Page 1
< 7 Hk < 14 Hk
< 30 Hk
masa ikatan hukum kontrak
pelaksanaan pekerjaan
masa
pemeliharaan
Pemberian
Uang Muka
Jadwal Pelaksanaan Kontrak (Pekerjaan Konstruksi)
Pengukuran
Bersama/MC
< 14 Hk
7 Hk
SPPBJ
SPMK
Penyerahan
Lokasi
Pemeriksaan
Lap. Bersama
Rapat Persiapan
Pelaks. Kontrak
ST-2
Ambil Alih Lokasi
Pengawasan dan Pengendalian
3-6 bulan
Program
Mutu
Awal Mobilisasi
waktu pelaksanaan pekerjaan/kontrak
14 Hk
Pra Kontrak Pelaksanaan Konstruksi
Pemeli haraan
Paska Konstruksi
penyerahan
Jampel
PAM
Pengembalian
Jampem
Ttd.
Kontrak
ST-1
Permasalahan : Peristiwa Kompensasi,
Keterlambatan,
Kontrak Kritis & SCM,
Pemutusan Kontrak,
Pek. Tambah/Kurang,
Kontrak Lump Sum,
Adendum Kontrak,
Sanksi/Denda dll.
masalah
sosial
4
Page 2
1. Periode -I : Rencana Fisik : 0- 70 %, keterlambatan > 10 %
2. Periode-II : Rencaca Fisik : 70-100 %, keterlambatan > 5 %
3. Kondisi : Rencana Fisik : 70-100 %, keterlambatan < 5 %, akan melampaui Tahun Anggaran.
SP-PK (PPK)
Rapat (PPK-PA)
SCM-II+ BA SCM-I+ BA
SP-1 (PPK) SP-2 (PPK) SP-3(PPK)
1 8 11
Pemutusan Kontrak + BAPK
12 13
Pernyataan
Kritis (Pengawas)
Show Cause Meeting/SCM (Rapat Pembuktian) : a. Sebab-sebab keterlambatan,
b. Langkah-langkah untuk mengejar keterlambatan,
c. Target kemajuan pekerjaan yang harus dicapai dan lamanya waktu pencapaian (uji coba) dan Reschedulling,
d. Kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan jika target tidak tercapai (uji coba gagal).
3 4 5 6 7 2
Akhir
Tahun
Angg. UC-2 (Gagal)
SCM-III+ BA
UC-1 (Gagal)
UC-3 (Gagal)
9 10
Kondisi No.1 atau No.2
Kondisi No. 3
Kesalahan Penyedia Jasa
Batas
Akhir
Kontrak
UC : Uji Coba
BAPK : BA Pemutusan Kontrak
SP : Surat Peringatan
Indikasi pekerjaan tidak akan selesai,
Tahun Anggaran akan terlampaui
Penanganan Kontrak Kritis
sebelum sebelum
5
Page 3
Pekerjaan
Terlambat
Pelaksanaan Kontrak Melebihi Batas Akhir Waktu Pelaksanaan dan Tahun Anggaran
(Perpres RI No. 70/2012 dan Permenkeu No. 25/2012)
Selesai 100 %
tapi terlambat
Dilanjutkan sampai Tahun Ang.
berikutnya (maks. 50 HK)
Pekerjaan azas manfaat tinggi
Kebutuhan BJ tidak dapat ditunda
melebihi batas akhir kontrak.
Pemutusan Kontrak
Sepihak
Penyedia Jasa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (SP) :
1. Menyelesaikan sisa pekerjaan sd. 100 %,
2. Selama (maks. 50 HK) sejak berakhirnya kontrak awal,
3. Dikenakan sanksi denda.
dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 5 % dari Sisa Pekerjaan.
Pemutusan kontrak Sepihak
dilakukan sebelum kontrak
berakhir.
TA akan berakhir (Permenkeu No.25)
TA belum berakhir (Perpres No.70)
Ps.120
Denda
Keterlambatan
Tanpa/dengan
penambahan waktu.
Indikasi tidak akan selesai
meskipun ada tambahan waktu
Dilanjutkan dengan
add. waktu (maks.50 HK)
Selesai sampai
atau sebelum SP
Denda sesuai waktu
keterlambatan (x %)
Pemutusan Kontrak
Denda Maks. (5 %)
Tidak selesai
sampai batas SP
Tidak (akan)
selesai
Amandemen Kontrak hanya berisi : Sisa Pekerjaan
dibayar pada DIPA/DPA TA. berikutnya.
Diprogramkan dalam DIPA TA. berikutnya atau Revisi
DIPA (mengurangi program yang lain).
KPPN mengklaim Jaminan Sisa Pekerjaan.
Ps. 93
6
Page 4
masa pelaksanaan kontrak awal
1. Adendum Kontrak (Waktu
maksimal 50 HK), atau
2. Putus Kontrak.
Tambahan waktu penyelesaian
pekerjaan (maks. 50 HK)
Tambahan waktu penyelesaian
sisa pekerjaan (maks. 50 HK),
Pembayaran sisa pekerjaan
pada TA. berikutnya.
Batas Akhir
Pelaksanaan
Kontrak
Akhir Tahun
Anggaran
Berjalan
Indikasi
pekerjaan
tidak selesai
100 %
1. Add. Kontrak (Sumber
Dana DIPA TA. berikutnya),
2. Srt. P Kesanggupan PJ,
3. Jaminan Sisa Pekerjaan.
Perpres RI No.70 (93)
Permenkeu No. 25/2012
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Perpres RI No. 70/2012 dan Permenkeu No. 25/2012)
Tidak melampaui
TA. Berjalan
Melampaui
TA. Berjalan
Kebutuhan BJ tidak dapat
ditunda melebihi batas
berakhirnya kontrak.
BJ dengan azas
manfaat tinggi.
7
Page 5
Perubahan Kontrak
Kondisi Lapangan dan Desain
Keadaan Kahar
Pemberitahuan tertulis (PJ)
Peringatan Dini (PJ)
Pernyataan Kahar (Pj./Inst.)
Perubahan nilai kontrak
Ganti Rugi
Perubahan jadwal/waktu
Perubahan pekerjaan
Penghentian pekerjaan
Penghentian
Kontrak
Pembayaran
1.
2.
3. Adendum
Kontrak
4.
Laporan dan Data (PJ)
Kajian dokumen (per-uu-an)
Kondisi selain 1-2-3 :
bukan kesalahan PJ, tanggung
jawab PJ, ada kerugian ,
substansi dokumen pengadaan
(Draft kontrak/SSKK/SSUK),
administratif.
Dilanjutkan
Kontrak Kerja Konstruksi merupakan hukum bagi kedua belah pihak yang menandatangani (perdata).
Itikad Baik : apabila selama pelaksanaan kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
Peristiwa Kompensasi
musyawarah/mufakat (itikad baik)
kesepakatan PPK-PJ (administratif)
pendapat ahli (substansial)
8