p tLS r,P KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURTIFI KELAS II NOMOR: 99iKPN.Kkn/SKiOT.00/VlZ0t 9 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KT]RUN KELAS II Menimbang tr{---i- ^^+ lvr LItsrrrI<4t b. Bahwa Sistem Pengendalian Intern diserenggarakan dalam rangka rneningkaikan kinerja, iransparansi, dan akrrniabiiitas p--ngclolaan kernngaii pada i nsli rusi : Rahwa Sistem Pengenelalia-n lntern ini kemudian diintegrasikan dalam pembangunan zona Integr'itas untuk mewuiudkan wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan zona Integritas Pengadilan Negeri Kriala Kurun Kelas I[, rnaka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II. Uiidaiig-[Jndang Rcpublik Indoiresia l\roincr 48 Taliun ]OCg tenta.ng K-eh:a saan K-eha-kiman; Undang-Undans Nomor Republik Indonesia 49 Tahun Z00g tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umurn; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Si stem Pengendai ian intern Pernerintah; I(cputusaii Ketua )rlalikaritali Agiiiig Republik lnJunesia No*ror 194A/K.\4AISKiXI/2014 tentang Pernbenrukan TLr: Pemban-eunan Zona Intesritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. .1 . 1. 2. A a. J,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
p tLS r,P
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURTIFI KELAS IINOMOR: 99iKPN.Kkn/SKiOT.00/VlZ0t 9
TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II
KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KT]RUN KELAS II
Menimbang
tr{---i- ^^+lvr LItsrrrI<4t
b.
Bahwa Sistem Pengendalian Intern diserenggarakan dalam
rangka rneningkaikan kinerja, iransparansi, dan akrrniabiiitas
p--ngclolaan kernngaii pada i nsli rusi :
Rahwa Sistem Pengenelalia-n lntern ini kemudian diintegrasikan
dalam pembangunan zona Integr'itas untuk mewuiudkan wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan zona Integritas
Pengadilan Negeri Kriala Kurun Kelas I[, rnaka perlu perlu ditetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem pengadilan Negeri
Undang-Undans Nomor Republik Indonesia 49 Tahun Z00g
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umurn;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
Tentang Si stem Pengendai ian intern Pernerintah;
I(cputusaii Ketua )rlalikaritali Agiiiig Republik lnJunesia
No*ror 194A/K.\4AISKiXI/2014 tentang Pernbenrukan TLr:
Pemban-eunan Zona Intesritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
.1. 1.
2.
Aa.
J,
MenetaokanI
Pertama
rl ^)---r\L Llu<t
hTEI,ITiTTiSKAT{
KEPIITI-IS,{N KETI]A PENGADILAIY NEGERI K[TALA KLtRr_rN
KELAS II TENTANG PETTINJUK PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNT PENGADILA\I NEGERI KTIALA
KURUI{ KELAS II.Petunjuk Pelaksanaan Sisterr Pengendalian Intern pengadilan
Negeri Kuala Kurun Kelas I[ sebagaimana dalarn terlampir, untuk
dijadikan acuan dalam pelaksanaan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun
Keias ii;
Ketua. Seki'ctai-is. dan Anggota s,-bagai Tim Peii'uusun Standai-
KenLttttsatt ini het'lakLr seiak tanrroal dilctarrkan denoan ketenrrren
akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam surat keputusan ini.
: Kuala Kunrn
{
{l
/KELAS U
"19750124200012 1 001
Lampiran surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas rr
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNPENGADILAN KEGERI KUALA KURUN KELAS II
DTI)It-rlitl) I
PENDAHTTLT]AN
A. Latar Belakang
Daiam rangka rneningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuanga.n, telahditerbitkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nlomor 60 Tahun 2008 Tentang sistern pengendalian
Irrtern Feilerifltalr- Sisterir Pcngcnclaliati liiiei:; ini kcmu,Jian diiniegrasikan claiar, pem6arrgun ar ZotaIntegrita-s untr-rk mewljrrclkal Wilayah Behas Korupsi clal Wilayah Birokrasi Bersih dan Meiayani.
Bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala KurupKelas II, maka perlu perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian lntem pengadilan Negeri KualaKuruur Kelas lI sebagai acllan penerapannya.
B. Maksud dan TLrjuan
Fengendaiian atas penyelenggaraan kegiaian di lingkungan Pengadiian Negeri Kuala Knrun Keias iidimaksudkan untuk mencapai pengelola"an keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern.
Sistem Pengendalian Intetn bertujuan untuk memberikan keyakinan yang rnemadai bagi tercapainya
efektivitas dan eflsiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan. keandalan pelaporan keuangan,
pengarxanan aset negara, dan ketaatan terhadap peratllmn perundang- unclangan.
C, R.uang Lingkup
Lingkrp Sistem Pengendalian Intern terdirr atas unsur:
a. lingkuneanpengendalian:
b. penilaian risiko;
c. kegiatanpengendalian:
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan pengencialian intem.
I r-..,- c:^.^-^.iJii-ut sislcill Pcngcnilalian Inicrn ini mcngacii pada unsui: Sisicm Pcngcn,Jalian ir"itcrn yang tciali
dipraktikkan di Iinskunean instansi pernerintahan di berbagai nesam. lang nreliputi:
a. Lingkunganpengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegaw'ai hams menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keselun-rhan organisasi yarlg menirlbulkan perilakri positif dan urendukung terhadap
pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
t D^^:t-:^- *:..:t,.-o. r liiiiqrqar lr.al^tr.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko vane dihadapi unit organisasi baik dari
luar maupun dari dalam.
c. Kegiatan pengendalian.
Kegiatan pengendaiian membantu memastikan bahu,a arahan pirnpinan dilaksanakan. Kegiatan
pengendalian harus etisien dan etektit dalam pencapaian rujuan organisasi.