INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO · 2019. 9. 5. · INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO LKj IP TAHUN 2017 ii e. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO

LKj IP TAHUN 2017

i


LKj IP TAHUN 2017

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan

segala rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

telah selesai disusun. Penyusunan LKj IP ini dimaksudkan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan

sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber

pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017. Dengan tujuan sebagai

perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terhadap

pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi,

serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LKj IP Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini, berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu “TEBO TUNTAS 2022 (TEBO

TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”

dengan 4 (empat) misi yaitu :

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama

dan berbudaya.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

d. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis

agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.


LKj IP TAHUN 2017

ii

e. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2017, Inspektorat

Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 2 (dua) tujuan yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran

dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

No Tujuan Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja

Sasaran (Output)

(indikator)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)

Baik Sekali (>100%)

(indikator)

Baik (>75% sd

100%) (indikator)

Cukup (55% sd <

75%) (indikator)

Kurang Baik

(0% sd < 55%)

(indikator) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Mewujudkan

Tata Kelola Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN

Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN

Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

74%

1. Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

- Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.

- Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.

- Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti

- Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.

118%

127%

100%

100%


LKj IP TAHUN 2017

iii

- Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspek torat Kabupaten Tebo.

- Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Jambi terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.

150%

100%

2. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.

Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.

Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.

115%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja

(performance plan) sebanyak (8) indikator sasaran :

Terlaksana dengan “Baik Sekali” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis.

Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis.

Terlaksana dengan “Cukup” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Baik

Sekali” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis >100% tersebut di atas adalah

sebagai berikut :


LKj IP TAHUN 2017

iv

No. Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Baik Sekali (>100%)

1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Persentase rekomendasi temuan

yang selesai ditindaklanjuti

- Keuangan Negara/Daerah

- Administrasi.

Persentase hasil evaluasi SAKIP

Perangkat Daerah dengan nilai B.

Hasil Quality Assurance Perwakilan

BPKP Provinsi Jambi Terhadap

Kapabilitas APIP/Inspektorat

Kabupaten Tebo.

2 Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.

Persentase Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) yang

Bersertifikasi.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Baik” sebanyak

3 (tiga) indikator sasaran strategis >75% s.d. 100% tersebut di atas adalah sebagai

berikut :


Baik (>75% s.d 100%)

1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan Perangkat

Daerah yang sesuai SAP.

Persentase Penyelesaian

Kasus/Pengaduan Masyarakat.

Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP

Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP

Kabupaten Tebo.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Cukup”

sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis >75% s.d. 100% tersebut di atas adalah

sebagai berikut :


LKj IP TAHUN 2017

v


Cukup (55% s.d 75%)

1 Meningkatnya Pelaksanaan

Pemerintahan yang Bermutu

dan Bersih dari KKN.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan

Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan reguler pada 11 Perangkat Daerah

b. Pemeriksaan reguler pada 76 Kantor Desa

c. Pemeriksaan reguler pada 68 Sekolah setingkat SD/SLTP

d. Rapat- rapat koordinasi pengawasan dengan inspektorat provinsi, BPKP, Inspektorat

Jenderal dan BPK;

e. Reviu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;

f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 34 Perangkat Daerah Tahun 2017;

g. Pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan;

h. Pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/

permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab LKj IP ini.

Berbagai keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tebo tersebut di atas akan tetap

dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi

akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang

berlaku.

Muara Tebo, Januari 2018 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,

Drs. TEGUH ARHADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP.19650201 198603 1 009


LKj IP TAHUN 2017

vi

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... i

DAFTAR ISI……….. ............................................................................................... vi

DAFTAR TABEL…… ............................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 2

1.3 Struktur Organisasi ........................................................................... 9

1.4 Isu Strategis ...................................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 15

2.1 Rencana Strategis ............................................................................ 15

2.2 Indikator Kinerja Utama .................................................................... 19

2.3 Perjanjian Kinerja ............................................................................. 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 24

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .............................................................. 24

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja ...................................... 27

3.3 Realisasi Anggaran........................................................................... 39

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 42

4.1 Kesimpulan ....................................................................................... 42

LAMPIRAN…………… ........................................................................................... 46


LKj IP TAHUN 2017

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ......... 10

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten

Tebo Tahun 2017 ................................................................................... 18

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ........ 19

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ................. 22

Tabel 2.4 Program Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ................................ 23

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo ......................... 25

Tabel 3.2 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .............................. 26

Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Kinerja ........................................................................ 27

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran.................. 31


Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran .................. 32



Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran .................. 35

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ............... 36

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ............... 36

Tabel 3.12 Rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2017... 39

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo ......................... 43


LKj IP TAHUN 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) merupakan

amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan

Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang

telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan

SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja

Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas

Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan

Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain

yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran

mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan

dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam

menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja tahunan

Inspektorat Kabupaten Tebo.


LKj IP TAHUN 2017

2

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf c

dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas :

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Tebo

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

b. Perencanaan program pengawasan;

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, Pemerintah

Kabupaten Tebo telah merumuskan Rencana Strategis untuk sektor pengawasan

melalui Program-Program berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.


LKj IP TAHUN 2017

3

8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui

penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo dan Program Kerja

Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Pemerintah

Kabupaten Tebo.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut maka dibentuk Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tebo

Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Inspektur

(1) Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa.

(2) Inspektur menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan program dibidang pengawasan;

e. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan tata usaha rumah tangga Inspektorat;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;

g. Pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.


LKj IP TAHUN 2017

4

(2) Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

(3) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja

pengawasan;

2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil

pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam

rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;

6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah

tangga; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

(2) Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat

menyurat dan urusan rumah tangga.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian meneyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan

teknis dan vahan-bahan lainnya yang berhubugan dengan bidang umum

dan kepegawaian;

b. Menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;

c. Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

d. Mengelola administrasi, inventarisasi, pegkajian, análisis pelaporan;

e. Mengelola urusan perlengkapan, rumah tangga dan aset;

f. Mengelola dan penataan administrasi kepegawaian;


LKj IP TAHUN 2017

5

g. Mengelola dan menyusun data kepegawaian;

h. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;

i. Melaksanakan pengembangan karir pegawai;

j. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia pegawai dinas;

k. Mengoordinasikan penyusunan análisis jabatan dan análisis beban kerja

dilingkup Inspektorat;

l. Memberikan saran dan pertimbangan hasil telaahan, laporan dan analisa

kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Mempunyai tugas menyiapkan vahan penyusunan dan pengendalian

rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan

Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data

pengawasan serta pengelolaan administrasi keuangan.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan

teknis dan vahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang

perencanaan dan keuangan;

b. Mengoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan

fasilitasi;

c. Menyusun anggaran Inspektorat;

d. Menyiapkan vahan penyusunan verifikasi, pemantauan dan pelaksanaan

anggaran dan pelayanan perbendaharaan;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;

f. Menyiapkan dan pembuatan vahan penyusunan laporan keuangan;

g. Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;

h. Menyiapkan Peraturan Perundang-undangan;


LKj IP TAHUN 2017

6

i. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

j. Mengelola dan penataan administrasi keuangan; dan

k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah,

menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan

fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta

menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(3) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan

teknis dan vahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang evaluasi

dan pelaporan;

b. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;

c. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;

d. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

e. Menyusun statistik hasil pengawasan;

f. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan

g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan


LKj IP TAHUN 2017

7

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang

melaksanakan fungsi pengawasan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada

Inspektur Pembantu Wilayah I.

Inspektur Pembantu Wilayah II

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan


(2) Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :






dan fungsinya.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

yang melaksanakan fungsi pengawasan.


Inspektur Pembantu Wilayah II.

Inspektur Pembantu Wilayah III

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan


(2) Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :






dan fungsinya.


LKj IP TAHUN 2017

8

(3) Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi Kelompok Jabatan Fungsional



Inspektur Pembantu Wilayah III.

Inspektur Pembantu Wilayah IV

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan


(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :






dan fungsinya.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi Kelompok Jabatan Fungsional



Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional

Senior yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.

(4) Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten.


LKj IP TAHUN 2017

9

(6) Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tebo ditetapkan Peraturan

Bupati Tebo Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo, adalah sebagai

berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tebo

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

I

SUBBAGIAN EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN


III


II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


IV


LKj IP TAHUN 2017

10

Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Tebo pada tanggal

1 Januari dan 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

Golongan 1 Januari 2017

(orang) 31 Desember 2017

(orang)

Pegawai Negeri Sipil

IV 6 6

III 22 20

II 2 2

I 0 0

Jumlah 30 28

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

pelayanan Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

dibidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Tebo melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah

Kabupaten Tebo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal Pemerintah

sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan berlaku.


LKj IP TAHUN 2017

11

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi

(BPKP,Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah

Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh

Inspektorat Kabupaten Tebo bedarasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya

memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsional atas

kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK

(Badan Pemeriksaan Keuangan) sebagai lembaga pengawasan Eksternal

memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan Negara.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan/Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (dari 37

Perangkat Daerah, yang masuk dalam Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) Tahun 2017 berjumlah 16 Perangkat Daerah,

Perangkat Daerah yang telah diperiksa sebanyak 11, sedangkan yang 5

yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

dan Dinas Lingkungan Hidup, tidak dilaksanakan pemeriksaan karena

sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan).

b. Pengawasan/Pembinaan Kantor Desa dalam Kabupaten Tebo (dari 112

Kantor Desa yang masuk dalam Program Kerja pengawasan Tahunan

(PKPT) Tahun 2017 berjumlah 76 dan telah diperiksa sebanyak 76).

c. Pengawasan/Pembinaan Sekolah dalam Kabupaten Tebo (dari 292

jumlah Sekolah setingkat SD/SLTP yang masuk dalam Program Kerja

pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 berjumlah 68 dan telah

diperiksa sebanyak 68).

d. Melaksanakan Kegiatan Reviu dan Evaluasi sesuai Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017.


LKj IP TAHUN 2017

12

e. Melaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan sebanyak dua kali

dalam setahun.

f. Pembuatan laporan bulanan pengawasan berdasarkan PKPT dan tindak

lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Bulan Desember 2017.

g. Koordinasi yang lebih intensif dan komprehensif dengan Inspektorat

Provinsi Jambi, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Tantangan dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

tersebut di atas adalah :

a. Sumber daya Manusia

Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia

dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan yang ada. Untuk saat

ini jumlah Jabatan Fungsional Auditor 6 orang dan Jabatan Fungsional

P2UPD 5 orang, dengan jumlah obrik sebanyak 37 Perangkat Daerah,

112 Desa dan 292 sekolah setingkat SD/SLTP dalam Kabupaten Tebo.

Kondisi ini belum sesuai dengan cakupan tugas yang harus

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo. Terbatasnya

Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal

teknis yang memerlukan penanganan khusus. Contoh Pemahaman

Bidang Kontruksi, Bidang Kehutanan.

b. Anggaran

Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2017 belum memadai,

terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan,

kendaraan operasional dan perlengkapan kantor.

c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :

1) Masih terdapat obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak

lanjut hasil pemeriksaan.

2) Kurangnya pemahaman dan kepedulian obyek pemeriksaan

terhadap rekomendasi/saran.

3) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan

pihak ke Tiga.


LKj IP TAHUN 2017

13

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi ke depan baik

internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu

strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang

pengawasan, yaitu :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Adanya tuntutan peningkatan kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi

dan kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana

tertuang dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019

Inspektorat selaku APIP sudah berada pada Level 3. Kondisi ini harus

didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai baik dari segi jumlah

maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai.

2. Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan Pemerintah

Daerah adalah mendapat opini WTP dari BPK, maka menjadi

tantangan bagi Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk

mempertahankan opini tersebut untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk

itu perlu perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran

Inspektorat saat ini dan kedepan dalam melaksanakan Reviu Laporan

keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

3. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai

Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai

untuk melaksanakan pemeriksaan reguler, penanganan kasus dan

berbagai tugas pengawasan yang semakin banyak seperti Reviu dan

Evaluasi.

Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi Kompetensi dan

kualifikasi dibidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan

pengawasan dibuktikan dengan kemapuan melakukan audit,

reviu,evaluasi,investigasi, pemantauan dan pengawasan lainnya,


LKj IP TAHUN 2017

14

secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional

yang tersertifikasi atau terstandardisasi (certified auditor).

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan

pengawasan.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo

belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan

yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan

prasarana pendukung yang memadai.

5. Penerapan SPIP di tingkat Perangkat Daerah masih lemah.

Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat

maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan

secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil

pengawasan oleh Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian

bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem

pengendalian interen pemerintah. APIP juga di tuntut melaksanakan

penilaian maturitas SPIP pada Instansi sesuai dengan target indikator

kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-

2019. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP

ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.

6. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh

Perangkat Daerah, penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong

pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam

pelaksanaan tidak lanjut hasil pengawasan harus disadari sebagai

pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan

Negara/Daerah dan Sumber Daya Aparatur.


LKj IP TAHUN 2017

15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tebo

mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yang mencakup

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan yang

diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan

upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi,

peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

a. Pernyataan Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan

pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan

oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk

tahun 2017 – 2022, yaitu :


LKj IP TAHUN 2017

16

“TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL

DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”

Maksud dari Visi tersebut adalah :

Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.

Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.

Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan

antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual

secara wajar.

a. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi

Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup.

5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tebo Tahun 2017– 2022, Inspektorat Kabupaten Tebo menempatkan

pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi

ke 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance)”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka

program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Tebo yang

akan dilakukan adalah sebagai berikut :


LKj IP TAHUN 2017

17

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur.

3. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan.

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tebo

tersebut, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo yang terkait

dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan didaerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan

urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

b. Perencanaan program pengawasan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan

analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

rencana strategis.


LKj IP TAHUN 2017

18

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Tebo

adalah pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Ket.

1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.

Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Periode Jan-Juni 2017

1 Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.

Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.

Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan

Negara/Daerah - Administrasi.

Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.

Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.


LKj IP TAHUN 2017

19

Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.

2 Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.

Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.



2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja utama dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang

akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan

sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Adapun penetapan target Indikator

Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Keterangan

1. Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.


Periode Jan-Juni 2017

1.

Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah.



Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti


LKj IP TAHUN 2017

20

- Keuangan Negara/Daerah

- Administrasi.




2 Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.



2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan

tekad dan janji rencana kinerja tahunan Inspektorat Tahun 2017 yang akan dicapai

dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan

penanggungjawab kinerja dalam hal ini Inspektur Kabupaten Tebo dengan pihak

yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja yaitu Bupati Tebo.

1. Tujuan Perjanjian Kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya;

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel;

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;


LKj IP TAHUN 2017

21

Mendorong komitmen Inspektur untuk melaksanakan amanah yang

diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;

Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi Bupati Tebo;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Inspektorat dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/

sanksi.

2. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target

kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh

Inspektorat Kabupaten Tebo pada satu tahun tertentu.

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo untuk suatu tahun tertentu. Rencana

Kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan

penganggaran dilakukan.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

merupakan Ikhtisar Kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat

Tahun 2017 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima

amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak

yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.


LKj IP TAHUN 2017

22

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

No. Sasaran Indikator Kinerja Target



95%

1.

Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah.


55%

Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .

50%

Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.

60%


30%


Level 2


Level 2

2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.


40%



LKj IP TAHUN 2017

23

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa

Program berikut :

Tabel 2.4

Program Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017

No. Program Jumlah Anggaran

(Rp)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 924.355.200,00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213.650.000,00

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 60.200.000,00

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180.000.000,00

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

80.100.000,00

6 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20.000.000,00

7 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.337.270.000,00

8 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

305.000.000,00



LKj IP TAHUN 2017

24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari

suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau

kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau

kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas

kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan

metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Tebo dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Tebo melakukan reviu

terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu

organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten

Tebo tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut:


LKj IP TAHUN 2017

25

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

Ket.


Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

95% 70% 74% Periode Jan-Juni

2017

1.



55% 55% 100%


50% 50% 100%


60% 71% 118%


30% 38% 127%


Level 2 Level 3 dengan Catatan

150%


Level 2 Level 2 100%



40% 46% 115%



LKj IP TAHUN 2017

26

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator

kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS)

2 Lebih dari 75% s.d. 100% Baik

3 55% s.d. 75% Cukup

4 Kurang dari 55% Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tebo telah dapat melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari 8 Indikator

kinerja pencapaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo adalah :

Tabel 3.2

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No. Kategori Capaian Jumlah Indikator Sasaran

Persentase

1 Baik Sekali (BS) 4 50

2 Baik (B) 3 38

3 Cukup (C) 1 12

4 Kurang (K) - -

Jumlah 8 100


Hasil analisis pencapaian terhadap 3 sasaran yang mencakup 8 indikator

sasaran, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 50% Baik Sekali, 3 indikator sasaran

atau 38% Baik, 1 indikator sasaran atau 12% cukup. Rata-rata realisasi capaian kinerja

mencapai 110% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Tebo pada tahun 2017 Baik Sekali.


LKj IP TAHUN 2017

27

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja

kegiatan, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar

diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam

rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan

antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Kinerja

Uraian

kegiatan

Rencana

Input Proses Output Outcome

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala

- 16 Perangkat Daerah,

- 68 Sekolah setingkat

SD/SLTP,

- 76 Kantor Desa

- Jumlah pegawai

20 orang

- Dana Rp684.170.000,-

- Pemeriksaan reguler

- pola pelaksanaan :

10 -15 hari /

Perangkat Daerah,

Sekolah, Desa.

LHP : 44

Penurunan

Jumlah Temuan

Hasil

Pemeriksaan

Realisasi



SD/SLTP,

- 76 Kantor Desa

- Jumlah pegawai

19 orang

- Dana Rp547.729.100,-

- Pemeriksaan reguler

- Pola pelaksanaan :

10-15 hari/

Perangkat Daerah,

Sekolah, Desa.

LHP : 39

Penurunan

Jumlah Temuan

Hasil

Pemeriksaan

Pencapaian

Sasaran : 100%

SDM : 95%

Dana : 80%

Pelaksanaan

pemeriksaan reguler :

89%

Tercapai :

89%


LKj IP TAHUN 2017

28

Penanganan

Kasus/Khusus

Pengaduan Di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

Rencana


- Jumlah pengaduan

masyarakat

- Dana Rp80.000.000,-

- Pemeriksaan kasus

pengaduan

masyarakat

- Pola pemeriksaan :

15 hari/kasus.

LHP : 6

Terselesaikan

nya Pengaduan

Masyarakat

Dengan Baik.

Realisasi

- Jumlah pengaduan

masyarakat

- Dana Rp44.586.700,-

- Terlaksananya

pemeriksaan kasus

pengaduan

masyarakat

- pola pemeriksaan : 15

hari/kasus

LHP : 3

Terselesaikan

nya Pengaduan

Masyarakat

Dengan Baik.

Pencapaian

Sasaran : 100%

Dana : 56%

Pelaksanaan : 100%

Ketuntasan

50%

Tindak lanjut

temuan hasil

pengawasan

Rencana




SD/SLTP,

- 76 Kantor Desa

- Pemeriksaan BPK

- Pemeriksaan

Inspektorat Provinsi

- Jumlah pegawai 33

orang

- Dana

Rp100.000.000,-

- Monitoring dan

Evaluasi


3 hari/monitoring.

- 1206

temuan

- 2849

Rekomen-

dasi

Terselesaikan

nya Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan.

Realisasi



SD/SLTP,

- 76 Kantor Desa

- Pemeriksaan BPK

- Pemeriksaan

Inspektorat Provinsi

- Jumlah pegawai 33

orang

- Dana Rp96.422.300,-

- terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi


3 hari/monitoring.

2025

Rekomen-

dasi

Terselesaikan

nya tindak

lanjut hasil

pemeriksaan.


LKj IP TAHUN 2017

29

Pencapaian

Sasaran : 100%

Jumlah pegawai :

100%

Dana : 96%

Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi : 100%

Ketuntasan

: 71%

Koordinasi

pengawasan

yang lebih

komprehensif

Rencana


- 37 Perangkat

Daerah,

- 292 Sekolah

setingkat SD/SLTP,

- 112 Kantor Desa

- Dana

Rp232.900.000,-

- rapat koordinasi

pengawasan


4 kali/tahun

1206

temuan

Terselesaikan

nya tindak lanjut

hasil

pemeriksaan.

Realisasi

- 37 Perangkat

Daerah,

- 292 Sekolah

setingkat SD/SLTP,

- 112 Kantor Desa

- Dana

Rp218.702.548,-

- rapat koordinasi

pengawasan


4 kali/tahun

1206

temuan

Terselesaikan

nya Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan.

Pencapaian

Sasaran : 100%

Dana : 94%

Pelaksanaan rapat

koordinasi pengawasan :

100%

Ketuntasan

100%

Review laporan

keuangan dan

kinerja Pemda

Rencana


- 37 Perangkat Daerah

- Pegawai 14 orang

- Dana

Rp121.750.000,-

- Review laporan

keuangan


3 bulan

1 LHR Laporan

Keuangan dan

Kinerja Pemda

Yang Dapat

Dipertanggung

Jawabkan

Realisasi


- Pegawai 14 orang

- Dana

Rp101.720.000,-

- Review laporan

keuangan


3 bulan

1 LHR Laporan

Keuangan dan

Kinerja Pemda

Yang Dapat

Dipertanggung

Jawabkan

Pencapaian

Sasaran : 100%

Pegawai : 100%

Dana : 84%

Pelaksanaan review

100%

Ketuntasan

100%


LKj IP TAHUN 2017

30

Evaluasi LKj IP

Dinas/Instansi/

SKPD

Rencana



- Pegawai 14 orang

- Dana Rp43.100.00,-

- Evaluasi LKj IP SKPD


3 bulan.

34 LHE Akuntabilitas

Kinerja SKPD

Semakin

Meningkat.

Realisasi


- Pegawai 14 orang

- Dana Rp43.100.000,-

- Evaluasi LKj IP SKPD

- Pola pelaksanaan : 3

bulan.

34 LHE Akuntabilitas

Kinerja SKPD

Semakin

Meningkat.

Pencapaian

Sasaran : 100%

Jumlah pegawai : 100%

Dana : 97%

Pelaksanaan

pemeriksaan reguler :

100%

Ketuntasan

100%

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa Dan

Aparatur

Pengawasan

Rencana


- Pegawai Inspektorat

- Dana Rp135.000.000,-

- Diklat Sertifikasi JFA


3 minggu/orang.

40%

Meningkatnya

Jumlah Tenaga

Pemeriksa Yang

Bersertifikasi

JFA.

Realisasi

- Pegawai Inspektorat

- Dana Rp133.694.710,-



3 minggu/orang

46% Meningkatnya

Jumlah Tenaga

Pemeriksa Yang

Bersertifikasi

JFA.

Pencapaian

Sasaran : 100%

Dana : 99%



3 minggu/orang

Ketuntasan

115%



LKj IP TAHUN 2017

31

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah

dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator

sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN

Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun

2022

(Akhir) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

Persentase Penurunan Jumlah

Temuan Hasil pemeriksaan yang

Berindikasi Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN)

95% 70% 74% -

Rata-rata Capaian Kinerja 74%


Dari tabel di atas dapat diketahui indikator kinerja Persentase Penurunan Jumlah

Temuan Hasil pemeriksaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

belum mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 74%,

Jumlah Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam indikator diatas sebesar 44

Perangkat Daerah dan diperiksa sebanyak 39 Perangkat Daerah, berdasarkan Jumlah

Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2017 periode Januari-Juni 2017 terdapat

820 temuan dan 577 temuan yang sudah ditindaklanjuti sampai bulan Juni 2017.


LKj IP TAHUN 2017

32

Tabel 3.5


Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun

2022


Capaian

Kinerja

Persentase laporan keuangan

Perangkat Daerah yang sesuai SAP.

55% 55% 100% 75%



Dari tabel di atas dapat diketahui indikator kinerja Persentase laporan keuangan

Perangkat Daerah yang sesuai SAP, mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada

tahun 2017 sebesar 100%, Jumlah Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam

indikator diatas sebesar 55% (20 dari 37 Perangkat Daerah), berdasarkan Laporan

Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tebo atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016, tidak terdapat penyebab yang menjadikan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo tidak disajikan berdasarkan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tabel 3.6



Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun 2022

(Akhir) Target Realisasi Capaian

Kinerja

Persentase Penyelesaian

Kasus/Pengaduan

Masyarakat .

50% 50% 100% 70%




LKj IP TAHUN 2017

33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase

Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat sebesar 100%, pada tahun 2017

terdapat 6 kasus/pengaduan masyarakat dengan penyelesaian kasus/pengaduan

masyarakat sebanyak 3, dengan demikian realisasinya adalah sebesar 50% (3 dari 6

kasus/pengaduan masyarakat). Capaian realisasi indikator ini sesuai target, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Tabel 3.7



Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun 2022


Kinerja

Persentase rekomendasi

temuan yang selesai

ditindaklanjuti

- Keuangan Negara/Daerah - Administrasi

60% 71% 118% 80%




LKj IP TAHUN 2017

34

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian indikator kinerja persentase rekomendasi

temuan yang selesai ditindaklanjuti sebesar 118%, pada tahun 2017 terdapat 2.849

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dengan rekomendasi temuan yang selesai

ditindaklanjuti sebanyak 2.025, dengan demikian realisasinya adalah sebesar 71%

(2.025 dari 2.849 rekomendasi). Capaian realisasi indikator ini melebihi target, untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Tabel 3.8



Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun 2022


Kinerja

Persentase hasil evaluasi SAKIP

Perangkat Daerah dengan nilai B.

30% 38% 127% 70%



Dari tabel di atas dapat diketahui capaian indikator kinerja Persentase hasil evaluasi

SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B sebesar 127%, pada tahun 2017 terdapat

11 Perangkat Daerah dengan nilai B dan 2 Perangkat Daerah dengan nilai BB, dari 34

Perangkat Daerah, dengan demikian realisasinya adalah sebesar 39% (13 dari 34


LKj IP TAHUN 2017

35

Perangkat Daerah). Capaian realisasi indikator ini melebihi target, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Tabel 3.9



Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun 2022


Capaian

Kinerja

Hasil Quality Assurance Perwakilan

BPKP Provinsi Jambi Terhadap

Kapabilitas APIP/Inspektorat

Kabupaten Tebo.

Level 2 Level 3 Dengan Catatan

150% Level 3

Rata-rata Capaian Kinerja 150 %


Dari tabel di atas dapat diketahui capaian indikator kinerja Hasil Quality Assurance

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat

Kabupaten Tebo sebesar 150%, pada tahun 2017 Kapabilitas APIP/Inspektorat

Kabupaten Tebo berada pada Level 3 dengan catatan, capaian realisasi indikator ini

melebihi target.


LKj IP TAHUN 2017

36

Tabel 3.10



Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun 2022


Kinerja

Hasil Quality Assurance

Perwakilan BPKP Provinsi

Jambi Terhadap Maturitas SPIP

Kabupaten Tebo.

Level 2 Level 2 100% Level 3



Dari tabel di atas dapat diketahui capaian kinerja Hasil Quality Assurance Perwakilan

BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo sebesar 100%,

pada tahun 2017 Kabupaten Tebo berada pada Level 2, Capaian realisasi indikator ini

sesuai target.

Tabel 3.11


Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi

Indikator Kinerja

Tahun 2017 Target

Tahun 2022


Capaian

Kinerja

Persentase Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) yang

Bersertifikasi.

40% 47% 117% 60%




LKj IP TAHUN 2017

37

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian kinerja Persentase Aparat Pengawas yang

Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan

Profesi sebesar 117%, pada tahun 2017 terdapat (13 orang dari Aparat Pengawas

yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan

Profesi, dengan demikian realisasinya adalah sebesar 46% (13 dari 28 orang APIP).

Capaian realisasi indikator ini melebihi target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

grafik dibawah ini :


LKj IP TAHUN 2017

38

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diatas diperlukan

adanya peningkatan antara lain :

1. Sumber daya Manusia

a. Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan

kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan.

b. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat

Kabupaten Tebo yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan

jumlah kasus yang akan ditangani.

2. Anggaran

a. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat

Kabupaten Tebo dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

b. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar meningkatkan anggaran

Inspektorat Kabupaten Tebo untuk penyediaan sarana prasarana, kendaraan

operasional dan perlengkapan kantor.

3. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan dengan Perangkat Daerah terkait dan aparat pemeriksa.

b. Memberikan sanksi yang tegas bagi objek pemeriksaan yang tidak

melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah

ditentukan.

c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban

menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan.

d. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan

Perangkat Daerah Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan pihak

Ketiga/Rekanan.

e. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam upaya

penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak juga diselesaikan dalam

jangka waktu tertentu.


LKj IP TAHUN 2017

39

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 meliputi Belanja

Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Secara singkat

dapat dikemukakan bahwa APBD Murni dari Anggaran Belanja Tidak langsung dan

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.843.953.556,00 dan sampai

dengan tanggal 31 Desember 201 realisasinya sebesar Rp5.301.522.862,00 atau

91% dari anggaran. Adapun rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung,

sebagai berikut :

Tabel 3.12

Rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2017

URAIAN PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI Rp %

Belanja 5.843.953.556,00 5.301.522.862,00 91%

Belanja Tidak Langsung 2.723.378.356,00 2.523.734.748,00 93%

Belanja Langsung 3.120.575.200,00 2.777.788.114,00 89%

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.450.000,00 4.435.400,00 100%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

81.000.000,00 70.354.883,00 87%

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

1.075.200,00 - -

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10.000.000,00 6.439.600,00 64%

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

171.030.000,00 163.545.000,00 96%

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 100%

7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

20.000.000,00 20.000.000,00 100%

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

79.800.000,00 79.798.350,00 100%

9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

30.000.000,00 30.000.000,00 100%

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

46.000.000,00 46.000.000,00 100%


LKj IP TAHUN 2017

40

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

30.000.000,00 29.995.000,00 100%

12. Penyediaan Makanan dan minuman

85.000.000,00 67.290.295,00 79%

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

250.000.000,00 249.990.536,00 100%

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

96.000.000,00 92.000.000,00 96%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

11.250.000,00 11.250.000,00 100%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

102.400.000,00 102.391.209,00 100%

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

100.000.000,00 99.692.344,00 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

21.500.000,00 21.500.000,00 100%

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

38.700.000,00 38.666.000,00 100%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

180.000.000,00 179.378.521,00 100%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

80.100.000,00 79.740.328,00 100%

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

20.000.000,00 20.000.000,00 100%

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelkasanaan Kebijakan KDH

2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

684.170.000,00 547.729.100,00 80%

3. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

80.000.000,00 44.586.700,00 56%

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

100.000.00 0,00

96.422.300,00 96%

5. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

232.900.000,00 218.702.548,00 94%


LKj IP TAHUN 2017

41

6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

75.350.000,00 71.746.000,00 95%

7. Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda

121.750.000,00 101.720.000,00 84%

8. Evaluasi LAKIP Dinas Instansi/SKPD

43.100.000,00 41.722.200,00 97%

8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

135.000.000,00 133.694.710,00 99%

2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

170.000.000,00 88.997.090,00 52%



LKj IP TAHUN 2017

42

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Tebo

ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah

yang baik (Good Governance) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Penyusunan LKj IP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai

upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan

oleh semua pihak.

LKj IP Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini dapat menggambarkan

kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah

dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun

2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan

menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja yg telah ditetapkan.

Hasil analisis pencapaian terhadap 3 sasaran yang mencakup 8 indikator

sasaran, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 50% Baik Sekali, 3 indikator

sasaran atau 38% Baik, 1 indikator sasaran atau 12% cukup. Rata-rata realisasi

capaian kinerja mencapai 110% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja

Inspektorat Kabupaten Tebo pada tahun 2017 Baik Sekali.


LKj IP TAHUN 2017

43

Tabel 4.1

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja


Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

95% 70% 74%

1.

Meningkatnya

Akuntabilitas

Keuangan dan

Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah.


55% 55% 100%

Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .

50% 50% 100%


60% 71% 118%


30% 38% 127%


Level 2 Level 3 Dengan Catatan

150%


Level 2 Level 2 100%



40% 46% 115%



LKj IP TAHUN 2017

44

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diatas diperlukan

adanya peningkatan antara lain :

1. Sumber daya Manusia

a. Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan

kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan.

b. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat

Kabupaten Tebo yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan

jumlah kasus yang akan ditangani.

2. Anggaran

a. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat

Kabupaten Tebo dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

b. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar meningkatkan anggaran

Inspektorat Kabupaten Tebo untuk penyediaan sarana prasarana, kendaraan

operasional dan perlengkapan kantor.

3. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan dengan Perangkat Daerah terkait dan aparat pemeriksa.

b. Memberikan sanksi yang tegas bagi objek pemeriksaan yang tidak

melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah

ditentukan.

c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban

menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan.

d. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan

Perangkat Daerah Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan pihak

Ketiga/Rekanan.

e. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam upaya

penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak juga diselesaikan dalam

jangka waktu tertentu.


LKj IP TAHUN 2017

45

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin

dicapai Inspektorat dianggarkan melalui Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo

Tahun 2017 meliputi Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan

Pemeliharaan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa APBD Murni dari Anggaran

Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp5.843.953.556,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 realisasinya

sebesar Rp5.301.522.862,00 atau 91% dari anggaran. Adapun rincian belanja tidak

langsung dan belanja langsung, sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.723.378.356,00 dengan realisasi

sebesar Rp2.523.734.748,00 (91%).

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.120.575.200,00 dengan realisasi sebesar

Rp2.777.788.114,00 (93%).

Muara Tebo, Januari 2018 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,

Drs. TEGUH ARHADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP.19650201 198603 1 009

INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO · 2019. 9. 5. · INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO LKj IP TAHUN 2017 ii e. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

Documents