OMBUSDMAN DALAM MELINDUNGI PELAYANAN PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggarab pelayanan publik.1 Undang-Undang

mengenai pelayan publik yang dihasilkan oleh lembaga

legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

dibentuk atas dasar kewajiban negara untuk melayani

setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak

dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik

yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas

pelayanan publik yang dilakukan berbagai organ

pelayanan publik, berbagai kegiatan harus selalu

ditingkatkan seiring dengan harapan dan tuntutan warga

negara mengenai peningkatan pelayan publik. Namun,

bukan hanya peningkatan pelayanan, pemerintah sebagai

1 Indonesia, Undang-Undang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009,LN No. 112 Tahun 2009, TLN. No. 5038., Psl. 1 Nomor 1

penyedia pelayanan publik juga harus berupaya untuk

menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberikan

perlindungan kepada warga negara dari segala

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan

publik.

Upaya perlindungan terhadap pelayanan publik

merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan demi

mensejahterakan rakyat. Selain dilakukan oleh

pemerintah sebagai organ penyelenggaran pelayanan

publik, perlindungan terhadap pelayanan publik juga

dilakukan oleh lembaga di luar pemerintah, salah

satunya adalah ombudsman. Kehadiran ombudsman masih

diharapkan karena masyarakat menghendaki perlindungan

hukum secara mudah dan dapat dipercaya.2

Awal pembentukan ombudsman di Indonesia adalah

pada saat Pemerintahan B.J. Habibie yang dilanjutkan

oleh K.H. Abdurrachman Wahid. Urgensi dari pembentukan

ombudsman ini termaktud di dalam konsideran Keputusan

Presiden Nomor 55 tahun 1999, yaitu untuk lebih

meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak

anggota masyarakat dari perilaku penyelenggara negara

yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, dengan

memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang

dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga

2 Kustadi, Peran Ombudsman dalam Perlindungan Pelayanan Publik, “Jurnal1/mu Hukum Refleksi Hukum (April 2009) hal.2.

independen yaitu lembaga yang dikenal dengan nama

ombudsman. Selain itu, dalam konsideran Keputusan

Presiden Nomor 44 Tahun 2000, latar belakang dari

pembentukan lembaga ombudsman ini didasarkan atas tiga

pemikiran dasar, yang salah satunya adalah untuk

memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak

anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk

lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan

kesejahteraan.

Keberadaan ombudsman di Indonesia, diharapakan

dapat memberikan perlindungan kepada warga negara

dalam hal pelaksanaan pelayanan publik. Dalam makalah

ini, penulis akan memahas mengenai peran ombudsman

dalam memberikan pelayan publik beserta segala

implementasinya. Penulis berharap makalah ini akan

memberikan manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan.

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas permasalahan berikut ini:

a. Bagaimana upaya ombudsman dalam memberikan

perlindungan pelayanan publik?

b. Bagaimana implementasi upaya ombudsman dalam

memberikan perlindungan pelayanan publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Makalah ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui upaya ombudsman dalam memberikan

perlindungan pelayanan publik.

b. Mengetahui implementasi upaya ombudsman dalam

memberikan perlindungan pelayanan publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Peran Ombudsman Dalam Perlindungan Pelayanan Publik

Permasalahan pelayanan publik menjadi aspek utama

sebagai prioritas dalam kinerja lembaga ombudsman guna

mengawal pengaduan masyarakat untuk segera

ditindaklanjuti agar mendapat solusi yang efektif.

Dalam hal ini masalah yang menjadi lingkup

tanggungjawab adalah terkait Maladministrasi.3

Ombudsman RI pada tahun 2013 telah menerima

laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan

maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 5173

laporan, yang disampaikan melalui berbagai cara yaitu

datang langsung ke Ombudsman RI sebanyak 2524 laporan

(48,79%), melalui surat sebanyak 1367 laporan

(26,43%), melalui media sebanyak 736 laporan (14,23%),

dan selebihnya melalui faksimili, website, email,

telepon dan form pengaduan.4

3 Undang-undang Ombudsman, UU NO.37 tahun 2008, Ps.1 angka 3:Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,menggunakan wewenanguntuk tujuan lain dari yang menjadi tujuanwewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajibanhukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan olehpenyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugianmateriil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

4 Ombudsman RI, Laporan Ombudsman Republik Indonesia 2013. hlm.14.

Jika sekilas menengok kebelakang, sebelum

reformasi, penyelenggara Negara dan pemerintahan

diwarnai dengan praktik maladministrasi antara lain

terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal

tersebutlah yang mendorong dilakukannya reformasi

birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar

efektif dan efisien, jujur,bersih, terbuka serta bebas

dari KKN. Upaya untuk menciptakan hal diatas bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan

dan kepastian hukum warga Negara. Oleh karena itu

pelayanan masyarakat dan penegakan hukum harus

dilakukan dengan tidak terpisahkan. Sehubungan dengan

hal itu, dalam rangka memerhatikan aspirasi yang

berkembang dalam masyarakat, agar terwujud aparatur

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang baik,

efisien, jujur bersih dan terbuka, lembaga Ombdusman

dibentuk.5

Ombudsman sendiri adalah Lembaga Negara yang

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh

penyelengara Negara dan pemerintah termasuk yang

diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik

Negara serta badan swasta atau perseorangan yang

5 Prof.Dr.H.Muchsin, SH dalam tulisannya yang berjudul “OmbudsmanMendorong Pelayanan Publik yang Bertanggungjawab”. 2011. MemahamiHukum.Jakarta; Rajawali Pers. hlm. 131-132.

diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah.6 Dari segi

tanggungjawab, yang menjadi prioritas lembaga

Ombudsman jelas terkait dengan perlindungan yang

secara pasif dalam menampung aspirasi pengaduan

masalah pelayanan publik di masyarakat.

Salah satu prinsip Ombudsman yang bersifat

universal adalah ketidakberpihakan (impartiality), oleh

karena itu sebenarnya Ombudsman berfungsi

menghubungkan pelapor (masyarakat) dengan terlapor

(penyelenggara pelayanan publik) agar permasalahan yang

terjadi dapat dikomunikasikan, diketahui secara lebih

jelas dan kemudian ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

Ombudsman berupaya memulihkan serta

menyeimbangkan (amicus curie) hubungan antara pihak yang

melaporkan dengan pihak yang dilaporkan. Dalam

keseimbangan tersebut terdapat rasa keadilan (fairness)

dan keadilan (justice) sehingga dalam masyarakat akan

tercipta suasana kedamaian serta ketertiban sebagai

wujud dari adanya kesejahteraan sosial.7

6 Indonesia, Undang-undang Ombudsman, UU No. 37 tahun 2008, PS.1 angka 1

7 Sujata Antonius, RM Surachman, Efektivitas Ombudsman Indonesia, ( Jakarta: Mitra Alembana Grafika pt,2003), hlm. vii

Melihat lebih dalam terkait profil lembaga

ombudsman sebagai organ pengawal pelayanan publik

masyarakat, memiliki visi yang jelas yaitu “Mewujudkan

Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan

Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia“. Dan Untuk

mewujudkan visi tersebut , Ombudsman RI melaksanakan

misi sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran

dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam

pelaksanaan pelayanan publik.

2. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar

lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih

serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum

masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan

pelayanan, kebenaran serta keadilan, dan

4. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat

yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Ombudsman sendiri dalam menangani pengaduan

masyarakat terkait dugaan maladministrasi, sesuai

dengan Undang-undang diberi beberapa kewenangan antara

lain :

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis

dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait

mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.

2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen

lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk

mendapatkan kebenaran suatu Laporan.

3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi

dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk

pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor.

4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor,

dan pihak lain yang terkait dengan Laporan.

5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi

atas permintaan para pihak.

6. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan,

termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi

dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan,

kesimpulan, dan Rekomendasi.

8. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah,

atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna

perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau

prosedur pelayanan publik.

9. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat

dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang

dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan

perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Melihat beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa

konsep perlindungan yang dilakukan oleh lembaga

Ombudsman dalam melayani pengaduan masyarakat,

terintegrasi dalam sistem yang tepat. Namun demikian

yang masih dianggap menjadi kelemahan Ombudsman adalah

banyak yang mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia

rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat merupakan

salah satu kelemahan. Namun sebenarnya dalam jangka

panjang rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat

tersebut justru merupakan kekuatan sebab di dalamnya

mengandung nilai-nilai moral serta kesadaran untuk

memberi pelayanan dengan sebaik- baiknya kepada

masyarakat.8 Sehingga dalam hal ini sifat perlindungan

Ombudsman terhadap pelayanan publik juga dengan

melibatkan unsur partisipatif masyarakat serta

penyelenggara dalam menumbuhkan semangat kesadara

berpelayanan publik. Unsur sanksi atau paksaaan dalam

semangat penyelenggaraan Negara tidak harus selalu

dimaknai secara represif, melainkan juga melalui

pendekatan yang partisipatif.

8 Ibid., hlm.6.

Ombudsman memahami bahwa mewujudkan pelayanan publik

berkualitas memerlukan kerja sama dengan institusi

lain: “bersama mengawal pelayanan publik”. Untuk itu,

pada tahun 2013 dilakukan penandatanganan naskah kerja

sama dengan beberapa pemerintah maupun swasta. Sebagai

contoh, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri

menghasilkan komitmen Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan

kepatuhan Pemerintah Daerah di 23 provinsi. Guna

meningkatkan komitmen penyelenggara negara dalam

mewujudkan pelayanan publik prima, pada akhir tahun

dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional dengan

mengundang Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan

Pemerintah Daerah. Sebagai bagian masyarakat Ombudsman

dunia, Ombudsman RI juga aktif berpartisipasi dalam

forum internasional baik bilateral maupun

multilateral. Ombudsman RI aktif dalam konferensi

International Ombudsman Institute (IOI), dan Asian Ombudsman

Association (AOA). Ombudsman RI secara bilateral bermitra

dengan Commonwealth Ombudsman Australia, United Nation

Development Program, Anti-Corruption and Civil Rights Commission,

AusAid, USAID, dan lain-lain.9

9 Ombudsman RI, op. cit., hlm. ix.

Berdasarkan hal diatas, menjadi sangat penting

untuk memaknai Lembaga Ombudsman tidak hanya dalam

konteks perlindungan pelayanan publik, melainkan juga

instrumen untuk bisa mewujudkan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh dengan berfokus pada

pelayanan publik prima tanpa mengurangi asas kesatuan

koordinasi dengan lembaga atau institusi lain yang

bergerak sejalan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Dengan menekankan pada lingkup dugaan

maladministrasi yang kerapkali dilakukan oleh pejabat

penyelenggara, maka peran masyarakat juga sangat

penting tidak hanya secara aktif dalam melakukan

pengaduan tetapi juga aktif secara berkualitas dari

segi procedural. Telah disampaikan sebelumnya bahwa

rekomendasi Ombudsman bersifat tidak mengikat, untuk

itu agar memperoleh perhatian tentu kualitas serta

daya persuasi rekomendasi harus dijaga. Dengan

demikian untuk menghasilkan rekomendasi (sebagai

output) maka laporan yang disampaikan masyarakat

(sebagai input) menjadi dasar pokok rekomendasi harus

jelas, konkrit, dilengkapi bukti serta masuk dalam

lingkup tugas dan fungsi Ombudsman (kompetensi).

Demikian halnya dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya, Ombudsman juga harus memerhatikan asas-

asas yang telah diatur dalam Undang-undang, anatara

lain : Kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak

memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan

kerahasiaan.10 Jika diperhatikan denga seksama, melihat

konsep asas-asas tersebut juga sejalan dengan Asas-

asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu : asas

kepastian Hukum, asas tertib penyelnggara Negara, asas

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan

akuntabilitas.11 Dalam hal ini, keterkaitan tersebut

diatas menunjukkan bahwa konsep pelaksanaan kewenangan

kerja ombudsman tidak lepas dari upaya untuk tetap

menjaga nilai-nilai positif dan mendasar dalam suatu

tindakan penyelenggaraan Negara.

Sehingga, berdasar atas keseluruhan argumen

diatas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa Ombudsman

dalam melakukan perlindungan terhadap Pelayanan publik

di masyarakat dilakukan secara sistematis tidak hanya

memeperhatikan aspek hukum yang diatur dalam Undang-

undang, tetapi juga melihat saling keterkaitan dengan

aspek-aspek lain yang menjadi faktro penyebab

timbulnya hambatan dalam pelayanan publik. Tentunya

untuk mewujudkannya, partisipasi masyarakat secara

aktif berkualitas dan keikutsertaan institusi

10 Indonesia, Undang-undang Ombudsman., op. cit. psl. 3

11 Prof.Dr.H.Muchsin., op. cit. hlm.317

penyelenggara Negara yang lain menjadi sanagat penting

untuk bisa mengoptimalisasikan kinerja dan kewenangan

Ombudsman.

2.2 Analisis Contoh Penerapan Peran Ombudsman RI dalam

Pelaksanaan

Program e-KTP

Pada tanggal 15-26 September 2014 yang lalu,

Ombudsman RI mengadakan pemantauan penyelenggaraan e-

KTP di wilayah Jabodetabek. Dalam pemantauan tersebut,

ditemukan adanya beberapa permasalahan seperti

persoalan infrastruktur, ketidakpastian layanan

terkait jangka waktu pencetakan, serta prosedur

perbaikan data pada e-KTP. Atas dasar temuan itulah

maka Ombudsman RI selaku lembaga negara yang bertidak

untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik,

mendorong Kementerian Dalam Negeri agar segera

memberikan kepastian layanan pemerolehan e-KTP bagi

masyarakat di wilayah Jabodetabek pada khususnya.

Tentu sudah enjadi kewenangan dari Ombudsman RI untuk

melakukan tindakan lanjut terkait dengan pelayanan

yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yaitu:

“Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang

mempunyai kewenangan mengawasi perlindungan

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik

Negara serta badan swasta atau perseorangan yang

diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 2 UU

tersebut, yang dimaksud dengan penyelenggara negara

yaitu:

“Penyelenggara Negara adalah pejabat yang

menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”

Maka, Kementerian Dalam Negeri selaku salah satu

penyelenggara negara yang diberi kewenangan untuk

mengatur persoalan terkait kependudukan, khususnya

yaitu mengenai e-KTP, merupakan salah satu subyek yang

dapat diawasi kewenangannya dalam penyelenggaraan

pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Terkait dengan konsep perlindungan kepentingan

masyarakat, keberadaan Ombudsman RI ini sangatlah

penting. Ombudsman RI selaku lembaga yang

berwenanglah, yang memiliki semacam kekuatan yang

dapat bersifat memaksa, bagi para penyelenggara

pelayanan publik. Dalam kasus ini, kalaupun memang

Kementerian Dalam Negeri memiliki persoalan-persoalan

yang timbul terkait pelayanan e-KTP, hal itu jangan

sampai meniadakan kepastian bagi masyarakat. Artinya,

persoalan-persoalan yang timbul tadi memang mungkin

tidak dapat dihindari, namun dengan adanya persoalan-

persoalan tersebut, masyarakat tetap berhak atas

kepastian layanan publik. Kepastian tersebut

seharusnya tetap dapat diberikan oleh Kementerian

Dalam Negeri selaku penyelenggara pelayanan e-KTP,

melalui penyampaian informasi mengenai persoalan yang

terjadi, hingga ke tingkat kelurahan sehingga

masyarakat secara luas dapat mengetahuinya. Itu baru

meliputi perlindungan kepastian layanan yang

menyangkut teknisnya, semisal jangka waktu pencetakan

e-KTP dan waktu pemerolehan e-KTP bagi masyarakat.

Belum lagi terkait dengan kepentingan-kepentingan lain

yang melekat pada kehadiran e-KTP tersebut. Contohnya

saja terkait fungsi e-KTP sebagai kartu identitas,

yaitu dalam kasus jual-beli tiket kereta api. E-KTP

sebagai kartu identitas menjadi syarat dalam transaksi

tersebut. Hal ini akan terasa apabila seorang warga

yang hanya memiliki kartu identitas berupa KTP saja.

Jangan melihat pada kondisi lain dimana masih

dimungkinkan untuk menggunakan kartu identitas lain

sebagai pengganti KTP, seperti misalnya surat izin

mengemudi (SIM), kartu tanda mahasiswa (KTM), atau

passport. Kita harus melihat dari segi yang dapat

menimbulkan kemungkinan terburuk. Tentu keberadaan e-

KTP sebagai pengganti dari KTP merupakan hal yang

krusial. Oleh karena itu, karena bukan hanya

menyangkut masalah perlindungan kepastian secara

teknis atau formiil, tapi juga secara materiil, maka

sudah sepatutnya pelayanan e-KTP ini diawasi oleh

lembaga yang berkapasitas.

Bedasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan, mulai Januari 2014,

Kementerian Dalam Negeri sudah tidak berwenang lagi

untuk mencetak e-KTP. Kewenangan pencetakan tersebut

ada di tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan APBN-

P. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

huruf l dan Pasal 14 ayat (1) huruf l UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masalah

kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu

urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi maupun

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, Pemerintah

Daerah tersebut telah memiliki kewenangan terhadap

masalah kependudukan dan catatan sipil, dengan tetap

memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU

Pemerintahan Daerah, yaitu setiap penyelenggaraan

urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada

standar pelayanan minimal12 dilaksanakan secara

bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar

pelayanan minimal yang dimaksud berdasarkan ketentuan

dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(lihat Pasal 20 UU Pelayanan Publik, dan Pasal 25 PP

Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Kemudian jika

kita melihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerahyang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM merupakanpetunjuk yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan.Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, SPM yang telah ditetapkanPemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untukmenyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan PemerintahDaerah. Proses pemenuhan SPM ini sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkatmanajerial, hingga pelaksana lapangan. Dikutip dariinfoduk.babelprov.go.id yang diakses pada 14 Oktober 2014.Bandingkan dengan isi Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangPemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Pemerintahan Daerah, maka segala urusan pemerintahan

yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, disertai

dengan pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana,

serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang

didesentralisasikan.13 Hal tersebut diperjelas lagi

melalui Pasal 16 ayat (1) yang mengatur hubungan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam

bidang pelayanan umum. Jadi, jika melihat berbagai

ketentuan tersebut, kami berpendapat bahwa kewenangan

dalam hal penyelenggaraan pelayanan pembuatan e-KTP

lebih mengarah kepada Pemerintah Daerah, jika melihat

dari segi teknis seperti proses pengambilan data

berupa sidik jari, pengalihan informasi pribadi dari

KTP lama ke format e-KTP, hingga penyerahan e-KTP

beserta tenggang waktunya. Namun dalam segi teori dan

kebijakan, Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan,

seperti dalam prosedur pembuatan e-KTP dan penentuan

tenggang waktu maksimal pembuatan e-KTP, yang tidak

boleh dilanggar oleh Pemerintah Daerah selaku

penyelenggara langsung. Terkait hal tersebut, maka

Kementerian Dalam Negeri kemudian melakukan koordinasi

13 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dan kerjasama dengan Ombudsman RI terkait dengan

pengawasan pelaksanaan pelayanan e-KTP di tingkat

daerah kabupaten/kota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prof.Dr.H.Muchsin, S.H. Ombudsman Mendorong Pelayanan Publik

yang Bertanggung jawab Memahami Hukum. Jakarta:

Rajawali Pers. 2011.

Sujata Antonius, RM Surachman. Efektivitas Ombudsman Indonesia.

Jakarta: Mitra Alembana Grafika. 2003

Jurnal

Kustadi. Peran Ombudsman dalam Perlindungan Pelayanan Publik.

“Jurnal 1/mu Hukum Refleksi Hukum (April 2009).

Ombudsman RI, Laporan Ombudsman Republik Indonesia 2013.

Peraturan

Indonesia, Undang-undang Ombudsman, UU NO.37 tahun 2008,

LN No. 139 Tahun 2008, TLN No. 4899.

Indonesia, Undang-Undang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun

2009, LN No. 112, TLN No. 5038.

Indonesia, Undang-undang Pemerintahan Daerah, UU No. 32

tahun 2004, LN No.125 Tahun 2009.

Indonesia, Peraturan Permerintah tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun

2009, PP No. 96 Tahun 2012.