INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH · Tengah 2013-2018..... 13 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja ... Manusia dengan perkembangan sebagai berikut : 1. Kondisi per 31 Desember

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 1


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan

penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2018. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan

manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun

1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 disusun

sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-

prinsip “good governance” dalam rangka terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Februari 2019


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................ ii DAFTAR TABEL..................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN..................................................................... 1 A. Gambaran Umum Organisasi........................................ 1 B. Fungsi Strategis Inspektorat.......................................... 5 C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat......... 8 BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................... 10 A. Perencanaan Strategis.................................................. 10 1. Rencana Strategis (Renstra)................................. 10 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)................................ 12 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis............ 12 B. Perjanjian Kinerja 2018.................................................. 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................... 16 A. Capaian Kinerja Organisasi........................................... 16 1. Sasaran Strategis 1............................................... 17 2. Sasaran Strategis 2............................................... 21 3. Sasaran Strategis 3............................................... 22 4. Sasaran Strategis 4............................................... 28 5. Sasaran Strategis 5............................................... 29 6. Sasaran Strategis 6............................................... 31 7. Sasaran Strategis 7............................................... 33 B. Realisasi Anggaran........................................................ 35 C. Kinerja Lain-Lain............................................................ 37 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..................... 37

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)....................................................

41

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat................... 42 4. Pengendalian Gratifikasi........................................ 43 5. LHKPN................................................................... 44 6. Evaluasi Reformasi Birokrasi................................. 45 BAB IV PENUTUP............................................................................... 46 A. Kesimpulan.................................................................... 46 B. Permasalahan/Kendala................................................. 47 C. Rekomendasi................................................................. 48


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 iii

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 LAMPIRAN II : Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 iv

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman 1.1. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2017......... 2 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2017...... 2 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017.. 3 1.4. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2018......... 3 1.5. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2018...... 3 1.6. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018... 3 1.7. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2017.... 4 1.8. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2018.... 4 2.1. Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa

Tengah 2013-2018.................................................

13 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah...............................................

16 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1...................... 17 3.3. Capaian Opini BPK-RI pada Kabupaten/Kota

se-Jawa Tengah Tahun 2018................................. 18

3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2...................... 21 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3...................... 22 3.6. Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2018.......... 23 3.7. Realisasi Penyelesaian TLHP Tahun 2018............ 25 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4...................... 28 3.9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5...................... 30 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6...................... 31 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7...................... 33 3.12. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018....... 36 3.13. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Prov. Jateng Tahun

2018....................................................................... 38

3.14. Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah se-Jateng Tahun 2018.................................................

40

3.15. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018............................

41

3.16. Rekapitulasi Penanganan Gratifikasi...................... 44

3.17. Rekapitulasi Penanganan LHKPN.......................... 44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas

mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi

Jawa Tengah.

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah

membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud

di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, revi ew, evaluasi, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

dari gubernur;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku APIP

untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dilakukan pada tahapan kegiatan :

a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;

b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;

d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi

capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya

Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Kondisi per 31 Desember 2016

Tabel 1.1. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2017

STRUKTURAL FUNGSIONAL

JUMLAH KHUSUS UMUM Eselon

I Eselon

II Eselon

III Eselon

IV Auditor P2UPD

Sekretariat

Staf Teknis

0 1 5 3 34 20 46 13 122

Tabel 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2017

NO GOLONGAN /

PANGKAT a b c d JUMLAH

1 IV 17 13 1 1 32

2 III 7 16 27 28 78

3 II 0 4 6 2 12

4 I 0 0 0 0 0

JUMLAH 122



Tabel 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 Sarjana S2 42

2 Sarjana S1/D-IV 63

3 Diploma/D-III 4

4 SLTA (Sederajat) 13

JUMLAH 122


Tabel 1.4. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2018

STRUKTURAL FUNGSIONAL

JUMLAH KHUSUS UMUM Eselon

I Eselon

II Eselon

III Eselon

IV Auditor P2UPD Sekret

ariat Staf

Teknis

0 0 5 3 31 24 40 14 117

Tabel 1.5. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2018

NO GOLONGAN /

PANGKAT a b c d JUMLAH

1 IV 19 15 1 0 35

2 III 7 12 24 28 71

3 II 0 3 6 2 11

4 I 0 0 0 0 0

JUMLAH 117

Tabel 1.6. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 Sarjana S2 43

2 Sarjana S1/D-IV 58

3 Diploma/D-III 4

4 SLTA (Sederajat) 12

JUMLAH 117



Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan

perkembangan sebagai berikut :


Tabel 1.7. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2017

No. NAMA ASET/BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)

1. Tanah - -

2.

Peralatan dan Mesin 2.114 9.289.500.172

- Alat-Alat Besar 6 169.042.000

- Alat-Alat Angkutan 27 2.522.788.456

- Alat-Alat Bengkel 24 71.400.000

- Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.976 5.759.981.551

- Alat-Alat Studio dan Komunikasi 67 644.266.165

-Alat-Alat Laboratorium 14 122.022.000

3.

Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)

4 12.522.639.700

- Bangunan Gedung 3 12.508.329.700 - Bangunan Monumen 1 14.310.000

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

5.

Aset Tetap Lainnya 2.820 34.061.050

- Buku Perpustakaan 2.819 32.061.050

- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan

1 2.000.000

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan - -

JUMLAH 4.938 21.846.200.922


Tabel 1.8. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2018


1. Tanah - -

2. Peralatan dan Mesin 2.205 9.311.797.707

- Alat Besar

- Alat Angkutan

- Alat Bengkel dan Ukur

- Alat Kantor dan

6 27 24

169.042.000 2.548.133.456

71.400.000




Rumah Tangga

- Alat Laboratorium

- Alat Persentajaan

- Alat Komputer

1.796 14

1 337

4.381.246.147 122.022.000

8.500.000 2.011.454.104

3. Gedung dan Bangunan 4 12.522.639.700

- Bangunan Gedung 3 12.508.329.700

- Tugu Titik Kontrol/Pasti

1 14.310.000

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- -

5. Aset Tetap Lainnya 2.892 42.862.250

- Buku Perpustakaan 2.891 40.862.250

- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan

1 2.000.000

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- -

JUMLAH 4.938 21.846.200.922,00

B. Fungsi Strategis Inspektorat

Secara singkat Inspektorat memiliki mandat yang harus

dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya

yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di

Lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018 yang dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai

ketentuan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis

dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta

Kegiatan Pengawasan lainnya.

Adapun Ruang Lingkup pengawasan yang dilakukan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten/Kota, meliputi :



a. Pembagian urusan pemerintah

b. Kelembagaan Daerah

c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah

d. Keuangan Daerah

e. Perencanaan Pembangunan Daerah

f. Pelayanan Publik di Daerah

g. Kebijakan Daerah

h. Pengawasan lain sesuai dengan Undang-Undang

2. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten/Kota, meliputi :

a. Bidang Pendidikan

b. Bidang Kesehatan

c. Bidang Pekerjaan Umum

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan

Masyarakat

f. Bidang Sosial

g. Bidang Tenaga Kerja

h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i. Bidang Pangan

j. Bidang Pertanahan

k. Bidang Lingkungan Hidup

l. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

n. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

o. Bidang Perhubungan

p. Bidang Komunikasi dan Informatika

q. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

r. Bidang Penanaman Modal



s. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

t. Bidang Statistik

u. Bidang Persandian

v. Bidang Kebudayaan

w. Bidang Perpustakaan

x. Bidang Kearsipan

y. Bidang Kelautan dan Perikanan

z. Bidang Pertanian

aa. Bidang Kehutanan

bb. Bidang ESDM

cc. Bidang Perdagangan

dd. Bidang Perindustrian

ee. Bidang Trasmigrasi

3. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah,

meliputi:

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, yang terdiri dari :

1) Aspek Keuangan

2) Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

3) Aspek Pengelolaan SDM

4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

b. Pemeriksaan dalam rangka Penangaan Pengaduan

Masyarakat

c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

Penegakan Integritas, dengan fokus :

1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi

Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);



2) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsij Strategi Nasional Anti

Korupsi (Stranas AK);

3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN);

4) Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat

Predikat WBK/WBBM;

5) Penanganan Laporan Gratifikasi;

6) Penanganan Benturan Kepentingan; dan

7) Penanganan Whistle Blowing System

d. Kegiatan Reviu

e. Kegiatan Evaluasi

f. Penanganan terpadu atau kerjasama pengawasan (join audit)

g. Kegiatan Pengawasan lainnya

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat

Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus

diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas

pengawasan di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai

berikut :

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum

dilakukan secara komprehensif;

2. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;

3. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

4. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya;

5. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat

Daerah;



6. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya

ditindaklanjuti;

7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program

pengawasan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 yang mencabut Keputusan Inspektur

Provinsi Jawa Tengah Nomor 146.3 Tahun 2014 tanggal 14 Mei

2014.

Visi dan Misi pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis

mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

yaitu :

a) Visi :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

b) Misi :

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,

dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang

Berkeadilan, Menanggu-langi Kemiskinan dan

Pengangguran;

3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”;



4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk

Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;

5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan

Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut

Hajat Hidup Orang Banyak;

6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk

Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;

7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat

Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan

Ramah Lingkungan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat

adalah misi ketiga, yaitu: “Mewujudkan Penyelenggaraan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan

Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang kemudian

dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target

Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa

Tengah sebagai berikut :

Tujuan :

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

lebih baik di Jawa Tengah;

b. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern

pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;

Sasaran :

a. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar

Tanpa Pengecualian;

b. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

c. Terwujudnya budaya integritas di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah

d. Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP



e. Tercapainya Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas yang

profesional

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa

Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 82 Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Opini WTP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah;

b. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan

SPIP;

c. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang kinerjanya efektif

dan efisien;

d. Prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparat Pengawas Fungsional;

e. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai

sarana pengaduan masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Komunikasi;

f. Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang

mempunyai kemampuan profesionalisme di bidang

pengawasan;

g. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi

terkait.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen

Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 sebagai berikut :



Tabel 2.1. Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber : Renstra Inspektorat Prov. Jateng 2013-2018

Terhadap indikator kinerja sasaran diatas telah disesuaikan

dengan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang

dilaksanakan Tahun 2017.

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

2017 2018

T1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah

S.1 Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

1) Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah;

2) Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota

1) provinsi; 2) 16

Kab/Kota

1) provinsi; 2) 22 Kab/

Kota

S.2 Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1) Jumlah OPD 2) Maturitas

SPIP Level 3

1) 48 OPD 2) Level 3

1) 48 OPD 2) Level 3

S.3 Terwujudnya budaya integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nilai Pembangunan Integritas

B+ B+

T.2 Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang profesional dan kompeten

S.4 Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP

Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3

Level 2 Level 3

S.5 Tercapainya Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas yang profesional

Prosentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas yang profesional

97% 100%



B. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan

kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Inspektur pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja

sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 8 (delapan)

program 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang didukung oleh

Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 43.855.508.000,00 yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 18.315.288.000,00 dan

Belanja Langsung sebesar Rp 25.540.220.000.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan

progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah

ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan

skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 >85 – 100% Baik

3 >65 – 85 % Cukup

4 >50 – 65% Kurang

5 Kurang dari 50 % Sangat Kurang



Pada tahun 2018, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah

melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang harus

diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 : Tercapainya Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka

dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Tercapainya Laporan Keuangan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%

Capaian

% Capaian Tahun 2017

1 2 3 4 5 6

Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini WTP atas LKPD

Provinsi Jawa

Tengah

1 Provinsi

1 Provinsi

100% 100%

22 Kab/ Kota

31 Kab/ Kota

140,91% 187,5%

Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1 120,45% 143,75%

Capaian indikator kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 1,

Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar

Tanpa Pengecualian yang sekaligus merupakan capaian akhir

periode sebesar 120,45%% atau kategori Sangat Baik. Target Tahun

2018 selain Opini WTP dari BPK untuk Pemerintah Provinsi yang

sudah tercapai, ditargetkan pula 22 Kabupaten /Kota memperoleh

WTP dan telah terealisasi sebanyak 31 Kabupaten /Kota.



Hasil opini BPK-RI Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten

/Kota adalah

Tabel 3.3 Capaian Opini BPK-RI pada Kabupaten/Kota

se-Jawa Tengah Tahun 2018

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

1. Kota Magelang 2. Kota Surakarta 3. Kota Salatiga 4. Kota Semarang 5. Kota Pekalongan 6. Kab. Cilacap 7. Kab. Banyumas 8. Kab. Purbalingga 9. Kab. Banjarnegara 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Wonosobo 12. Kab. Magelang 13. Kab. Boyolali 14. Kab. Sukoharjo 15. Kab. Wonogiri 16. Kab. Karanganyar 17. Kab. Sragen 18. Kab. Grobogan 19. Kab. Blora 20. Kab. Pati 21. Kab. Kudus 22. Kab. Jepara 23. Kab. Demak 24. Kab. Semarang 25. Kab. Temanggung 26. Kab. Kendal 27. Kab. Batang 28. Kab. Pemalang 29. Kab. Tegal 30. Kab. Pekalongan 31. Kota Tegal

1. Kab. Kebumen 2. Kab. Klaten 3. Kab. Rembang 4. Kab. Brebes



Adapun kenaikan capaian opini WTP atas LKPD Pemerintah Daerah

se-Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun dapat digambarkan sebagai

berikut :

Capaian Opini Laporan Keuangan Keuangan Daerah

Th. 2014 – 2018

Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 1, apabila

dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 yang sebesar 143,75%,

maka pencapaian kinerja Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar

23,30%. Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian kedepan yaitu :

1. Status kepemilikan aset sebagai dampak dari pelimpahan

kewenangan;

2. Penyaluran Dana Bergulir, Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan untuk mempertahankan

pencapaian opini WTP dan memperoleh opini WTP bagi Kab/Kota

yang belum.



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian

Sasaran 1, antara lain :

1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung

Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah Kab/Kota,

sehingga tidak dapat secara langsung melakukan intervensi

terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah

Kabupaten /Kota.

2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja

yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai

target yang diwujudkan.

3. Beberapa daerah mengalami OTT oleh KPK-RI yaitu Kota Tegal

dan Kabupaten Klaten;

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai

target pada tahun selanjutnya adalah melalui :

1. Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan

cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan

fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan

dan pengawasan agar terjadi progres peningkatan pencapian

WTP di masa mendatang.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran

Strategis 1, adalah sebesar Rp. 10.008.990.323,00 atau sebesar

92,68% dari total pagu sebesar Rp 10.799.926.000,00. Hal ini berarti

terdapat efisiensi sebesar Rp. 790.935.677,00 atau 7,32% dari Pagu

yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh

pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut :



1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala;

2. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD





Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%

Capaian

% Capaian

Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya

SPIP di

lingkup SKPD

Provinsi Jawa

Tengah

Jumlah SKPD

Provinsi Jawa

Tengah yang

menerapkan

SPIP

48 RTP SKPD dan 1 RTP Provinsi

48 RTP SKPD dan 1 RTP Provinsi

100% 100%

Level Maturitas

SPIP Level 3 Level 3 100% 100%

Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2 100% 100%

Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 100% dan masuk dalam

kategori Sangat Baik. Hal ini diukur dari SKPD Provinsi Jawa Tengah

yang menerapkan SPIP dengan telah menyusun RTP sebanyak 48

(empat puluh delapan) SKPD dan telah disusunnya 1 (satu) RTP

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Sedangkan untuk pencapaian

maturitas SPIP Tahun 2018 sampai dengan LKjIP disusun belum

diperoleh hasil QA dari BPKP sehingga nilai maturitas SPIP

menggunakan hasil penilaian 2017 sebesar “ 3,023” atau berada pada

level terdefinisi.




Strategis 2, adalah sebesar Rp 404.182.202,00 atau sebesar

88,64% dari total pagu sebesar Rp 456.007.333,33. Hal ini berarti

terdapat efisiensi sebesar Rp 51.825.131,33 atau sebesar 11,36%

dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh


Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

3. Sasaran 3 : Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah

yang efektif dan efisien




Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

% Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien

1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal;

48 SKPD 48 SKPD 100% 83,33%

2. Prosentase penyelesaian TLHP APF

95% 95,33% 100,35% 122,6%

3. Jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT

48 SKPD 48 SKPD 100% 100%


Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3,

Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan



efisien sebesar 100,12% atau kategori Sangat Baik. Pencapaian

sasaran tersebut didapat melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan

internal;

2. Prosentase penyelesaian TLHP APF;

3. Jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai sarana pengaduan

masyarakat berbasis IT.

Realisasi indikator jumlah SKPD Provinsi Jateng yang

dilakukan pengawasan internal selama Tahun 2018 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.6.

Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2018

No. PERANGKAT DAERAH RIK Evaluasi

AKIP

(1) (2) (3) (4)

1. SEKRETARIAT DPRD - √

2. INSPEKTORAT - √

3. BAKESBANGPOL √ √

4. BAPPEDA - √

5. BKD √ √

6. BPBD √ √

7. BPKAD - √

8. BPPD √ √

9. BPSDMD √ √

10. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

√ √

11. DINAKERTRANS √ √

12. DINAKESWAN √ √

13. DINAS ARPUS - √

14. DINAS ESDM √ √

15. DINAS KESEHATAN √ √

16. DINAS KETAHANAN PANGAN √ √

17. DINAS LH & KEHUTANAN √ √

18. DINAS PU BINA MARGA √ √

19. DINAS PU SDA TARU √ √



No. PERANGKAT DAERAH RIK Evaluasi

AKIP

(1) (2) (3) (4)

20. DINAS SOSIAL √ √

21. DINAS PERHUBUNGAN √ √

22. DINKANLUT √ √

23. DINKOMINFO √ √

24. DINKOP UKM √ √

25. DINPERAKIM √ √

26. DINPERINDAG √ √

27. DINPERMADES DUKCAPIL √ √

28. DINPERTANBUN √ √

29. DINPORAPAR √ √

30. DP3DALDUK & KB √ √

31. DPMPTSP - √

32. BIRO HUKUM - √

33. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA - √

34. BIRO KESRA - √

35. BIRO ORGANISASI - √

36. BIRO OTDA PEM - √

37. BIRO PEREKONOMIAN - √

38. BIRO UMUM √ √

39. BIRO BANGDA - √

40. RSJD AMINO - √

41. RSJD SOEDJARWADI - √

42. RSJD SURAKARTA - √

43. RSUD KELET - √

44. RSUD MARGONO - √

45. RSUD MOEWARDI - √

46. RSUD TUGUREJO - √

47. SATPOL PP - √

48. BADAN PENGHUBUNG √ -

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terdapat 48

(empat puluh delapan) SKPD yang dilakukan pengawasan internal

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan pemeriksaan

(sesuai PKPT), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).



Realisasi indikator prosentase penyelesaian TLHP APF dilihat

dalam periode sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Realisasi Penyelesaian TLHP Kondisi Tahun 2018

Sumber Pemeriksaan

Jumlah Rekomendasi

Selesai Ditindaklanjuti

% Dalam Proses Tindaklanjut

%

BPK-RI (Per 2005-2018)

1.435 1.157 80,63% 278 19,37%

Itjen Kemendagri

35 35 100,00% - 0,00%

Inspektorat Provinsi

37.485 35.945 95,89% 1.540 4,11%

Jumlah 38.955 37.137 95,33% 1.818 4,67%

Sumber : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode waktu

sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 37.137 rekomendasi telah

ditindaklanjuti atau sebesar 95,33%.

Realisasi indikator jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai

sarana pengaduan masyarakat berbasis IT dilihat dari:

1. Seluruh SKPD yang telah mempunyai web site;

2. Aplikasi pengaduan LaporGub (laporgub.jatengprov.go.id) yang

wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang diadukan.

Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 3, apabila

dibandingkan dengan Tahun 2017, mengalami penurunan sebesar

1,86%.



1. Belum optimalnya hasil pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);



2. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum

seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen

Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk

mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui :

1. Menambah intensitas pelaksanaan monev dam pemutakhiran

data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

2. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem

Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa

Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.


Strategis 3, adalah sebesar Rp 10.520.814.862,00 atau sebesar


terdapat efisiensi sebesar Rp. 699.551.138,00 atau 6,23% dari Pagu

yang ditentukan.


pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatannya antara lain :

a. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda,

Pemeriksaan Khusus/Strategis atas perintah pejabat yang

berwenang dan Monev;

b. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatannya antara lain adalah

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional



c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga

f. Pemeliharaan Buku–buku Perpustakaan

g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

h. Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor/Aparatur Pemerintah

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatannya antara lain adalah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Jaminan Barang Milik Daerah

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

k. Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi di Dalam dan Luar

Daerah.

l. Jasa Pelayanan Perkantoran

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya



4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4,

dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :


Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

% Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai kemampuan profesionalisme di bidang pengawasan

100% 63,64% 63,64% 71,05%


Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4,

Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan sebesar 63,64%

atau kategori Kurang. Realisasi pencapaian indikator tersebut

didapat dari :

= ∑ Auditor & P2UPD (kondisi Th.2018) x 100% ∑ Auditor & P2UPD (menurut analisis kebutuhan pegawai Th.2018)

= 63 x 100% 99

= 63,64%

Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Meningkatnya

kualitas SDM aparat pengawasan, apabila dibandingkan dengan

kondisi Tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebesar 7,41%.

Hal ini terjadi karena selama Tahun 2018 terdapat 3 orang Auditor &

P2UPD yang memasuki purna tugas.





1. Masih adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang tidak

sesuai dengan kompetensinya;

2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi

fungsional pengawas



1. Melakukan kaderisasi agar penempatan SDM sesuai kompetensi;

2. Menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi

fungsional pengawas;

3. Melakukan pemeriksaan berbasis resiko.


Strategis 4, adalah sebesar Rp. 787.887.238,00 atau sebesar

90,39% dari total pagu sebesar Rp 871.655.000,00. Hal ini berarti

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 83.767.762,00 atau 9,61% dari

Pagu yang ditentukan.


pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparat Pengawasan dengan kegiatan pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan dan

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan

dengan APIP dan instansi terkait





Tabel 3.9.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP

dan instansi terkait

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi %

Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait

Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi lain

2 kegiatan

5 kegiatan 250% 250%


Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya

koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait

sebesar 250% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini diukur

dari realisasi Indikator Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan

APIP dan instansi lain melebihi target yang telah ditetapkan.

Koordinasi yang dilakukan oleh APIP Provinsi Jawa Tengah dengan

instansi antara lain:

a. Gelar Pengawasan Daerah Prov. Jateng;

b. Rapat Koordinasi Pengawasan Prov. Jateng;

c. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP

Kabupaten Lahat, Prov. Sumatera Selatan;

d. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP

Prov. Kepulauan Riau;

e. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP

Prov. Sumatera Barat;



Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 5,

apabila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 tidak mengalami

perubahan.


Strategis 5, adalah sebesar Rp 1.087.135.747,00 atau sebesar


terdapat efisiensi sebesar Rp 193.115.253,00 atau 15,08% dari Pagu

yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 didukung oleh


Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Koordinasi

Pengawasan yang lebih komprehensif.

6. Sasaran 6 : Terwujudnya budaya integritas dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Tabel 3.10.


Terwujudnya budaya integritas dilingkungan Pemerintah


Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

% Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya budaya integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nilai Pembangunan Integritas

B+ B+ 100% 100%




Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya budaya

integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar

100% dan masuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian Tahun 2018 sama dengan Tahun 2017 karena tahun

ini tidak lagi ada penilaian integritas antar KLOP. Tabulasi Kategori

Pembangunan Integritas per Juli 2017 sebagai berikut :

KLOP

% PEMENUHAN KOMPONEN

SISTEM INTEGRITAS

% PEMENUHAN KOMPONEN

KOMITE INTEGRITAS

% PEMENUHAN

TUNAS INTEGRITAS

% SKALA LEVEL

INTEGRITAS ORGANISASI

NILAI INTEGRITAS KLOP

G R A D E

PEM PROV

JATENG 66,67 58,33 63,41 20,41 52,20

B Plus


Strategis 6, adalah sebesar Rp 404.182.202,00 atau sebesar 88,64%

dari total pagu sebesar Rp 456.007.333,33. Hal ini berarti terdapat

efisiensi sebesar Rp 51.825.131,33 atau sebesar 11,36% dari Pagu

yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 didukung oleh pelaksanaan

program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH.



7. Sasaran 7 : Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP



Tabel 3.11


Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi %

Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP

Level 3 Level 3 DC 83,33% 83,33%


Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya

peningkatan kapabilitas APIP sebesar 83,33% dan masuk dalam

kategori Cukup. Capaian kinerja Tahun 2018 apabila dibandingkan

dengan capaian 2017 adalah sama, hal ini karena Sampai dengan

LKjIP disusun belum diperoleh Level Kapabilitas APIP 2018 sebagai

hasil Quality Assurance dari BPKP sehingga nilai Kapabilitas APIP

2018 menggunakan hasil penilaian 2017 dengan berdasarkan Surat

Deputi Kepala BPKP No. S-1759/D3/01/2017 tanggal 2 Oktober 2017

perihal Reviu atas Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Jawa

Tengah terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan secara

keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi Jawa

Tengah berada pada “Level 3 Dengan Catatan” sebagai berikut :



No Elemen Level Hasil Evaluasi

1. Peran dan layanan 2

2. Manajemen Sumber Daya Manusia 3

3. Praktik Profesional 2

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 3

5. Budaya dan Hubungan Organisasi 3

6. Struktur Tata Kelola 2


Sasaran 7 adalah:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang belum sepenuhnya menilai

3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);

2. Belum diperoleh gambaran manfaat kegiatan pemeriksaan kinerja

dan layanan pemberian saran (advisory services) terhadap

peningkatan tata kelola, peningkatan 3E dan pengurangan resiko

organisasi auditan;

3. PKPT dan Peta Auditan belum memprioritaskan auditan yang

beresiko tinggi dan penangannannya belum tepat;

4. Implementasi telaah sejawat antar APIP minimal 3 tahun sekali

belum dilaksanakan;

5. Internal Audit Charter (IAC) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

belum menyatakan secara tegas pihak jajaran manajemen

Pemerintah Provinsi yang mengawasi kinerja Inspektorat Provinsi

Jawa Tengah;



1. Melaksanakan langkah perbaikan sesuai rencana tindak yang

diperlukan dalam rangka percepatan pemenuhan kapabilitas APIP

Level 3;



2. Menetapkan kapabilitas APIP sebagai Level 3 sebagai Indikator

Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.


Strategis 7, adalah sebesar Rp 404.182.202,00 atau sebesar 88,64%

dari total pagu sebesar Rp 456.007.333,33. Hal ini berarti terdapat

efisiensi sebesar Rp 51.825.131,33 atau sebesar 11,36% dari Pagu

yang ditentukan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh pelaksanaan

program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2018, didukung

dengan Anggaran sebesar Rp. 43.855.508.000,00. Angaran tersebut

100% bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan

anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 18.315.288.000,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 25.540.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 486.198.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 24.130.522.000,00

3. Belanja Modal, sebesar Rp. 923.500.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam

mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel 3.12. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018

Sasaran Program Anggaran Realisasi %

Realisasi

1 2 4 5 6

Tercapainya

LKD dengan

opini WTP

Daerah

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

10.799.926.000,00 10.008.990.323,00 92,68%

Terwujudnya

SPIP lingkup

SKPD Prov.

Jawa Tengah

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

456.007.333,33 404.182.202,00 88,64%

Terciptanya

kinerja SKPD

Provinsi Jawa

Tengah yang

efektif dan

efisien

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

2.052.102.000,00 1.817.383.200,00 88,56%

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

5.427.930.000,00 5.057.238.832,00 93,17%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.740.334.000,00 3.646.192.830,00 97,48%

Meningkatnya

kualitas SDM

aparat

pengawasan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

300.000.000,00 295.368.967,00 98,46%

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

571.655.000,00 492.518.271,00 86,16%

Meningkatnya

sinergitas

pengawasan

dengan APIP

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

1.280.251.000,00 1.087.135.747,00 84,92%



Sasaran Program Anggaran Realisasi %

Realisasi

1 2 4 5 6

dan Instansi

terkait

Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

Terwujudnya

budaya

integritas di

lingkungan

Pemerintah

Provinsi Jawa

Tengah

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

456.007.333,33 404.182.202,00 88,64%

Terwwujudnya

peningkatan

kapabilitas APIP

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Kepala

Daerah

456.007.333,33 404.182.202,00 88,64%

Jumlah 25.540.220.000,00 23.617.374.776,00 92,47%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 terdapat

efisiensi anggaran. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja

langsung Tahun 2018 terdapat efisiensi Rp. 1.922.845.224,00 atau

7,53%.

C. Kinerja Lain-Lain

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas

untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam

rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa yang meliputi :

1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun

2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun

2018 telah dilakukan evaluasi pada 47 (empat puluh tujuh) SKPD

Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 5 (lima) SKPD kategori A, 28

(dua puluh delapan) SKPD kategori BB (Sangat Baik), 14 (empat

belas) SKPD kategori B (Baik), sebagai berikut:

Tabel 3.13. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Prov. Jateng Tahun 2018

NO SKPD NILAI KATEGORI

1 DINAS KETAHANAN PANGAN 88,73 A

2 RSUD MOEWARDI 86,40 A

3 RSUD MARGONO 85,53 A

4 RSUD KELET 83,79 A

5 INSPEKTORAT 83,52 A

6 DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 79,24 BB

7 RSUD TUGUREJO 78,54 BB

8 DP3DALDUK 78,48 BB

9 DINPERMADES DUKCAPIL 78,39 BB

10 DINKANLUT 77,93 BB

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 77,75 BB

12 RSJD SURAKARTA 77,67 BB

13 DINAS PU BINA MARGA 77,17 BB

14 BAPPEDA 77,14 BB

15 BPPD 76,03 BB

16 DINAS KESEHATAN 75,88 BB

17 BIRO ORGANISASI 75,75 BB

18 DINKOP UKM 75,61 BB

19 DINAS PUSDATARU 75,61 BB

20 DINPERTANBUN 74,62 BB



NO SKPD NILAI KATEGORI

21 DINAKESWAN 74,60 BB

22 DINAKERTRANS 74,37 BB

23 DINPORAPAR 74,01 BB

24 DINAS ESDM 73,31 BB

25 DPMPTSP 72,95 BB

26 DINAS SOSIAL 72,88 BB

27 RSJD SOEDJARWADI 72,83 BB

28 RSJD AMINO 72,59 BB

29 DINPERAKIM 71,31 BB

30 DINHUB 71,14 BB

31 SATPOL PP 70,33 BB

32 BPSDMD 70,14 BB

33 DINAS ARPUS 70,05 BB

34 BIRO OTDA PEMERINTAHAN 69,11 B

35 BKD 68,76 B

36 DINKOMINFO 68,06 B

37 BIRO BANGDA 67,52 B

38 BIRO UMUM 66,45 B

39 BPBD 66,03 B

40 BIRO ISDA 65,09 B

41 SETWAN 64,44 B

42 BIRO HUKUM 63,95 B

43 BPKAD 61,89 B

44 BIRO KESRA 61,87 B

45 DINPERINDAG 61,45 B

46 BAKESBANGPOL 61,44 B

47 BIRO PEREKONOMIAN 60,48 B

Tidak hanya pada SKPD Provinsi Jawa Tengah namun pada

tingkat Kabupaten/Kota juga dilaksanakan kegiatan Evaluasi



Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 pada 5 (lima) Kabupaten/Kota

dengan hasil yaitu 3 Kabupaten memperoleh B yaitu Kabupaten

Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan dan

2 Kabupaten memperoleh CC yaitu Kabupaten Temanggung

dan Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil Penyerahan Hasil

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun

2018 Regional Wilayah III pada tanggal 21 Februari 2019 di

Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.14. Hasil Evaluasi SAKIP

Pemerintah Daeah se-Jateng Tahun 2018

No Provinsi/Kabupaten/Kota Nilai Predikat

1 Provinsi Jawa Tengah 80,18 A

2 Kabupaten Banyumas 70,95 BB

3 Kota Pekalongan 70,88 BB

4 Kabupaten Cilacap 70,61 BB

5 Kabupaten Wonogiri 70,43 BB

6 Kabupaten Kudus 68,19 B

7 Kota Semarang 67,92 B

8 Kota Surakarta 66,70 B

9 Kabupaten Boyolali 66,45 B

10 Kota Magelang 65,10 B

11 Kabupaten Banjarnegara 64,34 B

12 Kabupaten Pemalang 63,63 B

13 Kota Tegal 63,28 B

14 Kota Salatiga 63,03 B

15 Kabupaten Wonosobo 62,70 B

16 Kabupaten Batang 62,64 B

17 Kabupaten Karanganyar 62,38 B

18 Kabupaten Pati 61,94 B



No Provinsi/Kabupaten/Kota Nilai Predikat

19 Kabupaten Kendal 61,39 B

20 Kabupaten Jepara 61,30 B

21 Kabupaten Blora 61,22 B

22 Kabupaten Purworejo 61,08 B

23 Kabupaten Sragen 60,76 B

24 Kabupaten Brebes 60,73 B

25 Kabupaten Demak 60,60 B

26 Kabupaten Pekalongan 60,52 B

27 Kabupaten Klaten 60,33 B

28 Kabupaten Tegal 60,10 B

29 Kabupaten Magelang 59,05 CC

30 Kabupaten Temanggung 59,05 CC

31 Kabupaten Purbalingga 58,79 CC

32 Kabupaten Kebumen 58,73 CC

33 Kabupaten Rembang 58,64 CC

34 Kabupaten Semarang 57,84 CC

35 Kabupaten Grobogan 57,43 CC

36 Kabupaten Sukoharjo 57,01 CC

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan

hasil 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota mendapat prestasi

Sangat Tinggi (ST), 9 (sembilan) Kabupaten/Kota mendapat prestasi

Tinggi (T), sebagai berikut :

Tabel 3.15. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Tahun 2018

No Nama Kabupaten/Kota Skor Prestasi

1 Kabupaten Karanganyar 3,3256 ST

2 Kota Semarang 3,3213 ST

3 Kabupaten Pati 3,2695 ST




4 Kabupaten Sragen 3,2530 ST

5 Kota Magelang 3,2036 ST

6 Kabupaten Semarang 3,2025 ST

7 Kabupaten Kudus 3,1883 ST

8 Kabupaten Demak 3,1687 ST

9 Kabupaten Purbalingga 3,1216 ST

10 Kabupaten Sukoharjo 3,1171 ST

11 Kabupaten Boyolali 3,1126 ST

12 Kota Surakarta 3,1096 ST

13 Kabupaten Magelang 3,1095 ST

14 Kabupaten Kendal 3,1075 ST

15 Kabupaten Banyumas 3,0929 ST

16 Kabupaten Klaten 3,0920 ST

17 Kota Salatiga 3,0868 ST

18 Kabupaten Pekalongan 3,0839 ST

19 Kabupaten Grobogan 3,0816 ST

20 Kota Tegal 3,0682 ST

21 Kabupaten Purworejo 3,0646 ST

22 Kabupaten Wonosobo 3,0613 ST

23 Kabupaten Jepara 3,0569 ST

24 Kabupaten Temanggung 3,0546 ST

25 Kota Pekalongan 3,0265 ST

26 Kabupaten Blora 3,0044 ST

27 Kabupaten Tegal 2,9824 T

28 Kabupaten Cilacap 2,9643 T

29 Kabupaten Kebumen 2,9624 T

30 Kabupaten Wonogiri 2,9596 T

31 Kabupaten Batang 2,9318 T

32 Kabupaten Pemalang 2,9201 T

33 Kabupaten Banjarnegara 2,9126 T




34 Kabupaten Rembang 2,9110 T

35 Kabupaten Brebes 2,8755 T

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Selama Tahun 2018, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah

menerima sebanyak 158 aduan yang bersumber dari Lapor Gub

(Website & SMS), Limpahan Pusat (Setneg dan Itjen Kemendagri),

twitter maupun aduan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa

Tengah.

Berdasarkan jenis penyimpangan pengaduan masyarakat,

sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan Wewenang : 26 aduan (16,46%)

b. Pelayanan Masyarakat : 10 aduan (6,33%)

c. Korupsi/Pungli : 43 aduan (27,22%)

d. Kepegawaian/Ketenagakerjaan : 10 aduan (6,33%)

e. Pertanahan/Perumahan : 6 aduan (3,80%)

f. Hukum/peradilan dan HAM : 2 aduan (1,27%)

g. Kewaspadaan Nasional : 0 aduan (0,00%)

h. Tatalaksana/regulasi : 1 aduan (0,63%)

i. Lingkungan hidup : 3 aduan (1,90%)

j. Umum : 57 aduan (36,08%)

3. Pengendalian Gratifikasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan

pengendalian gratifikasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan dalam perjalanannya telah memperoleh penghargaan

dari KPK-RI sebagai Pemerintah Daerah dengan Sistem



Pengendalian Gratifikasi Terbaik selama 2 Tahun berturut-turut

yaitu pada Tahun 2015 di Riau dan Tahun 2016 di Pekanbaru.

Selama 4 (empat) tahun terakhir, Tim Unit Pengendali Gratifikasi

(UPG) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan

gratifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.16 Rekapitulasi Penanganan Gratifikasi

Tahun Jumlah Laporan Nilai Laporan (Rp)

2015 40 13.960.000,-

2016 65 163.184.700,-

2017 19 8.365.000,-

2018 14 61.092.927,-

Total 138 246.602.627,-

4. LHKPN

Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2017 & 2018 meraih

penghargaan LHKPN sebagai Pemerintah Daerah dengan

pengelolaan terbaik, bahkan di Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah

sebagai satu-satunya Pemda yang eksekutif & legislatif secara

bersamaan meraih penghargaan dari KPK-RI sebagai lembaga

terbaik pengelola LHKPN.

Adapun pengelolaan LHKPN selama 4 (empat) tahun terakhir di

Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Rekapitulasi Penanganan LHKPN

Tahun Jumlah Wajib LHKPN Sudah Lapor Belum Lapor

2014 1.764 1.655 (93,82%) 109 (6,18%)

2015 1.777 1.763 (99,21%) 14 (0,79%)

2016 1.819 1.818 (99,95%) 1 (0,05%)



Tahun Jumlah Wajib LHKPN Sudah Lapor Belum Lapor

2017 1.637 1.629 (99,51%) 8 (0,49%)

2018 2.441 1.267 (51,90%) 1.174 (48,10%)

5. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan

Reformasi Birokrasi disuatu daerah berdasarkan Peraturan Menteri

PAN dan RB-RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi. Adapun penilaiannya menggunakan

perbandingan Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan,

Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan

Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen

SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik) dibandingan dengan Nilai Komponen

Hasil (Kapasitas & Auntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang

bersih dan bebas KKN, dan Kualitas Pelayanan Publik).

Berdasarkan hasil review Tim Penilai Nasional atas pelaksanan

Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Provinsi

Jawa Tengah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar

73,76 (Sangat Baik) kategori “BB” dan pada tahun 2017 mengalami

peningkatan menjadi 76,53 (Sangat Baik) kategori “BB”



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Inspektorat Prov. Jawa Tengah adalah SKPD yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal

maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana

prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data

tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Prov. Jawa Tengah

selama Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Tercapainya Laporan

Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian”

sebesar 120,45%% atau kategori Sangat Baik.

2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD Prov. Jawa

Tengah” sebesar 100% atau kategori Sangat Baik.

3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terciptanya kinerja

SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar

100,12% atau kategori Sangat Baik;

4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas

SDM aparat pengawasan” sebesar 63,64% atau kategori

Kurang;



5. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya

koordinasi dan sinergitas pengawasan dengan APIP dan

instansi terkait” sebesar 250% atau kategori Sangat Baik;

6. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya budaya

integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”

sebesar 100% atau kategori Sangat Baik;

7. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya

peningkatan kualitas kapabilitas APIP” sebesar 83,33% atau

kategori Cukup;

8. Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar

Rp. 1.922.845.224,00 atau 7,53%.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam

pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun

2017 antara lain :

1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung

Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah Kab/Kota,

sehingga tidak dapat secara langsung melakukan intervensi

terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah

Kabupaten /Kota.

2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja

yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai

target yang diwujudkan

3. Belum optimalnya hasil pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);



4. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum

seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen

Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah;

5. Masih adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang tidak

sesuai dengan kompetensinya;

6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi

fungsional pengawas

7. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang belum sepenuhnya menilai

3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);

8. Belum diperoleh gambaran manfaat kegiatan pemeriksaan kinerja

dan layanan pemberian saran (advisory services) terhadap

peningkatan tata kelola, peningkatan 3E dan pengurangan resiko

organisasi auditan;

9. PKPT dan Peta Auditan belum memprioritaskan auditan yang

beresiko tinggi dan penangannannya belum tepat;

10. Implementasi telaah sejawat antar APIP minimal 3 tahun sekali

belum dilaksanakan;

11. Internal Audit Charter (IAC) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

belum menyatakan secara tegas pihak jajaran manajemen

Pemerintah Provinsi yang mengawasi kinerja Inspektorat Provinsi

Jawa Tengah;

C. Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Perbaikan perencanaan dengan melakukan cascade down agar

program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai

target yang telah ditetapkan.



2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan

dan pengawasan agar terjadi progres peningkatan pencapian

WTP di masa mendatang

3. Menambah intensitas pelaksanaan pemutakhiran data Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan

4. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan

Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi

Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.

5. Melakukan kaderisasi agar penempatan SDM sesuai

kompetensi;

6. Menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi

fungsional pengawas;

7. Melakukan pemeriksaan berbasis resiko.

8. Melaksanakan langkah perbaikan sesuai rencana tindak yang

diperlukan dalam rangka percepatan pemenuhan kapabilitas

APIP Level 3;

9. Menetapkan kapabilitas APIP sebagai Level 3 sebagai Indikator

Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Inspektorat Tahun 2018 disusun, semoga dapat menjadi bahan

pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, 27 Februari 2019



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018







Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

No Jenis Belanja

Program Kegiatan Jml Anggaran Realisasi Selisih %

1 2 3 4 5 6 7 8

A BOP Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala

10.001.090.000,00 9.255.211.400,00 745.878.600,00 7,46%

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV

800.594.000,00 726.965.100,00 73.628.900,00 9,20%

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.368.022.000,00 1.212.546.606,00 155.475.394,00 11,36%

Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.251.508.000,00 1.090.418.100,00 161.089.900,00 12,87%

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

1.280.251.000,00 1.087.135.747,00 193.115.253,00 15,08%

Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

798.836.000,00 753.778.923,00 45.057.077,00 5,64%

Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan

571.655.000,00 492.518.271,00 79.136.729,00 13,84%



No Jenis Belanja


1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeriksa Dan Aparat Pengawasan

Jumlah A dan rata-rata % A 16.071.956.000,00 14.618.574.147,00 1.453.381.853,00 9,04%

B BAU Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

31.800.000,00 27.166.000,00 4.634.000,00 14,57%

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

882.400.000,00 721.855.337,00 160.544.663,00 18,19%

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

140.000.000,00 118.730.448,00 21.269.552,00 15,19%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

200.000.000,00 199.220.000,00 780.000,00 0,39%

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

363.133.000,00 362.455.150,00 677.850,00 0,19%

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

320.319.000,00 319.378.500,00 940500 0,29%

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000,00 19.787.000,00 213.000,00 1,07%

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00%



No Jenis Belanja


1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

22.140.000,00 19.849.200,00 2.290.800,00 10,35%

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

538.000.000,00 444.921.850,00 93.078.150,00 17,30%

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

2.285.460.000,00 2.240.352.413,00 45.107.587,00 1,97%

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

617.178.000,00 576.022.934,00 41.155.066,00 6,67%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.242.544.000,00 1.236.510.345,00 6.033.655,00 0,49%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

637.095.000,00 596.355.885,00 40.739.115,00 6,39%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

86.973.000,00 84.354.500,00 2.618.500,00 3,01%

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

60.680.000,00 60.680.000,00 0,00 0,00%



No Jenis Belanja


1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

377.328.000,00 372.317.600,00 5.010.400,00 1,33%

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

16.750.000,00 16.725.000,00 25.000,00 0,15%

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

200.000.000,00 197.395.000,00 2.605.000,00 1,30%

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

969.500.000,00 937.369.500,00 32.130.500,00 3,31%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

149.464.000,00 144.485.000,00 4.979.000,00 3,33%

Peningkatan kapasitas sumber daya apatur pemerintah daerah

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

300.000.000,00 295.368.967,00 4.631.033,00 1,54%

Jumlah B dan rata-rata % B 9.468.264.000,00 8.998.800.629,00 469.463.371,00 4,96%

Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B) 25.540.220.000,00 23.617.374.776,00 1.922.845.224,00 7,53%



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH · Tengah 2013-2018..... 13 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja ... Manusia dengan perkembangan sebagai berikut : 1. Kondisi per 31 Desember

Documents