasal 18 UUPA No.5 Tahun 1960 yang menyatakan:
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut
dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang
diatur dengan undang-undang”.
Serta menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang pencabutan
hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya menyatakan:
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara
serta serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan
pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah
mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman da Menteri yang
bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang
ada di atasnya”.
Adanya peraturan-peraturan tentang pencabutan hak tersebut diatas
sebenarnya mempunyai dua fungsi. Disatu pihak merupakan suatu landasan
hukum bagi pihak penguasa untuk memperoleh tanah-tanah penduduk yang
diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum dan kepentingan
pembangunan, sedangkan dilain pihak merupakan suatu jaminan bagi warga
masyarakat mengenai hak-haknya atas tanah dari pada tindakan sewenang-
sewenag para penguasa.1
1 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia, seri
II, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 79
ii
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, sebelumnya dilakukan dengan
musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang membutuhkan tanah
dengan pemilik hak atas tanah lewat panitia pengadaan tanah. Musyawarah
merupakan aspek penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena
dalam proses ini akan dibahas mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang
akan mereka terima.
Pembahasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali
menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut akibat tidak adanya titik temu
yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.2 Dalam perkembangannya
pada saat ini Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Jaminan untuk pemberian ganti rugi bagi para pihak yang
terkait atau terkena Pengadaan Tanah dalam suatu pembangunan dilihat pada
ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah :
“Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak.”
Pemerintah kota Praya Kabupaten Lombok Tengah telah melangsungkan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal pelebaran
jalan raya. Melihat jalan raya Jendral Sudirman yang juga merupakan salah satu
jalan di kota Praya Kabupaten Lombok Tengah yang arus lalu lintasnya begitu
padat, namun tidak didukung oleh keadaan jalan yang memadai, maka rencana
pemerintah untuk melebarkan jalan dari Simpang Empat lampu stopan (depan Bank
2 Sutedi, Adrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 396-397.
iii
Antar Daerah) sampai Simpang Empat (Taman Biao). Pemerintah dalam usahanya
memperoleh tanah sebagai sarana pokok pembangunan pelebaran jalan tersebut,
adalah dengan cara pengadaan tanah yaitu dengan memberikan ganti rugi yang
layak kepada para pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan pelebaran
jalan raya tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut maka dalam setiap pelaksanaan pemberian ganti
kerugian termasuk dalam kegiatan pelebaran jalan raya di Kota Praya Kabupaten
Lombok Tengah juga harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang
layak dan adil agar memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat yang terkena
pengadaan tanah untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
Adapun rumusan masalah dari penelitian yaitu, Bagaimana tata cara
pelaksanaan pengadaan tanah dan mekanisme pemberian ganti rugi atas pelebaran
jalan raya untuk kepentingan umum di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan
apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanan pemberian ganti rugi
atas pelebaran jalan raya untuk kepentingan umum di Kota Praya Kabupaten
Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. sumber jenis data dan
bahan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data
dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif.
iv
II. PEMBAHASAN
Tata cara pengadaan tanah dan Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Atas
Pelebaran Jalan Raya Untuk Kepentingan Umum Di Kota Praya Kabupaten
Lombok Tengah
Kegiatan pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan
tanah milik masyarakat, dilakukan dengan cara ganti rugi yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6
Undang-Undang Pokok Agraria mengenai tanah memiliki fungsi sosial, maka
pemerintah dapat mengambil tanah-tanah dikuasai dengan alas hak baik oleh
individu atau badan hukum dan memberikan ganti rugi yang layak dan adil
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Panitia pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Praya (jalan Sudirman-Biao)
terdiri dari :3 1. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Ketua; 2. Kepala Sub Seksi
Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai sekretaris merangkap anggota; 3. Kepala
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai anggota; 4. Kepala bagian
Administrasi pemerintah umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai anggota; 5.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai anggota; 6.